medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Dunia Akui Indonesia Dalam Pengelolaan Gambut

Published in Nasional
Kamis, 16 November 2017 17:50

Medialingkungan.com - Keberhasilan Indonesia dalam mengelola gambut mendapat apresiasi dari dunia internasional. Indonesia dianggap memiliki komitmen yang kuat dalam perlindungan ekosistem gambut, mulai dari pemerintah hingga sektor swasta. Hal ini disampaikan Erik Solheim, Direktur Eksekutif United Nations of Environment Programme (UNEP) dalam konferensi pers terkait Inisiatif Gambut Global (Global Initiatives Peatlands/GIP) di Bonn Zone, Bonn-Jerman, Rabu (15/11/17).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyampaikan bahwa, banyaknya dukungan terhadap perlindungan gambut merupakan pertanda baik upaya bersama menuju tata kelola lahan gambut global yang baik untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan ekosistem.

“Indonesia memiliki lebih dari 26 juta ha lahan gambut, yaitu lebih dari 12% luasan hutan di Indonesia. Dengan kandungan karbon yang diperkirakan mencapai 6 ton per ha pada kedalaman 1 cm, dapat menjadi sumber masalah karena emisinya saat terbakar, dan pada saat bersamaan juga menjadi solusi potensial jika dikelola dengan baik, dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” ujar Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya juga menyampaikan bahwa saat ini telah dibentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) yang bertugas untuk merehabilitasi 2 juta hektar pada tahun 2019, dan saat ini merestorasi seluas 2,49 juta hektar (1,1 juta ha oleh Pemerintah dan mitra kerja, sementara 1,39 juta ha oleh swasta).

“Saat ini pemerintah dan mitra telah melakukan rewetted (pembasahan kembali) lahan gambut kurang lebih 500 ribu ha. Sedangkan pemegang ijin konsesi perkebunan di lahan gambut harus mematuhi peraturan terkait gambut tersebut,” tambahnya.

Siti Nurbaya juga menyambut baik kerjasama dan kemitraan, serta program kolaborasi teknis, yang diharapkan dapat difasilitasi oleh UNEP dan mitra internasional lainnya.

“Mari kita angkat semangat untuk menyelamatkan ekosistem gambut, sehingga sumber daya alam ini mampu memberikan kontribusi ekonomi, bagi pembangunan berkelanjutan sambil memperkuat masyarakat lokal. Dengan mengelola ekosistem gambut dengan bijak, dampak lingkungan dapat diminimalkan dan emisi gas rumah kaca berkurang,” pesan Siti.

Sementara itu, pakar gambut internasional, Prof. Hans Jostein, menyatakan bahwa kunci dari perlindungan gambut adalah terkait dengan faktor air, sehingga empat hal prinsip utama dalam perlindungan gambut dari kerusakan, yaitu membuat gambut menjadi basah, menjaga gambut tetap basah, membuat gambut yang kering menjadi basah, serta menggunakan gambut dalam kondisi basah. (Dedy)

Dua Kepala Desa dari Indonesia Angkat Bicara di COP23

Published in Nasional
Jumat, 10 November 2017 21:16

Medialingkungan.com - KTT Perubahan Iklim PBB atau COP23 yang sedang berlangsung di Bonn, Jerman menghadirkan sekitar 18.000 pejabat pemerintah dari hampir 200 negara dan perwakilan organisasi terkait. Namun, yang menarik dari COP23 kali ini, Indonesia tidak hanya menghadirkan pejabat-pejabat tinggi, namun juga dua orang kepala pemerintahan tingkat desa untuk turut berbicara terkait mitigasi Perubahan Iklim ini di tingkat Internasional.

Dua kepala desa yang dimaksud adalah Tamin, Kepala Desa Sungai Bungur, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan Yanto L. Adam, Kepala Desa Gogong, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Mereka mengangkat persoalan dampak kebakaran lahan gambut pada COP23 tersebut. Keduanya juga turut membagi pengalaman terkait bagaimana mengatasi kebakaran lahan gambut serta upaya-upaya pencegahannya agar tak terjadi lagi di masa akan datang.

"Kebakaran (lahan gambut) pada 2015 sangat mengganggu, dampaknya sangat buruk, terutama bagi perekonomian masyarakat dan juga mengganggu kesehatan dan pendidikan anak-anak," kata Tamin, seperti dikutip dari BBC Indonesia.

"Akibat kebakaran, kegiatan pendidikan juga terpaksa harus dihentikan," tambahnya.

Tamin menuturkan, di Desa Sungai Bungur untuk mempertahankan areal adat maka warga tak boleh melakukan kegiatan mengambil kayu atau menguasai lahan walaupun untuk menanam palawija di wilayah hutan adat tersebut. Disebutkan pula bahwa kendala dari restorasi adalah aktivitas perusahaan sawit dan perusahaan kayu Hutan Tanaman Industri yang menggunakan lahan gambut dalam skala besar.

Beberapa upaya yang telah dilakukan di Desa Sungai Bungur diantaranya dengan menerapkan peraturan warga dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Upaya lainnya adalah mempertahankan tanaman lokal untuk menjaga ekosistem gambut, antara lain pisang, kedelai, padi, jagung, cabai, nanas dan beberapa tanaman lainnya.

Sementara Yanto menuturkan, di Desa Gogong yang 60 persen keseluruhan wilayahnya merupakan lahan gambut, tak kurang dari 300 hektare lahan terbakar dan api pada kebakarangambut tahun 2015. Hal ini menurutnya dipicu oleh faktor kekeringan dan tindakan warga yang membuka lahan dengan cara membakar.

Dampak kebakaran ini kemudian sangat terasa bagi masyarakat, sehingga pada tahun 2016 warga berinisiatif mengambil langkah-langkah untuk mencegah kebakaran. Diantaranya adalah menerapkan aturan buka lahan tanpa membakar dan membuat sekat-sekat kanal dan sumur bor yang difasilitasi oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Dinas Pertanian setempat.

"Intinya upaya merestorasi gambut memang harus melibatkan semua pihak," kata Yanto.

Yanto menuturkan bahwa areal gambut yang pernah terbakar di Desa Gogong ditanami pohon oleh warga desa, dan berharap dalam beberapa tahun ke depan lahan yang rusak ini akan kembali hijau sepenuhnya. (Muchlas Dharmawan)

Memasuki Musim Kemarau Masyarakat Kubu Raya Bentuk Team Waspada Api

Published in Nasional
Jumat, 25 Maret 2016 17:41

Medialingkungan.com – Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat pagi tadi melakukan pembentukan waspada api dan sekaligus melakukan pelatihan terkait rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut, Jumat (25/03).

Pemerintah Kubu Raya melakukan koordinasi ke seluruh pihak terkait dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut.

“Saya sudah himbau masyarakat agar jangan membakar lahan, karena sangat beresiko nantinya. Zat kapur akan naik dan menghasilkan membuat api menyulut ke seluruh lahan,” ujar Bupati Kubu Raya, Rusman Ali.

Rusman Ali mengungkapkan, tahun lalu pemerintah sudah berupaya dalam melakukan pemadaman api. Walaupun api sudah padam, tetapi asapnya akan tetap ada biar di keesokan harinya.

Untuk itu, sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama UNDP dan Manggala Agni telah memberikan pelatihan kepada 95 orang dari lapisan masyarakat. Tujuannya agar mereka menjadi waspada api mengutamakan pencegahan. Karena kebakaran pada lahan gambut akan sulit sekali dipadamkan dengan cara dan alat apapun.

“Makanya saya meminta kepada masyarakat agar berdoa serta tidak melakukan pembakaran lahan, dikarenakan resiko yang didapatkan sangat besar nantinya,” ucap Rusman Ali.

“Lebih baik mencegah di awal ketimbang memadamkan di akhir,” tambahnya. {Angga Pratama}

Bupati Bengkalis Dukung Program Restorasi Lahan Gambut

Published in Nasional
Selasa, 15 Maret 2016 14:41

Medialingkungan.com – Upaya restorasi lahan gambut seluas 2 juta hektar yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dipastikan tidak akan menghentikan kegiatan budidaya baik perkebunan dan hutan tanaman yang sudah berjalan selama ini, karena masih bisa dijalankan dengan pengelolaan tata air gambut.

Kepala Badan Restorasi Gambut, Nazir Foead mengungkapkan arahnya adalah pengaturan tinggi muka air agar gambut tetap lembab dan tidak mudah terbakar.

Sedangkan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin sangat mendukung program restorasi ini, karena selain untuk memulihkan lahan yang rusak, program ini untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan di areal gambut.

“Sebagai daerah yang memiliki lahan gambut, tentu kita sangat mendukung program restorasi lahan gambut. Namun kita akan tetap melakukan pendataan dan inventarisir lahan yang ada, sehingga tidak bersinggungan dengan masyarakat,” ungkap Bupati Bengkalis Amril Mukminin, seperti yang dilansir melalui situs resmi Kabupaten Bengkalis, Selasa (15/03).

Amril mengatakan, melalui program ini setidaknya mampu mengembalikkan lingkungan di kawasan lahan gambut dan dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan terutama saat musim hujan.

“Begitu pentingnya hal tersebut. Jangan sampai niat baik kita untuk memulihkan lahan gambut berbenturan dengan kepentingan masyarakat. Intinya restorasi ini, agar tidak menimbulkan keresahan warga yang khawatir akan terkena dari program ini,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki menyatakan, berdasarkan identifikasi ada 33,4 juta hektar lahan rawa dimana sekitar 20,2 juta diantara adalah rawa gambut. Saat ini Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Badan Informasi geospasial sedang menyusun peta rawa untuk mendukung sesuai UU No 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospatial dan Peraturan Menteri PUPR No 29/PRT/M/2015 tentang Rawa.

“Penetapan rawa ini diperlukan untuk menentukan jenis rawa yaitu apakah tergolong Fungsi Lindung atau Fungsi Budidaya,” tuturnya. {Angga Pratama}

Pemerintah Akan Evaluasi Izin Perusahaan Dalam Manfaatkan Kawasan Gambut

Published in Nasional
Sabtu, 23 Januari 2016 21:17

Medialingkungan.com – Kondisi kritis yang terjadi pada lahan gambut di Indonesia membuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan evaluasi perizinan lahan pada kawasan gambut serta perusahaan perkebunan.

Evaluasi yang dilakukan KLHK sebagai upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan di kawasan gambut. “Ada sekitar puluhan ribu hektar yang akan kami evaluasi nantinya,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK, Ida Bagus Putera Parthama.

“Akan dilakukan zonasi terlebih dahulu oleh pakar gambut," kata Putera, seperti yang dilansir Tempo, Sabtu (23/01).

Dia mengatakan, berjalannya evaluasi, perusahaan tidak dizinkan lakukan pemanfaatan hutan sampai dikeluarkannya hasil penelitian yang akan dilakukan oleh ahli hutan gambut.

Putera menjelaskan, jika dari hasil penelitian disebutkan kawasan perizinan berada di atas gambut dalam, lahan tersebut akan dikembalikan kepada negara untuk dijadikan kawasan konservasi.

Begitu pula sebaliknya, jika hasil penelitian menyebutkan kawasan hutan bisa diokupasi, lahan itu dikembalikan lagi kepada perusahaan kelapa sawit atau hutan tanam industry, katanya. 

Putera mengungkapkan, adapun instruksi yang telah disampaikan bapak Presiden Joko Widodo adalah semua perusahaan yang memiliki izin kehutanan agar sekiranya melakukan sekat kanal. “Apa yang disampaikan beliau saya piker ampuh untuk membuat kawasan gambut kembalih basah sehingga tidak mudah terbakar,” ucapnya.

“Pemerintah belum memberikan sanksi apapun, tapi kita akan bahas nantinya sanksi apa yang akan dikenakan ke perusahaan yang nakal,” tambahnya. {Angga Pratama}

Greenpeace Desak Perusahaan HTI dan Kelapa Sawit Agar Jalankan Instruksi Jokowi

Published in Nasional
Selasa, 10 November 2015 21:24

Medialingkungan.com – Greenpeace menyambut baik kebijakan baru pemerintah Indonesia yang segera melarang pembukaan dan eksploitasi gambut di seluruh Indonesia dan memerintahkan penutupan kanal-kanal  untuk menaikkan permukaan air tanah hingga mendekati permukaan gambut untuk menghindari kebakaran lahan.

Kebijakan tersebut melarang penanaman baru di lahan yang terbakar, namun mengharuskan upaya restorasi di wilayah tersebut dan melakukan investigasi dan tindak pidana pembakaran hutan.

Greenpeace juga mendesak perusahaan HTI dan kelapa sawit untuk menjalankan instruksi baru pemerintah ini, dan memperingatkan bahwa tonggak inisiatif ini akan gagal tanpa dukungan dari industri dan seluruh jajaran pemerintahan pusat dan daerah.

Deforestasi dan pengeringan gambut selama puluhan tahun adalah merupakan akar masalah dari krisis kebakaran hutan dan gambut Indonesia yang telah menciptakan kondisi kesehatan yang memprihatinkan dan dampak lingkungan lintas kawasan.

Pada 24 Oktober lalu, Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi untuk menangani kebakaran hutan dengan melarang pembangunan lebih lanjut di gambut. Pada tanggal 3 dan 5 November, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan instruksi formal kepada seluruh perusahaan perkebunan yang memerintahkan mereka untuk menghentikan ekspansi lebih lanjut di gambut.

“Langkah yang diambil Presiden Jokowi adalah langkah tepat dalam mengantisipasi kebakaran pada tahun mendatang dengan melarang ekspansi perkebunan sawit di lahan gambut, dan meminta saluran kanal-kanal untuk disekat,” kata Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Yuyun Indradi, Selasa (10/11).

“Namun hal ini juga perlu diperkuat dengan memastikan bahwa lahan yang terbakar harus direhabilitasi bukan ditanamani dengan kelapa sawit. Hal itu juga hanya akan berhasil apabila seluruh tingkat pemerintahan di Indonesia menjalankan kebijakan baru ini,” tambahnya.

Menurut dia, kebijakan ini harus dibuat lebih praktis dengan target waktu pelaksanaan yang jelas dan mengikat termasuk pemberian sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang mengabaikan kebijakan ini. Perusahaan-perusahaan HTI dan kelapa sawit harus merilis data dan peta yang menunjukan lahan konsesi (HGU) mereka.

“Bagaimana kita dapat mempercayai mereka jika mereka abai terhadap presiden dengan melanjutkan penghancuran gambut?,” tuturnya.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan moratorium izin baru konsesi di gambut, namun hal ini sering diabaikan oleh pemerintah lokal, khususnya di tingkat kabupaten di mana alokasi lahan biasanya terkait dengan korupsi.

Peta penggunaan lahan yang bisa diakses publik menjadi penting untuk memberi jalan bagi masyarakat sipil dalam mengawasi bagaimana larangan kebijakan presiden atas pembukaan gambut ini bisa dilaksanakan.

Dalam dua bulan terakhir, emisi dari kebakaran lahan gambut Indonesia telah melampaui keseluruhan emisi Amerika Serikat.

Yuyun mengungkapkan, keputusan Presiden Jokowi yang melarang pembangunan gambut adalah langkah pertama  menuju  masa depan yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan Indonesia. Ini menjadi contoh yang penting dari seorang pemimpin negara untuk mengatasi akar masalah perubahan iklim di ajang pertemuan iklim Paris.

“Perusahaan harus bekerjasama dengan pemerintah untuk menjalankan kebijakan ini dan memastikan berhenti melakukan bisnis dengan perusahaan yang masih melakukan deforestasi dan penghancuran gambut,” ucapnya.

Greenpeace meminta perusahaan dan seluruh jajaran pemerintahan Pusat dan Daerah untuk mendukung kebijakan Presiden Jokowi dengan mengambil lima langkah yakni, pertama, menghentikan penghancuran: Perusahaan harus menuntut pemasok mereka untuk melindungi hutan dan lahan gambut di Indonesia (termasuk melakukan langkah-langkah cepat untuk mencegah kebakaran).

Kedua, memastikan transparansi dan akuntabilitas: Kepemilikan lahan dan peta tutupan hutan harus dipublikasikan, dan perusahaan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua anak perusahaan (pamasok) dimonitor dengan baik.

Ketiga, membersihkan rantai pasok: Para trader (perusahaan pembeli) harus berkolaborasi melalui aksi bersama untuk memastikan jika ada perusahaan yang masih menciptakan kondisi akan terjadinya kebakaran dan asap dengan cara mengeringkan lahan gambut dan menghancurkan hutan agar dikeluarkan dari pasar.

Keempat, memperbaiki Kerusakan: Hilangnya hutan karena kebakaran harus direhabilitasi. Upaya rehabilitasi harus memprioritaskan kawasan hutan gambut yang rentan yang telah mengalami kebakaran hutan.

Kelima, memulai solusi: Insentif dan keuntungan harus disediakan bagi masyarakat untuk mengembangkan sumber-sumber penghidupan yang mendukung konservasi dan restorasi hutan. Ini termasuk memperbaiki hasil panen di kawasan perkebunan yang ada dan mendukung pengembangan skema koperasi. {Press Rilis}

2016 Indonesia Punya Peta Kawasan Konservasi Gambut

Published in Nasional
Kamis, 22 Oktober 2015 08:27

Medialingkungan.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan Indonesia segera miliki peta kawasan konservasi gambut terpadu pada 2016.

Menurut KLHK, peta ini merupakan bentuk pengawasan dan perlindungan gambut sekaligus pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

"Hanya akan dibuat satu peta dan menjadi acuan kebijakan atau one map policy. Program ini berada di bawah koordinasi Badan Informasi Geospasial," ujar Kepala Biro KLHK Eka Widodo Soegiri selepas acara diskusi di Jakarta, Rabu (21/10).

Meskipun saat ini peta kawasan konsevarasi gambut telah tersedia, namun masih terpisah di tiap kementerian. Program kebijakan satu peta itu, kata Eka, harus didorong agar perencanaan pembangunan mengikuti acuan yang sama.

Eka menjelaskan, peta kawasan konservasi gambut ini dapat digunakan pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan lahan gambut dari kebakaran, dengan memantau aliran air blok-blok kanal.

Sesuai arahan presiden Jokowi bahwa melalui blok kanal itu, pengaturan aliran air dapat menghindarkan lahan gambut dari kekeringan yang dapat memicu kebakaran.

Oleh sebab itu, KLHK mendorong agar terus melakukan pembuatan sekat (blok) untuk membasahi lahan gambut. "Intinya adalah bagaimana menjaga kebasahan lahan tersebut. Pembangunan kanal akan dilakukan dengan pertimbangan, jangan sampai malah mengeringkan air," tutur Eka.

Kendati demikian, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Nasional (WALHI), Abetnego Tarigan memiliki pertimbangan yang berbeda dengan KLHK. Menurut Walhi, kanal hanya akan mengalirkan air keluar dari gambut.

"Seharusnya sebelum diterapkan, ada pengujian secara teknis dan ilmiah tentang kanal. Jangan sampai niatnya mau menarik air sungai, tetapi kenyataannya air dari gambut yang mengalir ke kanal," jelasnya. {Fahrum Ahmad}

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini