medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

PLN Peduli Lingkungan, Tanam 1000 Pohon Desa Patanyamang

Published in Nasional
Kamis, 29 November 2018 16:58

Medialingkungan.com - Perusahaan Listrik Negara (PLN) bersama Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM) dan Balai Taman Nasional Bantimurung telah bekerjasama menanam 1.000 pohon dengan 10 jenis tanaman produktif yang dapat melestarikan alam, melestarikan tanaman khas lokal yang mengurangi pencemaran di wilayah-wilayah operasional PLN.

Aksi ini dilakukan bersama-sama oleh 22 unit kerja PLN se-Indonesia dalam rangka hari menanam pohon Indonesia (HMPI) dengan total 34.000 pohon. Hari menanam pohon Indonesia ini telah ditetapkan dalam Keppres RI No. 24 tahun 2008 merupakan langkah awal dalam mewujudkan kesadaran kepada masyarakat tentang pentungnya menjaga kelestarian alam dan juga wujud kepedulian dalam memulihkan hutan dan lahan.

Direktur Human Capital Management PLN, Muhammad Ali mengatakan bahwa, “Hari ini PLN kembali melakukan aksi tanam pohon sebagai upaya kami dalam menjalankan bisnis ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan. Ini merupakan misi kami.” dilansir dari makassar.tribunnews.com pada rabu (11/18).

Lokasi penanaman pohon berfokus pada wilayah sekitar PLN tepatnya di Desa Pattanyamang Kabupaten Maros, yang menjadi dua bagian yaitu Kawasan Taman Nasional dan lahan kritis yang nantinya akan dibudidayakan oleh kelompok tani sekitar. Kegiatan ini dihadiri oleh General Manager PLN UIW Sulselbar, Bambang Yusuf Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Yushaq Mangetan, Direktur TLKM Muhammad Ihwan, Camat Kecamatan Camba Drs. Andi Zainuddin, dan masyaratkat setempat. Adanya keterlibatan pemerintah dan masyarakat setempat, diharapkan peran dan fungsi program penghijauan 2018 dapat terus dijalankan sesuai harapan.

Menanam pohon juga dapat mengurangi abrasi pantai. Program penanaman pohon ini juga bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan karena kegiatan ini melibatkan masyarakat dan stakeholder serta juga bertujuan mencegah efek rumah kaca dan mengurangi pemanasan global. (Ilham Muhammad)

Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Plastik

Published in Nasional
Senin, 11 Juni 2018 03:12

Medialingkungan.com – Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkapkan bahwa pemerintah segera mengeluarkan kebijakan terhadap pengelolaan sampah plastik. Sampah plastik yang umumnya digunakan oleh masyarakat untuk membawa barang belanjaan (kantong belanja), kemasan (packaging) makanan dan minuman, serta pembungkus barang lainnya.

Rencana pengelolaan sampah plastik yang akan dilakukan seperti pada sektor ritel yaitu pengurangan plastik kantong belanja, peta jalan (Roadmap), pengurangan sampah plastik oleh produsen dan konsumen, dan pelaksaan aksi penanganan sampah plastik di sekitar perairan laut.

"Mari kita bersatu dan bertekad untuk kelola sampah plastik bersama-sama. Semoga Tuhan merestui langkah-langkah kita," ujar Menteri Siti Nurbaya seperti yang dilansir oleh Sindo News dalam sambutannya saat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2018 di Jakarta, Rabu (05/06/2018).  

Dalam peningkatan kelestarian alam, Menteri Siti Nurbaya mengupayakan adanya 3R (Reduce, Reuse, Recycle atau pembatasan, guna ulang, dan daur ulang) dan perlunya upaya kerja sama antar pemerintah atau Pemda dengan masyarakat serta pelaku usaha dalam pengendalian sampah plastik. 

“Hari lingkungan hidup yang bertepatan di bulan Ramadhan hendaknya jadi momentum penambah semangat kita untuk berperilaku adil terhadap lingkungan,” tambahnya.

Di Indonesia terdapat sekitar 16% komposisi sampah plastik dari total timbunan sampah secara Nasional. Dan dari total timbunan sampah tersebut hanya sekitar 10 – 15% yang telah di daur. Di TPA tertimbun sekitar 60-70%, dan 15 – 30% yang belum di kelola dan tercemar ke lingkungan perairan seperti sungai, danau, pantai, dan laut.

Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan sampah yaitu pendekatan “circular economy” yang saat ini KLHK sedang membuat tiga pilot projects pengembangan sampah kemasan yang melibatkan beberapa pihak yaitu pemerintah, produsen, bank sampah, industri daur ulang, masyarakat, sektor informal (pelapak, dan pengepul. (Nurul Fadilah)

Tak Ingin Malu, Indonesia Siap Atasi Karhutla Saat Asian Games 2018

Published in Nasional
Selasa, 05 Juni 2018 05:00

Medialingkungan.com – Perhelatan Asian Games 2018 yang dilaksanakan di Jakarta dan Palembang akan segera bergulir pada bulan Agustus mendatang. Indonesia melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mempersiapkan diri mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah menjelang perhelatan Asian Games 2018, apalagi salah satu kota yang menjadi tuan rumah berada di pulau Sumatera. Mengingat bahwa pulau Sumatera merupakan daerah yang memiliki hutan/lahan gambut cukup luas, sehingga daerah ini menjadi langganan karhutla hampir setiap tahunnya.

"Tahun ini kita jadi tuan rumah Asian Games, tidak hanya di Jakarta, tapi juga Palembang. Saya ingatkan lagi, jangan sampai saat perhelatan itu ada asap kebakaran hutan dan lahan," ujar Presiden Jokowi saat memberi pengarahan kepada peserta Rakornas Pengendalian Karhutla Tahun 2018, seperti dilansir oleh Tempo.co.

Ucapan Jokowi ini saarat akan reputasi (image) negara di mata negara-negara lain yang menjadi peserta Asian Games 2018. Menanggapi hal tersebut, Menteri LHK segera menginstruksikan kepada setiap komponen kementrian yang terkait untuk siap mengantisipasi karhutla di semua daerah rawan karhutla saat Asian Games berlangsung.

“Jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan ketika Asian Games ke-18 berlangsung. Kita harus menjaga reputasi negara sehingga semua wilayah harus dijaga dari karhutla, tidak hanya di Palembang,” ujar Menteri LHK saat pembukaan rapat penanganan krisis karhutla, seperti dilansir oleh laman resmi ppid.menlhk.go.id.

Berbagai persiapan dan upaya telah dilakukan oleh KLHK, khususnya Direktorat Pengendalian Kebakarakan Hutan dan Lahan (Direktorat PKHL), seperti patroli terpadu antara masyarakat, TNI dan Polri di provinsi-provinsi rawan karhutla, pengaktifan kembali posko-posko pengendalian karhutla, peningkatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan karhutla dan pelaksanaan kegiatan water bombing yang sampai saat ini telah menjatuhkan 6,5 juta liter air di pulau Sumatera.

Selain itu, satgas udara juga melakukan upaya pembuatan hujan buatan/TMC. Dari periode 16 Mei - 2 Juni 2018 total garam yang telah dijatuhkan sebanyak 27 ton yang terpusat di Sumatera Selatan. Dengan adanya berbagai persiapan pencegahan karhutla, diharapkan saat Asian Games 2018 berlangsung, Indonesia tidak terkabuti oleh asap, tetapi terkalungi oleh prestasi-prestasi para atletnya. (Wardiman Mas’ud)

Status Waspada, Taman Nasional Gunung Merapi Ditutup

Published in Nasional
Minggu, 03 Juni 2018 14:46

Medialingkungan.com – Gunung Merapi kembali meletus pada Jumat (1/6/2018) pukul 08.20 WIB. Kemudian letusan kembali terjadi lagi pada pukul 21.00 WIB selama 56 detik. Menanggapi hal tersebut, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menyatakan Gunung Merapi berada pada level II atau berstatus waspada.

Sabtu kemarin (2/6/2018) Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), Ammy Nurwati menutup jalur di TNGM. Jalur yang ditutup oleh Ammy ialah Jurang Jero, Tlogo Muncar, Tlogo Nirmolo, Kalikuning Park, Pluyon, Deles dan Jalur Pendakian Selo dan Sapuangin.

Akibat letusan Gunung Merapi, terdapat lima titik api di dua kecamatan. Dua titik api di Kecamatan Selo dan tiga titik api di Kecamatan Cangkringan.

“Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan koordinasi dengan relawan, titik api ini mengindikasikan adanya vegetasi yang terbakar, akibat material jatuhan (balistik). Namun telah dipastikan bahwa api ini telah padam karena sudah tidak terlihat lagi asap," ujar Ammy dilansir dari laman resmi KLHK.

Namun, pihak TNGP belum bisa memprediksikan kerugian ekologis dari adanya titik api ini. Lokasi titik api yang kurang dari radius 3 km dan disarankan untuk tidak ada aktivitas manusia. Sedangkan untuk keadaan satwa di TNGM masih dalam keadaan normal.

"Terkait pergerakan satwa, sampai saat ini tidak ada pantauan yang mengindikasikan satwa turun, sehingga dapat dinyatakan masih normal," kata Ammy. (Ira Anugerah Abbas)

Sungai Citarum Tercemar, 130 Perusahaan Dijatuhi Sanksi

Published in Nasional
Minggu, 03 Juni 2018 04:16

Medialingkungan.com – Citarum yang malang, Citarum yang menjijikan. Tahun telah berganti, namun sampah dan limbah kiriman yang datang seolah tak pernah berhenti.

Program Gerakan Citarum Bersih, Sehat, Indah dan Lestari yang digaungkan pemerintah sejak tahun 2013 silam meleset dari target. Harapannya, ditahun 2018, air sungai Citarum dapat diminum. Tetapi, sampai saat ini kualitasnya belum memenuhi baku mutu air yang telah ditetapkan, sehingga tidak memungkinkan untuk dikonsumsi.

Banyaknya sampah dengan kondisi bau busuk menjadi salah satu penyebab sehingga air pada sungai sepanjang 300 kilometer di Pulau Jawa ini belum layak untuk dikonsumsi. Belum lagi limbah dari pabrik yang dengan bebas membuang limbahnya ke sungai. Semua menumpuk jadi satu disepanjang sungai ini.

Sebanyak 130 Perusahaan dijatuhi sanksi akibat terbukti melakukan pencemaran lingkungan karena dengan sengaja membuang limbahnya ke sungai Citarum. Perusahaan tersebut dipandang tidak mengindahkan Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Walikota Cimahi, Ajay M Priatna menyebutkan jumlah itu berasal dari data yang tercatat di Dinas Lingkungan Hidup kota Cimahi. Sanksi tersebut terbagi dalam tiga kategori, yakni sanksi sengketa lingkungan sebanyak 35 perusahaan, sanksi pengawasan sebanyak 69 perusahaan, dan closing sanksi sebanyak 26 perusahaan.

Ajay menjelaskan untuk 35 perusahaan yang terkena sanksi sengketa lingkungan hidup, telah di limpahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Statusnya 13 perusahaan sepakat membayar ganti rugi kerusakan lingkungan, 8 perusahaan tidak menyepakati ganti rugi kerusakan lingkungan, 12 perusahaan diberikan status administraif, 1 perusahaan sedang proses mediasi dan 1 perusahaan sudah pailit.

Sejauh ini masih banyak perusahaan yang nakal, dengan membuang limbah secara langsung ke sungai tanpa melalui proses IPAL yang baik. Jika instruksi Presiden tidak digubris maka akan ada penindakan hukum yang tegas.

“Hukumnya bisa pidana, karena landasannya sudah kuat dengan perintah dari presiden langsung,”  ujar Ajay seperti dilansir oleh Sindonews.com. (Tarmizi)

KLHK & Komisi Yudisial Bersama Tegakkan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Indonesia

Published in Nasional
Sabtu, 02 Juni 2018 13:18

Medialingkungan.com –Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan Komisi Yudisial (KY) menandatangani nota kesepahaman dan berkomitmen memperbaiki seluruh proses peradilan perkara lingkungan hidup dan kehutanan.

Menteri Siti Nurbaya menaruh harapan besar perbaikan seluruh proses penegakan hukum dalam kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.

"Melalui nota kesepahaman ini, kami berharap KLHK dan Komisi Yudisial dapat bersinergi dalam melakukan pertukaran data dan informasi, pemantauan peradilan bersama, dukungan tenaga ahli, sosialisasi dan kampanye serta kegiatan lain yang memperkuat masing-masing pihak," kata Siti, dilansir Bisnis.com, Rabu (23/05/2018).

Dewasa ini, kasus-kasus yang ditangani oleh KLHK seperti alih fungsi lahan, illegal logging, dan bentuk pelanggaran lain ditentukan oleh hakim di pengadilan sehingga hakim menjadi actor penting dalam pengambilan keputusan dari setiap perkara yang terjadi. Sehingga diharapkan dari nota kesepahaman ini akan dilakukan peningkatan kapasitas dan integritas bagi hakim agar kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia dan alam lebih berkeadilan.

Dalam data Ditjen Penegakan Hukum KLHK selama periode 2015-2018 ditemukan ada 1.995 pengaduan terkait lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani dan sebanyak 2.089 izin diawasi serta 450 sanksi administratif dijatuhkan, dikutip dari Okezone, Kamis (24/05/2018)

KLHK juga telah melakukan 610 operasi pengamanan hutan, meliputi 196 operasi illegal logging, 221 operasi perambahan hutan dan 187 operasi kejahatan tumbuhan satwa liar.

Selain itu, terdapat 220 gugatan perdata yang diajukan dengan kerugian sebesar Rp. 16,9 trilliun (16 digugat melalui pengadilan) dan 42,55 miliar (110 digugat di luar pengadilan) serta sebanyak 433 kasus siap disidangkan.

Banyaknya perkara-perkara lingkungan dan kehutanan yang terjadi membuat KLHK mempertegak jaringan penegakan hukan, termasuk dengan Komisi Yudisial.

Ketua Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada menyambut positif keputusan kerjasama yang diambil oleh KLHK. Menurutnya, Manusia dan alam hidup berdampingan dan manusia berkewajiban untuk menjaga alam sehingga dibutuhkan kesadaran bersama.

“Ditandatanganinya nota kesepahaman ini, kami berharap adanya kepastian hukum. Keadilan bagi masyarakat dan alam. Selain ada kemanfaatan hukum, sosial dan ekonomi, serta kultural bagi bangsa Indonesia.” Kata Aidul, Kamis (24/05/2018). (Arung Ezra Hasman)

KLHS: Instrument Penting untuk Ekonomi Berkelanjutan

Published in Nasional
Rabu, 06 Desember 2017 13:15

Medialingkungan.com - Konferensi Nasional Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau national Conference on Strategic Environmental Assessment yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 4 – 5 Desember 2017. Kegiatan ini merupakan respon atas permintaan bimbingan teknis dan sosialisasi lanjutan yang lebih mendalam. Konferensi Nasional KLHS ini adalah kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bersama Kedutaan Besar Denmark di Indonesia.

Pada pembukaan Konferensi Nasional KLHS, seperti yang dilansir dari detiknews, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan, “Konferensi yang diselenggarakan ini dilatarbelakangi banyak hal perlu menjadi perhatian kita. Kita perlu melakukan review pengembangan KLHS selama sepuluh tahun terakhir.”

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah makin nyatanya urgensi perbaikan tata cara pembangunan dan bencana alam yang semakin mengancam diluar dari kendali manusia. Ini semua merupakan dampak dari perubahan iklim.

“Keadaan yang mendesak antara lain adalah bagaimana mengelola dampak dan resiko dari intensifnya percepatan pembangunan sektor ekonomi, infrastruktur, dan ekspansi wilayah perkotaan, serta bagaimana mengelola tekanan besar terhadap daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup yang justru sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar menteri LHK ini dilansir dari PPID KLHK.

KLHS adalah instrumen perencanaan yang dimandatkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS wajib dilaksanakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memastikan perencanaan pembangunannya telah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.  Kewajiban KLHS oleh Pemerintah Daerah juga ditegaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“KLHS adalah bagaimana mengelola daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan, dengan cara mengantisipasi tekanan terhadap sumber daya alam,” ungkap Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Rasmus Abildgaard Kristensen, dilansir dari PPID KLHK. Rasmus juga menyatakan pentingnya KLHS sebagai instrument pencegahan. (Ira Anugerah A.)

SM Rawa Singkil Akhirnya Terbebas dari Kebun Sawit

Published in Nasional
Jumat, 01 Desember 2017 18:50

Medialingkungan.com - Akhirnya Sawit di Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil dimusnakan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh didukung Forum Konservasi Leuser (FKL) memusnakan kebun sawit PT. Agro Sinergi Nusantara (ASN) yang memasuki kawasan SM Rawa Singkil.

Pemusnahan kebun sawit yang dilakukan pada Selasa (28/11/17). Pemusnahan kebun sawit ini seluas 70 hektar sedangkan PT. ASN telah membuka lahan di SM Rawa Singkil 340 hektar. Dari jumlah tersebut yang akan ditanami kembali sekitar 100 hektar. Sisanya akan dibiarkan tumbuh secara alami.

Perwakilan PT. ASN yang hadir pada saat pemusnahan mengatakan bahwa PT. ASN setuju dengan pemusnahan tersebut karena setelah dilakukan pengukuran batas kawasan, perusahaan memang membuka lahan di SM Rawa Singkil.

Dari data Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa SM Rawa Singkil merupakan tempat bagi Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, Mawas, Ular Phyton, Biawak, Rangkong, Kuau, Gagak Hitam, Kuntul, dan Orangutan. Jika Habitat mereka terus menerus dirusak maka keberlangsungan hidup satwa-satwa tersebut dapat terancam.

Dari hal tersebut BKSDA Aceh terus melakukan pendekatan agar kegiatan pembukaan lahan tidak ada lagi di SM Rawa Singkil karena bukan hanya PT. ASN yang membuka lahan di SM Rawa Singkil tapi juga masyarakat sekitar.

“Kita perlu peningkatan sumber daya dan pengetahuan masyarakat agar hal ini tidak terus menerus terjadi,” ujar Sapto Aji Prabowo, Kepala BKSDA Aceh dilansir dari Mongabay.com. (Ira Anugerah A.)

Habitatnya Diganggu; Kebiasaan Bekantan Berubah!

Published in Nasional
Rabu, 29 November 2017 20:53

Bekantan (Nasalis larvatus) merupakan satwa endemik dari kalimantan yang belakangan ini menjadi bahan penelitian Universitas Mulawarman bersama Tim Ecology and Conservation Center for Tropical Studies (Ecositrop) selama empat tahun. Mulai tahun 2013 hingga sekarang tim ecositrop memasang camera trap pada berbagai titik untuk melihat pergerakan bekantan. Kawasan yang dipasangi camera trap seperti kawasan perkebunan sawit, pertambangan, hutan tanaman industry (HTI), kawasan konservaasi, termasuk kawassan lindung di Kalimantan Timur.

Namun, dari hasil tangkapan camera trap kini ada yang berbeda dari kebiasaan bekantan. Dahulu,  mereka bergerak dan hidup dari pohon ke pohon, sekarang mereka terlihat bergerak diatas permukaan tanah.

“Perubahan perilaku dari arboreal (bergerak diatas tajuk pohon) ke terestrial (bergerak di atas permukaan tanah) akan membawa beberapa konsekuensi terhadap terganggunya kelestarian populasi bekantan,” ujar Yaya Rayadin, peneliti dari Universitas Mulawarman Samarinda dilansir Kaltim Post

Ironisnya beberapa dari mereka tertangkap camera trap berada di kawasan perkebunan sawit, HTI,dan kawasan reklamasi tambang, padahal kawaasan ini dikenal bukan sebagai habitat bekantan.

“Bekantan merupakan satwa endemik Kalimantan dan hanya tersebar di beberapa tipe mangrove dan rivian (kiri-kanan sungai),” tambah yaya dilansir republika.co.id

Populasi bekantan yang hanya hidup di Pulau Kalimantan ini sangat miris sekarang keadaannya akibat habitatanya rusak, seperti menipisnya kawasan hutan mangrove dan adanya pembangunan di daerah rivian. Bekantan yang sumber pakan mereka habis dan tajuk satu dan tajuk lainnya tidak lagi terhubung membuatnya mulai menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut dengan mengubah kebiasaannya menjadi terestrial. (Ira Anugerah A)

Perhutanan Sosial Peluang Mitra bagi Para Investor

Published in Nasional
Jumat, 24 November 2017 12:56

Medialingkungan.com - Ketua Tim Terpadu Pencadangan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto, Pemerintah mendukung skema kerja sama antara masyarakat dan investor. Para investor sektor pertanian berpeluang memanfaatkan kawasan perhutanan sosial yang hak pengelolaannya diberikan pemerintah untuk masyarakat.

Agus Justianto menyampaikan bahwa, karena diserahkan kepada masyarakat, jika investor ingin memanfaatkan lahan tersebut, maka investor di dorong untuk dapat bekerja sama dengan masyarakat di lokasi perhutanan sosial yang mencapai 13,46 juta hektare.

"Perhutanan sosial ini diprioritaskan untuk masyarakat setempat, maka kami mendorong bagaimana agar investor menjalin kemitraan dengan masyarakat setempat. Pemerintah sudah menentukan peta indikasi perhutanan sosial dan bisa dicek di peta tersebut," jelas Agus Lestari pada FGD (Focus Group Discussion) Percepatan Investasi Pertanian dan Evaluasi Perkembangannya pada 2017 di Bogor, Kamis (23/11/17) yang dilansir dari kabar24.bisnis.com.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan targetkan akses kelola perhutanan sosial oleh masyarakat dapat mencapai 12,7 juta hektare pada 2019 mendatang. Pemerintah merumuskan perhutanan sosial untuk beberapa alasan yaitu memperkuat kehadiran negara bagi masyarakat, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing, dan mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.

"Banyak riset yang menunjukkan bahwa Perhutanan Sosial meningkatkan ragam income (pendapatan) agroforestry. Perhutanan Sosial juga menyelesaikan konflik pengelolaan hutan dengan cara yang bisa diterima," kata Wiratno saat Seminar Membangun Kemandirian Energi Berbasis Energi Terbarukan Melalui Perhutanan Sosial yang dilaksanakam oleh Yayasan Kehutanan Indonesia bekerja sama dengan Korea Institute Of Energy research (KIER) di Jakarta, Rabu (22/11/17) yang dilansir dari netralews.com. (Ilham)

Halaman 1 dari 65

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini