medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

100 Hari Trump, Gedung Putih Dikerumuni Ribuan Aktivis Lingkungan

Published in Internasional
Selasa, 02 Mei 2017 10:14

Medialingkungan.com – Ribuan aktivis lingkungan hidup menggelar demonstrasi - yang mereka sebut; Pawai Iklim Rakyat. Aksi ini diselenggarakan di Washington D.C. pada Sabtu (29/04). Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sejak tahun 2014 yang juga dipelopori Richard Branson, Leonardo DiCaprio, dan Al Gore.

Selain di D.C. aksi serupa juga juga diselenggarakan di 300 lokasi di Amerika, mulai dari Seattle sampai Boston. Menurut para aktivis, agenda gerakan iklim ini ditandai sebagai kecaman di 100 hari kepemimpinan Donald Trump. Pemerintah diharapkan untuk responsif terhadap iklim bukan hanya mengejar keuntungann finansial.

John Zangas, dari DC Media Group menuliskan bahwa ribuan orang berjalan menyusuri Pennsylvania Avenue -- dengan tokoh-tokoh pribumi yang memimpin -- melewati Trump International Hotel yang diselimuti barikade kemanan. Kemudian, melanjutkan ke Gedung Putih.

Mereka berhenti untuk menari, melantunkan dan meneriakkan tuntutan ke arah Gedung Putih saat mereka lewat. Barikade polisi dijajar di tengah Pennsylvania Avenue, membelahnya menjadi dua untuk membuat para demonstran menjauh dari trotoar di samping halaman Gedung Putih.

Laman VOA juga mencatat, mereka rela disengat suhu panas sekitar 35º C unutk massa yang berada di D.C. sedangkan di Denver salju menyelimuti ratusan aktivis yang berkumpul.

"Gerakan iklim diadakan di D.C. untuk menunjukkan bahwa pemilihan tersebut tidak membatalkan hukum fisika," tulis aktivis iklim dan penulis Bill McKibben. (McKibben membantu mengatur Iklim Rakyat yang pertama pada bulan Maret.)

"Politisi perlu diingatkan, bahkan saat mereka melakukan penawaran industri, yang kita lihat lebih banyak lagi,” tegasnya.

Kelompok organisasi mitra, yang membentuk komite pengarah acara itu, umumnya kelompok lingkungan, tetapi juga mencakup beberapa serikat perdagangan, serta kelompok advokasi anti-perang dan anti-minoritas, seperti NAACP.

Ribuan massa menegaskan bahwa mereka keberatan karena Trump mencabut pembatasan terhadap pertambangan, pengeboran minyak dan emisi gas rumah kaca di pembangkit listrik tenaga batu bara.

Isu para demonstran dilandasi tuntuntan yang memadukan perubahan iklim dengan masalah ekonomi dan keadilan social. Serta menyerukan perubahan seperti menaikkan upah minimum nasional menjadi USD$ 15 per jam.

Acara serupa akhir pekan lalu di Washington March for Science diikuti ribuan aktivis, memerotes apa yang mereka klaim sebagai penolakan pemerintahan Trump terhadap sains -- dan diadakan di 600 kota di dunia. {Fahrum Ahmad}

Freeport Bertanggung Jawab Perbaiki Ekosistem Tambang Yang Rusak

Published in Nasional
Jumat, 03 Maret 2017 18:24

Medialingkungan.com – Polemik antara pemerintah dan PT. Freeport Indonesia yang terjadi tidak memberi ruang bagi perbincangan tentang keselamatan rakyat dan lingkungan hidup di Papua. Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengungkapkan sisi lain kegiatan tambang yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia.

Salah satu aktivis JATAM, Siti Maimunah mengatakan jika bicara tentang Freeport bukan hanya berkaitan dengan investasi atau pendapatan yang di peroleh dari Freeport. Akan tetapi dampak yang dilahirkan dari pertambangan yang mereka lakukan selama ini.

Seperti dilansir oleh Mongabay.co.id, PT. Freeport Indonesia telah meracuni dan menjadikan sungai sebagai tempat sampah, membuang limbah beracun seperti merkuri dan sianida. Lima sungai yang tercemar yaitu sungai Aghawagon, Otomona, Ajkwa, Minajerwi dan Aimoe telah menjadi tempat pengendapan tailing tambang mereka. Sungai Ajkwa di Mimika bahkan telah menjadi tempat pembuangan limbah tailing selama 28 tahun, sejak 1988 hingga 2016. Hingga tahun 2016, areal kerusakan dan pendangkalan karena tailing sudah sampai ke laut.

Bukan cuma meracuni dan menjadikan sungai sebagai tempat pengendapan dan pembuangan limbah tailing, menurut Jatam, sejak 1991 hingga 2013, pajak dari pemanfaatan sungai dan air permukaan Freeport pun tak pernah dibayar. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Papua, Freeport menunggak pajak pemanfaatan air permukaan sebesar Rp 32, 4 Triliun.

“Freeport bertanggung jawab penuh memperbaiki ekosistem dan lingkungan yang rusak di area pertambangan mereka. Terutama ada lima sungai di Papua yang dialiri limbah hasil produksi Freeport yang menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air bersih.” ujar Siti Maimunah di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Senin (27/02), seperti dilansir Tribun News.

Siti Maimunah memaparkan semua komponen harus memperluas arena pembicaraan Freeport, juga bicara kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM. Problem lainya adalah polusi yang ditimbulkan dari aktivitas pembakaran batubara Jadi kalau bisa jangan ada lagi tawar menawar dengan Freeport. Kalau tidak mau ikut aturan, ya sudah diberhentikan saja. {Andi Wahyunira}

Izin Lingkungan Baru, Para Pegiat Lingkungan Minta Turunkan Gubernur Jawa Tengah

Published in Nasional
Selasa, 28 Februari 2017 22:26

Medialingkungan.com – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk telah mendapatkan izin lingkungan baru berupa izin menambang batu gamping dan tanah liat di pengunungan Kendeng yang ditandatangani Gurbernur Jawa Tengah Ganjar Pranomo di Rembang (2/17).

Hal ini memicu para pegiat lingkungan melakukan aksi Peduli Pegunungan Kendeng ke Kantor Kementerian Dalam Negeri untuk mendesak Menteri Dalam Negeri memecat Ganjar, karena dianggap sikapnya yang menentang hukum dan menyalahi prosedur hukum yang berlaku.

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pegunungan Kendeng meminta Presiden Joko Widodo mengambil sikap atas keputusan Gubernur Jawa Tengah yang membangkang. Mengingat kembali Agustus 2016 Presiden membuat kesepakatan dihadapan masyarakat Kendeng bahwa, tidak boleh ada izin sebelum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) selesai yang disusun oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dan KLHK.

Kuasa hukum masyarakat Rembang, Siti Rakhma Mary Herwati mengatakan “mendesak Jokowi meminta Ganjar membatalkan izin lingkungan,” seperti yang dilansir mongabay.co.id.

Rakhma mengecam keras KSP sebenarnya mengetahui ada manuver-manuver yang akan dilakukan Ganjar setelah putusan MA, melalui proses yang menyalahi hukum. KSP juga terindikasi mengabaikan penerbitan izin ini. Kantor Staf Presiden juga mengetahui ada indikasi Ganjar akan membangkang perintah Presiden dan tak mempedulikan KLHS.

Aksi ini diterima oleh Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pengaduan Kemendagri, Hasan. Walaupun para aktivis lingkungan tidak diperbolehkan masuk karena perlu ada izin untuk audensi. {Ira Anugerah}

 

Aliansi Nelayan Kembali Gelar Aksi Tolak PLTU Batang

Published in Nasional
Sabtu, 26 November 2016 11:11

Medialingkungan.com – Masih soal kisruh PLTU Batang, kali ini giliran aliansi ratusan nelayan Batang, Paguyuban UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) yang kembali melakukan aksi di kawasan perairan Ujungnegoro-Roban. Aksi yang dilakukan pada Jumat (25/11) ini diikuti dengan puluhan perahu nelayan, yang dimana aksi ini bertujuan untuk menghentikan operasi kapal alat berat yang sedang melakukan persiapan pembangunan PLTU batubara Batang.

Setelah ditandatanganinya kesepakatan pendanaan PLTU Batang oleh JBIC (Japanese Bank for International Cooperation) tanggal 6 Juni 2016, Paguyuban UKPWR telah melakukan beberapa kali aksi menolak pembangunan mega-proyek ini. PLTU Batubara Batang akan dibangun di kawasan pertanian subur seluas 226 hektar, dan kawasan perairan Ujungnegoro-Roban yang merupakan salah satu kawasan tangkap ikan paling produktif di Pantai Utara Jawa.

"Hari ini, kami nelayan yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR kembali melakukan aksi protes terhadap pembangunan PLTU batubara Batang, terus terang kami sudah tidak tahu ke mana lagi harus mengadukan nasib kami, kami sudah berjuang selama lebih dari 5 tahun, namun sepertinya pemerintah tak sedikitpun menghiraukan suara rakyatnya," kata Abdul Hakim, salah satu Nelayan Paguyuban UKPWR, seperti dilansir oleh Greenpeace Indonesia.

Sampai sekarang, masih ada puluhan pemilik lahan yang menolak menjual lahan mereka untuk lokasi pembangunan proyek energi ini. Pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan publik. Penerapan UU ini membuat masyarakat kehilangan hak atas tanah mereka, meskipun mereka menolak untuk melepas lahan pertanian mereka. Uang pembebasan lahan sampai hari ini masih dititipkan di Pengadilan Negeri Batang.

Upaya pembebasan lahan secara paksa bagi proyek ini dibangun oleh Konsorsium PT. Bhimasena Power Indonesia, konsorsium yang terdiri dari dua perusahaan Jepang, J-Power dan Itochu, dan satu perusahaan nasional, Adaro Power.

"Kami ingin menunjukkan pada masyarakat Indonesia dan kalangan internasional bahwa Paguyuban UKPWR tetap menolak pembangunan PLTU batubara Batang di tempat kami mencari makan,” ujar Abdul Hakim.

“Kami ingin Presiden Jokowi mau sedikit saja menggunakan hati nuraninya untuk mau memperhatikan nasib kami. Kami dulu 100% mendukung Presiden Jokowi dalam Pilpres dengan harapan beliau mau mendukung perjuangan kami, terus terang kami sedih sekarang Presiden Jokowi sama sekali tidak mau mendengar suara kami," tambahnya.

PLTU Batang merupakan salah satu PLTU batubara terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas sebesar 2000 MW. Menurut Greenpeace Indonesia, dalam proses pembebasan lahan proyek ini berbagai pelanggaran HAM telah terjadi, mulai dari intimidasi terhadap warga setempat, sampai kriminalisasi terhadap pemilik lahan yang menolak menjual lahan pertanian mereka. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI mengeluarkan beberapa surat rekomendasi yang menyatakan bahwa proyek ini telah melanggar hak-hak mendasar warga UKPWR.

"Greenpeace tetap akan mendukung perjuangan warga Batang dalam mempertahankan ruang hidup mereka dari ancaman PLTU batubara, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan suara rakyat Batang daripada korporasi," kata Dinar Bayunikmatika, salah satu Pengkampanye Greenpeace Indonesia. (Muchlas Dharmawan)

Greenpeace Indonesia Tunjuk Kepala Organisasi Baru

Published in Nasional
Rabu, 07 September 2016 20:06

Medialingkungan.com - Greenpeace Indonesia resmi memiliki kepala organisasi yang baru pada Selasa (06/09). Leonard Simanjuntak, terpilih sebagai Kepala Greenpeace Indonesia menggantikan Longgena Ginting yang telah memegang jabatan tersebut selama 3,5 tahun, seperti yang dilansir Greenpeace Indonesia.

Nama Leonard Simanjuntak sebetulnya sudah tidak asing bagi staf Greenpeace Indonesia. Keterlibatan pertamanya dengan Greenpeace adalah pada tahun 1996 ketika ia bekerja sama dengan Greenpeace dalam studi tentang potensi penyebaran dampak radioaktif dari rencana Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Muria di Jawa Tengah. Pada tahun itu juga Leonard bergabung dalam misi kapal MV Greenpeace menuju Shanghai untuk memprotes tes nuklir China di Xinjiang.

Pada tahun 2006, Leonard adalah salah satu anggota pendiri Greenpeace Indonesia dan menjadi salah satu anggota dewan nasional sejak saat itu. Dia telah bekerja sama dengan beberapa Direktur Eksekutif  Greenpeace Southeast Asia (GPSEA) serta Kepala Greenpeace Indonesia sejak itu. Menyusul penunjukannya sebagai Kepala Greenpeace Indonesia yang baru, Leonard telah mengundurkan diri  dari Dewan Nasional Greenpeace Indonesia.

“Dengan senang hati saya menerima tugas ini karena Greenpeace telah terbukti konsisten dalam berkampanye demi perubahan positif bagi lingkungan, dan secara independen berhadap-hadapan dengan pihak perusak lingkungan. Greenpeace juga membantu masyarakat yang terkena dampak buruk perusakan lingkungan, membantu negara mengimplementasikan solusi-solusi nyata, dan bersuara bersama segenap pihak demi mempertahankan bumi bagi anak dan cucu kita,” ujar Leonard.

Leonard Simanjuntak adalah seorang sarjana Teknik Perminyakan lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB). Namun, dia tidak pernah bekerja untuk industri perminyakan. Sebaliknya, ia justru menghabiskan masa kuliahnya bersama gerakan mahasiswa, dan sudah mulai terlibat dengan gerakan lingkungan. (Muchlas Dharmawan)

Aktivis di Bandung Gelar Aksi Tuntut Pencemaran Limbah Industri

Published in Nasional
Jumat, 29 April 2016 13:58

Medialingkungan.com - Belasan aktivis Koalisi Melawan Limbah (KML) menggelar aksi dengan menumpahkan endapan lumpur beracun Sungai Cikijing di depan Gedung Sate, Bandung. Ini dilakukan untuk menyoroti kerugian ekonomi sekitar Rp 11,4 Triliun akibat puluhan tahun pencemaran industri tekstil di daerah Rancaekek, Kabupaten Bandung.

Aktivis menggunakan alat perlindungan diri terhadap Bahan kimia Berbahaya Beracun (B3) menumpahkan lumpur beracun ke dalam sebuah bak kedap air berukuran 2x3 meter dimana kemudian dituliskan “KERUGIAN 11 T” di atasnya. Sementara itu beberapa aktivis yang lain memegang spanduk yang salah satunya bertuliskan pesan “Pencemaran B3 Merugikan Kita Semua”. Lumpur beracun tersebut kemudian dimasukkan kembali ke dalam tempat penyimpanan sementara berlabelkan B3.

Aksi dilakukan menyusul peluncuran laporan Konsekuensi Tersembunyi: Valuasi Kerugian Ekonomi Akibat Pencemaran Industri yang mengungkap nilai total kerugian ekonomi akibat pencemaran di kawasan Rancaekek yang mencapai angka  Rp. 11.385.847.532.188 (sekitar 11,4 Triliun). Dari hasil survey dalam laporan tersebut juga terungkap bahwa 77,67 persen warga berpendapat bahwa terjadi penurunan kualitas air setelah pabrik berdiri dan 88,35 persen warga terpaksa membeli air untuk sumber air minum akibat memburuknya kualitas air tersebut.

Nilai kerugian ekonomi akibat pencemaran bahan berbahaya industri di salah satu aliran anak Sungai Citarum tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum serta tidak efektifnya regulasi pemerintah Indonesia dalam mencegah meluasnya pencemaran B3 industri ke dalam lingkungan.

Dwi Sawung dari Walhi Jabar mengatakan “Pencemaran yang berlangsung bertahun-tahun dibiarkan terus menerus. Bahkan ijin pembuangan limbah cair terus dikeluarkan, lahan yang tercemar bukannya dipulihkan malah dialihfungsi menjadi kawasan industri. Praktik perampasan lahan warga terjadi dengan cara membuat lahan warga tidak atau kurang produktif sehingga mau tidak mau warga menjual sawahnya. Didalam persidang ada kesaksian petugas pemberi ijin tidak melakukan perhitungan daya dukung dan daya tampung sungai cikijing sebelum mengeluarkan ijin pembuangan limbah cair.”

Sementara itu tim kuasa hukum Koalisi Melawan Limbah (KML), Ari Mastalia menyatakan “Gugatan pencabutan dan pembatalan IPLC di PTUN yang kami lakukan merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan, dimana warga dan kelompok masyarakat -dalam perkara a quo organisasi lingkungan hidup- dapat mengutarakan kepentingan dan menggunakan hak hukumnya sesuai  amanat konstitusi bahwa “setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”, lingkungan yang terganggu keseimbangannnya harus dikembalikan fungsinya. Dengan demikian hendaknya ada evaluasi dalam prosedur penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) agar lebih memperhatikan daya tampung dan daya dukung sungai serta peruntukan sungai itu sendiri, dan optimalisasi pengelolaan air limbah (khususnya yang terindikasi mengandung B3) bagi kegiatan yang berpotensi mencemari.”

Koordinator Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling), Adi M. Yadi menambahkan “Keputusan pemberian IPLC ini harus dicabut untuk mencegah kerusakan ekosistem Sungai Cikijing menjadi lebih parah lagi. Kerugian yang diderita oleh masyarakat dan lingkungan sudah begitu besar, kita tidak boleh bermain-main lagi.”

Jurukampanye Detox Greenpeace, Ahmad Ashov Birry mengatakan “Dunia fashion global telah mulai berubah. Lebih dari 30 perusahaan fashion global telah berkomitmen untuk menghapuskan penggunaan semua bahan kimia berbahaya dari produk dan rantai produksinya pada tahun 2020 dan juga untuk membuka data-data pembuangan bahan berbahaya beracun dari rantai produksinya kepada publik. Praktik kotor dan tidak bertanggungjawab industri yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan lingkungan seperti di Rancaekek tidak akan mendapat tempat di masa depan. Pemerintah harus mendorong industri untuk bertanggungjawab dan berinovasi menuju Nol Pembuangan B3.”

Kasus Rancaekek dapat menjadi potret pembuangan bahan kimia berbahaya beracun yang masif dan tertutup ke sungai-sungai dan lingkungan Indonesia dan betapa mudahnya industri untuk mencemari dan lari dari tanggungjawabnya. Menjelang kesimpulan dan putusan dari sidang gugatan “Melawan Limbah” pada 10 Mei dan 24 Mei 2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Koalisi Melawan Limbah mendesak Pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum dan memastikan industri pencemar bertanggungjawab penuh melakukan ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia harus menjamin keselamatan dan kesehatan warga dan generasi mendatang dari ancaman bahaya B3 dengan membawa Indonesia menuju Nol Pembuangan B3. {Muchlas Dharmawan/Siaran Pers Greenpeace Indonesia}

50 Monyet Kelaparan Diselamatkan dari Pusat Taman Afrika Selatan

Published in Internasional
Senin, 25 April 2016 14:33

Medialingkungan.com - Sekitar 50 ekor monyet yang sedang dilanda kelaparan dan dehidrasi diselamatkan dari kebun pembibitan utara Johannesburg, Afrika Selatan pada Sabtu (23/04).

Spider, Capuchin, dan Tupai Monyet berada diantara 50 primata yang diselamatkan oleh organisasi penyelamatan primata. Primata-primata itu telah disimpan di dalam kandang sebagai hiburan untuk orang-orang yang datang membeli tanaman di pusat taman Little Falls. 

Direktur Internasional Primata Rescue (IPR) Sue Mousley, mengatakan setelah upaya dalam meningkatkan kualitas hidup para primata tersebut digagalkan oleh pemilik taman Little Falls, tim penyelamat akhirnya berhasil memperoleh perintah pengadilan yang memungkinkan mereka untuk memindahkan primata-primata tersebut ke fasilitas perawatan IPR.

Monyet-monyet itu diberi sedikit dan bahkan tidak diberi makanan dan air sekalipun, para primata ini juga tinggal di dalam kandang kotor, kata Mousley Seperti yang dilansir Reuters.com.

"Mereka terlihat sangat kekurangan berat badan karena kekurangan gizi, beberapa dari mereka terlihat sedikit dehidrasi. Kondisi sebagian besar dari primata ini tidak dapat diterima, tidak ada monyet yang harus hidup seperti ini”, kata Mousley.

Monyet-monyet itu akan dirawat hingga sembuh kembali di utara kudus Pretoria, ibukota Afrika Selatan, dalam beberapa minggu mendatang. {Mirawati}

Tambang Pasir Susahkan Petani di Bantul

Published in Nasional
Senin, 18 April 2016 12:31

Medialingkungan.com - Pemerintah Desa Gadingsari di kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul saat ini tengah menggencarkan pencegahan tambang yang merebak di kawasan Pantai Selatan Bantul. Sebanyak 4 titik area lahan pasir dikawasan tersebut menjadi kawasan penambangan, tiga titik diantaranya tersebar di Desa Gadingsari dan 1 titik lagi terdapat di Desa Gadingharjo, Sanden.

Kepala Seksi (Kasi) Pemerintah Desa Gadingsari, Sanden Suharjana mengungkapkan bahwa saat ini penambangan pasir di kawasan pantai selatan mulai bermasalah dengan air di area pertanian karena tidak dapat bertahan lama merendam tanaman karena cenderung menuju ke dataran rendah.

“Area yang ditambang itu kan lebih rendah dari pada lahan lainnya, jadi air yang ada di lahan habis karena tumpah ke lahan lebih rendah itu,” ujar Suharjana seperti yang dikutip dari Harianjogja.com, Senin (18/04).

Ketua Kelompok Tani Dusun Patehan, Gadingsari, Sanden Sumartono membenarkan tergerusnya air di lahan pertanian warga akibat tambang pasir. “Jelas dampak lingkungannya sudah terasa, airnya habis,” tutur dia.

Akibat masalah tersebut, saat ini sebagain besar petani mengandalkan air dari sumur bor untuk tanaman pertanian mereka. Keberadaan tambang di kawasan pantai selatan Bantul membuat air irigasi tidak dapat menjangkau seluruh wilayah pesisir dan kian menambah beban petani yang selama ini harus mengeluarkan biaya dan tenaga ekstra untuk memompa air guna mengaliri lahan pertanian. {Dedy}

Greenpeace Indonesia Ungkap Hasil Investigasi Tambang di Kaltim dan Kalsel

Published in Nasional
Kamis, 31 Maret 2016 07:50

Medialingkungan.com – Greenpeace Indonesia melakukan investigasi untuk mengungkap aktivitas pertambangan batubara yang dilakukan Banpu, perusahan asal Thailand. Dalam laporan hasil investigasi itu, Greenpeace membeberkan temuannya dari dua lokasi, yakni di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Dari siaran pers yang diberikan kepada Medialingkungan.com (30/03), Greenpeace mengungkapkan, aktivitas pertambangan di lokasi tersebut berdampak buruk terhadap perubahan bentang alam, hancurnya lahan pertanian produktif, dan menyisakan lubang-lubang tambang raksasa.

Menurutnya, Banpu di Indonesia memiliki saham 65% pada PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM), yang listing (terdaftar) di Bursa Efek Indonesia. ITM mengontrol sejumlah perusahaan di Kalimantan, diantaranya PT Kitadin, PT Indominco Mandiri, dan PT Jorong Barutama Greston.

Saat ini Banpu sedang merencanakan ekspansi PLTU batubara besar-besaran di wilayah Asia Tenggara, dan hal ini tentu saja akan membuat Banpu menggali batubara lebih banyak lagi di Indonesia. Tahun ini perusahaan itu berusaha meningkatkan sumber pendanaan mereka melalui penawaran saham perdana/IPO di Bursa Efek Thailand yang telah didaftarkan di akhir tahun 2015 lalu.

“Salah satu studi kasus yang diamati oleh Greenpeace adalah masyarakat di Desa Kerta Buana yang terpapar dampak negatif akibat praktik tambang batubara oleh PT. Kitadin,” kata Bondan Andriyanu, Juru kampanye Batubara Greenpeace Indonesia.

Bondan menambahkan, saat ini, 50 persen dari seluruh lahan pertanian Desa Kerta Buana atau sekitar 796 hektar sudah berubah menjadi konsesi tambang, selain meninggalkan bekas lubang tambang, masyarakat juga mengeluhkan banjir dan kekeringan di wilayah mereka.

Leboh lanjut ia jelaskan bahwa jika pada musim hujan terjadi banjir, sebaliknya pada musim kemarau warga terpaksa tidak bisa menanam padi di sawahnya karena tidak ada lagi air di saluran irigasi. Air yang seharusnya mengairi irigasi, terjebak di lubang-lubang bekas tambang PT. Kitadin dan membentuk danau buatan.

Hal ini menyebabkan panen padi warga menjadi tidak menentu, dari yang awalnya bisa menanam dua kali setahun dengan hasil kurang lebih sepuluh ton sekarang hanya sekali setahun dengan hasil hanya empat ton.

Sementara itu, di tempat lain, PT. Indominco Mandiri berencana melakukan praktik tambang batubara dengan menimbun Sungai Santan, di Kalimantan Selatan. Dalam laporan investigasi itu, dikatakan bahwa sejak beroperasinya PT. Indominco Mandiri di daerah hulu sungai Santan, warga merasakan kualitas air sungai semakin menurun yang memberi dampak langsung bagi kehidupan masyarakat lokal.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa penurunan kualitas sungai ditandai dengan perubahan warna air sungai, diikuti juga dengan matinya ikan-ikan yang selama ini menjadi sumber penghidupan ekonomi masyarakat setempat.

Selain itu, penelusuran Greenpeace juga mengunkap bahwa masyarakat kerap merasakan gatal-gatal saat mandi menggunakan air Sungai Santan. Warga mulai berhenti mengonsumsi air dari Sungai Santan, terutama untuk keperluan minum dan memasak.

“Terlalu banyak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, Banpu seharusnya tidak lagi melakukan ekspansi bisnis batubaranya di Indonesia. Pemerintah Indonesia seharusnya juga melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi rakyatnya,” ujar Bondan.

Ia juga mengatakan, investor tersebut justru memberikan kerugian. “Ini salah satu contoh buruk hadirnya investasi asing yang merugikan bangsa kita, masih banyak lagi keterlibatan investor asing di industri batubara Indonesia yang justru merugikan kita,” tambah Bondan. {Fahrum Ahmad}

  1. Untuk melihat laporan selengkapnya, laporan dapat diunduh pada link di bawah: http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/reports/desa-terkepung-tambang-batubara/
  2. Laporan Greenpeace terkait tambang batubara, Batubara Meracuni Air Kalimantan Selatan dapat dilihat disini: http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/645408/EXSUMM%20INDONESIA.pdf

Greenpeace Kecam Imbauan Subsidi Batubara

Published in Nasional
Sabtu, 12 Maret 2016 09:43

Medialingkungan.com – Greenpeace Indonesia mengecam pemerintah atas imbauan subsidi perusahaan batubara, pasalnya beberapa waktu lalu Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) atau Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia menghimbau agar pemerintah membayar biaya asuransi sebesar 1 % dari tarif dasar listrik sebesar sekitar Rp. 1.400/kWh atau dengan kata lain memberi subsidi sebesar Rp 3 triliun/tahun, artinya menambah 3% lagi beban pembayaran pajak Indonesia sebesar Rp 8,9 triliun/tahun.

Seperti dilansir dalam Greenpeace.org, pada Rabu (09/03) dikatakan bahwa Imbauan APBI-ICMA ini dikarenakan menurunnya permintaan internasional dan jatuhnya harga batubara yang menjegal rencana Indonesia untuk meningkatkan jumlah PLTU berbahan bakar batubara.

Subsidi ini akan dibayarkan selama 25-30 tahun, dengan total sekitar USD 6-7 milyar untuk menghasilkan 15 GW listrik bertenaga batubara yang sangat jauh di bawah kebutuhan energi Indonesia. Hal ini bertentangan dengan klaim asosiasi bahwa batubara ‘relatif murah’ dibandingkan dengan bahan bakar pembangkit listrik lainnya.

Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Arif Fiyanto mengatakan, “Perusahaan batubara Indonesia tidak boleh dibiarkan menjalankan rencana tidak masuk akal ini. Tidak cukup dengan merusak bentang alam dan pada banyak kasus meninggalkan tanggung jawab reklamasi, perusahaan-perusahaan ini sekarang mengharapkan rakyat Indonesia untuk menebus kekacauan keuangan mereka.”

Lebih-lebih lagi. Pendanaan untuk perusahaan batubara mulai diperketat oleh perbankan. “Rakyat Indonesia tidak akan pernah menyetujui dana pensiun mereka digunakan untuk menopang industri batubara yang bermasalah seperti ini. Sumber pendanaan mulai kering karena bank dan para investor mulai melihat bahwa industri batubara menjadi aset macet. Jelas bahwa APBI-ICMA tidak mampu bangkit sendiri dan tidak memiliki masa depan.’’ ungkapnya.

Arif juga menambahkan Indonesia perlu meninggalkan bahan bakar kotor itu. Dana yang diminta oleh perusahaan-perusahaan batubara ini lebih baik diinvestasikan dalam energi terbarukan yang pada jangka panjang akan memberikan energi yang bersih dan lebih murah untuk rakyat Indonesia. {Iswanto / Fahrum Ahmad}

Halaman 1 dari 3

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini