medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

COP23: Ekonomi Biru Solusi Perubahan Iklim

Published in Internasional
Minggu, 12 November 2017 21:55

Medialingkungan.com - Perwakilan berbagai organisasi yang menginisiasi Oceans Action Day, berkumpul pada kegiatan COP23, Sabtu (11/11/17) untuk menandatangani sebuah deklarasi baru. Pada deklarasi yang dinamai ‘Because the Ocean’ tersebut juga dilakukan peluncuran laporan Roadmap to Oceans and Climate Action (ROCA).

Kegitan ini diselenggarakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO); Global Ocean Forum; IOC / UNESCO; IUCN; Ocean and Climate Platform; Institut Penelitian Kebijakan Laut dari Yayasan Perdamaian Sasakawa, Jepang; Oceano Azul Foundation/Oceanário de Lisboa, Portugal.

Deklarasi ini diharapkan akan memperkuat respon global terhadap perubahan iklim yang saat ini telah memberi dampak pada lautan; penyerapan karbon terbesar di planet ini, adalah kekuatan utama dan fundamental yang mengatur iklim bumi bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia.

“Lautan sedikit banyak didiskusikan dalam perundingan iklim PBB sampai saat ini, namun hal itu tidak hanya penting untuk kelangsungan hidup planet namun juga menawarkan peluang besar untuk inovasi menuju low-carbon blue economy,” ujar Biliana Cicin-Sain, Presiden Global Ocean Forum, pada press release yang dikeluarkan oleh cop23.unfccc.int.

Pada kegiatan ini juga dilakukan pemahaman ilmiah terbaru tentang lautan dan perubahan iklim, termasuk pemanasan laut, pengasaman, deoksigenasi, kenaikan permukaan air laut dan meningkatnya aktivitas badai, dan bagaimana dampak ini membuat orang lebih rentan terhadap migrasi dan pemindahan.

Bagaimana pembangunan ekonomi berbasis kelautan atau "ekonomi biru" ini memberi jalan maju bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan di negara-negara pesisir dan pulau dalam mengatasi ancaman mendesak ke Negara Berkembang Pulau Kecil atau Small Island Developing States (SIDS) dalam menghadapi perubahan iklim dan pengasaman laut.

Pada sesi diskusi panel Blue Carbon menampilkan kemajuan-kemajuan yang dibuat dalam hal penerapan karbon biru sebagai bagian dari proses REDD +, NAMAs atau proses-proses yang didorong UNFCCC lainnya.

Sedangkan pada sesi pembiayaan akan memobilisasi sumber keuangan dan institusi. Selain koherensi kebijakan, instrumen keuangan adalah kunci untuk mendorong adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Ekonomi biru mencakup berbagai sektor ekonomi termasuk pemanenan dan perdagangan kehidupan laut, ekstraksi dan penggunaan sumber daya kelautan, penggunaan energi terbarukan yang terkait dengan laut, pembangunan dan perlindungan pesisir, pariwisata dan rekreasi serta layanan eko-sistemik.

Beberapa negara sudah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan terkait ekonomi biru, dengan dukungan Bank Pembangunan dan lembaga keuangan utama.

Proyek yang didanai Bank Dunia ini memperkirakan biaya dan manfaat untuk melestarikan layanan ekosistem seperti perlindungan pesisir dan sumber daya alam di Mauritania atau Belize. Dukungan potensial diumumkan oleh Green Climate Fund dan European Investment Bank.

Pada sesi migrasi dan pemindahan, mempelajari dari kasus transmigrasi masa lalu yang tidak disengaja di seluruh dunia, metode pengurangan risiko bencana dan langkah-langkah kunci yang  telah diambil, atau perlu diambil.

Misalnya, Misi Tetap Tuvalu ke PBB telah mengusulkan resolusi UNGA untuk menciptakan kerangka hukum bagi orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat perubahan iklim. Ini akan menyediakan sebuah forum untuk membahas jalan-jalan ke depan melalui program pengurangan risiko bencana, kerangka hukum, dan solusi lahan potensial. (Suterayani)

Kapal Inggris Rusak Terumbu Karang Raja Ampat

Published in Nasional
Kamis, 16 Maret 2017 15:30

Medialingkungan.com - Kapal pesiar Inggris, Caledonian Sky, Kandas di salah satu lokasi terumbu karang di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat berdampak pada kerusakan terumbu karang. Hancurnya ekosistem dan delapan genus dan hilangnya keragaman 8 jenis karang diantaranya acropora, porites, montipora, dan stylophora.

Raja Ampat memiliki 600 spesies terumbu karang ini artinya 75% jenis terumbu karang di dunia dapat ditemukan di Raja Ampat. Perlu waktu minimal 200 tahun untuk memulihkan kembali kondisi terumbu karang seperti semula.

Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Laut Universitas Papua, Ricardo Tapilato memastikan dari hasil pelacakan GPS yang dilakukan di sekitar lokasi terumbu karang yang rusak diperkirakan mencapai 1533 m3 atau 1,3 Ha.

"Boat dari Sorong dikerahkan untuk menarik kapal, sesuatu yang seharusnya terjadi karena bisa mengakibatkan kerusakan terumbu karang lebih besar. Harusnya mereka menunggu pasang naik," katanya.

Menurut perhitungan Tapilatu, Noble Caledonia, perusahaan yang mengoperasikan kapal itu, setidaknya harus membayar 1,28 - 1,92 juta dollar AS. Perhitungannya, untuk satu meter persegi, nilai ganti ruginya ditaksir 800 - 1200 dollar AS dan kemungkinan pemulihan terumbu karang sekitar 10 tahun.

Peristiwa kapal pesiar MV Caledonian Sky berpenumpang 102 orang menerabas terumbu karang di Raja Ampat itu terjadi pada 4 Maret 2017 lalu. Kapal hendak mengantarkan wisatawan melakukan pengamatan burung di Waigeo.

Entah apa penyebabnya, kapal itu terjebak di perairan dangkal. Tapi, boat menarik kapal itu pada saat air belum pasang sehingga merusak terumbu karang di bawahnya.

Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengkaji status kapal yang melakukan perusakan terumbu karang, terutama apakah kapal tersebut bisa bebas berlayar atau tidak usai melakukan perusakan terumbu karang.

"Saya sudah diskusi ke Menhub, tolong cek apakah betul di UU Pelayaran mengatakan bahwa kapal bisa dilepas dalam situasi seperti ini atau tidak," ujar Siti di Kompleks Istana Presiden, melalui Kompas.com

Berdasarkan pantauan kementeriannya, saat ini kapal asal Inggris itu telah berada di perairan Filipina. Siti juga meminta Menhub mengkaji apakah kapal dengan tonase seperti Caledonian tersebut diperbolehkan memasuki perairan dangkal atau tidak. Jika ada, aturan ini akan digalakkan di destinasi alam laut lainnya di Indonesia. {TANTI}

Aliansi Nelayan Kembali Gelar Aksi Tolak PLTU Batang

Published in Nasional
Sabtu, 26 November 2016 11:11

Medialingkungan.com – Masih soal kisruh PLTU Batang, kali ini giliran aliansi ratusan nelayan Batang, Paguyuban UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) yang kembali melakukan aksi di kawasan perairan Ujungnegoro-Roban. Aksi yang dilakukan pada Jumat (25/11) ini diikuti dengan puluhan perahu nelayan, yang dimana aksi ini bertujuan untuk menghentikan operasi kapal alat berat yang sedang melakukan persiapan pembangunan PLTU batubara Batang.

Setelah ditandatanganinya kesepakatan pendanaan PLTU Batang oleh JBIC (Japanese Bank for International Cooperation) tanggal 6 Juni 2016, Paguyuban UKPWR telah melakukan beberapa kali aksi menolak pembangunan mega-proyek ini. PLTU Batubara Batang akan dibangun di kawasan pertanian subur seluas 226 hektar, dan kawasan perairan Ujungnegoro-Roban yang merupakan salah satu kawasan tangkap ikan paling produktif di Pantai Utara Jawa.

"Hari ini, kami nelayan yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR kembali melakukan aksi protes terhadap pembangunan PLTU batubara Batang, terus terang kami sudah tidak tahu ke mana lagi harus mengadukan nasib kami, kami sudah berjuang selama lebih dari 5 tahun, namun sepertinya pemerintah tak sedikitpun menghiraukan suara rakyatnya," kata Abdul Hakim, salah satu Nelayan Paguyuban UKPWR, seperti dilansir oleh Greenpeace Indonesia.

Sampai sekarang, masih ada puluhan pemilik lahan yang menolak menjual lahan mereka untuk lokasi pembangunan proyek energi ini. Pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan publik. Penerapan UU ini membuat masyarakat kehilangan hak atas tanah mereka, meskipun mereka menolak untuk melepas lahan pertanian mereka. Uang pembebasan lahan sampai hari ini masih dititipkan di Pengadilan Negeri Batang.

Upaya pembebasan lahan secara paksa bagi proyek ini dibangun oleh Konsorsium PT. Bhimasena Power Indonesia, konsorsium yang terdiri dari dua perusahaan Jepang, J-Power dan Itochu, dan satu perusahaan nasional, Adaro Power.

"Kami ingin menunjukkan pada masyarakat Indonesia dan kalangan internasional bahwa Paguyuban UKPWR tetap menolak pembangunan PLTU batubara Batang di tempat kami mencari makan,” ujar Abdul Hakim.

“Kami ingin Presiden Jokowi mau sedikit saja menggunakan hati nuraninya untuk mau memperhatikan nasib kami. Kami dulu 100% mendukung Presiden Jokowi dalam Pilpres dengan harapan beliau mau mendukung perjuangan kami, terus terang kami sedih sekarang Presiden Jokowi sama sekali tidak mau mendengar suara kami," tambahnya.

PLTU Batang merupakan salah satu PLTU batubara terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas sebesar 2000 MW. Menurut Greenpeace Indonesia, dalam proses pembebasan lahan proyek ini berbagai pelanggaran HAM telah terjadi, mulai dari intimidasi terhadap warga setempat, sampai kriminalisasi terhadap pemilik lahan yang menolak menjual lahan pertanian mereka. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI mengeluarkan beberapa surat rekomendasi yang menyatakan bahwa proyek ini telah melanggar hak-hak mendasar warga UKPWR.

"Greenpeace tetap akan mendukung perjuangan warga Batang dalam mempertahankan ruang hidup mereka dari ancaman PLTU batubara, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan suara rakyat Batang daripada korporasi," kata Dinar Bayunikmatika, salah satu Pengkampanye Greenpeace Indonesia. (Muchlas Dharmawan)

Susi Pudjiastuti Ajak Nelayan Gunakan Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan

Published in Nasional
Selasa, 06 September 2016 16:17

Medialingkungan.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti didampingi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melakukan kunjungan kerja di Desa Kedung Malang, Kecamatan Kedung, Jepara, Jawa Tengah, pada Senin (05/09). Susi mengajak nelayan untuk mengganti alat tangkap dengan yang ramah lingkungan untuk mendorong kualitas produk perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan untuk menjaga populasi ikan selain menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, keberadaan pohon bakau juga tidak kalah penting. Selain bisa untuk menanggulangi abrasi, akar pohon bakau dapat dijadikan tempat ikan bertelur.

“Kalau diberi bantuan satu juta pohon bakau, masyarakat harus siap menanam. Jangan pohonnya datang, masyarakatnya malah pergi. Karena pohon bakau juga penting,” tandas Susi, seperti yang dilansir metrotvnews.com.

Untuk itu, pihaknya berupaya membantu memecahkan berbagai problem yang dihadapi para nelayan di pesisir jepara, menyusul kebijakan relokasi nelayan Pantura untuk memaksimalkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)  711 yakni perairan Natuna.

"Pemerintah tahun ini dan tahun depan mulai kasih bantuan pada koperasi-koperasi nelayan. Saya juga tahu masyarakat Jepara selain tambak garam dan nelayan, punya kerajinan tangan yang sangat tinggi nilainya, kita akan coba bantu ke kementerian lain yang terkait," ungkap Susi.

Dalam kesempatan itu pula,  Susi memberikan bantuan berupa alat tangkap ramah lingkungan yakni Gilnet Millenium kepada 12 nelayan dan juga diserahkan 16 Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) baru dan tiga Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIUP) secara simbolis. (Gede Tragya)

Milyaran Ekspor Ikan Illegal Berhasil Digagalkan

Published in Nasional
Selasa, 17 Mei 2016 19:57

Medialingkungan.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Direktorat Bea Cukai Tanjung Priok Kementerian Keuangan, sejak Agustus 2015 hingga April 2016 pihak Bea Cukai di Tanjung Priok, Jakarta Utara berhasil mengagalkan Rp. 55,7 millar ekspor hasil perikanan illegal.

Terdapat penyelundupan 10 kontainer bermacam produk perikanan yang berhasil disita di Jakarta Internasional Containe Terminal,KOJA, Mustika Alam Lestari, dan Terminal 3 Tanjung Priok.

Seperti yang dilansir Tempo.com Selasa (17/5), Harry Mulya mengungkapkan, "Ada indikasi juga terdapat ekspor yang diberitahukan secara tidak benar dan didaftarkan sebagai barang lain," eksportir tersebut dinilai ilegal karena itu tidak memiliki sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan sertifikat kesehatan atas produk ekspornya.

Beberapa perusahaan eksportir yang diselidiki adalah PT R, PT YBS, PT SEJ, CV S, PT API, PT DAI, PT GFS, dan PT IP. Hasil perikanan illegal akan dikirim ke Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Vietnam, Amerika Serikat, Cina, Thailand, Singapura, dan Jepang.

Salah satu jenis ikan yang diselundupkan adalah jenis fish maw. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Rina mengungkapkan bahwa fish maw merupakan jenis ikan yang berharga tinggi. Mengacu harga di Singapura, fish maw bernilai Rp. 1,1 juta per 10 gram.

Rina juga menambahkan bahwa fish maw menjadi komoditas primadona yang menarik dan sangat dibutuhkan karena memiliki khasiat yang dipercaya mengobati penyakit jantung dan menjaga vitalitas pria lanjut usia.

Beberapa hasil perikanan selain fish maw, juga shark fin, cat fish, frozen fillet eel, salted jellyfish, orion jeprox FISH, shrimp powder, cassava chip,  dan drill mixed fish yang dieksport tercantum dalam pencegahan bea-cukai. {Triayu Wulandari}

KKP Butuh Harmonisasi Implementasikan Zonasi Pesisir

Published in Nasional
Rabu, 04 November 2015 12:22

Medialingkungan.com — Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memebuat zonasi wilayah pesisir melalui program Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan Terintegrasi (PK2PT) di wilayah terluar Indonesia harus diintegrasikan dan didukung Peraturan Daerah. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaannya.

Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono, Selasa (03/11) mengatakan, terdapat enam wilayah terluar Indonesia yang masuk dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yakni meliputi wilayah Merauke (Papua), Saumlaki (Maluku), Sangihe dan Talaud (Sulawesi Utara), Natuna (Kepulauan Riau), serta Simeulue (Aceh).

Menurut Subandono, untuk mendukung pelaksanaanya, KKP menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mengacu RTRW yang telah masuk dalam perda kabupaten. "Rencana zonasi wilayah pesisir juga harus diperdakan seperti RTRW. Hanya, perda rencana zonasi di pemerintah provinsi," katanya.

Lebih lanjut ia jelaskan, grand design yang dibuat pemkab itu bisa dimuat dalam rencana zonasi “sepanjang tidak bertentangan,” katanya.

Penanggung jawab program PK2PT KKP, Krisna Samudera menungkapkan, harmonisasi rencana dilakukan di Kepulauan Sangihe: terdiri atas 105 pulau.

Pemerintah kabupaten telah menyusun grand design Gerbang Ekonomi Maritim Nusa Utara 2015-2019 sebagai bagian RTRW.

Pemerintah pusat melalui KKP memiliki kewenangan mengelola kawasan perbatasan.

Untuk mendukung itu, pemerintah pusat membangun Dagho di barat daya Pulau Sangihe sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara sejak 1970-an.

Kawasan pelabuhan yang telah dilengkapi fasilitas pendukung, seperti ruang pendingin ikan, unit pemasok air bersih, dan bahan bakar, selama ini mengalami kesulitan.

Pelabuhan yang menyerap dana triliunan rupiah itu dinilai kurang strategis untuk pendaratan ikan karena relatif jauh dari jalur pemasaran ke wilayah utara yaitu Filipina. Karena itu, Pelabuhan Dagho dalam pembangunan kawasan ekonomi terintegrasi hingga 2019, jelas Bupati Sangihe, HR Makagiansar pada Kompas.

Menurutnya, Pelabuhan Santiago di Tahuna yang dibangun di wilayah barat pulau sebagai pelabuhan perikanan utama untuk ekspor itu harus segera selesai untuk menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Januari 2016.

Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun, Januari nanti, Pelabuhan Dagho akan dioperasikan. Pengiriman produk perikanan dilakukan dengan pesawat kargo dari Bandara Naha, Pulau Sangihe. {Fahrum Ahmad}

MV Hai Fa dalam Daftar Hitam

Published in Nasional
Selasa, 23 Juni 2015 13:12

Medialingkungan.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Greenpeace Indonesia memasukkan MV Hai Fa dalam daftar hitam kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal, tidak tercatat dan tidak diatur.

Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia, Arifsyah Nasution mendesak seluruh negara dan pihak-pihak yang terkait dengan MV Hai Fa agar segera mengambil tindakan tegas yang diperlukan agar kelanjutan proses penegakan hukum terhadap kapal ikan yang mendukung penangkapan ikan ilegal, tidak tercatat dan tidak diatur (IUU Fishing) tersebut dapat segera berjalan.

“Pembatalan kerjasama bisnis, tidak memberikan akses perizinan, hingga penahanan kapal ataupun pelarangan bongkar-muat serta menolak seluruh hasil ikan yang diangkut oleh MV Hai Fa adalah bentuk tindakan tegas yang perlu dilakukan,” ujarnya, Selasa (23/06), di Jakarta.

Pada kesempatan yang sama Arifsyah juga mengapresiasi konsistensi Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk terus bekerja membebaskan Wilayah Pengelolaan Perikanan di Indonesia dari praktek ilegal termasuk perikanan dengan cara dan alat tangkap yang merusak. Meski demikian, terkait dengan kelanjutan proses hukum MV Hai Fa, konsistensi tersebut kini diuji.

Ia menambahkan, pemerintah sudah semestinya menerjemahkan konsistensi tersebut melalui tindakan tegas bagi oknum aparat penegak hukum yang diduga kuat dan terbukti terlibat dalam lingkar dan mata rantai kegiatan IUU Fishing di Indonesia.

“Keadaan ini menunjukan betapa mendesaknya bagi KKP bersama instansi terkait untuk melakukan evaluasi secara mendalam dan segera mengungkap misteri mengapa MV Hai Fa begitu mudahnya meninggalkan Pelabuhan Ambon tanpa dilengkapi dokumen surat yang disyaratkan,” ucap Arifsyah. (Siaran Pers)

Greenpeace Menilai Langkah KKP Sudah Sangat Baik

Published in Nasional
Minggu, 03 Mei 2015 14:16

Medialingkungan.com – Greenpeace menilai langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah tepat dalam mendukung perpanjangan moratorium izin terhadap kapal ikan eks asing yang ditetapkan 6 bulan mendatang.

Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia, Arifsyah M Nasution mengungkapkan, ada tiga hal yang mencakup perbaikan yakni, penguatan landasan hukum tata kelola perikanan,  pemantapan kualitas data sumber daya ikan dan biofisik kelautan.

“Tahun ini merupakan momentum penting untuk meletakkan dasar perbaikan yang kokoh bagi tata kelola perikanan Indonesia agar dapat menjadi fondasi dalam mengembangkan industri perikanan yang berkelanjutan serta kompetitif dalam lima hingga 10 tahun mendatang,” ujar Arifsyah, dalam rilis Greenpeace yang diterima Medialingkungan melalui surel, Jakarta (03/05).

Dia menegaskan, pemerintah semestinya merancang kembali perangkat dan sistem kebijakan yang menegaskan kedaulatan, kemandirian, dan keteladanan Indonesia dalam mengelola sumber daya perikanan, termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kerja prioritas ini juga termasuk melahirkan rancangan perubahan atau bahkan undang-undang (UU) baru untuk menggantikan UU Perikanan No 31 tahun 2004 junto No 45 tahun 2009 tentang Perikanan, tambahnya.

“Pemerintah perlu mendahulukan dan mengundang berbagai pakar perikanan dari seluruh Indonesia agar dapat segera melahirkan konsensus dan protokol bersama mengenai tata cara pendugaan stok ikan yang dapat diakses oleh publik,” jelasnya.

Lanjutnya, hal lain yang tak kalah penting dalam fasilitasi komunikasi adalah menyamakan langkah pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk secara bertahap beralih dari penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang menjadi alat tangkap yang ramah lingkungan. Dalam hal ini koordinasi lintas Kementerian juga menjadi penting.

Arifsyah berharap, perubahan akan terjadi bila kerja multipihak dan kegigihan bersama untuk menjadikan laut sebagai masa depan negara Indonesia.

Perpanjangan moratorium izin kapal ikan eks asing berlaku hingga 31 Oktober 2015, yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan Nomor 10/Permen-KP/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. (Press Rilis)

Alat Tangkap Pukat Ancam Kehidupan Lumba-lumba Pesut

Published in Nasional
Senin, 20 April 2015 08:26

Medialingkungan.com – Kawasan Ekosistem Esensial Jaring Halus (KEE-JH) di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara zona yang semestinya dilindungi. Namun, lokasi itu menjadi penangkapan ikan secara besar-besaran oleh para pendatang dengan menggunakan alat tangkap Pukat Langgai/layang yang termasuk dalam ketegori Pukat Hela (Trawls) maupun Pukat Tarik (Seine Nets).

Hal itu jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. 

Sejumlah kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap tersebut yang tiap hari beroperasi menimbulkan keresahan masyarakat Jaring Halus. Masyarakat yang bergantung pada ekosistem laut dengan cara tradisional membuat mata pencaharian mereka rusak dan mengancam kehidupan Lumba-lumba yang berada di kawasan tersebut.

Keberadaan Lumba-lumba jenis Pesut yang telah menjadi bagian dari masyarakat Jaring Halus ini merupakan jenis satwa yang dilindungi sebagai mana yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

“Keresahan masyarakat, terganggunya mata pencaharian, dan mengancam kehidupan lumba-lumba hal itu juga akan berdampak konflik sosial seperti yang sebelumnya pernah terjadi pembakaran kapal penangkap ikan dengan menggunakan pukat langgai/layang yang dilakukan masyarakat Jaring Halus yang berujung kepada persoalan hukum,” ujar Ketua Ikatan Pemuda Nelayan Jaring Halus (IPANJAR) sekaligus pengelola KEE-JH, Rustam, berdasarkan surel sosling BLL yang diterima medialingkungan, Senin (20/04).

Sementara itu, Kader Konservasi Alam (KKA) Nasional selaku inisiator Kawasan Ekosistem Esensial Jaring Halus (KEE-JH), Ilham mengungkapkan, KEE-JH adalah salah satu upaya dan cara didalam membangun keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam, untuk itu regulasi kebijakan pemerintah baik yang tertuang didalam peraturan maupun program-program hendaknya tidak hanya menjadi wacana-wacana manis, melainkan dapat diwujudkan secara nyata.

Menurut ‘Jack‘ sapaan Ilham, kami tidak hanya merakyatkan hutan Negara melainkan akan merakyatkan laut Negara dengan mendorong Konservasi Laut di kawasan tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun medialingkungan, KEE-JH ini juga telah tertuang didalam Perda Kabupaten Langkat No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat Tahun 2013-2033 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 522.51-01/k/2014 tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan KEE-JH. (Angga Pratama)

Ikan Mas Serbu dan Ganggu Ekosistem Danau Boulder, Amerika Serikat

Published in Internasional
Sabtu, 18 April 2015 10:49

Medialingkungan.com – Danau Boulder, Colorado, Amerika Serikat diserbu ribuan populasi ikan mas. Serbuan ikan mas itu disebabkan oleh seorang warga setempat yang mengaku telah melepaskan tiga atau empat ekor ikan mas peliharaannya ke dalam danau beberapa tahun yang lalu.

Ikan piaraan yang bukan merupakan spesies asli dari Amerika Utara itu kemudian berkembang biak cepat dan diluar kendali. Danau Boulder menjadi rumah bagi empat ribu ikan mas, yang kini mengancam ketidakseimbangan ekosistem dan spesies akuatik asli yang berada di danau tersebut.

Manager CPW Boulder, Jennifer Churchill mengungkapkan, Ikan mas bukanlah spesies asli danau dan sangat berbahaya bagi ekosistem perairan setempat. “Ikan mas atau Tamu ini bisa membawa penyakit atau justru membuang penghuni serta mengganggu ekosistem danau,” ucapnya.

Para pejabat satwa liar Colorado mengatakan bahwa manusialah yang harus disalahkan. “Kebanyakan orang tidak menyadari efek buruk memperkenalkan spesies eksotik terhadap lingkungan,” tambah CPW biologi perairan senior, Ken Kehmeier, seperti yang dilansir Odditycentral.com, Sabtu (18/04).

Kini para pejabat satwa liar Colorado tengah mencoba untuk menyingkirkan ribuan ikan mas tersebut, dan mereka dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit. “Kita bisa menggunakan electrofishing atau berakhir dengan mengeringkan danau,” ungkap Jennifer.

Electrofishing dilakukan dengan menjuntaikan kabel listrik dari kapal ke air. Gelombang listrik yang keluar dari perangkat itu akan membuat ikan-ikan berenang ke permukaan sehingga kemudian bisa dijaring hidup-hidup. (Angga Pratama)

Halaman 1 dari 3

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini