medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Greenpeace Desak Perlindungan Tuna di WCPFC

Published in Internasional
Jumat, 01 Desember 2017 20:11

Medialingkungan.com - Greenpeace mendesak lembaga Komisi Perikanan Pasifik Barat-Tengah (Western and Central Pacific Fisheries Commission-WCPFC) untuk menyepakati aturan konservasi dan pengelolaan yang bisa memastikan pulihnya populasi ikan tuna yang selama ini dieksploitasi. Hal tersebut dilakukan pada pertemuan tahunan WCPFC ke-14 di Manila, Filipina, Jumat (1/12/17).

“Meski komitmen saat ini sudah tepat arahnya dan beberapa pelaku industri sudah mengambil inisiatif dalam mengatasi penangkapan berlebih, penangkapan ikan ilegal dan perbudakan di laut, WCPFC tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perubahan positif bagi laut bisa terjadi dengan menyepakati aturan-aturan yang lebih kuat,” tegas Arifsyah Nasution, Jurukampanye Laut Greenpeace Indonesia melalui siaran persnya.

Pertemuan tahunan WCPFC ini kembali menegosiasikan Aturan Tuna Tropis (Tropical Tuna Measure-TTM) yang masa berlakunya akan segera berakhir. Greenpeace telah menetapkan hal-hal yang dianggap penting disepakati antara lain: kapal-kapal jaring (purseiner) harus menyepakati pengurangan besar-besaran jumlah rumpon (Fish Aggregating Devices-FADs), serta aturan ketat untuk pelaporan dan transparansi penggunaan rumpon; pengawasan dan kontrol yang lebih ketat terhadap kapal longliner;  penerapan target stok, titik batas eksploitasi dan pengelolaan strategis.

Jurkam Laut Greenpeace Indonesia, Arifsyah mengungkapkan bahwa, “Ini bisa terwujud dengan menyepakati aturan-aturan penting mengenai pengumpulan data, manajemen kapasitas penangkapan ikan termasuk rumpon, stok ikan, metode MCS (Monitoring, Control and Surveillance) termasuk transshipment (alih muat di tengah laut), serta pengendalian panen (eksploitasi)”.

“Dalam pertemuan di Manila ini semua pihak harus membuktikan kesungguhan dalam menyelamatkan stok ikan tuna dan jangan lagi terjadi aliansi industri - pemerintah yang berusaha untuk menggagalkan aturan perlindungan tuna yang kuat,” tambah Arifsyah.

Sebanyak 4.509 kapal teregistrasi dalam WCPFC di mana 64% nya adalah longliner, 12% adalah kapal jaring dan hanya 2,22% adalah kapal huhate (pole and line). Enam negara terbesar mencakup 85% kapal adalah Taiwan (China Taipei), Jepang, China, Filipina, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. (Suterayani)

Susi Pudjiastuti Ajak Nelayan Gunakan Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan

Published in Nasional
Selasa, 06 September 2016 16:17

Medialingkungan.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti didampingi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melakukan kunjungan kerja di Desa Kedung Malang, Kecamatan Kedung, Jepara, Jawa Tengah, pada Senin (05/09). Susi mengajak nelayan untuk mengganti alat tangkap dengan yang ramah lingkungan untuk mendorong kualitas produk perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan untuk menjaga populasi ikan selain menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, keberadaan pohon bakau juga tidak kalah penting. Selain bisa untuk menanggulangi abrasi, akar pohon bakau dapat dijadikan tempat ikan bertelur.

“Kalau diberi bantuan satu juta pohon bakau, masyarakat harus siap menanam. Jangan pohonnya datang, masyarakatnya malah pergi. Karena pohon bakau juga penting,” tandas Susi, seperti yang dilansir metrotvnews.com.

Untuk itu, pihaknya berupaya membantu memecahkan berbagai problem yang dihadapi para nelayan di pesisir jepara, menyusul kebijakan relokasi nelayan Pantura untuk memaksimalkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)  711 yakni perairan Natuna.

"Pemerintah tahun ini dan tahun depan mulai kasih bantuan pada koperasi-koperasi nelayan. Saya juga tahu masyarakat Jepara selain tambak garam dan nelayan, punya kerajinan tangan yang sangat tinggi nilainya, kita akan coba bantu ke kementerian lain yang terkait," ungkap Susi.

Dalam kesempatan itu pula,  Susi memberikan bantuan berupa alat tangkap ramah lingkungan yakni Gilnet Millenium kepada 12 nelayan dan juga diserahkan 16 Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) baru dan tiga Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIUP) secara simbolis. (Gede Tragya)

Kawasan Mangrove Rusak, Pendapatan Nelayan Berkurang Drastis

Published in Nasional
Selasa, 03 Mei 2016 21:09

Medialingkungan.com - Kawasan hutan mangrove di Kecamatan Tenga, Desa Sapa dan Pakuure Utara wilayah Sidate terancam rusak akibat maraknya penebangan liar. Menurut pengakuan warga, pelaku penebangan ini bukan dari warga sekitar melainkan dilakukan oleh orang luar.

"Penebangan sering dilakukan saat malam hari. Diperkirakan penebangan pohon dilakukan malam hari karena kalau siang banyak aktifitas warga dilokasi tersebut," ungkap Jhoni Tamunu, selaku warga Desa Pakuure Utara seperti yang dikutip dari TribunNews.com, Senin (02/05).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Max Lempas yang juga merupakan warga setempat, menurutnya Jarak hutan bakau yang mencapai 1,5 Km dari pemukiman warga membuat pembalak leluasa melakukan penebangan. "Dampak dari penebangan ini memang sangat banyak menimbulkan kerugian, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Kerusakan hutan bakau membuat hasil tangkapan nelayan sekitar kesulitan mendapatkan ikan di daerah tersebut. Tangkapan ikan, kerang, kepiting dan udang berkurang drastis," ungkap Lempas.

Hukum Tua (Kumtua) Desa Pakuure Utara, Fanny Terok mengkritisi kinerja instansi terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Menurutnya pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap kawasan hutan mangrove.  

"Selama ini terjadinya pembalakan hutan mangrove di sini karena kurang perhatian dan pengawasan Dinas Kehutanan dan DKP. Seharusnya di tempat itu dibangun pos pengawasan agar tidak terjadi pembalakan liar," tuturnya.  

Terok menambahkan bahwa selain pembalakan pohon mangrove, di wilayah itu juga sering terjadi pengeboman ikan dan penangkapan ikan menggunakan racun potasium. "Dengan adanya pos tersebut hal-hal ini tidak akan terjadi karena selalu diawasi, kalau perlu libatkan Polair dalam pengawasan," tambahnya.

Menaggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Frans Tilaar menyampaikan akan menindak tegas oknum yang melakukan pembalakan liar di kawasan tersebut. Menurut nya hal tersebut tidak dibenarkan karena akan merusak ekosistem yang ada di daerah tersebut.

"Kalau seperti itu, kita akan melakukan patroli dan melihat situasi di lokasi tersebut. Kita sudah sering memberikan himbauan kepada masyarakat jangan pernah menyentuh hutan bakau. Dalam kasus ini kita akan buat penindakan dan akan diproses secara hukum," tegasnya. {Dedy}

Greenpeace Indonesia Ungkap Hasil Investigasi Tambang di Kaltim dan Kalsel

Published in Nasional
Kamis, 31 Maret 2016 07:50

Medialingkungan.com – Greenpeace Indonesia melakukan investigasi untuk mengungkap aktivitas pertambangan batubara yang dilakukan Banpu, perusahan asal Thailand. Dalam laporan hasil investigasi itu, Greenpeace membeberkan temuannya dari dua lokasi, yakni di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Dari siaran pers yang diberikan kepada Medialingkungan.com (30/03), Greenpeace mengungkapkan, aktivitas pertambangan di lokasi tersebut berdampak buruk terhadap perubahan bentang alam, hancurnya lahan pertanian produktif, dan menyisakan lubang-lubang tambang raksasa.

Menurutnya, Banpu di Indonesia memiliki saham 65% pada PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM), yang listing (terdaftar) di Bursa Efek Indonesia. ITM mengontrol sejumlah perusahaan di Kalimantan, diantaranya PT Kitadin, PT Indominco Mandiri, dan PT Jorong Barutama Greston.

Saat ini Banpu sedang merencanakan ekspansi PLTU batubara besar-besaran di wilayah Asia Tenggara, dan hal ini tentu saja akan membuat Banpu menggali batubara lebih banyak lagi di Indonesia. Tahun ini perusahaan itu berusaha meningkatkan sumber pendanaan mereka melalui penawaran saham perdana/IPO di Bursa Efek Thailand yang telah didaftarkan di akhir tahun 2015 lalu.

“Salah satu studi kasus yang diamati oleh Greenpeace adalah masyarakat di Desa Kerta Buana yang terpapar dampak negatif akibat praktik tambang batubara oleh PT. Kitadin,” kata Bondan Andriyanu, Juru kampanye Batubara Greenpeace Indonesia.

Bondan menambahkan, saat ini, 50 persen dari seluruh lahan pertanian Desa Kerta Buana atau sekitar 796 hektar sudah berubah menjadi konsesi tambang, selain meninggalkan bekas lubang tambang, masyarakat juga mengeluhkan banjir dan kekeringan di wilayah mereka.

Leboh lanjut ia jelaskan bahwa jika pada musim hujan terjadi banjir, sebaliknya pada musim kemarau warga terpaksa tidak bisa menanam padi di sawahnya karena tidak ada lagi air di saluran irigasi. Air yang seharusnya mengairi irigasi, terjebak di lubang-lubang bekas tambang PT. Kitadin dan membentuk danau buatan.

Hal ini menyebabkan panen padi warga menjadi tidak menentu, dari yang awalnya bisa menanam dua kali setahun dengan hasil kurang lebih sepuluh ton sekarang hanya sekali setahun dengan hasil hanya empat ton.

Sementara itu, di tempat lain, PT. Indominco Mandiri berencana melakukan praktik tambang batubara dengan menimbun Sungai Santan, di Kalimantan Selatan. Dalam laporan investigasi itu, dikatakan bahwa sejak beroperasinya PT. Indominco Mandiri di daerah hulu sungai Santan, warga merasakan kualitas air sungai semakin menurun yang memberi dampak langsung bagi kehidupan masyarakat lokal.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa penurunan kualitas sungai ditandai dengan perubahan warna air sungai, diikuti juga dengan matinya ikan-ikan yang selama ini menjadi sumber penghidupan ekonomi masyarakat setempat.

Selain itu, penelusuran Greenpeace juga mengunkap bahwa masyarakat kerap merasakan gatal-gatal saat mandi menggunakan air Sungai Santan. Warga mulai berhenti mengonsumsi air dari Sungai Santan, terutama untuk keperluan minum dan memasak.

“Terlalu banyak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, Banpu seharusnya tidak lagi melakukan ekspansi bisnis batubaranya di Indonesia. Pemerintah Indonesia seharusnya juga melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi rakyatnya,” ujar Bondan.

Ia juga mengatakan, investor tersebut justru memberikan kerugian. “Ini salah satu contoh buruk hadirnya investasi asing yang merugikan bangsa kita, masih banyak lagi keterlibatan investor asing di industri batubara Indonesia yang justru merugikan kita,” tambah Bondan. {Fahrum Ahmad}

  1. Untuk melihat laporan selengkapnya, laporan dapat diunduh pada link di bawah: http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/reports/desa-terkepung-tambang-batubara/
  2. Laporan Greenpeace terkait tambang batubara, Batubara Meracuni Air Kalimantan Selatan dapat dilihat disini: http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/645408/EXSUMM%20INDONESIA.pdf

Setelah SVLK Final, Ekspor Kayu Akan Meluas ke Uni Eropa

Published in Nasional
Jumat, 26 Juni 2015 21:06

Medialingkungan.com – Menurut data Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat nilai ekspor produk kayu berupa panel kayu, woodworking, pulp, kertas, dan bangunan prefabrikasi meningkat sejak diberlakukannya persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di bulan Januari 2013.

Sepanjang bulan Januari 2013 hingga Juni 2015 telah diterbitkan lebih dari 260.000 dokumen V-legal produk industri kehutanan yang diekspor ke 194 negara tujuan. Nilai ekspor juga meningkat secara bertahap.

Sebelum SVLK berlaku, nilai ekspor produk kehutanan pada tahun 2012 tercatat mencapai U$ 5,17 atau setara dengan Rp 67,210 miliar. Namun di tahun 2013, ketika SVLK telah diberlakukan, nilai ekspor terus meningkat menjadi US$ 5,74 atau setara dengan RP 74,620 miliar dan terus naik menjadi US$ 5,96 atau Rp 77,480 miliar pada 2014.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK, Ida Bagus Putera Parthama mengungkapkan, nilai ekspor diprediksi akan menjulang drastic ketika SVLK dapat diterima secara utuh oleh Uni Eropa.

“Saat ini SVLK diterima di negara Uni Eropa, namun belum keseluruhan. Kami akan membuka pasar yang lebih luas ke seluruh Negara tetangga,” ucap dia, seperti yang dilansir tempo, Jumat (26/06).

Negosiasi dengan Uni Eropa akan memasuki tahap final pada 8 Juli 2015 mendatang. Jika kesepakatan telah dicapai, maka mulai 1 Januari 2016 kedepan seluruh produk kayu bersertifikat SVLK akan dapat beredar secara bebas di 28 negara anggota Uni Eropa, ujarnya. (Angga Pratama)

2 Perusahaan Ban Asal Perancis Fokus Produksi Karet Alam

Published in Internasional
Selasa, 19 Mei 2015 18:40

Medialingkungan.com – Perusahan ban asal Perancis Michelin Group bekerja sama dengan Group Barito Pacific saat ini akan memfokuskan karet alam yang ramah lingkungan. Dalam kerja sama yang dilakukan kedua perusahaan tersebut melibatkan reboisasi tiga area konsesi dengan jumlah luas area 88.000 hektar, seperti yang dikabarkan bisnis.com, Selasa (19/05).

Setengah dari area tersebut terletak di Provinsi Jambi dan bagian timur laut Kalimantan Timur. Lahan tersebut rencananya akan ditanami pohon karet untuk menghasilkan karet alam dengan kemungkinan hasil panen sekitar 80.000 ton per tahun.

Dari lahan tersebut dikabarkan akan dialokasikan sebuah lingkungan alami dan tanaman pangan masyarakat. Kedua perusahaan besar tersebut diharapkan menciptakan lebih dari 16.000 lapangan kerja lokal yang berkesinambungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Proyek ini pun melibatkan organisasi non-pemerintah seperti WWF. Kerjasama dengan WWF meliputi promosi penerapan tata kelola perkebunan pohon karet dan ekstraksi serta transformasi lateks yang baik.

Selain itu perlindungan, pelestarian dan operasi restorasi untuk berbagai flora–fauna yang ada di dalam dan sekitar zona konsesi. (Angga Pratama)

JK: Candu Batu Akik Tak Boleh Usik Kelestarian Lingkungan

Published in Nasional
Rabu, 04 Maret 2015 11:50

Medialingkungan.com – Keindahan batu ‘hampir’ mulia atau batu akik telah menjadi lifestyle di seluruh level masyarakat. Mulai dari anak-anak, orang dewasa, pria, wanita, bahkan kalangan elit pemerintah. Tren batu akik ini terdengung kencang di telinga Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK).

Dalam Deklarasi Program Nasional Pembaruan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, JK menekankan, semua pihak perlu memperbaiki atau menyesuaikan kembali hukum yang berlaku tentang lingkungan dan sumber daya alam. Terkait maraknya penambangan batu akik, JK juga mengimbau agar seluruh pihak menjaga kelestarian lingkungan di tengah tren batu-batuan ini.

Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan ini mengatakan, walaupun masyarakat saat ini dicandu batu akik, namun jangan abai terhadap kelestarian. "Dulu segala macam batu-batuan diangkat dari mana saja, sekarang kecuali batu giok tentu harus dipelihara dengan baik," ujar JK di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (03/03), seperti dilansir merdeka.com.

Ia menambahkan, pohon-pohon dalam hutan sangat tidak di anjurkan untuk dibabat secara sengaja hanya demi bongkahan batu.

TERKAIT BONGKAHAN BATU DI ACEH, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan, memberikan peringatan kepada masyarakat Aceh agar tak mengeksploitasi lahan secara berlebihan, terkhusus dalam pencarian batu akik, di Kabupaten Nagan Raya, Banda Aceh.

Hal tersebut dilontarkan Ferry, saat memberikan kuliah umum dengan tema ‘Desentralisasi Kewenangan di bidang Pertanahan dalam Kaitan Otonomi Khusus Aceh’ di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Sabtu lalu, (28/02), dilansir oleh rmol.co.

"Kita tak boleh merusak atau mengeksploitasi secara berlebihan. Kewajiban kita, kita tidak mesti menghabiskan potensi yang ada atas tanah bagi generasi ke depannya," ucap Ferry.

Menurunya, penemuan bongkahan Batu Giok seberat 20 ton itu menegaskan bahwa negara hadir dalam hal pertanahan, untuk mengamankan bongkahan itu, maka aparat membawa sampel itu ke rumah Dinas Ketua DPRK Nagan Raya yang berada di pusat perkantoran di Kecamatan Suka Makmue, Aceh. “Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik antar warga dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Pemerintah Aceh diharapkan memberikan penghargaan bagi penemu bongkahan Batu Giok itu, sementara masyarakat yang berada di sekitar lokasi Batu Giok juga harus mendapatkan penghargaan.

Ferry menambahkan, pemerintah semestinya menggunakan teknologi canggih untuk melihat kandungan tanah bekas galian Batu Giok yang beratnya mencapai 20 ton itu. “Kalau pemerintah sudah tau hasil kandungannya, maka pemerintah segera menerbitkan peraturan sehingga dapat menghindari eksploitasi besar-besaran,” ungkapnya. (PK)

Ekosistem Taman Nasional Baluran Terancam Sentimen Pembangunan

Published in Nasional
Senin, 08 September 2014 08:35

Medialingkungan.com – Pembukaan lahan disekitar Taman Nasional (TN) Baluran di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengancam keberlanjutan ekosistem di sana. Rencananya di wilayah tersebut akan didirikan pabrik nikel.

Hingga saat ini sudah sekitar 500 hektar tanaman kapuk mulai dibuka di bagian luar TN Baluran yang notabenenya merupakan savana yang dimiliki Indonesia yang menyerupai Afrika.

Pihak pengelola TN mengakui bahwa pembangunan tersebut memang benar akan dilakukan dan berdalih bahwa lokasi pendirian tersebut berada di luar wilayah taman nasional.

Menurut Kepala Bagian Tata Usaha, Taman Nasional Baluran, Joko Waluyo, hingga kini belum ada izin dari Kementerian Kehutanan terkait kemungkinan pemanfaatan sebagian lahan milik taman nasional untuk akses jalan.

Ia memastikan, pada lahan hak guna usaha milik pemerintah Kabupaten Situbondo itu tidak akan mengusik ekosistem TN selama proyek pembangunan pabrik pengolahan nikel.

“Itu di HGU (hak guna usaha), wilayah Pemda (pemerintah daerah), kan di situ ada tapal batasnya itu, di luar kawasan itu yang pabrik itu. Rencananya akan dipagar, cuma efeknya kan tidak seperti itu, cuma kebisingan kemudian polusinya, kemudian transportasinya untuk angkut-angkut kan harus lewat mana, itu kan perlu kajian lama," ujarnya.

"Kalau Pemda katanya sih, tapi kan masih jauh dari proses untuk pabrik pengolahan Nikel atau apa, tapi proses masih jauh. Karena kan kalau melewati kawasan (taman nasional Baluran) kan harus ijin Menteri (Kehutanan) juga”.

Rencana pendirian pabrik pengolahan nikel di dekat taman nasional ini menuai reaksi dari aktivis lingkungan ProFauna Indonesia.

Ketua ProFauna Indonesia, Rosek Nursahid mengatakan, pembangunan jalan maupun pagar pembatas antara kawasan taman nasional dengan lokasi pabrik, dipastikan akan mengganggu wilayah jelajah satwa yang biasanya melewati kawasan itu dan mempengaruhi kelangsungan hidup satwa.

“Kalau kita bicara ekosistem itu kan bicara satu kesatuan, tidak bisa bicara berarti ada tembok kemudian akan memberi pembatasan, justru pembatasan ini yang berbahaya. Maksud saya begini, akan terjadi fragmentasi, pemecahan habitat satwa. Kan satwa itu punya home range, punya wilayah jelajah, punya kawasan, teritorial, nah ketika kemudian kawasan teritorial itu atau daya jelajah itu dipecah justru dengan adanya tembok, adanya jalan, ini akan berbahaya untuk kelangsungan satwa tersebut," ujarnya.

Rosek juga mengkhawatirkan adanya eksploitasi sumber daya alam di kawasan taman nasional dan sekitarnya, bila pembangunan pabrik itu diberi izin.

“Secara tidak langsung, kami sangat khawatir bahwa itu adalah sebagai sebuah langkah awal untuk akan terjadi eksploitasi taman nasional yang jauh lebih besar. Karena ketika kita memberi peluang terhadap upaya eksploitasi terhadap bentuk apa pun itu pasti akan merembet, ini seharusnya di Baluran tidak boleh ada itu. Kita mengecam keras itu, jangan sampai ada itu," ujarnya.

Sama dengan reaksi yang dilontarkan ProFauna, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, Ony Mahardika menegaskan, pembangunan pabrik pengolahan Nikel akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat maupun ekosistem disekitarnya.

Ia menjelaskan bahwa tak hanya polusi dan pencemaran air maupun udara, ancaman kekurangan air yang berdampak pada kehidupan ekosistem di sekitar taman nasional tidak akan terhindarkan, ujarnya.

Disamping itu, penghidupan masyarakat yang bermukim di sana juga rawan hilang akibat sentimen buruk dari kerusakan ekosistem.

"Yang jelas itu akan, pertama dampaknya adalah di kawasan pesisir ya, nelayan itu akan kehilangan mata pencaharian di wilayah itu, karena dia akan merusak terumbu karan dan beberapa biota-biota di laut yang akan rusak," ujarnya.

"Yang kedua adalah soal kebutuhan air, kebutuhan air untuk industri itu semakin tinggi, nah pasti jika air itu habis akhirnya tanaman-tanaman di sekitar situ akan mati. Yang ketiga adalah soal limbah, nah limbah itu ada limbah yang dibuang di laut, ada yang di udara yang itu akan mengakibatkan polusi dan daya tahan kehidupan disitu akan mati, dan pasti satwa-satwa itu akan pergi meninggalkan wilayah itu karena kawasan itu sudah tercemarkan.”

Meski belum ada pembicaraan resmi dengan seluruh warga desa, Heri Setiawan selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wonorejo, mengatakan tidak dapat berbuat apa-apa bila pembangunan itu jadi dilakukan. Hal itu terkait persoalan pembebasan lahan warga untuk akses jalan, maupun pengembangan kawasan pembangunan pabrik yang akan menuai pro dan kontra. (MFA)

PR baru pemimpin baru

Published in Nasional
Kamis, 28 Agustus 2014 08:00

Medialingkungan.com - Pada debat presiden yang terakhir, yakni tentang ‘pangan, energi dan lingkungan’, kita disuguhkan dengan lontaran-lontaran program menarik yang ‘kira-kira’ bisa diprediksi secara rasional untuk dikerjakan dan dituntaskan dalam tempo yang sesegera mungkin.

Belum lama waktu gelontoran janji diperdengungkan, sekarang mampir ujian perdana pada pra-pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru.

Kisruh masyarakat terhadap kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) mungkin adalah bayangan dari rusaknya mekanisme korporasi menangani sumber daya alam kini. Khusus Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah-ruah tak seharusnya merasakan demam BBM. ‘cekikan’ sumber bahan bakar menggerogoti rakyat hampir seluruh wilayah Nusantara.

Teringat sebuah ucapan dari sang poklamator negara ini, “Gerak adalah sumber kehidupan dan gerak yang dibutuhkan di dunia ini bergantung pada energi, siapa yang menguasai energi dialah pemenang”.

Ucapan ini lantas tak beralasan -- mengingat hampir seluruh aktivitas manusia saat ini bergantung pada mobilisasi modern. Aktivitas ini juga telah bergantung pada teknologi yang juga membutuhkan energy.

Tumpang tindih kepentingan antara kepentingan ekonomi dan politis, kepentingan lingkungan, serta kepentingan kebutuhan lainnya menyebabkan peraduan yang tak kunjung menuai hasil positif. Negara ini dinilai telah melakukan pemanfaatan minyak sebagai energi  secara berlebihan dan melampaui batas kewajaran.

Diversifikasi Kepentingan

Bukan secara kebetulan, tiap tahun negara ini harus mengimpor BBM karena kebutuhan masyarakatnya yang tinggi dan dinilai menimbulkan terjadinya ‘pengurasan’ sumber daya fosil seperti minyak dan gas bumi serta batu bara. Padahal, salah satu kawasan di Duri, Riau konon katanya merupakan ladang penghasil minyak terbesar didunia dengan angka produksi yang fantastis per harinya.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa negara asing punya pengaruh besar terhadap kebijakan negara ini. Pemerintah terlihat ragu-ragu mengambil kebijakan dan terkesan menunggu didikte dari ‘invisible hand’ yang seolah-olah entah dimana namun jelas terlihat secara kasat.

Iwan Piliang sampai berani mengatakan ‘maling minyak’ bukannya mafia minyak, pada siaran talk show di salah satu televisi swasta. Iwan mengatakan bahwa rakyat Indonesia harus menanggung beban sebesar 10 Triliun per tahun akibat kelakuan maling minyak. “kita di embargo oleh para maling,” kata Iwan.

Secara koherensif, beberapa energi alternatife meski kini mulai memasuki area komersil. Solusi ini bisa ditawarkan beberapa opsi metode. Misalnya Muhammad Daud, seorang ahli energi mengungkapkan bahwa diversifikasi energi mampu menekan pengerukan energi. Diversifikasi energi merupakan penganekaragaman pemakaian energi dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan seperti tenaga surya, biomassa, angin, energi air, dan panas bumi.

Pelantikan presiden wakilnya tak lama lagi berlangsung. Pemimpin yang saat ini tak seharusnya membagi beban, dan penerus tak boleh ongkang-ongkang kaki menyaksikan peristiwa BBM yang mulai tak kondisional.

Pekerjaan rumah menunggu kabinet baru untuk lekas bekerja. Indonesia memiliki tantangan yang besar terutama menganai krisis energi, pangan, lingkungan, kelangkaan air, perubahan iklim dan metipisnya luas hutan tropis di Indonesia yang merupakan habitat alami flora dan fauna, dan pengatur sistem penyaangga kehidupan yang tak hanya sekedar pemanis saat kampanye. (MFA)

Daya Tampung Karbon pada Ekosistem Timur AS Bantu Tekan Emisi GRK

Published in Internasional
Kamis, 10 Juli 2014 21:30

Medialingkungan.com - Pada peringatan satu tahun dari Rencana Aksi Iklim Presiden Obama, Menteri Dalam Negeri Sally Jewell minggu lalu merilis sebuah laporan baru menunjukkan bahwa hutan, lahan basah dan lahan pertanian di Amerika Serikat bagian timur secara alami menyimpan 300 juta ton karbon per tahun (1.100 juta ton CO2).

Departemen Lingkungan Hidup AS (EPA) menyimpulkan bahwa angka tersebut menghampiri 15 persen dari emisi gas rumah kaca yang dipancarkan setiap tahun atau dengan kata lain, jumlah yang melebihi emisi mobil yang dihasilkan di AS tiap tahun.

Bersamaan dengan rilisnya laporan tersebut, Badan Geologi Amerika Serikat (USGS) juga merilis alat web baru yang memungkinkan pengguna untuk menganalisa kondisi tanah dan kapasitas penyimpanan karbon, air, dan perubahan dalam ekosistem mereka antara tahun 2005 dan 2050 di bawah 48 negara.

"Hari ini kita mengambil langkah maju dalam upaya berkelanjutan kami untuk membawa ilmu yang tepat untuk menanggung karena kami berusaha untuk mengatasi tantangan utama abad ke-21 - perubahan iklim," kata Sekretaris Jewell.

"Penelitian ini penting oleh US Geological Survey memberikan satu lagi alasan untuk menjadi pelayan yang baik dari pemandangan alam kita, sebagai ekosistem memainkan peran penting dalam menghilangkan karbon dioksida yang berbahaya dari atmosfer--yang memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim."

Under some scenarios, USGS scientists found that the rate of sequestration for the lower 48 states is projected to decline by more than 25 percent by 2050, due to disturbances such as wildfires, urban development and increased demand for timber products.

Dalam beberapa skenario, ilmuwan USGS menemukan bahwa tingkat penyerapan dari 48 negara ini, diproyeksikan akan mengalami penurunan--lebih dari 25 persen pada tahun 2050, yang kira-kira sama dengan emisi yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan, pembangunan perkotaan dan meningkatnya permintaan untuk produk kayu.

"Ini berarti bagi masa depan--bahwa sebuah ekosistem dapat menyimpan karbon setiap tahun," kata Pjs Direktur USGS Suzette Kimball.

Hutan menyumbang lebih dari 80 persen dari karbon diperkirakan diasingkan di Timur setiap tahunnya, menegaskan peran penting hutan disorot dalam inisiatif aksi iklim Administrasi.

Ilmuwan USGS telah membangun penilaian nasional sejak tahun 2007 mandat kongres di Kemerdekaan Energi dan Security Act. Laporan pertama, di Great Plains, dirilis pada tahun 2011, laporan kedua, di Amerika Serikat Barat, dirilis pada tahun 2012. Laporan Alaska dan Hawaii diperkirakan akan selesai pada tahun 2015.

Penyimpanan karbon Biologi - juga dikenal sebagai penyerapan karbon - adalah proses dimana karbon dioksida (CO2) akan dihapus dari atmosfer dan disimpan sebagai karbon dalam vegetasi, tanah dan sedimen.

USGS memperkirakan, persediaan kemampuan ekosistem yang berbeda untuk menyimpan karbon sekarang dan di masa depan, akan memberikan informasi penting untuk penggunaan lahan dan pengelolaan lahan keputusan.

Manajemen karbon yang tersimpan dalam ekosistem kita dan daerah pertanian yang relevan dinilai sangat baik untuk mitigasi perubahan iklim dan adaptasi terhadap perubahan tersebut.

Daerah penelitian untuk penilaian karbon AS bagian timur didefinisikan sebagai kesamaan dalam ekologi dan tutupan lahan.

Daerah penelitian meliputi Mississippi, melintasi Pegunungan Appalachian, ke dataran pesisir Samudra Atlantik dan Teluk Meksiko.

Para peneliti USGS mengevaluasi ekosistem terestrial (hutan, lahan basah, lahan pertanian, shrublands dan padang rumput), dan air (sungai, danau, muara dan perairan pesisir). (MFA)

Halaman 1 dari 2

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini