medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Kebakaran Hutan di Indonesia Menurun, Dari 2 Juta Jadi 190 Ribu Titik

Published in Nasional
Senin, 19 Desember 2016 13:33

Medialingkungan.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim bahwa kebakaran hutan dan lahan menurun sebanyak 82 persen di tahun 2016 dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari berkurangnya titik api (hot spot).

“Dari sisi area (hot spot) yang terbakar sampai Oktober ini, tahun lalu 2 juta lebih kebakaran, sekarang tinggal 190 ribu saja. Semua itu tidak lepas dari kerja sama KLHK dengan berbagai pihak, seperti TNI, Polri, BNPB, BMKG, LAPAN, BPPT, dan pemerintah daerah. Semua pihak tersebut sudah bekerja dengan keras menangani karhutla,” kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, seperti dilansir Detik News.

Siti menambahkan, "tahun 2016 ini BNPB mengirim pesawat itu 22 sampai 23 sejak bulan Juni, di KLHK sendiri juga ada 1 sampai 2 lah. Kalau di tahun 2015 kemarin saja sampai 142 juta liter water bombing, sekarang saja masih 90 jutaan water bombing. Jadi memang upayanya luar biasa. Semua kerja keras. Bayangin saja, TNI-Polri kerja enggak berhenti, sampai sekarang saya juga masih sering ngecek."

Fakta ini juga didukung oleh Direktur Senior Lingkungan dan Sumber Daya Alam Bank Dunia, Julia Bucknall mengenai menurunnya angka kebakaran dan hutan, khususnya lahan gambut.

"Pada tahun 2015, kebakaran hutan dan lahan mencapai 2,6 juta hektar. Sebanyak 35 persen di antaranya berasal dari lahan gambut. Pada tahun 2016, luas kebakaran menyusut hingga 88 persen dibanding tahun lalu, dan kebakaran di lahan gambut hanya 16 persen. Apa yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia selama waktu yang singkat, delapan bulan terakhir, sungguh luar biasa," ujar Bucknall, dikutip dari Liputan 6.

Berdasarkan data riset Center for International Forestry Research (CIFOR), 880 mega ton emisi karbon dilepaskan akibat kebakaran hutan 2015. Kebakaran gambut tahun 2015 ini menempatkan Indonesia sebagai emiter gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia.

Presiden Joko Widodo telah membentuk Badan Restorasi Gambut, pada januari 2016 lalu. Tugasnya adalah melakukan pemulihan ekosistem gambut terdegradasi seluas kurang lebih 2 juta hektar. Badan ini bekerja selama 5 tahun, mulai 2016 sampai 2020 mendatang. (Tanti)

Memasuki Musim Kemarau Masyarakat Kubu Raya Bentuk Team Waspada Api

Published in Nasional
Jumat, 25 Maret 2016 17:41

Medialingkungan.com – Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat pagi tadi melakukan pembentukan waspada api dan sekaligus melakukan pelatihan terkait rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut, Jumat (25/03).

Pemerintah Kubu Raya melakukan koordinasi ke seluruh pihak terkait dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut.

“Saya sudah himbau masyarakat agar jangan membakar lahan, karena sangat beresiko nantinya. Zat kapur akan naik dan menghasilkan membuat api menyulut ke seluruh lahan,” ujar Bupati Kubu Raya, Rusman Ali.

Rusman Ali mengungkapkan, tahun lalu pemerintah sudah berupaya dalam melakukan pemadaman api. Walaupun api sudah padam, tetapi asapnya akan tetap ada biar di keesokan harinya.

Untuk itu, sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama UNDP dan Manggala Agni telah memberikan pelatihan kepada 95 orang dari lapisan masyarakat. Tujuannya agar mereka menjadi waspada api mengutamakan pencegahan. Karena kebakaran pada lahan gambut akan sulit sekali dipadamkan dengan cara dan alat apapun.

“Makanya saya meminta kepada masyarakat agar berdoa serta tidak melakukan pembakaran lahan, dikarenakan resiko yang didapatkan sangat besar nantinya,” ucap Rusman Ali.

“Lebih baik mencegah di awal ketimbang memadamkan di akhir,” tambahnya. {Angga Pratama}

APHI akan Menjadi Solusi Dalam Mencegah Karhutla

Published in Nasional
Senin, 07 Maret 2016 12:26

Medialingkungan.com – Penataan kelola air serta pembangunan sekat kanal masih dinilai efektif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Irsyal Yasman mengungkapkan berbagai upaya telah dilakukan dalam pencegahan krhutla dengan ditemukannya titik-titik lokasi berpotensi terjadi kebakaran yang ada di Riau dan Sumatera Selatan.

Dia mengatakan, saat ini terdapat 274 unit manajemen izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) hutan alam (HPH) yang menjadi anggota APHI dengan luas wilayah kelola 24,5 juta hectare yang siap menghadapi karhutla.

“Kesiapan anggaota APHI sudah matang,” ucapnya.

Untuk memastikan kesiapan menghadapi karhutla, anggota APHI akan mengikuti apel siaga di Palembang, Sumatera Selatan, pada hari ini. Apel juga akan dihadiri Menkopolhukam, Luhut Panjaitan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

Irsyal menyebutkan bahwa pihak kami juga bekerjasama dengan Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki). “Kami juga akan mengkoordinasikannya dengan satgas kebakaran hutan dan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” katanya, seperti yang dilansir industi.bisnis, Senin (07/03).

APHI terus berinovasi dalam program kerjasama dengan masyarakat untuk pengendalian kebakaran. Selain melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas Masyarakat Peduli Api, anggota APHI kini juga mengembangkan program desa tanpa api. Lewat program ini, anggota APHI akan membantu menyiapkan peralatan pengolahan lahan tanpa bakar bagi masyarakat desa, imbuhnya.

“Anggota APHI juga melakukan pembuatan program agroforestry di 500 desa untuk Desa Makmur Peduli Api (DMPA),” tuturnya.

Titik panas tersebar di lima daerah, yakni Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Rokan Hilir, Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. {Angga Pratama}

Di Tahun 2016 Riau Belum Bebas Karhutla

Published in Nasional
Kamis, 31 Desember 2015 19:53

Medialingkungan.com – Secara tegas Plt Gubernur Riau, Arsyadliandi Rachman menyatakan di tahun 2016 tidak menjamin akan membebaskan bencana kebakaran hutan yang selama ini terjadi hingga sekarang.

Menurut pria yang akrab disapa Andi Rachman mengungkapkan, bencana yang terjadi di Riau itu masih sulit untuk diakhiri, namun pihak kami melakukan persiapan karhutla tetap jalan. “Kami tidak tahu siapa yang berani menjamin dalam mengakhiri bencana tersebut,” kata Andi Rachman.

Dia menegaskan dengan pihak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Riau sudah melakukan berbagai diskusi. Selain itu, pihak perkebunan sudah diingatkan lagi terkait karhutla.

“Upaya yang dilakukan adalah dengan upaya membuat sekat kanal, pembinaan desa-desa oleh perusahaan melalui dana tanggungjawab sosial, dan pemantapan satuan terkait,” urainya, seperti yang dilansir antaranews, Kamis, (31/12).

Buat tahun 2016 yang beberapa jam lagi, kata dia, persiapan anggaran telah ditetapkan jumlahnya senilai Rp132 miliar yang tersebar di beberapa satuan terkait. Diantaranya dinas perkebunan, kehutanan, kesehatan, sosial, Badan Penanggulangan Bencana daerah, dan Badan Lingkungan Hidup, katanya.

“Bantuan uang ke kabupaten/kota buat persiapan karhutla sebanyak Rp77,3 miliar,” ucapnya. (Angga Pratama)

Masyarakat dan Aktivis Riau Masih Kecewa Terhadap Pemerintah

Published in Nasional
Senin, 23 November 2015 13:58

Medialingkungan.com – Kebakaran terjadi di Riau kini mereda, hujan yang mengguyur daerah tersebut membuat sebagian warga merasa lega. Namun, kekecewaan masih menyelimuti masyarakat dan aktivis terhadap pemerintah.

Kekecewaan yang mereka alami dikarenakan pemerintah tidak mampu melindungi masyarakat dari kabut asap yang bertahun-tahun terjadi. Bahkan mereka akan mengajukan tuntutan ke pemerintah pusat akibat perkara ini.

Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau, Woro Supartinah mengungkapkan sejumlah warga akan melakukan gerakan #melawanasap tidak berhenti.

“Praktik pembakaran hutan dan lahan mengakibatkan warga Riau se­lama 18 tahun lebih kehilangan hak dasar dan hak konstitusional untuk mendapat lingkungan hidup yang sehat,” kata Woro Supartinah, seperti yang dilansir rmol, Senin (23/11).

Menurut dia, kurangnya tata keloila hutan dan lahan yang memihak ke bagian investasi yang menguasai sumber kehidupan masyarakat.

Woro mengaku kecewa dikarenakan hutan dan lahan kekayaan yang dimiliki Riau dilegalkan demi kepentingan pribadi sedangkan rakyat diabaikan begitu saja – masyarakat hanya diberikan asap kotor. “Penegakan hokum yang begitu lemah, tidak adanya system proteksi kepada masyarakat,” ucapnya.

Tiap tahun puluhan ribu masyarakat Riau terkena ISPA, kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau, Riko Kurniawan.

“Ada 79.888 orang yang terkena ISPA,” ucapnya.

Bukan hanya ISPA, asap juga me­lumpuhkan berbagai aktvitas, sekolah diliburkan, bandara ditutup. Bahkan tahun ini, asap paling tidak sudah merenggut lima jiwa di Kota Pekanbaru. Pemerintah mesti melakukan perhatian khusus, sebab ini begitu penting bagi masyarakat Riau.

Dia mengatakan, luas daratan yang dimiliki Riau 8.915.016 hektar hanya diperuntukan untuk kepentingan investasi. Dominasi investasi terhadap ruang di Riau karena tata kelola perizinan yang buruk dan abai terhadap kriteria perizinan, bahkan cenderung ko­ruptif.

Sementara itu, Koordinator Tim Kuasa Hukum Tim Advokasi Melawan Asap Riau, Indra Jaya menuturkan, pemberitahuan terbuka yang disampaikan kepada para tergugat merupakan langkah awal yang harus ditempuh, sebelum gugatan ini secara resmi didaftarkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

“Setidaknya ada delapan hal dasar yang kami minta kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Seperti mengeluarkan regulasi dasar pembentukan tim penin­jauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan, lahan dan perkebunan yang telah terbakar dan penerbitan izinnya dilakukan di areal-areal yang tidak seharusnya dibebankan izin,” tuturnya.

Dia berharap melalui pengajuan notifikasi ini bisa mengingatkan masyarakat Riau lainnya, agar gerakan melawan asaptidak berhenti. {Angga Pratama}

KLHK Gandeng Perusahaan Swasta Lakukan Pengawasan Kebakaran Hutan

Published in Nasional
Rabu, 18 November 2015 13:38

Medialingkungan.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan langkah multisektor agar Indonesia tidak mengalami lagi kebakaran hutan dank abut asap. Langkah yang diambil adalah menghentikan segala bentuk perizinan pada lahan gambut sembari merancang tata kelola hutan dan melanjutkan proses penegakan hukum.

Menteri LHK, Siti Nurbaya menggandeng pelaku usaha kehutanan dan perkebunan agar utamakan pencegahan kebakaran melalui penyediaan sistem pengawasan.

“Swasta harus mengubah attitude. Jangan sampai begitu izin didapat, sesudah itu tanpa pengawasan,” tuturnya Siti Nurbaya, seperti yang dilansir industri.bisnis, Rabu (18/11).

Dia mengungkapkan, kabut asap yang terjadi dan kebakaran hutan sudah lama menjadi pengalaman yang berharga bagi pemerintah Indonesia.

Sementra itu, Aktivis Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau, Woro Supartinah mengatakan pemegang izin kehutanan dan perkebunan di Riau cenderung abai mengawasi lahan konsesi. Hal itu dibuktikan dengan anggaran, personil, dan perangkat pengawasan yang kurang untuk menjaga areal konsesi yang sangat luas.

“Kami beri apresiasi terhadap penegak hukumke korporasi pada pencabutan izin, hal tersebut perlu dilanjutkan serta mesti dijaga karena akan berdampak pada perbaikan tata kelola hutan,” ucapnya.

Sampai saat ini, KLHK telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 14 entitas – KLHK terakhir kali mengenakan sanksi kepada 10 perusahaan pada 19 Oktober 2015. Saat ini, sudah empat perusahaan yang telah dijatuhi sanksi berupa pembekuan dan pencabutan izin, katanya. {Angga Pratama}

Jejak Kebakaran Tunjukkan Motif dan Pelaku Kebakaran Riau

Published in Nasional
Selasa, 17 November 2015 10:39

Medialingkungan.com – Bekas kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan asap tebal menunjukkan jejak kebakaran dengan pola bervariasi pasca api padam. Menurut Direktur Pusat Studi Kebencanaan Universitas Riau, Haris Gunawan, temuan itu bisa menjadi penguatan bukti-bukti yang menunjukkan motif dan sekaligus pelaku pembakaran. "Lokasi kebakaran seperti mosaik," ujar Haris Gunawan, di Palembang, Minggu (15/11).

Sebelumnya, rombongan pakar gambut nasional dan internasional difasilitasi memantau lokasi bekas kebakaran hutan dan lahan dari udara menggunakan helikopter.

Menurut Haris, Mosaik itu berupa titik kecil kebakaran ataupun luasan lokasi kebakaran dalam satu lanskap. Titik kecil kebakaran itu diduga kuat dilakukan masyarakat yang masih mempraktikkan land clearing (pembersihan lahan) dengan cara membakar.

Berdasarkan titik di lokasi kebakaran yang dibuat dalam bentuk lanskap menunjukkan masifnya kebakaran akibat kesengajaan ataupun kerusakan kondisi gambut yang sangat mongering akibat panjangnya musim kemarau dan pengaruh fenomena El Nino.

Sementara itu, Direktur Pengaduan Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administrasi KLHK, Kemal Amas beranggapan, areal konsesi yang tak clear and clean memicu kebakaran. "Di hutan lindung dan produksi, kebakaran hanya instrumen mengokupasi untuk budidaya atau permukiman," kata Kemal Amas yang juga penjabat Kepala BKSDA Riau seperti dikutip dari Kompas.

Kemudian, Kepala Biro Humas KLHK di Jakarta, Eka Widodo Soegiri menjawab kekecewaan para pakar yang kesulitan melihat lokasi bekas kebakaran hutan tanaman industri (HTI) milik Sinar Mas melalui pantauan udara. Para pakar itu tak bisa menjangkau sisa kebakaran perkebunan akasia Sinar Mas yang berada di Ogan Komering Ilir.

Menurut Eka, hal itu dikarenakan adanya pertimbangan kondisi teknis penerbangan. "Tidak ada pretensi dalam flyover menghindari lokasi HTI PT Sinar Mas," demikian penjelasan resmi tertulis KLHK.

Lebih lanjut ia jelaskan, saat flyover sedang ada pemadaman di Ogan Komering Ilir menggunakan dua pesawat Rusia. "Kru hanya dapat berbahasa Rusia. Ini dikhawatirkan menimbulkan masalah, seperti tabrakan pesawat," katanya. {Fahrum Ahmad}

Greenpeace Ekspos Foto dan Video Penemuan Bibit Sawit yang Ditanam di Areal Bekas Kebakaran

Published in Nasional
Jumat, 06 November 2015 08:33

Medialingkungan.com – Greenpeace Asia Tenggara membuka foto dan video berisi gambar bibit yang baru saja ditanam di lahan gamut yang hancur akibat peristiwa kebakaran di pinggir kawasan konservasi orangutan, Kamis (05/11).

Greenpeace telah menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk memastikan tidak ada yang bisa mengambil keuntungan dari deforestasi yang diakibatkan oleh krisis asap dan mengharuskan seluruh hutan dan gambut yang telah terbakar untuk direstorasi.


Peta-peta yang tersedia saat ini (peta tiga tahun lalu), menunjukkan tidak adanya konsesi (HGU) perkebunan kelapa sawit yang diberikan di dalam kawasan yang diinvestigasi Greenpeace.

Pemerintah menolak merilis peta terbaru untuk dianalisis, sementara bulan lalu KPK telah menyatakan bahwa ada royalti dari penebangan hutan yang tidak dilaporkan dengan nilai kerugiannya mencapai 9 miliar Dollar Amerika selama satu dekade terakhir.

Minggu lalu (01/11), kebakaran yang mencurigakan di bagian keuangan Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dicurigai telah menghancurkan bukti-bukti yang penting. Kini polisi sedang menyelidiki tindakan kriminal dalam kasus ini.


“Kebakaran hutan tahun ini menjadi salah satu bencana terburuk yang pernah dialami negara ini. Sangat tidak masuk akal jika sampai ada yang mengambil keuntungan dari krisis ini. Presiden Jokowi telah menginstruksikan restorasi setelah kebakaran selesai – ini berarti merestorasi hutan dan lahan gambut, bukan menanaminya dengan kelapa sawit,” ujar Annisa Rahmawati, Juru Kampanye Hutan, Greenpeace Asia Tenggara (05/11).

Bersamaan dengan kebakaran yang mendekati kawasan konservasi orangutan di Nyaru Menteng akhir bulan lalu, Kepala Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho menyerukan di akun Twitter-nya -- @Sutopo_BNPB – pada 20 Oktober lalu yang kemudian menjadi viral di media sosial.

“Lahan bekas kebakaran di Nyaru Menteng Palangkaraya sudah ditanami kelapa sawit. Habis bakar terbitlah sawit.” tulis Sutopo.

Foto tersebut menunjukkan lahan yang dipenuhi dengan tunggul kayu yang terbakar dengan bibit sawit yang tersusun rapi.

Sementara itu, Juru bicara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menepis tudingan itu. Ia menegaskan bahwa industri kelapa sawit telah menjadi korban dari kampanye hitam, yang menunjukkan bahwa penanaman bibit sawit tersebut bagian dari upaya menghancurkan citra industri sawit Indonesia.

Bagaimana pun, ketika Greenpeace mengunjungi daerah tersebut pada 27 Oktober lalu, warga lokal mengatakan kepada Greenpeace bahwa kawasan itu telah terbakar dua kali, dan sekitar satu bulan terakhir tampaknya telah dimulai penanam kelapa sawit.

“Polisi masih menyelidiki kawasan ini untuk mencari tahu jika terdapat tindak kejahatan. Namun seseorang telah mencoba memanfaatkan kebakaran ini untuk membangun perkebunan sawit. Siapa pemilik lahan ini? Apakah api ini untuk tujuan tertentu? Kita tidak tahu sampai pemerintah merealisasikan janjinya untuk mempublikasikan peta konsesi dan meminta pertanggungjawabkan dari pihak-pihak terkait,” kata Annisa. {Fahrum Ahmad}

Presiden Jokowi Bentuk Tim Satuan Kelola Lahan Gambut

Published in Nasional
Kamis, 05 November 2015 14:13

Medialingkungan.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membentuk badan dan satuan tugas untuk tangani kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Indonesia. Tim satuan tugas ini akan bergerak cepat dalam menangani kebakaran hutan serta akan cepat mengembalikan fungsi hutan.

“Jadi, cepat bergerak, jangan sampai musim kering datang, kita belum bergerak," kata Presiden Jokowi.

Jokowi juga instruksikan ke seluruh jajarannya untuk meninjau kembali peraturan perundang-undangan demi mencegah kebakarn kembali. “Kita akan lakukan review terhadap beberapa peraturan perundangan, mulai dari UU dan PP, sampai Pergub yang membuka ruang bagi pembakaran hutan dan lahan gambut,” katanya, seperti yang dilansir tempo, (05/11).

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengungkapkan langkah-langkah yang mesti dilakukan seiring dengan mulai meredanya bencana asap, utamanya mengenai langkah pencegahan agar bencana tersebut tak lagi terulang.

Langkah yang diambil, misalnya peninjauan terhadap perizinan lahan gambut, penghentian pemberian izin kelola lahan gambut, penghentian land clearing, serta penghentian pembentukan kanal baru, katanya.

“Hal seperti ini kan harus dikendalikan betul,” ucapnya.

Menurut Siti, tim khusus akan terjun langsung ke lapangan. “Saya dan seluruh jajaran serta orang-orang di Pekerjaan Umum akan menjadi pengendali tim tersebut,” ujarnya. {Angga Pratama}

Luhut Peringatkan Jangan Lengah Terhadap Titik Api, BNPB: Negara Sudah Dirugikan Rp 20 T

Published in Nasional
Senin, 02 November 2015 10:28

Medialingkungan.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan memperingatkan agar seluruh pihak tetap waspada terhadap titik api – meskipun saat ini jumlahnya telah mengalami penurunan.

"Kira-kira titik api sekitar 5-10 persen sekarang, tapi kita tetap waspada karena beberapa hari ke depan bisa kering lagi," ujar Luhut di Jakarta, Minggu (01/11) malam.

Luhut mengungkapkan, upaya pengeboman air (water bombing) masih terus dilakukan. Pengerjaannya lebih mudah, kata Luhut, karena kabut sudah menipis.

Menurutnya, salah satu strategi dalam meredam titik api dan kabut asap melalui hujan buatan juga terus dilakukan dengan memanfaatkan celah peluang terjadinya hujan. "Jadi kita langsung kirimkan pesawat terbang untuk membuat hujan buatan lebih banyak. Kelihatannya BPPT dengan BMKG bekerjasama dengan baik, sehingga kita berhasil membuat hujannya lebih banyak," ujar Luhut.

Menanggapi desakan aktivis lingkungan untuk segera membuka daftar perusahaan yang terbukti membakar hutan dan lahan, Luhut katakan bahwa nama-nama perusahaan itu akan diumumkan di waktu dan dengan cara yang tepat.

"Kita akan beritahu melalui cara-cara kita kepada publik. Tetapi, kita tidak ingin menggangu keadaan ekonomi karena pengumuman itu. Kita tunggu waktu yang pas dan cara yang tepat," ujar Luhut.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan total luas area yang terbakar sampai dengan 20 Oktober lalu mencapai 2.089.911 hektare. Meski luasnya belum mencapai luas kebakaran pada 1997, namun dampak ekonomi dan korban jiwa akibat kebakaran tahun ini lebih besar tahun dibandingkan sebelumnya. BNPB memperkirakan, kerugian negara akibat kebakaran ini sudah lebih dari Rp20 triliun.

Hingga 20 Oktober, BNPB mencatat lahan gambut yang terbakar paling banyak terjadi di Kalimantan dengan luas 267.974 hektare. Provinsi Kalimantan Tengah menyumbang besaran lahan gambut terbakar terbanyak dengan 196.987 hektare. Kebakaran gambut itu paling banyak terjadi Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Timur.

Lalu menyusul Kalimantan, Sumatera berada di posisi kedua sebagai pulau yang lahan gambutnya paling banyak terbakar, yaitu 267.974 hektare. Lahan gambut yang dilahap api di Sumatera Selatan mencapai 144.410 hektare. Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki titik api terbanyak di wilayah tersebut.

Tidak hanya terjadi di Kalimantan dan Sumatra, kebakaran gambut juga terjadi di Papua, yakni seluas 31.214 hektare. Provinsi Merauke, Mappi, dan Boven Digul menyumbang titik api terbanyak di Papua.

Sedangkan, untuk peraturan pengganti undang-undang terkait perlindungan hutan yang didengungkan Kementerian yang dipimpin Siti Nurbaya, pihaknya belum mengetahui dan masih akan mengevaluasinya. "Besok kami ada rapat untuk evaluasi apa yang akan kami kerjakan dan apa yg kita lakukan ke depan," ungkap Luhut. {Fahrum Ahmad}

Halaman 1 dari 7

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini