medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Greenpeace Desak Perlindungan Tuna di WCPFC

Published in Internasional
Jumat, 01 Desember 2017 20:11

Medialingkungan.com - Greenpeace mendesak lembaga Komisi Perikanan Pasifik Barat-Tengah (Western and Central Pacific Fisheries Commission-WCPFC) untuk menyepakati aturan konservasi dan pengelolaan yang bisa memastikan pulihnya populasi ikan tuna yang selama ini dieksploitasi. Hal tersebut dilakukan pada pertemuan tahunan WCPFC ke-14 di Manila, Filipina, Jumat (1/12/17).

“Meski komitmen saat ini sudah tepat arahnya dan beberapa pelaku industri sudah mengambil inisiatif dalam mengatasi penangkapan berlebih, penangkapan ikan ilegal dan perbudakan di laut, WCPFC tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perubahan positif bagi laut bisa terjadi dengan menyepakati aturan-aturan yang lebih kuat,” tegas Arifsyah Nasution, Jurukampanye Laut Greenpeace Indonesia melalui siaran persnya.

Pertemuan tahunan WCPFC ini kembali menegosiasikan Aturan Tuna Tropis (Tropical Tuna Measure-TTM) yang masa berlakunya akan segera berakhir. Greenpeace telah menetapkan hal-hal yang dianggap penting disepakati antara lain: kapal-kapal jaring (purseiner) harus menyepakati pengurangan besar-besaran jumlah rumpon (Fish Aggregating Devices-FADs), serta aturan ketat untuk pelaporan dan transparansi penggunaan rumpon; pengawasan dan kontrol yang lebih ketat terhadap kapal longliner;  penerapan target stok, titik batas eksploitasi dan pengelolaan strategis.

Jurkam Laut Greenpeace Indonesia, Arifsyah mengungkapkan bahwa, “Ini bisa terwujud dengan menyepakati aturan-aturan penting mengenai pengumpulan data, manajemen kapasitas penangkapan ikan termasuk rumpon, stok ikan, metode MCS (Monitoring, Control and Surveillance) termasuk transshipment (alih muat di tengah laut), serta pengendalian panen (eksploitasi)”.

“Dalam pertemuan di Manila ini semua pihak harus membuktikan kesungguhan dalam menyelamatkan stok ikan tuna dan jangan lagi terjadi aliansi industri - pemerintah yang berusaha untuk menggagalkan aturan perlindungan tuna yang kuat,” tambah Arifsyah.

Sebanyak 4.509 kapal teregistrasi dalam WCPFC di mana 64% nya adalah longliner, 12% adalah kapal jaring dan hanya 2,22% adalah kapal huhate (pole and line). Enam negara terbesar mencakup 85% kapal adalah Taiwan (China Taipei), Jepang, China, Filipina, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. (Suterayani)

SOS, Teknologi Untuk Lihat Perubahan Iklim di Mexico

Published in Informasi & Teknologi
Senin, 27 November 2017 21:52

Medialingkungan – Science on a Sphere (SOS), sebuah teknologi dengan tampilan bola dunia raksasa berisi 600 data, yang berdiameter 6 kaki dan beratnya 60 kilogram pertama di New Mexico berfungsi untuk menunjukkan data tentang bumi dan planet lain yang bervariasi dari dampak perubahan iklim, SOS dipasang di SFCC pada musim semi ini setelah lebih dari dua tahun perencanaan.

Periset di NOAA mengembangkan Science On a Sphere sebagai alat edukasi untuk membantu menggambarkan sains sistem bumi kepada orang-orang dari segala umur. Dilansir dari sos.noaa.gov menjelaskan bahwa informasi gambar animasi badai atmosfer, perubahan iklim, dan suhu laut dapat ditunjukkan di bola, yang digunakan untuk menjelaskan proses lingkungan yang terkadang rumit, dengan cara yang sekaligus intuitif dan menawan.

SOS memperluas tujuan program pendidikan NOAA, yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lingkungan. Dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuan kolektif NOAA tentang daratan, samudra, dan atmosfer bumi, NOAA menggunakan SOS sebagai instrumen untuk meningkatkan program pendidikan informal di pusat sains, universitas, dan di seluruh negeri. SOS tersedia untuk institusi manapun dan saat ini beroperasi di sejumlah fasilitas di AS.

Komite Penasihat SOS, Maria Meyer menjelaskan, “saya melihatnya sebagai model pendidikan  yang berbasis siswa. Model ini dapat dikembangkan prediksi, hipotesis dan membawa lebih banyak siswa ke dalam sains," dilansir dari abqjournal.com (27/11/11).

Lenny Gannes, Ketua Departemen Sains SFCC, dari abqjournal.com mengatakan bahwa perguruan tinggi tersebut secara perlahan memperkenalkan penggunaan bola saat staf sekolah belajar bagaimana cara mengoperasikannya. Dia telah menggunakan SOS untuk mendidik siswa tentang ilmu lingkungan tentang perubahan iklim, yang menunjukkan bagaimana bumi telah memanas selama berabad-abad yang lalu. (Ilham)

Kalkun Liar “Teror” Warga AS

Published in Internasional
Kamis, 23 November 2017 15:59

Medialingkungan.com - Masyarakat yang berada di wilayah pinggiran Amerika Serikat baru-baru ini mengaku telah ‘diteror’ oleh sekelompok burung kalkun liar. Kalkun dilaporkan mengganggu lalu lintas di New York  Barat, memecahkan genteng milik warga di Sacramento, serta mengejar seorang anak dan anjingnya di Cambridge. Jenis burung kalkun liar yang dilaporkan menyerang warga di pinggiran AS bukan jenis yang biasa diburu, sehingga tidak menganggap manusia sebagai acaman.

“Burung-burung tersebut mencari daerah terbuka seperti derah berumput dan lapangan golf. Semua tempat terbuka tersebut bagus untuk kalkun liar. Daerah pinggiran adalah habitat yang cukup bagus,” kata Mark Hatfield, Direktur Conservation Administration For The Turkey Federation seperti yang dilansir The Washington Post, Rabu malam (22/11/17).

Bersamaan dengan hal tersebut, National Wild Turkey Federation dan para peneliti mengungkapkan bahwa populasi burung kalkun liar di AS secara bertahap menurun. Pada tahun 2004, populasi kalkun liar mencapai 7  juta spesies dan menurun mencapai 6 juta spesies pada tahun 2014. Pembangunan yang mengambil alih habitat kalkun dan meningkatnya predator menjadi akibat penurunan spesies tersebut.

‘Konflik’ antara manusia dan kalkun ini dilihat oleh Michael Chamberlain, seorang Profesor Manajemen Ekologi dari Universitas Georgia, sebagai sebuah akibat dari pembangunan yang dilakukan oleh manusia. “Dalam 20, 30 dan 40 tahun terakhir, manusia telah mengekspansi hutan secara luas, merusak dan memotong menjadi potongan kecil,” kata Chamberlain. (Suterayani)

Superkatalis: Cara Baru Mengubah Gas Rumah Kaca

Published in Internasional
Selasa, 21 November 2017 17:19

Medialingkungan.com - Para ilmuwan menerangkan bagaimana mereka membuat katalis berbasis nikel tinggi yang diperkuat dengan timah dan cara untuk mengubah CO2 dan CH4 menjadi gas sintesis yang digunakan untuk menghasilkan bahan bakar dan berbagai bahan kimia yang bernilai. Hal ini diterbitkan dalam sebuah studi oleh Applied Catalysis B: Environmental.

Proyek katalis baru dan hemat energi merupakan bagian dari proyek the Engineering and Physical Sciences Research Council’s Global Research. Proyek ini sedang mencari cara untuk menekan dampak pemanasan global di Amerika Latin. Penelitian ini telah membuat Universitas Surrey mengajukan paten untuk golongan ‘supercatalysts’ baru untuk daur ulang CO2.

Menurut Global Carbon Project yang dilansir dari sciencedaily.com menerangkan bahwa, emisi CO2 global mengalami peningkatan pada 2017 untuk pertama kalinya dalam empat tahun, dengan output karbon yang terus bertambah rata-rata tiga persen tiap tahunnya sejak 2006.

Selagi teknologi penangkapan karbon sudah lazim, hal ini bisa memakan biaya, dan dalam kebanyakan kasus, akan memerlukan kondisi ekstrim dan tepat agar prosesnya berhasil. Diharapkan katalis baru ini akan membantu membuat teknologi ini semakin banyak tersedia diseluruh industri, dan lebih mudah dan murah untuk diekstraksi dari atmosfer.

“Ini adalah proyek yang sangat menarik dan kami yakin telah mencapai sesuatau yang dapat memberi dampak nyata pada emisi CO2,” kata Dr. Tomas R. Reina dari Universitas serrey dilansir dari sciencedaily.com.

“Tujuan kita semua mengejar ilmuwan iklim adalah cara untuk membalikkan dampak gas berbahaya diatmosfer kita - teknologi ini, yang dapat melihat gas-gas berbahaya tersebut tidak hanya dikeluarkan, namun diubah menjadi bahan bakar terbarukan untuk digunakan di negara-negara miskin,” lanjutnya.

Profesor Harvey Arellano-Garcia, Kepala Riset Departemen Teknik Kimia di Universitas Surrey menyatakan bahwa, dengan menggunakan CO2 dengan cara ini merupakan alternatif untuk metode penangkapan karbon tradisional yang dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap kesehatan planet kita. “Kami sekarang mencari mitra yang tepat dari industri untuk menggunakan teknologi ini dan mengubahnya menjadi proses yang mengubah dunia,” tegasnya. (Khalid Muhammad)

COP23: Ekonomi Biru Solusi Perubahan Iklim

Published in Internasional
Minggu, 12 November 2017 21:55

Medialingkungan.com - Perwakilan berbagai organisasi yang menginisiasi Oceans Action Day, berkumpul pada kegiatan COP23, Sabtu (11/11/17) untuk menandatangani sebuah deklarasi baru. Pada deklarasi yang dinamai ‘Because the Ocean’ tersebut juga dilakukan peluncuran laporan Roadmap to Oceans and Climate Action (ROCA).

Kegitan ini diselenggarakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO); Global Ocean Forum; IOC / UNESCO; IUCN; Ocean and Climate Platform; Institut Penelitian Kebijakan Laut dari Yayasan Perdamaian Sasakawa, Jepang; Oceano Azul Foundation/Oceanário de Lisboa, Portugal.

Deklarasi ini diharapkan akan memperkuat respon global terhadap perubahan iklim yang saat ini telah memberi dampak pada lautan; penyerapan karbon terbesar di planet ini, adalah kekuatan utama dan fundamental yang mengatur iklim bumi bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia.

“Lautan sedikit banyak didiskusikan dalam perundingan iklim PBB sampai saat ini, namun hal itu tidak hanya penting untuk kelangsungan hidup planet namun juga menawarkan peluang besar untuk inovasi menuju low-carbon blue economy,” ujar Biliana Cicin-Sain, Presiden Global Ocean Forum, pada press release yang dikeluarkan oleh cop23.unfccc.int.

Pada kegiatan ini juga dilakukan pemahaman ilmiah terbaru tentang lautan dan perubahan iklim, termasuk pemanasan laut, pengasaman, deoksigenasi, kenaikan permukaan air laut dan meningkatnya aktivitas badai, dan bagaimana dampak ini membuat orang lebih rentan terhadap migrasi dan pemindahan.

Bagaimana pembangunan ekonomi berbasis kelautan atau "ekonomi biru" ini memberi jalan maju bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan di negara-negara pesisir dan pulau dalam mengatasi ancaman mendesak ke Negara Berkembang Pulau Kecil atau Small Island Developing States (SIDS) dalam menghadapi perubahan iklim dan pengasaman laut.

Pada sesi diskusi panel Blue Carbon menampilkan kemajuan-kemajuan yang dibuat dalam hal penerapan karbon biru sebagai bagian dari proses REDD +, NAMAs atau proses-proses yang didorong UNFCCC lainnya.

Sedangkan pada sesi pembiayaan akan memobilisasi sumber keuangan dan institusi. Selain koherensi kebijakan, instrumen keuangan adalah kunci untuk mendorong adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Ekonomi biru mencakup berbagai sektor ekonomi termasuk pemanenan dan perdagangan kehidupan laut, ekstraksi dan penggunaan sumber daya kelautan, penggunaan energi terbarukan yang terkait dengan laut, pembangunan dan perlindungan pesisir, pariwisata dan rekreasi serta layanan eko-sistemik.

Beberapa negara sudah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan terkait ekonomi biru, dengan dukungan Bank Pembangunan dan lembaga keuangan utama.

Proyek yang didanai Bank Dunia ini memperkirakan biaya dan manfaat untuk melestarikan layanan ekosistem seperti perlindungan pesisir dan sumber daya alam di Mauritania atau Belize. Dukungan potensial diumumkan oleh Green Climate Fund dan European Investment Bank.

Pada sesi migrasi dan pemindahan, mempelajari dari kasus transmigrasi masa lalu yang tidak disengaja di seluruh dunia, metode pengurangan risiko bencana dan langkah-langkah kunci yang  telah diambil, atau perlu diambil.

Misalnya, Misi Tetap Tuvalu ke PBB telah mengusulkan resolusi UNGA untuk menciptakan kerangka hukum bagi orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat perubahan iklim. Ini akan menyediakan sebuah forum untuk membahas jalan-jalan ke depan melalui program pengurangan risiko bencana, kerangka hukum, dan solusi lahan potensial. (Suterayani)

'Neraka Ada Disini' Menangkan Penghargaan Fotografi Satwa Liar

Published in Internasional
Jumat, 10 November 2017 21:21

Medialingkungan.com - Foto gajah yang dilempari bola api karya Biblap Hazra berjudul ‘Hell is here’ atau ‘Neraka ada disini’ menangkan penghargaan dari Sanctuary Asia dalam kategori Sanctuary’s Wildlife Photographer of the Year 2017. Foto tersebut diambil di Negara Bagian West Bengal, India. Negara bagian West Bengal adalah wilayah yang sering dilanda konflik antara manusia dan gajah.

Sanctuary Asia adalah majalah pertama dan salah satu majalah berita lingkungan terkemuka di India yang berdiri sejak tahun 1981. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan orang India tentang warisan alam mereka yang mulai lenyap.

The Sanctuary Nature Foundation yang memberikan penghargaan tersebut seperti yang dilansir Mongabay.co.id, menyatakan bahwa, di distrik Bankura, West Bengal, penghinaan dan penyiksaan seperti itu rutin terjadi. Juga di negara-negara bagian lain yang menjadi habitat gajah, yakni Assam, Odisha, Chhattisgarh, Tamil Nadu dan lainnya.

Kontes foto tersebut dimaksudkan untuk menyoroti foto-foto yang bisa membangkitkan respons kuat manusia akan ketidaktahuan manusia yang menyerang hewan untuk bersenang-senang apalagi diperparah oleh kerusakan lahan, kehidupan dan harta benda dengan memburu gajah, serta ketidakpedulian pemerintah pusat dan negara bagian untuk mengantisipasi krisis yang terjadi di India yang merupakan rumah bagi sekitar 30 ribu gajah asia, yang merupakan 70% dari populasi gajah dunia, dan sekitar 800 ekor ada di West Bengal. (Gede Tragya)

COP23: Hutan Adat Bisa Jadi Kunci Cegah Malapetaka Perubahan Iklim

Published in Internasional
Jumat, 10 November 2017 14:57

Medialingkungan.com -  Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 23), di Bonn, Jerman telah sampai pada titik kritisnya. Kebanyakan ilmuwan iklim sekarang sepakat bahwa upaya pengurangan karbon yang disepakati di Paris, tahun 2015 lalu tidak cukup untuk menjaga suhu global dari kenaikan 2 derajat celcius di atas tingkat pra-industri, dengan implikasi bencana yang berpotensi bagi peradaban manusia.

Saat ini, ilmuwan melihat bahwa upaya memerangi deforestasi dan degradasi menjadi strategi penting bagi dunia untuk memenuhi tujuan pengurangan karbon yang telah ditetapkan di Paris pada tahun 2015, dan mencegah kenaikan suhu 2 derajat celcius pada akhir abad ini.

Seperti dilansir dari Mongabay, Ilmuwan di Pusat Penelitian Woods Hole di Massachusetts baru-baru ini menetapkan bahwa hutan tropis dapat mengalami kerugian sekitar 425 juta ton karbon antara tahun 2003 dan 2014, yang sebagian besar disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan. Selain itu, ditemukan juga bahwa sebesar 1,1 miliar metrik ton karbon dikeluarkan secara global dari daerah hutan dan penggunaan lahan setiap tahunnya. 5,5 miliar metrik ton karbon dilepaskan melalui deforestasi dan degradasi, sementara 4,4 miliar metrik ton karbon diserap melalui hutan tegakan di lahan yang dikelola.

Penelitian baru lainnya menemukan bahwa pengelolaan hutan masyarakat adat dan tradisional dapat menawarkan kunci untuk membatasi emisi, dan memberi waktu kepada dunia untuk beralih ke ekonomi energi hijau. Dalam studi terpisah, tingkat deforestasi Amazon ditemukan lima kali lebih besar di luar wilayah adat dan unit konservasi daripada di dalamnya.

"Kami menemukan bahwa, secara umum, tingkat deforestasi lima kali lebih besar di luar wilayah dan unit konservasi masyarakat adat daripada di wilayah tersebut," ungkap Jocelyn Thérèse, dari Guyana Prancis dan Wakil Koordinator di Badan Koordinasi Organisasi Adat di Lembah Sungai Amazon (COICA).

Delegasi pemimpin masyarakat adat dan pedesaan dari Amerika Latin dan Indonesia angkat bicara terkait hal ini, dengan mengatakan bahwa keduanya dapat memainkan peran kunci dalam membantu mengelola hutan dunia untuk mengurangi emisi.  Para pemimpin ini yakin bahwa masyarakat adat dan hutan tradisional mereka memiliki kontribusi penting.

"Kami adalah solusi yang terbukti untuk perlindungan hutan jangka panjang, yang kelangsungan hidupnya sangat penting untuk mencapai tujuan perubahan iklim kita," kata Mina Setra, Wakil Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang mewakili 17 juta orang masyarakat adat di Indonesia. (Muchlas Dharmawan)

IAEA: Tenaga Nuklir Solusi Kurangi Pemanasan Global

Published in Internasional
Kamis, 09 November 2017 18:04

Medialingkungan.com - Pemerintah Uni Emirat Arab bekerja sama dengan Organisation for Economic Co-operation and Development’s (OECD) dan Nuclear Energy Agency (NEA), menyelenggarakan konferensi International Atomic Energy Agency (IAEA) ke-4 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Konferensi yang berfokus membahas isu-isu tenaga nuklir, pembangunan berkelanjutan, tantangan pembangunan infrastruktur tenaga nuklir, keamanan dan kehandalan nuklir serta inovasi dan teknologi nuklir mutakhir ini dihadiri oleh 700 menteri, pembuat kebijakan dari 67 negara anggota IAEA dan organisasi internasional.

Hasil konferensi IAEA ke-4 sepakat bahwa perluasan tenaga nuklir dapat meningkatkan keamanan energi dan mengurangi emisi yang terkait dengan perubahan iklim dan polusi udara lokal. Hasil konferensi ini juga menyatakan tenaga nuklir saat ini menyediakan 11% listrik global, termasuk sepertiga dari semua listrik rendah karbon.

Presiden konferensi, Hamad Alkaabi, Perwakilan tetap Uni Emirat Arab ke IAEA, mencatat kesepakatan diantara para peserta bahwa peningkatan investasi internasional untuk tenaga nuklir akan diperlukan jika dunia ingin memenuhi persetujuan Paris yang membatasi peningkatan suhu global sampai di bawah 2°C.

Alkaabi juga mencatat kebutuhan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dalam memfasilitasi pengembangan tenaga nuklir dan memastikan keberlanjutan dan keamanannya, seperti yang dilansir sdg.iisd.org.

Konferensi tersebut berulang kali menyoroti pentingnya kepercayaan masyarakat akan masa depan tenaga nuklir.

"Pengambilan keputusan terbuka dan transparan yang melibatkan semua pemangku kepentingan dapat memperbaiki persepsi masyarakat akan tenaga nuklir dan mengarah pada penerimaan publik yang lebih luas," ujar Alkaabi.

Faktanya tenaga nuklir adalah sumber energi yang aman, handal dan bersih sehingga menjadi pilihan penting bagi banyak negara untuk memperkuat keamanan energi dan mengurangi dampak pemanasan global serta polusi udara, karena pertumbuhan substansial dalam penggunaannya sangat dibutuhkan bagi dunia untuk memenuhi tujuan iklimnya. (Gede Tragya)

Anjing Laut Leopard Antartika Muncul di Australia

Published in Internasional
Selasa, 07 November 2017 20:58

Medialingkungan.com - Sejumlah anjing laut dari Leopard Antartika terlihat di berbagai wilayah Australia. Shona Lorigan dari Organisation for the Rescue and Research of Cetaceans in Australia (ORRCA) mengatakan bahwa mereka telah melacak penampakan anjing laut tersebut di Pantai New South Wales tahun ini.

“Tim telah pergi ke sejumlah wilayah yang tercatat ada penampakan anjing laut dan kami telah mampu mengidentifikasi tujuh inividu yang berbeda di New South Wales dan mereka juga sudah ada sejak beberapa bulan lalu, salah satunya bahkan telah ada sejak 10 Agustus.” kata Shona Lorigan dilansir dari Australian Broadcasting Corporation.

Seorang ahli biologi kelautan, Sam Thalmann menuturkan ada tiga sampai lima anjing laut macan tutul yang tertangkap mata berada di Tasmania sepanjang tahun.

“Tahun ini kami telah melihat lebih dari 10 individu selama tiga setengah sampai empat bulan terakhir.” kata Sam Thalmann

Anjing laut yang terlihat di Tasmania biasanya masih berusia remaja, umur yang belum cukup untuk berkembang biak.

“Di tahun-tahun muda mereka, saat mereka menemukan jangkauan mereka, mereka bisa menyebar jauh, lebih jauh daripada umur dewasa” lanjut Thalmann

Jika dikatakan ada lebih banyak predator Antartika tahun ini, namun Thalmann mengatakan lonjakan seperti itu terjadi setiap tujuh tahun sekali.

“Ada sedikit pengaruh yang berpotensi yaitu perbedaan sea-ice levels di antartika,” Katanya

Beberapa anjing laut telah didokumentasikan oleh Departemen Lingkungan Tasmania. Selain itu, para ahli juga mengumpulkan kotoran anjing laut untuk memantau kebiasan makan semua anjing laut itu. (Khalid Muhammad)

Lindungi Ketahanan Pangan, AS Lakukan Revisi Peraturan Terhadap Produk Bioteknologi

Published in Internasional
Selasa, 07 November 2017 19:35

Medialingkungan.com - Lembaga pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab mengawasi produk bioteknologi modern pertanian, Layanan Inspeksi Kesehatan Hewan dan Tanaman Amerika Serikat (APHIS)-US Department of Agriculture (USDA) pagi ini, Selasa (7/11/17) mengumumkan telah mencabut peraturan yang diusulkan untuk merevisi peraturan-peraturan bagi para agensi yang bergerak dalam bidang bioteknologi.

APHIS akan kembali terlibat dengan para pemangku kepentingan untuk menentukan pendekatan berbasis sains yang paling efektif untuk mengatur kembali regulasi hasil bioteknologi modern guna melindungi kesehatan tanaman.

"Secara regulasi, penting bagi kami untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberdayakan pertanian Amerika serta menyediakan industri dengan proses peninjauan yang efisien dan transparan dengan tidak membatasi inovasi," kata Sekretaris APHIS, Sonny Perdue.

"Untuk memastikan kita menyeimbangkan keduanya secara efektif, kita perlu melihat kebaruan, mengeksplorasi alternatif kebijakan, dan melanjutkan dialog dengan semua pemangku kepentingan yang berkepentingan, baik domestik maupun internasional." lanjutnya.

APHIS mengawasi impor, gerakan antar negara bagian dan pelepasan lingkungan organisme rekayasa genetika untuk memastikan mereka tidak menimbulkan risiko hama tanaman. Pekerjaan penting ini akan berlanjut seiring APHIS terlibat kembali dengan para pemangku kepentingan untuk menetukan aturan regulasi berbagai produk bioteknologi di AS.

"Kami tahu bahwa teknologi ini berkembang setiap hari, dan kami memerlukan peraturan dan kebijakan yang fleksibel dan mudah disesuaikan dengan inovasi ini untuk memastikan ketahanan pangan bagi pertumbuhan populasi." tambah Perdue. (Suterayani)

Halaman 1 dari 33

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini