medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

OJK Wadahi Investor Peduli Lingkungan

Published in Nasional
Sabtu, 18 November 2017 14:09

Medialingkungan.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan aturan terkait Obligasi Hijau (Green Bond) yang ditargetkan akan rampung dan terbit akhir tahun 2017 ini. Green bond ini merupakan obligasi yang memenuhi unsur kepedulian lingkungan secara berkelanjutan. Pembiayaan melalui green bond sendiri dialokasikan untuk proyek-proyek yang memiliki pengaruh dan mengurangi dampak pencemaran lingkungan, misalnya sektor energi, yang pembiayaannya diarahkan ke energi yang sumbernya tidak berdampak pada polusi sehingga akan mengurangi emisi di bumi.

Seperti dilansir Merdeka.com, Hoesen selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK menjelaskan bahwa green bond ini dilatarbelakangi dari meningkatnya perhatian dunia terhadap isu-isu lingkungan hidup, semisal global warming. Dampaknya adalah para investor kemudian menjadi lebih spesifik dalam mencari emiten yang akan dibeli sahamnya, dengan melihat keberpihakan lingkungannya.

"Investor itu cari emiten yang punya keberpihakan pada lingkungan atau sustainability dari lingkungan. Mereka hanya mau membiayai proyek yang punya keberpihakan pada lingkungan," ujar Hoesen saat berdiskusi dengan awak media di Kantor OJK, Jum’at (17/11/17), dikutip dari Merdeka.com.

Green bond ini kedepan diharapkan dapat memberikan kepastian kepada pengusaha, terutama yang bisnisnya ramah lingkungan bahwa sahamnya pasti dibeli di pasar saham. "Bisnisnya misalnya perkebunan dengan berwawasan lingkungan. Ada standarnya, kayak di sawit ada RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Jadi ada kebutuhan investor yang menekan pelaku-pelaku bisnis itu, kalau mau fund racing kalau saya jual harus ada yang beli," tambah Hoesen.

Meskipun tidak dijelaskan secara rinci terkait poin-poin yang ada dalam aturan tersebut, Hoesen mengatakan dalam peraturan mengenai green bond akan ada persyaratan atau standar untuk menentukan apakah perusahaan atau proyek itu benar-benar berpihak pada lingkungan hidup.

"Nanti ada beberapa insentif juga. Ditambah beberapa persyaratan untuk sertifikasinya bahwa dia dinyatakan, mana yang berpihak pada lingkungan. Jangan hanya bilang saya peduli lingkungan tapi nyatanya tidak," katanya. (Muchlas Dharmawan)

Jokowi Resmi Keluarkan Kebijakan Ekonomi Lingkungan Hidup

Published in Nasional
Minggu, 12 November 2017 20:46

Medialingkungan.com - Tepat pada peringatan Hari Pahlawan Nasional (10/11/17), Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Aturan tersebut disebut dapat menjadi payung hukum untuk memperkuat pendanaan berbagai aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Seperti dilansir BeritaSatu.com, Nur Masripatin, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK menjelaskan, bahwa PP tersebut bisa menjadi payung hukum untuk penyaluran pendanaan pengendalian perubahan iklim, termasuk aktivitas pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). PP tersebut juga akan meningkatkan posisi tawar Indonesia terkait implementasi Persetujuan Paris.

“Adanya PP Instrumen Lingkungan Hidup meningkatkan profil Indonesia dan bisa menarik pendanaan untuk aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” ujar Masripatin saat menjadi pembicara pada salah satu sesi diskusi di Paviliun Indonesia pada COP23, Jum’at (10/11/17) di Bonn, Jerman.

Dalam PP tersebut disebutkan mengenai pengelolaan dana untuk perlindungan lingkungan. Dana tersebut diantaranya diambil dari pajak dan retribusi daerah, serta pembiayaan dari perusahaan. Pasal 21 pada PP tersebut contohnya, mengatur Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup bagi suatu usaha untuk menanggulangi keadaan darurat lingkungan serta memulihkannya.

Selain pemerintah, ada pula instrumen pendanaan yang dikembangkan oleh masyarakat sipil, seperti yang dilakukan Yayasan Belantara. Sri Mariati, selaku Direktur Eksekutif Yayasan Belantara menyampaikan bahwa dengan pendekatan kolaboratif, pihaknya memfasilitasi penyaluran pendanaan untuk berbagai upaya perlindungan dan restorasi lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

“Kami akan memfasilitasi penyaluran dana dari lembaga hibah internasional maupun sektor swasta,” tutur Mariati.

Dida Gardera, Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup Kementerian Perekonomian RI memaparkan bahwa Indonesia saat ini juga tengah mengembangkan instrumen pendanaan pengendalian perubahan iklim berbasis pasar karbon. Dia berharap, Indonesia telah memiliki instrumen tersebut sebelum Persetujuan Paris diberlakukan efektif mulai tahun 2020. (Muchlas Dharmawan)

Taponesia Tawarkan Bisnis Berbasis Lingkungan di YSE 2017

Published in Informasi & Teknologi
Selasa, 07 November 2017 21:46

Medialingkungan.com - Tanam Pohon Indonesia (Taponesia) turut andil dalam ajang Young Social Entrepreneurs (YSE) 2017 yang diselenggarakan oleh Singapore International Foundation (SIF) pada jumat (04/11/17) lalu di Suntec Singapore Convention and Exhibition Centre. Kegiatan ini diikuti 16 tim yang terdiri dari 37 pemuda dari 10 negara.

Taponesia merupakan aplikasi platform agroforestri digital yang membantu petani memanfaatkan lahan kritis dengan teknologi agrikultur yang terintegrasi sekaligus menarik investor untuk memperoleh pendapatan yang berkelanjutan.

Menurut salah satu penggagas Taponesia, Nur Maulidiah El Fajr, bisnis yang dikembangkan taponesia bertujuan untuk mengajak perusahaan besar untuk mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility untuk membeli pohon yang telah disiapkan.

“Untuk saat ini kami masih melakukannya dengan bisnis to bisnis, namun ke depannya kami akan mengembangkan untuk perorangan,” Ujar Nur, seperti yang dikutip dari tempo.co.

Sejalan dengan visi Taponesia yaitu ‘Menjadi Perusahaan Agroforestri Berkelanjutan Dengan Wawasan Global’, dan dengan tujuan untuk menjalankan bisnis dengan efektif dan efisien, maka Taponesia menjalin kerjasama dengan United Nations For Regional Information Centre di Belgia melalui Deputi Direktur yang berfokus pada penerapan Sustainable Development Goals atau SDGs.

Jean Tan, Direktur Eksekutif dari Singapore International Foundation, mengatakan bahwa ajang YSE 2017 ini akan menjadi batu loncatan bagi para wirausaha muda untuk memulai atau meningkatkan bisnis sosial mereka, menciptakan koneksi secara internasional, dan menjembatani perbedaan budaya untuk dunia yang lebih baik.

Program yang diselenggarakan SIF ini didukung oleh sejumlah organisasi termasuk penyandang dana, antara lain Asia Philanthropic Ventures, Deutsche Bank dan Ngee Ann Development Pte. Ltd. dan mitra lokal serta lembaga internasional lainnya, seperti Ashoka, Intellecap, Ogilvy dan Mather, SAP, Singapore Management University, Tata Institute of Social Sciences, Unilever, Tsinghua University, dan YES Bank. (Gede Tragya)

COP23: Indonesia Paparkan Aksi Kolaboratif Pengendalian Perubahan Iklim

Published in Nasional
Selasa, 07 November 2017 21:11

Medialingkungan.com - Setelah resmi dibukanya Konferensi Perubahan Iklim PBB atau yang lebih dikenal dengan Conference of Parties (COP) ke-23, pada Senin (06/11/17) kemarin, Indonesia langsung memaparkan aksi bersama yang dilakukan seluruh komponen masyarakat dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca.

Pemaparan aksi ini dilakukan di Pavilliun Indonesia pada COP23 di Bonn, Jerman yang telah dibuka secara resmi bersama Agus Justianto selaku Penanggung Jawab Pavilliun dan Nur Marispatin, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) yang juga merupakan National Focal Point (NFP) UNFCCC.

“Semua upaya, aksi, dan capaian para pihak di Indonesia untuk mengendalikan perubahan iklim melalui pengurangan emisi karbon dan pembangunan ekonomi berkelanjutan kami tampilkan di Pavilliun Indonesia,” kata Agus yang didampingi Marispatin saat membuka Pavilliun Indonesia, seperti dilansir BeritaSatu.

Pavilliun Indonesia yang mengambil tema “A Smarter World: Collective Actions for Changging Climate” ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang. Narasumber yang akan berbicara merupakan perwakilan dari pelaku-pelaku penting dalam pengendalian perubahan iklim, dan akan berbicara dalam 46 sesi diskusi panel yang dirancang agar berlangsung interaktif.

Topik yang akan didiskusikan nantinya dibagi menjadi empat klaster, yaitu Policy Works (membahas seputar kebijakan), Operational Works (membahas kegiatan operasional), Societal Works (komunikasi dan pelibatan masyarakat), serta Collaborative Works (aksi kolaboratif). Topik-topik diskusi panel ini diarahkan dalam upaya mengimplementasikan dokumen niat kontribusi nasional (Nationally Determined Contribution, NDC) pengurangan emisi GRK yang menjadi bagian dari Persetujuan Paris pada COP21 yang lalu.

Marispatin menjelaskan Paviliiun Indonesia ini memiliki peran penting untuk mendukung diplomasi Indonesia. Dunia dapat melihat kesiapan Indonesia untuk mencapai pengurangan emisi GRK yang tertuang dalam Indonesian NDC yakni sebesar 29 persen pada 2030 atau hingga 41 persen dengan bantuan Internasional. Menurutnya pula, COP23 ini sangat penting untuk menghasilkan draf naskah yang akan disetujui pada COP24 mendatang.

“Pavilliun menjadi tempat melihat sejauh mana keberhasilan aksi setiap negara untuk mencapai NDC. Konferensi kali ini harus sukses untuk mendapat teks yang akan disetujui para pihak anggota COP,” ujar Marispatin. (Muchlas Dharmawan)

BPK-RI Bantu Vietnam Perkuat Kapasitas Audit Lingkungan Hidup

Published in Internasional
Senin, 06 November 2017 18:40

Medialingkungan.com - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) bersama State Audit Office of The Socialist Republic of Vietnam (SAV) tandatangani MoU kelanjutkan kerjasama penguatan kapasitas audit dalam pertemuan Summit BPK se-ASEANSAI di Vientiane, Laos (05/11/17).

ASEANSAI atau Asosiasi BPK se-ASEAN yang berdiri sejak tahun 2011 memiliki peranan strategis dalam penguatan kapasitas audit dan SAI Performance Measurement Framework (PMF) dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs di kawasan ASEAN.  

“Kami yakin segala upaya penguatan didasarkan atas komitmen yang kuat untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan meningkatkan kapasitas audit pada sektor publik pada kedua belah negara, dan sesuai dengan semangat ASEANSAI yaitu ‘kebersamaan’ dan motto INTOSAI ‘Mutual Experience Benefits All’,” ungkap Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, dalam pidatonya, seperti yang dilansir oleh bpk.go.id.

Ho Duc Phoc, Auditor General of the State Audit Office of the Socialist Republic of Vietnam, dalam sambutannya juga mengucapkan terima kasih kepada BPK yang telah membantu Vietnam dengan mengirimkan narasumber auditor BPK untuk mengajarkan Audit Kinerja terutama di bidang Audit Lingkungan Hidup dan memberikan kesempatan kepada auditor SAV Vietnam untak mengikuti secondment di BPK. Ke depan Vietnam berharap juga tetap mendukung SAV sebagai Ketua Komite Strategic Planning di ASENSAI dan Ketua ASOSAI.

Dalam pertemuan Summit BPK se-ASEANSAI juga diikuti oleh 6 delegasi donor yaitu World Bank, Asian Development Bank, GIZ, European Union, SAI Norway dan Swedish National Audit Office (SNAO). Dalam pertemuan komite-komite di ASEANSAI juga turut menjelaskan program-progam ASENSAI yang akan dilaksanakan pada masa mendatang berdasarkan Rencana Strategis ASEANSAI 2018-2021. (Gede Tragya)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini