medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Walhi: Konflik Lahan di Kalimantan Berpotensi Meningkat

Published in Nasional
Rabu, 04 Juni 2014 21:29
  • Email
ilustrasi (gambar:dok) ilustrasi (gambar:dok)

Medialingkungan.com - Kalangan pencinta lingkungan hidup memproyeksikan, konflik kepemilikan lahan antara masyarakat lokal dan investor akan menonjol di seluruh wilayah Kalimantan. Hal ini ditengarai dengan peningkatan investasi sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Barat, Anton P Widjaya, di Pontianak, Selasa (03/06/2014), mengatakan pemicu konflik akibat proses pemberian izin oleh otoritas berwenang yang tidak aspiratif.

“Saat pembebasan lahan kurang memperhitungkan rasa keadilan masyarakat. Ketika  tingkat kesadaran masyarakat mulai meningkat dalam hal bercocok tanam, bertani menetap, tapi saat bersamaan lahan menipis, konflik akan meledak kapan saja,” kata Anton.

Secara tegas Anton mendesak lima gubernur di Kalimantan untuk segera merumuskan kebijakan terpadu, terintegratif, dan mengikat semua pihak. Dengan demikian, konflik kepemilikan lahan tidak berujung menjadi tindakan anarkis.

Menurut Anton, dari total lahan seluas 14,7 juta hektar (khusus di Kalbar), wilayah yang tercatat untuk industri ekstraktif (industri dengan bahan baku dari alam sekitar) yang telah dikeluarkan izinnya sekitar 13,6 juta hektar. Dari 13,6 juta hektare itu, terdiri atas 378 izin perkebunan sawit 4,9 juta hektar, 721 izin pertambangan dengan luas 5,07 juta hektar, dan 76 IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) dengan luas 3,6 juta hektar.

Dari lansiran Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Anton Wilaya menuturkan, bila luas perizinan tersebut ditambahkan dengan wilayah konservasi yang mengedepankan prinsip zero access seluas 3,7 juta hektare, tidak ada lagi tanah dan ruang hidup tersisa di Kalbar. Bahkan, Anton mengklaim, ada kekurangan tanah seluas 2,6 juta hektare, sehingga perubahan tata ruang yang idealnya bertujuan memastikan kecukupan ruang bagi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya rakyat, justru direkayasa untuk memastikan luasnya investasi industri ekstraktif.

Walhi mencatat, pada 2011-2013 terjadi 128 protes masyarakat terkait krisis ekologi dan konservasi areal budi daya menjadi perkebunan kelapa sawit. Sebagian masyarakat memprotes persoalan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Pasalnya, persoalan tersebut selalu diselesaikan dengan campur tangan aparat keamanan yang represif dan anarkis terhadap masyarakat yang menolak sawit dan mempertahankan tanahnya.

Menurut Anton, konflik antara pihak masyarakat dan pihak perkebunan sawit melalui jalur hukum itu tidak ada satu pun yang berakhir dengan kemenangan masyarakat.

Ia bahkan menilai, dalam konflik tersebut , masyarakat selalu kalah dalam banyak hal. Masyarakat lokal selalu menjadi korban penggusuran, terusir dari tempat kelahirannya, tidak mendapat ganti rugi lahan, ditahan, kehilangan tanah, dan terputus dari akar budayanya. (MFA)

sumber: APKI

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini