medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Dua Kepala Desa dari Indonesia Angkat Bicara di COP23

Published in Nasional
Jumat, 10 November 2017 21:16

Medialingkungan.com - KTT Perubahan Iklim PBB atau COP23 yang sedang berlangsung di Bonn, Jerman menghadirkan sekitar 18.000 pejabat pemerintah dari hampir 200 negara dan perwakilan organisasi terkait. Namun, yang menarik dari COP23 kali ini, Indonesia tidak hanya menghadirkan pejabat-pejabat tinggi, namun juga dua orang kepala pemerintahan tingkat desa untuk turut berbicara terkait mitigasi Perubahan Iklim ini di tingkat Internasional.

Dua kepala desa yang dimaksud adalah Tamin, Kepala Desa Sungai Bungur, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan Yanto L. Adam, Kepala Desa Gogong, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Mereka mengangkat persoalan dampak kebakaran lahan gambut pada COP23 tersebut. Keduanya juga turut membagi pengalaman terkait bagaimana mengatasi kebakaran lahan gambut serta upaya-upaya pencegahannya agar tak terjadi lagi di masa akan datang.

"Kebakaran (lahan gambut) pada 2015 sangat mengganggu, dampaknya sangat buruk, terutama bagi perekonomian masyarakat dan juga mengganggu kesehatan dan pendidikan anak-anak," kata Tamin, seperti dikutip dari BBC Indonesia.

"Akibat kebakaran, kegiatan pendidikan juga terpaksa harus dihentikan," tambahnya.

Tamin menuturkan, di Desa Sungai Bungur untuk mempertahankan areal adat maka warga tak boleh melakukan kegiatan mengambil kayu atau menguasai lahan walaupun untuk menanam palawija di wilayah hutan adat tersebut. Disebutkan pula bahwa kendala dari restorasi adalah aktivitas perusahaan sawit dan perusahaan kayu Hutan Tanaman Industri yang menggunakan lahan gambut dalam skala besar.

Beberapa upaya yang telah dilakukan di Desa Sungai Bungur diantaranya dengan menerapkan peraturan warga dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Upaya lainnya adalah mempertahankan tanaman lokal untuk menjaga ekosistem gambut, antara lain pisang, kedelai, padi, jagung, cabai, nanas dan beberapa tanaman lainnya.

Sementara Yanto menuturkan, di Desa Gogong yang 60 persen keseluruhan wilayahnya merupakan lahan gambut, tak kurang dari 300 hektare lahan terbakar dan api pada kebakarangambut tahun 2015. Hal ini menurutnya dipicu oleh faktor kekeringan dan tindakan warga yang membuka lahan dengan cara membakar.

Dampak kebakaran ini kemudian sangat terasa bagi masyarakat, sehingga pada tahun 2016 warga berinisiatif mengambil langkah-langkah untuk mencegah kebakaran. Diantaranya adalah menerapkan aturan buka lahan tanpa membakar dan membuat sekat-sekat kanal dan sumur bor yang difasilitasi oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Dinas Pertanian setempat.

"Intinya upaya merestorasi gambut memang harus melibatkan semua pihak," kata Yanto.

Yanto menuturkan bahwa areal gambut yang pernah terbakar di Desa Gogong ditanami pohon oleh warga desa, dan berharap dalam beberapa tahun ke depan lahan yang rusak ini akan kembali hijau sepenuhnya. (Muchlas Dharmawan)

Indonesia Gagas Perhutanan Sosial Pada COP23

Published in Nasional
Jumat, 10 November 2017 21:00

Medialingkungan.com - Pemerintahan Jokowi-JK perkenalkan lebih luas program Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada Konferensi Perubahan Iklim (COP23) di Bonn, Jerman (9/11/17).

Program ini, menjadi jalan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Prabianto mengatakan dengan perhutanan sosial, maka masyarakat memiliki lahan kelola yang lebih luas untuk meningkatkan ketahanan pangan dan bisa beradaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim. Di sisi lain, melalui program perhutanan sosial, tutupan hutan diharapkan bisa meningkat melalui implementasi pola agroforestry.

Program Perhutanan Sosial yang diluncurkan dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi melalui akses kelola masyarakat terhadap hutan, program ini dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta memberi dampak positif pada upaya pengendalian perubahan iklim.

Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Prabianto Mukti Wibowo menjelaskan, pemerintahan Presiden Jokowi-JK akan memberi akses pemanfaatan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. Pemerintah juga akan memberikan dukungan untuk peningkatan kapasitas dan penguatan permodalan dengan melibatkan perbankan kementerian/lembaga non-kementerian dan Bank BUMN.

Sementara itu, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Erna Rosdiana mengungkapkan, hingga saat ini seluas 1,087 juta hektar hutan telah diberikan izin perhutanan sosial dengan berbagai skema.

“Program perhutanan sosial dirancang untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan,” ujar Prabianto pada salah satu sesi diskusi yang dihadiri sejumlah peserta konferensi perubahan iklim tersebut.

Lebih jauh, Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan mengungkapkan fakta penelitian yang membuktikan gas karbondioksida (CO2) yang diserap di semua hutan yang dikelola masyarakat di negara beriklim tropis, mencapai 21 ton per hektar/tahun. Sementara serapan CO2 di hutan savana hanya 5,5 ton per hektar/tahun dan di hutan sub tropis hanya 7,5 ton per hektar/tahun. (Ilham Muhammad)

COP23: Hutan Adat Bisa Jadi Kunci Cegah Malapetaka Perubahan Iklim

Published in Internasional
Jumat, 10 November 2017 14:57

Medialingkungan.com -  Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 23), di Bonn, Jerman telah sampai pada titik kritisnya. Kebanyakan ilmuwan iklim sekarang sepakat bahwa upaya pengurangan karbon yang disepakati di Paris, tahun 2015 lalu tidak cukup untuk menjaga suhu global dari kenaikan 2 derajat celcius di atas tingkat pra-industri, dengan implikasi bencana yang berpotensi bagi peradaban manusia.

Saat ini, ilmuwan melihat bahwa upaya memerangi deforestasi dan degradasi menjadi strategi penting bagi dunia untuk memenuhi tujuan pengurangan karbon yang telah ditetapkan di Paris pada tahun 2015, dan mencegah kenaikan suhu 2 derajat celcius pada akhir abad ini.

Seperti dilansir dari Mongabay, Ilmuwan di Pusat Penelitian Woods Hole di Massachusetts baru-baru ini menetapkan bahwa hutan tropis dapat mengalami kerugian sekitar 425 juta ton karbon antara tahun 2003 dan 2014, yang sebagian besar disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan. Selain itu, ditemukan juga bahwa sebesar 1,1 miliar metrik ton karbon dikeluarkan secara global dari daerah hutan dan penggunaan lahan setiap tahunnya. 5,5 miliar metrik ton karbon dilepaskan melalui deforestasi dan degradasi, sementara 4,4 miliar metrik ton karbon diserap melalui hutan tegakan di lahan yang dikelola.

Penelitian baru lainnya menemukan bahwa pengelolaan hutan masyarakat adat dan tradisional dapat menawarkan kunci untuk membatasi emisi, dan memberi waktu kepada dunia untuk beralih ke ekonomi energi hijau. Dalam studi terpisah, tingkat deforestasi Amazon ditemukan lima kali lebih besar di luar wilayah adat dan unit konservasi daripada di dalamnya.

"Kami menemukan bahwa, secara umum, tingkat deforestasi lima kali lebih besar di luar wilayah dan unit konservasi masyarakat adat daripada di wilayah tersebut," ungkap Jocelyn Thérèse, dari Guyana Prancis dan Wakil Koordinator di Badan Koordinasi Organisasi Adat di Lembah Sungai Amazon (COICA).

Delegasi pemimpin masyarakat adat dan pedesaan dari Amerika Latin dan Indonesia angkat bicara terkait hal ini, dengan mengatakan bahwa keduanya dapat memainkan peran kunci dalam membantu mengelola hutan dunia untuk mengurangi emisi.  Para pemimpin ini yakin bahwa masyarakat adat dan hutan tradisional mereka memiliki kontribusi penting.

"Kami adalah solusi yang terbukti untuk perlindungan hutan jangka panjang, yang kelangsungan hidupnya sangat penting untuk mencapai tujuan perubahan iklim kita," kata Mina Setra, Wakil Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang mewakili 17 juta orang masyarakat adat di Indonesia. (Muchlas Dharmawan)

COP23: Bambu Dapat Tekan Laju Perubahan Iklim

Published in Informasi & Teknologi
Kamis, 09 November 2017 14:30

Medialingkungan.com - Indonesia dapat memanfaatkan bambu sebagai salah satu solusi alternatif untuk pengendalian perubahan iklim. Selain mampu merehabilitasi lahan, menyerap dan menyimpan karbon, tanaman bambu juga dapat diolah menjadi sebuah produk yang bermanafaat dan bernilai ekonomis.

Gagasan ini terungkap dalam diskusi yang dipimpin oleh Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wahjudi Wardojo di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim (COP UNFCCC) ke-23 di Bonn, Jerman.

Arief Rabik selaku pendiri Yayasan Bambu Lestari, menyatakan bambu bisa ditanam di berbagai kondisi lahan.

“Bambu adalah tanaman juara untuk memperbaiki kondisi lahan,” terang Arief seperti yang dilansir dari kabar24.com.

Arief menjelaskan, satu rumpun tanaman bambu dapat menyimpan hingga 5000 liter air. Data ini menjelaskan bahwa bambu sangat baik sebagai tanaman pengatur tata air. Selain itu, bambu bisa menyerap 50 ton gas rumah kaca serta karbondioksida setiap tahunnya.

Saat ini, pihaknya sedang mendorong pengembangan 1000 Desa Bambu di seluruh Indonesia. Sikap Arief didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mendukung pengembangan budidaya bambu, perwakilan Organisasi Kayu Tropis Internasional (ITTO), Desi Ekawati, menerangkan saat ini pihaknya sedang mengembangkan teknik pembibitan bambu. Bibit bambu ditanam setelah terbentuk rumpun yang terdiri dari beberapa tunas bambu.

“Dengan Spartan Seedling, rumpun bambu sudah mulai bisa dipanen secara selektif setelah 2-3 tahun. Padahal kalau penanaman konvensional yang hanya satu bibit, butuh 8-9 tahun,” jelasnya.

Pada agenda acara hari-2 Paviliun Indonesia telah membahas empat tema diskusi pada panel diskusi Paviliun Indonesia pada COP 23 UNFCCC yang terdiri dari : Dialog Antar Agama tentang Inisiatif Kehidupan secara Berkelanjutan, Solusi Dengan Perspektif Gender untuk Pengendalian Perubahan Iklim dengan moderator Dr Agus Pambagyo Penasehat Senior Menteri LHK, dan tema Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Manfaatnya Bagi Masyarakat, dan Pengembangan Industri Sumberdaya Bambu Indonesia yang Menarik Pembeli, dengan moderator Wahjudi Wardojo, Penasehat Senior Menteri LHK. (Khalid Muhammad/Dedy)

COP23: Indonesia Paparkan Aksi Kolaboratif Pengendalian Perubahan Iklim

Published in Nasional
Selasa, 07 November 2017 21:11

Medialingkungan.com - Setelah resmi dibukanya Konferensi Perubahan Iklim PBB atau yang lebih dikenal dengan Conference of Parties (COP) ke-23, pada Senin (06/11/17) kemarin, Indonesia langsung memaparkan aksi bersama yang dilakukan seluruh komponen masyarakat dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca.

Pemaparan aksi ini dilakukan di Pavilliun Indonesia pada COP23 di Bonn, Jerman yang telah dibuka secara resmi bersama Agus Justianto selaku Penanggung Jawab Pavilliun dan Nur Marispatin, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) yang juga merupakan National Focal Point (NFP) UNFCCC.

“Semua upaya, aksi, dan capaian para pihak di Indonesia untuk mengendalikan perubahan iklim melalui pengurangan emisi karbon dan pembangunan ekonomi berkelanjutan kami tampilkan di Pavilliun Indonesia,” kata Agus yang didampingi Marispatin saat membuka Pavilliun Indonesia, seperti dilansir BeritaSatu.

Pavilliun Indonesia yang mengambil tema “A Smarter World: Collective Actions for Changging Climate” ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang. Narasumber yang akan berbicara merupakan perwakilan dari pelaku-pelaku penting dalam pengendalian perubahan iklim, dan akan berbicara dalam 46 sesi diskusi panel yang dirancang agar berlangsung interaktif.

Topik yang akan didiskusikan nantinya dibagi menjadi empat klaster, yaitu Policy Works (membahas seputar kebijakan), Operational Works (membahas kegiatan operasional), Societal Works (komunikasi dan pelibatan masyarakat), serta Collaborative Works (aksi kolaboratif). Topik-topik diskusi panel ini diarahkan dalam upaya mengimplementasikan dokumen niat kontribusi nasional (Nationally Determined Contribution, NDC) pengurangan emisi GRK yang menjadi bagian dari Persetujuan Paris pada COP21 yang lalu.

Marispatin menjelaskan Paviliiun Indonesia ini memiliki peran penting untuk mendukung diplomasi Indonesia. Dunia dapat melihat kesiapan Indonesia untuk mencapai pengurangan emisi GRK yang tertuang dalam Indonesian NDC yakni sebesar 29 persen pada 2030 atau hingga 41 persen dengan bantuan Internasional. Menurutnya pula, COP23 ini sangat penting untuk menghasilkan draf naskah yang akan disetujui pada COP24 mendatang.

“Pavilliun menjadi tempat melihat sejauh mana keberhasilan aksi setiap negara untuk mencapai NDC. Konferensi kali ini harus sukses untuk mendapat teks yang akan disetujui para pihak anggota COP,” ujar Marispatin. (Muchlas Dharmawan)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini