medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Perhutanan Sosial Peluang Mitra bagi Para Investor

Published in Nasional
Jumat, 24 November 2017 12:56

Medialingkungan.com – Ketua Tim Terpadu Pencadangan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto, Pemerintah mendukung skema kerja sama antara masyarakat dan investor. Para investor sektor pertanian berpeluang memanfaatkan kawasan perhutanan sosial yang hak pengelolaannya diberikan pemerintah untuk masyarakat.

 

Agus Justianto menyampaikan bahwa, karena diserahkan kepada masyarakat, jika investor ingin memanfaatkan lahan tersebut, maka investor di dorong untuk dapat bekerja sama dengan masyarakat di lokasi perhutanan sosial yang mencapai 13,46 juta hektare.

 

"Perhutanan sosial ini diprioritaskan untuk masyarakat setempat, maka kami mendorong bagaimana agar [investor] menjalin kemitraan dengan masyarakat setempat. Pemerintah sudah menentukan peta indikasi perhutanan sosial dan bisa dicek di peta tersebut," jelas Agus Lestari pada FGD Percepatan Investasi Pertanian dan Evaluasi Perkembangannya pada 2017 di Bogor, Kamis (23/11) yang dilansir dari kabar24.bisnis.com.

 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan targetkan akses kelola perhutanan sosial oleh masyarakat dapat mencapai 12,7 juta hektare pada 2019 mendatang. Pemerintah merumuskan perhutanan sosial untuk beberapa alasan yaitu memperkuat kehadiran negara bagi masyarakat, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing, dan mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.

 

"Banyak riset yang menunjukkan bahwa Perhutanan Sosial meningkatkan ragam income (pendapatan) agroforestry. Perhutanan Sosial juga menyelesaikan konflik pengelolaan hutan dengan cara yang bisa diterima," kata Wiratno saat Seminar Membangun Kemandirian Energi Berbasis Energi Terbarukan Melalui Perhutanan Sosial yang dilaksanakam oleh Yayasan Kehutanan Indonesia bekerja sama dengan Korea Institute Of Energy research (KIER) di Jakarta, Rabu (22/11) yang dilansir dari netralews.com. {Ilham}

Sekjen KLHK: Pengusaha Hutan Harus Berpihak pada Masyarakat

Published in Nasional
Rabu, 22 November 2017 11:06

Medialingkungan.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono wakili Menteri LHK dalam kegiatan Rapat Kerja Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) 2017 di Jakarta (21/11/17). Kegiatan tersebut Bambang menegaskan pentingnya mempertahankan fungsi produksi, fungsi sosial, dan fungsi lingkungan, dalam pengelolaan hutan produksi.

"Potensi sumber daya hutan sebagai keunggulan komparatif harus berpihak kepada masyarakat, untuk itu pemerataan ekonomi tidak boleh dilupakan," ungkapnya.

Bambang juga menekankan tiga hal utama yang menjadi pesan Menteri LHK, yaitu pentingnya memberi akses legal kepada masyarakat, upaya peningkatan kapasitas bagi masyarakat dalam berwiraswasta atau berusaha, serta pendidikan vokasi atau keterampilan sebagai keunggulan komparatif.  Selain itu, Ia juga berharap usaha kehutanan ini dapat berkelanjutan dengan berbasis masyarakat, dan pengusaha dapat membantu masyarakat dalam penyediaan bibit untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR), untuk mendukung pembentukan kebun plasma.

"Tolong dijaga reposisi masyarakat dan lingkungan. Masyarakat dari objek menjadi subjek. Tolong bantu masyarakat, pola bagi hasil disepakati bersama, dan rakyat juga dapat diajak kerjasama dalam pengendalian karhuta untuk menjaga fungsi lingkungannya," tambahnya.

Sementara itu, Ketua APHI, Indroyono Soesilo menyampaikan bahwa tema Raker APHI tahun ini bertujuan untuk menggali lebih lanjut apa yang harus dilakukan dan ditingkatkatkan, untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif. Berkenaan dengan sistem informasi produksi hasil hutan secara online yang telah berdiri saat ini (SIPHPL), APHI telah membangun sistem pemasaran secara online berbasis e-commmerce untuk mendukung hal tersebut.

"Sistem ini mendukung produksi hasil hutan kayu berbasis SVLK, dan untuk tahap awal, akan diujicobakan pada proyek di Provinsi Papua Barat, untuk mendorong industri kayu di kawasan Indonesia Timur, bagaimana mendekatkan konsumen dengan produsen," ujar Indroyono.

Turut hadir dalam Rakernis APHI, yaiti Direktur Jenderal PHPL, Direktur Jenderal PKTL, Gubernur Papua Barat, Ketua DPPI, PSM, Perwakilan Kedubes Australia, dan jugamitra-mitra. (Dedy)

Siti Nurbaya Jawab Curhatan Petani

Published in Nasional
Minggu, 12 November 2017 12:29

Medialingkungan.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengadakan evaluasi program Perhutanan Sosial khusus untuk Pulau Jawa di Jakarta, Sabtu (11/11/17). Kegiatan ini dihadiri oleh 48 Kelompok Tani Wilayah Pulau Jawa. Setiap kelompok tani diwakilkan oleh satu ketua kelompok dan dua anggota, beserta satu pendamping kelompok.

Pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian LHK ini, dibagi dalam tiga sesi yaitu; 1. Sesi Mendengar Pendapat Petani; 2. Mendengar Paparan Rencana Kerja Usaha serta Permodalan; dan 3. Klinik Pelatihan. 

Ada beberapa hal penting pasca pemberian SK Perhutanan Sosial ini. Hal yang paling sering terdengar adalah tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai modal usaha petani. Beberapa ketua kelompok mengaku kesulitan melakukan verifikasi karena beberapa anggota kelompok ternyata masih memiliki kredit di bank. 

Menanggapi hal tersebut, Siti Nurbaya memberikan kesempatan kepada Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) yang diwakili oleh pihak Bank BNI untuk menjawab pertanyaan ini.

“Diakui memang verifikasi KUR tersebut sering menjadi kendala utama. Namun pihaknya akan memikirkan jalan, untuk dapat meloloskan atau memprioritaskan para petani yang ikut dalam program PS ini,” Ujar salah satu pihak Bank BNI.

Hal krusial lainnya yang disampaikan oleh kelompok tani adalah masalah pendampingan. Perwakilan dari Muara Gembong menyampaikan, bahwa pengalaman mereka menanam mangrove tanpa pendampingan tidak berhasil. Karena mangrove yang ditanami terbawa ombak dan hilang. 

Menteri Siti, dalam forum ini menyampaikan, bahwa dirinya memerintahkan kepada Dirjen PSKL yang baru untuk segera menyelesaikan hal-hal tersebut diatas, dan segera melakukan pemetaan lokasi tanam dengan drone. 

"Kita berikan tenggang waktu dua minggu untuk seluruh proses verifikasi, sehingga petani bisa segera mengajukan KUR dan bisa segera menanam", tegas Menteri Siti.

Siti nurbaya menyadari, program Perhutanan Sosial ini memiliki tantangan besar. Karena program ini masuk bukan di lahan yang aman, namun di lahan yang statusnya cukup kompleks, sehingga perlu kehati-hatian dan banyak penyesuaian, baik di pihak pemerintah maupun petani. 

Catatan penting lainnya yang disampaikan  Menteri Siti adalah, kematangan kelompok yang belum merata. Sehingga akan ada kelompok yang sangat maju nantinya, dan ada yang mungkin sedang-sedang saja. 

"Ini juga perlu diperhatikan, Pendamping dan Evaluator diharapkan bisa jadi mesin penggerak, sehingga seluruh kelompok bergerak seimbang,” tegasnya. (Dedy)

Indonesia Gagas Perhutanan Sosial Pada COP23

Published in Nasional
Jumat, 10 November 2017 21:00

Medialingkungan.com - Pemerintahan Jokowi-JK perkenalkan lebih luas program Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada Konferensi Perubahan Iklim (COP23) di Bonn, Jerman (9/11/17).

Program ini, menjadi jalan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Prabianto mengatakan dengan perhutanan sosial, maka masyarakat memiliki lahan kelola yang lebih luas untuk meningkatkan ketahanan pangan dan bisa beradaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim. Di sisi lain, melalui program perhutanan sosial, tutupan hutan diharapkan bisa meningkat melalui implementasi pola agroforestry.

Program Perhutanan Sosial yang diluncurkan dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi melalui akses kelola masyarakat terhadap hutan, program ini dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta memberi dampak positif pada upaya pengendalian perubahan iklim.

Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Prabianto Mukti Wibowo menjelaskan, pemerintahan Presiden Jokowi-JK akan memberi akses pemanfaatan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. Pemerintah juga akan memberikan dukungan untuk peningkatan kapasitas dan penguatan permodalan dengan melibatkan perbankan kementerian/lembaga non-kementerian dan Bank BUMN.

Sementara itu, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Erna Rosdiana mengungkapkan, hingga saat ini seluas 1,087 juta hektar hutan telah diberikan izin perhutanan sosial dengan berbagai skema.

“Program perhutanan sosial dirancang untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan,” ujar Prabianto pada salah satu sesi diskusi yang dihadiri sejumlah peserta konferensi perubahan iklim tersebut.

Lebih jauh, Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan mengungkapkan fakta penelitian yang membuktikan gas karbondioksida (CO2) yang diserap di semua hutan yang dikelola masyarakat di negara beriklim tropis, mencapai 21 ton per hektar/tahun. Sementara serapan CO2 di hutan savana hanya 5,5 ton per hektar/tahun dan di hutan sub tropis hanya 7,5 ton per hektar/tahun. (Ilham Muhammad)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini