medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

SM Rawa Singkil Akhirnya Terbebas dari Kebun Sawit

Published in Nasional
Jumat, 01 Desember 2017 18:50

Medialingkungan.com - Akhirnya Sawit di Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil dimusnakan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh didukung Forum Konservasi Leuser (FKL) memusnakan kebun sawit PT. Agro Sinergi Nusantara (ASN) yang memasuki kawasan SM Rawa Singkil.

Pemusnahan kebun sawit yang dilakukan pada Selasa (28/11/17). Pemusnahan kebun sawit ini seluas 70 hektar sedangkan PT. ASN telah membuka lahan di SM Rawa Singkil 340 hektar. Dari jumlah tersebut yang akan ditanami kembali sekitar 100 hektar. Sisanya akan dibiarkan tumbuh secara alami.

Perwakilan PT. ASN yang hadir pada saat pemusnahan mengatakan bahwa PT. ASN setuju dengan pemusnahan tersebut karena setelah dilakukan pengukuran batas kawasan, perusahaan memang membuka lahan di SM Rawa Singkil.

Dari data Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa SM Rawa Singkil merupakan tempat bagi Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, Mawas, Ular Phyton, Biawak, Rangkong, Kuau, Gagak Hitam, Kuntul, dan Orangutan. Jika Habitat mereka terus menerus dirusak maka keberlangsungan hidup satwa-satwa tersebut dapat terancam.

Dari hal tersebut BKSDA Aceh terus melakukan pendekatan agar kegiatan pembukaan lahan tidak ada lagi di SM Rawa Singkil karena bukan hanya PT. ASN yang membuka lahan di SM Rawa Singkil tapi juga masyarakat sekitar.

“Kita perlu peningkatan sumber daya dan pengetahuan masyarakat agar hal ini tidak terus menerus terjadi,” ujar Sapto Aji Prabowo, Kepala BKSDA Aceh dilansir dari Mongabay.com. (Ira Anugerah A.)

Habitatnya Diganggu; Kebiasaan Bekantan Berubah!

Published in Nasional
Rabu, 29 November 2017 20:53

Bekantan (Nasalis larvatus) merupakan satwa endemik dari kalimantan yang belakangan ini menjadi bahan penelitian Universitas Mulawarman bersama Tim Ecology and Conservation Center for Tropical Studies (Ecositrop) selama empat tahun. Mulai tahun 2013 hingga sekarang tim ecositrop memasang camera trap pada berbagai titik untuk melihat pergerakan bekantan. Kawasan yang dipasangi camera trap seperti kawasan perkebunan sawit, pertambangan, hutan tanaman industry (HTI), kawasan konservaasi, termasuk kawassan lindung di Kalimantan Timur.

Namun, dari hasil tangkapan camera trap kini ada yang berbeda dari kebiasaan bekantan. Dahulu,  mereka bergerak dan hidup dari pohon ke pohon, sekarang mereka terlihat bergerak diatas permukaan tanah.

“Perubahan perilaku dari arboreal (bergerak diatas tajuk pohon) ke terestrial (bergerak di atas permukaan tanah) akan membawa beberapa konsekuensi terhadap terganggunya kelestarian populasi bekantan,” ujar Yaya Rayadin, peneliti dari Universitas Mulawarman Samarinda dilansir Kaltim Post

Ironisnya beberapa dari mereka tertangkap camera trap berada di kawasan perkebunan sawit, HTI,dan kawasan reklamasi tambang, padahal kawaasan ini dikenal bukan sebagai habitat bekantan.

“Bekantan merupakan satwa endemik Kalimantan dan hanya tersebar di beberapa tipe mangrove dan rivian (kiri-kanan sungai),” tambah yaya dilansir republika.co.id

Populasi bekantan yang hanya hidup di Pulau Kalimantan ini sangat miris sekarang keadaannya akibat habitatanya rusak, seperti menipisnya kawasan hutan mangrove dan adanya pembangunan di daerah rivian. Bekantan yang sumber pakan mereka habis dan tajuk satu dan tajuk lainnya tidak lagi terhubung membuatnya mulai menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut dengan mengubah kebiasaannya menjadi terestrial. (Ira Anugerah A)

Walhi: Lebih Baik PLTA Tampur Dibatalkan

Published in Nasional
Sabtu, 25 November 2017 15:34

Medialingkungan.com - Pihak pemerintah terus berupaya melakukan percepatan pembangunan, satu diantaranya mendirikan pembangkit energi, seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Proyek pembangunan ini tak jarang menuai kritik pada pelaksanaannya oleh berbagai pihak. Seperti pada pembangunan PLTA tampur di Kabupaten Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Timur, dan Kota Langsa.

Maksum, Warga Aceh Tamiang, menyatakan tidak setuju dengan pembangunan PLTA tampur dengan tinggi bendungannya mencapai 173,5 meter. Selain itu, sosialisasi pembangunan serta resiko yang akan dihadapi kepada masyarakat, tidak menyeluruh.

“Kami tidak mau, bila bendungannya jebol menjadi bom. Terlebih, lokasinya dengan permukiman penduduk,” terangnya dalam diskusi PLTA Tampur yang dilaksanakan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HaKA) di Banda Aceh, (23/11/2017) dilansir dari Mongabay.

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur yang kapasitasnya mencapai 443 Megawatt ini dikerjakan Perusahaan Modal Asing (PMA) PT. Kamirzu asal Hongkong. Laporan kunjungan lapangan Walhi Aceh menerangkan, pembangunan PLTA Tampur saat ini masih prakontruksi dan perampungan perizinan. Termasuk izin pinjam pakai kawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), izin lingkungan, serta izin usaha.

“Proses dan perizinan ditargetkan rampung di 2017. Keseluruhan, PLTA Tampur siap operasi pada 2025 dan penggenangan waduk direncanakan di tahun pertama itu,” terang Kepala Divisi Advokasi Walhi Aceh, Muhammad Nasir, Kamis (23/11/17).

Nasir menyatakan, pembangunan ini menggunakan lahan seluas 4.090 hektar untuk rencana genangan. Luas lahan tersebut terbagi atas, kawasan hutan lindung (1.226,83 hektar), hutan produksi (2.565,44 hektar), dan area penggunaan lain (297,73 hektar).

Rencana pembangunan bendungan/DAM dan power house seluas 10 hektar berada di hutan lindung. Sementara pembangunan jalur saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) sepanjang 45 km berada di hutan lindung (9,34 km), hutan produksi (21,4 km) dan area penggunaan lain (14,26 km).

Hasil sidang 28 Desember 2016 Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Provinsi Aceh, telah menyetujui pengerjaan proyek tersebut. Meskipun, lebih dari 4.000 hektare hutan di KEL akan menjadi danau dan puluhan kepala keluarga di Desa Lesten, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, direlokasi.

“Walhi Aceh menolak Amdal PLTA Tampur karena penggunaan hutan yang sangat luas dan melaporkannya ke KLHK. Lebih baik proyek itu dibatalkan saja untuk menyelamatkan lingkungan dan masyarakat,” tegas Nasir.

Warga Aceh Tamiang yang juga pegiat lingkungan Rudi Putra menyatakan, kondisi tanah di Kawasan Ekosistem Leuser sangat labil. Mudah longsor yang berpengaruh pada usia bendungan.

“Setiap tahun perbukitan di Leuser amblas karena longsor. Bendungan tinggi sangat tidak cocok dibangun karena kondisi tanah yang tidak stabil,” jelas Rudi yang telah belasan tahun bekerja di hutan Leuser.

Rudi menyatakan, lokasi proyek PLTA Tampur berada dekat patahan yang rawan terjadi gempa. Hal Ini bisa mempercepat usia bendungan. “Saya tidak bisa banyangkan kalau bendungan itu jebol,” ungkapnya. (Khalid Muhammad)

 

 

Sekjen KLHK: Pengusaha Hutan Harus Berpihak pada Masyarakat

Published in Nasional
Rabu, 22 November 2017 11:06

Medialingkungan.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono wakili Menteri LHK dalam kegiatan Rapat Kerja Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) 2017 di Jakarta (21/11/17). Kegiatan tersebut Bambang menegaskan pentingnya mempertahankan fungsi produksi, fungsi sosial, dan fungsi lingkungan, dalam pengelolaan hutan produksi.

"Potensi sumber daya hutan sebagai keunggulan komparatif harus berpihak kepada masyarakat, untuk itu pemerataan ekonomi tidak boleh dilupakan," ungkapnya.

Bambang juga menekankan tiga hal utama yang menjadi pesan Menteri LHK, yaitu pentingnya memberi akses legal kepada masyarakat, upaya peningkatan kapasitas bagi masyarakat dalam berwiraswasta atau berusaha, serta pendidikan vokasi atau keterampilan sebagai keunggulan komparatif.  Selain itu, Ia juga berharap usaha kehutanan ini dapat berkelanjutan dengan berbasis masyarakat, dan pengusaha dapat membantu masyarakat dalam penyediaan bibit untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR), untuk mendukung pembentukan kebun plasma.

"Tolong dijaga reposisi masyarakat dan lingkungan. Masyarakat dari objek menjadi subjek. Tolong bantu masyarakat, pola bagi hasil disepakati bersama, dan rakyat juga dapat diajak kerjasama dalam pengendalian karhuta untuk menjaga fungsi lingkungannya," tambahnya.

Sementara itu, Ketua APHI, Indroyono Soesilo menyampaikan bahwa tema Raker APHI tahun ini bertujuan untuk menggali lebih lanjut apa yang harus dilakukan dan ditingkatkatkan, untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif. Berkenaan dengan sistem informasi produksi hasil hutan secara online yang telah berdiri saat ini (SIPHPL), APHI telah membangun sistem pemasaran secara online berbasis e-commmerce untuk mendukung hal tersebut.

"Sistem ini mendukung produksi hasil hutan kayu berbasis SVLK, dan untuk tahap awal, akan diujicobakan pada proyek di Provinsi Papua Barat, untuk mendorong industri kayu di kawasan Indonesia Timur, bagaimana mendekatkan konsumen dengan produsen," ujar Indroyono.

Turut hadir dalam Rakernis APHI, yaiti Direktur Jenderal PHPL, Direktur Jenderal PKTL, Gubernur Papua Barat, Ketua DPPI, PSM, Perwakilan Kedubes Australia, dan jugamitra-mitra. (Dedy)

Manggala Agni Manfaatkan Limbah jadi Sumber Energi

Published in Nasional
Senin, 20 November 2017 17:19

Medialingkungan.com - Manggala Agni Daerah Operasi Ketapang Kalimantan Barat manfaatkan limbah hasil penyiapan atau pembukaan lahan menjadi cuka kayu. Hasil temuan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, briket arang dan juga gas sebagai sumber energi pengganti LPG (Liquified Petroleum Gas). 

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Raffles B. Panjaitan mengungkapkan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di Indonesia dan tahun 2015 menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Pasca kebakaran hutan terparah pada tahun 2015, menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk terus melakukan berbagai upaya menuntaskan permasalahan tersebut.

“Pembukaan lahan masih menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu diciptakan inovasi-inovasi yang mendukung pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.

Raffles menambahkan bahwa pembuatan cuka kayu, briket arang, dan juga pengolahan gasifikasi dapat dikembangkan di masyarakat untuk menjadi solusi bermanfaat sekaligus diharapkan dapat menekan potensi kebakaran hutan dan lahan. Hasil-hasil olahan ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat itu sendiri atau dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. 

Pemanfaatan limbah hasil pembukaan lahan menjadi cuka kayu ini merupakan implementasi arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017. Presiden Republik Indonesia memberikan arahan bahwa upaya pencegahan karhutla harus tetap dilakukan dengan sinergi dari semua pihak dan dilakukan sedini mungkin sebelum terjadi kebakaran karena ketika sudah terjadi kebakaran, akan sulit untuk dipadamkan.

Pengembangan teknik penyiapan lahan tanpa bakar dan berbagai upaya pencegahan karhutla lainnya terus dilakukan di wilayah Indonesia untuk menekan tingkat kerawanan karhutla. Di Kalimantan Barat Sampai dengan tanggal 18 November 2017 ini, jumlah hotspot di wilayah ini sejumlah 639 titik, menurun drastis jika dibandingkan tahun 2016 periode yang sama yaitu 1.550 titik. Begitu juga luasan kebakarannya. Hasil perhitungan citra satelit sampai dengan September 2017, luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat 7.440 ha dimana angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya seluas 9.174 ha. (Dedy)

Bunga Langka Di Bengkulu Ditemukan dalam Keadaan Rusak

Published in Nasional
Jumat, 10 November 2017 20:27

Medialingkungan.com - Rafflesia sp. bunga langka dan dilindungi kembali ditemukan dalam keadaan rusak di beberapa titik yang menjadi habitatnya di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu.

"Satu lokasi habitat kembali kami temukan, calon bunga dalam kondisi rusak karena dipotong-potong orang tak bertanggungjawab," ujar Koordinator Komunitas Peduli Puspa Langka (KPPL) Bengkulu Utara, Riki Septian, Jumat (10/11/17) seperti yang dilansir oleh Antara News.

Riki mengatakan, beberapa hari sebelumnya satu lokasi bunga Rafflesia sp. di hutan lindung Boven Lais juga ditemukan rusak dengan kondisi beberapa bonggol terpotong-potong. Perusakan bunga langka ini menurutnya dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh orang tak bertangungjawab.

"Kami belum tahu siapa pelaku dan motif mereka merusak bunga langka yang menjadi aset wisata Bengkulu ini," tambahnya.

Koordinator KPPL Bengkulu Utara tersebut berharap kasus ini segera ditindak oleh aparat hukum baik dari polisi maupun polisi kehutanan sebab bunga Rafflesia merupakan flora dilindungi. Ia menambahkan, hutan lindung tersebut merupakan ‘Rumah’ terakhir bagi dua jenis Rafflesia sp. yakni Rafflesia gadutensis dan Rafflesia arnoldii.

Sementara itu, pengelola habitat bunga Rafflesia di Bengkulu Tengah, Ibnu Hajar mengatakan dalam satu tahun, lebih dari delapan lokasi habitat bunga langka itu dirusak orang tak bertanggungjawab.

"Kalau tidak ada tindakan dari aparat penegak hukum maka bunga Rafflesia sp. akan tinggal kenangan," ujar Ibnu.

Habitat dan keberadaan puspa langka ini menjadi salah satu andalan Provinsi Bengkulu untuk mendatangkan wisatawan ke daerah bengkulu, termasuk untuk menyukseskan program tahunan ‘Visit Wonderful Bengkulu 2020’.

Sejauh ini telah teridentifikasi empat jenis Rafflesia sp. di kawasan hutan Provinsi Bengkulu yakni Rafflesia bengkuluensis, Rafflesia arnoldii, Rafflesia gadutensis dan Rafflesia hasselti. (Dedy)

Permandian Hutan: Tren Baru Penduduk Jepang Mencari Ketenangan

Published in Informasi & Teknologi
Jumat, 10 November 2017 16:16

Medialingkungan.com - Jepang memiliki cara baru  terapi untuk melepas kehidupan urban yang padat penduduk dan aktivitas. Forest Bathing (Permandian Hutan) atau oleh orang jepang dinamakan “Shinrin Yoku” adalah kegiatan berjalan-jalan ke hutan. Kegiatan ini dilakukan demi mendapatkan ketenangan dalam diri.

Forest Bathing atau Shinrin Yoku merupakan istilah yang secara resmi diciptakan pada tahun 1982 dan mengacu pada gagasan 'perendaman di atmosfer hutan' dan hubungannya dengan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan.

Permandian hutan bukan hanya tentang menghabiskan waktu di alam, atau tentang hiking atau mendaki gunung. Lebih dari itu, Shinrin Yoku akan mengajarkan Anda bahwa hasil akhir bukanlah yang terpenting, melainkan upaya fokus menuju suatu tujuan.

Tidak sembarang hutan dapat menjadi tempat Shinrin Yoku, hutan harus memenuhi kriteria seperti kemampuan hutan untuk memuaskan lima indra. Suara air yang bergerak atau bisikan angin menembus pepohonan, nuansa lumut atau rumput lunak dan aroma hutan yang kuat.

Selain itu, Shinrin yoku membutuhkan seorang dengan kemampuan tertentu sebagai pemandu. Australia memiliki tiga pemandu yang telah terakreditasi. Salah seorang pemandu ialah Alex Gaut dari Lembaga Konservasi Australia. Seperti dilansir dari ABC Australia, Gaut menerangkan, Shirin Yoku terinspirasi dari kata karoshi, yang berarti kematian karena kerja paksa.

Gaut lanjut menjelaskan bahwa mesti benar-benar fokus untuk menjalankan kegiatan ini agar dapat menciptakan ketenangan dalam diri. Saat melakukan perjalanan dihutan, tak ada dering telepon ataupun media sosial yang menganggu. Shirin yoku juga diakhiri dengan acara minum teh bersama. 

Palitja Moore, salah seorang yang dipandu oleh Gaut menyatakan, kegiatan ini sangat unik, meskipun dia sudah biasa melakukan kegiatan hicking.

"Kegiatan ini membuat Anda benar-benar berhenti dari segala kesibukan dan saya kira sesekali melupakan hal-hal duniawi itu ada baiknya," ungkap Moore dilansir dari sindonews.com.

Beberapa penelitian di Jepang pun menunjukkan Shinrin Yoku dapat menurunkan tekanan darah dan tingkat stres seseorang. Qing Li, Presiden Japanese Society of Forest Medicine, dalam penelitiannya menemukan perasaan stres, cemas, serta marah pada respondennya menurun drastis setelah mengikuti kegiatan ini.

Tidak hanya itu, data penelitian yang dilansir dari notesofnomads.com menunjukkan bahwa manfaat positif Shinrin Yoku dapat bertahan lama. Sebagai contoh, sebuah studi pada tahun 2006 di mana 12 orang dari Tokyo, berusia 37-55, melakukan perjalanan dua malam ke sebuah hutan di Prefektur Nagano, di mana mereka melakukan tiga jalan santai dan tinggal di sebuah hotel di hutan, sel NK mereka meningkat sekitar 40-50%. Tidak hanya itu, statistik ini tetap meningkat hingga 30 hari setelah perjalanan, bahkan setelah kembali ke lingkungan perkotaan dan pekerjaan dan gaya hidup mereka sehari-hari. Perjalanan lain yang melibatkan 13 perawat wanita di tahun 2007 menghasilkan hasil yang serupa.

Saat ini, tidak hanya orang Jepang yang lebih banyak berusaha untuk mengunjungi basis terapi hutan di waktu senggang mereka, namun beberapa perusahaan mulai mengirim pegawainya pada akhir pekan ke retret terapi hutan sebagai cara alternatif untuk mengurangi tekanan pada angkatan kerja. (Khalid Muhammad)

Program Berdaya Hijau Adakan Sosialisasi RPHRB Tujuh Kecamatan di Luwu Timur

Published in Nasional
Senin, 06 November 2017 16:53

Medialingkungan.com - Konsorsium Berdaya Hijau melalui Program Berdaya Hijau, melakukan kegiatan soialisasi RPHRB (Rencana Pengelolaan Hutan Rakyat Berkelanjutan) di kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Sabtu (05/11/17). Kegiatan tersebut dihadiri oleh 20 orang yang tergabung dalam kelompok UMHR (Unit Manajemen Hutan Rakyat) Tomoni Raya.

Amril Setiawan selaku Project Officer dalam program tersebut mengungkapkan bahwa ada dua tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Sosialisasi RPHRB ini,  yang pertama untuk menyepakati model pengelolaan hutan rakyat di masing-masing wilayah kelola UMHR dan yang kedua untuk menyusun dan mengkonsultasikan rencana pengelolaan di masing-masing wilayah kelola UMHR.

“Dengan mengikuti kegiatan ini, kami berharap masyarakat yang mengelola hutan khususnya masyarakat yang tergabung dalam kelompok UMHR mampu memahami bagaimana menata dan mengelolaa hutan milik mereka dengan baik sehingga dapat menjamin keberlanjutan produksi kayu dan juga ekosistem lingkungan bisa terjaga,” ujarnya.

Sementara itu, ketua UMHR Tomoni Raya, Arman Rangga mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting bagi mereka selaku pemilik lahan kayu untuk diaplikasikan dalam menjamin ketersediaan bahan baku industri kayu veneer nantinya.

“Sebelumnya kami masih belum paham tentang RPHRB, tapi setelah mengikuti sosialisasi ini kami jadi paham tentang bagaimana mengelola hutan secara lestari dan berkelanjutan tanpa takut akan kehabisan bahan baku kayu untuk pabrik,” ungkap Arman.

“Yang paling penting adalah realisasi dari perencanaan yang dibuat pada sosialisasi ini seperti pola tanam dan jarak tanam bisa segera direalisasikan oleh anggota kelompok,” tambahnya.

Sebelumnya, Program Berdaya Hijau juga telah melakukan sosialisasi RPHRB di lima Kecamatan berbeda yaitu Kecamatan Burau, Angkona, Kalaena, Tomoni Timur dan kecamatan Wotu. Rencananya kegiatan ini masih akan berlanjut di Kecamatan Mangutana dan akan menjadi penutup dari rangkaian sosialisasi RPHRB di tujuh kecamatan yang tergabung dalam konsorsium Berdaya Hijau. (Dedy)

Masyarakat Adat Enrekang Segera Miliki Hak Hutan Adat

Published in Nasional
Minggu, 22 Oktober 2017 19:42

Medialingkungan.com – Pasca terbitnya Perda No 1 Tahun 2016 Kab. Enrekang tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Massenrempulu, masyarakat adat di Enrekang kian melanjutkan perjuangannya untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak-haknya. Salah satu upaya yang dilakukan ialah mendorong terbitnya Keputusan Menteri tentang perubahan status kawasan hutan menjadi Hutan Adat di area masyarakat adat bermukim.

Berdasarkan informasi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel dan AMAN Massenrempulu, bahwa saat ini ada 37 komunitas adat di Enrekang, 6 komunitas diantaranya telah siap didorong untuk mendapatkan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Sementara, 3 komunitas yang kemudian akan difasilitasi untuk mendorong pengusulan kawasan hutan adatnya, yaitu Baringin, Marena, dan Orong.

“Dari seluruh komunitas masyarakat adat di Enrekang, sudah 6 komunitas yang telah siap dikarenakan mereka telah melalui proses validasi, dan pengumpulan datanya,” kata Paundanan Emongbulan selaku Ketua Pengurus Daerah AMAN Massenrempulu Enrekang, Sabtu (21/10) saat melakukan diskusi bersama Kemitraan dan Sulawesi Community Foundation (SCF), yang dihadiri pula oleh masyarakat lokal dan pemangku adat di Desa Baringin, Enrekang.

Pemerintah Daerah Kab. Enrekang, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Arifin Bando menjelaskan bahwa Pemda Kab. Enrekang telah menunjukkan keseriusannya dalam upaya mendukung perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan.

“Dengan adanya Perda No 1 tahun 2016 ini, menunjukkan keseriusan Pemda untuk mendukung pangakuan masyarakat adat. Perda ini juga merupakan Perda yang proses terbitnya paling cepat,” ujar Arifin Bando, Minggu (22/10) di Rumah AMAN Enrekang. (Muchlas Dharmawan)

Perlunya Terobosan Pengelolaan Hutan, Jokowi: Contoh Swedia dan Finlandia

Published in Nasional
Rabu, 02 Agustus 2017 15:37

Medialingkungan.com -  Pada peringatan Hari Lingkungan Lingkungan Hidup 2017 dan Peresmian Landmark Hutan Indonesia yang diadakan di Plaza Ir. Soedjono Soerjo, Gedung Manggala Wana Bhakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta Pusat, Rabu (2/8), Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan dilaksanakan nantinya dapat membuat pemikiran baru dalam pengelolaan hutan.

Jokowi meminta KLHK melakukan introspeksi dengan membuat rancangan besar untuk pembangunan hutan Indonesia dan mampu menghasilkan terobosan-terobosan dalam pengelolaan hutan dan lingkungan hidup sehingga menjadi lebih baik. Jokowi juga mencontohkan pengelolaan yang dilakukan oleh Swedia dan Finlandia yang dimana 70-80 persen sektor perekonomiannya berasal dari pengelolaan hutan.

"Swedia itu ekonominya 70 persen dari pengelolaan hutan. Dari pengelolaan itu yang harus kita jadikan contoh. Jangan ada yang orientasinya proyek. Sudah terlalu lama kita bekerja dengan orientasi proyek,” kata Jokowi dikutip dari Okezone.

Jokowi meminta ada terobosan baru, dan menanggalkan pola rutinitas dan monoton dalam mengelola hutan di Indonesia. Maka itu, cara yang diterapkan di Swedia dan Finlandia bisa dicontoh di Indonesia dengan menyesuaikan kondisi hutan di dalam negeri.‎

"Saya kira kita tidak usah sulit2, dikopi saja dan disesuaikan dengan keadaan hutan negara kita, tapi pengelolaan hutan beratus tahun baik itu yang harus kita jadikan contoh, jadi sample, kirim dari Kementerian LHK melihat bagaimana pengelolaan hutan dan lingkungan hidup berjalan bersama-sama, ekonominya dapat lingkungannya juga dapat," tambahnya, dikutip dari Antara News.

Presiden pun berharap terobosan itu juga turut didukung oleh semua pihak, termasuk para rimbawan.

"Dibutuhkan jiwa-jiwa mulia, para rimbawan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konkrit, persoalan riil di lapangan dengan sebuah etos kerja yang baik sehingga mana yang dilindungi, mana yang diproteksi jelas, mana yang dipakai konsesi, mana untuk hutan sosial, betul-betul jelas," tambahnya. (Muchlas Dharmawan)

Halaman 1 dari 22

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini