medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Plastik

Published in Nasional
Senin, 11 Juni 2018 03:12

Medialingkungan.com – Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkapkan bahwa pemerintah segera mengeluarkan kebijakan terhadap pengelolaan sampah plastik. Sampah plastik yang umumnya digunakan oleh masyarakat untuk membawa barang belanjaan (kantong belanja), kemasan (packaging) makanan dan minuman, serta pembungkus barang lainnya.

Rencana pengelolaan sampah plastik yang akan dilakukan seperti pada sektor ritel yaitu pengurangan plastik kantong belanja, peta jalan (Roadmap), pengurangan sampah plastik oleh produsen dan konsumen, dan pelaksaan aksi penanganan sampah plastik di sekitar perairan laut.

"Mari kita bersatu dan bertekad untuk kelola sampah plastik bersama-sama. Semoga Tuhan merestui langkah-langkah kita," ujar Menteri Siti Nurbaya seperti yang dilansir oleh Sindo News dalam sambutannya saat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2018 di Jakarta, Rabu (05/06/2018).  

Dalam peningkatan kelestarian alam, Menteri Siti Nurbaya mengupayakan adanya 3R (Reduce, Reuse, Recycle atau pembatasan, guna ulang, dan daur ulang) dan perlunya upaya kerja sama antar pemerintah atau Pemda dengan masyarakat serta pelaku usaha dalam pengendalian sampah plastik. 

“Hari lingkungan hidup yang bertepatan di bulan Ramadhan hendaknya jadi momentum penambah semangat kita untuk berperilaku adil terhadap lingkungan,” tambahnya.

Di Indonesia terdapat sekitar 16% komposisi sampah plastik dari total timbunan sampah secara Nasional. Dan dari total timbunan sampah tersebut hanya sekitar 10 – 15% yang telah di daur. Di TPA tertimbun sekitar 60-70%, dan 15 – 30% yang belum di kelola dan tercemar ke lingkungan perairan seperti sungai, danau, pantai, dan laut.

Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan sampah yaitu pendekatan “circular economy” yang saat ini KLHK sedang membuat tiga pilot projects pengembangan sampah kemasan yang melibatkan beberapa pihak yaitu pemerintah, produsen, bank sampah, industri daur ulang, masyarakat, sektor informal (pelapak, dan pengepul. (Nurul Fadilah)

Tak Ingin Malu, Indonesia Siap Atasi Karhutla Saat Asian Games 2018

Published in Nasional
Selasa, 05 Juni 2018 05:00

Medialingkungan.com – Perhelatan Asian Games 2018 yang dilaksanakan di Jakarta dan Palembang akan segera bergulir pada bulan Agustus mendatang. Indonesia melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mempersiapkan diri mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah menjelang perhelatan Asian Games 2018, apalagi salah satu kota yang menjadi tuan rumah berada di pulau Sumatera. Mengingat bahwa pulau Sumatera merupakan daerah yang memiliki hutan/lahan gambut cukup luas, sehingga daerah ini menjadi langganan karhutla hampir setiap tahunnya.

"Tahun ini kita jadi tuan rumah Asian Games, tidak hanya di Jakarta, tapi juga Palembang. Saya ingatkan lagi, jangan sampai saat perhelatan itu ada asap kebakaran hutan dan lahan," ujar Presiden Jokowi saat memberi pengarahan kepada peserta Rakornas Pengendalian Karhutla Tahun 2018, seperti dilansir oleh Tempo.co.

Ucapan Jokowi ini saarat akan reputasi (image) negara di mata negara-negara lain yang menjadi peserta Asian Games 2018. Menanggapi hal tersebut, Menteri LHK segera menginstruksikan kepada setiap komponen kementrian yang terkait untuk siap mengantisipasi karhutla di semua daerah rawan karhutla saat Asian Games berlangsung.

“Jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan ketika Asian Games ke-18 berlangsung. Kita harus menjaga reputasi negara sehingga semua wilayah harus dijaga dari karhutla, tidak hanya di Palembang,” ujar Menteri LHK saat pembukaan rapat penanganan krisis karhutla, seperti dilansir oleh laman resmi ppid.menlhk.go.id.

Berbagai persiapan dan upaya telah dilakukan oleh KLHK, khususnya Direktorat Pengendalian Kebakarakan Hutan dan Lahan (Direktorat PKHL), seperti patroli terpadu antara masyarakat, TNI dan Polri di provinsi-provinsi rawan karhutla, pengaktifan kembali posko-posko pengendalian karhutla, peningkatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan karhutla dan pelaksanaan kegiatan water bombing yang sampai saat ini telah menjatuhkan 6,5 juta liter air di pulau Sumatera.

Selain itu, satgas udara juga melakukan upaya pembuatan hujan buatan/TMC. Dari periode 16 Mei - 2 Juni 2018 total garam yang telah dijatuhkan sebanyak 27 ton yang terpusat di Sumatera Selatan. Dengan adanya berbagai persiapan pencegahan karhutla, diharapkan saat Asian Games 2018 berlangsung, Indonesia tidak terkabuti oleh asap, tetapi terkalungi oleh prestasi-prestasi para atletnya. (Wardiman Mas’ud)

Status Waspada, Taman Nasional Gunung Merapi Ditutup

Published in Nasional
Minggu, 03 Juni 2018 14:46

Medialingkungan.com – Gunung Merapi kembali meletus pada Jumat (1/6/2018) pukul 08.20 WIB. Kemudian letusan kembali terjadi lagi pada pukul 21.00 WIB selama 56 detik. Menanggapi hal tersebut, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menyatakan Gunung Merapi berada pada level II atau berstatus waspada.

Sabtu kemarin (2/6/2018) Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), Ammy Nurwati menutup jalur di TNGM. Jalur yang ditutup oleh Ammy ialah Jurang Jero, Tlogo Muncar, Tlogo Nirmolo, Kalikuning Park, Pluyon, Deles dan Jalur Pendakian Selo dan Sapuangin.

Akibat letusan Gunung Merapi, terdapat lima titik api di dua kecamatan. Dua titik api di Kecamatan Selo dan tiga titik api di Kecamatan Cangkringan.

“Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan koordinasi dengan relawan, titik api ini mengindikasikan adanya vegetasi yang terbakar, akibat material jatuhan (balistik). Namun telah dipastikan bahwa api ini telah padam karena sudah tidak terlihat lagi asap," ujar Ammy dilansir dari laman resmi KLHK.

Namun, pihak TNGP belum bisa memprediksikan kerugian ekologis dari adanya titik api ini. Lokasi titik api yang kurang dari radius 3 km dan disarankan untuk tidak ada aktivitas manusia. Sedangkan untuk keadaan satwa di TNGM masih dalam keadaan normal.

"Terkait pergerakan satwa, sampai saat ini tidak ada pantauan yang mengindikasikan satwa turun, sehingga dapat dinyatakan masih normal," kata Ammy. (Ira Anugerah Abbas)

KLHS: Instrument Penting untuk Ekonomi Berkelanjutan

Published in Nasional
Rabu, 06 Desember 2017 13:15

Medialingkungan.com - Konferensi Nasional Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau national Conference on Strategic Environmental Assessment yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 4 – 5 Desember 2017. Kegiatan ini merupakan respon atas permintaan bimbingan teknis dan sosialisasi lanjutan yang lebih mendalam. Konferensi Nasional KLHS ini adalah kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bersama Kedutaan Besar Denmark di Indonesia.

Pada pembukaan Konferensi Nasional KLHS, seperti yang dilansir dari detiknews, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan, “Konferensi yang diselenggarakan ini dilatarbelakangi banyak hal perlu menjadi perhatian kita. Kita perlu melakukan review pengembangan KLHS selama sepuluh tahun terakhir.”

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah makin nyatanya urgensi perbaikan tata cara pembangunan dan bencana alam yang semakin mengancam diluar dari kendali manusia. Ini semua merupakan dampak dari perubahan iklim.

“Keadaan yang mendesak antara lain adalah bagaimana mengelola dampak dan resiko dari intensifnya percepatan pembangunan sektor ekonomi, infrastruktur, dan ekspansi wilayah perkotaan, serta bagaimana mengelola tekanan besar terhadap daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup yang justru sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar menteri LHK ini dilansir dari PPID KLHK.

KLHS adalah instrumen perencanaan yang dimandatkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS wajib dilaksanakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memastikan perencanaan pembangunannya telah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.  Kewajiban KLHS oleh Pemerintah Daerah juga ditegaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“KLHS adalah bagaimana mengelola daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan, dengan cara mengantisipasi tekanan terhadap sumber daya alam,” ungkap Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Rasmus Abildgaard Kristensen, dilansir dari PPID KLHK. Rasmus juga menyatakan pentingnya KLHS sebagai instrument pencegahan. (Ira Anugerah A.)

SRAK: Upaya Selamatkan Rangkong Gading

Published in Nasional
Jumat, 24 November 2017 11:58

Medialingkungan.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mulai mengkhawatirkan keberlangsungan populasi burung rangkong gading (Rhinoplax vigil) yang semakin memprihatinkan. Data Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2012 - 2016 menjelaskan bahwa, sebanyak 1.398 paruh rangkong gading berhasil disita di Indonesia dan lebih dari 2.000 paruh yang diselundupkan ke Tiongkok, Amerika, dan Malaysia.

Burung ini telah masuk kedalam Appendices I Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) yang berarti satwa tersebut dilarang untuk diperdagangkan, ini sungguh harus diperhatikan apalagi  angka yang didapat mengenai hasil sitaan penyelundupan sungguh sangat memilukan seperti yang dilansir KLHK, membuat Pemerintah segera mengadakan Konsultasi Publik Nasional untuk menyusun Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Rangkong Gading, Kamis, (23/11/17) di Jakarta.

“SRAK Rangkong Gading ini sangat penting untuk mendapatkan komitmen dari berbagai pihak, terutama dari akademisi, para peneliti, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta penegak hokum karena populasinya semakin terdesak,” tegas Bambang Dahono Adji, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati, KLHK. (Ira Anugerah A)

Manggala Agni Manfaatkan Limbah jadi Sumber Energi

Published in Nasional
Senin, 20 November 2017 17:19

Medialingkungan.com - Manggala Agni Daerah Operasi Ketapang Kalimantan Barat manfaatkan limbah hasil penyiapan atau pembukaan lahan menjadi cuka kayu. Hasil temuan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, briket arang dan juga gas sebagai sumber energi pengganti LPG (Liquified Petroleum Gas). 

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Raffles B. Panjaitan mengungkapkan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di Indonesia dan tahun 2015 menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Pasca kebakaran hutan terparah pada tahun 2015, menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk terus melakukan berbagai upaya menuntaskan permasalahan tersebut.

“Pembukaan lahan masih menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu diciptakan inovasi-inovasi yang mendukung pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.

Raffles menambahkan bahwa pembuatan cuka kayu, briket arang, dan juga pengolahan gasifikasi dapat dikembangkan di masyarakat untuk menjadi solusi bermanfaat sekaligus diharapkan dapat menekan potensi kebakaran hutan dan lahan. Hasil-hasil olahan ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat itu sendiri atau dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. 

Pemanfaatan limbah hasil pembukaan lahan menjadi cuka kayu ini merupakan implementasi arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017. Presiden Republik Indonesia memberikan arahan bahwa upaya pencegahan karhutla harus tetap dilakukan dengan sinergi dari semua pihak dan dilakukan sedini mungkin sebelum terjadi kebakaran karena ketika sudah terjadi kebakaran, akan sulit untuk dipadamkan.

Pengembangan teknik penyiapan lahan tanpa bakar dan berbagai upaya pencegahan karhutla lainnya terus dilakukan di wilayah Indonesia untuk menekan tingkat kerawanan karhutla. Di Kalimantan Barat Sampai dengan tanggal 18 November 2017 ini, jumlah hotspot di wilayah ini sejumlah 639 titik, menurun drastis jika dibandingkan tahun 2016 periode yang sama yaitu 1.550 titik. Begitu juga luasan kebakarannya. Hasil perhitungan citra satelit sampai dengan September 2017, luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat 7.440 ha dimana angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya seluas 9.174 ha. (Dedy)

Dunia Akui Indonesia Dalam Pengelolaan Gambut

Published in Nasional
Kamis, 16 November 2017 17:50

Medialingkungan.com - Keberhasilan Indonesia dalam mengelola gambut mendapat apresiasi dari dunia internasional. Indonesia dianggap memiliki komitmen yang kuat dalam perlindungan ekosistem gambut, mulai dari pemerintah hingga sektor swasta. Hal ini disampaikan Erik Solheim, Direktur Eksekutif United Nations of Environment Programme (UNEP) dalam konferensi pers terkait Inisiatif Gambut Global (Global Initiatives Peatlands/GIP) di Bonn Zone, Bonn-Jerman, Rabu (15/11/17).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyampaikan bahwa, banyaknya dukungan terhadap perlindungan gambut merupakan pertanda baik upaya bersama menuju tata kelola lahan gambut global yang baik untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan ekosistem.

“Indonesia memiliki lebih dari 26 juta ha lahan gambut, yaitu lebih dari 12% luasan hutan di Indonesia. Dengan kandungan karbon yang diperkirakan mencapai 6 ton per ha pada kedalaman 1 cm, dapat menjadi sumber masalah karena emisinya saat terbakar, dan pada saat bersamaan juga menjadi solusi potensial jika dikelola dengan baik, dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” ujar Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya juga menyampaikan bahwa saat ini telah dibentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) yang bertugas untuk merehabilitasi 2 juta hektar pada tahun 2019, dan saat ini merestorasi seluas 2,49 juta hektar (1,1 juta ha oleh Pemerintah dan mitra kerja, sementara 1,39 juta ha oleh swasta).

“Saat ini pemerintah dan mitra telah melakukan rewetted (pembasahan kembali) lahan gambut kurang lebih 500 ribu ha. Sedangkan pemegang ijin konsesi perkebunan di lahan gambut harus mematuhi peraturan terkait gambut tersebut,” tambahnya.

Siti Nurbaya juga menyambut baik kerjasama dan kemitraan, serta program kolaborasi teknis, yang diharapkan dapat difasilitasi oleh UNEP dan mitra internasional lainnya.

“Mari kita angkat semangat untuk menyelamatkan ekosistem gambut, sehingga sumber daya alam ini mampu memberikan kontribusi ekonomi, bagi pembangunan berkelanjutan sambil memperkuat masyarakat lokal. Dengan mengelola ekosistem gambut dengan bijak, dampak lingkungan dapat diminimalkan dan emisi gas rumah kaca berkurang,” pesan Siti.

Sementara itu, pakar gambut internasional, Prof. Hans Jostein, menyatakan bahwa kunci dari perlindungan gambut adalah terkait dengan faktor air, sehingga empat hal prinsip utama dalam perlindungan gambut dari kerusakan, yaitu membuat gambut menjadi basah, menjaga gambut tetap basah, membuat gambut yang kering menjadi basah, serta menggunakan gambut dalam kondisi basah. (Dedy)

Siti Nurbaya Jawab Curhatan Petani

Published in Nasional
Minggu, 12 November 2017 12:29

Medialingkungan.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengadakan evaluasi program Perhutanan Sosial khusus untuk Pulau Jawa di Jakarta, Sabtu (11/11/17). Kegiatan ini dihadiri oleh 48 Kelompok Tani Wilayah Pulau Jawa. Setiap kelompok tani diwakilkan oleh satu ketua kelompok dan dua anggota, beserta satu pendamping kelompok.

Pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian LHK ini, dibagi dalam tiga sesi yaitu; 1. Sesi Mendengar Pendapat Petani; 2. Mendengar Paparan Rencana Kerja Usaha serta Permodalan; dan 3. Klinik Pelatihan. 

Ada beberapa hal penting pasca pemberian SK Perhutanan Sosial ini. Hal yang paling sering terdengar adalah tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai modal usaha petani. Beberapa ketua kelompok mengaku kesulitan melakukan verifikasi karena beberapa anggota kelompok ternyata masih memiliki kredit di bank. 

Menanggapi hal tersebut, Siti Nurbaya memberikan kesempatan kepada Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) yang diwakili oleh pihak Bank BNI untuk menjawab pertanyaan ini.

“Diakui memang verifikasi KUR tersebut sering menjadi kendala utama. Namun pihaknya akan memikirkan jalan, untuk dapat meloloskan atau memprioritaskan para petani yang ikut dalam program PS ini,” Ujar salah satu pihak Bank BNI.

Hal krusial lainnya yang disampaikan oleh kelompok tani adalah masalah pendampingan. Perwakilan dari Muara Gembong menyampaikan, bahwa pengalaman mereka menanam mangrove tanpa pendampingan tidak berhasil. Karena mangrove yang ditanami terbawa ombak dan hilang. 

Menteri Siti, dalam forum ini menyampaikan, bahwa dirinya memerintahkan kepada Dirjen PSKL yang baru untuk segera menyelesaikan hal-hal tersebut diatas, dan segera melakukan pemetaan lokasi tanam dengan drone. 

"Kita berikan tenggang waktu dua minggu untuk seluruh proses verifikasi, sehingga petani bisa segera mengajukan KUR dan bisa segera menanam", tegas Menteri Siti.

Siti nurbaya menyadari, program Perhutanan Sosial ini memiliki tantangan besar. Karena program ini masuk bukan di lahan yang aman, namun di lahan yang statusnya cukup kompleks, sehingga perlu kehati-hatian dan banyak penyesuaian, baik di pihak pemerintah maupun petani. 

Catatan penting lainnya yang disampaikan  Menteri Siti adalah, kematangan kelompok yang belum merata. Sehingga akan ada kelompok yang sangat maju nantinya, dan ada yang mungkin sedang-sedang saja. 

"Ini juga perlu diperhatikan, Pendamping dan Evaluator diharapkan bisa jadi mesin penggerak, sehingga seluruh kelompok bergerak seimbang,” tegasnya. (Dedy)

Cegah Karhutla, KLHK Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui MPA

Published in Nasional
Kamis, 09 November 2017 14:55

Medialingkungan.com - Tahun 2017 ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melaksanakan kegiatan patroli terpadu dengan membentuk 300 posko di berbagai Provinsi rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), yang menjangkau 1.203 Desa rawan Karhutla. 

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Raffles B. Panjaitan, mengungkapkan bahwa tahun 2018 yang akan datang, KLHK menetapkan 300 desa sasaran pembentukan dan pembinaan Mayarakat Peduli Api (MPA). Penentuan lokasi MPA ini tentunya dengan mempertimbangkan aspek kerawanan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan mengacu pada desa prioritas lokasi patroli terpadu.

“Kegiatan patroli terpadu menjadi pintu masuk dalam perlibatan masyarakat untuk aksi-aksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. MPA yang sudah dibentuk diharapkan dapat menjadi mitra KLHK yang selalu siaga bersama-sama dengan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK–Manggala Agni di lapangan,” tambah Raffles. 

Tiga ratus desa sasaran pembentukan MPA ini tersebar di hampir seluruh Provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran cukup tinggi, baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Penyebaran MPA tersebut berdasarkan pada trend hotspot dan kejadian karhutla di masing-masing provinsi dengan tujuan agar kebakaran yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti oleh MPA. (Dedy)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini