medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Selamat Berdebat Visi, Masyarakat Butuh Kepastian Pangan, Energi, dan Lingkungan

Published in Nasional
Sabtu, 05 Juli 2014 16:17

Medialingkungan.com – Debat capres memasuki sesi terakhir malam ini. Tidak jauh berbeda dengan debat perdana silam, kedua pasangan akan tampil secara bersamaan yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo–Jusuf Kalla.

Debat pada sesi ini akan menggali gagasan kedua capres dan cawapres tentang pangan, energi, dan lingkungan, sesuai tema yang di berikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU memilih Rektor Universitas Diponegoro, Sudharto P Hadi, sekaligus seorang ahli lingkungan untuk menjadi moderator debat pamungkas ini.

Dalam debat kali ini, publik akan menilai bagaimana upaya kedua pasang capres ini dalam komitmennya terhadap pemberantasan maslah eksploitasi sumber daya alam, dalam kaitannya dengan tiga topik di atas.

Di tengah polemik persoalan eksplotasi sumber daya alam yang memaparkan ketidakberpihakan atas kesejahteraan masyarakat, kini warga Indonesia dihadapkan pada kontestasi pemilihan wajah yang nantinya akan membawa estafet baru kepemimpinan di cendana nusantara.

Seorang Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin mengatakan bahwa meskipun perhitungan ekonomis lingkungan hidup dapat dikalkulasikan menggunakan formulasi khusus, namun sejatinya fungsi ekologis yang dimilikinya tak terhingga (non-estimate).

Sudah menjadi rahasia publik bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tak terbendung, tidak berbanding lurus dengan posisi negara terhadap ketahanannya terhadap pemenuhan kebutuhan dari sektor pangan dan energi.

Catatan kecil pangan nasional

WHO mendefinisikan tiga komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Sementara itu, FAO menambahkan komponen keempat, yaitu kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang.

Akses pangan yang dimaksudkan WHO adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi.

Badan Pusat statistik (BPS) mencatat, pada tahun 2009, luas lahan untuk memproduksi padi sekitar 12.668.989 dan mampu memproduksi sekitar 62.561.146 ton/tahun. Namun, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, Kementan masih melakukan impor beras sekitar 1 juta ton per tahun.

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BP2PT) mencatat, rata-rata konsumsi beras di Indonesia mencapai 130 kilogram per kapita per tahun atau lebih dari dua kali lipat konsumsi rata-rata dunia, dimana rata-rata konsumsi beras dunia hanya 60 kilogram per kapita pertahun.

Lingkar traumatik masyarakat

Pakar energi lulusan Intitut Pertanian Bogor (IPB) yang kini menjadi pengajar di salah satu universitas negeri di Makassar, Daud Hammasa mengungkapkan, kebutuhan energi dunia akan terus meningkat -- sejalan dengan pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kebutuhan bahan energi terutama bahan bakar fosil tersebut telah menyebabkan penurunan cadangan minyak dunia sehingga bahan bakar fosil ini menjadi semakin langka dan harganya pun meningkat secara signifikan.

Ia mencatat, selama tahun 2000-2011, konsumsi energi final meningkat rata-rata 3 persen per tahun. Konsumsi energi final terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, penduduk, industri, dan tansportasi serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pertumbuhan rata-rata kebutuhan energi diperkirakan akan terus meningkat sebesar 4,7% per tahun selama tahun 2011-2030.

Tanpa maksud metaforis, namun subsidi BBM dari tahun ke tahun yang cenderung meningkat menimbulkan swasembada energi masih menjadi paradise di angan-angan.

Sebuah lingkar traumatik yang membelenggu masyarakat saat terbisik rumor kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang disebabkan kelangkaan energi yang kian menggerutu di mutiara hijau, Indonesia.

Berbagai kebijakan tertuang namun menelan nasib bangsanya sendiri. Kalau demikian betul,  berarti vox dei – vox populi bukan lagi suara Tuhan adalah suara rakyat, melainkan patronase elit politik merupakan manifestasi suara Tuhan di negerinya.

Geliat isu lingkungan

Indonesia saat ini sedang mengalami bebagai macam permasalahan lingkungan hidup yang meupakan imbas dari pembangunan ekonomi. Kondisi yang sekarang dialami Indonesia juga dirasakan oleh beberapa negara berkembang. Dekade pasca perang dingin merubah perpolitikan internasional termasuk dengan adanya isu-isu non-conventional yang mulai menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri suatu negara.

Kemunculan isu non-convensional ini berhubungan dengan adanya kesadaran bahwa isu ini telah menjadi ancaman tersendiri bagi kelangsungan hidup manusia, terutama negara (state). Hal ini karena dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan hidup juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Baik berskala local, regional, maupun global. Sampah longsor, kabut asap di Kalimantan dan Sumatra, lumpur panas di Sidoarjo, tumpahan minyak dilautan dan menipisnya lapisan ozon adalah beberapa contoh permasalahan lingkungan hidup

Sebuah penelitian mengungkap bawa besarnya hutang luar negeri negara berkembang memaksa untuk melakukan eksploitasi sumber daya-nya secara berlebihan untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar termasuk untuk membayar hutang ke negara maju atas biaya pembangunannya.

Di lain pihak, proteksionisme yang berlebihan oleh negara maju terhadap akses teknologi menyebabkan bertambahnya kesulitan bagi negara berkembang untuk mengembangkan perekonomian dan industrinya pada basis teknologi yang ramah lingkungan.

Hubungan lingkungan hidup dan sistem perdagangan internasional bukan hanya menyangkut pada produk perdagangan saja, namun juga pada proses produksi dan hasil akhir dari produk tersebut (residu) seperti dengan adanya ecolabelling, recycling, packaging, bottling dan sebagainya, yang dapat dikatakan mencakup keseluruhan awal dan akhir produk.

9 juli, potret optimis masyarakat

Tebaran pendidikan politik seantero Indonesia menyiratkan sebuah harapan bahwa masyarakat Indonesia kini telah cerdas menilai dan mendukung figur pemimpinnya kelak.

Jean-Francois Lyotard, seorang filsuf perancis menyeloteh tentang prinsip kesatuan demokratis yang hendaknya berkiprah pada parologi, yakni prinsip yang berani menerima keberagaman realitas, unsur permainan dengan logikanya masing-masing tanpa harus saling menindas atau menguasai.

Jejak pemikiran yang bernaung pada nafas demokratis kini behilir pada tanggal 9 juli 2014, di mana martabat bangsa dan negara dipertaruhkan pada pemegang estafet presiden dan wakil presiden selanjutnya.

Ketahanan pangan merupakan ukuran kelentingan terhadap gangguan di masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidak stabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya.

Sambutan sejumlah aktivis lingkungan terhadap pemilihan presiden juga bertaburan. Adalah Greenpeace, salah satu organisasi lingkungan yang mengutus aktivisnya nekat memanjat Gedung Bidakara, Jakarta, Jumat kemarin (04/07). Mereka lantas membentangkan spanduk dengan tulisan, "Selamat Berdebat, Lingkungan Butuh Perlindungan”!.

Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting menyampaikan, ada tiga isu lingkungan yang harus diperhatikan oleh pasangan capres dan cawapres saat ini, yaitu hutan dan lahan gambut yang rentan terjadi kebakaran, air dan laut yang menjadi penopang hidup masyarakat banyak, dan juga energi dan iklim yang bisa menjadi aset penting untuk pemasukan negara. (Editorial Medialingkungan)

Hutan yang Hilang di Indonesia Seluas Irlandia

Published in Nasional
Kamis, 03 Juli 2014 22:29

Medialingkungan.com –Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia melimpah ruah, baik darat (hutan) maupun laut. Bahkan salah satu tesis dari seorang peneliti menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara Atlantis yang hilang. Dalam mitosnya, Atlantis merupakan sebuah negara sangat kaya akan sumber daya alam, dan tertata rapi memebentang dalam bentuk kepulauan layaknya Nusantara.

Namun, kebenarannya masih belum tersimak. Indonesia justru memiliki reputasi buruk terkait pelestarian hutan. Para ilmuwan melansirdalam CBC news, Senin 30 Juni 2014, mengungkapkan bahwa kini negara kita sudah melampaui negara penyelenggara Piala Dunia 2014, Brasil, terkait penebangan liar hutan tropis.

Meski pencanangan program moratorium sebagai bentuk perlindungan satwa liar dan memerangi perubahan iklim telah diperdengungkan sejak 2011 silam, namun laju kerugian negara semakin mebumbung tinggi.

Nature Climate Change mempublis jurnal berisi penyebab kerugian yang diderita Indonesia. Isi jurnal tersebut menyatakan, kerugian tersebut disebabkan perubahan fungsi kawasan hutan menjadi kelapa sawit dan peternakan dalam kurun waktu 2000 hingga 2012 dengan total luasan 60.000 km. Atau dengan kata lain luas hutan yang berubah sama dengan luas negara Irlandia.

Dalam jurnal tersebut tertulis, 2012 lalu potensi kehilangan hutan di Indonesia kehilangan hutannya lebih tinggi dari di Brasil. Pada tahun tersebut, Indonesia saja sudah kehilangan 8.400 km persegi, dibandingkan 4.600 km persegi yang ada di Brasil. Jurnal Nature Climate Change mencatat bahwa saat ini Brasil tengah berupaya untuk mengurangi kerugiannya dari sektor hutandan usaha tersebut telah membuahkan hasil.

"Kita perlu meningkatkan penegakan hukum dan kontrol di daerah itu sendiri," kata Belinda Margono, penulis utama dari studi di Universitas Maryland, sekaligus orang yang bekerjar di kementerian kehutanan Indonesia.

Diketahui, hutan mempunyai dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia, karena pohon merupakan penyumbang oksigen terbesar.

"Hutan hujan adalah paru-paru bumi. Anda memiliki paru-paru untuk bernapas dan jika anda menyingkirkan paru-paru itu, maka bumi akan menderita," ujar Matthew Hansen, salah satu penulis di jurnal tersebut di Universitas Maryland.

Kehilangan 'paru-paru bumi' berdampak pada perubahan iklim yang semakin cepat dirasakan. Sebagai salah satu hutan hujan terbesar di dunia yang ada di Indonesia, negara lain bahkan lebih peduli dan prihatin akan kehilangan hutan di negara ini.

Sebuah negara di Skandinavia yaitu Norwegia berjanji akan memberi dana US$1 miliar untuk memperlambat hilangnya hutan tersebut. Hal ini merupakan bagian dari perjanjian pencegahan perubahan iklim di dunia.

"Kemitraan in merupakan insentif keuangan yang kuat," ucap Gunhild Oland Santos-Nedrelid, juru bicara kementerian lingkungan Norwegia.

Ia mengatakan hilangnya hutan Indonesia yang meningkat beberapa bulan ke depan, akan berdampak pada meningginya kekeringan dan kebakaran hutan.

Sejauh ini, Norwegia telah membayar hampir US$50 juta untuk Indonesia dari US$1 miliar yang dijanjikan. Dana tersebut ungkap Gunhild, untuk dijadikan pembentukan lembaga baru yang konsen terhadap pembalakan hutan.

"Indonesia akan mulai mendapatkan uang dalam jumlah besar, jika hanya monitoring itu dapat membuktikan perlambatan penebangan hutan secara ilegal," kata dia.

Norwegia memang dikenal dermawan akan pelestarian hutan tropis di dunia. Proyek serupa berupa US$1 miliiar diberikan kepada Brasil serta program serupa namun lebih kecil dananya untuk negara Guyana dan Tanzania.

Pohon dapat menyerap karbondioksida dari gas rumah kaca yang merupakan faktor utama dari pemanasan global. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan penebangan hutan turut menyumbang 17 persen dari semua gas rumah kaca buatan manusia.

Pemberlakuan moratorium 2011 lalu, sampai saat belum memiliki efek yang bisa dirasakankan langsung. Kendati demikian ritme pemerintah dalam melindungi hutan dari deforestrasi masih cenderung melow.

"Tampaknya bahwa moratorium tidak memiliki efek yang diinginkan," tulis para ilmuwan di jurnal tersebut.

Melalui moratorium tersebut pemerintah bermaksud untuk memperlambat kerugian serta melindungi habitat orang utan, harimau sumatera, dan satwa liar lainnya. Namun, tulisan di jurnal Nature Climate Change mengungakapkan kekecewaan para peneliti terhadap ketidaksesuaian dengan dari tujuan pembentukannya. (MFA)

Pendekatan Prospektif Bedah si Unik "Gambut"

Published in Nasional
Senin, 30 Juni 2014 07:08

Medialingkungan.com - Dalam rilis mongbay indonesia, Ridzki Sigit, Direktur Mongabay Indonesia mengungkapkan bahwa gambut memegang peranan yang sangat krusial dalam kaitannya dengan mitigasi pemanasan global serta peneyeimbang iklim dunia.

Gambut (peatland dalam bahasa Inggris), menurutnya tengah menjadi pokok perbincangan pada forum nasional dan internasional.

Ia menyadari, publik secara luas belum mengetahui betul seluk-beluk mengenai gambut. Serupa dengan yang dialami oleh Mongabay Inondesia bahwa pembaca merespon gambut melalui permintaan khusus yang dilayangkan via email – untuk mengulas informasi yang sedikit padat perihal gambut secara definitif dan peran penting dari ekosistemnya.

Secara objektif, Medialingkungan mencoba menerangkan “gambut” melalui pendekatan atau skema analisis prospektif – untuk mensintesakan informasi secara komparatif. Untuk itu, beberapa kutipan dalam tulisan ini merupakan kutipan langsung dari hasil publis sebelumnya.

Definisi gambut

Secara terminologi gambut merupakan dekomposisi bahan organik yang terjadi dengan estimasi waktu selama ribuan tahun untuk menciptakan penyimpanan karbon pada tanah.

Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF) menyebutkan bahwa gambut adalah lahan yang memiliki lapisan tanah kaya bahan organik (C-organik > 18%) dengan ketebalan 50 cm atau lebih. Bahan organik penyusun tanah gambut terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang belum melapuk sempurna karena kondisi lingkungan jenuh air dan miskin hara. Oleh karenanya lahan gambut banyak dijumpai di daerah rawa belakang (back swamp) atau daerah cekungan yang drainasenya buruk.

Sederhananya, gambut tersusun dari bahan organik yang mengalami penumpukan karena belum terurai secara sempurna. Penumpukan itu bisa mencapai hingga kedalam 7-15 meter. Jenis gambut ini disebut gambut dalam.

Menurut Oka Karyanto dari Universitas Gajah Mada untuk membentuk kedalaman gambut setebal 4 meter dibutuhkan sekurang-kurangnya 2.000 tahun, namun jika dikeluarkan airnya lewat drainase gambut dapat habis hanya dalam waktu 100 tahun.

Selain itu lahan gambut bersifat seperti spons, sangat penting bagi hidrologi kawasan karena mampu menyerap air hingga 13 kali lipat dari bobotnya.

Karena keunikan ekosistemnya, ratusan spesies unik vegetasi, seperti pohon, anggrek dan tanaman obat hanya ditemui di rawa gambut. Hutan rawa gambut juga menjadi habitat bagi spesies terancam punah seperti harimau, macan dahan, orangutan dan masih banyak lagi.

Aspek lingkungan lahan gambut

ICRAF mencatat, karakteristik yang dimiliki lahan gambut berhubungan dengan kontribusinya dalam menjaga kestabilan lingkungan -- ‘jika’ lahan gambut berada kondisi ideal (stabil), namun sebaliknya – akan menjadi sumber masalah lingkungan apabila manusia mencoba mengorek kestabilan lahan gambut.

Secara ringkas, beberapa aspek lingkungan yang berhubungan dengan lahan gambut adalah lahan gambut sebagai penambat dan penyimpan karbon, lahan gambut sebagai sumber emisi gas rumah kaca, kebakaran lahan gambut, dan aspek hidrologi dan subsiden.

Kendati lahan gambut hanya meliputi 3 persen dari luas daratan seluruh dunia, namun menyimpan 550 Gigaton C atau setara dengan 30% karbon tanah, 75% dari seluruh karbon atmosfir, setara dengan seluruh karbon yang dikandung biomassa (massa total makhluk hidup) daratan dan setara dengan dua kali simpanan karbon semua hutan di seluruh dunia. Demikian menurut hasil penelitian Prof Hans Joosten dari Institute of Botany and Landscape Ecology, University Greifswald di Jerman.

Sementara itu, Gas rumah kaca (GRK) utama yang keluar dari lahan gambut adalah CO2, CH4, dan N2O. Pembakaran lahan gambut bisa memicu emisi CO2 yang dinilai 23x lipat dibandingan CH4 yang dimiliki gambut per hektarnya.

Menurut Erick Olbrei, peneliti gambut dari Australian National University, lahan gambut Indonesia memiliki nilai penting bagi dunia, karena menyimpan setidaknya 57-60 miliar metrik ton karbon, hanya bisa ditandingi dengan Amazon yang menyimpan sekitar 86 miliar metrik ton karbon di dalam tanahnya. Hilangnya setengah lahan gambut Indonesia, akan melepaskan sekitar 100 Gigaton karbon dioksida atau 150 kali emisi tahunan Australia bisa terlepas ke udara dalam beberapa dekade mendatang.

Sebagai perbandingan jika emisi lahan gambut Indonesia lepas secara keseluruhan ke atmosfer akan setara dengan sepertiga cadangan karbon yang ada di seluruh dunia. Menurut Greenpeace, hal ini akan setara dengan membakar seluruh cadangan minyak bumi yang ada di Arab Saudi, Venezuela, Kanada, Rusia dan Amerika Serikat digabungkan menjadi satu.

Faktor lainnya yaitu penurunan permukaan (subsiden) gambut sekaligus menyebabkan menurunnya kemampuan gambut menahan air. Apabila kubah gambut sudah mengalami penciutan setebal satu meter, maka lahan gambut tersebut akan kehilangan kemampuannya dalam menyangga air sampai 90 cm atau ekivalen dengan 9.000 m3 ha minus satu.

Dengan kata lain lahan disekitarnya akan menerima 9.000 m3 air lebih banyak bila terjadi hujan deras. Sebaliknya karena sedikitnya cadangan air yang tersimpan selama musim hujan, maka cadangan air yang dapat diterima oleh daerah sekelilingnya menjadi lebih sedikit dan daerah sekitarnya akan rentan kekeringan pada musim kemarau.

Memangnya banyak lahan gambut di Indonesia?

Mongabay Indonesia sendiri mengungkapkan bahwa Indonesia adalah pemilik kawasan lahan gambut tropis terluas di dunia dengan luasan sekitar 21-22 juta hektar (1,6 kali luas pulau Jawa), yang penyebarannya berada di Kalimantan, Sumatera dan Papua.  Papua adalah yang terluas dengan lebih kurang sepertiga lahan gambut yang ada di Indonesia.

Lahan gambut bagi Indonesia memiliki nilai yang sangat penting karena mampu menyimpan karbon 20 kali lipat lebih banyak dibandingkan hutan hujan tropis biasa atau tanah yang bermineral, dan 90% diantaranya disimpan di dalam tanah.

Bagaimana kondisi lahan gambut di Indonesia?

Menurut data Wetlands, sekitar 61 persen total lahan gambut di Indonesia adalah hutan yang sebagian besar telah dibuka dan 24 persen adalah semak belukar yang telah terganggu. Hanya sekitar

5 persen saja yang telah dikelola. Lahan gambut yang berada di tangan pemegang konsesi (perkebunanan sawit dan kayu) sekitar 23 persen dan seringkali area konsesi tersebut berada dalam kondisi rusak.

Salah satu indikator bahwa pengelolaan gambut buruk adalah lahan gambut yang terus terbakar. Kebakaran lahan gambut terbesar yang terjadi di Indonesia adalah kebakaran pada 1996-1997 yang dibarengi dengan el nino.

Setelah itu hampir setiap tahunnya kebakaran lahan dan hutan gambut selalu menjadievent regular tahunan, terjadi setiap kemarau di propinsi Riau dan pesisir Sumatera lainnya serta di Kalimantan yang hutan gambutnya terlanjur dibuka untuk sawit, pertanian, dan tanaman homogen akasia.

Potensi gambut

Lahan gambut dalam sama sekali tidak direkomendasikan untuk dibuka dan dikonversi, namun lahan gambut dangkal masih dapat dimaanfaatkan untuk lahan pertanian. Umumnya para peneliti menyebutkan bahwa kedalaman gambut yang masih direkomendasikan untuk dibuka adalah gambut berkedalaman maksimal 3 meter atau 10 kaki.

Puslitbang Deptan mencatat, dengan kedalaman 3 meter, tanaman tahunan/perkebunan, padi, tanaman palawija, hortikultura, dan tanaman lahan kering semusim dapat tumbuh dengan sangat subur, bahkan menghasilkan kualitas yang sangat tinggi sesuai dengan taraf/standar permintaan perusahaan-perusahaan besar.

Melihat potensi lahan gambut yang sangat besar, khususnya unuk bidang pertanian dan perkebunan, sehingga lahan gambut acap kali mengundang perlakuan negatif manusia terhadap eksplorasi dan pemanfataannya lahan.

Lahan gambut juga merupakan sumber plasma nutfah. Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan pada tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Sumber plasma nutfah flora yang terdapat di lahan rawa gambut merupakan plasma nutfah alami yang hidup di areal hutan.  

Jika lahan rusak atau bahkan hilang, maka akan menyebabkan beberapa plasma nutfah menjadi rawan, langka, bahkan sampai punah.

Sesuai dengan pemaparan sebelumnya, membakar dan melakukan eksploitasi berlebihan (illegal logging) di wilayah gambut merupakan hal yang menimbulkan efek sebaliknya dari potensi khusus yang sangat besar — yang hanya dimiliki oleh lahan gambut. (MFA)

Potensi Kelautan Tandingi Potensi Tambang Emas  

Published in Nasional
Kamis, 29 Mei 2014 17:57

Medialingkungan.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Sharif Cicip Sutardjo menyatakan, luas indikatif potensi lahan budi daya laut nasional mencapai 4,58 juta. Namun, baru sekitar 2 persen di antaranya yang telah dimanfaatkan.

"Ini merupakan tambang emas yang belum tergali," kata Sharif melalui siaran pers, awal Mei lalu.

Menurut Sharif, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara intensif terus mengupayakan pengembangan kawasan budi daya laut atau marikultur. Ia menyadari komoditas budi daya laut mempunyai nilai ekonomis tinggi dari tahun ke tahun.

"Permintaan komoditas marikultur cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun," ujarnya.

Sharif menjelaskan, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi tinggi sebagai area pengembangan budidaya laut. Tercatat, hingga tahun 2011 pemanfaatan budidaya laut hanya seluas 115,03 hektare, sementara luas area budidaya laut mencapai 2.642 hektare. Ini merupakan peluang bagi para penggiat perikanan khususnya di Provinsi NTB.

Sharif menambahkan, potensi marikultur ini perlu diperkenalkan kepada investor dengan konsep usaha industri budi daya laut yang berkelanjutan. Hal ini akan mendorong pertumbuhan dan pergerakan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mengakui, hasil laut Indonesia berupa ikan dan udang merupakan salah satu komoditas ekspor utama. Tahun lalu, nilai ekspornya mencapai US$ 2,85 miliar. Dalam triwulan pertama tahun ini, ekspornya sudah mencapai US$ 735,8 juta atau naik 22,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. "Ini harus terus kita dorong," ujarnya. (MFA)

Aktivis Lingkungan Lakukan Aksi Demonstrasi Tolak Tambang di Gunung Semeru

Published in Nasional
Rabu, 28 Mei 2014 20:40

Medialingkungan.com -  November 2013 lalu, Banyuwangi’s Forum for Environmental Learning (BaFFEL) mendaki Gunung Agung Bali untuk menolak rencana eksploitasi emas di Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu.

Tahun ini mereka kembali mendaki gunung untuk menyuarakan hal yang sama. Ranu Kumbolo, sebuah danau yang terletak di jalur pendakian Gunung Semeru dipilih oleh para aktivis lingkungan ini untuk menolak operasi pertambangan dengan membentangkan spanduk bertuliskan 'Manusia Bisa Hidup Tanpa Emas, Tapi Tidak Tanpa Air'.

Koordinator aksi, Deni Alamsyah, mengatakan dia memilih Danau Ranu Kumbolo yang terletak di ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut karena ingin membangkitkan kesadaran tentang pentingnya air. Menurut dia, rencana eksploitasi tambang emas di Banyuwangi akan merusak kawasan hutan Tumpang Pitu sebagai kawasan resapan air.

"Manusia hidup butuh air, maka kami menolak tambang tersebut," kata Deni dalam rilisnya, (28/05/2014).

Menurut Deni, Gunung Tumpang Pitu merupakan kawasan hutan lindung seluas 1.900 hektare yang kini statusnya diturunkan menjadi hutan produksi. PT Bumi Suksesindo, operator pertambangan emas di gunung itu, akan melakukan pertambangan terbuka pada 2016 mendatang.

"Rencana tambang emas akan merusak hutan Tumpang Pitu sebagai kawasan air, maka kami dengan tegas tetap akan menolak tambang tersebut," ungkap Deni.

Selain mengancam ketersediaan air, sambung Deni, limbah pertambangan itu juga akan mencemari lingkungan.

Dia menambahkan, siapapun yang gemar atau pernah mendaki gunung terutama Gunung Semeru, akan merasakan betapa berharganya air, sehingga harus diperlakukan dengan baik.

Juru bicara Bumi Suksesido, Musmin, mengatakan penambangan emas tersebut tidak akan mencemari lingkungan walaupun menggunakan zat kimia sianida. Sebab, perusahaannya menggunakan sistem pengolahan heap leaching atau pelindian tumpukan.

Sistem ini dilakukan dengan cara menyiramkan larutan sianida dengan menggunakan sprinkler pada tumpukan batuan emas yang sudah dicampur dengan batu kapur. Air yang mengalir di dasar tumpukan yang kedap, kemudian dialirkan dan ditampung untuk proses berikutnya.

"Jadi, tidak ada limbah yang dibuang ke laut dan tanah," jelas Musmin.

Penambangan emas Bumi Suksesindo rencananya akan dilakukan secara terbuka setelah mengantongi persetujuan dari Menteri Kehutanan mengenai alih fungsi hutan lindung. Selain itu, Bumi Suksesindo juga menjamin reklamasi terhadap bekas pertambangan emas itu.

Kendati demikian, para aktivis ini mengatakan akan tetap melakukan kecaman terhadap operasi pertambangan di wilayah itu. Deni mengaku, walaupun aksi yang ia lakukan terbilang sederhana, namun ia yakin jika pesan di spanduk yang dibentangkannya akan menyebar ke banyak komunitas.

“Air itu universal. Karena itu siapa pun manusia jika diingatkan akan pentingnya air, tentu hatinya akan tersentuh. Apa pun agamamu, apa pun kebangsaanmu, apa pun pandangan politikmu, apa pun taraf pendidikanmu, semuanya pasti butuh air untuk melanjutkan hidup. Bukan emas," kata Deni. (MFA)

Jero Wacik Dukung Eksploitasi Gunung Ciremai oleh Asing

Published in Nasional
Kamis, 06 Maret 2014 08:00

Medialingkungan.com – Negara Indonesia benar-benar sudah menjadi kacung dirumah sendiri. Negeri yang malang kini sudah hancur lebur terinjak-injak kedaulatan oleh bangsa asing.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik ternyata mendukung rencana eksplorasi yang akan dilakukan oleh perusahaan asal Amerika itu. Perusahaan yang bergerak dalam bidang panas bumi (Gheotermal) ini memang sudah banyak melakukan usaha ekspolorasi dibeberapa wilayah di indonesia, salah satunya juga berada di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat.

Entah apa yang dipikirkan oleh negara, khususnya Pemerintahan SBY-Boediono dalam mendukung kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada asing.

Indonesia sudah dikuasai asing 100%, mungkin tidak peduli apa yang akan terjadi pada persoalan rakyat bawah. Pemerintah tidak peduli terhadap dampak-dampak yang akan terjadi jika Chevron benar-benar mengekslpoitasi secara besar-besaran di gunung Ciremai.

“Di mana pun, kalau ada eksplorasi itu akan kami dorong. Mudah-mudahan ketemu. Ekplorasi itu kan coba-coba namanya. Eksplorasi itu risikonya besar dan investasinya juga besar,” ujar Jero.

Dengan bangga, Jero mendorong keras Chevron agar melakukan hal tersebut dengan mendukung pembangunan pabriknya tahun ini di sekitar lokasi. (AP)

Halaman 2 dari 2

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini