medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

COP23: Ekonomi Biru Solusi Perubahan Iklim

Published in Internasional
Minggu, 12 November 2017 21:55

Medialingkungan.com - Perwakilan berbagai organisasi yang menginisiasi Oceans Action Day, berkumpul pada kegiatan COP23, Sabtu (11/11/17) untuk menandatangani sebuah deklarasi baru. Pada deklarasi yang dinamai ‘Because the Ocean’ tersebut juga dilakukan peluncuran laporan Roadmap to Oceans and Climate Action (ROCA).

Kegitan ini diselenggarakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO); Global Ocean Forum; IOC / UNESCO; IUCN; Ocean and Climate Platform; Institut Penelitian Kebijakan Laut dari Yayasan Perdamaian Sasakawa, Jepang; Oceano Azul Foundation/Oceanário de Lisboa, Portugal.

Deklarasi ini diharapkan akan memperkuat respon global terhadap perubahan iklim yang saat ini telah memberi dampak pada lautan; penyerapan karbon terbesar di planet ini, adalah kekuatan utama dan fundamental yang mengatur iklim bumi bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia.

“Lautan sedikit banyak didiskusikan dalam perundingan iklim PBB sampai saat ini, namun hal itu tidak hanya penting untuk kelangsungan hidup planet namun juga menawarkan peluang besar untuk inovasi menuju low-carbon blue economy,” ujar Biliana Cicin-Sain, Presiden Global Ocean Forum, pada press release yang dikeluarkan oleh cop23.unfccc.int.

Pada kegiatan ini juga dilakukan pemahaman ilmiah terbaru tentang lautan dan perubahan iklim, termasuk pemanasan laut, pengasaman, deoksigenasi, kenaikan permukaan air laut dan meningkatnya aktivitas badai, dan bagaimana dampak ini membuat orang lebih rentan terhadap migrasi dan pemindahan.

Bagaimana pembangunan ekonomi berbasis kelautan atau "ekonomi biru" ini memberi jalan maju bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan di negara-negara pesisir dan pulau dalam mengatasi ancaman mendesak ke Negara Berkembang Pulau Kecil atau Small Island Developing States (SIDS) dalam menghadapi perubahan iklim dan pengasaman laut.

Pada sesi diskusi panel Blue Carbon menampilkan kemajuan-kemajuan yang dibuat dalam hal penerapan karbon biru sebagai bagian dari proses REDD +, NAMAs atau proses-proses yang didorong UNFCCC lainnya.

Sedangkan pada sesi pembiayaan akan memobilisasi sumber keuangan dan institusi. Selain koherensi kebijakan, instrumen keuangan adalah kunci untuk mendorong adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Ekonomi biru mencakup berbagai sektor ekonomi termasuk pemanenan dan perdagangan kehidupan laut, ekstraksi dan penggunaan sumber daya kelautan, penggunaan energi terbarukan yang terkait dengan laut, pembangunan dan perlindungan pesisir, pariwisata dan rekreasi serta layanan eko-sistemik.

Beberapa negara sudah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan terkait ekonomi biru, dengan dukungan Bank Pembangunan dan lembaga keuangan utama.

Proyek yang didanai Bank Dunia ini memperkirakan biaya dan manfaat untuk melestarikan layanan ekosistem seperti perlindungan pesisir dan sumber daya alam di Mauritania atau Belize. Dukungan potensial diumumkan oleh Green Climate Fund dan European Investment Bank.

Pada sesi migrasi dan pemindahan, mempelajari dari kasus transmigrasi masa lalu yang tidak disengaja di seluruh dunia, metode pengurangan risiko bencana dan langkah-langkah kunci yang  telah diambil, atau perlu diambil.

Misalnya, Misi Tetap Tuvalu ke PBB telah mengusulkan resolusi UNGA untuk menciptakan kerangka hukum bagi orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat perubahan iklim. Ini akan menyediakan sebuah forum untuk membahas jalan-jalan ke depan melalui program pengurangan risiko bencana, kerangka hukum, dan solusi lahan potensial. (Suterayani)

'Neraka Ada Disini' Menangkan Penghargaan Fotografi Satwa Liar

Published in Internasional
Jumat, 10 November 2017 21:21

Medialingkungan.com - Foto gajah yang dilempari bola api karya Biblap Hazra berjudul ‘Hell is here’ atau ‘Neraka ada disini’ menangkan penghargaan dari Sanctuary Asia dalam kategori Sanctuary’s Wildlife Photographer of the Year 2017. Foto tersebut diambil di Negara Bagian West Bengal, India. Negara bagian West Bengal adalah wilayah yang sering dilanda konflik antara manusia dan gajah.

Sanctuary Asia adalah majalah pertama dan salah satu majalah berita lingkungan terkemuka di India yang berdiri sejak tahun 1981. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan orang India tentang warisan alam mereka yang mulai lenyap.

The Sanctuary Nature Foundation yang memberikan penghargaan tersebut seperti yang dilansir Mongabay.co.id, menyatakan bahwa, di distrik Bankura, West Bengal, penghinaan dan penyiksaan seperti itu rutin terjadi. Juga di negara-negara bagian lain yang menjadi habitat gajah, yakni Assam, Odisha, Chhattisgarh, Tamil Nadu dan lainnya.

Kontes foto tersebut dimaksudkan untuk menyoroti foto-foto yang bisa membangkitkan respons kuat manusia akan ketidaktahuan manusia yang menyerang hewan untuk bersenang-senang apalagi diperparah oleh kerusakan lahan, kehidupan dan harta benda dengan memburu gajah, serta ketidakpedulian pemerintah pusat dan negara bagian untuk mengantisipasi krisis yang terjadi di India yang merupakan rumah bagi sekitar 30 ribu gajah asia, yang merupakan 70% dari populasi gajah dunia, dan sekitar 800 ekor ada di West Bengal. (Gede Tragya)

COP23: Hutan Adat Bisa Jadi Kunci Cegah Malapetaka Perubahan Iklim

Published in Internasional
Jumat, 10 November 2017 14:57

Medialingkungan.com -  Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 23), di Bonn, Jerman telah sampai pada titik kritisnya. Kebanyakan ilmuwan iklim sekarang sepakat bahwa upaya pengurangan karbon yang disepakati di Paris, tahun 2015 lalu tidak cukup untuk menjaga suhu global dari kenaikan 2 derajat celcius di atas tingkat pra-industri, dengan implikasi bencana yang berpotensi bagi peradaban manusia.

Saat ini, ilmuwan melihat bahwa upaya memerangi deforestasi dan degradasi menjadi strategi penting bagi dunia untuk memenuhi tujuan pengurangan karbon yang telah ditetapkan di Paris pada tahun 2015, dan mencegah kenaikan suhu 2 derajat celcius pada akhir abad ini.

Seperti dilansir dari Mongabay, Ilmuwan di Pusat Penelitian Woods Hole di Massachusetts baru-baru ini menetapkan bahwa hutan tropis dapat mengalami kerugian sekitar 425 juta ton karbon antara tahun 2003 dan 2014, yang sebagian besar disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan. Selain itu, ditemukan juga bahwa sebesar 1,1 miliar metrik ton karbon dikeluarkan secara global dari daerah hutan dan penggunaan lahan setiap tahunnya. 5,5 miliar metrik ton karbon dilepaskan melalui deforestasi dan degradasi, sementara 4,4 miliar metrik ton karbon diserap melalui hutan tegakan di lahan yang dikelola.

Penelitian baru lainnya menemukan bahwa pengelolaan hutan masyarakat adat dan tradisional dapat menawarkan kunci untuk membatasi emisi, dan memberi waktu kepada dunia untuk beralih ke ekonomi energi hijau. Dalam studi terpisah, tingkat deforestasi Amazon ditemukan lima kali lebih besar di luar wilayah adat dan unit konservasi daripada di dalamnya.

"Kami menemukan bahwa, secara umum, tingkat deforestasi lima kali lebih besar di luar wilayah dan unit konservasi masyarakat adat daripada di wilayah tersebut," ungkap Jocelyn Thérèse, dari Guyana Prancis dan Wakil Koordinator di Badan Koordinasi Organisasi Adat di Lembah Sungai Amazon (COICA).

Delegasi pemimpin masyarakat adat dan pedesaan dari Amerika Latin dan Indonesia angkat bicara terkait hal ini, dengan mengatakan bahwa keduanya dapat memainkan peran kunci dalam membantu mengelola hutan dunia untuk mengurangi emisi.  Para pemimpin ini yakin bahwa masyarakat adat dan hutan tradisional mereka memiliki kontribusi penting.

"Kami adalah solusi yang terbukti untuk perlindungan hutan jangka panjang, yang kelangsungan hidupnya sangat penting untuk mencapai tujuan perubahan iklim kita," kata Mina Setra, Wakil Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang mewakili 17 juta orang masyarakat adat di Indonesia. (Muchlas Dharmawan)

IAEA: Tenaga Nuklir Solusi Kurangi Pemanasan Global

Published in Internasional
Kamis, 09 November 2017 18:04

Medialingkungan.com - Pemerintah Uni Emirat Arab bekerja sama dengan Organisation for Economic Co-operation and Development’s (OECD) dan Nuclear Energy Agency (NEA), menyelenggarakan konferensi International Atomic Energy Agency (IAEA) ke-4 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Konferensi yang berfokus membahas isu-isu tenaga nuklir, pembangunan berkelanjutan, tantangan pembangunan infrastruktur tenaga nuklir, keamanan dan kehandalan nuklir serta inovasi dan teknologi nuklir mutakhir ini dihadiri oleh 700 menteri, pembuat kebijakan dari 67 negara anggota IAEA dan organisasi internasional.

Hasil konferensi IAEA ke-4 sepakat bahwa perluasan tenaga nuklir dapat meningkatkan keamanan energi dan mengurangi emisi yang terkait dengan perubahan iklim dan polusi udara lokal. Hasil konferensi ini juga menyatakan tenaga nuklir saat ini menyediakan 11% listrik global, termasuk sepertiga dari semua listrik rendah karbon.

Presiden konferensi, Hamad Alkaabi, Perwakilan tetap Uni Emirat Arab ke IAEA, mencatat kesepakatan diantara para peserta bahwa peningkatan investasi internasional untuk tenaga nuklir akan diperlukan jika dunia ingin memenuhi persetujuan Paris yang membatasi peningkatan suhu global sampai di bawah 2°C.

Alkaabi juga mencatat kebutuhan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dalam memfasilitasi pengembangan tenaga nuklir dan memastikan keberlanjutan dan keamanannya, seperti yang dilansir sdg.iisd.org.

Konferensi tersebut berulang kali menyoroti pentingnya kepercayaan masyarakat akan masa depan tenaga nuklir.

"Pengambilan keputusan terbuka dan transparan yang melibatkan semua pemangku kepentingan dapat memperbaiki persepsi masyarakat akan tenaga nuklir dan mengarah pada penerimaan publik yang lebih luas," ujar Alkaabi.

Faktanya tenaga nuklir adalah sumber energi yang aman, handal dan bersih sehingga menjadi pilihan penting bagi banyak negara untuk memperkuat keamanan energi dan mengurangi dampak pemanasan global serta polusi udara, karena pertumbuhan substansial dalam penggunaannya sangat dibutuhkan bagi dunia untuk memenuhi tujuan iklimnya. (Gede Tragya)

Anjing Laut Leopard Antartika Muncul di Australia

Published in Internasional
Selasa, 07 November 2017 20:58

Medialingkungan.com - Sejumlah anjing laut dari Leopard Antartika terlihat di berbagai wilayah Australia. Shona Lorigan dari Organisation for the Rescue and Research of Cetaceans in Australia (ORRCA) mengatakan bahwa mereka telah melacak penampakan anjing laut tersebut di Pantai New South Wales tahun ini.

“Tim telah pergi ke sejumlah wilayah yang tercatat ada penampakan anjing laut dan kami telah mampu mengidentifikasi tujuh inividu yang berbeda di New South Wales dan mereka juga sudah ada sejak beberapa bulan lalu, salah satunya bahkan telah ada sejak 10 Agustus.” kata Shona Lorigan dilansir dari Australian Broadcasting Corporation.

Seorang ahli biologi kelautan, Sam Thalmann menuturkan ada tiga sampai lima anjing laut macan tutul yang tertangkap mata berada di Tasmania sepanjang tahun.

“Tahun ini kami telah melihat lebih dari 10 individu selama tiga setengah sampai empat bulan terakhir.” kata Sam Thalmann

Anjing laut yang terlihat di Tasmania biasanya masih berusia remaja, umur yang belum cukup untuk berkembang biak.

“Di tahun-tahun muda mereka, saat mereka menemukan jangkauan mereka, mereka bisa menyebar jauh, lebih jauh daripada umur dewasa” lanjut Thalmann

Jika dikatakan ada lebih banyak predator Antartika tahun ini, namun Thalmann mengatakan lonjakan seperti itu terjadi setiap tujuh tahun sekali.

“Ada sedikit pengaruh yang berpotensi yaitu perbedaan sea-ice levels di antartika,” Katanya

Beberapa anjing laut telah didokumentasikan oleh Departemen Lingkungan Tasmania. Selain itu, para ahli juga mengumpulkan kotoran anjing laut untuk memantau kebiasan makan semua anjing laut itu. (Khalid Muhammad)

Lindungi Ketahanan Pangan, AS Lakukan Revisi Peraturan Terhadap Produk Bioteknologi

Published in Internasional
Selasa, 07 November 2017 19:35

Medialingkungan.com - Lembaga pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab mengawasi produk bioteknologi modern pertanian, Layanan Inspeksi Kesehatan Hewan dan Tanaman Amerika Serikat (APHIS)-US Department of Agriculture (USDA) pagi ini, Selasa (7/11/17) mengumumkan telah mencabut peraturan yang diusulkan untuk merevisi peraturan-peraturan bagi para agensi yang bergerak dalam bidang bioteknologi.

APHIS akan kembali terlibat dengan para pemangku kepentingan untuk menentukan pendekatan berbasis sains yang paling efektif untuk mengatur kembali regulasi hasil bioteknologi modern guna melindungi kesehatan tanaman.

"Secara regulasi, penting bagi kami untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberdayakan pertanian Amerika serta menyediakan industri dengan proses peninjauan yang efisien dan transparan dengan tidak membatasi inovasi," kata Sekretaris APHIS, Sonny Perdue.

"Untuk memastikan kita menyeimbangkan keduanya secara efektif, kita perlu melihat kebaruan, mengeksplorasi alternatif kebijakan, dan melanjutkan dialog dengan semua pemangku kepentingan yang berkepentingan, baik domestik maupun internasional." lanjutnya.

APHIS mengawasi impor, gerakan antar negara bagian dan pelepasan lingkungan organisme rekayasa genetika untuk memastikan mereka tidak menimbulkan risiko hama tanaman. Pekerjaan penting ini akan berlanjut seiring APHIS terlibat kembali dengan para pemangku kepentingan untuk menetukan aturan regulasi berbagai produk bioteknologi di AS.

"Kami tahu bahwa teknologi ini berkembang setiap hari, dan kami memerlukan peraturan dan kebijakan yang fleksibel dan mudah disesuaikan dengan inovasi ini untuk memastikan ketahanan pangan bagi pertumbuhan populasi." tambah Perdue. (Suterayani)

WMO: 2017 Masuk dalam Rekor Cuaca Terpanas

Published in Internasional
Selasa, 07 November 2017 18:04

Medialingkungan.com - Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani meteorologi memprediksi tahun 2017 mungkin menjadi salah satu dari tiga tahun terpanas yang tercatat dengan banyak fenomena seperti badai, banjir, gelombang panas dan kekeringan. Indikator dari perubahan iklim jangka panjang seperti peningkatan konsentrasi karbon dioksida, kenaikan permukaan air laut dan pengasaman laut terus berlanjut.

Pernyataan sementara WMO yang dilansir dari cop23.unfccc.int mengatakan bahwa suhu global rata-rata dari Januari sampai September 2017 sekitar 1,1° C di atas era pra-industri. Akibat fenomena El Nino yang kuat, 2016 kemungkinan merupakan tahun terpanas yang tercatat, dengan 2017 dan 2015 di tempat kedua dan ketiga. 2013-2017 dicatat menjadi periode terpanas lima tahun ini.

Pernyataan tersebut dirilis pada hari pembukaan Konferensi Perubahan Iklim (COP23) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Bonn.

Data tersebut mencakup semua informasi yang disampaikan oleh berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai dampak manusia, sosial-ekonomi, dan lingkungan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan laporan kebijakan yang lebih luas ditingkat PBB kepada para pengambil keputusan mengenai interaksi cuaca, iklim dan air.

Sekretaris Jenderal WMO, Petteri Taalas, mengatakan bahwa "Kami telah menyaksikan cuaca yang luar biasa, termasuk suhu di atas 50 derajat celcius di Asia, badai yang memecahkan rekor dalam suksesi cepat di Karibia dan Atlantik yang mencapai sejauh Irlandia, banjir musim hujan yang menghancurkan jutaan orang dan kekeringan yang terus-menurus di Afrika Timur.”

"Banyak dari kejadian ini memiliki tanda perubahan iklim yang disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca dari aktivitas manusia," tambahnya.

Patricia Espinosa, Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB yang menjadi tuan rumah konferensi di Bonn, mengatakan bahwa "Temuan ini menggarisbawahi meningkatnya risiko terhadap manusia, ekonomi dan struktur kehidupan di bumi jika kita gagal mencapai tujuan dan ambisi dari Perjanjian Paris.” (Ilham Muhammad)

BPK-RI Bantu Vietnam Perkuat Kapasitas Audit Lingkungan Hidup

Published in Internasional
Senin, 06 November 2017 18:40

Medialingkungan.com - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) bersama State Audit Office of The Socialist Republic of Vietnam (SAV) tandatangani MoU kelanjutkan kerjasama penguatan kapasitas audit dalam pertemuan Summit BPK se-ASEANSAI di Vientiane, Laos (05/11/17).

ASEANSAI atau Asosiasi BPK se-ASEAN yang berdiri sejak tahun 2011 memiliki peranan strategis dalam penguatan kapasitas audit dan SAI Performance Measurement Framework (PMF) dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs di kawasan ASEAN.  

“Kami yakin segala upaya penguatan didasarkan atas komitmen yang kuat untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan meningkatkan kapasitas audit pada sektor publik pada kedua belah negara, dan sesuai dengan semangat ASEANSAI yaitu ‘kebersamaan’ dan motto INTOSAI ‘Mutual Experience Benefits All’,” ungkap Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, dalam pidatonya, seperti yang dilansir oleh bpk.go.id.

Ho Duc Phoc, Auditor General of the State Audit Office of the Socialist Republic of Vietnam, dalam sambutannya juga mengucapkan terima kasih kepada BPK yang telah membantu Vietnam dengan mengirimkan narasumber auditor BPK untuk mengajarkan Audit Kinerja terutama di bidang Audit Lingkungan Hidup dan memberikan kesempatan kepada auditor SAV Vietnam untak mengikuti secondment di BPK. Ke depan Vietnam berharap juga tetap mendukung SAV sebagai Ketua Komite Strategic Planning di ASENSAI dan Ketua ASOSAI.

Dalam pertemuan Summit BPK se-ASEANSAI juga diikuti oleh 6 delegasi donor yaitu World Bank, Asian Development Bank, GIZ, European Union, SAI Norway dan Swedish National Audit Office (SNAO). Dalam pertemuan komite-komite di ASEANSAI juga turut menjelaskan program-progam ASENSAI yang akan dilaksanakan pada masa mendatang berdasarkan Rencana Strategis ASEANSAI 2018-2021. (Gede Tragya)

Konferensi PBB Tentang Perubahan Iklim 2017 COP23 Lebih Berambisi

Published in Internasional
Senin, 06 November 2017 16:14

Medialingkungan.com - Konferensi PBB terkait perubahan iklim 2017 atau dikenal COP23 dibuka pada hari ini, Senin (06/11/17), dengan tujuan menggerakkan ambisi berbagai negara untuk menghadapi pemanasan global dan menempatkan dunia dalam arah pembangunan yang lebih aman dan makmur.

Konferensi tersebut akan semakin meningkatkan momentum di antara kota-kota, negara bagian, wilayah, bisnis, dan masyarakat sipil dalam mendukung rencana tindakan iklim nasional yang disepakati secara internasional dan dengan tujuan yang lebih luas dari agenda pembangunan berkelanjutan 2030.

Konferensi ini hadir dengan latarbelakang peristiwa cuaca ekstrem yang telah menghancurkan kehidupan jutaan orang di berbagai tempat seperti Asia, Amerika, dan Karbia.

Menurut Presiden COP23, Frank Bainimarama, penderitaan manusia yang disebabkan oleh badai, kebakaran hutan, kekeringan, banjir dan ancaman terhadap keamanan pangan yang disebabkan oleh perubahan iklim menandakan kita tidak boleh membuang-buang waktu.

"Kita harus menjaga kesepakatan konsensus dunia yang tercantum dalam Perjanjian Paris dan tujuan paling ambisius dari target tersebut adalah untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata dunia sampai 1,5 derajat," ucapnya.

"Dimanapun kita hidup, kita semua rentan dan perlu bertindak. Fiji membantu membangun Koalisi Besar untuk menentukan tindakan terkoordinasi oleh pemerintah di setiap tingkat, masyarakat sipil, sektor swasta dan semua orang di bumi. Itulah mengapa kami memasang kano 'drua' Fiji di pintu masuk untuk mengingatkan semua orang tentang kebutuhan untuk mengisi layarnya dengan tekad yang kolektif untuk membuat COP23 sukses dan menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi manusia," lanjutnya. (Ilham Muhammad)

Puluhan Ribu Petani India Bunuh Diri Akibat Perubahan Iklim

Published in Internasional
Rabu, 09 Agustus 2017 02:37

Medialingkungan.com – Perubahan iklim kini telah benar-benar menunjukkan dampaknya terhadap nyawa manusia. Hasil studi oleh University of California (UC) Berkeley dengan judul “Crop-damaging temperatures increase suicide rates in India”, menyebutkan bahwa sekitar 60.000 petani di India telah bunuh diri akibat perubahan iklim.

Pada studi yang dipublikasikan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) (27/7) tersebut, Tamma A. Carleton dari UC Berkeley membandingkan data selama lima dekade terakhir terkait perubahan iklim dan kasus bunuh diri di India.

Carleton menemukan bahwa adanya hubungan yang kuat antara variasi temperatur di India dengan angka bunuh diri selama musim pertumbuhan. Bahkan menurutnya, kenaikan 1o C saja pada hari-hari pertumbuhan tanaman berkorelasi dengan peningkatan kasus bunuh diri sebanyak 67 kematian, dan kenaikan 5o C diasosiasikan dengan tambahan 335 kematian akibat bunuh diri.

Sebaliknya, ia menemukan bahwa peningkatan curah hujan 1 cm per tahun mengurangi angka bunuh diri sebanyak 7 persen.

Jika ditotal, Carleton memperkirakan bahwa terdapat 59.300 kasus bunuh diri di bidang pertanian selama 30 tahun terakhir di India bisa dihubungkan dengan pemanasan global.

Carleton menulis di dalam makalahnya bahwa peningkatan temperatur selama musim pertumbuhan mengurangi panen dan menambahkan tekanan ekonomi bagi para petani-petani India.

“Kekurangan ini juga masuk ke perekonomian, dan membuat populasi yang bertani dan tidak bertani tertekan karena naiknya harga pangan dan turunnya kebutuhan akan pekerja pertanian,” tulis Carleton, dikutip dari Kompas.

Hal ini juga dapat dibuktikan dalam aksi protes yang dilakukan oleh para petani dari Tamil Nadu. Mereka membawa tulang-tulang dan tengkorak petani yang bunuh diri dan menumpuknya di Jantar Mantar, Delhi, tidak jauh dari gedung parlemen India. Menurut mereka, kekeringan terhebat dalam 140 tahun terakhir telah membunuh ratusan petani Tamil Nadu.

Kemudian, Perdana Menteri India, Narendra Modi pun mengakui bahwa perubahan iklim telah menimbulkan dampak yang luar biasa bagi India. Dia berkata bahwa perubahan iklim telah menyebabkan banjir besar di berbagai daerah di India, seperti Assam, Gujarat, Rajashtan, dan Bengal.

“Hidup pun menjadi terbalik akibat banjir. Tanaman, ternak, infrastruktur, jalan, listrik, dan komunikasi – semuanya terganggu, khususnya petani-petani kita yang harus menghadapi banyak kerugian akibat kerusakan terhadap tanaman dan sawah mereka,” ujar Modi.

Pemerintah India pun harus mengucurkan dana asuransi perlindungan tanaman senilai Rp 17,3 triliun sebagai bagian dari usahanya untuk menangani hal tersebut. (Muchlas Dharmawan)

Halaman 1 dari 33

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini