medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Perlunya Terobosan Pengelolaan Hutan, Jokowi: Contoh Swedia dan Finlandia

Published in Nasional
Rabu, 02 Agustus 2017 15:37

Medialingkungan.com -  Pada peringatan Hari Lingkungan Lingkungan Hidup 2017 dan Peresmian Landmark Hutan Indonesia yang diadakan di Plaza Ir. Soedjono Soerjo, Gedung Manggala Wana Bhakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta Pusat, Rabu (2/8), Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan dilaksanakan nantinya dapat membuat pemikiran baru dalam pengelolaan hutan.

Jokowi meminta KLHK melakukan introspeksi dengan membuat rancangan besar untuk pembangunan hutan Indonesia dan mampu menghasilkan terobosan-terobosan dalam pengelolaan hutan dan lingkungan hidup sehingga menjadi lebih baik. Jokowi juga mencontohkan pengelolaan yang dilakukan oleh Swedia dan Finlandia yang dimana 70-80 persen sektor perekonomiannya berasal dari pengelolaan hutan.

"Swedia itu ekonominya 70 persen dari pengelolaan hutan. Dari pengelolaan itu yang harus kita jadikan contoh. Jangan ada yang orientasinya proyek. Sudah terlalu lama kita bekerja dengan orientasi proyek,” kata Jokowi dikutip dari Okezone.

Jokowi meminta ada terobosan baru, dan menanggalkan pola rutinitas dan monoton dalam mengelola hutan di Indonesia. Maka itu, cara yang diterapkan di Swedia dan Finlandia bisa dicontoh di Indonesia dengan menyesuaikan kondisi hutan di dalam negeri.‎

"Saya kira kita tidak usah sulit2, dikopi saja dan disesuaikan dengan keadaan hutan negara kita, tapi pengelolaan hutan beratus tahun baik itu yang harus kita jadikan contoh, jadi sample, kirim dari Kementerian LHK melihat bagaimana pengelolaan hutan dan lingkungan hidup berjalan bersama-sama, ekonominya dapat lingkungannya juga dapat," tambahnya, dikutip dari Antara News.

Presiden pun berharap terobosan itu juga turut didukung oleh semua pihak, termasuk para rimbawan.

"Dibutuhkan jiwa-jiwa mulia, para rimbawan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konkrit, persoalan riil di lapangan dengan sebuah etos kerja yang baik sehingga mana yang dilindungi, mana yang diproteksi jelas, mana yang dipakai konsesi, mana untuk hutan sosial, betul-betul jelas," tambahnya. (Muchlas Dharmawan)

Pemerintah Hadiahi Masyarakat Lahan Hutan 2 Ha

Published in Nasional
Rabu, 26 Juli 2017 08:25

Medialingkungan.com – Angin segar bagi masyarakat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan memberikan lahan kepada masyarakat untuk dikelola dan dikembangkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan nantinya tiap keluarga yang telah diidentifikasi bisa mendapatkan lahan hutan ini dengan luas rata-rata 2 hektar.

Lahan yang akan dikelola oleh masyarakat adalah lahan milik Perum Perhutani yang notabenenya merupakan perusahaan plat merah. Perum Perhutani akan meminjamkan lahan hutan menganggur kepada masyarakat selama 35 tahun melalui program Perhutanan Sosial.

“Mulai Agustus atau bahkan minggu ini perhutanan sosial akan launching, untuk akses rata-rata 2 hektar per keluarga,” kata Darmin, seperti yang dilansir kata.co.id, Selasa (25/7).

Tujuan dari program ini agar meningkatkan produktivitas tanaman yang ditanam semakin baik. Sebelumnya Darmin sempat menyebut Kabupaten Karawang sebagai tempat peluncuran program ini. Namun, kini dia prioritas awal perhutanan sosial ini di wilayah provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Setelah itu baru masuk ke Jawa Barat.

Pemerintah juga akan membantu mencari pembeli komoditas yang dihasilkan, agar konsep klaster di lahan hutan sosial ini bisa berhasil. Selain itu, dukungan logistik bagi perdesaan juga akan diatur, agar masyarakat dapat menggunakan fasilitas pascapanen sebagai bagian dari sarana penjualan komoditasnya. (Angga Pratama)

Bonn Challenge, Insiaisi Restorasi Hutan Terbesar Di Dunia

Published in Nasional
Selasa, 09 Mei 2017 10:48

Medialingkungan.com – Sumatera Selatan (Sumsel) kedatangan 40 negara untuk menghadiri The 1st Asia Bonn Challenge High Level Meeting pada hari ini dan besok (9-10) Mei 2017. Pemerintah Provinsi Sumsel mengatakan The Bonn Challenge adalah suatu inisiatif dan ide yang besar dari pemimpin-pemimpin dunia yang peduli perubahan iklim.

“Ini dilakukan dengan restorasi lanskap hutan yang kritis,” ujar Najib Asmani, Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan Bidang Perubahan Iklim.

Lebih lanjut ia sampiakan mengatakan pengelolaan hutan dan lahan di provinsi Sumsel harus melibatkan semua elemen masyarakat. "Berkat kerja keras Pemprov Sumsel kita bisa menyelenggarakan Bonn Chalenge," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel mengatakan sebanyak 736 ribu hektar hutan di Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan rusak. Kerusakan dominan disebabkan kebakaran hutan dan lahan 2015. "736 Ribu hektar hutan yang rusak akibat kebakaran 2015. Sulit direstorasi atau direvitalisasi, APBD tak mampu, APBN juga," kata Alex, Senin (8/5).

Ia sampaikan juga bahwa pihaknya sulit melakukan restorasi hutan rusak itu memerlukan banyak biaya. Tak hanya anggaran dari APBD, dana dari pemerintah pusat (APBN) juga belum tentu mampu mencukupi.

Untuk menyikapi masalah tersebut, Alex menggandeng banyak Non-Government Organization (NGO) yang peduli terhadap lingkungan untuk membantu memperbaiki hutan yang rusak. “kita mengajak pihak kedua dan ketiga untuk membantu. Kita masih cari negara-negara yang peduli. Saat ini setidaknya, ada 11 lokasi yang digarap 6 NGO," paparnya.

Terkait Bonn Challenge, sambungnya, Bonn Challenge adalah suatu inisiatif restorasi landskap yang kritis yang terbesar dunia. Gelaran kali ini dimanfaatkan untuk menunjukkan kepada negara peserta untuk melihat secara langsung kondisi hutan di Bumi Sriwijaya ini. Sumsel sendiri mengajukan 400 ribu hektar dari 150 juta hektar hutan yang ditargetkan direstorasi hingga 2020 mendatang. {Fahrum Ahmad}

Menteri Pembangunan Denmark Apresiasi Hutan Harapan Jambi

Published in Nasional
Selasa, 02 Mei 2017 10:10

Medialingkungan.com – Menteri Pembangunan Kerja Sama Denmark, Ulla Tørnæs‎, berkunjung ke Hutan Harapan di Kabupaten Batanghari, Jambi, Minggu (30/04). Ia didampingi rombongan Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Casper Klynge‎.

Kunjungan ini merupakan tindaklanjut dari kerja sama Pemerintah Denmark dan Indonesia di bidang pelestarian lingkungan. Ulla menyampaikan kekagumannya terhadap hutan tropis yang masih alami dan memegang peran vital di Sumatera sebagai penyumbang oksigen.

"Karena itulah kami menganggap hutan tropis ini memiliki peran yang sangat penting di mata internasional," ungkap dia seperti dikutip dari Tribunnews.com. Untuk itu sambung dia, kelestariannya harus dijaga. "Termasuk di dalamnya menjaga kelestarian flora dan fauna yang hidup di hutan tropis ini".

Ulla juga diberikan kesempatan untuk membuka kegiatan launching "Thumble in the Jungle" dalam rangka lomba sepeda gunung pertama di Hutan Restorasi di Indonesia, pada Senin (1/05). Melalui kegiatan ini, dia berharap, pelestarian hutan tidak semata-mata untuk menjaga keaslian alam, namun juga berdampak positif bagi masyarakat.

‎‎"Saya sangat gembira berada di tempat ini. Saya melepas peserta sepeda gunung pertama di Hutan Harapan," ujar Ulla Tørnæs‎, Senin (1/5).

Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang cukup menarik bagi negara lain. Namun untuk pengembangan di bidang ecotourism perlu ditingkatkan lagi. "Tujuannya agar kunjungan turis ke hutan ini dapat meningkat," ujarnya.

Sementara itu, Casper mengatakan, peranan Hutan Harapan yang dikelola PT Restorasi Ekosistem Indoensia (Reki) dapat mengurangi emisi karbon hingga dua kali lebih besar di negaranya. ‎

Berdasarkan data yang diperoleh, keberadaan Hutan Harapan dapat mengurangi jumlah emisi karbon 80 juta ton per tahun, atau dua kali lipat dari Denmark, yang hanya 40 juta ton per tahun‎. "Hutan Harapan ini merupakan proyek yang akan diterapkan di daerah lain," ungkapnya.

Hutan Harapan membentang di dua kabupaten di Provinsi Jambi, yakni Sarolangun dan Batanghari, serta di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Izin pengelolaannya diberikan kepada Unit Manajemen Hutan Harapan bentukan Burung Indonesia, Birdlife International dan Royal Society for the Protection of Birds. Karena pemerintah mensyaratkan badan hukum perseroan terbatas (PT), maka didirikan PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki).

Izin RE pertama didapat pada 2007, yakni untuk kawasan seluas 52.170 hektare di Kabupaten Musi Banyuasin (SK Menhut No 293/Menhut-II/2007). Izin kedua keluar pada 2010 untuk areal seluas 46.385 hektare di Kabupaten Batanghari dan Sarolangun (SK Menhut No 327/Menhut-II/2010). Total luas izin konsesinya 98.555 hektare. "Inisiatif Hutan Harapan setidaknya menyelamatkan 20 persen hutan dataran rendah yang tersisa di Sumatera dan mendukung pelestarian alam di Indonesia," imbuhnya.

Casper juga menyebutkan: "Antara Denmark dan PT Reki masih mencari modul untuk mencari solusi tekanan dari luar. Tapi, kami meyakini pihak Reki bisa mencarikan sulusi dengan cara bermitra dengan masyarakat sekitar”.

"Terpenting menjaga hutan Harapan dan tetap mempertahankan keberadaan penduduk asli yang tinggal di hutan Harapan agar nanti mereka bisa disejahterakan di tempat tinggalnya sendiri melalui kerjasama yang baik," tambah Casper. {Fahrum Ahmad}

Gawat, Habitat Satwa Sumatera Makin Berkurang

Published in Nasional
Senin, 13 Maret 2017 14:48

Medialingkungan.com – Organisasi lingkungan Rainforest Action Network (RAN) menyebutkan bahwa pembukaan lahan di hutan hujan dataran rendah primer ekosistem Leuser mengakibatkan habitat hewan gajah, harimau, dan orang utan Sumatera semakin berkurang.

Direktur Kampanye Agribisnis RAN, Gemma Tillack seperti dilansir Antara News juga memamparkan kehilangan tragis habitat penting satwa liar yang terancam punah ini merupakan tindakan pembangkangan oleh perusahaan nakal yang telah diawasi sebelumnya oleh pemerintah untuk secara ilegal menghancurkan hutan hujan ekosistem Leuser.

Berdasarkan hasil pemantauan dalam enam bulan terakhir, RAN mencatat pembukaan hutan ilegal berlangsung di daerah resapan air Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Berdasarkan hasil pemantauan dalam enam bulan terakhir, RAN mencatat pembukaan hutan ilegal berlangsung di daerah resapan air Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Kerusakan yang diakibatkan pembukaan hutan tersebut diyakini dapat membahayakan masyarakat yang tinggal di hilir.

Menurut laporan RAN, habitat gajah Sumatera yang kian kritis diakibatkan karena perluasan kegiatan tersebut sehingga menimbulkan tingginya konflik antara gajah dengan manusia pada masyarakat.

Selain itu hal tersebut juga bisa menjadi ancaman serius bagi pertanian serta kesehatan dan kelangsungan hidup gajah.

Tillack menuturkan aktivitas tersebut merupakan pelanggaran terhadap moratorium yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada April 2016 dan juga instruksi Gubernur Aceh Zaini Abdullah pada 17 Juni 2016 yang memerintahkan perusahaan untuk menghentikan seluruh kegiatan penebangan hutan, termasuk di daerah yang telah mendapatkan izin.

"Pemerintah harus segera melakukan segala bentuk intevensi yang diperlukan untuk menghentikan pembukaan hutan dan membatalkan izin perusahaan," kata Tillack. (Andi Wahyunira)

Konvensi Kehati PBB, CIFOR Tegaskan Untuk Fokus Pada Perbaikan Lanskap Hutan

Published in Internasional
Selasa, 13 Desember 2016 18:48

Medialingkungan.com – Terdegradasi dan hilangnya hutan di seluruh dunia berdampak pada keanekaragaman hayati, mata pencaharian masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan perubahan iklim. Mengembalikan hutan yang gundul dan lanskap hutan yang terdegradasi telah menjadi fokus utama kebijakan dunia yang sangat mendesak. Untuk itu, Center for International Forestry Research (CIFOR) pada kegiatan Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD-COP 13) akan mengadakan kegiatan satu hari yang berfokus pada restorasi lanskap hutan.

Para pemimpin dunia dan para pemangku kepentingan lainnya, pekan ini akan mengadakan sidang pada kegiatan CBD-COP 13 PBB, di Cancún, Meksiko. Pertemuan CBD-COP 13 ini telah berjalan selama 9 hari, mulai dari tanggal (4/12) dan akan berakhir pada (17/12) tahun 2016. CBD-COP 13 dihadiri oleh 10.000 peserta dari seluruh dunia dan akan menegosiasikan perjanjian dan komitmen untuk keanekaragaman hayati, dan keberlanjutannya di masa depan.

Pada kegiatan satu sesi tersebut CIFOR akan menyampaikan penelitian ilmiah terbaru, wawasan dan pengalaman untuk didiskusikan bersamaan dengan diselenggarakannya negosiasi. Ilmuwan CIFOR akan menghadiri sekaligus mempresentasikan penelitian penting dan inovatif mengenai restorasi bentang alam, ketahanan pangan, jender dalam kehutanan dan REDD+.

Dalam sesi ini nantinya, Collaborative Partnership on Forests (CPF) dan beberapa anggota lain dari Kemitraan Global Partnership on Forest and Landscape Restoration (GPFLR) akan mempromosikan konsep dan praktek lanskap hutan dan restorasi ekosistem, berjuang untuk meningkatkan koherensi antara berbagai inisiatif.

Lanskap Hutan dan Hari Restorasi Ekosistem akan diselenggarakan di Konvensi Pavilion Rio pada 13 Desember 2016. Manuel Guariguata, peneliti dari CIFOR, akan pemimpin tim Pengelolaan Hutan CIFOR dan Program Restorasi, dan menyajikan penelitian terbaru tentang pemantauan dengan pendekatan partisipatif untuk restorasi lanskap hutan.

Selain itu, pada kegiatan tersebut CIFOR akan menyuguhkan topik lainnya untuk menarik perhatian pada hubungan antara lanskap hutan dan pertanian, ketahanan pangan, mata pencaharian, kesetaraan gender, ketahanan iklim dan keanekaragaman hayati. Bersamaan dengan acara utama, Cancún juga akan menjadi tuan rumah pertemuan kedelapan Pihak Protokol Cartagena (COP-MOP 8) dan pertemuan kedua Pihak pada Protokol Nagoya (COP-MOP 2) dari 2 Desember. (Suterayani)

DPR Soroti BUMN Kehutanan Yang Tak Mampu Jaga Kelestarian Hutan

Published in Nasional
Rabu, 30 November 2016 17:39

Medialingkungan.com - Anggota Komisi IV DPR RI, I Made Urip menyoroti kinerja BUMN sektor Kehutanan yaitu Perhutani dan Inhutani, yang menurutnya tidak mampu menjaga kelestarian hutan dan lahan di berbagai daerah. Terkait masalah itu, Made meminta penjelasan kepada Kementerian LHK, mengenai kinerja Perhutani dan Inhutani dalam menjalankan tugasnya menjaga hutan.

"Perhutani maupun Inhutani yang diserahi tugas untuk menjaga hutan kita itu, kinerjanya tidak mengalami kemajuan yang signifikan untuk membangun hutan," kata I Made Urip dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I Kementrian LHK, di Jakarta, Selasa (29/11), seperti yang dilansir pada laman resmi DPR.

Ia menambahkan bahwa tugas mandat yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan kepada kedua BUMN tersebut seolah-olah seperti sia-sia saja. Oleh itu ia meminta penjelasan kepada Kementerian LHK tentang sinergitas bersama Perhutani dan Inhutani dalam menjaga seluruh hutan kita agar tetap lestari.

Dia juga mengemukakan bahwa di sejumlah daerah, ada kawasan hutan yang seharusnya masih lestari tetapi tergerus oleh pembangunan perkebunan, dan diduga ada beberapa pengusaha perkebunan yang ternyata tidak memiliki izin dalam menggunakan kawasan hutan lindung.

“Khusus di wilayah Kalimantan Tengah, sekian juta hektar hutan kita yang masih lestari, tergerus untuk pembangunan perkebunan. Masih banyak persoalan-persoalan yang muncul disana, salah satu diantaranya adalah banyak pengusaha-pengusaha perkebunan yang menggunakan hutan lindung yang tidak memiliki ijin,” tegasnya.

Ia juga menyatakan, bahwa daftar nama perusahaan-perusahaan tersebut saat ini sudah ada di tangan Komisi IV DPR, dan Anggota Dewan telah melakukan kunjungan kerja dan kunjungan spesifik ke wilayah tersebut. (Muchlas Dharmawan)

NTB Jalin Kerjasama Dengan Korea Selatan Untuk Kelola Hutan

Published in Nasional
Selasa, 29 November 2016 15:01

Medialingkungan.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH M Zainul Majdi mengapresiasi kerjasama antara pemerintah provinsi NTB dengan National Institute Of Forest Science (NIFOS) Korea Selatan dalam bidang kehutanan lewat kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Rinjani Barat. Kerja sama antara pemerintah NTB dengan NIFOS tersebut telah berjalan selama lima tahun.

TGH M Zainun Majdi mengatakan bentuk kerja sama ini akan sangat membantu pembangunan Kehutanan NTB, karena memang arah dari pembangunan kehutanan NTB ke depannya berbasis pada penguatan kelembagaan.

"Tentu kami butuh asistensi dari pihak yang berpengalaman seperti NIFOS agar kekayaan hutan kami bisa termanfaatkan sekaligus terpelihara, serta membawa dampak maksimal bagi masyarakat," kata Gubernur NTB, Senin (28/11), dikutip dari Republika.

Ia menambahkan, lahan kritis di NTB saat ini sangat luas, hampir mencakup 500 ribu hektare (ha), terdiri dari hutan dan tanah di luar hutan yang kering, termasuk daerah yang curah hujannya sangat sedikit. Menurut dia, upaya pelestarian agar hutan tidak gundul atau rusak dan bagaimana agar lahan kritis itu dapat termanfaatkan dengan baik merupakan tugas semua pihak. Dia mengaku butuh kerja sama dengan berbagai pihak untuk manangani ini. 

"Kalau Korea punya best practice untuk menangani lahan kritis kami akan sangat terbuka untuk bekerja sama," lanjutnya.

President NIFOS, Nam Sung, mengaku bangga bisa bekerja sama dengan salah satu KPHL terbaik di Indonesia ini.

“Penelitian ini berbentuk kemitraan yang dilakukan dengan cara survei kepada masyarakat setempat”, ungkapnya. (Dedy M)

Hutan Indonesia Jadi Incaran Ekspansi Sektor Industri

Published in Nasional
Sabtu, 26 November 2016 11:05

Medialingkungan.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan sektor industri Indonesia mengincar hutan yang masih alami untuk ekspansi usahanya. Menanggapi hal tersebut, sebanyak 110 aktivis lingkungan dari 74 negara di dunia menyoroti laju perluasan industri dalam hutan di Indonesia.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati menyatakan bahwa ekspansi industri dalam hutan terjadi karena adanya izin industri seperti pertambangan, perkebunan sawit, dan hutan tanaman industi.

Penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi dan mengkaji ulang perizinan perusahaan menjadi elemen penting pemerintah dalam melaksanakan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca. Pemerintah sendiri sekarang memiliki program Peta Indikasi Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) seluas 12,7 juta hektare yang diperuntukan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan.

"Nah simposium kami kali ini dalam rangka menagih janji komitmen pemerintah bagaimana realisasinya di masyarakat," ujar Hidayati, jumat (25/11), dikutip dari Kompas.com

Menurutnya, skema pengelolaan hutan yang sepenuhnya dipercayakan pada masyarakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga melestarikan hutan.

Rencananya WALHI akan menyelenggarakan simposium internasional yang bertajuk pengakuan atas wilayah kelola rakyat di Bandar Lampung. Simposium ini merupakan bagian dari Biennial General Meeting Friends of the Earth International, organisasi lingkungan untuk mewujudkan tatanan dunia yang berkeadilan secara ekonomi, sosial dan ekologi. (Dedy M)

Kebijakan Kehutanan dan Energi Indonesia Masih Mengingkari Semangat Kesepakatan Paris

Published in Nasional
Kamis, 17 November 2016 13:12

Medialingkungan.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengakui pentingnya peran hutan dan energi terhadap perubahan iklim dalam pidato perubahan iklimnya pada COP22 di Marakkesh, Maroko (16/11). Namun, sepertinya pemerintah Indonesia tidak menunjukkan niat yang kuat untuk beralih dari ketergantungan terhadap batubara dan menghentikan deforestasi. Selain itu, pemerintah masih memperlihatkan keengganannya untuk keterbukaan  yang memungkinkan  dilakukannya pemantauan oleh publik, dan masih jauh dari tujuan pengurangan, target emisi Indonesia benar-benar mewakili peningkatan emisi gas rumah kaca sekitar sepertiga dari 2015-2030.

Kiki Taufik, Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia Greenpeace Indonesia menerangkan bahwa diantara kebijakan Menteri LHK yakni moratorium konversi hutan alam sejak  tahun 2011 lalu, memperlihatkan kegagalan dalam melindungi jutaan hektar hutan dan gambut. Hal ini dapat dilihat dari  angka yang di keluarkan  oleh pemerintah saat ini  menunjukkan bahwa tingkat rata-rata deforestasi secara nasional justru meningkat. Lebih buruk lagi, dokumen UNFCCC Indonesia menunjukkan rencana pemerintah untuk melanjutkan penghancuran 13 juta hektar hutan dalam tiga dekade mendatang.

“Kita mengingkari deklarasi New York atas komitmen perlindungan hutan untuk mencapai nol deforestasi pada 2030,” ujar Kiki.

“Kebijakan lainnya yang disampaikan merupakan janji yang lama untuk mempublikasikan Peta Tunggal. Namun demikian kata “keterbukaan” sepertinya menjadi kata yang dihindari oleh pemerintah Indonesia. Menteri LHK saat ini justru mengajukan banding di pengadilan untuk melawan masyarakat sipil yang meminta transparansi atas data tutupan hutan dan tata ruang. Komitmen untuk mewujudkan penurunan emisi melalui kebijakan kehutanan adalah hal penting, tapi itu tidak akan berarti kecuali ada keterbukaan penuh terhadap data dasar, peta dan metodologi, yang memungkinkan pengawasan independen dan perhitungan akurat atas apa yang sebenarnya sedang terjadi di lapangan,” tambahnya.

Greenpeace Indonesia juga menekankan bahwa rencana pengurangan emisi Indonesia masih sangat lemah. Rencana pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 Megawatt masih mengalokasikan lebih dari 20.000 Megawatt untuk PLTU batubara. Target untuk energi terbarukan hanya  23% pada 2025 dan 31% pada 2030.

"Tak satu pun dari target tersebut akan dapat tercapai dengan paradigma berpikir dan kebijakan saat ini. Tidak ada dorongan untuk pengembangan energi terbarukan, bahan bakar fosil masih disubsidi dan lobi industri batubara memberikan pengaruh berbahaya dalam cara berpikir pemerintah Indonesia," kata Hindun Mulaika, Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

Hindun menambahkan, bahwa Indonesia masih terus berinvestasi dalam industri kuno yang mematikan, mengancam kualitas udara, kesehatan rakyat Indonesia dan masa depan planet kita. Rencana pemerintah bahwa paling tidak 25% sumber energi akan berasal dari batubara selambat-lambatnya pada akhir 2050 mungkin akan menjadi sekedar rekaan. Dengan kebijakan yang ada saat ini, jumlah PLTU Batubara akan jauh lebih banyak dari itu. 

“Pengembangan bahan bakar fosil harus dihentikan sekarang. Tidak ada ruang lagi untuk  pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)  berbahan bakar batubara. Rencana energi Indonesia adalah  catatan bunuh diri bagi planet kita,” ujarnya. (Muchlas Dharmawan)

Halaman 1 dari 21

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini