medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Habitatnya Diganggu; Kebiasaan Bekantan Berubah!

Published in Nasional
Rabu, 29 November 2017 20:53

Bekantan (Nasalis larvatus) merupakan satwa endemik dari kalimantan yang belakangan ini menjadi bahan penelitian Universitas Mulawarman bersama Tim Ecology and Conservation Center for Tropical Studies (Ecositrop) selama empat tahun. Mulai tahun 2013 hingga sekarang tim ecositrop memasang camera trap pada berbagai titik untuk melihat pergerakan bekantan. Kawasan yang dipasangi camera trap seperti kawasan perkebunan sawit, pertambangan, hutan tanaman industry (HTI), kawasan konservaasi, termasuk kawassan lindung di Kalimantan Timur.

Namun, dari hasil tangkapan camera trap kini ada yang berbeda dari kebiasaan bekantan. Dahulu,  mereka bergerak dan hidup dari pohon ke pohon, sekarang mereka terlihat bergerak diatas permukaan tanah.

“Perubahan perilaku dari arboreal (bergerak diatas tajuk pohon) ke terestrial (bergerak di atas permukaan tanah) akan membawa beberapa konsekuensi terhadap terganggunya kelestarian populasi bekantan,” ujar Yaya Rayadin, peneliti dari Universitas Mulawarman Samarinda dilansir Kaltim Post

Ironisnya beberapa dari mereka tertangkap camera trap berada di kawasan perkebunan sawit, HTI,dan kawasan reklamasi tambang, padahal kawaasan ini dikenal bukan sebagai habitat bekantan.

“Bekantan merupakan satwa endemik Kalimantan dan hanya tersebar di beberapa tipe mangrove dan rivian (kiri-kanan sungai),” tambah yaya dilansir republika.co.id

Populasi bekantan yang hanya hidup di Pulau Kalimantan ini sangat miris sekarang keadaannya akibat habitatanya rusak, seperti menipisnya kawasan hutan mangrove dan adanya pembangunan di daerah rivian. Bekantan yang sumber pakan mereka habis dan tajuk satu dan tajuk lainnya tidak lagi terhubung membuatnya mulai menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut dengan mengubah kebiasaannya menjadi terestrial. (Ira Anugerah A)

SRAK: Upaya Selamatkan Rangkong Gading

Published in Nasional
Jumat, 24 November 2017 11:58

Medialingkungan.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mulai mengkhawatirkan keberlangsungan populasi burung rangkong gading (Rhinoplax vigil) yang semakin memprihatinkan. Data Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2012 - 2016 menjelaskan bahwa, sebanyak 1.398 paruh rangkong gading berhasil disita di Indonesia dan lebih dari 2.000 paruh yang diselundupkan ke Tiongkok, Amerika, dan Malaysia.

Burung ini telah masuk kedalam Appendices I Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) yang berarti satwa tersebut dilarang untuk diperdagangkan, ini sungguh harus diperhatikan apalagi  angka yang didapat mengenai hasil sitaan penyelundupan sungguh sangat memilukan seperti yang dilansir KLHK, membuat Pemerintah segera mengadakan Konsultasi Publik Nasional untuk menyusun Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Rangkong Gading, Kamis, (23/11/17) di Jakarta.

“SRAK Rangkong Gading ini sangat penting untuk mendapatkan komitmen dari berbagai pihak, terutama dari akademisi, para peneliti, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta penegak hokum karena populasinya semakin terdesak,” tegas Bambang Dahono Adji, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati, KLHK. (Ira Anugerah A)

Bantuan Kapal Fiber Menteri Susi Tak Dioperasikan Nelayan

Published in Nasional
Sabtu, 04 November 2017 11:33

Medialingkungan.com – Kapal Fiber bantuan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Dermaga Pelabuhan Pendaratan Ikan Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah terlihat tidak beroperasi. Namun, nelayan terlihat masih tetap melaut dengan menggunakan kapal berbahan kayu.

Nelayan di Kec. Kumai mengakui bahwa desain kapal fiber tidak sesuai dengan kebiasaan mereka mencari ikan di laut. Ukuran kapal itu terlalu tinggi dan tidak terlalu lebar. Belum lagi, tempat penyimpanan jaring ikan juga tidak memadai. Itulah sebabnya tidak dapat digunakan sebelum dirombak.

“Tempat jaring itu mau diubah. Kalau tidak diubah, mau ditaruh di mana. Baru tiga bulan, akinya juga sudah tidak bisa diisi," ujar Raihan, salah seorang nelayan setempat pada kamis (2/11) dilansir dari Kompas.com.

Raihan belum juga merubah desain kapal sejak tiga bulan terakhir tidak digunakan, dikarenakan biayanya dianggap mahal.

“Kalau yang dari kayu, biar merehab tidak seberapa. Kalau ini banyak," keluh Raihan.

Masalah seperti ini sebelumnya telah disampaikan oleh Abdul Halim, Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanity kepada Mongabay menjelang akhir tahun lalu. Pendapat Halim bahwa Program yang memakan dana miliaran rupiah ini masih perlu dipelajari dengan seksama sehingga tidak mengulang kesalahan yang sama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan sebelum Ibu Susi Pudjiastuti. seperti program bernama “Inka Mina” yang menuai kegagalan sebab dilaksanakan dengan instan tanpa ada pendampingan. (Khalid Muhammad)

Pemkot Pontianak Akan Tindak Tegas Perusak Pohon

Published in Nasional
Jumat, 03 Maret 2017 18:22

Medialingkungan.com – Kota Pontianak adalah kota di Indonesia yang letaknya berada tepat di bawah garis cakrawala katulistiwa. Saat ini, pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, mengancam akan menindak dengan tegas berupa Tindak Pidana Ringan (Tipiring) kepada perusak pohon di sepanjang jalan-jalan protokol atau fasilitas umum.

Wakil Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono seperti dilansir Antara News memaparkan banyak oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab yang merusak pohon-pohon yang ditanam oleh instansi terkait. Perusakan dilakukan dengan cara memasang sejumlah promosi produk atau lainnya dengan memaku pohon, sehingga merusak pohon tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa tindakan tersebut juga telah membuat taman menjadi kumuh.

“Siapapun yang melakukan tindakan tersebut, nantinya akan diberikan sanksi Tipiring agar bisa memberikan efek jera,” kata Edi, di Pontianak, Kamis (02/03).

Edi berharap masyarakat juga turut berperan aktif dalam menjaga agar pohon-pohon dan tanaman agar tidak dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut.

"Bentuknya bisa dengan melaporkan siapa saja yang ketahuan merusak pohon itu, kepada Satpol PP Kota Pontianak, atau instansi terkait lainnya," ujarnya.

Selain itu, menurut Edi kedepan dengan adanya fasilitas CCTV di Kota Pontianak, pihaknya akan lebih memperketat pemantauan di seluruh penjuru kota khatulistiwa tersebut, tidak terkecuali masalah pohon tersebut.

Dengan adanya kamera pengawas di sejumlah perempatan jalan atau lainnya, maka pihaknya akan dengan mudah memantau atau menindak siapa saja yang melakukan perusakan pohon atau taman, serta pelanggaran lainnya, kata Edi. {Andi Wahyunira}

Intimidasi Akibat Konflik Lahan Resahkan Masyarakat Adat Muara Tae

Published in Nasional
Rabu, 29 Juni 2016 01:45

Medialingkungan.com -  Kepala Kepolisian Sektor Jembang Kabupaten Kutai Barat, memberikan surat panggilan kepada Petrus Asuy sebagai tokoh masyarakat adat Muara Tae untuk menghadiri pertemuan mediasi atas permintaan PT. BSMJ terkait klaim lahan masyarakat adat di kampung Muara Tae, Petrus Asuy diminta menandatangani dokumen verifikasi lahan pada 22/06/2016 lalu.

Akan tetapi melalui surat balasan atas pemanggilan Kapolsek, Petrus Asuy dengan tegas bahwa dirinya tak akan menghadiri pertemuan tersebut karena Kapolsek tidak sepantasnya melakukan mediasi yang bukan merupakan kesepakatan kedua belah pihak, dan ditengarai bahwa dokumen verifikasi kepemilikan lahan tersebut tidak valid, seperti yang telah dilansir (23/06) AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara).

Akibat penolakan pertemuan tersebut terjadi intimidasi dan ancaman pembunuhan bagi masyarakat adat Muara Tae. seperti yang dilansir Mongabay mengatakan “Kami sekeluarga mendapat ancaman pembunuhan dari Pak Sokeng, karena menolak menyerahkan lahan adat,” kata Masrani, anak Petrus Asuy, Senin (27/06/16).

Abdon Nababan selaku Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menyatakan, “Inkuiri Nasional Komnas HAM RI telah menemukan beragam pelanggaran HAM kolektif maupun individual yang dialami masyarakat adat Kampung Muara Tae.

Masyarakat adat Muara Tae berkali-kali menghadang bulldozer dan berjuang  melakukan perlawanan untuk mempertahankan wilayah adatnya. Dalam perjuangan panjang perlawanan tersebut, masyarakat Muara Tae mengalami berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi.

Sejak 1971 terjadi konflik agrarian yang saat ini tidak terselesaikan dengan luasan 12.000 hektar telah disekat-sekat oleh enam perusahaan di kampung Muara Tae. Adanya perusahan tersebut telah memicu konflik yang berkepanjangan terhadap penolakan HPH, HTI, Perkebunan Kelapa Sawit yang hendak menguasai lahan dari suku Dayak Benuaq. {Ilham Nasir}

Dijadikan Satwa Peliharaan, Populasi Orangutan Terancam

Published in Nasional
Sabtu, 14 Mei 2016 01:37

Medialingkungan.com - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimatan Barat melakukan usaha dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati serta Ekosistemnya. Interaksi personal cara efektif dalam usaha penyadaran masyarakat.

“Tidak mudah memang, tapi kita tidak boleh berhenti. Polisi Kehutanan yang tadinya mereka takuti, kini jadi sahabat sehingga terjalin komunikasi yang baik,” ujar Sustyo Iriyono, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, seperti dilansir Mongabay.

Terbukti dengan upaya evakuasi satu individu orangutan jantan bernama, Ujang Lambai, usia enam bulan peliharaan warga dari Dusun Tanjung Lambai, Desa Menyumbung Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang (30/04).  “Selanjutnya, orangutan tersebut akan dititipkan-rawatkan di Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) Ketapang guna mendapatkan perawatan awal dan rehabilitasi,” ujar Sustyo.

Kekayaan alam Indonesia harus dijaga dan upaya pemanfaatan harus dibarengi dengan pelestarian yang sepadan. Upaya tersebut melalui perlindungan, penangkaran, dan perbaikan habitat. “Perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar dan kepemilikan satwa liar yang dilindungi undang-undang untuk kesenangan harus dihentikan,” tegas Sustyo.

Orangutan termasuk satwa yang dilindungi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada Pasal 21 ayat 2 dijabarkan, dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan atau memperjual belikan hewan yang dilindungi atau bagian lainnya dalam kondisi hidup atau mati.

“Orangutan memiliki fungsi ekologi sebagai penyebar biji tanaman buah di hutan. Kelestarian orangutan harus dijaga demi keberlangsungan hutan itu sendiri,” ujarnya. Ia menambahkan, memelihara orangutan berarti mempercepat proses perubahan iklim. {Ilham Nasir}

Hutan Adat, Supermarket Masyarakat Dayak Iban

Published in Nasional
Jumat, 22 April 2016 15:44

Medialingkungan.com - Hutan Adat Iban bagi masyarakat Sungai Utik tidak hanya sekedar hutan yang harus dijaga kelestariannya, tetapi merupakan sumber kehidupan. Hutan dengan luas yang mencapai 9.452,5 Ha itu memiliki berbagai macam jenis tumbuhan, baik kayu maupun non kayu. Selain itu juga terdapat berbagai macam tanaman obat. Tak heran jika masyarakat Dayak Iban di Sungai Utik menyebut hutan adat di wilayah mereka sebagai supermarket. “Hutan adat ini bagi kami adalah supermarket. Ini juga cadangan kehidupan,” ujar masyarakat Dayak Iban.

Masyarakat setempat tetap menjaga hutan adat mereka sebagai warisan leluhur yang tidak pernah tergantikan oleh apapun. Keteguhan mereka untuk tetap menjaga kawasan hutan adat itu bahkan berakibat munculnya stigma negatif. Dimana masyarakat sungai utik dianggap masyarakat jelek, karena menolak pembabatan hutan, menolak perkebunan sawit dan bahkan masyarakat disana dicap tidak mau duit.

“ini adalah warisan leluhur kami. Kami harus jaga. Kita tidak tahu, di dalam sana ada apa? Apakah ada emas, minyak atau apa pun. Ini semua adalah asset. Jika hutan di Indonesia ini rusak, mereka, anak cucu kami akan belajar dimana,” ujar Apai Janggut, laki-laki yang juga merupakan pejuang lingkungan setempat, seperti yang dilansir oleh Pontianakpost.com.

Menurutnya kita seharusnya bersyukur telah diberikan tanah yang subur, tanah yang memberi kehidupan, baik bagi manusia maupun hewan di dalamnya. “Sedangkan udara yang kita hirup sekarang, adalah nafas hidup orang Iban. Tidak ada polusi. Udara kami segar. Ini salah satu alasan kenapa kami menjaganya,” lanjutnya.

Komitmen masyarakat adat ini tetap terjaga sampai sekarang. Masyarakat dapat hidup, tumbuh, dan berkembang karena hutan dan sungai yang mengalir di sekitar kampung mereka. Berbagai manfaat tumbuhan hutan dimanfaatkan untuk berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. {Mirawati}

Memasuki Musim Kemarau Masyarakat Kubu Raya Bentuk Team Waspada Api

Published in Nasional
Jumat, 25 Maret 2016 17:41

Medialingkungan.com – Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat pagi tadi melakukan pembentukan waspada api dan sekaligus melakukan pelatihan terkait rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut, Jumat (25/03).

Pemerintah Kubu Raya melakukan koordinasi ke seluruh pihak terkait dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut.

“Saya sudah himbau masyarakat agar jangan membakar lahan, karena sangat beresiko nantinya. Zat kapur akan naik dan menghasilkan membuat api menyulut ke seluruh lahan,” ujar Bupati Kubu Raya, Rusman Ali.

Rusman Ali mengungkapkan, tahun lalu pemerintah sudah berupaya dalam melakukan pemadaman api. Walaupun api sudah padam, tetapi asapnya akan tetap ada biar di keesokan harinya.

Untuk itu, sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama UNDP dan Manggala Agni telah memberikan pelatihan kepada 95 orang dari lapisan masyarakat. Tujuannya agar mereka menjadi waspada api mengutamakan pencegahan. Karena kebakaran pada lahan gambut akan sulit sekali dipadamkan dengan cara dan alat apapun.

“Makanya saya meminta kepada masyarakat agar berdoa serta tidak melakukan pembakaran lahan, dikarenakan resiko yang didapatkan sangat besar nantinya,” ucap Rusman Ali.

“Lebih baik mencegah di awal ketimbang memadamkan di akhir,” tambahnya. {Angga Pratama}

Peringati HMPI, Jokowi Rencana Menanam 2.000 Bibit Pohon

Published in Event & Komunitas
Kamis, 26 November 2015 13:14

Medialingkungan.com – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Widodo hadiri Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Pohon Nasional di Taman Hutan Rakyat (Tahura) Sultan Adam, Kalimantan Selatan, Kamis (26/11).

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Hari Satwa Nasional serta Hari Cinta Puspa. “Kami mengusung tema yaitu ‘Ayo Kerja Tanam dan Pelihara Pohon' agar mengedepankan komponen masyarakat dalam membangun keanekaragaman hayati serta menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan asri,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya yang sempat hadir dalam kegiatan tersebut.

Siti mengungkapkan, Tahura dijadikan lokasi penanaman dikarenaka lokasi ini pernah terjadi kebakaran, oleh sebab itu wilayah ini perlu direhabilitasi. “Di kegiatan ini saya dan Bapak Presiden Jokowi berencana akan menanam pohon sebanyak 2.000,” ucapnya.

“Hari ini 2.000 lubang akan ditanam bersama. Tanamannya seperti kayu gaharu, jabon dan pohon durian,” ujar Siti, seperti yang dilansir Kompas.

Adapun penanaman akan melibatkan pelajar, mahasiswa, tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan. {Angga Pratama}

Greenpeace: Perusahaan Minyak Sawit Penyebab Kebakaran Hutan di Kalimantan

Published in Nasional
Jumat, 20 November 2015 15:14

Medialingkungan.com – Temuan Greenpeace Internasional telah mengungkap bahwa perusahaan minyak sawit raksasa yang berlabel “berkelanjutan” telah merusak hutan dan lahan gambut yang memicu kebakaran hutan di Kalimantan.

Peneliti dari Greenpeace menyelidiki ada tiga perkebunan di Kalimantan Barat dan Tengah (Borneo Indonesia) di mana terjadi  kebakaran besar yang tercatat selama krisis kabut asap tahun 2015. Yang pertama, dalam setiap kasus, kebakaran hutan selalu diikuti dengan deforestasi yang meluas dan drainase lahan gambut.

Yang kedua, seperempat hutan Indonesia telah hancur sejak tahun 1990, sebagian besar untuk kertas dan kelapa sawit. Dan yang terakhir, deforestasi dan degradasi lahan gambut secara luas diakui sebagai akar penyebab krisis kebakaran, termasuk oleh anggota pemerintah Indonesia.

“Dalam hidup saya, lebih dari seperempat dari hutan Indonesia telah dijarah. Masyarakat Indonesia menerima akibatnya, dengan menghancurkan hutan yang menyebabkan bencana asap dan berdampak pada jutaan orang. Semua dilakukan hanya untuk memberi suplai permintaan global untuk minyak sawit murah, kertas dan kayu,” kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Annisa Rahmawati.

Hasil penyelidikan yang dilakukan bahwa diketahui konsesi perkebunan itu milik IOI Group, Bumitama Group dan kelompok Alas Kusuma. Perusahaan tersebut adalah anggota dari badan sertifikasi terkemuka berkelanjutan, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Forest Stewardship Council (FSC).

Lembaga Greenpeace menyerukan kepada RSPO dan FSC untuk menyelidiki temuan dan mengeluarkan perusahaan-perusahaan ini jika mereka terbukti telah menghancurkan hutan dan lahan gambut atau memainkan peran dalam krisis kebakaran hutan.

Minyak kelapa sawit dari perkebunan ini dipasok ke pasar internasional melalui pedagang komoditas termasuk Wilmar International, IOI Loders Croklaan dan Golden Agri Resources. Pedagang tersebut dalam minyak sawit pasokan gilirannya untuk merek dengan kebijakan ‘Nol Deforestasi'.

Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana anggota Barang Forum Konsumen dan perusahaan lain akan memenuhi komitmen yang dibuat untuk pelanggan mereka agar tidak membeli komoditas yang terkait dengan deforestasi.

Kasus-kasus ini mengekspos kegagalan sistemik oleh sektor perkebunan Indonesia dalam mengakhiri deforestasi. Langkah-langkah yang telah diambil untuk perusahaan saat ini tidak cukup untuk menghentikan mereka dari pemasok hutan untuk menghancurkan dan lahan gambut. Oleh karena itu Greenpeace menyerukan bagi para pedagang komoditas dan perusahaan yang membeli minyak sawit dan pulp dari Indonesia untuk bekerja sama menegakkan larangan deforestasi dan pengembangan lahan gambut.

“Semua orang berbicara tentang mengakhiri deforestasi tapi kerusakan telah dilakukan. Sekarang kita perlu tindakan, bukan udara panas. Segala sesuatu yang telah terbakar harus dipulihkan, tidak ditanami kayu pulp dari minyak sawit,” ujar Annisa.

“Perusahaan harus mempublikasikan peta mereka, sehingga kita semua dapat melihat siapa yang masih mencemari hutan hujan Indonesia. Siapapun yang terus membuka hutan hujan dan mengeringkan lahan gambut  harus dikeluarkan dari pasar. Jika tidak kehancuran ini akan berlanjut sampai tidak ada lagi hutan hujan yang tersisa untuk dilestarikan,” tambahnya. {Press Rilis}

Halaman 1 dari 4

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini