medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

GO-JEK Makassar Bagikan 500 Bibit Gratis Kemasyarakat

Published in Event & Komunitas
Minggu, 19 November 2017 22:18

Medialingkungan.com – GO-JEK Makassar bagikan ratusan bibit gratis siap tanam ke masyarakat yang berkunjung di Taman Wisata Alam Bantimurung Bulusaraung, Maros dalam rangkaian kegiatan “Alam Untuk Masa Depan” pada Minggu (19/11/17). Kegiatan ini merupakan agenda tahunan GO-JEK Makassar dalam program dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dihadiri pihak Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN-Babul) dan Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I).

Kegiatan Alam Untuk Masa Depan merupakan kegiatan yang membangun jiwa sadar akan lingkungan kepada para peserta terkhusus para mitra GO-JEK yang pada dasarnya lahir dari semangat sosial, sehingga semangat itu harus disampaikan kepada para peserta, mitra GO-JEK dan masyarakat sekitar area kegiatan.

“Pembagian bibit dalam rangkaian kegiatan Aksi bersih dilakukan untuk menebar atmosfer green lifestyle di masyarakat sehingga edukasi kegiatan ini dapat langsung diimplementasikan dan diharapkan mampu membawa kebiasaan positif dan stimulus untuk aksi yang sama bagi warga yang bermukim disekitarnya,“ ungkap Rahmat Hidayat selaku DE Support and Event, GO-JEK Makassar.

Materi konservasi turut hadir dalam kegiatan ini guna memperkenalkan Bantimurung bukan hanya sebagai Tempat wisata air terjun melainkan sebagai tempat untuk memperkenalkan tentang species kupu-kupu sebagai The Kingdom of Butterfly.

“Kegiatan ini dapat menunjang kepedulian orang terhadap lingkungan dan merupakan kegiatan positif yang diharapkan dapat berlangsung secara terus-menerus, apalagi kegiatan ini dapat membangun mitra yang secara bersama-sama peduli terhadap lingkungan,” ujar Nurkhalis selaku Sekertaris Umum FK3I Sulsel. (Gede Tragya)

Aliansi Nelayan Kembali Gelar Aksi Tolak PLTU Batang

Published in Nasional
Sabtu, 26 November 2016 11:11

Medialingkungan.com – Masih soal kisruh PLTU Batang, kali ini giliran aliansi ratusan nelayan Batang, Paguyuban UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) yang kembali melakukan aksi di kawasan perairan Ujungnegoro-Roban. Aksi yang dilakukan pada Jumat (25/11) ini diikuti dengan puluhan perahu nelayan, yang dimana aksi ini bertujuan untuk menghentikan operasi kapal alat berat yang sedang melakukan persiapan pembangunan PLTU batubara Batang.

Setelah ditandatanganinya kesepakatan pendanaan PLTU Batang oleh JBIC (Japanese Bank for International Cooperation) tanggal 6 Juni 2016, Paguyuban UKPWR telah melakukan beberapa kali aksi menolak pembangunan mega-proyek ini. PLTU Batubara Batang akan dibangun di kawasan pertanian subur seluas 226 hektar, dan kawasan perairan Ujungnegoro-Roban yang merupakan salah satu kawasan tangkap ikan paling produktif di Pantai Utara Jawa.

"Hari ini, kami nelayan yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR kembali melakukan aksi protes terhadap pembangunan PLTU batubara Batang, terus terang kami sudah tidak tahu ke mana lagi harus mengadukan nasib kami, kami sudah berjuang selama lebih dari 5 tahun, namun sepertinya pemerintah tak sedikitpun menghiraukan suara rakyatnya," kata Abdul Hakim, salah satu Nelayan Paguyuban UKPWR, seperti dilansir oleh Greenpeace Indonesia.

Sampai sekarang, masih ada puluhan pemilik lahan yang menolak menjual lahan mereka untuk lokasi pembangunan proyek energi ini. Pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan publik. Penerapan UU ini membuat masyarakat kehilangan hak atas tanah mereka, meskipun mereka menolak untuk melepas lahan pertanian mereka. Uang pembebasan lahan sampai hari ini masih dititipkan di Pengadilan Negeri Batang.

Upaya pembebasan lahan secara paksa bagi proyek ini dibangun oleh Konsorsium PT. Bhimasena Power Indonesia, konsorsium yang terdiri dari dua perusahaan Jepang, J-Power dan Itochu, dan satu perusahaan nasional, Adaro Power.

"Kami ingin menunjukkan pada masyarakat Indonesia dan kalangan internasional bahwa Paguyuban UKPWR tetap menolak pembangunan PLTU batubara Batang di tempat kami mencari makan,” ujar Abdul Hakim.

“Kami ingin Presiden Jokowi mau sedikit saja menggunakan hati nuraninya untuk mau memperhatikan nasib kami. Kami dulu 100% mendukung Presiden Jokowi dalam Pilpres dengan harapan beliau mau mendukung perjuangan kami, terus terang kami sedih sekarang Presiden Jokowi sama sekali tidak mau mendengar suara kami," tambahnya.

PLTU Batang merupakan salah satu PLTU batubara terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas sebesar 2000 MW. Menurut Greenpeace Indonesia, dalam proses pembebasan lahan proyek ini berbagai pelanggaran HAM telah terjadi, mulai dari intimidasi terhadap warga setempat, sampai kriminalisasi terhadap pemilik lahan yang menolak menjual lahan pertanian mereka. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI mengeluarkan beberapa surat rekomendasi yang menyatakan bahwa proyek ini telah melanggar hak-hak mendasar warga UKPWR.

"Greenpeace tetap akan mendukung perjuangan warga Batang dalam mempertahankan ruang hidup mereka dari ancaman PLTU batubara, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan suara rakyat Batang daripada korporasi," kata Dinar Bayunikmatika, salah satu Pengkampanye Greenpeace Indonesia. (Muchlas Dharmawan)

Koalisi LSM Lingkungan Gelar Kampanye Kreatif Stop Batubara

Published in Nasional
Rabu, 11 Mei 2016 20:45

Medialingkungan.com - Koalisi Break Free, yang merupakan gabungan dari Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), melakukan aksi damai mendesak pemerintah Indonesia melepaskan diri dari penggunaan batu bara sebagai sumber energi, dan beralih pada sumber-sumber energi terbarukan pada pagi tadi (11/05). Aksi damai tersebut merupakan aksi mobilisasi massa yang dilakukan dalam bentuk pawai dan karnaval kreatif, mulai dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) sampai Istana Negara, Jakarta.

Aksi damai ini melibatkan lebih dari tiga ribu orang yang terdiri dari berbagai komunitas yang tinggal di perkotaan, mahasiswa, masyarakat umum, serta masyarakat korban industri batubara dari berbagai daerah di Indonesia, seperti di Kalimantan Timur, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan. Masyarakat yang terpapar dampak negatif dari keberadaan PLTU Batubara di Pelabuhan Ratu – Sukabumi, Labuan, Indramayu, dan Cirebon juga turut dalam aksi tersebut. Tak ketinggalan pula ribuan perwakilan masyarakat Batang, yang telah hampir 5 tahun berjuang untuk menentang rencana pembangunan megaproyek PLTU Batubara di desa mereka.

Sebelum massa aksi bergerak ke Istana Negara, gabungan masyarakat korban pertambangan dan pembangkit listrik batubara dari berbagai daerah di seluruh Indonesia juga turut melakukan aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Aksi yang juga turut dihadiri oleh artis Melanie Soebono ini dilakukan karena pemerintah Jepang (melalui Japan Bank for International Cooperation, Japan International Cooperation Agency, dan perusahaan-perusahaan Jepang lainnya) merupakan salah satu pihak utama yang terlibat dalam mendanai ekspansi masif industri batu bara di Indonesia. Massa aksi mendesak agar pemerintah Jepang segera menghentikan investasi kotornya di negeri ini.

Seperti yang dilansir pada siaran pers Greenpeace Indonesia (11/05), Nur Hidayati selaku Direktur Eksekutif Nasional WALHI mengatakan, “Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah Indonesia untuk berhenti meracuni anak bangsa dengan pencemaran dari PLTU batubara dan dan menanam benih penyakit yang akan berdampak juga bagi generasi yang akan datang.”

Koordinator JATAM, Hendrik Siregar, menyatakan “Energi fosil terutama batubara, bukanlah pondasi yang kokoh sebagai upaya menjamin kedaulatan dan ketahanan energi. Tak tergantikan, terbatas dan sangat berbahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, bahkan ketersedian pasokannya akan mengganggu kestabilan ekonomi di kemudian hari. Energi terbarukanlah, masa depan kedaulatan dan ketahanan energi sejatinya.”

"Kesepakatan Paris tidak bisa hanya dalam kata-kata. Komitmen untuk menjaga suhu global meningkat dibawah 20C harus diikuti oleh aksi politik, dan ambisi yang lebih kuat atas janji yang sudah dibuat. Pemerintah perlu mengakhiri strategi energi berbasis batu bara dan beralih untuk membersihkan, energi terbarukan yang menjanjikan pembangunan ekonomi, pekerjaan dan lingkungan yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Longgena Ginting, Kepala Greenpeace Indonesia. {Muchlas Dharmawan}

LPBI NU Desak Revisi UU 24/2007 Melalui Pembagian Mawar Putih di DPR RI  

Published in Nasional
Selasa, 17 November 2015 11:00

Medialingkungan.com – Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) bersama beberapa organisasi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Penguatan Undang-undang Penanggulangan Bencana melakukan kampanye damai di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR-RI), Senin (16/11).

Kampanye yang dilakukan melalui pembagian bunga mawar putih, cotton bud, dan kartu pos itu bertujuan untuk mendorong revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Atribut kampanye dibagikan kepada seluruh anggota DPR sesaat menjelang pelaksanaan sidang paripurna.

LPBI NU bersama organisasi lainnya mencatat fakta bahwa di dalam implementasi UU 24/2007 masih terdapat kelemahan. Penetapan status bencana, koordinasi lintas sektoral, sampai pengelolaan dana siap pakai merupakan beberapa persoalan yang kerap muncul di lapangan.

Menyikapi hal tersebut, LPBI NU bersama organisasi-organisasi kebencanaan lain yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Penguatan Undang-undang Penanggulangan Bencana mengusulkan revisi  terhadap UU 24/2007 terkait beberapa hal:

  1. Kejelasan definisi bencana dengan menambah arti penting mengenai kapasitas yang dimiliki oleh para pihak terutama masyarakat dalam menghadapi bencana.
  2. Landasan, asas, dan tujuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; yang meliputi tujuan penanggulangan bencana, kompetensi yang dimiliki penanggung jawab dan penyelenggara penanggulangan bencana, perlunya menyebutkan sektor/bidang lain yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, kewajiban pemerintah dalam meningkatkan kapasitas seluruh stakeholder, dan kejelasan dalam penetapan status, tingkatan, serta jangka waktu penanganan bencana.
  3. Masalah kelembagaan, memperkuat posisi BNPB terutama terkait fungsi koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Negara terkait serta mengusulkan Dewan Penanggulangan Bencana (yang terdiri dari pimpinan Kementerian/Lembaga Negara terkait) sebagai pengganti unsur pengaah.
  4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui kejelasan dalam hak, kewajiban, serta peranannya dalam penanggulangan bencana.
  5. Peran serta organisasi non pemerintah dan lembaga internasional dalam mensinergikan aktivitasnya dalam kegiatan penanggulangan bencana, termasuk penataan bantuan Indonesia ke luar negeri.
  6. Perlunya perbaikan dalam beberapa aspek terutama perencanaan terkait penanggulangan bencana yang merujuk pada hasil kajian risiko dan memadukan perencanaan tersebut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
  7. Mengenai pendanaan dan investasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyediakan dana penanggulangan bencana yang memadai berdasarkan hasil kajian risiko bencana.

Ketua PP LPBI NU, M. Ali Yusuf mengatakan bahwa keberadaan UU 24/2007 selama ini belum cukup kuat untuk memayungi proses penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti yang diharapkan.

“Masih banyak persoalan terkait penanggulangan bencana, baik di Pusat maupun di Daerah yang masih belum terurai, salah satunya aspek kelembagaan dan pendanaan. Sebagai contoh, pada saat penanganan bencana asap kemarin, sepertinya hanya BNPB yang berperan, sementara Kementerian dan Lembaga yang lain terlihat kurang berperan,” ujarnya.

Ali menambahkan, Pemerintah Daerah juga terkesan cuci tangan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan bencana asap kepada Pemerintah Pusat. “Kita berharap dengan adanya revisi UU No. 24 tahun 2007 ini penyelenggaraan penanggulangan bencana ke depan lebih efektif, sistematis, terarah dan terpadu,” katanya

Selanjutnya, Ali mengajak semua pihak terkait, baik pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. “Dengan harapan mewujudkan Indonesia yang tangguh terhadap bencana,” seloroh Ali. {Fahrum Ahmad}

Mark “Hulk” Ruffalo Luncurkan 100% Energi Bersih

Published in Internasional
Selasa, 30 Juni 2015 12:34

Medialingkungan.com – Aktor Amerika yang berlaga dalam film Hulk dan beberapa film sekuel The Avengers, Mark Ruffalo, sangat antusias mengampanyekan energi bersih.

Dilansir dari VOA Indonesia, Ruffalo meluncurkan kampanye bernama "100%" hari Kamis (18/06) di New York. "100%" memusatkan perhatian pada membuat energi bersih baru lebih mudah diakses dan lebih terjangkau.

Dalam upayanya ini, aktor berusia 47 tahun itu berkolaborasi dengan pemimpin-pemimpin New York untuk menjadikan lingkungan lebih baik. Acara peluncuran ini diadakan setelah Paus Fransiskus merilis dokumen pengajaran tentang lingkungan, dimana Paus juga menyatakan bahwa perubahan iklim harus segera diatasi.

Peluncuran “100%” itu juga dihadiri Leonardo DiCaprio, aktor yang juga aktif dalam mengampanyekan isu-isu lingkungan -utamanya perubahan iklim. Ia menyebut bahwa aksi tersebut sangat "revolusioner."

Kegiatan yang diselenggarakan di sebuah taman di kota New York itu menyediakan pizza yang dibuat dan dibawa menggunakan truk bertenaga surya. Para penari dan musisi juga hadir menghibur pengunjung dan tamu undangan.

Dihadapan para pengunjung, Ruffalo mengatakan bahwa New York berjuang keras menjadi negara bagian yang paling ramah lingkungan di AS (gelar yang kini dipegang oleh California). (Fahum Ahmad)

Kampanye #BeliYangBaik, WWF Indonesia Dorong Konsumsi Bijak

Published in Event & Komunitas
Jumat, 05 Juni 2015 19:37

Medialingkungan.com – Melalui sebuah kampanye yang mengangkat tema #BeliYangBaik, World Wildlife Fund (WWF) Indonesia mendorong masyarakat dan pebisnis agar mengkonsumsi dan memproduksi produk-produk ramah lingkungan.

WWF Indonesia lewat siaran persnya mengungkapkan kegiatan ini dilakukan untuk mendukung peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada Jum’at (5/6) dengan mengusung tema ‘7 miliar impian, 1 planet, konsumsi dengan bijak’ yang ditetapkan United Nations Environment Programme (UNEP).

Direktur Keuangan WWF Indonesia, Retno Utaira Pantouw menjelaskan, untuk melakukan aktivitas pembelian yang baik ini dapat dimulai dengan tiga langkah sederhana yakni mencari tahu serta memahami latar belakang produk sebelum mengkonsumsinya, meminta penjual untuk menghadirkan produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dan mengajak lebih banyak orang untuk menerapkan gaya hidup hijau dalam kehidupan sehari-hari.

“Konsumen punya kekuatan untuk meminta agar produsen menyediakan produk yang ramah lingkungan. Jangan ragukan kekuatan kita sebagai konsumen, memilih hanya yang bersahabat untuk kelestarian alam!” tegas Retno sebagaimana yang dilansir wwf.or.id.

Beberapa artis juga turut hadir dalam peluncuran kampanye ini seperti Nugie, Davina Haryadi, Sophia Latjuba, The Dance Company, Jamaica Cafe, Nina Tamam, Andhini Effendi dan Bastian Bintang.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jauh terkait kampanye ini, anda dapat mengunjungi laman beliyangbaik.org serta dapat menandatangani ikrar #BeliYangBaik, melalui laman change.org sebagai bentuk komitmen anda untuk menerapkan hal tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, tercatat 6.752 orang telah menandatangani ikrar #BeliYangBaik. (Irlan)

LPBI-NU Kampanyekan Ubah Perilaku dan Pola Konsumsi

Published in Event & Komunitas
Senin, 11 Mei 2015 14:48

Medialingkungan.com – Menyambut Hari Lingkungan Hidup, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU), melakukan kampanye perubahan perilaku dan pola konsumsi untuk selamatkan lingkungan, Minggu (10/05).

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen LPBI-NU dalam melestarikan lingkungan sebagai salah satu program tata kelola keberlanjutan. Turut serta dalam acara tersebut Ketua LPBI-NU yaitu Avianto Muhtadi serta pengurus LPBI-NU.

“Dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup tahun ini, kami menjalankan komitmen lembaga kami dalam pelestarian lingkungan hidup melalui program kampanye perubahan perilaku dan pola konsumsi demi kelestarian lingkungan,” ujar Avianto, dalam rilis LPBI-NU yang diterima Medialingkungan melalui surel.

Menurutnya ini program tahunan LPBI-NU adalah menerapkan berbagai kebijakan untuk kantor yang hijau dan bersahabat dengan lingkungan.

Pengurus Pusat LPBI-NU menyerukan kepada seluruh LPBI-NU di daerah untuk melakukan kampanye ke pesantren dan masyarakat untuk terus menjaga lingkungan dengan berbagai cara sesuai kearifan lokal masing-masing.

“Di setiap daerah binaan, kami melakukan pelatihan dan penguatan kelembagaan, sehingga masyarakat dan pesantren di daerah siap siaga dalam menghadapi segala bencana dampak dari kerusakan lingkungan,” ucap Avianto.

Dia menambahkan, lingkungan yang lestari merupakan kepentingan bersama dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu kami turut andil dalam bagian pemeliharaan. (Press Rilis)

Ratusan Supporter Greenpeace Bersama Artis Papan Atas Gelar Run Forest Run di Jakarta

Published in Event & Komunitas
Senin, 11 Mei 2015 14:19

Medialingkungan.com – Run forest run yang digelar ratusan supporter Greenpeace bersama sejumlah artis berlari sepanjang lima kilometer di kawasan bebas kendaraan di Jakarta Senin (11/05). Mereka menyerukan agar Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tidak melewatkan kesempatan untuk memperkuat kebijakan penundaan izin tebang hutan (Moratorium hutan).

Di antara artis yang menhadiri run forest run yakni, Poppy Sovia, Ninda Felina, Gugun Blues Shelter, Putri Indonesia Lingkungan tahun 2015 Chintya Fabyola, Kunto Aji. Mereka ikut bersuara mendorong Presiden Jokowi agar segera bertindak melindungi secara penuh seluruh hutan Indonesia di jam-jam terakhir sebelum semunya terlambat.

Kebijakan moratorium akan berakhir beberapa hari lagi yang berarti hutan-hutan alam tidak lagi terlindungi karena dapat diberikan ijin-ijin penebangan atau pembukaan wilayah.

Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa kebijakan ini akan diperpanjang tapi tidak jelas apakah itu akan diperkuat atau justru lebih lemah dari kebijakan sebelumnya.

“Memperkuat moratorium dengan menjamin perlindungan seluruh hutan yang tersisa seluas 93,6 juta hektar akan mempertegas bahwa Presiden Jokowi adalah seorang Rimbawan sejati, ujar Yuyun Indradi, Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, dalam rilis Greenpeace yang diterima Medialingkungan melalui surel.

Dia menambahkan, jika tidak diperkuat maka kebijakan itu adalah langkah mundur yang meninggalkan kehancuran bagi hutan dan keanekaragaman hayati yang pernah dimiliki bangsa ini. (Press Rilis)

Konser REI, Glenn Fredly Kampanye Pembangunan Ramah Lingkungan

Published in Informasi & Teknologi
Sabtu, 17 Januari 2015 19:14

Medialingkungan.com – Penyanyi ternama Glenn Fredly Deviano Latuihamallo atau yang lebih popular dengan sapaan Glenn Fredly belum lama ini tampil pada konser musik yang diselenggarakan oleh Real Estate Indonesia (REI) Jogjakarta. Tak sendirian, pada konser ini turut pula ‎dimeriahkan oleh Tompi, Rio Febrian, dan beberapa artis lainnya.

Bertajuk Rendezvous, Exclusive, Intimate, sajian musik kelas wahid yang digelar di Grand Pacific Place pada Rabu lalu (14/01) memprovokasi penonton untuk mulai menyadari pentingnya pembangunan yang ramah lingkungan (sustainable development) tanpa mengikis kebudayaan lokal.

Dalam mengkampanyekan pembangunan yang ramah lingkungan Glenn Fredly berpesan bahwa perkembangan dunia hiburan ‎ saat ini tak hanya untuk sebuah meluapkan euforia kegembiraan saja, namun juga selalu ada pesan yang disiratkan, salah satu yang ia ungkapkan adalah awareness terhadap lingkungan hidup.

"Menurut saya hashtag Jogja Ora Didol dan Jogja Asat merupakan bentuk kecintaan para seniman terhadap Jogja. Mereka pun mencoba kritis melalui karya-karya seni yang mereka tampilkan," kata Glenn seperti dirilis Tribun Jojga.

Dalam penampilan memukaunya Glenn mengajak semua orang untuk memberikan kontribusinya terhadap pembangunan, sekalipun dalam hal pengawalan dan pengawasan. Ia menilai bahwa pembangunan mesti beriringan dengan identitas atau kultur sebuah daerah. Kesepekatan bersama setiap pihak yang terkait harus dibangun dalam membentuk sebuah kota yang ramah bagi penduduknya sendiri.

"Dan akhirnya musisi selalu menjadi juru bicara dalam sebuah kampanye. Kali ini, saya ingin mengajak warga Yogyakarta untuk bersama-sama mengawasi proses pembangunan yang sedang terjadi. Jika ada pengembang yang tidak beres, maka kawal dan segera laporkan," ujarnya. (MFA)

Bahaya Polusi Udara, Siswa SMK Pakai Kostum Pocong

Published in Nasional
Minggu, 30 November 2014 11:40

Medialingkungan.com – Beberapa siswa-siswi SMKN 1 Kendal memanfaatkan momen Car Free Day dengan menggelar kampanye anti-polusi udara di Jalan Soekarno-Hatta, Minggu, (30/11), Kendal. Kampanye yang mereka lakukan begitu unik dengan berkostum pocong sambil meminta sumbangan kepada pengguna jalan.

Salah satu siswi kampanye, Tri Tyasningsih mengungkapkan, kostum mirip pocong yang ia pakai bersama teman-temannya adalah simbol bahayanya polusi udara. Karena polusi udara bisa menyebabkan berbagai penyakit sekaligus bisa ‘membunuh manusia'.

“Sedangkan uang sumbangan dari masyarakat yang kami peroleh, akan kami berikan kepada anak-anak yatim piatu yang membutuhkannya,” sambungnya.

Ia menjelaskan, udara bersih tanpa polusi asap kendaraan sangat dibutuhkan oleh manusia. Ia berharap, pemerintah kabupaten (Pemkab) dalam menggelar Car free Day tidak hanya dua minggu sekali, melainkan seminggu sekali.

Sementara itu, guru SMKN 1 Kendal, Hidayat yang ikut dalam partisipasi kampanye anti-polusi mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh siswa-siswinya itu adalah hasil dari ide mereka sendiri. Ia selaku guru, hanya mampu memberikan dukungan, arahan, dan mengawal mereka hingga kegiatan kampanye anti-polusi ini selesai.

“Siswa yang melakukan aksi anti-polusi adalah mereka yang ikut ekstra-teater,” lanjutnya.

Lain hal, Kepala Bagian Humas Pemkab Kendal, Heri Wasito menjekaskan, CFD ini bertujuan untuk mengajak masyarakat menikmati pagi tanpa asap kendaraan. Di acara tersebut, sambungnya, warga diperbolehkan menggelar acara apa saja, yang terpenting tidak mengganggu warga lain.

“Jadi yang datang di Car Free Day adalah warga yang ingin menikmati hidup sehat dan aman serta nyaman. Pokoknya di acara Car Free Day ini, warga yang datang harus senang,” ungkapnya. (PK)

Halaman 1 dari 2

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini