medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

KLHS: Instrument Penting untuk Ekonomi Berkelanjutan

Published in Nasional
Rabu, 06 Desember 2017 13:15

Medialingkungan.com - Konferensi Nasional Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau national Conference on Strategic Environmental Assessment yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 4 – 5 Desember 2017. Kegiatan ini merupakan respon atas permintaan bimbingan teknis dan sosialisasi lanjutan yang lebih mendalam. Konferensi Nasional KLHS ini adalah kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bersama Kedutaan Besar Denmark di Indonesia.

Pada pembukaan Konferensi Nasional KLHS, seperti yang dilansir dari detiknews, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan, “Konferensi yang diselenggarakan ini dilatarbelakangi banyak hal perlu menjadi perhatian kita. Kita perlu melakukan review pengembangan KLHS selama sepuluh tahun terakhir.”

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah makin nyatanya urgensi perbaikan tata cara pembangunan dan bencana alam yang semakin mengancam diluar dari kendali manusia. Ini semua merupakan dampak dari perubahan iklim.

“Keadaan yang mendesak antara lain adalah bagaimana mengelola dampak dan resiko dari intensifnya percepatan pembangunan sektor ekonomi, infrastruktur, dan ekspansi wilayah perkotaan, serta bagaimana mengelola tekanan besar terhadap daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup yang justru sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar menteri LHK ini dilansir dari PPID KLHK.

KLHS adalah instrumen perencanaan yang dimandatkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS wajib dilaksanakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memastikan perencanaan pembangunannya telah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.  Kewajiban KLHS oleh Pemerintah Daerah juga ditegaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“KLHS adalah bagaimana mengelola daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan, dengan cara mengantisipasi tekanan terhadap sumber daya alam,” ungkap Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Rasmus Abildgaard Kristensen, dilansir dari PPID KLHK. Rasmus juga menyatakan pentingnya KLHS sebagai instrument pencegahan. (Ira Anugerah A.)

SM Rawa Singkil Akhirnya Terbebas dari Kebun Sawit

Published in Nasional
Jumat, 01 Desember 2017 18:50

Medialingkungan.com - Akhirnya Sawit di Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil dimusnakan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh didukung Forum Konservasi Leuser (FKL) memusnakan kebun sawit PT. Agro Sinergi Nusantara (ASN) yang memasuki kawasan SM Rawa Singkil.

Pemusnahan kebun sawit yang dilakukan pada Selasa (28/11/17). Pemusnahan kebun sawit ini seluas 70 hektar sedangkan PT. ASN telah membuka lahan di SM Rawa Singkil 340 hektar. Dari jumlah tersebut yang akan ditanami kembali sekitar 100 hektar. Sisanya akan dibiarkan tumbuh secara alami.

Perwakilan PT. ASN yang hadir pada saat pemusnahan mengatakan bahwa PT. ASN setuju dengan pemusnahan tersebut karena setelah dilakukan pengukuran batas kawasan, perusahaan memang membuka lahan di SM Rawa Singkil.

Dari data Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa SM Rawa Singkil merupakan tempat bagi Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, Mawas, Ular Phyton, Biawak, Rangkong, Kuau, Gagak Hitam, Kuntul, dan Orangutan. Jika Habitat mereka terus menerus dirusak maka keberlangsungan hidup satwa-satwa tersebut dapat terancam.

Dari hal tersebut BKSDA Aceh terus melakukan pendekatan agar kegiatan pembukaan lahan tidak ada lagi di SM Rawa Singkil karena bukan hanya PT. ASN yang membuka lahan di SM Rawa Singkil tapi juga masyarakat sekitar.

“Kita perlu peningkatan sumber daya dan pengetahuan masyarakat agar hal ini tidak terus menerus terjadi,” ujar Sapto Aji Prabowo, Kepala BKSDA Aceh dilansir dari Mongabay.com. (Ira Anugerah A.)

Habitatnya Diganggu; Kebiasaan Bekantan Berubah!

Published in Nasional
Rabu, 29 November 2017 20:53

Bekantan (Nasalis larvatus) merupakan satwa endemik dari kalimantan yang belakangan ini menjadi bahan penelitian Universitas Mulawarman bersama Tim Ecology and Conservation Center for Tropical Studies (Ecositrop) selama empat tahun. Mulai tahun 2013 hingga sekarang tim ecositrop memasang camera trap pada berbagai titik untuk melihat pergerakan bekantan. Kawasan yang dipasangi camera trap seperti kawasan perkebunan sawit, pertambangan, hutan tanaman industry (HTI), kawasan konservaasi, termasuk kawassan lindung di Kalimantan Timur.

Namun, dari hasil tangkapan camera trap kini ada yang berbeda dari kebiasaan bekantan. Dahulu,  mereka bergerak dan hidup dari pohon ke pohon, sekarang mereka terlihat bergerak diatas permukaan tanah.

“Perubahan perilaku dari arboreal (bergerak diatas tajuk pohon) ke terestrial (bergerak di atas permukaan tanah) akan membawa beberapa konsekuensi terhadap terganggunya kelestarian populasi bekantan,” ujar Yaya Rayadin, peneliti dari Universitas Mulawarman Samarinda dilansir Kaltim Post

Ironisnya beberapa dari mereka tertangkap camera trap berada di kawasan perkebunan sawit, HTI,dan kawasan reklamasi tambang, padahal kawaasan ini dikenal bukan sebagai habitat bekantan.

“Bekantan merupakan satwa endemik Kalimantan dan hanya tersebar di beberapa tipe mangrove dan rivian (kiri-kanan sungai),” tambah yaya dilansir republika.co.id

Populasi bekantan yang hanya hidup di Pulau Kalimantan ini sangat miris sekarang keadaannya akibat habitatanya rusak, seperti menipisnya kawasan hutan mangrove dan adanya pembangunan di daerah rivian. Bekantan yang sumber pakan mereka habis dan tajuk satu dan tajuk lainnya tidak lagi terhubung membuatnya mulai menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut dengan mengubah kebiasaannya menjadi terestrial. (Ira Anugerah A)

Perhutanan Sosial Peluang Mitra bagi Para Investor

Published in Nasional
Jumat, 24 November 2017 12:56

Medialingkungan.com - Ketua Tim Terpadu Pencadangan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto, Pemerintah mendukung skema kerja sama antara masyarakat dan investor. Para investor sektor pertanian berpeluang memanfaatkan kawasan perhutanan sosial yang hak pengelolaannya diberikan pemerintah untuk masyarakat.

Agus Justianto menyampaikan bahwa, karena diserahkan kepada masyarakat, jika investor ingin memanfaatkan lahan tersebut, maka investor di dorong untuk dapat bekerja sama dengan masyarakat di lokasi perhutanan sosial yang mencapai 13,46 juta hektare.

"Perhutanan sosial ini diprioritaskan untuk masyarakat setempat, maka kami mendorong bagaimana agar investor menjalin kemitraan dengan masyarakat setempat. Pemerintah sudah menentukan peta indikasi perhutanan sosial dan bisa dicek di peta tersebut," jelas Agus Lestari pada FGD (Focus Group Discussion) Percepatan Investasi Pertanian dan Evaluasi Perkembangannya pada 2017 di Bogor, Kamis (23/11/17) yang dilansir dari kabar24.bisnis.com.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan targetkan akses kelola perhutanan sosial oleh masyarakat dapat mencapai 12,7 juta hektare pada 2019 mendatang. Pemerintah merumuskan perhutanan sosial untuk beberapa alasan yaitu memperkuat kehadiran negara bagi masyarakat, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing, dan mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.

"Banyak riset yang menunjukkan bahwa Perhutanan Sosial meningkatkan ragam income (pendapatan) agroforestry. Perhutanan Sosial juga menyelesaikan konflik pengelolaan hutan dengan cara yang bisa diterima," kata Wiratno saat Seminar Membangun Kemandirian Energi Berbasis Energi Terbarukan Melalui Perhutanan Sosial yang dilaksanakam oleh Yayasan Kehutanan Indonesia bekerja sama dengan Korea Institute Of Energy research (KIER) di Jakarta, Rabu (22/11/17) yang dilansir dari netralews.com. (Ilham)

SRAK: Upaya Selamatkan Rangkong Gading

Published in Nasional
Jumat, 24 November 2017 11:58

Medialingkungan.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mulai mengkhawatirkan keberlangsungan populasi burung rangkong gading (Rhinoplax vigil) yang semakin memprihatinkan. Data Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2012 - 2016 menjelaskan bahwa, sebanyak 1.398 paruh rangkong gading berhasil disita di Indonesia dan lebih dari 2.000 paruh yang diselundupkan ke Tiongkok, Amerika, dan Malaysia.

Burung ini telah masuk kedalam Appendices I Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) yang berarti satwa tersebut dilarang untuk diperdagangkan, ini sungguh harus diperhatikan apalagi  angka yang didapat mengenai hasil sitaan penyelundupan sungguh sangat memilukan seperti yang dilansir KLHK, membuat Pemerintah segera mengadakan Konsultasi Publik Nasional untuk menyusun Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Rangkong Gading, Kamis, (23/11/17) di Jakarta.

“SRAK Rangkong Gading ini sangat penting untuk mendapatkan komitmen dari berbagai pihak, terutama dari akademisi, para peneliti, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta penegak hokum karena populasinya semakin terdesak,” tegas Bambang Dahono Adji, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati, KLHK. (Ira Anugerah A)

Sekjen KLHK: Pengusaha Hutan Harus Berpihak pada Masyarakat

Published in Nasional
Rabu, 22 November 2017 11:06

Medialingkungan.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono wakili Menteri LHK dalam kegiatan Rapat Kerja Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) 2017 di Jakarta (21/11/17). Kegiatan tersebut Bambang menegaskan pentingnya mempertahankan fungsi produksi, fungsi sosial, dan fungsi lingkungan, dalam pengelolaan hutan produksi.

"Potensi sumber daya hutan sebagai keunggulan komparatif harus berpihak kepada masyarakat, untuk itu pemerataan ekonomi tidak boleh dilupakan," ungkapnya.

Bambang juga menekankan tiga hal utama yang menjadi pesan Menteri LHK, yaitu pentingnya memberi akses legal kepada masyarakat, upaya peningkatan kapasitas bagi masyarakat dalam berwiraswasta atau berusaha, serta pendidikan vokasi atau keterampilan sebagai keunggulan komparatif.  Selain itu, Ia juga berharap usaha kehutanan ini dapat berkelanjutan dengan berbasis masyarakat, dan pengusaha dapat membantu masyarakat dalam penyediaan bibit untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR), untuk mendukung pembentukan kebun plasma.

"Tolong dijaga reposisi masyarakat dan lingkungan. Masyarakat dari objek menjadi subjek. Tolong bantu masyarakat, pola bagi hasil disepakati bersama, dan rakyat juga dapat diajak kerjasama dalam pengendalian karhuta untuk menjaga fungsi lingkungannya," tambahnya.

Sementara itu, Ketua APHI, Indroyono Soesilo menyampaikan bahwa tema Raker APHI tahun ini bertujuan untuk menggali lebih lanjut apa yang harus dilakukan dan ditingkatkatkan, untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif. Berkenaan dengan sistem informasi produksi hasil hutan secara online yang telah berdiri saat ini (SIPHPL), APHI telah membangun sistem pemasaran secara online berbasis e-commmerce untuk mendukung hal tersebut.

"Sistem ini mendukung produksi hasil hutan kayu berbasis SVLK, dan untuk tahap awal, akan diujicobakan pada proyek di Provinsi Papua Barat, untuk mendorong industri kayu di kawasan Indonesia Timur, bagaimana mendekatkan konsumen dengan produsen," ujar Indroyono.

Turut hadir dalam Rakernis APHI, yaiti Direktur Jenderal PHPL, Direktur Jenderal PKTL, Gubernur Papua Barat, Ketua DPPI, PSM, Perwakilan Kedubes Australia, dan jugamitra-mitra. (Dedy)

Manggala Agni Manfaatkan Limbah jadi Sumber Energi

Published in Nasional
Senin, 20 November 2017 17:19

Medialingkungan.com - Manggala Agni Daerah Operasi Ketapang Kalimantan Barat manfaatkan limbah hasil penyiapan atau pembukaan lahan menjadi cuka kayu. Hasil temuan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, briket arang dan juga gas sebagai sumber energi pengganti LPG (Liquified Petroleum Gas). 

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Raffles B. Panjaitan mengungkapkan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di Indonesia dan tahun 2015 menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Pasca kebakaran hutan terparah pada tahun 2015, menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk terus melakukan berbagai upaya menuntaskan permasalahan tersebut.

“Pembukaan lahan masih menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu diciptakan inovasi-inovasi yang mendukung pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.

Raffles menambahkan bahwa pembuatan cuka kayu, briket arang, dan juga pengolahan gasifikasi dapat dikembangkan di masyarakat untuk menjadi solusi bermanfaat sekaligus diharapkan dapat menekan potensi kebakaran hutan dan lahan. Hasil-hasil olahan ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat itu sendiri atau dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. 

Pemanfaatan limbah hasil pembukaan lahan menjadi cuka kayu ini merupakan implementasi arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017. Presiden Republik Indonesia memberikan arahan bahwa upaya pencegahan karhutla harus tetap dilakukan dengan sinergi dari semua pihak dan dilakukan sedini mungkin sebelum terjadi kebakaran karena ketika sudah terjadi kebakaran, akan sulit untuk dipadamkan.

Pengembangan teknik penyiapan lahan tanpa bakar dan berbagai upaya pencegahan karhutla lainnya terus dilakukan di wilayah Indonesia untuk menekan tingkat kerawanan karhutla. Di Kalimantan Barat Sampai dengan tanggal 18 November 2017 ini, jumlah hotspot di wilayah ini sejumlah 639 titik, menurun drastis jika dibandingkan tahun 2016 periode yang sama yaitu 1.550 titik. Begitu juga luasan kebakarannya. Hasil perhitungan citra satelit sampai dengan September 2017, luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat 7.440 ha dimana angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya seluas 9.174 ha. (Dedy)

OJK Wadahi Investor Peduli Lingkungan

Published in Nasional
Sabtu, 18 November 2017 14:09

Medialingkungan.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan aturan terkait Obligasi Hijau (Green Bond) yang ditargetkan akan rampung dan terbit akhir tahun 2017 ini. Green bond ini merupakan obligasi yang memenuhi unsur kepedulian lingkungan secara berkelanjutan. Pembiayaan melalui green bond sendiri dialokasikan untuk proyek-proyek yang memiliki pengaruh dan mengurangi dampak pencemaran lingkungan, misalnya sektor energi, yang pembiayaannya diarahkan ke energi yang sumbernya tidak berdampak pada polusi sehingga akan mengurangi emisi di bumi.

Seperti dilansir Merdeka.com, Hoesen selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK menjelaskan bahwa green bond ini dilatarbelakangi dari meningkatnya perhatian dunia terhadap isu-isu lingkungan hidup, semisal global warming. Dampaknya adalah para investor kemudian menjadi lebih spesifik dalam mencari emiten yang akan dibeli sahamnya, dengan melihat keberpihakan lingkungannya.

"Investor itu cari emiten yang punya keberpihakan pada lingkungan atau sustainability dari lingkungan. Mereka hanya mau membiayai proyek yang punya keberpihakan pada lingkungan," ujar Hoesen saat berdiskusi dengan awak media di Kantor OJK, Jum’at (17/11/17), dikutip dari Merdeka.com.

Green bond ini kedepan diharapkan dapat memberikan kepastian kepada pengusaha, terutama yang bisnisnya ramah lingkungan bahwa sahamnya pasti dibeli di pasar saham. "Bisnisnya misalnya perkebunan dengan berwawasan lingkungan. Ada standarnya, kayak di sawit ada RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Jadi ada kebutuhan investor yang menekan pelaku-pelaku bisnis itu, kalau mau fund racing kalau saya jual harus ada yang beli," tambah Hoesen.

Meskipun tidak dijelaskan secara rinci terkait poin-poin yang ada dalam aturan tersebut, Hoesen mengatakan dalam peraturan mengenai green bond akan ada persyaratan atau standar untuk menentukan apakah perusahaan atau proyek itu benar-benar berpihak pada lingkungan hidup.

"Nanti ada beberapa insentif juga. Ditambah beberapa persyaratan untuk sertifikasinya bahwa dia dinyatakan, mana yang berpihak pada lingkungan. Jangan hanya bilang saya peduli lingkungan tapi nyatanya tidak," katanya. (Muchlas Dharmawan)

Dunia Akui Indonesia Dalam Pengelolaan Gambut

Published in Nasional
Kamis, 16 November 2017 17:50

Medialingkungan.com - Keberhasilan Indonesia dalam mengelola gambut mendapat apresiasi dari dunia internasional. Indonesia dianggap memiliki komitmen yang kuat dalam perlindungan ekosistem gambut, mulai dari pemerintah hingga sektor swasta. Hal ini disampaikan Erik Solheim, Direktur Eksekutif United Nations of Environment Programme (UNEP) dalam konferensi pers terkait Inisiatif Gambut Global (Global Initiatives Peatlands/GIP) di Bonn Zone, Bonn-Jerman, Rabu (15/11/17).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyampaikan bahwa, banyaknya dukungan terhadap perlindungan gambut merupakan pertanda baik upaya bersama menuju tata kelola lahan gambut global yang baik untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan ekosistem.

“Indonesia memiliki lebih dari 26 juta ha lahan gambut, yaitu lebih dari 12% luasan hutan di Indonesia. Dengan kandungan karbon yang diperkirakan mencapai 6 ton per ha pada kedalaman 1 cm, dapat menjadi sumber masalah karena emisinya saat terbakar, dan pada saat bersamaan juga menjadi solusi potensial jika dikelola dengan baik, dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” ujar Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya juga menyampaikan bahwa saat ini telah dibentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) yang bertugas untuk merehabilitasi 2 juta hektar pada tahun 2019, dan saat ini merestorasi seluas 2,49 juta hektar (1,1 juta ha oleh Pemerintah dan mitra kerja, sementara 1,39 juta ha oleh swasta).

“Saat ini pemerintah dan mitra telah melakukan rewetted (pembasahan kembali) lahan gambut kurang lebih 500 ribu ha. Sedangkan pemegang ijin konsesi perkebunan di lahan gambut harus mematuhi peraturan terkait gambut tersebut,” tambahnya.

Siti Nurbaya juga menyambut baik kerjasama dan kemitraan, serta program kolaborasi teknis, yang diharapkan dapat difasilitasi oleh UNEP dan mitra internasional lainnya.

“Mari kita angkat semangat untuk menyelamatkan ekosistem gambut, sehingga sumber daya alam ini mampu memberikan kontribusi ekonomi, bagi pembangunan berkelanjutan sambil memperkuat masyarakat lokal. Dengan mengelola ekosistem gambut dengan bijak, dampak lingkungan dapat diminimalkan dan emisi gas rumah kaca berkurang,” pesan Siti.

Sementara itu, pakar gambut internasional, Prof. Hans Jostein, menyatakan bahwa kunci dari perlindungan gambut adalah terkait dengan faktor air, sehingga empat hal prinsip utama dalam perlindungan gambut dari kerusakan, yaitu membuat gambut menjadi basah, menjaga gambut tetap basah, membuat gambut yang kering menjadi basah, serta menggunakan gambut dalam kondisi basah. (Dedy)

Kalimantan Selatan dan Riau Perpanjang Status Siaga Karhutla

Published in Nasional
Selasa, 14 November 2017 17:35

Medialingkungan.com - Provinsi Kalimantan Selatan dan Riau masih berlakukan status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap sampai dengan 30 November 2017. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah tersebut.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Raffles B. Panjaitan, mengungkapkan dari prediksi Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) pada beberapa provinsi rawan karhutla masih ada yang menunjukkan kondisi mudah terbakar. Kondisi seperti ini dapat menjadi pemicu terjadinya Karhutla.

"Provinsi yang masih menetapkan status siaga bencana asap sampai dengan akhir November adalah Riau dan Kalimantan Selatan. Kami berharap dengan sinergi dari semua pihak antara KLHK, TNI, POLRI, BNPB, Pemerintah Daerah dan Masyarakat akan mengurangi kebakaran hutan dan lahan ke depannya,” ujar Raffles B. Panjaitan.

Pantauan Posko Dalkarhutla KLHK pada satelit National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) pukul 20.00 WIB (12/11/2017) tidak terpantau adanya hotspot atau titik panas. 

Berdasarkan satelit NOAA untuk periode 1 Januari - 12 November 2017, terdapat 2.544 hotspot di seluruh Indonesia. Sedangkan pada periode yang sama di tahun 2016, tercatat sebanyak 3.773 hotspot, sehingga terdapat penurunan sebanyak 1.229 hotspot atau sebesar 32,57%.

Tak hanya itu, penurunan sejumlah 1.438 titik (38,29%) juga ditunjukkan oleh satelit TERRA-AQUA milik NASA confidence level 80%, yang mencatat adanya 2.317 hotspot di tahun ini, setelah sebelumnya di tahun 2016, tercatat sebanyak 3.755 hotspot, dan tahun 2015 terdapat 68.344 hotspot. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah hotspot tahun ini menurun sebesar 96,61% atau 66.027 titik dari jumlah hotspot tahun 2015. (Dedy)  

Halaman 1 dari 64

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini