medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Ilmuwan: Pemanasan Global Ancam Ketersediaan Kopi Dunia

Published in Internasional
Selasa, 25 Juli 2017 17:28

Medialingkungan.com – Kopi menjadi sesuatu yang popular saat ini, seperti yang dilansir oleh Envirotech.com sejak tahun 1980 konsumsi kopi meningkat dua kali lipat sampai tahun berikutnya. Sedangkan statistik International Coffee Organization (ICO) memprediksi bahwa pada tahun 2017 ini konsumsi biji kopi akan meningkat untuk tiga tahun kedepan.

Namun, pemanasan global mengancam ketersediaan biji kopi diseluruh dunia menurut ilmuwan dari Kew Gardens di London. Peningkatan suhu global berpotensi menyebabkan pengurangan jumlah lahan yang sesuai untuk produksi kopi pada tahun-tahun yang akan datang. Kurangnya persediaan kopi, rendahnya kualitas kopi, dan tingginya harga penjualan diakui sebagai akibat dari perubahan iklim.

Laporan hasil publikasi jurnal di Nature Plants menerangkan bahwa jika pemanasan global dibiarkan terjadi begitu saja maka hal tersebut dapat berdampak pada penyusutan lahan untuk biji kopi Arabica setengah di Amerika dan dua pertiga di Asia Tenggara.

Tahun ini, akibat kekeringan yang berkepanjangan untuk pertama kalinya pemerintah Brazil mempertimbangkan untuk mengimpor biji kopinya karena menurunnya hasil panen dan meningkatnya permintaan biji kopi dalam negeri.

Lain halnya dengan Ethiopia yang merupakan rumah bagi biji kopi Arabika menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Sekitar 60 persen dari wilayah kopi di negara itu bisa hilang apabila emisi rumah kaca terus meningkat yang menyebabkan suhu global meningkat sebanyak 4o C. Hal tersebut menjadi ancaman bagi sekitar 16 persen atau 15 juta jiwa masyarakat yang menggantungkan penghidupannya pada kopi. (Suterayani)

Bonn Challenge, Insiaisi Restorasi Hutan Terbesar Di Dunia

Published in Nasional
Selasa, 09 Mei 2017 10:48

Medialingkungan.com – Sumatera Selatan (Sumsel) kedatangan 40 negara untuk menghadiri The 1st Asia Bonn Challenge High Level Meeting pada hari ini dan besok (9-10) Mei 2017. Pemerintah Provinsi Sumsel mengatakan The Bonn Challenge adalah suatu inisiatif dan ide yang besar dari pemimpin-pemimpin dunia yang peduli perubahan iklim.

“Ini dilakukan dengan restorasi lanskap hutan yang kritis,” ujar Najib Asmani, Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan Bidang Perubahan Iklim.

Lebih lanjut ia sampiakan mengatakan pengelolaan hutan dan lahan di provinsi Sumsel harus melibatkan semua elemen masyarakat. "Berkat kerja keras Pemprov Sumsel kita bisa menyelenggarakan Bonn Chalenge," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel mengatakan sebanyak 736 ribu hektar hutan di Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan rusak. Kerusakan dominan disebabkan kebakaran hutan dan lahan 2015. "736 Ribu hektar hutan yang rusak akibat kebakaran 2015. Sulit direstorasi atau direvitalisasi, APBD tak mampu, APBN juga," kata Alex, Senin (8/5).

Ia sampaikan juga bahwa pihaknya sulit melakukan restorasi hutan rusak itu memerlukan banyak biaya. Tak hanya anggaran dari APBD, dana dari pemerintah pusat (APBN) juga belum tentu mampu mencukupi.

Untuk menyikapi masalah tersebut, Alex menggandeng banyak Non-Government Organization (NGO) yang peduli terhadap lingkungan untuk membantu memperbaiki hutan yang rusak. “kita mengajak pihak kedua dan ketiga untuk membantu. Kita masih cari negara-negara yang peduli. Saat ini setidaknya, ada 11 lokasi yang digarap 6 NGO," paparnya.

Terkait Bonn Challenge, sambungnya, Bonn Challenge adalah suatu inisiatif restorasi landskap yang kritis yang terbesar dunia. Gelaran kali ini dimanfaatkan untuk menunjukkan kepada negara peserta untuk melihat secara langsung kondisi hutan di Bumi Sriwijaya ini. Sumsel sendiri mengajukan 400 ribu hektar dari 150 juta hektar hutan yang ditargetkan direstorasi hingga 2020 mendatang. {Fahrum Ahmad}

100 Hari Trump, Gedung Putih Dikerumuni Ribuan Aktivis Lingkungan

Published in Internasional
Selasa, 02 Mei 2017 10:14

Medialingkungan.com – Ribuan aktivis lingkungan hidup menggelar demonstrasi - yang mereka sebut; Pawai Iklim Rakyat. Aksi ini diselenggarakan di Washington D.C. pada Sabtu (29/04). Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sejak tahun 2014 yang juga dipelopori Richard Branson, Leonardo DiCaprio, dan Al Gore.

Selain di D.C. aksi serupa juga juga diselenggarakan di 300 lokasi di Amerika, mulai dari Seattle sampai Boston. Menurut para aktivis, agenda gerakan iklim ini ditandai sebagai kecaman di 100 hari kepemimpinan Donald Trump. Pemerintah diharapkan untuk responsif terhadap iklim bukan hanya mengejar keuntungann finansial.

John Zangas, dari DC Media Group menuliskan bahwa ribuan orang berjalan menyusuri Pennsylvania Avenue -- dengan tokoh-tokoh pribumi yang memimpin -- melewati Trump International Hotel yang diselimuti barikade kemanan. Kemudian, melanjutkan ke Gedung Putih.

Mereka berhenti untuk menari, melantunkan dan meneriakkan tuntutan ke arah Gedung Putih saat mereka lewat. Barikade polisi dijajar di tengah Pennsylvania Avenue, membelahnya menjadi dua untuk membuat para demonstran menjauh dari trotoar di samping halaman Gedung Putih.

Laman VOA juga mencatat, mereka rela disengat suhu panas sekitar 35º C unutk massa yang berada di D.C. sedangkan di Denver salju menyelimuti ratusan aktivis yang berkumpul.

"Gerakan iklim diadakan di D.C. untuk menunjukkan bahwa pemilihan tersebut tidak membatalkan hukum fisika," tulis aktivis iklim dan penulis Bill McKibben. (McKibben membantu mengatur Iklim Rakyat yang pertama pada bulan Maret.)

"Politisi perlu diingatkan, bahkan saat mereka melakukan penawaran industri, yang kita lihat lebih banyak lagi,” tegasnya.

Kelompok organisasi mitra, yang membentuk komite pengarah acara itu, umumnya kelompok lingkungan, tetapi juga mencakup beberapa serikat perdagangan, serta kelompok advokasi anti-perang dan anti-minoritas, seperti NAACP.

Ribuan massa menegaskan bahwa mereka keberatan karena Trump mencabut pembatasan terhadap pertambangan, pengeboran minyak dan emisi gas rumah kaca di pembangkit listrik tenaga batu bara.

Isu para demonstran dilandasi tuntuntan yang memadukan perubahan iklim dengan masalah ekonomi dan keadilan social. Serta menyerukan perubahan seperti menaikkan upah minimum nasional menjadi USD$ 15 per jam.

Acara serupa akhir pekan lalu di Washington March for Science diikuti ribuan aktivis, memerotes apa yang mereka klaim sebagai penolakan pemerintahan Trump terhadap sains -- dan diadakan di 600 kota di dunia. {Fahrum Ahmad}

Menteri Pembangunan Denmark Apresiasi Hutan Harapan Jambi

Published in Nasional
Selasa, 02 Mei 2017 10:10

Medialingkungan.com – Menteri Pembangunan Kerja Sama Denmark, Ulla Tørnæs‎, berkunjung ke Hutan Harapan di Kabupaten Batanghari, Jambi, Minggu (30/04). Ia didampingi rombongan Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Casper Klynge‎.

Kunjungan ini merupakan tindaklanjut dari kerja sama Pemerintah Denmark dan Indonesia di bidang pelestarian lingkungan. Ulla menyampaikan kekagumannya terhadap hutan tropis yang masih alami dan memegang peran vital di Sumatera sebagai penyumbang oksigen.

"Karena itulah kami menganggap hutan tropis ini memiliki peran yang sangat penting di mata internasional," ungkap dia seperti dikutip dari Tribunnews.com. Untuk itu sambung dia, kelestariannya harus dijaga. "Termasuk di dalamnya menjaga kelestarian flora dan fauna yang hidup di hutan tropis ini".

Ulla juga diberikan kesempatan untuk membuka kegiatan launching "Thumble in the Jungle" dalam rangka lomba sepeda gunung pertama di Hutan Restorasi di Indonesia, pada Senin (1/05). Melalui kegiatan ini, dia berharap, pelestarian hutan tidak semata-mata untuk menjaga keaslian alam, namun juga berdampak positif bagi masyarakat.

‎‎"Saya sangat gembira berada di tempat ini. Saya melepas peserta sepeda gunung pertama di Hutan Harapan," ujar Ulla Tørnæs‎, Senin (1/5).

Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang cukup menarik bagi negara lain. Namun untuk pengembangan di bidang ecotourism perlu ditingkatkan lagi. "Tujuannya agar kunjungan turis ke hutan ini dapat meningkat," ujarnya.

Sementara itu, Casper mengatakan, peranan Hutan Harapan yang dikelola PT Restorasi Ekosistem Indoensia (Reki) dapat mengurangi emisi karbon hingga dua kali lebih besar di negaranya. ‎

Berdasarkan data yang diperoleh, keberadaan Hutan Harapan dapat mengurangi jumlah emisi karbon 80 juta ton per tahun, atau dua kali lipat dari Denmark, yang hanya 40 juta ton per tahun‎. "Hutan Harapan ini merupakan proyek yang akan diterapkan di daerah lain," ungkapnya.

Hutan Harapan membentang di dua kabupaten di Provinsi Jambi, yakni Sarolangun dan Batanghari, serta di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Izin pengelolaannya diberikan kepada Unit Manajemen Hutan Harapan bentukan Burung Indonesia, Birdlife International dan Royal Society for the Protection of Birds. Karena pemerintah mensyaratkan badan hukum perseroan terbatas (PT), maka didirikan PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki).

Izin RE pertama didapat pada 2007, yakni untuk kawasan seluas 52.170 hektare di Kabupaten Musi Banyuasin (SK Menhut No 293/Menhut-II/2007). Izin kedua keluar pada 2010 untuk areal seluas 46.385 hektare di Kabupaten Batanghari dan Sarolangun (SK Menhut No 327/Menhut-II/2010). Total luas izin konsesinya 98.555 hektare. "Inisiatif Hutan Harapan setidaknya menyelamatkan 20 persen hutan dataran rendah yang tersisa di Sumatera dan mendukung pelestarian alam di Indonesia," imbuhnya.

Casper juga menyebutkan: "Antara Denmark dan PT Reki masih mencari modul untuk mencari solusi tekanan dari luar. Tapi, kami meyakini pihak Reki bisa mencarikan sulusi dengan cara bermitra dengan masyarakat sekitar”.

"Terpenting menjaga hutan Harapan dan tetap mempertahankan keberadaan penduduk asli yang tinggal di hutan Harapan agar nanti mereka bisa disejahterakan di tempat tinggalnya sendiri melalui kerjasama yang baik," tambah Casper. {Fahrum Ahmad}

WHO: Polusi Udara Bunuh 1,7 Juta Anak Setiap Tahun

Published in Internasional
Rabu, 08 Maret 2017 11:43

Medialingkungan.com - World Health Organization (WHO) menyebutkan sekitar 1,7 juta jiwa anak di bawah usia 5 tahun meninggal dunia setiap tahun akibat polusi udara. Penyebab kematian tersebut diantaranya, air yang tidak bersih, kurangnya sanitasi, praktik kebersihan yang buruk, serta polusi udara indoor atau outdoor.

Menurut laporan WHO, sebanyak 570.000 anak di bawah 5 tahun meninggal setiap tahun akibat infeksi pernapasan terkait dengan polusi udara serta asap di dalam dan luar ruangan. Kemudian ada 361.000 yang meninggal setiap tahun akibat diare dan sanitasi yang buruk, isu kebersihan, dan keterbatasan akses terhadap air minum yang aman. Lalu 270.000 meninggal selama bulan pertama mereka yang itu bisa dihindari dengan meningkatkan sanitasi, akses air bersih, dan mengurangi polusi udara. Lalu sebanyak 200.000 kematian karena malaria yang sebenarnya bisa dicegah dengan mengontrol kembang biak nyamuk serta mengelola air yang lebih baik.

“Lingkungan tercemar sangat mematikan terutama untuk anak-anak,” ujar Direktur Jenderal WHO Margaret Chan seperti yang dilansir oleh Okezone.com

“Organ dan sistem kekebalan tubuh mereka sedang berkembang dan tubuh lebih kecil serta saluran pernafasan belum sempurna membuat mereka sangat rentan terhadap udara dan air kotor,” tambahnya.

Organisasi kesehatan itu juga menjelaskan bahwa peningkatan volume sampah elektronik dari ponsel dan perangkat lain dapat mengekspos racun yang dikaitkan pada penurunan kecerdasan, kerusakan paru-paru, serta kanker. Volume tersebut diprediksi mencapai 50 juta metrik ton pada tahun 2018 atau tumbuh 19 persen dibandingkan tahun 2014.

Untuk mengurangi risiko ini, WHO meminta pemerintah di berbagai negara untuk menekan polusi udara di dalam maupun luar ruangan, lalu melindungi ibu hamil dari paparan asap, juga menyediakan air serta sanitasi bersih.

“Investasi dalam penghapusan bahaya lingkungan terhadap kesehatan, seperti, peningkatan mutu air atau menggunakan bahan bakar bersih, akan menghasilkan manfaat besar bagi kesehatan,” Ungkap salah satu ahli WHO, Maria Neira. {Dedy. M}

Ternyata Bangunan Hijau Dapat Tingkatkan Produktivitas Kerja

Published in Informasi & Teknologi
Sabtu, 17 Desember 2016 18:14

Medialingkungan.com – Sebuah studi baru menunjukkan bahwa orang yang bekerja di bangunan hijau dapat berpikir lebih baik di kantor, dan tidur lebih baik ketika mereka pulang kerumah. Seperti dilansir The Guardian, penelitian menunjukkan bahwa ventilasi, pencahayaan, dan kontrol panas yang baik dalam ruangan dapat meningkatkan performa para pekerja dan dapat meningkatkan produktivitas sampai 1000 USD per tahun. Hal ini juga menunjukkan bahwa aspek subjektif, seperti desain ruangan yang indah, dapat membuat para pekerja lebih bahagia, dan lebih produktif.

Dalam penelitian ini, dianalisis pekerja pada bangunan hijau bersertifikat di lima kota di Amerika Serikat, kemudian membandingkannya dengan pekerja lain di kota yang sama yang digunakan di kantor yang berbeda, yang dimiliki oleh perusahaan yang sama.

"Kami melihat skor fungsi kognitif yang lebih tinggi bagi pekerja di bangunan bersertifikat hijau, dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di gedung-gedung yang masih berkinerja tinggi, tetapi yang belum mencapai sertifikasi hijau," kata Dr. Joseph Allen, Director of the Healthy Buildings program at the Harvard Center for Health and the Global Environment, di Harvard TH Chan School of Public Health, Amerika Serikat.

Para pekerja di bangunan hijau mencetak lebih dari 25 persen lebih tinggi dalam tes standar yang menggunakan game computer seperti The Sims untuk menilai kemampuan berpikir dan merencananakan.

"Alat ini menilai kinerja pengambilan keputusan yang kompleks, yang meniru pengambilan keputusan dunia nyata yang kita semua hadapi setiap hari dalam rutinitas kerja normal kami," kata Allen.

Kualitas tidur para pekerja juga dinilai menggunakan jam tangan khusus dengan sensor yang mengukur lama waktu tidur, serta kegelisahan-kegelisahan dalam tidur (tossing, turning dan interupsi). Mereka yang bekerja di kantor hijau memiliki skor tidur 6 persen lebih tinggi.

"Saya rasa ini adalah salah satu temuan paling provokatif dalam penelitian ini - itu menunjukkan bahwa bangunan berdampak kami setelah delapan jam kami berada di sana untuk hari pekerjaan kami," kata Allen.

Selanjutnya, para pekerja bangunan hijau dilaporkan 30 persen lebih sedikit gejala “sick building syndrome”, seperti sakit kepala, iritasi mata, dan pernapasan. Bangunan hijau memiliki ventilasi yang lebih baik oleh karenanya dapat menurunkan tingkat karbon dioksida dan bahan kimia yang disebut Volatile Organic Compounds (VOC) yang dihasilkan oleh produk furnitur dan karpet.

Bangunan hijau juga memiiliki pencahayaan yang baik, dengan lebih banyak memanfaatkan cahaya matahari. Penelitian telah menunjukkan bahwa hal ini dapat membantu memperkuat ritme sehari-hari serta meningkatkan kualitas tidur masyarakat.

Triliunan dollar AS telah dihabiskan untuk bangunan baru dalam lima tahun terakhir, sekitar sepertiga dari yang dihabiskan untuk bangunan hijau. Allen mengatakan penerapan bangunan hijau tidak lebih diutamakan karena persoalan politis dalam pemerintahan. Ini berarti biaya yang dikeluarkan Departemen Fasilitas tidak sebanding dengan manfaat ekonomi dan kesehatan pada perusahaan.

"Saya benar-benar berharap. Saya melihat sebuah komunitas real estate yang terlibat pada topik ini dan mulai mengerti bahwa mereka dapat membuat keputusan sekitar kesehatan yang akan berdampak pada orang-orang kelas bawah," tegas Allen. (Muchlas Dharmawan)

Trump Didesak Koalisinya Untuk Hentikan Rencana Melawan Emisi Karbon

Published in Internasional
Sabtu, 17 Desember 2016 17:14

Medialingkungan.com – Para pejabat di 24 negara bagian Amerika Serikat (AS) telah mendesak Presiden terpilih, Donald Trump untuk menghentikan rencana Presiden Obama dalam memerangi perubahan iklim, dan menutup pembangkit listrik tenaga batubara. Koalisi 24 pejabat ini meminta pemerintah Partai Republik untuk membatalkan rencana energi bersih yang diberlakukan oleh pemerintah Partai Demokrat saat ini.

Saat ini AS menerapkan aturan hukum yang dirancang untuk menurunkan emisi karbon (terutama dari pembangkit listrik batubara) pada tahun 2030 sebesar 32 persen dibawah level emisi tahun 2005. Namun saat ini, Mahkamah Agung telah memerintahkan untuk menunda implementasi aturan energi bersih tersebut sampai proses hukum untuk tentang aturan tersebut telah benar-benar selesai.

Jaksa Agung Virginia Barat, Patrick Morrisey dan juga Jaksa Agung Texas, Ken Paxton, menyarankan kepada Kongres agar segera mengambil tindakan untuk mencegah Badan Pengawas Lingkungan Hidup AS (Environmental Protection Agency, EPA) membuat draft aturan yang serupa nantinya.

“Permintaan tersebut harus menjelaskan dari sudut pandang administratif, bahwa (rencana energi bersih) ini diluar hukum dan EPA tidak memiliki wewenang untuk menegakkan itu,” ujar Morrisey seperti dilansir Reuters.

Kabinet Trump nantinya berpotensi akan diisi oleh nominator dari negara-negara bagian yang banyak menggunakan bahan bakar fosil. Trump memilih Scott Pruitt, Jaksa Agung Oklahoma untuk menjalankan EPA, padahal sebelumnya, Scott merupakan penentang tindakan-tindakan Obama dalam menekan perubahan iklim. Selanjutnya Trump memilih mantan Gubernur Texas, Rick Perry untuk menjadi Kepala Departemen Energi, padahal Rick merupakan seorang yang skeptis terhadap perubahan iklim.

Trump berjanji untuk menghidupkan kembali pengeboran minyak dan gas serta pertambangan batubara melalui jalur pelemahan aturan-aturan federal. Dia juga mengatakan akan menarik AS keluar dari kesepakatan global untuk mengurangi emisi karbon dioksida, padahal sejumlah ilmuwan telah memperingatkan bahwa itu akan menyebabkan kenaikan permukaan air laut, serta kekeringan dan badai yang akan lebih sering terjadi. (Muchlas Dharmawan)

Cina Beri Sanksi Tegas Kepada Pejabat Yang Tak Peduli Lingkungan

Published in Internasional
Kamis, 15 Desember 2016 16:50

Medialingkungan.com – Demi menjaga kelestarian lingkungan, Cina menjatuhkan sanksi kepada hampir 700 pejabatnya. Hal ini merupakan cara khusus dalam usaha perlindungan lingkungan hidup di seluruh wilayahnya, dikarenakan pejabat tersebut kurang benar dalam memberi perlindungan pada lingkungan hidup.

Pemerintah Pusat Cina mengirimkan tujuh kelompok untuk memeriksa beberapa tempat, termasuk Beijing, Shanghai dan Provinsi Guangdong di selatan, pada November. Menyusul pemeriksaan putaran pertama dalam usaha perlindungan lingkungan hidup di seluruh wilayah negeri itu.

Penyelidikan putaran pertama menggiring 3.000 pejabat untuk mendapat teguran dan denda sebesar 198 Juta Yuan atas kekerasan terhadap lingkungan hidup.

“Pemeriksa belum lama ini melakukan penilaian terhadap 1.893 perkara dan menerapkan denda 66 Juta Yuan (atau setara dengan Rp 95,6 Miliar) dari 1.479 perkara”, seperti dilansir kantor berita Xinhua, dikutip dari Antara.

Namun, tidak ada laporan terinci mengenai penerapan denda tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup Cina pada awal tahun ini mendapat wewenang menyelidiki daerah dan perusahaan tanpa memberi peringatan lebih dulu dan mempunyai hak memanggil semua pejabat daerah atau petinggi perusahaan untuk memperhitungkan tindakan mereka. (Andi Wahyunira)

EPA Perketat Standar Untuk Penggunaan Pestisida

Published in Internasional
Selasa, 13 Desember 2016 18:51

Medialingkungan.com – Hari ini, Badan Perlindungan Lingkungan Hidup AS (US Environmental Protection Agency, EPA) telah menyelesaikan standar untuk masyarakat yang ingin mengajukan aplikasi izin penggunaan Restricted Use Pesticides (RUPs) atau Pestisida Yang Dibatasi atau pestisida yang tidak dijual umum. Revisi untuk sertifikasi aturan aplikator pestisida akan mengurangi kemungkinan bahaya dari penyalahgunaan pestisida beracun. Penggunaan pestisida akan lebih aman dengan melakukan peningkatan pengawasan. Peraturan ini akan membantu memastikan bahwa RUPs digunakan dengan aman.

Asisten Administrator EPA, Bagian Keselamatan Kimia dan Pencegahan Pencemaran, Jim Jones, mengatakan bahwa pihaknya sangat berkomitmen untuk menjaga masyarakat dan lingkungan agar tetap aman dari paparan bahan kimia berbahaya.

"Dengan meningkatkan pelatihan dan sertifikasi, mereka yang menerapkan penggunaan pestisida terbatas akan memiliki pengetahuan yang lebih baik dan kemampuan untuk menggunakan pestisida yang lebih aman,” ungkap Jones.

EPA akan menerapkan sistem sertifikasi yang ketat dan mengharuskan semua orang yang disertifikasi sebelum menggunakan pestisida terbatas setidaknya 18 tahun. Sertifikasi ini harus diperbaharui setiap lima tahun.

Ada sekitar satu juta aplikator pestisida bersertifikat di AS yang menggunakan RUPs dan revisi ini nantinya akan berdampak pada semua aplikator, termasuk aplikator pestisida komersial dan aplikator pestisida pribadi, seperti petani dan peternak. Revisi juga berdampak di negara dan suku-suku yang menggunakan program sertifikasi. Semua termasuk 50 negara, Columbia, empat suku, enam wilayah, dan empat lembaga federal akan mengelola program sertifikasi untuk aplikator RUPs.

Dampak pada aplikator, negara, suku, wilayah, dan badan-badan federal bervariasi berdasarkan persyaratan program saat ini. Kebanyakan program sertifikasi sudah ada di beberapa tempat dan revisi standar ini akan memperkuat dasar untuk standar sertifikasi aplikator di seluruh negeri.

EPA membutuhkan lisensi khusus untuk metode tertentu seperti fumigasi dan aplikasi di udara yang dapat menimbulkan risiko lebih besar jika tidak dilakukan dengan benar. Untuk perlindungan lebih lanjut, mereka yang bekerja di bawah pengawasan aplikator bersertifikat sekarang akan menerima pelatihan untuk menggunakan pestisida secara aman dan untuk melindungi keluarga mereka dari paparan pestisida yang dibawa pulang dari tempat mereka bertani. (Suterayani)

Konvensi Kehati PBB, CIFOR Tegaskan Untuk Fokus Pada Perbaikan Lanskap Hutan

Published in Internasional
Selasa, 13 Desember 2016 18:48

Medialingkungan.com – Terdegradasi dan hilangnya hutan di seluruh dunia berdampak pada keanekaragaman hayati, mata pencaharian masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan perubahan iklim. Mengembalikan hutan yang gundul dan lanskap hutan yang terdegradasi telah menjadi fokus utama kebijakan dunia yang sangat mendesak. Untuk itu, Center for International Forestry Research (CIFOR) pada kegiatan Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD-COP 13) akan mengadakan kegiatan satu hari yang berfokus pada restorasi lanskap hutan.

Para pemimpin dunia dan para pemangku kepentingan lainnya, pekan ini akan mengadakan sidang pada kegiatan CBD-COP 13 PBB, di Cancún, Meksiko. Pertemuan CBD-COP 13 ini telah berjalan selama 9 hari, mulai dari tanggal (4/12) dan akan berakhir pada (17/12) tahun 2016. CBD-COP 13 dihadiri oleh 10.000 peserta dari seluruh dunia dan akan menegosiasikan perjanjian dan komitmen untuk keanekaragaman hayati, dan keberlanjutannya di masa depan.

Pada kegiatan satu sesi tersebut CIFOR akan menyampaikan penelitian ilmiah terbaru, wawasan dan pengalaman untuk didiskusikan bersamaan dengan diselenggarakannya negosiasi. Ilmuwan CIFOR akan menghadiri sekaligus mempresentasikan penelitian penting dan inovatif mengenai restorasi bentang alam, ketahanan pangan, jender dalam kehutanan dan REDD+.

Dalam sesi ini nantinya, Collaborative Partnership on Forests (CPF) dan beberapa anggota lain dari Kemitraan Global Partnership on Forest and Landscape Restoration (GPFLR) akan mempromosikan konsep dan praktek lanskap hutan dan restorasi ekosistem, berjuang untuk meningkatkan koherensi antara berbagai inisiatif.

Lanskap Hutan dan Hari Restorasi Ekosistem akan diselenggarakan di Konvensi Pavilion Rio pada 13 Desember 2016. Manuel Guariguata, peneliti dari CIFOR, akan pemimpin tim Pengelolaan Hutan CIFOR dan Program Restorasi, dan menyajikan penelitian terbaru tentang pemantauan dengan pendekatan partisipatif untuk restorasi lanskap hutan.

Selain itu, pada kegiatan tersebut CIFOR akan menyuguhkan topik lainnya untuk menarik perhatian pada hubungan antara lanskap hutan dan pertanian, ketahanan pangan, mata pencaharian, kesetaraan gender, ketahanan iklim dan keanekaragaman hayati. Bersamaan dengan acara utama, Cancún juga akan menjadi tuan rumah pertemuan kedelapan Pihak Protokol Cartagena (COP-MOP 8) dan pertemuan kedua Pihak pada Protokol Nagoya (COP-MOP 2) dari 2 Desember. (Suterayani)

Halaman 1 dari 32

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini