medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Reklamasi Pantai Antara Pembangunan dan Penyelamatan Lingkungan

Published in Opini
Rabu, 02 Juli 2014 14:02
  • Email

Oleh Muhammad Nur Iman. 

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Kehutanan Universitas Hasanuddin 2012 dan Penerima Beasiswa Bakrie Graduate Fellowship (BGF) 2013.

 Reklamasi Pantai (sumber, Google Earth, wilayah makassar)

 

Reklamasi pantai sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan lahan perkotaan menjadi kemutlakan karena semakin sempitnya wilayah daratan. Kebutuhan dan manfaat reklamasi dapat dilihat dari aspek tata guna lahan, aspek pengelolaan pantai dan ekonomi. Tata ruang suatu wilayah tertentu kadang dibutuhkan untuk direklamasi agar dapat berdaya dan hasil guna. Untuk pantai yang diorientasikan bagi pelabuhan, industri, wisata atau pemukiman yang perairan pantainya dangkal wajib untuk direklamasi agar bisa dimanfaatkan.

Terlebih kalau di area pelabuhan, reklamasi menjadi kebutuhan mutlak untuk pengembangan fasilitas pelabuhan, tempat bersandar kapal, pelabuhan peti-peti kontainer, pergudangan dan sebagainya. Dalam perkembangannya pelabuhan ekspor – impor saat ini menjadi area yang sangat luas dan berkembangnya industri karena pabrik, moda angkutan, pergudangan yang memiliki pangsa ekspor – impor lebih memilih tempat yang berada di lokasi pelabuhan karena sangat ekonomis dan mampu memotong biaya transportasi.

Aspek perekonomian adalah kebutuhan lahan akan pemukiman, semakin mahalnya daratan dan menipisnya daya dukung lingkungan di darat menjadikan reklamasi sebagai pilihan bagi negara maju atau kota metropolitan dalam memperluas lahannya guna memenuhi kebutuhan akan pemukiman. Fungsi lain adalah mengurangi kepadatan yang menumpuk dikota dan meciptakan wilayah yang bebas dari penggusuran karena berada di wilayah yang sudah disediakan oleh pemerintah dan pengembang, tidak berada di bantaran sungai maupun sempadan pantai. Aspek konservasi wilayah pantai, pada kasus tertentu di kawasan pantai karena perubahan pola arus air laut mengalami abrasi, akresi sehingga memerlukan pembuatan Groin (pemecah ombak) atau dinding laut sebagai mana yang dilakukan di daerah Ngebruk Mankang Kulon. Reklamasi dilakukan di wilayah pantai ini guna untuk mengembalikan konfigurasi pantai yang terkena abrasi kebentuk semula.

Dilain sisi, reklamasi memberikan dampak kerusakan lingkungan yang memprihatinkan, khususnya pada ekosistem laut (lamun dan terumbu karang). Selain itu, reklamasi berdampak besar juga terhadap kerusakan mangrove. Kerusakan ini tentunya tidak bisa dipandang sebelah mata. Berbagai aksi penolakan terhadap reklamasi dilakukan oleh masyarakat pemerhati lingkungan maupun lembaga-lembaga kemahasiswaan patut diapresiasi.

Isu paling hangat mengenai reklamasi akhir-akhir ini adalah reklamasi teluk benoa. Meskipun mendapat penolakan berbagai elemen masyarakat sejak awal, Presiden tetap mengeluarkan Perpres persetujuan reklamasi di Bali ini. SBY mengganti Perpres Nomor 45 Tahun 2011 menjadi Perpres Nomor 51 tahun 2014.

Tak pelak, ForBALI, gabungan berbagai elemen masyarakat sipil penolak perubahan kawasan konservasi Teluk Benoa menjadi pemanfaatan umum, melayangkan surat protes kepada Presiden. Suriadi Darmoko, direktur eksekutif Walhi Bali sebagaimana dikutip dari Mongabay, mengatakan, sudah jauh hari menolak perubahan Perpres ini. “Kami mensinyalir ada upaya meloloskan reklamasi Teluk Benoa. Ternyata benar. Presiden tidak konsisten menjaga dan melestarikan kawasan konservasi untuk dilindungi,” katanya.

Reklamasi pantai di Kota Makassar menjadi pemicu utama kerusakan hutan mangrove, khususnya yang terjadi di wilayah utara ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai contoh, kerusakan hutan mangrove seperti yang terjadi di Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar, itu disebabkan karena adanya reklamasi pantai," kata Direktur Eksekutif Jurnal Celebes Makassar Mustam Arif di Makassar, sebagaimana dilansir dalam antaranews.com. Dia mengatakan, reklamasi pantai yang kurang mempertimbangan ekosistem lingkungan, akan menimbulkan dampak negatif, walaupun saat ini belum terlalu dirasakan oleh masyarakat setempat.

Peralihan fungsi ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem, dan menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, para nelayan juga kesulitan mendapatkan ikan, kepiting atau kerang yang biasanya hidup di sekitar kawasan hutan bakau. Wilayah jelajah para nelayan untuk mendapatkan ikan semakin jauh ke laut lepas yang mengakibatkan biaya operasional yang juga semakin tinggi. Tak bisa dihindari, harga jual pun akan semakin tinggi yang semakin mencekik ekonomi masayarakat kita.

Melihat kelebihan dan kekurangan reklamasi tersebut nampaknya tetap lebih banyak dilakukan karena dampak negatif lingkungan justru ditanggung daerah lain yang terkadang tidak tahu apa-apa tentang adanya reklamasi pantai yang letaknya jauh dari tempat tinggal. Solusi terbaik bisa dilakukan dengan mencari teknologi terbaru mengenai pemanfaatan wilayah laut untuk aktifitas hidup manusia contohnya dengan membuat gedung atau rumah terapung di atas permukaan laut, namun hal ini tentu perlu penelitian yang dalam sehingga apa yang diharapkan bisa tercapai.

Menjadi tanggung jawab pemerintahan di masa yang akan datang untuk memperhatikan kelestarian lingkungan dan menempatkan porsir terbesar dalam pengelolaannya, tidak hanya mengejar pembangunan infrastruktur belaka. Dalam kajian pembangunan berkelanjutan, ada tiga aspek pembangunan yang saling terkait yang tidak dapat dipisahkan, yakni ekonomi, sosial dan lingkungan. Berbagai peraturan tentang kajian lingkungan telah dikeluarkan seperti AMDAL dan KLHS yang dimaksudkan untuk mengawal pembangunan berbasis lingkungan. Akan tetapi, apakah konsisten dilakukan, sangat tergantung dari konsistensi penegakan hukum oleh birokrasi yang berkuasa.

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini