medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

OJK Wadahi Investor Peduli Lingkungan

Published in Nasional
Sabtu, 18 November 2017 14:09

Medialingkungan.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan aturan terkait Obligasi Hijau (Green Bond) yang ditargetkan akan rampung dan terbit akhir tahun 2017 ini. Green bond ini merupakan obligasi yang memenuhi unsur kepedulian lingkungan secara berkelanjutan. Pembiayaan melalui green bond sendiri dialokasikan untuk proyek-proyek yang memiliki pengaruh dan mengurangi dampak pencemaran lingkungan, misalnya sektor energi, yang pembiayaannya diarahkan ke energi yang sumbernya tidak berdampak pada polusi sehingga akan mengurangi emisi di bumi.

Seperti dilansir Merdeka.com, Hoesen selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK menjelaskan bahwa green bond ini dilatarbelakangi dari meningkatnya perhatian dunia terhadap isu-isu lingkungan hidup, semisal global warming. Dampaknya adalah para investor kemudian menjadi lebih spesifik dalam mencari emiten yang akan dibeli sahamnya, dengan melihat keberpihakan lingkungannya.

"Investor itu cari emiten yang punya keberpihakan pada lingkungan atau sustainability dari lingkungan. Mereka hanya mau membiayai proyek yang punya keberpihakan pada lingkungan," ujar Hoesen saat berdiskusi dengan awak media di Kantor OJK, Jum’at (17/11/17), dikutip dari Merdeka.com.

Green bond ini kedepan diharapkan dapat memberikan kepastian kepada pengusaha, terutama yang bisnisnya ramah lingkungan bahwa sahamnya pasti dibeli di pasar saham. "Bisnisnya misalnya perkebunan dengan berwawasan lingkungan. Ada standarnya, kayak di sawit ada RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Jadi ada kebutuhan investor yang menekan pelaku-pelaku bisnis itu, kalau mau fund racing kalau saya jual harus ada yang beli," tambah Hoesen.

Meskipun tidak dijelaskan secara rinci terkait poin-poin yang ada dalam aturan tersebut, Hoesen mengatakan dalam peraturan mengenai green bond akan ada persyaratan atau standar untuk menentukan apakah perusahaan atau proyek itu benar-benar berpihak pada lingkungan hidup.

"Nanti ada beberapa insentif juga. Ditambah beberapa persyaratan untuk sertifikasinya bahwa dia dinyatakan, mana yang berpihak pada lingkungan. Jangan hanya bilang saya peduli lingkungan tapi nyatanya tidak," katanya. (Muchlas Dharmawan)

Pelaku Industri: Pajak Lingkungan Hidup Tidak Jelas!

Published in Nasional
Senin, 13 November 2017 17:41

Medialingkungan.com - Kepemimpinan Jokowi-JK masih menjadikan Ditjen Pajak sebagai perhatian utama, sehingga agenda reformasi perpajakan terus dilakukan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup misalnya. PP yang disahkan pada Jumat (10/11/17) tersebut berisi penjelasan tentang Pendanaan Lingkungan Hidup terkait dengan pengelolaan dana untuk perlindungan lingkungan. Dana tersebut di antaranya diambil dari pajak dan retribusi daerah, serta pembiayaan dari perusahaan.

Seperti yang dilansir dari CNN Indonesia bahwa pajak pusat dan daerah itu dikenakan pada air tanah; air permukaan; sarang burung walet; mineral logam, bukan logam dan batuan; bahan bakar kendaraan bermotor; kendaraan bermotor; dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kriteria dampak lingkungan hidup. 

Aturan baru tersebut mewajibkan semua pelaku industri membayar hal tersebut diatas. Selain itu, PP No. 46/2017 juga mengatur tentang insentif dan asuransi lingkungan hidup dan label ramah lingkungan bagi perusahaan yang patuh, serta memberikan beban moneter untuk mengurangi aktivitas perusakan lingkungan, namun akan memberikan insentif bagi industri yang ramah lingkungan.

“Sistem pengenaan pajak dan kriteria ramah lingkungan masih belum detail,” ujar Direktur Eksekutif Federasi Pengemasan Indonesia, Ariana Susanti, kepada Kontan.co.id.

Sejalan dengan Ariana yang masih mendalami draft aturan baru tersebut, Deputi Head of Corporate Communication PT. Astra Honda Motor, Ahmad Muhibbudin, mengaku masih perlu melihat detail dari aturan tersebut. Seperti dari apa dan berapa besaran pajak tersebut.

Selain itu, tanggapan lain datang dari Sekretaris Jenderal Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, kepada Tribunnews.com menyesalkan aturan tersebut karena belum mempunyai implementasi yang jelas.

“Pajak akan semakin memberatkan industri plastik dan kemasan plastik yang sebagian besar didominasi oleh industri menengah kebawah. Kalau memang mau kurangi limbah plastik, pemerintah harus memperbaiki manajemen pengelolaan sampah, karena konsumsi plastik Indonesia per kapita masih lebih rendah dibandingkan negara maju lainnya,” tambah Fajar.

Inaplas berharap pemerintah bisa menerapkan solusi yang holistik dan parsial. Karena komponen sektor industri ini beragam dan bisa ada multiflier effect. (Suterayani)

 

Taponesia Tawarkan Bisnis Berbasis Lingkungan di YSE 2017

Published in Informasi & Teknologi
Selasa, 07 November 2017 21:46

Medialingkungan.com - Tanam Pohon Indonesia (Taponesia) turut andil dalam ajang Young Social Entrepreneurs (YSE) 2017 yang diselenggarakan oleh Singapore International Foundation (SIF) pada jumat (04/11/17) lalu di Suntec Singapore Convention and Exhibition Centre. Kegiatan ini diikuti 16 tim yang terdiri dari 37 pemuda dari 10 negara.

Taponesia merupakan aplikasi platform agroforestri digital yang membantu petani memanfaatkan lahan kritis dengan teknologi agrikultur yang terintegrasi sekaligus menarik investor untuk memperoleh pendapatan yang berkelanjutan.

Menurut salah satu penggagas Taponesia, Nur Maulidiah El Fajr, bisnis yang dikembangkan taponesia bertujuan untuk mengajak perusahaan besar untuk mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility untuk membeli pohon yang telah disiapkan.

“Untuk saat ini kami masih melakukannya dengan bisnis to bisnis, namun ke depannya kami akan mengembangkan untuk perorangan,” Ujar Nur, seperti yang dikutip dari tempo.co.

Sejalan dengan visi Taponesia yaitu ‘Menjadi Perusahaan Agroforestri Berkelanjutan Dengan Wawasan Global’, dan dengan tujuan untuk menjalankan bisnis dengan efektif dan efisien, maka Taponesia menjalin kerjasama dengan United Nations For Regional Information Centre di Belgia melalui Deputi Direktur yang berfokus pada penerapan Sustainable Development Goals atau SDGs.

Jean Tan, Direktur Eksekutif dari Singapore International Foundation, mengatakan bahwa ajang YSE 2017 ini akan menjadi batu loncatan bagi para wirausaha muda untuk memulai atau meningkatkan bisnis sosial mereka, menciptakan koneksi secara internasional, dan menjembatani perbedaan budaya untuk dunia yang lebih baik.

Program yang diselenggarakan SIF ini didukung oleh sejumlah organisasi termasuk penyandang dana, antara lain Asia Philanthropic Ventures, Deutsche Bank dan Ngee Ann Development Pte. Ltd. dan mitra lokal serta lembaga internasional lainnya, seperti Ashoka, Intellecap, Ogilvy dan Mather, SAP, Singapore Management University, Tata Institute of Social Sciences, Unilever, Tsinghua University, dan YES Bank. (Gede Tragya)

Pemerintah Hadiahi Masyarakat Lahan Hutan 2 Ha

Published in Nasional
Rabu, 26 Juli 2017 08:25

Medialingkungan.com – Angin segar bagi masyarakat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan memberikan lahan kepada masyarakat untuk dikelola dan dikembangkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan nantinya tiap keluarga yang telah diidentifikasi bisa mendapatkan lahan hutan ini dengan luas rata-rata 2 hektar.

Lahan yang akan dikelola oleh masyarakat adalah lahan milik Perum Perhutani yang notabenenya merupakan perusahaan plat merah. Perum Perhutani akan meminjamkan lahan hutan menganggur kepada masyarakat selama 35 tahun melalui program Perhutanan Sosial.

“Mulai Agustus atau bahkan minggu ini perhutanan sosial akan launching, untuk akses rata-rata 2 hektar per keluarga,” kata Darmin, seperti yang dilansir kata.co.id, Selasa (25/7).

Tujuan dari program ini agar meningkatkan produktivitas tanaman yang ditanam semakin baik. Sebelumnya Darmin sempat menyebut Kabupaten Karawang sebagai tempat peluncuran program ini. Namun, kini dia prioritas awal perhutanan sosial ini di wilayah provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Setelah itu baru masuk ke Jawa Barat.

Pemerintah juga akan membantu mencari pembeli komoditas yang dihasilkan, agar konsep klaster di lahan hutan sosial ini bisa berhasil. Selain itu, dukungan logistik bagi perdesaan juga akan diatur, agar masyarakat dapat menggunakan fasilitas pascapanen sebagai bagian dari sarana penjualan komoditasnya. (Angga Pratama)

KLHK Peringati Hari Hutan Internasional (HHI) dengan Tema “Hutan dan Energi”

Published in Nasional
Rabu, 22 Maret 2017 20:57

Medialingkungan.com -  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adakan serangkaian kegiatan dalam rangka peringati Hari Hutan Internasional (HHI) Tahun 2017, mulai tanggal 21-26 Maret 2017. Kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran publik tentang pentingnya keberadaan hutan dan pohon di luar kawasan hutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), dan juga dihadiri oleh Perwakilan Kedutaan Besar negara sahabat, Perwakilan Kementerian ESDM, Sekolah Adiwiyata, Kelompok Pecinta Alam dan para aktivis lingkungan.

Dalam pembukaan kegiatan HHI, Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa, Tema HHI tahun ini "Hutan dan Energi", memiliki makna fungsi hutan sebagai sumber energi pemanas, bahan bakar nabati cair, dan peneduh yang dapat mengurangi kebutuhan energi.

"Indonesia memiliki cukup banyak sumber energi terbarukan. Setidaknya terdapat delapan sumber energi terbarukan yang dapat kita manfaatkan, seperti : biofuel, biomassa, panas bumi (geothermal), air, angin, matahari, gelombang laut dan pasang surut. Dari sumber-sumber energi tersebut, semuanya terkait langsung dengan keberadaan hutan dan lingkungan hidup," ujar Siti Nurbaya seperti  yang dilansir oleh RiauBook.com

Siti Nurbaya juga menginformasikan bahwa saat ini KLHK tengah mengkaji kawasan hutan produksi yang dapat digunakan sebagai areal hutan tanaman dengan jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai sumber energi biofuel dan biomassa, diantaranya yaitu tanaman Sengon, Nyamplung, Akasia, Kaliandra, Kemiri.

Sementara itu, Mark Smulders selaku perwakilan FAO mengungkapkan bahwa hutan Indonesia telah berubah dari sumber energi utama menjadi sarana mitigasi perubahan iklim, tidak hanya bagi negara, tetapi untuk dunia pada umumnya. Hutan memiliki kapasitas yang luar biasa untuk menyerap dan menyimpan energi, sehingga pengelolaan hutan berkelanjutan menjadi sangat penting.

Diakhir kegiatan, Siti Nurbaya berpesan kepada generasi muda untuk lebih peduli dan menjaga lingkungan, hutan dan keanekaragaman hayatinya. Generasi muda ditantang untuk kreatif dan inovatif dalam menjaga hutan dan lingkungan. {Dedy. M}

APHI Dorong HTI Kembangkan Biomassa

Published in Nasional
Senin, 13 Maret 2017 15:33

Medialingkungan.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Indroyono Soesilo mendorong perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) mengembangkan sektor biomassa. Selama ini, HTI lebih banyak memproduksi pulp dan kertas, sementara sektor lain seperti energi biomassa, carbon stock, agroforestry, sumber daya air dan ecotourism kurang dikembangkan.

Saat ini, bauran energi baru terbarukan dari sektor biomassa masih sangat minim. Dari 54.000 MW listrik, baru 129 MW dari energi biomassa.

“Indonesia itu Saudi Arabia-nya energi biomassa. Harusnya ini bisa dikembangkan. Ini bidang yang digarap APHI ke depan,” kata Indroyono, seperti dikutip dari Mongabay.

Kalau energi biomassa ini dikembangkan sebagai sampingan dari HTI lainnya, kata Indroyono justru akan sangat menguntungkan. Dia mencontohkan, menjual Rp 750 per kwh sudah untung Rp 150. Kalau membangun hutan energi sendiri bisa untung Rp1.400 sampai Rp.2.400 per kwh.

Dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), bisa menyerap produk chips (serpihan kayu) dan wood pellet sebagai bahan baku pembangkit listrik, baik Independence Power Plant (IPP) maupun Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Biayanya juga rendah, dengan daur ulang sumberdaya sebagai energi baru-terbarukan berbasis global warning effect,” katanya.

Menurutnya, usaha ini cocok di area kekurangan listrik seperti pulau-pulau kecil, pedesaan, pegunungan.

“Tanpa investasi dan bahan bakar tinggi.  Pulau kecil itu kebutuhan listrik gak banyak. Hanya satu sampai dua KiloWatt tetapi investor APHI biasa gak mau. Nanti bayarnya bagaimana? Pola ini bisa digarap,” ujarnya.

Indroyono menyadari ada banyak tantangan dalam mengembangkan PLTBm. Biaya penanaman per hektar relatif besar pada tahun-tahun awal, sedangkan harga listrik rendah. Pasokan bahan baku juga harus tetap tersedia.

Dalam pemenuhan sumber bahan baku energi biomassa dari HTI, perlu dukungan aksesibilitas yang baik terhadap kebun tanaman. Artinya, dekat pelabuhan ekspor dan infrastruktur memadai akan sangat membantu. (Muchlas Dharmawan)

Freeport Bertanggung Jawab Perbaiki Ekosistem Tambang Yang Rusak

Published in Nasional
Jumat, 03 Maret 2017 18:24

Medialingkungan.com – Polemik antara pemerintah dan PT. Freeport Indonesia yang terjadi tidak memberi ruang bagi perbincangan tentang keselamatan rakyat dan lingkungan hidup di Papua. Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengungkapkan sisi lain kegiatan tambang yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia.

Salah satu aktivis JATAM, Siti Maimunah mengatakan jika bicara tentang Freeport bukan hanya berkaitan dengan investasi atau pendapatan yang di peroleh dari Freeport. Akan tetapi dampak yang dilahirkan dari pertambangan yang mereka lakukan selama ini.

Seperti dilansir oleh Mongabay.co.id, PT. Freeport Indonesia telah meracuni dan menjadikan sungai sebagai tempat sampah, membuang limbah beracun seperti merkuri dan sianida. Lima sungai yang tercemar yaitu sungai Aghawagon, Otomona, Ajkwa, Minajerwi dan Aimoe telah menjadi tempat pengendapan tailing tambang mereka. Sungai Ajkwa di Mimika bahkan telah menjadi tempat pembuangan limbah tailing selama 28 tahun, sejak 1988 hingga 2016. Hingga tahun 2016, areal kerusakan dan pendangkalan karena tailing sudah sampai ke laut.

Bukan cuma meracuni dan menjadikan sungai sebagai tempat pengendapan dan pembuangan limbah tailing, menurut Jatam, sejak 1991 hingga 2013, pajak dari pemanfaatan sungai dan air permukaan Freeport pun tak pernah dibayar. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Papua, Freeport menunggak pajak pemanfaatan air permukaan sebesar Rp 32, 4 Triliun.

“Freeport bertanggung jawab penuh memperbaiki ekosistem dan lingkungan yang rusak di area pertambangan mereka. Terutama ada lima sungai di Papua yang dialiri limbah hasil produksi Freeport yang menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air bersih.” ujar Siti Maimunah di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Senin (27/02), seperti dilansir Tribun News.

Siti Maimunah memaparkan semua komponen harus memperluas arena pembicaraan Freeport, juga bicara kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM. Problem lainya adalah polusi yang ditimbulkan dari aktivitas pembakaran batubara Jadi kalau bisa jangan ada lagi tawar menawar dengan Freeport. Kalau tidak mau ikut aturan, ya sudah diberhentikan saja. {Andi Wahyunira}

Dua Perusahaan Makassar Dapat Proper Hitam

Published in Nasional
Selasa, 20 Desember 2016 16:09

Medialingkungan.com - Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Sulawesi Selatan, dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) 2016, merilis dua perusahaan yang beroperasi di Kota Makassar masuk dalam kategori hitam, yakni PT. Cahaya Cemerlang dan PT. Aluminium Indo Jaya.

Kepala BLHD Sulsel, A. Hasbi Nur menjelaskan, kedua perusahaan tersebut masuk dalam kategori hitam karena dinilai tidak menjalankan prosedur pengelolaan lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama dalam pengelolaan limbah.

“Saat ini memang surat resmi untuk penilaian itu belum kita terima, tetapi berdasarkan hasil komunikasi kita dengan pihak KLHK, ada dua perusahaan di Sulsel yang masuk kategori Hitam, yaitu PT Cahaya Cemerlang dan PT Aluminium Indo Jaya. Kedua perusahaan itu berada di Makassar,” terang Hasbi, belum lama ini seperti dilansir Fajar Sulsel.

Khusus untuk PT Cahaya Cemerlang, kata dia, masalahnya yakni sebagian air buangannya tidak melalui IPAL dan langsung ke badan air. Sedangkan PT Aluminium Indo Jaya yang merupakan perusahaan peleburan aluminium belum memiliki tempat penampungan sementara untuk limbahnya. Selain itu juga tidak memiliki alat pengendalian emisi, apalagi sudah banyak komplain dari perusahaan di sekitarnya.

Mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada dua perusahaan tersebut, Hasbi mengaku, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pihak Kementerian.

“Biasanya pihak kementerian yang turun langsung melakukan tindak lanjut penetapan hukum pidana dan perdatanya. Tetapi ini kan peraturan sering berubah-ubah, jadi kami juga tidak ingin salah langkah. Untuk itu kami masih menunggu petunjuk dari kementerian,” ungkapnya.

Proper merupakan program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berupa kegiatan pengawasan dan pemberian insentif dan atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan demi mendorong perusahaan untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan.

Capaian tersebut melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R, efisiensi energi, konservasi sumber daya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat. (Gede Tragya)

Perusahaan Senjata AS Tertarik Investasi Energi Dari Sampah di Sumsel

Published in Nasional
Kamis, 15 Desember 2016 22:48

Medialingkungan.com – Sampah yang terbuang dan menumpuk selalu menjadi masalah di suatu negara, namun tak disangka permasalahan sampah di Sumatera Selatan ini menjadi keuntungan sendiri untuk menarik investor. Sebuah perusahaan pembuat senjata asal Amerika Serikat, Lockheed Martin Corp tertarik berinvestasi di Sumatera Selatan, dengan memanfaatkan sampah di daerah tersebut untuk diolah menjadi energi listrik.

Seperti dilandir Antara, Yohanes H. Thoruan selaku Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengatakan bahwa, Sumsel menawarkan dua lokasi untuk investasi ini yakni di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Timur) dan OKU Induk.

Untuk menyakinkan mereka, Pemprov Sumsel juga menginformasikan bahwa daerah ini juga merupakan pengekspor listrik di beberapa beberapa wilayah di Indonesia, bahkan sampai ke Singapura.

"Saat paparan, investor AS tertarik dan akan segera membuat studi kelayakannya sekitar 3-4 bulan dan rencananya tahun 2017 sudah bisa jalan," ujar Yohanes, di Palembang, Kamis (15/12).

Mengenai nilai investasi, Yohanes belum dapat menyebutkannya. Sedangkan untuk pembiayaannya akan menggunakan sistem pinjaman yang menguntungkan bagi Sumsel maupun Investor.

Sumsel membidik proyek energi baru dan terbarukan ini karena negara telah mengalokasikan dana APBN untuk mencapai target penyediaan energi 35.000 MegaWatt dalam lima tahun hingga 2019.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Palembang sudah membangun Pembangkit Listrik Sampah berkapasitas 500 kiloWatt (kW) di kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sukawinatan dengan menggunakan dana APBN. (Andi Wahyunira)

Sejumlah Unit Perusahaan Pembangkit PLN Raih Proper Hijau

Published in Nasional
Rabu, 14 Desember 2016 14:12

Medialingkungan.com - Perusahaan Listrik Negara PLN Persero raih prestasi Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) predikat Hijau. Sebanyak 17 unit pembangkit yang dikelola PLN bersama anak perusahaannya yakni PT Indonesia Power (IP) dan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), berhasil meraih penghargaan Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (7/12).

Menurut Mentri LHK, Siti Nurbaya Bakar, sebagai instrumen penataan alternatif Proper telah digunakan sebagai acuan analisis resiko oleh perbankan Indonesia, acuan penghargaan Adhitama oleh Kementerian ESDM, serta forum buyer ILO sebagai indikator kinerja pengelolaan lingkungan bagi para pembeli.

 “Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dicapai perusahaan-perusahaan ini. Artinya, mereka sukses dalam pengelolaan lingkungan hidup di kegiatan operasinya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Pemerintah tentu mengharapkan prestasi ini dapat dipertahankan bahkan harus ditingkatkan dari tahun ke tahun,” ujar Siti Nurbaya dalam sambutannya seperti dilansir Liputan 6.

“Selain itu, dengan Proper menghasilkan hasil inovasi dan peningkatan pengelolaan lingkungan berupa efisiensi penggunaan energi sebesar 250 juta GigaJoule, efisiensi air sebesar 447 juta meter kubik, penurunan emisi 75 juta ton CO2, reduksi limbah padat non-B3 sebesar 3 juta ton, reduksi limbah B3 sebesar 6 juta ton,” tambahnya.

Proper Hijau diberikan untuk usaha dan kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang disyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan mereka telah memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik. Tahun ini sebanyak 172 perusahaan mendapatkan Proper Hijau dari 1.930 peserta yang ikut yang berasal dari 111 jenis industri.

“Proper Hijau ini menjadi pencapaian yang membanggakan bagi PLN sebagai penyedia listrik untuk seluruh Indonesia. Prestasi ini merupakan bukti nyata bahwa pembangkit listrik PLN dikelola dengan ramah lingkungan dan program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan baik,” ungkap Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka.

Setiap tahun, KLHK melakukan penilaian Proper yang bertujuan mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (environmental excellency). Peringkat kinerja Proper dibedakan menjadi lima warna, yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah, dan Hitam.

Perusahaan yang meraih Proper Emas dan Hijau artinya perusahaan tersebut berhasil taat terhadap peraturan perundangan baik pelaksanaan dokumen lingkungan/studi lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara dan pengelolaan limbah B3 dan telah menerapkan sistem manajemen lingkungan yang baik dan melakukan program-program inovasi yang menggunaan sumber daya energi secara efisien, menurunkan emisi gas rumah kaca, melakukan konservasi air, dan berhasil menurunkan dan memanfaatkan limbah B3.

“Selain itu, perusahaan dengan Proper Hijau juga berarti telah berhasil dalam pengelolaan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, serta melakukan program pemberdayaan masyarakat. Harapan kami dengan meraih Proper Hijau ini citra PLN terkait pembangkit listrik akan semakin baik di mata masyarakat, tidak hanya karena ramah lingkungan, namun juga memberdayakan masyarakat di sekitarnya,” pungkas Made. (Gede Tragya)

Halaman 1 dari 3

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini