medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

PLN Peduli Lingkungan, Tanam 1000 Pohon Desa Patanyamang

Published in Nasional
Kamis, 29 November 2018 16:58

Medialingkungan.com - Perusahaan Listrik Negara (PLN) bersama Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM) dan Balai Taman Nasional Bantimurung telah bekerjasama menanam 1.000 pohon dengan 10 jenis tanaman produktif yang dapat melestarikan alam, melestarikan tanaman khas lokal yang mengurangi pencemaran di wilayah-wilayah operasional PLN.

Aksi ini dilakukan bersama-sama oleh 22 unit kerja PLN se-Indonesia dalam rangka hari menanam pohon Indonesia (HMPI) dengan total 34.000 pohon. Hari menanam pohon Indonesia ini telah ditetapkan dalam Keppres RI No. 24 tahun 2008 merupakan langkah awal dalam mewujudkan kesadaran kepada masyarakat tentang pentungnya menjaga kelestarian alam dan juga wujud kepedulian dalam memulihkan hutan dan lahan.

Direktur Human Capital Management PLN, Muhammad Ali mengatakan bahwa, “Hari ini PLN kembali melakukan aksi tanam pohon sebagai upaya kami dalam menjalankan bisnis ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan. Ini merupakan misi kami.” dilansir dari makassar.tribunnews.com pada rabu (11/18).

Lokasi penanaman pohon berfokus pada wilayah sekitar PLN tepatnya di Desa Pattanyamang Kabupaten Maros, yang menjadi dua bagian yaitu Kawasan Taman Nasional dan lahan kritis yang nantinya akan dibudidayakan oleh kelompok tani sekitar. Kegiatan ini dihadiri oleh General Manager PLN UIW Sulselbar, Bambang Yusuf Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Yushaq Mangetan, Direktur TLKM Muhammad Ihwan, Camat Kecamatan Camba Drs. Andi Zainuddin, dan masyaratkat setempat. Adanya keterlibatan pemerintah dan masyarakat setempat, diharapkan peran dan fungsi program penghijauan 2018 dapat terus dijalankan sesuai harapan.

Menanam pohon juga dapat mengurangi abrasi pantai. Program penanaman pohon ini juga bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan karena kegiatan ini melibatkan masyarakat dan stakeholder serta juga bertujuan mencegah efek rumah kaca dan mengurangi pemanasan global. (Ilham Muhammad)

Sungai Citarum Tercemar, 130 Perusahaan Dijatuhi Sanksi

Published in Nasional
Minggu, 03 Juni 2018 04:16

Medialingkungan.com – Citarum yang malang, Citarum yang menjijikan. Tahun telah berganti, namun sampah dan limbah kiriman yang datang seolah tak pernah berhenti.

Program Gerakan Citarum Bersih, Sehat, Indah dan Lestari yang digaungkan pemerintah sejak tahun 2013 silam meleset dari target. Harapannya, ditahun 2018, air sungai Citarum dapat diminum. Tetapi, sampai saat ini kualitasnya belum memenuhi baku mutu air yang telah ditetapkan, sehingga tidak memungkinkan untuk dikonsumsi.

Banyaknya sampah dengan kondisi bau busuk menjadi salah satu penyebab sehingga air pada sungai sepanjang 300 kilometer di Pulau Jawa ini belum layak untuk dikonsumsi. Belum lagi limbah dari pabrik yang dengan bebas membuang limbahnya ke sungai. Semua menumpuk jadi satu disepanjang sungai ini.

Sebanyak 130 Perusahaan dijatuhi sanksi akibat terbukti melakukan pencemaran lingkungan karena dengan sengaja membuang limbahnya ke sungai Citarum. Perusahaan tersebut dipandang tidak mengindahkan Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Walikota Cimahi, Ajay M Priatna menyebutkan jumlah itu berasal dari data yang tercatat di Dinas Lingkungan Hidup kota Cimahi. Sanksi tersebut terbagi dalam tiga kategori, yakni sanksi sengketa lingkungan sebanyak 35 perusahaan, sanksi pengawasan sebanyak 69 perusahaan, dan closing sanksi sebanyak 26 perusahaan.

Ajay menjelaskan untuk 35 perusahaan yang terkena sanksi sengketa lingkungan hidup, telah di limpahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Statusnya 13 perusahaan sepakat membayar ganti rugi kerusakan lingkungan, 8 perusahaan tidak menyepakati ganti rugi kerusakan lingkungan, 12 perusahaan diberikan status administraif, 1 perusahaan sedang proses mediasi dan 1 perusahaan sudah pailit.

Sejauh ini masih banyak perusahaan yang nakal, dengan membuang limbah secara langsung ke sungai tanpa melalui proses IPAL yang baik. Jika instruksi Presiden tidak digubris maka akan ada penindakan hukum yang tegas.

“Hukumnya bisa pidana, karena landasannya sudah kuat dengan perintah dari presiden langsung,”  ujar Ajay seperti dilansir oleh Sindonews.com. (Tarmizi)

Perhutanan Sosial Peluang Mitra bagi Para Investor

Published in Nasional
Jumat, 24 November 2017 12:56

Medialingkungan.com - Ketua Tim Terpadu Pencadangan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto, Pemerintah mendukung skema kerja sama antara masyarakat dan investor. Para investor sektor pertanian berpeluang memanfaatkan kawasan perhutanan sosial yang hak pengelolaannya diberikan pemerintah untuk masyarakat.

Agus Justianto menyampaikan bahwa, karena diserahkan kepada masyarakat, jika investor ingin memanfaatkan lahan tersebut, maka investor di dorong untuk dapat bekerja sama dengan masyarakat di lokasi perhutanan sosial yang mencapai 13,46 juta hektare.

"Perhutanan sosial ini diprioritaskan untuk masyarakat setempat, maka kami mendorong bagaimana agar investor menjalin kemitraan dengan masyarakat setempat. Pemerintah sudah menentukan peta indikasi perhutanan sosial dan bisa dicek di peta tersebut," jelas Agus Lestari pada FGD (Focus Group Discussion) Percepatan Investasi Pertanian dan Evaluasi Perkembangannya pada 2017 di Bogor, Kamis (23/11/17) yang dilansir dari kabar24.bisnis.com.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan targetkan akses kelola perhutanan sosial oleh masyarakat dapat mencapai 12,7 juta hektare pada 2019 mendatang. Pemerintah merumuskan perhutanan sosial untuk beberapa alasan yaitu memperkuat kehadiran negara bagi masyarakat, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing, dan mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.

"Banyak riset yang menunjukkan bahwa Perhutanan Sosial meningkatkan ragam income (pendapatan) agroforestry. Perhutanan Sosial juga menyelesaikan konflik pengelolaan hutan dengan cara yang bisa diterima," kata Wiratno saat Seminar Membangun Kemandirian Energi Berbasis Energi Terbarukan Melalui Perhutanan Sosial yang dilaksanakam oleh Yayasan Kehutanan Indonesia bekerja sama dengan Korea Institute Of Energy research (KIER) di Jakarta, Rabu (22/11/17) yang dilansir dari netralews.com. (Ilham)

OJK Wadahi Investor Peduli Lingkungan

Published in Nasional
Sabtu, 18 November 2017 14:09

Medialingkungan.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan aturan terkait Obligasi Hijau (Green Bond) yang ditargetkan akan rampung dan terbit akhir tahun 2017 ini. Green bond ini merupakan obligasi yang memenuhi unsur kepedulian lingkungan secara berkelanjutan. Pembiayaan melalui green bond sendiri dialokasikan untuk proyek-proyek yang memiliki pengaruh dan mengurangi dampak pencemaran lingkungan, misalnya sektor energi, yang pembiayaannya diarahkan ke energi yang sumbernya tidak berdampak pada polusi sehingga akan mengurangi emisi di bumi.

Seperti dilansir Merdeka.com, Hoesen selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK menjelaskan bahwa green bond ini dilatarbelakangi dari meningkatnya perhatian dunia terhadap isu-isu lingkungan hidup, semisal global warming. Dampaknya adalah para investor kemudian menjadi lebih spesifik dalam mencari emiten yang akan dibeli sahamnya, dengan melihat keberpihakan lingkungannya.

"Investor itu cari emiten yang punya keberpihakan pada lingkungan atau sustainability dari lingkungan. Mereka hanya mau membiayai proyek yang punya keberpihakan pada lingkungan," ujar Hoesen saat berdiskusi dengan awak media di Kantor OJK, Jum’at (17/11/17), dikutip dari Merdeka.com.

Green bond ini kedepan diharapkan dapat memberikan kepastian kepada pengusaha, terutama yang bisnisnya ramah lingkungan bahwa sahamnya pasti dibeli di pasar saham. "Bisnisnya misalnya perkebunan dengan berwawasan lingkungan. Ada standarnya, kayak di sawit ada RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Jadi ada kebutuhan investor yang menekan pelaku-pelaku bisnis itu, kalau mau fund racing kalau saya jual harus ada yang beli," tambah Hoesen.

Meskipun tidak dijelaskan secara rinci terkait poin-poin yang ada dalam aturan tersebut, Hoesen mengatakan dalam peraturan mengenai green bond akan ada persyaratan atau standar untuk menentukan apakah perusahaan atau proyek itu benar-benar berpihak pada lingkungan hidup.

"Nanti ada beberapa insentif juga. Ditambah beberapa persyaratan untuk sertifikasinya bahwa dia dinyatakan, mana yang berpihak pada lingkungan. Jangan hanya bilang saya peduli lingkungan tapi nyatanya tidak," katanya. (Muchlas Dharmawan)

Pelaku Industri: Pajak Lingkungan Hidup Tidak Jelas!

Published in Nasional
Senin, 13 November 2017 17:41

Medialingkungan.com - Kepemimpinan Jokowi-JK masih menjadikan Ditjen Pajak sebagai perhatian utama, sehingga agenda reformasi perpajakan terus dilakukan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup misalnya. PP yang disahkan pada Jumat (10/11/17) tersebut berisi penjelasan tentang Pendanaan Lingkungan Hidup terkait dengan pengelolaan dana untuk perlindungan lingkungan. Dana tersebut di antaranya diambil dari pajak dan retribusi daerah, serta pembiayaan dari perusahaan.

Seperti yang dilansir dari CNN Indonesia bahwa pajak pusat dan daerah itu dikenakan pada air tanah; air permukaan; sarang burung walet; mineral logam, bukan logam dan batuan; bahan bakar kendaraan bermotor; kendaraan bermotor; dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kriteria dampak lingkungan hidup. 

Aturan baru tersebut mewajibkan semua pelaku industri membayar hal tersebut diatas. Selain itu, PP No. 46/2017 juga mengatur tentang insentif dan asuransi lingkungan hidup dan label ramah lingkungan bagi perusahaan yang patuh, serta memberikan beban moneter untuk mengurangi aktivitas perusakan lingkungan, namun akan memberikan insentif bagi industri yang ramah lingkungan.

“Sistem pengenaan pajak dan kriteria ramah lingkungan masih belum detail,” ujar Direktur Eksekutif Federasi Pengemasan Indonesia, Ariana Susanti, kepada Kontan.co.id.

Sejalan dengan Ariana yang masih mendalami draft aturan baru tersebut, Deputi Head of Corporate Communication PT. Astra Honda Motor, Ahmad Muhibbudin, mengaku masih perlu melihat detail dari aturan tersebut. Seperti dari apa dan berapa besaran pajak tersebut.

Selain itu, tanggapan lain datang dari Sekretaris Jenderal Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, kepada Tribunnews.com menyesalkan aturan tersebut karena belum mempunyai implementasi yang jelas.

“Pajak akan semakin memberatkan industri plastik dan kemasan plastik yang sebagian besar didominasi oleh industri menengah kebawah. Kalau memang mau kurangi limbah plastik, pemerintah harus memperbaiki manajemen pengelolaan sampah, karena konsumsi plastik Indonesia per kapita masih lebih rendah dibandingkan negara maju lainnya,” tambah Fajar.

Inaplas berharap pemerintah bisa menerapkan solusi yang holistik dan parsial. Karena komponen sektor industri ini beragam dan bisa ada multiflier effect. (Suterayani)

 

Taponesia Tawarkan Bisnis Berbasis Lingkungan di YSE 2017

Published in Informasi & Teknologi
Selasa, 07 November 2017 21:46

Medialingkungan.com - Tanam Pohon Indonesia (Taponesia) turut andil dalam ajang Young Social Entrepreneurs (YSE) 2017 yang diselenggarakan oleh Singapore International Foundation (SIF) pada jumat (04/11/17) lalu di Suntec Singapore Convention and Exhibition Centre. Kegiatan ini diikuti 16 tim yang terdiri dari 37 pemuda dari 10 negara.

Taponesia merupakan aplikasi platform agroforestri digital yang membantu petani memanfaatkan lahan kritis dengan teknologi agrikultur yang terintegrasi sekaligus menarik investor untuk memperoleh pendapatan yang berkelanjutan.

Menurut salah satu penggagas Taponesia, Nur Maulidiah El Fajr, bisnis yang dikembangkan taponesia bertujuan untuk mengajak perusahaan besar untuk mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility untuk membeli pohon yang telah disiapkan.

“Untuk saat ini kami masih melakukannya dengan bisnis to bisnis, namun ke depannya kami akan mengembangkan untuk perorangan,” Ujar Nur, seperti yang dikutip dari tempo.co.

Sejalan dengan visi Taponesia yaitu ‘Menjadi Perusahaan Agroforestri Berkelanjutan Dengan Wawasan Global’, dan dengan tujuan untuk menjalankan bisnis dengan efektif dan efisien, maka Taponesia menjalin kerjasama dengan United Nations For Regional Information Centre di Belgia melalui Deputi Direktur yang berfokus pada penerapan Sustainable Development Goals atau SDGs.

Jean Tan, Direktur Eksekutif dari Singapore International Foundation, mengatakan bahwa ajang YSE 2017 ini akan menjadi batu loncatan bagi para wirausaha muda untuk memulai atau meningkatkan bisnis sosial mereka, menciptakan koneksi secara internasional, dan menjembatani perbedaan budaya untuk dunia yang lebih baik.

Program yang diselenggarakan SIF ini didukung oleh sejumlah organisasi termasuk penyandang dana, antara lain Asia Philanthropic Ventures, Deutsche Bank dan Ngee Ann Development Pte. Ltd. dan mitra lokal serta lembaga internasional lainnya, seperti Ashoka, Intellecap, Ogilvy dan Mather, SAP, Singapore Management University, Tata Institute of Social Sciences, Unilever, Tsinghua University, dan YES Bank. (Gede Tragya)

Pemerintah Hadiahi Masyarakat Lahan Hutan 2 Ha

Published in Nasional
Rabu, 26 Juli 2017 08:25

Medialingkungan.com – Angin segar bagi masyarakat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan memberikan lahan kepada masyarakat untuk dikelola dan dikembangkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan nantinya tiap keluarga yang telah diidentifikasi bisa mendapatkan lahan hutan ini dengan luas rata-rata 2 hektar.

Lahan yang akan dikelola oleh masyarakat adalah lahan milik Perum Perhutani yang notabenenya merupakan perusahaan plat merah. Perum Perhutani akan meminjamkan lahan hutan menganggur kepada masyarakat selama 35 tahun melalui program Perhutanan Sosial.

“Mulai Agustus atau bahkan minggu ini perhutanan sosial akan launching, untuk akses rata-rata 2 hektar per keluarga,” kata Darmin, seperti yang dilansir kata.co.id, Selasa (25/7).

Tujuan dari program ini agar meningkatkan produktivitas tanaman yang ditanam semakin baik. Sebelumnya Darmin sempat menyebut Kabupaten Karawang sebagai tempat peluncuran program ini. Namun, kini dia prioritas awal perhutanan sosial ini di wilayah provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Setelah itu baru masuk ke Jawa Barat.

Pemerintah juga akan membantu mencari pembeli komoditas yang dihasilkan, agar konsep klaster di lahan hutan sosial ini bisa berhasil. Selain itu, dukungan logistik bagi perdesaan juga akan diatur, agar masyarakat dapat menggunakan fasilitas pascapanen sebagai bagian dari sarana penjualan komoditasnya. (Angga Pratama)

KLHK Peringati Hari Hutan Internasional (HHI) dengan Tema “Hutan dan Energi”

Published in Nasional
Rabu, 22 Maret 2017 20:57

Medialingkungan.com -  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adakan serangkaian kegiatan dalam rangka peringati Hari Hutan Internasional (HHI) Tahun 2017, mulai tanggal 21-26 Maret 2017. Kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran publik tentang pentingnya keberadaan hutan dan pohon di luar kawasan hutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), dan juga dihadiri oleh Perwakilan Kedutaan Besar negara sahabat, Perwakilan Kementerian ESDM, Sekolah Adiwiyata, Kelompok Pecinta Alam dan para aktivis lingkungan.

Dalam pembukaan kegiatan HHI, Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa, Tema HHI tahun ini "Hutan dan Energi", memiliki makna fungsi hutan sebagai sumber energi pemanas, bahan bakar nabati cair, dan peneduh yang dapat mengurangi kebutuhan energi.

"Indonesia memiliki cukup banyak sumber energi terbarukan. Setidaknya terdapat delapan sumber energi terbarukan yang dapat kita manfaatkan, seperti : biofuel, biomassa, panas bumi (geothermal), air, angin, matahari, gelombang laut dan pasang surut. Dari sumber-sumber energi tersebut, semuanya terkait langsung dengan keberadaan hutan dan lingkungan hidup," ujar Siti Nurbaya seperti  yang dilansir oleh RiauBook.com

Siti Nurbaya juga menginformasikan bahwa saat ini KLHK tengah mengkaji kawasan hutan produksi yang dapat digunakan sebagai areal hutan tanaman dengan jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai sumber energi biofuel dan biomassa, diantaranya yaitu tanaman Sengon, Nyamplung, Akasia, Kaliandra, Kemiri.

Sementara itu, Mark Smulders selaku perwakilan FAO mengungkapkan bahwa hutan Indonesia telah berubah dari sumber energi utama menjadi sarana mitigasi perubahan iklim, tidak hanya bagi negara, tetapi untuk dunia pada umumnya. Hutan memiliki kapasitas yang luar biasa untuk menyerap dan menyimpan energi, sehingga pengelolaan hutan berkelanjutan menjadi sangat penting.

Diakhir kegiatan, Siti Nurbaya berpesan kepada generasi muda untuk lebih peduli dan menjaga lingkungan, hutan dan keanekaragaman hayatinya. Generasi muda ditantang untuk kreatif dan inovatif dalam menjaga hutan dan lingkungan. {Dedy. M}

APHI Dorong HTI Kembangkan Biomassa

Published in Nasional
Senin, 13 Maret 2017 15:33

Medialingkungan.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Indroyono Soesilo mendorong perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) mengembangkan sektor biomassa. Selama ini, HTI lebih banyak memproduksi pulp dan kertas, sementara sektor lain seperti energi biomassa, carbon stock, agroforestry, sumber daya air dan ecotourism kurang dikembangkan.

Saat ini, bauran energi baru terbarukan dari sektor biomassa masih sangat minim. Dari 54.000 MW listrik, baru 129 MW dari energi biomassa.

“Indonesia itu Saudi Arabia-nya energi biomassa. Harusnya ini bisa dikembangkan. Ini bidang yang digarap APHI ke depan,” kata Indroyono, seperti dikutip dari Mongabay.

Kalau energi biomassa ini dikembangkan sebagai sampingan dari HTI lainnya, kata Indroyono justru akan sangat menguntungkan. Dia mencontohkan, menjual Rp 750 per kwh sudah untung Rp 150. Kalau membangun hutan energi sendiri bisa untung Rp1.400 sampai Rp.2.400 per kwh.

Dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), bisa menyerap produk chips (serpihan kayu) dan wood pellet sebagai bahan baku pembangkit listrik, baik Independence Power Plant (IPP) maupun Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Biayanya juga rendah, dengan daur ulang sumberdaya sebagai energi baru-terbarukan berbasis global warning effect,” katanya.

Menurutnya, usaha ini cocok di area kekurangan listrik seperti pulau-pulau kecil, pedesaan, pegunungan.

“Tanpa investasi dan bahan bakar tinggi.  Pulau kecil itu kebutuhan listrik gak banyak. Hanya satu sampai dua KiloWatt tetapi investor APHI biasa gak mau. Nanti bayarnya bagaimana? Pola ini bisa digarap,” ujarnya.

Indroyono menyadari ada banyak tantangan dalam mengembangkan PLTBm. Biaya penanaman per hektar relatif besar pada tahun-tahun awal, sedangkan harga listrik rendah. Pasokan bahan baku juga harus tetap tersedia.

Dalam pemenuhan sumber bahan baku energi biomassa dari HTI, perlu dukungan aksesibilitas yang baik terhadap kebun tanaman. Artinya, dekat pelabuhan ekspor dan infrastruktur memadai akan sangat membantu. (Muchlas Dharmawan)

Freeport Bertanggung Jawab Perbaiki Ekosistem Tambang Yang Rusak

Published in Nasional
Jumat, 03 Maret 2017 18:24

Medialingkungan.com – Polemik antara pemerintah dan PT. Freeport Indonesia yang terjadi tidak memberi ruang bagi perbincangan tentang keselamatan rakyat dan lingkungan hidup di Papua. Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengungkapkan sisi lain kegiatan tambang yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia.

Salah satu aktivis JATAM, Siti Maimunah mengatakan jika bicara tentang Freeport bukan hanya berkaitan dengan investasi atau pendapatan yang di peroleh dari Freeport. Akan tetapi dampak yang dilahirkan dari pertambangan yang mereka lakukan selama ini.

Seperti dilansir oleh Mongabay.co.id, PT. Freeport Indonesia telah meracuni dan menjadikan sungai sebagai tempat sampah, membuang limbah beracun seperti merkuri dan sianida. Lima sungai yang tercemar yaitu sungai Aghawagon, Otomona, Ajkwa, Minajerwi dan Aimoe telah menjadi tempat pengendapan tailing tambang mereka. Sungai Ajkwa di Mimika bahkan telah menjadi tempat pembuangan limbah tailing selama 28 tahun, sejak 1988 hingga 2016. Hingga tahun 2016, areal kerusakan dan pendangkalan karena tailing sudah sampai ke laut.

Bukan cuma meracuni dan menjadikan sungai sebagai tempat pengendapan dan pembuangan limbah tailing, menurut Jatam, sejak 1991 hingga 2013, pajak dari pemanfaatan sungai dan air permukaan Freeport pun tak pernah dibayar. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Papua, Freeport menunggak pajak pemanfaatan air permukaan sebesar Rp 32, 4 Triliun.

“Freeport bertanggung jawab penuh memperbaiki ekosistem dan lingkungan yang rusak di area pertambangan mereka. Terutama ada lima sungai di Papua yang dialiri limbah hasil produksi Freeport yang menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air bersih.” ujar Siti Maimunah di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Senin (27/02), seperti dilansir Tribun News.

Siti Maimunah memaparkan semua komponen harus memperluas arena pembicaraan Freeport, juga bicara kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM. Problem lainya adalah polusi yang ditimbulkan dari aktivitas pembakaran batubara Jadi kalau bisa jangan ada lagi tawar menawar dengan Freeport. Kalau tidak mau ikut aturan, ya sudah diberhentikan saja. {Andi Wahyunira}

Halaman 1 dari 3

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini