medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Dua Perusahaan Makassar Dapat Proper Hitam

Published in Nasional
Selasa, 20 Desember 2016 16:09

Medialingkungan.com - Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Sulawesi Selatan, dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) 2016, merilis dua perusahaan yang beroperasi di Kota Makassar masuk dalam kategori hitam, yakni PT. Cahaya Cemerlang dan PT. Aluminium Indo Jaya.

Kepala BLHD Sulsel, A. Hasbi Nur menjelaskan, kedua perusahaan tersebut masuk dalam kategori hitam karena dinilai tidak menjalankan prosedur pengelolaan lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama dalam pengelolaan limbah.

“Saat ini memang surat resmi untuk penilaian itu belum kita terima, tetapi berdasarkan hasil komunikasi kita dengan pihak KLHK, ada dua perusahaan di Sulsel yang masuk kategori Hitam, yaitu PT Cahaya Cemerlang dan PT Aluminium Indo Jaya. Kedua perusahaan itu berada di Makassar,” terang Hasbi, belum lama ini seperti dilansir Fajar Sulsel.

Khusus untuk PT Cahaya Cemerlang, kata dia, masalahnya yakni sebagian air buangannya tidak melalui IPAL dan langsung ke badan air. Sedangkan PT Aluminium Indo Jaya yang merupakan perusahaan peleburan aluminium belum memiliki tempat penampungan sementara untuk limbahnya. Selain itu juga tidak memiliki alat pengendalian emisi, apalagi sudah banyak komplain dari perusahaan di sekitarnya.

Mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada dua perusahaan tersebut, Hasbi mengaku, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pihak Kementerian.

“Biasanya pihak kementerian yang turun langsung melakukan tindak lanjut penetapan hukum pidana dan perdatanya. Tetapi ini kan peraturan sering berubah-ubah, jadi kami juga tidak ingin salah langkah. Untuk itu kami masih menunggu petunjuk dari kementerian,” ungkapnya.

Proper merupakan program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berupa kegiatan pengawasan dan pemberian insentif dan atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan demi mendorong perusahaan untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan.

Capaian tersebut melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R, efisiensi energi, konservasi sumber daya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat. (Gede Tragya)

Perusahaan Senjata AS Tertarik Investasi Energi Dari Sampah di Sumsel

Published in Nasional
Kamis, 15 Desember 2016 22:48

Medialingkungan.com – Sampah yang terbuang dan menumpuk selalu menjadi masalah di suatu negara, namun tak disangka permasalahan sampah di Sumatera Selatan ini menjadi keuntungan sendiri untuk menarik investor. Sebuah perusahaan pembuat senjata asal Amerika Serikat, Lockheed Martin Corp tertarik berinvestasi di Sumatera Selatan, dengan memanfaatkan sampah di daerah tersebut untuk diolah menjadi energi listrik.

Seperti dilandir Antara, Yohanes H. Thoruan selaku Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengatakan bahwa, Sumsel menawarkan dua lokasi untuk investasi ini yakni di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Timur) dan OKU Induk.

Untuk menyakinkan mereka, Pemprov Sumsel juga menginformasikan bahwa daerah ini juga merupakan pengekspor listrik di beberapa beberapa wilayah di Indonesia, bahkan sampai ke Singapura.

"Saat paparan, investor AS tertarik dan akan segera membuat studi kelayakannya sekitar 3-4 bulan dan rencananya tahun 2017 sudah bisa jalan," ujar Yohanes, di Palembang, Kamis (15/12).

Mengenai nilai investasi, Yohanes belum dapat menyebutkannya. Sedangkan untuk pembiayaannya akan menggunakan sistem pinjaman yang menguntungkan bagi Sumsel maupun Investor.

Sumsel membidik proyek energi baru dan terbarukan ini karena negara telah mengalokasikan dana APBN untuk mencapai target penyediaan energi 35.000 MegaWatt dalam lima tahun hingga 2019.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Palembang sudah membangun Pembangkit Listrik Sampah berkapasitas 500 kiloWatt (kW) di kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sukawinatan dengan menggunakan dana APBN. (Andi Wahyunira)

Sejumlah Unit Perusahaan Pembangkit PLN Raih Proper Hijau

Published in Nasional
Rabu, 14 Desember 2016 14:12

Medialingkungan.com - Perusahaan Listrik Negara PLN Persero raih prestasi Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) predikat Hijau. Sebanyak 17 unit pembangkit yang dikelola PLN bersama anak perusahaannya yakni PT Indonesia Power (IP) dan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), berhasil meraih penghargaan Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (7/12).

Menurut Mentri LHK, Siti Nurbaya Bakar, sebagai instrumen penataan alternatif Proper telah digunakan sebagai acuan analisis resiko oleh perbankan Indonesia, acuan penghargaan Adhitama oleh Kementerian ESDM, serta forum buyer ILO sebagai indikator kinerja pengelolaan lingkungan bagi para pembeli.

 “Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dicapai perusahaan-perusahaan ini. Artinya, mereka sukses dalam pengelolaan lingkungan hidup di kegiatan operasinya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Pemerintah tentu mengharapkan prestasi ini dapat dipertahankan bahkan harus ditingkatkan dari tahun ke tahun,” ujar Siti Nurbaya dalam sambutannya seperti dilansir Liputan 6.

“Selain itu, dengan Proper menghasilkan hasil inovasi dan peningkatan pengelolaan lingkungan berupa efisiensi penggunaan energi sebesar 250 juta GigaJoule, efisiensi air sebesar 447 juta meter kubik, penurunan emisi 75 juta ton CO2, reduksi limbah padat non-B3 sebesar 3 juta ton, reduksi limbah B3 sebesar 6 juta ton,” tambahnya.

Proper Hijau diberikan untuk usaha dan kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang disyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan mereka telah memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik. Tahun ini sebanyak 172 perusahaan mendapatkan Proper Hijau dari 1.930 peserta yang ikut yang berasal dari 111 jenis industri.

“Proper Hijau ini menjadi pencapaian yang membanggakan bagi PLN sebagai penyedia listrik untuk seluruh Indonesia. Prestasi ini merupakan bukti nyata bahwa pembangkit listrik PLN dikelola dengan ramah lingkungan dan program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan baik,” ungkap Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka.

Setiap tahun, KLHK melakukan penilaian Proper yang bertujuan mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (environmental excellency). Peringkat kinerja Proper dibedakan menjadi lima warna, yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah, dan Hitam.

Perusahaan yang meraih Proper Emas dan Hijau artinya perusahaan tersebut berhasil taat terhadap peraturan perundangan baik pelaksanaan dokumen lingkungan/studi lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara dan pengelolaan limbah B3 dan telah menerapkan sistem manajemen lingkungan yang baik dan melakukan program-program inovasi yang menggunaan sumber daya energi secara efisien, menurunkan emisi gas rumah kaca, melakukan konservasi air, dan berhasil menurunkan dan memanfaatkan limbah B3.

“Selain itu, perusahaan dengan Proper Hijau juga berarti telah berhasil dalam pengelolaan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, serta melakukan program pemberdayaan masyarakat. Harapan kami dengan meraih Proper Hijau ini citra PLN terkait pembangkit listrik akan semakin baik di mata masyarakat, tidak hanya karena ramah lingkungan, namun juga memberdayakan masyarakat di sekitarnya,” pungkas Made. (Gede Tragya)

Google Akan Pakai 100% Energi Terbarukan Tahun 2017 Mendatang

Published in Internasional
Kamis, 08 Desember 2016 17:49

Medialingkungan.com – Raksasa internet dunia, Google menyatakan kantor dengan 60.000 karyawannya akan menggunakan 100 persen energi terbarukan untuk pengoperasiannya mulai tahun 2017 mendatang. Google yang telah menjadi pembeli energi listrik terbarukan yang terbesar di dunia ini menilai bahwa energi terbarukan memakan sedikit biaya operasional.

Marc Oman selaku Kepala Bagian Energi Uni Eropa Google yakin bahwa hal ini baik untuk bisnis, dan penggunaan energi bersih ini akan memberikan keuntungan jangka panjang.

“Para pendiri kami yakin bahwa perubahan iklim nyata dan serius mengancam, sehingga kita harus turut mengambil peran dalamnya,” ujar Oman, seperti dilansir The Guardian, Rabu (07/12).

Oman mengatakan bahwa Google butuh 5 tahun untuk mencapai target 100 persen energi terbarukan sejak dimulainya tahun 2012, hal ini disebabkan rumitnya proses negosiasi dalam pembelian energi.

“Ini rumit, perusahaan kecil akan berjuang keras dengan dokumen-dokumennya. Kami membeli energi di berbagai yurisdiksi, sehingga tidak bisa hanya sekedar mengcopy-paste perjanjiannya,” tegas Oman.

Pada tahun 2015, Google membeli 5,7 TeraWatt per jam (TWh) energi listrik terbarukan. Tak jauh beda dari energi yang dihasilkan seluruh panel surya di Inggris, yaitu 7,6 TWh.

Oman berkata bahwa Google sekarang sedang mengincar kesepakatan kerjasama 10 tahun uuntuk energi rendah karbon yang intermitten (tidak terputus-putus) seperti tenaga air, biomassa dan nuklir.

Meski kontroversial, Oman menyatakan bahwa Google tidak menutup kemungkinan untuk menandatangani kontrak pembelian energi nuklir yang murah dan aman. Namun ia menerangkan bahwa sampai sekarang belum ada proyek energi nuklir yang memenuhi kriteria tersebut.

Penggunaan 100 persen energi terbarukan Google tidak berarti sepenuhnya langsung berasal dari tenaga angin dan surya. Tiap tahun, jumlah energi terbarukan yang dibeli setara dengan energi listrik yang digunakan untuk pengoperasian perusahaan. (Muchlas Dharmawan)

Wapres Beri Pengharaan Proper Emas Kepada 12 Perusahaan Ramah Lingkungan

Published in Nasional
Kamis, 08 Desember 2016 01:20

Medialingkungan.com – Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), memberikan penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) peringkat emas kepada 12 perusahaan yang telah terbukti berupaya menjaga lingkungan dalam menjalankan bisnisnya pada Rabu (07/12).

PROPER merupakan program tahunan yang bertujuan untuk mendorong industri agar taat terhadap aturan lingkungan hidup. Sementara, peringkat emas pada PROPER adalah peringkat tertinggi yang diberikan kepada perusahaan yang secara konsisten melakukan inovasi dalam proses produksi, bisnis, dan pemberdayaan masyarakat guna melestarikan lingkungan.

Wapres menyampaikan apresiasinya kepada 12 perusahaan yang menerima penghargaan Proper peringkat emas tersebut pada saat penyerahan penghargaan di Istana Wapres, Jakarta, yang turut didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan, Siti Nurbaya.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada 12 perusahaan yang mencapai PROPER dengan emas, khususnya kalau kita lihat siapa yang 12 ini ada 7 dari Pertamina, ada 3 yang lainnya BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan yang swasta cuma 2," kata Jusuf Kalla, seperti dikutip dari Berita Satu.

Wapres juga meminta agar KLHK selain memberikan sanksi, juga mengumumkan melalui media perusahaan-perusahaan yang mendapat PROPER Hitam dan Merah atau buruk dalam pengelolaan lingkungan sebagai pembelajaran untuk memperbaiki manajemen pengelolaan lingkungan kedepannya, serta masyarakat juga dapat menilai perusahaan mana yang disiplin dan mana yang tidak.

"Nanti diumumkan untuk media sajalah yang dapat hitam dan merah, semua yang dapat diumumkan supaya masyarakat juga menilai siapa yang disiplin dan siapa yang tidak disiplin kepada lingkungan. Sehingga penilaian menjadi lebih objektif dan menjadi pelajaran bagi siapa saja, karena yang namanya lingkungan hidup kalau perusahaan membuang limbahnya saja ke sungai berapa ikan yang akan mati dan berapa anak akan sakit, setidak-tidaknya gatal-gatal," ujarnya.

Sementara itu, dalam laporan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengatakan dari 1.970 perusahaan yang dinilai, 5 perusahaan masuk kategori hitam, 284 merah, 1.422 biru, 172 hijau dan 12 perusahaan kategori emas. Sedangkan, 35 perusahaan lainnya tidak bisa diumumkan peringkatnya karena sedang menjalani proses penegakan hukum, dan juga yang sudah tutup atau tidak beroperasi lagi.

Siti menambahkan, penghargaan diberikan sesuai kriteria penilaian dan cakupan pengawasan, meliputi penerapan manajemen sistem lingkungan, efisiensi energi konservasi air, pengurangan emisi dengan keanekaragaman hayati, recycle limbah B3, serta pemberdayaan masyarakat. (Muchlas Dharmawan)

Tesco dan Sainsbury Larang Penggunaan Plastik Pada Cotton Buds

Published in Internasional
Jumat, 02 Desember 2016 13:14

Medialingkungan.com - Dua jaringan supermarket terbesar di Inggris telah berkomitmen untuk segera mengakhiri penjualan cotton buds berbahan dasar plastik batang, yang merupakan sampah paling umum ditemukan di toilet negara itu.

Seperti dilansir The Guardian, kedua supermarket tersebut yakni Tesco dan Sainsbury berencana akan menggantikan tongkat plastik cotton buds dengan kertas pada akhir 2017 di produk yang mereka produksi sendiri.

Perusahaan besar lainnya, termasuk Morrisons, Asda dan Boots, saat ini juga sedang mempertimbangkan larangan plastik pada produk itu. Sementara Waitrose, Koperasi-Koperasi dan Johnson telah berkomitmen untuk beralih kekertas batang.

"Kami berkomitmen untuk memastikan semua produk kapas label bud kita sendiri akan dibuat dengan kertas batang, dan hal ini akan dilakukan pada akhir 2017," kata seorang juru bicara Tesco.

Sementara itu, juru bicara Sainsbury mengatakan, "Kami telah bekerja keras untuk meningkatkan produk ini. cotton buds baru kami, dengan 100% batang biodegradable, akan tersedia sebelum akhir 2017."

Natalie Fee, pendiri City to Sea Campaign mengatakan, "Kami senang dengan pengumuman untuk mengganti tongkat pada cotton buds dari plastik ke kertas batang. Langkah ini akan menghentikan jutaan plastik batang berakhir di lingkungan laut setiap tahun dan merupakan kemenangan besar dalam memerangi polusi plastik laut. "

"Ini adalah komitmen besar dari Tesco dan Sainsbury," kata Emma Cunningham di Marine Conservation Society. "Kami menemukan lebih dari 23 (plastik) tongkat cotton bud pada setiap 100 m dari pantai kita dibersihkan pada bulan September. Pesannya jelas, hanya kencing, kotoran dan kertas yang harus pergi ke toilet.”

Sampah plastik dapat ditemukan di sepanjang garis pantai Inggris.  Pencemaran plastik di lautan, dikenal dapat mempengaruhi kehidupan laut karena terbatasnya persediaan makanan dilautan sehingga tak jarang organisme laut akan mengonsumsi limbah plastik tersebut. Orang yang makan seafood juga berpotensi menelan plastik.

Kepala Medis Inggris, November lalu mengumumkan dia akan melakukan investigasi lebih dalam mengenai dampaknya pada kesehatan manusia. (Mirawati)

Fenomena Rumah-Rumah Hantu Resahkan Petani Desa

Published in Nasional
Kamis, 01 Desember 2016 22:44

Medialingkungan.com – Konflik antara Petani Desa Sukamulya, Majalengka, Jawa Barat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat masih terus berlanjut. Setelah bentrok warga dengan 2000 gabungan aparat Brimob, TNI AD dan Pamong Praja yang terjadi beberapa waktu lalu, sekarang bermunculan fenomena rumah hantu yang membuat petani menjadi semakin resah. Rumah hantu ini merupakan istilah yang diberikan warga kepada rumah yang tiba-tiba saja bermunculan sebagai “alat” bagi makelar tanah untuk menaikkan harga tanah yang menjadi sengketa untuk pembangunan Bandara Kertajati.

Seperti yang dilansir oleh Mongabay Indonesia, rumah-rumah yang beratap asbes dan berdinding triplek dengan ukuran 10x14 meter tersebut baru dibangun ketika pengukuran tanah dan ganti rugi mulai berjalan. Bambang Nurdiansyah yang merupakan anggota dari Front Perjuangan Rakyat Sukamulya (FPRS) berdasarkan dari hasil penelusuran lapangan menyebutkan bahwa rumah-rumah tersebut berdiri hanya sebagai modus yang dilakukan oleh oknum pejabat dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten utntuk menaikkan harga jual tanah.

Sekertaris Jenderal Nasional Konsorsium Pembangunan Agraria (KPA), Dewi Kartika mengatakan bahwa pihaknya mengindikasikan adanya korupsi pada proses pembebasan lahan di Sukamulya.

Dewi menerangkan bahwa rumah-rumah dadakan itu berasal dari hasil sewa tanah dengan modal Rp.1 juta ditambah dengan Rp.20 juta untuk membangun rumah hantu, kemudian makelar tanah tersebut menjual tanahnya dengan kisaran harga Rp.100 juta. Sehingga mereka mendapatkan untung sebesar Rp.80 juta dari hasil penjualan rumah hantu tersebut.

Ada juga “rumah setan”, bedanya rumah setan hanya terdiri dari tanah kosong. Namun, pada saat pemberkasan, makelar tanah melampirkan berkas desain rumah yang akan dibangun sehingga tanahnya akan dijual lebih mahal.

KPA mencatat bahwa ada tiga jenis ganti rugi tanah untuk menggusur desa, yaitu tanah sawah dengan harga ganti rugi Rp. 125.000 per meter, pekarangan Rp.1 juta per meter, dan bangunan Rp.2,5 juta per meter. Penetapan harga juga dilakukan tertutup tanpa adanya sosialisasi yang dilakukan kepada warga desa sebelumnya. Sehingga, pada akhirnya tanah warga kemudian diukur paksa oleh pejabat yang berwenang.

Kepada Mongabay, Dewi mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi masih bermasalah dalam menyelesaikan konflik agraria. Kekerasan dan penistaan terhadap petani masih menjadi bagian dari penyelesaian konflik tersebut. Apalagi dalam hal perencanaan pembangunan Bandara Kertajati yang didalamnya banyak terjadi praktik manipulasi dan terindiksi korupsi.

"Peristiwa Sukamulya juga menjadi sebagian kecil dari banyak contoh buruk proses pembangunan infrastruktur dan ketidakberpihakan Negara terhadap petani. Sekaligus cermin dari kemunduran demokrasi," ujar Dewi. (Suterayani)

NTB Jalin Kerjasama Dengan Korea Selatan Untuk Kelola Hutan

Published in Nasional
Selasa, 29 November 2016 15:01

Medialingkungan.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH M Zainul Majdi mengapresiasi kerjasama antara pemerintah provinsi NTB dengan National Institute Of Forest Science (NIFOS) Korea Selatan dalam bidang kehutanan lewat kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Rinjani Barat. Kerja sama antara pemerintah NTB dengan NIFOS tersebut telah berjalan selama lima tahun.

TGH M Zainun Majdi mengatakan bentuk kerja sama ini akan sangat membantu pembangunan Kehutanan NTB, karena memang arah dari pembangunan kehutanan NTB ke depannya berbasis pada penguatan kelembagaan.

"Tentu kami butuh asistensi dari pihak yang berpengalaman seperti NIFOS agar kekayaan hutan kami bisa termanfaatkan sekaligus terpelihara, serta membawa dampak maksimal bagi masyarakat," kata Gubernur NTB, Senin (28/11), dikutip dari Republika.

Ia menambahkan, lahan kritis di NTB saat ini sangat luas, hampir mencakup 500 ribu hektare (ha), terdiri dari hutan dan tanah di luar hutan yang kering, termasuk daerah yang curah hujannya sangat sedikit. Menurut dia, upaya pelestarian agar hutan tidak gundul atau rusak dan bagaimana agar lahan kritis itu dapat termanfaatkan dengan baik merupakan tugas semua pihak. Dia mengaku butuh kerja sama dengan berbagai pihak untuk manangani ini. 

"Kalau Korea punya best practice untuk menangani lahan kritis kami akan sangat terbuka untuk bekerja sama," lanjutnya.

President NIFOS, Nam Sung, mengaku bangga bisa bekerja sama dengan salah satu KPHL terbaik di Indonesia ini.

“Penelitian ini berbentuk kemitraan yang dilakukan dengan cara survei kepada masyarakat setempat”, ungkapnya. (Dedy M)

Aliansi Nelayan Kembali Gelar Aksi Tolak PLTU Batang

Published in Nasional
Sabtu, 26 November 2016 11:11

Medialingkungan.com – Masih soal kisruh PLTU Batang, kali ini giliran aliansi ratusan nelayan Batang, Paguyuban UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) yang kembali melakukan aksi di kawasan perairan Ujungnegoro-Roban. Aksi yang dilakukan pada Jumat (25/11) ini diikuti dengan puluhan perahu nelayan, yang dimana aksi ini bertujuan untuk menghentikan operasi kapal alat berat yang sedang melakukan persiapan pembangunan PLTU batubara Batang.

Setelah ditandatanganinya kesepakatan pendanaan PLTU Batang oleh JBIC (Japanese Bank for International Cooperation) tanggal 6 Juni 2016, Paguyuban UKPWR telah melakukan beberapa kali aksi menolak pembangunan mega-proyek ini. PLTU Batubara Batang akan dibangun di kawasan pertanian subur seluas 226 hektar, dan kawasan perairan Ujungnegoro-Roban yang merupakan salah satu kawasan tangkap ikan paling produktif di Pantai Utara Jawa.

"Hari ini, kami nelayan yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR kembali melakukan aksi protes terhadap pembangunan PLTU batubara Batang, terus terang kami sudah tidak tahu ke mana lagi harus mengadukan nasib kami, kami sudah berjuang selama lebih dari 5 tahun, namun sepertinya pemerintah tak sedikitpun menghiraukan suara rakyatnya," kata Abdul Hakim, salah satu Nelayan Paguyuban UKPWR, seperti dilansir oleh Greenpeace Indonesia.

Sampai sekarang, masih ada puluhan pemilik lahan yang menolak menjual lahan mereka untuk lokasi pembangunan proyek energi ini. Pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan publik. Penerapan UU ini membuat masyarakat kehilangan hak atas tanah mereka, meskipun mereka menolak untuk melepas lahan pertanian mereka. Uang pembebasan lahan sampai hari ini masih dititipkan di Pengadilan Negeri Batang.

Upaya pembebasan lahan secara paksa bagi proyek ini dibangun oleh Konsorsium PT. Bhimasena Power Indonesia, konsorsium yang terdiri dari dua perusahaan Jepang, J-Power dan Itochu, dan satu perusahaan nasional, Adaro Power.

"Kami ingin menunjukkan pada masyarakat Indonesia dan kalangan internasional bahwa Paguyuban UKPWR tetap menolak pembangunan PLTU batubara Batang di tempat kami mencari makan,” ujar Abdul Hakim.

“Kami ingin Presiden Jokowi mau sedikit saja menggunakan hati nuraninya untuk mau memperhatikan nasib kami. Kami dulu 100% mendukung Presiden Jokowi dalam Pilpres dengan harapan beliau mau mendukung perjuangan kami, terus terang kami sedih sekarang Presiden Jokowi sama sekali tidak mau mendengar suara kami," tambahnya.

PLTU Batang merupakan salah satu PLTU batubara terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas sebesar 2000 MW. Menurut Greenpeace Indonesia, dalam proses pembebasan lahan proyek ini berbagai pelanggaran HAM telah terjadi, mulai dari intimidasi terhadap warga setempat, sampai kriminalisasi terhadap pemilik lahan yang menolak menjual lahan pertanian mereka. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI mengeluarkan beberapa surat rekomendasi yang menyatakan bahwa proyek ini telah melanggar hak-hak mendasar warga UKPWR.

"Greenpeace tetap akan mendukung perjuangan warga Batang dalam mempertahankan ruang hidup mereka dari ancaman PLTU batubara, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan suara rakyat Batang daripada korporasi," kata Dinar Bayunikmatika, salah satu Pengkampanye Greenpeace Indonesia. (Muchlas Dharmawan)

Hutan Indonesia Jadi Incaran Ekspansi Sektor Industri

Published in Nasional
Sabtu, 26 November 2016 11:05

Medialingkungan.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan sektor industri Indonesia mengincar hutan yang masih alami untuk ekspansi usahanya. Menanggapi hal tersebut, sebanyak 110 aktivis lingkungan dari 74 negara di dunia menyoroti laju perluasan industri dalam hutan di Indonesia.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati menyatakan bahwa ekspansi industri dalam hutan terjadi karena adanya izin industri seperti pertambangan, perkebunan sawit, dan hutan tanaman industi.

Penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi dan mengkaji ulang perizinan perusahaan menjadi elemen penting pemerintah dalam melaksanakan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca. Pemerintah sendiri sekarang memiliki program Peta Indikasi Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) seluas 12,7 juta hektare yang diperuntukan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan.

"Nah simposium kami kali ini dalam rangka menagih janji komitmen pemerintah bagaimana realisasinya di masyarakat," ujar Hidayati, jumat (25/11), dikutip dari Kompas.com

Menurutnya, skema pengelolaan hutan yang sepenuhnya dipercayakan pada masyarakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga melestarikan hutan.

Rencananya WALHI akan menyelenggarakan simposium internasional yang bertajuk pengakuan atas wilayah kelola rakyat di Bandar Lampung. Simposium ini merupakan bagian dari Biennial General Meeting Friends of the Earth International, organisasi lingkungan untuk mewujudkan tatanan dunia yang berkeadilan secara ekonomi, sosial dan ekologi. (Dedy M)

Halaman 1 dari 2

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini