medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Sungai Citarum Tercemar, 130 Perusahaan Dijatuhi Sanksi

Published in Nasional
Minggu, 03 Juni 2018 04:16

Medialingkungan.com – Citarum yang malang, Citarum yang menjijikan. Tahun telah berganti, namun sampah dan limbah kiriman yang datang seolah tak pernah berhenti.

Program Gerakan Citarum Bersih, Sehat, Indah dan Lestari yang digaungkan pemerintah sejak tahun 2013 silam meleset dari target. Harapannya, ditahun 2018, air sungai Citarum dapat diminum. Tetapi, sampai saat ini kualitasnya belum memenuhi baku mutu air yang telah ditetapkan, sehingga tidak memungkinkan untuk dikonsumsi.

Banyaknya sampah dengan kondisi bau busuk menjadi salah satu penyebab sehingga air pada sungai sepanjang 300 kilometer di Pulau Jawa ini belum layak untuk dikonsumsi. Belum lagi limbah dari pabrik yang dengan bebas membuang limbahnya ke sungai. Semua menumpuk jadi satu disepanjang sungai ini.

Sebanyak 130 Perusahaan dijatuhi sanksi akibat terbukti melakukan pencemaran lingkungan karena dengan sengaja membuang limbahnya ke sungai Citarum. Perusahaan tersebut dipandang tidak mengindahkan Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Walikota Cimahi, Ajay M Priatna menyebutkan jumlah itu berasal dari data yang tercatat di Dinas Lingkungan Hidup kota Cimahi. Sanksi tersebut terbagi dalam tiga kategori, yakni sanksi sengketa lingkungan sebanyak 35 perusahaan, sanksi pengawasan sebanyak 69 perusahaan, dan closing sanksi sebanyak 26 perusahaan.

Ajay menjelaskan untuk 35 perusahaan yang terkena sanksi sengketa lingkungan hidup, telah di limpahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Statusnya 13 perusahaan sepakat membayar ganti rugi kerusakan lingkungan, 8 perusahaan tidak menyepakati ganti rugi kerusakan lingkungan, 12 perusahaan diberikan status administraif, 1 perusahaan sedang proses mediasi dan 1 perusahaan sudah pailit.

Sejauh ini masih banyak perusahaan yang nakal, dengan membuang limbah secara langsung ke sungai tanpa melalui proses IPAL yang baik. Jika instruksi Presiden tidak digubris maka akan ada penindakan hukum yang tegas.

“Hukumnya bisa pidana, karena landasannya sudah kuat dengan perintah dari presiden langsung,”  ujar Ajay seperti dilansir oleh Sindonews.com. (Tarmizi)

Walhi: Lebih Baik PLTA Tampur Dibatalkan

Published in Nasional
Sabtu, 25 November 2017 15:34

Medialingkungan.com - Pihak pemerintah terus berupaya melakukan percepatan pembangunan, satu diantaranya mendirikan pembangkit energi, seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Proyek pembangunan ini tak jarang menuai kritik pada pelaksanaannya oleh berbagai pihak. Seperti pada pembangunan PLTA tampur di Kabupaten Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Timur, dan Kota Langsa.

Maksum, Warga Aceh Tamiang, menyatakan tidak setuju dengan pembangunan PLTA tampur dengan tinggi bendungannya mencapai 173,5 meter. Selain itu, sosialisasi pembangunan serta resiko yang akan dihadapi kepada masyarakat, tidak menyeluruh.

“Kami tidak mau, bila bendungannya jebol menjadi bom. Terlebih, lokasinya dengan permukiman penduduk,” terangnya dalam diskusi PLTA Tampur yang dilaksanakan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HaKA) di Banda Aceh, (23/11/2017) dilansir dari Mongabay.

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur yang kapasitasnya mencapai 443 Megawatt ini dikerjakan Perusahaan Modal Asing (PMA) PT. Kamirzu asal Hongkong. Laporan kunjungan lapangan Walhi Aceh menerangkan, pembangunan PLTA Tampur saat ini masih prakontruksi dan perampungan perizinan. Termasuk izin pinjam pakai kawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), izin lingkungan, serta izin usaha.

“Proses dan perizinan ditargetkan rampung di 2017. Keseluruhan, PLTA Tampur siap operasi pada 2025 dan penggenangan waduk direncanakan di tahun pertama itu,” terang Kepala Divisi Advokasi Walhi Aceh, Muhammad Nasir, Kamis (23/11/17).

Nasir menyatakan, pembangunan ini menggunakan lahan seluas 4.090 hektar untuk rencana genangan. Luas lahan tersebut terbagi atas, kawasan hutan lindung (1.226,83 hektar), hutan produksi (2.565,44 hektar), dan area penggunaan lain (297,73 hektar).

Rencana pembangunan bendungan/DAM dan power house seluas 10 hektar berada di hutan lindung. Sementara pembangunan jalur saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) sepanjang 45 km berada di hutan lindung (9,34 km), hutan produksi (21,4 km) dan area penggunaan lain (14,26 km).

Hasil sidang 28 Desember 2016 Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Provinsi Aceh, telah menyetujui pengerjaan proyek tersebut. Meskipun, lebih dari 4.000 hektare hutan di KEL akan menjadi danau dan puluhan kepala keluarga di Desa Lesten, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, direlokasi.

“Walhi Aceh menolak Amdal PLTA Tampur karena penggunaan hutan yang sangat luas dan melaporkannya ke KLHK. Lebih baik proyek itu dibatalkan saja untuk menyelamatkan lingkungan dan masyarakat,” tegas Nasir.

Warga Aceh Tamiang yang juga pegiat lingkungan Rudi Putra menyatakan, kondisi tanah di Kawasan Ekosistem Leuser sangat labil. Mudah longsor yang berpengaruh pada usia bendungan.

“Setiap tahun perbukitan di Leuser amblas karena longsor. Bendungan tinggi sangat tidak cocok dibangun karena kondisi tanah yang tidak stabil,” jelas Rudi yang telah belasan tahun bekerja di hutan Leuser.

Rudi menyatakan, lokasi proyek PLTA Tampur berada dekat patahan yang rawan terjadi gempa. Hal Ini bisa mempercepat usia bendungan. “Saya tidak bisa banyangkan kalau bendungan itu jebol,” ungkapnya. (Khalid Muhammad)

 

 

39 Desa di NTT Alami Kekeringan, Warga Terancam Kelaparan

Published in Nasional
Selasa, 05 April 2016 12:15

Medialingkungan.com – Sejak dilanda fenomena El-Nino Maret 2016 lalu, sebanyak 39 desa di Kabupaten Negekeo dan Timor Tengah Selatan, NTT mengalami kekeringan. Akibatnya, warga terancam kelaparan karena kesilutan memperoleh air bersih untuk masak. Pemerintah setempat belum memberikan bantuan air bersih ke lokasi desa yang mengalami kekeringan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagekeo, Bernabas Lambar mengaku belum bisa memberikan bantuan, karena keterbatasan sarana dan anggaran.

“Kondisi kekeringan sudah semakin parah, tapi BPBD belum bisa bergerak memberikan bantuan air bersih, karena kami tidak memiliki truk tanki untuk menyalurkan bantuan air bersih. Anggaran kami juga sangat terbatas. Tapi BPBD terus berkordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk segera memberikan bantuan pada warga,” ucap Bernabas pada BBC Indonesia.

Bantuan air bersih justru datang dari organisasi non-pemerintah Plan International, dengan menyalurkan air bersih menggunakan 9 truk tanki ke 39 desa. Setiap desa mendapatkan 5.000 liter air setiap hari selama 30 hari ke depan, atau hingga 30 April 2016.

“Jumlah pasokan itu memang belum ideal, air minum yang didistribusikan tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan air minum, bukan untuk kebutuhan domestik rumah tangga. Kesehatan anak-anak menjadi prioritas kami. Dalam pendistribusian air ini, kami berkoordinasi dengan pemerintah di level desa, dan juga relawan desa, agar mendahulukan kepentingan anak,” kata Wahyu Kuncoro, Program Advisor Pengelolaan Risiko Bencana Plan International Indonesia.

Seluruh desa yang memnerima bantuan iar bersih, lebih dulu diberikan dua tangka air berkapasitas 2.200 liter yang diletakkan di kantor desa atau di tengah pemukiman penduduk. Melalui tangka ini, lebih dari 26 ribu jiwa di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Timor Tengah Selatan diharapkan dapat mengakses air bersih tersebut. Dari jumlah itu, sekitar 15 ribu adalah anak-anak.

Nasrus Syukroni anggota tim tanggap darurat Plan International yang berada di desa Rende Wawo, Kabupaten Nagekeo, menyatakan ancaman kelaparan akan semakin meningkat, jika musim penghujan, tidak juga datang hingga akhir April 2016. “Situasi di sejumlah desa yang kekeringan akan semakin sulit, akan terjadi rawan pangan jika musim kemarau tidak segera berakhir, dan air bersih makin langka, karena banyak warga yang mengalami gagal panen”.

Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) NTT, Hadji Husein menyatakan belum menetapkan status darurat pangan di NTT, namun sudah menyiapkan cadangan pangan sebanyak 300 ton beras. “Belum ditetapkan sebagai darurat pangan, tapi kami terus memantau keadaan dan berkordinasi dengan petugas di lokasi. Cadangan pangan juga sudah kami siapkan, jika kondisi warga semakin sulit memperoleh pangan” ujar Husein.

Sebelumnya, pada pertengahan tahun 2015 lalu, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat 1.918 anak mengalami gizi buruk, 11 diantaranya meninggal dunia. {Fahrum Ahmad}

Negara India Akan Kembali Dilanda Krisis Air

Published in Internasional
Rabu, 04 Februari 2015 14:12

Medialingkungan.com – Terjadinya perubahan iklim menyebabkan kelangkaan air yang saat ini telah melanda beberapa negara. Dengan krisis air tersebut, dapat menyebabkan konflik antara masyarakat dan bangsa di belahan bumi. Salah satu negara yang sudah menjadi langganan kelangkaan air yaitu India, negara tersebut akan kembali menderita.

Selain itu, melihat permintaan dunia terhadap India untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian akan semakin memperparah keadaan. India tentunya akan membutuhkan lebih banyak air untuk bendungan, tenaga air, dan pembangkit listrik mereka.

Bahkan, di tahun2013 lalu, rumah sakit di New Delhi sempat membatalkan operasi karena mereka kekurangan air untuk mensterilkan peralatan medis dan ruang operasi. Bahkan para dokter dan staf rumah sakit tidak bisa mencuci tangan. Serta pusat perbelanjaan dipaksa untuk mematikan AC dan menutup toilet.

Laporan terbaru dari Panel Antara Pemerintah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim (IPCC) memperkirakan kenaikan suhu global antara 0,3 dan 4,8 derajat celcius (0,5-8,6 Fahreinheit) pada akhir abad ke-21.

“Sayangnya, sejauh ini dunia belum benar-benar sadar akan realitas mengenai krisi air yang saat ini sedang kita hadapi,” menurut Ketua IPCC, Rajendra Pachauri.

Pachauri menambahkan bahwa teknologi yang canggih perlu di kembangkan untuk mengatasi masalah krisis air ini. Utamanya teknologi yang dapat mendukung pemanfaatan air yang lebih efisien.

India sebagai negara yang berada di tepi sungai ada di tengah-tengah perselisihan air dengan Negara tetangga seperti Bangladesh dan Pakistan yang menuduh New Delhi memonopoli arus air, kata Rajendra. (UT)

SID Suarakan 'Tolak Reklamasi Bali' pada Konser Satu Indonesia

Published in Event & Komunitas
Kamis, 27 November 2014 09:51

Medialingkungan.com – Konser “Satu Indonesia” di Jakarta Convention Center (JCC) malam tadi (26/11) berlangsung spektakuler dan monumental. Bertajuk “Salute to Guruh Sukarnoputra”, dalam konser ini, karya-karya emas Guruh Soekarnoputra diaransemen ulang oleh Erwin Gutawa dan dinyanyikan oleh para penyanyi generasi muda, yaitu Raisa, Tulus, Judika, RAN, Superman is Dead, The Overtunes, Nowela, Anak Di atas Rata-rata (DARR), German Dmitriev, I Gusti kompiang Raka dan Kinarya GSP.

Ada yang unik dalam pertunjukan seni kelas wahid ini. Grup musik punk-rock asal Bali, yang juga aktif dalam gerakan peduli lingkungan hidup, Superman Is Dead (SID) mempersembahkan aksi spektakulenya di atas panggung untuk mengkampanyekan penolakan reklamasi di Teluk Benoa, Bali, yang sudah dua tahun terkahir mereka suarakan.

Sejalan dengan misi mereka yang menolak “uruk laut” lahan seluas 838 hektare itu, pada konser tersebut SID sambil mengenakan pakaian adat Bali sebagai wujud kampanyenya dan turut menyanyikan dua lagu karya Guruh Soekarnoputra yakni Kembalikan Baliku dan Anak Jalanan.

“Ini pertama kali saya melihat itu sebagai tantangan karena saya belum pernah. Ini saatnya naik kelas. Dari dulu menghormati Guruh menghormati karya-karyanya. Kita kolaborasi sama orkestra Mas Erwin Gutawa. Agak nervous karena banyak musisi, pokoknya beda sama konser SID sebelumnya. Kami melihat ada relevansinya sama misi SID,” ungkap Jerinx, drumer SID, saat menjelang konser.

Lalu dalam membawakan lagunya ia kembali menyuarakan penolakan tersebut. "Yang kami butuhkan bukan reklamasi, tapi subsidi untuk para petani. Tolak reklamasi Teluk Benoa!" seru Jerinx di tengah-tengah lagu. "Ayo berdiri! Tolak Reklamasi!!"

Tak Surut Sampai Dinyatakan “Batal”

Penolakan reklamasi akan terus berkobar dan tak akan surut hingga pemerintah menyatakan pembatalan proyek reklamasi itu. Berbagai cara pun dilakukan. “Sebelumnya kita membuat panggung di atas laut dan datang sekitar 5.000 orang”.

Di samping itu, mereka juga telah meminta pembatalan proyek itu pada pemerintah yang baru. “Kami sudah memberikan berkas penolakan ke Pak Jokowi, saya sudah memberikan ke Pak Anies Baswedan,” terang pria betato ini.

Jerinx menilai pembangunan proyek itu sangat merugikan masyarakat Bali, reklamasi menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat Bali, terutama ketersediaan air. Tak hanya itu, ketika musim penghujan tiba Bali akan terkena banjir, dan terkena abrasi air laut.

Ia katakan bahwa penindasan oleh para investor tak lagi bersifat koersif. "Investor sekarang mainnya tak lagi pakai kekerasan fisik dalam menekan kami, tapi dengan kebijakan. Sebelum SBY turun, dia tega-teganya mengeluarkan Perpres 51 no 2014. Jadi dalam kebijakan itu para investor bisa mengalihkan fungsi teluk Benoa," katanya.

Jerinx sangat berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat menolak reklamasi.

"Pemerintahan Jokowi tak ada alasan tak tahu penolakan reklamasi karena beberapa kali Jokowi ke Bali sudah diberi berkas penolakan reklamasi, demikian juga dengan Menteri Susi dan Menteri Anies Baswedan, kami berharap pemerintahan baru tak melakukan reklamasi," katanya. (MFA)

Warga Kesulitan Air, Sejumlah Hotel di Jogjakarta Diperiksa

Published in Nasional
Jumat, 14 November 2014 15:15

Medialingkungan.com- Pemerintah Jogjakarta mengeluarkan rekomendasi pemeriksaan seluruh hotel di kawasan jalan mangkubumi Jogjakarta. Hal ini berkaitan dengan laporan kekeringan yang terjadi di puluhan sumur warga kampung Gowongan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta.

Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogya bersama Dinas Ketertiban dan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogya mengecek satu persatu dokumen hotel yang direkomendasikan oleh Forpi, Kamis 13 November 2014.

"Kami rekomendasikan pemerintah memeriksa ulang izin pengusahaan air setidaknya di 15 hotel di kawasan itu," ujar aktivis Forpi Kota Yogyakarta Baharuddin Kamba.

Adapun hotel yang diusulkan diperiksa Surat Izin Pengusahaan Airnya (SIPA) oleh Forpi, dari hotel kelas melati dan menengah seperti 101, Harper, Quest, Gowongan Inn dan Arjuna, hingga hotel berbintang seperti Grand Zuri, Horizon Ultima Riss, dan @Home.

Staf Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Maretha Heksa Sepana menuturkan, dari pemeriksaan awal di Hotel 101, pihaknya menemukan pengelola hotel belum menjalankan aturan baru Peraturan Wali Kota nomor 3 tahun 2014. Peraturan itu mewajibkan hotel memasang instalasi Perusahaan Daerah Air Minum sebagai back up penggunaan air tanah.

"Dalam aturan, air tanah untuk perhotelan hanya dijatah 12,5 jam sehari atau 100 meter kubik, sisanya diback up PDAM," kata Maretha.

BLH Yogya masih akan terus mengumpulkan temuan ihwal pengusahaan air di sejumlah hotel sepanjang Jalan Mangkubumi guna menemukan penyebab pasti keringnya air warga kampung Gowongan sebulan terakhir.

Dalam inspeksi mendadak di kawasan Mangkubumi itu, seorang tim kajian Forpi FX. Harry Tjahja bahkan sempat kaget pula ketika menumpang buang air kecil di toko waralaba ternyata tidak ada air sumur yang bisa digunakan.

"Saya akhirnya beli air mineral untuk buang air kecil, soalnya air sudah kering sama sekali, padahal musim hujan," kata Harry.

Forpi Kota Yogya menilai, pemeriksaan izin pengusahaan air ini diarahkan untuk menemukan bukti bahwa keringnya sumur warga-bahkan saat Yogya sudah masuk musim penghujan-akibat maraknya pertumbuhan hotel kawasan itu tiga tahun terakhir.

Warga kampung Penumping Gowongan yang puluhan tahun tak pernah direpotkan masalah kekeringan tiba-tiba mendapati air sumurnya menyusut drastis dan susah diperoleh lagi.

"Padahal sumur-sumur itu sudah diperdalam hingga kedalaman 16-20 meter," kata tokoh kampung Penumping Gowongan, Eddy Suryadi.

Hotel baru di kawasan Mangkubumi itu disinyalir bermasalah karena warga tak pernah tahu bagaimana proses pengusahaan airnya. Tanpa pemberitahuan apapun, tiba-tiba sudah dilakukan pembangunan hotel oleh investor.(AH)

12 Tahun Yang Akan datang, Konawe Akan Mengalami Krisis Air

Published in Nasional
Sabtu, 12 Juli 2014 06:46

MEDIALINGKUNGAN.COM- Kerusakan pada sektor kehutanan berdampak buruk pada kondisi daerah aliran sungai di wilayah daratan Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe.Di daerah perlintasan Sungai Konaweeha ini, yang ditandai penurunan debit air sejumlah sungai dari tahun ke tahun.

Misalnya di wilayah Kabupaten Konawe, laju kerusakan hutan mencapai 1000 hektar per tahun. Dari fakta itu, diprediksi 12 tahun atau sekitar Tahun 2026 Kabupaten Konawe akan mengalami krisis air. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian dari Fakultas Kehutanan Universitas Haluoleo.

“Potensinya sangat besar dan diprediksi ini mendekati kenyataan mengingat  laju penurunan luasan kawasan hutan dari tahun ke tahun sangat cepat dan besar,”kata, Labaco S, guru besar Faktultas Kehutanan, Universitas Haluoleo dalam sebuah diskusi dengan sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen, berapa waktu lalu.

Labaco yang merupakan Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Sulawesi Tenggara, melanjutkan, potensi tersebut belum dihitung dengan rencana pembangunan bendungan Pelosika yang kini tengah dirintis pembangunannya di wilayah Kabupaten Kolaka Timur. Dengan dibangunanya bendung pelosika, maka akan lebih mempercepat  lagi terjadinya krisis air.

Data Forum DAS terdapat sekitar 722 DAS di Sulawesi Tenggara yang seluruhnya dalam kondisinya memprihatinkan akibat ancaman alih fungsi hutan.

“Ancaman kerusakan harus diwaspadai, penomena banjir dan musim kering yang terjadi saat ini merupakan dampak. Contoh lain adalah yang terjadi di DAS Wanggu, meski hujan hanya hujan satu jam, warna air sungai langsung berubah sudah keruh, padahal seharusnya jika melihat bentang panjang sungai dari kawasan hulu ke hilir, maka seharusnya air sungai akan keruh jika hujan turun antara 6-7 jam," jelasnya.

Kerusakan DAS, kata Labaco akan berimplikasi pada ketersediaan air, khususnya ketersediaan Air tanah. Labaco berharap adanya beberapa hal yang harus terus dilakukan, yakni pentingnya rehabilitasi DAS rehabilitasi kondisi lahan, dan peningkatan ekonomi masyarakat serta perbaikan lingkungan.

“Saya kira, keseimbangan antara hulu, tengah dan hilir harus diperbaiki. Dan intinya harus bersatu semua komponen memperbaiki kondisi hutan kita,”imbaunya. (TAN)

Sumber: suarakendari.com

 

Pasca Tsunami 10 Tahun Silam, Warga Aceh Masih Krisis Air

Published in Nasional
Minggu, 06 Juli 2014 16:40

Medialingkungan.com – Memasuki tahun ke-10 tragedi tsunami yang melanda beberapa daerah di Aceh ternyata masih menyisakan sekelumit persoalan. Warga Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh misalnya. Sebagai daerah yang terparah pasca bencana, hingga 10 tahun kemudian mereka masih mengeluhkan suplai air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum di Banda Aceh.

Kondisi tersebut memaksa warga untuk menggunakan air yang tidak layak konsumsi. Tsunami membuat hampir semua sumur warga menjadi asin. Tak ayal warga harus memebli air dari Penyedia jasa air Mobil tangki bila ingin mendapatkan air yang berkualitas.

"Kami di kawasan Ulee Lheue dan sekitarnya sudah lama tidak ada air bersih, kami ini yang perlu diperhatikan agar warga bisa menggunakan air yang bersih," keluh Kepala Desa Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa Banda Aceh, M Yasin.

Hal itu dia sampaikan di diskusi penyampaian visi-misi capres-cawapres yang diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh dihadiri tim sukses dari dua pasangan capres, Illiza Sa'aduddin Djamal dari tim Prabowo dan Irwan Djohan dari tim Jokowi. Hadir pula dala acara itu Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal.

M Yasin mempertanyakan alasan saluran pipa yang sudah ada tapi tidak difungsikan untuk menyalurkan air ke rumah warga.

Menengarai keluhan itu, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal mengakui minimnya suplai air di wilayah tersebut, namun ia berdalih, kondisi ini terjadi karena di kawasan Ulee Lheue ada kebocoran pipa, sehingga air bersih tidak tersuplai dengan baik ke rumah warga.

"Benar, di kawasan Ulee Lheue saya juga sudah dapati kurang tersuplai air bersih," ungkap Illiza.

Illiza meminta kepada masyarakat Ulee Lheue untuk bersabar. Dia mengklaim saat ini pihaknya telah menginstruksikan dinas terkait untuk memperbaiki secepatnya agar warga bisa menikmati air bersih di seluruh Banda Aceh. (MFA)

'Supermen Is Dead' Kampanye Penolakan Reklamasi Pantai Bali di Gelaran AMI Awards

Published in Nasional
Jumat, 20 Juni 2014 12:15

Medialingkungan.com – Band rock asal Bali, Supermen Is Dead tahun ini kembali mendapatkan penghargaan pada gelaran Anugerah Musik Indonesia (AMI) Award yang dilangsungkan kamis  (19/06). Ada yang menarik pada penghargaan yang diperoleh Band dengan tiga personil ini. Saat dipanggil untuk menyampaikan testimoninya, secara spontanmereka tiba-tiba mengkampanyekan penolakan terhadap reklamasi pantai di pulau Bali.

“penghargaan ini kami dedikasikan untuk penolakan terhadap reklamasi pantai bali”, kata mereka bertiga dengan kompak ketika berada diatas podium kemenangan.

Menurut mereka, piagam ini didedikasikan kepada penggiat lingkungan yang bekerjasama untuk menolak reklamasi pantai di Teluk Benoa, Bali.

Grup band yang digawangi oleh Bobby, Eka dan Jerinx, saat ini sebelumnya telah membuat petisi berisi penolakan reklamasi dengan alasan, efek yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut sangat merugikan masyarakat yang berada di sekitar wilayah tersebut. Pasalnya, kegiatan reklamasi itu mengurangi ketersediaan air bersih untuk keperluan masyarakat.

Rencana reklamasi pantai bali yang ditetapkan dalam perpres No.51/2014 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan memang menuai penolakan keras dari banyak masyarakat, LSM, serta pemerhati lingkungan sejak pertama kali disampaikan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Penolakan tersebut ditengarai karena salah satu isi kebijakan tersebut bertujuan untuk mengubah peruntukkan Perairan Teluk Benoa dari Kawasan Konservasi Perairan menjadi zona budi daya yang dapat direklamasi maksimal seluas 700 Hektare.       

Selain itu, Aturan baru tersebut juga merevisi Peraturan Presiden No.45/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Sarbagita yang memasukkan kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi perairan.

Sahnya aturan tersebut juga mengurangi besaran luas areal Taman Hutan Raya Ngurah Rai sebagai kawasan pelestarian alam. (AND)

BPBD Garut: Sekitar 13 Daerah Berpotensi Besar Alami Krisis Air Bersih

Published in Nasional
Rabu, 11 Juni 2014 09:17

Medialingkungan.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengakui, pada musim kemarau tahun ini, sedikitnya ada 13 kawasan di Kabupaten Garut yang diprediksi akan mengalami krisis air bersih. Pihaknya juga mengklaim bahwa sejumlah langkah telah dipersiapkan untuk mengantisipasi hal tersebut.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Dik Dik Hendrajaya mengatakan, langkah penanggulangan yang telah dilakukan BPBD untuk mengatasi krisis air bersih itu di antaranya, membangun sumur bor, pipanisasi, dan penyuplaian air bersih secara langsung.

Kendati fluktuasi intensitas cuaca tak menentu yang dikarenakan peralihan musim hujan ke musim kemarau, Dik Dik berharap, melalui cara tersebut krisis air bersih yang diprediksi akan melanda 13 kawasan di Garut itu bisa teratasi.

“Dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa Kabupaten Garut akan memasuki musim peralihan dengan intensitas hujan menurun pada Juni sampai Juli. Sedangkan pada Agustus sampai Desember, diperkirakan terjadi kemarau,” ujar Dik Dik pada laman garutkab, Selasa (10/06).

Pihak BPBD juga mengungkapkan bahwa tindakan penanggulangan yang dilakukan disesuaikan berdasarkan kondisi daerah masing-masing. Ia mencontohkan, untuk daerah yang memiliki sumber air dalam tanah, penanganan yang dilakukan yakni pembuatan pompa air. Sedangkan pada daerah yang memiliki sumber air cukup jauh, akan dibangun pipanisasi dan suplai air bersih langsung menggunakan kendaraan tanki.

13 titik yang diprediksi akan mengalami krisis air bersih itu tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Garut, baik wilayah selatan maupun utara.

Terdapat 7 daerah yang berpotensi mengalami krisis air di wilayah selatan, antara lain: Desa Sukamanah, Kecamatan Bayongbong; Desa Depok, Kecamatan Pakenjeng; Desa Wangunjaya dan Kawasan Gunung jampang Kecamatan Bungbulang; Desa Mekarmulya, Kecamatan Talegong; Desa Mekarsari, Kecamatan Mekarmukti; dan kawasan Simpang di Kecamatan Cikajang.

Sementara 6 sisanya berada di wilayah utara, yakni: Desa Margamulya, Kecamatan Leuwigoong; Desa Sukahaji, Kecamatan Sukawening; Desa Surabaya, Kecamatan Baluburlimbangan; Desa Sukawangi Kecamatan Malangbong; Desa Sukahurip Kecamatan Pangatikan; dan Desa Sukamanah Kecamatan Wanaraja.

Prediksi sejumlah daerah yang berpotensi kekeringan ditengarai diperoleh dari hasil penelusuran BPBD bersama Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) saat peninjauan di lapangan serta laporan dari setiap kecamatan.

Lebih lanjut Dik Dik  menjelakskan bahwa pengelolaan pompa air dan sarana lainnya akan dilimpahkan kepada warga setempat, baik dengan pembentukan Badan Usaha Mlik Dsa (BUMDES) atau dengan model lainnya.

“Setelah kita buatkan sumur bor, pompa air, atau pipanisasi, kita serahkan kepada warga. Pembangunan sesuai kebutuhan daerahnya, dipilih salah satu. Pengelolaan dan pemeliharaanya bisa dilakukan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa atas pengelolaan instalasi air bersih itu,” katanya. (MFA)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini