medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

PLN Peduli Lingkungan, Tanam 1000 Pohon Desa Patanyamang

Published in Nasional
Kamis, 29 November 2018 16:58

Medialingkungan.com - Perusahaan Listrik Negara (PLN) bersama Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM) dan Balai Taman Nasional Bantimurung telah bekerjasama menanam 1.000 pohon dengan 10 jenis tanaman produktif yang dapat melestarikan alam, melestarikan tanaman khas lokal yang mengurangi pencemaran di wilayah-wilayah operasional PLN.

Aksi ini dilakukan bersama-sama oleh 22 unit kerja PLN se-Indonesia dalam rangka hari menanam pohon Indonesia (HMPI) dengan total 34.000 pohon. Hari menanam pohon Indonesia ini telah ditetapkan dalam Keppres RI No. 24 tahun 2008 merupakan langkah awal dalam mewujudkan kesadaran kepada masyarakat tentang pentungnya menjaga kelestarian alam dan juga wujud kepedulian dalam memulihkan hutan dan lahan.

Direktur Human Capital Management PLN, Muhammad Ali mengatakan bahwa, “Hari ini PLN kembali melakukan aksi tanam pohon sebagai upaya kami dalam menjalankan bisnis ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan. Ini merupakan misi kami.” dilansir dari makassar.tribunnews.com pada rabu (11/18).

Lokasi penanaman pohon berfokus pada wilayah sekitar PLN tepatnya di Desa Pattanyamang Kabupaten Maros, yang menjadi dua bagian yaitu Kawasan Taman Nasional dan lahan kritis yang nantinya akan dibudidayakan oleh kelompok tani sekitar. Kegiatan ini dihadiri oleh General Manager PLN UIW Sulselbar, Bambang Yusuf Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Yushaq Mangetan, Direktur TLKM Muhammad Ihwan, Camat Kecamatan Camba Drs. Andi Zainuddin, dan masyaratkat setempat. Adanya keterlibatan pemerintah dan masyarakat setempat, diharapkan peran dan fungsi program penghijauan 2018 dapat terus dijalankan sesuai harapan.

Menanam pohon juga dapat mengurangi abrasi pantai. Program penanaman pohon ini juga bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan karena kegiatan ini melibatkan masyarakat dan stakeholder serta juga bertujuan mencegah efek rumah kaca dan mengurangi pemanasan global. (Ilham Muhammad)

KLHK & Komisi Yudisial Bersama Tegakkan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Indonesia

Published in Nasional
Sabtu, 02 Juni 2018 13:18

Medialingkungan.com –Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan Komisi Yudisial (KY) menandatangani nota kesepahaman dan berkomitmen memperbaiki seluruh proses peradilan perkara lingkungan hidup dan kehutanan.

Menteri Siti Nurbaya menaruh harapan besar perbaikan seluruh proses penegakan hukum dalam kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.

"Melalui nota kesepahaman ini, kami berharap KLHK dan Komisi Yudisial dapat bersinergi dalam melakukan pertukaran data dan informasi, pemantauan peradilan bersama, dukungan tenaga ahli, sosialisasi dan kampanye serta kegiatan lain yang memperkuat masing-masing pihak," kata Siti, dilansir Bisnis.com, Rabu (23/05/2018).

Dewasa ini, kasus-kasus yang ditangani oleh KLHK seperti alih fungsi lahan, illegal logging, dan bentuk pelanggaran lain ditentukan oleh hakim di pengadilan sehingga hakim menjadi actor penting dalam pengambilan keputusan dari setiap perkara yang terjadi. Sehingga diharapkan dari nota kesepahaman ini akan dilakukan peningkatan kapasitas dan integritas bagi hakim agar kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia dan alam lebih berkeadilan.

Dalam data Ditjen Penegakan Hukum KLHK selama periode 2015-2018 ditemukan ada 1.995 pengaduan terkait lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani dan sebanyak 2.089 izin diawasi serta 450 sanksi administratif dijatuhkan, dikutip dari Okezone, Kamis (24/05/2018)

KLHK juga telah melakukan 610 operasi pengamanan hutan, meliputi 196 operasi illegal logging, 221 operasi perambahan hutan dan 187 operasi kejahatan tumbuhan satwa liar.

Selain itu, terdapat 220 gugatan perdata yang diajukan dengan kerugian sebesar Rp. 16,9 trilliun (16 digugat melalui pengadilan) dan 42,55 miliar (110 digugat di luar pengadilan) serta sebanyak 433 kasus siap disidangkan.

Banyaknya perkara-perkara lingkungan dan kehutanan yang terjadi membuat KLHK mempertegak jaringan penegakan hukan, termasuk dengan Komisi Yudisial.

Ketua Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada menyambut positif keputusan kerjasama yang diambil oleh KLHK. Menurutnya, Manusia dan alam hidup berdampingan dan manusia berkewajiban untuk menjaga alam sehingga dibutuhkan kesadaran bersama.

“Ditandatanganinya nota kesepahaman ini, kami berharap adanya kepastian hukum. Keadilan bagi masyarakat dan alam. Selain ada kemanfaatan hukum, sosial dan ekonomi, serta kultural bagi bangsa Indonesia.” Kata Aidul, Kamis (24/05/2018). (Arung Ezra Hasman)

Habitatnya Diganggu; Kebiasaan Bekantan Berubah!

Published in Nasional
Rabu, 29 November 2017 20:53

Bekantan (Nasalis larvatus) merupakan satwa endemik dari kalimantan yang belakangan ini menjadi bahan penelitian Universitas Mulawarman bersama Tim Ecology and Conservation Center for Tropical Studies (Ecositrop) selama empat tahun. Mulai tahun 2013 hingga sekarang tim ecositrop memasang camera trap pada berbagai titik untuk melihat pergerakan bekantan. Kawasan yang dipasangi camera trap seperti kawasan perkebunan sawit, pertambangan, hutan tanaman industry (HTI), kawasan konservaasi, termasuk kawassan lindung di Kalimantan Timur.

Namun, dari hasil tangkapan camera trap kini ada yang berbeda dari kebiasaan bekantan. Dahulu,  mereka bergerak dan hidup dari pohon ke pohon, sekarang mereka terlihat bergerak diatas permukaan tanah.

“Perubahan perilaku dari arboreal (bergerak diatas tajuk pohon) ke terestrial (bergerak di atas permukaan tanah) akan membawa beberapa konsekuensi terhadap terganggunya kelestarian populasi bekantan,” ujar Yaya Rayadin, peneliti dari Universitas Mulawarman Samarinda dilansir Kaltim Post

Ironisnya beberapa dari mereka tertangkap camera trap berada di kawasan perkebunan sawit, HTI,dan kawasan reklamasi tambang, padahal kawaasan ini dikenal bukan sebagai habitat bekantan.

“Bekantan merupakan satwa endemik Kalimantan dan hanya tersebar di beberapa tipe mangrove dan rivian (kiri-kanan sungai),” tambah yaya dilansir republika.co.id

Populasi bekantan yang hanya hidup di Pulau Kalimantan ini sangat miris sekarang keadaannya akibat habitatanya rusak, seperti menipisnya kawasan hutan mangrove dan adanya pembangunan di daerah rivian. Bekantan yang sumber pakan mereka habis dan tajuk satu dan tajuk lainnya tidak lagi terhubung membuatnya mulai menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut dengan mengubah kebiasaannya menjadi terestrial. (Ira Anugerah A)

Dunia Akui Indonesia Dalam Pengelolaan Gambut

Published in Nasional
Kamis, 16 November 2017 17:50

Medialingkungan.com - Keberhasilan Indonesia dalam mengelola gambut mendapat apresiasi dari dunia internasional. Indonesia dianggap memiliki komitmen yang kuat dalam perlindungan ekosistem gambut, mulai dari pemerintah hingga sektor swasta. Hal ini disampaikan Erik Solheim, Direktur Eksekutif United Nations of Environment Programme (UNEP) dalam konferensi pers terkait Inisiatif Gambut Global (Global Initiatives Peatlands/GIP) di Bonn Zone, Bonn-Jerman, Rabu (15/11/17).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyampaikan bahwa, banyaknya dukungan terhadap perlindungan gambut merupakan pertanda baik upaya bersama menuju tata kelola lahan gambut global yang baik untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan ekosistem.

“Indonesia memiliki lebih dari 26 juta ha lahan gambut, yaitu lebih dari 12% luasan hutan di Indonesia. Dengan kandungan karbon yang diperkirakan mencapai 6 ton per ha pada kedalaman 1 cm, dapat menjadi sumber masalah karena emisinya saat terbakar, dan pada saat bersamaan juga menjadi solusi potensial jika dikelola dengan baik, dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” ujar Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya juga menyampaikan bahwa saat ini telah dibentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) yang bertugas untuk merehabilitasi 2 juta hektar pada tahun 2019, dan saat ini merestorasi seluas 2,49 juta hektar (1,1 juta ha oleh Pemerintah dan mitra kerja, sementara 1,39 juta ha oleh swasta).

“Saat ini pemerintah dan mitra telah melakukan rewetted (pembasahan kembali) lahan gambut kurang lebih 500 ribu ha. Sedangkan pemegang ijin konsesi perkebunan di lahan gambut harus mematuhi peraturan terkait gambut tersebut,” tambahnya.

Siti Nurbaya juga menyambut baik kerjasama dan kemitraan, serta program kolaborasi teknis, yang diharapkan dapat difasilitasi oleh UNEP dan mitra internasional lainnya.

“Mari kita angkat semangat untuk menyelamatkan ekosistem gambut, sehingga sumber daya alam ini mampu memberikan kontribusi ekonomi, bagi pembangunan berkelanjutan sambil memperkuat masyarakat lokal. Dengan mengelola ekosistem gambut dengan bijak, dampak lingkungan dapat diminimalkan dan emisi gas rumah kaca berkurang,” pesan Siti.

Sementara itu, pakar gambut internasional, Prof. Hans Jostein, menyatakan bahwa kunci dari perlindungan gambut adalah terkait dengan faktor air, sehingga empat hal prinsip utama dalam perlindungan gambut dari kerusakan, yaitu membuat gambut menjadi basah, menjaga gambut tetap basah, membuat gambut yang kering menjadi basah, serta menggunakan gambut dalam kondisi basah. (Dedy)

Masyarakat Desa Kalotok Jaga Hutan dengan Aplikasi

Published in Nasional
Minggu, 12 November 2017 14:24

Medialingkungan.com - Kelompok Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) Desa Kalotok, Luwu Utara adakan pelatihan Smart Patrol, Sabtu (11/11/17). Aplikasi Smart Partol merupakan sistem data dan informasi tentang  hutan di suatu tempat yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam kawasan hutan dengan cara membandingkan kondisi sekarang dengan kondisi masa mendatang.

Dengan aplikasi tersebut masyarakat bisa mengetahui perubahan (kerusakan/perbaikan) kondisi dengan cepat dan bisa segera mencegah kerusakan yang lebih besar.

Sugeng Raharjo selaku fasilitator pelatihan dari Lembaga Ekolebel Indonesia (LEI) menjelaskan Smart Patrol telah dikembangkan di Indonesia sejak tahun 2010.

“Perencanaan dan usaha pelestarian hutan oleh PHBML tidak akan bisa berjalan dengan efektif tanpa data dan informasi yang diperoleh langsung oleh setiap anggota dilapangan,” ujarnya seperti yang dilansir oleh Lagaligopos.com

Ia menambahkan, dengan adanya Smart Patrol ini data bisa lebih akurat dan terukur, sehingga bisa memudahkan dalam perencanaan masyarakat, pemerintah atau LSM/NGO dalam menyusun rencana pelestarian dan pemanfaatan hutan.

“Harapannya setelah Smart Patrol ini berjalan kita semua dapat mengetahui data dan informasi serta perkembangan terkait hutan di Kalotok setiap beberapa bulan,” tambahnya.

Salah satu pengurus PHBML Kalotok mengatakan Smart Patrol akan sangat membantu pengurus PHBML. Sejak dulu usaha untuk menjaga hutan di desa Kalotok sudah di lakukan, mengingat fungsi hutan yang sebagai sumber air untuk pertanian juga sumber air bersih beberapa desa.

“Selama ini masyarakat telah berusaha untuk menjaga hutan namun belum ada yang seperti ini, sehingga ini akan sangat membantu kami dalam menyusun perencanaan untuk hutan di desa Kalotok,” ujar sala satu warga.

Aplikasi Smart Patrol tidak hanya akan memuat data dan informasi tentang ancaman semata, tetapi juga potensi keanekaragaman hayati, ekowisata, situs sejarah dan budaya, potensi bencana, hingga pemanfaatan. Selain itu, semua data dan informasi tersebut dapat diakses oleh semua anggota kelompok dalam satu aplikasi. (Dedy)

Siti Nurbaya Jawab Curhatan Petani

Published in Nasional
Minggu, 12 November 2017 12:29

Medialingkungan.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengadakan evaluasi program Perhutanan Sosial khusus untuk Pulau Jawa di Jakarta, Sabtu (11/11/17). Kegiatan ini dihadiri oleh 48 Kelompok Tani Wilayah Pulau Jawa. Setiap kelompok tani diwakilkan oleh satu ketua kelompok dan dua anggota, beserta satu pendamping kelompok.

Pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian LHK ini, dibagi dalam tiga sesi yaitu; 1. Sesi Mendengar Pendapat Petani; 2. Mendengar Paparan Rencana Kerja Usaha serta Permodalan; dan 3. Klinik Pelatihan. 

Ada beberapa hal penting pasca pemberian SK Perhutanan Sosial ini. Hal yang paling sering terdengar adalah tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai modal usaha petani. Beberapa ketua kelompok mengaku kesulitan melakukan verifikasi karena beberapa anggota kelompok ternyata masih memiliki kredit di bank. 

Menanggapi hal tersebut, Siti Nurbaya memberikan kesempatan kepada Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) yang diwakili oleh pihak Bank BNI untuk menjawab pertanyaan ini.

“Diakui memang verifikasi KUR tersebut sering menjadi kendala utama. Namun pihaknya akan memikirkan jalan, untuk dapat meloloskan atau memprioritaskan para petani yang ikut dalam program PS ini,” Ujar salah satu pihak Bank BNI.

Hal krusial lainnya yang disampaikan oleh kelompok tani adalah masalah pendampingan. Perwakilan dari Muara Gembong menyampaikan, bahwa pengalaman mereka menanam mangrove tanpa pendampingan tidak berhasil. Karena mangrove yang ditanami terbawa ombak dan hilang. 

Menteri Siti, dalam forum ini menyampaikan, bahwa dirinya memerintahkan kepada Dirjen PSKL yang baru untuk segera menyelesaikan hal-hal tersebut diatas, dan segera melakukan pemetaan lokasi tanam dengan drone. 

"Kita berikan tenggang waktu dua minggu untuk seluruh proses verifikasi, sehingga petani bisa segera mengajukan KUR dan bisa segera menanam", tegas Menteri Siti.

Siti nurbaya menyadari, program Perhutanan Sosial ini memiliki tantangan besar. Karena program ini masuk bukan di lahan yang aman, namun di lahan yang statusnya cukup kompleks, sehingga perlu kehati-hatian dan banyak penyesuaian, baik di pihak pemerintah maupun petani. 

Catatan penting lainnya yang disampaikan  Menteri Siti adalah, kematangan kelompok yang belum merata. Sehingga akan ada kelompok yang sangat maju nantinya, dan ada yang mungkin sedang-sedang saja. 

"Ini juga perlu diperhatikan, Pendamping dan Evaluator diharapkan bisa jadi mesin penggerak, sehingga seluruh kelompok bergerak seimbang,” tegasnya. (Dedy)

Dua Kepala Desa dari Indonesia Angkat Bicara di COP23

Published in Nasional
Jumat, 10 November 2017 21:16

Medialingkungan.com - KTT Perubahan Iklim PBB atau COP23 yang sedang berlangsung di Bonn, Jerman menghadirkan sekitar 18.000 pejabat pemerintah dari hampir 200 negara dan perwakilan organisasi terkait. Namun, yang menarik dari COP23 kali ini, Indonesia tidak hanya menghadirkan pejabat-pejabat tinggi, namun juga dua orang kepala pemerintahan tingkat desa untuk turut berbicara terkait mitigasi Perubahan Iklim ini di tingkat Internasional.

Dua kepala desa yang dimaksud adalah Tamin, Kepala Desa Sungai Bungur, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan Yanto L. Adam, Kepala Desa Gogong, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Mereka mengangkat persoalan dampak kebakaran lahan gambut pada COP23 tersebut. Keduanya juga turut membagi pengalaman terkait bagaimana mengatasi kebakaran lahan gambut serta upaya-upaya pencegahannya agar tak terjadi lagi di masa akan datang.

"Kebakaran (lahan gambut) pada 2015 sangat mengganggu, dampaknya sangat buruk, terutama bagi perekonomian masyarakat dan juga mengganggu kesehatan dan pendidikan anak-anak," kata Tamin, seperti dikutip dari BBC Indonesia.

"Akibat kebakaran, kegiatan pendidikan juga terpaksa harus dihentikan," tambahnya.

Tamin menuturkan, di Desa Sungai Bungur untuk mempertahankan areal adat maka warga tak boleh melakukan kegiatan mengambil kayu atau menguasai lahan walaupun untuk menanam palawija di wilayah hutan adat tersebut. Disebutkan pula bahwa kendala dari restorasi adalah aktivitas perusahaan sawit dan perusahaan kayu Hutan Tanaman Industri yang menggunakan lahan gambut dalam skala besar.

Beberapa upaya yang telah dilakukan di Desa Sungai Bungur diantaranya dengan menerapkan peraturan warga dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Upaya lainnya adalah mempertahankan tanaman lokal untuk menjaga ekosistem gambut, antara lain pisang, kedelai, padi, jagung, cabai, nanas dan beberapa tanaman lainnya.

Sementara Yanto menuturkan, di Desa Gogong yang 60 persen keseluruhan wilayahnya merupakan lahan gambut, tak kurang dari 300 hektare lahan terbakar dan api pada kebakarangambut tahun 2015. Hal ini menurutnya dipicu oleh faktor kekeringan dan tindakan warga yang membuka lahan dengan cara membakar.

Dampak kebakaran ini kemudian sangat terasa bagi masyarakat, sehingga pada tahun 2016 warga berinisiatif mengambil langkah-langkah untuk mencegah kebakaran. Diantaranya adalah menerapkan aturan buka lahan tanpa membakar dan membuat sekat-sekat kanal dan sumur bor yang difasilitasi oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Dinas Pertanian setempat.

"Intinya upaya merestorasi gambut memang harus melibatkan semua pihak," kata Yanto.

Yanto menuturkan bahwa areal gambut yang pernah terbakar di Desa Gogong ditanami pohon oleh warga desa, dan berharap dalam beberapa tahun ke depan lahan yang rusak ini akan kembali hijau sepenuhnya. (Muchlas Dharmawan)

Cegah Karhutla, KLHK Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui MPA

Published in Nasional
Kamis, 09 November 2017 14:55

Medialingkungan.com - Tahun 2017 ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melaksanakan kegiatan patroli terpadu dengan membentuk 300 posko di berbagai Provinsi rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), yang menjangkau 1.203 Desa rawan Karhutla. 

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Raffles B. Panjaitan, mengungkapkan bahwa tahun 2018 yang akan datang, KLHK menetapkan 300 desa sasaran pembentukan dan pembinaan Mayarakat Peduli Api (MPA). Penentuan lokasi MPA ini tentunya dengan mempertimbangkan aspek kerawanan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan mengacu pada desa prioritas lokasi patroli terpadu.

“Kegiatan patroli terpadu menjadi pintu masuk dalam perlibatan masyarakat untuk aksi-aksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. MPA yang sudah dibentuk diharapkan dapat menjadi mitra KLHK yang selalu siaga bersama-sama dengan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK–Manggala Agni di lapangan,” tambah Raffles. 

Tiga ratus desa sasaran pembentukan MPA ini tersebar di hampir seluruh Provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran cukup tinggi, baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Penyebaran MPA tersebut berdasarkan pada trend hotspot dan kejadian karhutla di masing-masing provinsi dengan tujuan agar kebakaran yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti oleh MPA. (Dedy)

Program Berdaya Hijau Adakan Sosialisasi RPHRB Tujuh Kecamatan di Luwu Timur

Published in Nasional
Senin, 06 November 2017 16:53

Medialingkungan.com - Konsorsium Berdaya Hijau melalui Program Berdaya Hijau, melakukan kegiatan soialisasi RPHRB (Rencana Pengelolaan Hutan Rakyat Berkelanjutan) di kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Sabtu (05/11/17). Kegiatan tersebut dihadiri oleh 20 orang yang tergabung dalam kelompok UMHR (Unit Manajemen Hutan Rakyat) Tomoni Raya.

Amril Setiawan selaku Project Officer dalam program tersebut mengungkapkan bahwa ada dua tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Sosialisasi RPHRB ini,  yang pertama untuk menyepakati model pengelolaan hutan rakyat di masing-masing wilayah kelola UMHR dan yang kedua untuk menyusun dan mengkonsultasikan rencana pengelolaan di masing-masing wilayah kelola UMHR.

“Dengan mengikuti kegiatan ini, kami berharap masyarakat yang mengelola hutan khususnya masyarakat yang tergabung dalam kelompok UMHR mampu memahami bagaimana menata dan mengelolaa hutan milik mereka dengan baik sehingga dapat menjamin keberlanjutan produksi kayu dan juga ekosistem lingkungan bisa terjaga,” ujarnya.

Sementara itu, ketua UMHR Tomoni Raya, Arman Rangga mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting bagi mereka selaku pemilik lahan kayu untuk diaplikasikan dalam menjamin ketersediaan bahan baku industri kayu veneer nantinya.

“Sebelumnya kami masih belum paham tentang RPHRB, tapi setelah mengikuti sosialisasi ini kami jadi paham tentang bagaimana mengelola hutan secara lestari dan berkelanjutan tanpa takut akan kehabisan bahan baku kayu untuk pabrik,” ungkap Arman.

“Yang paling penting adalah realisasi dari perencanaan yang dibuat pada sosialisasi ini seperti pola tanam dan jarak tanam bisa segera direalisasikan oleh anggota kelompok,” tambahnya.

Sebelumnya, Program Berdaya Hijau juga telah melakukan sosialisasi RPHRB di lima Kecamatan berbeda yaitu Kecamatan Burau, Angkona, Kalaena, Tomoni Timur dan kecamatan Wotu. Rencananya kegiatan ini masih akan berlanjut di Kecamatan Mangutana dan akan menjadi penutup dari rangkaian sosialisasi RPHRB di tujuh kecamatan yang tergabung dalam konsorsium Berdaya Hijau. (Dedy)

Perlunya Terobosan Pengelolaan Hutan, Jokowi: Contoh Swedia dan Finlandia

Published in Nasional
Rabu, 02 Agustus 2017 15:37

Medialingkungan.com -  Pada peringatan Hari Lingkungan Lingkungan Hidup 2017 dan Peresmian Landmark Hutan Indonesia yang diadakan di Plaza Ir. Soedjono Soerjo, Gedung Manggala Wana Bhakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta Pusat, Rabu (2/8), Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan dilaksanakan nantinya dapat membuat pemikiran baru dalam pengelolaan hutan.

Jokowi meminta KLHK melakukan introspeksi dengan membuat rancangan besar untuk pembangunan hutan Indonesia dan mampu menghasilkan terobosan-terobosan dalam pengelolaan hutan dan lingkungan hidup sehingga menjadi lebih baik. Jokowi juga mencontohkan pengelolaan yang dilakukan oleh Swedia dan Finlandia yang dimana 70-80 persen sektor perekonomiannya berasal dari pengelolaan hutan.

"Swedia itu ekonominya 70 persen dari pengelolaan hutan. Dari pengelolaan itu yang harus kita jadikan contoh. Jangan ada yang orientasinya proyek. Sudah terlalu lama kita bekerja dengan orientasi proyek,” kata Jokowi dikutip dari Okezone.

Jokowi meminta ada terobosan baru, dan menanggalkan pola rutinitas dan monoton dalam mengelola hutan di Indonesia. Maka itu, cara yang diterapkan di Swedia dan Finlandia bisa dicontoh di Indonesia dengan menyesuaikan kondisi hutan di dalam negeri.‎

"Saya kira kita tidak usah sulit2, dikopi saja dan disesuaikan dengan keadaan hutan negara kita, tapi pengelolaan hutan beratus tahun baik itu yang harus kita jadikan contoh, jadi sample, kirim dari Kementerian LHK melihat bagaimana pengelolaan hutan dan lingkungan hidup berjalan bersama-sama, ekonominya dapat lingkungannya juga dapat," tambahnya, dikutip dari Antara News.

Presiden pun berharap terobosan itu juga turut didukung oleh semua pihak, termasuk para rimbawan.

"Dibutuhkan jiwa-jiwa mulia, para rimbawan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konkrit, persoalan riil di lapangan dengan sebuah etos kerja yang baik sehingga mana yang dilindungi, mana yang diproteksi jelas, mana yang dipakai konsesi, mana untuk hutan sosial, betul-betul jelas," tambahnya. (Muchlas Dharmawan)

Halaman 1 dari 2

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini