medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Kebakaran Hutan di Indonesia Menurun, Dari 2 Juta Jadi 190 Ribu Titik

Published in Nasional
Senin, 19 Desember 2016 13:33

Medialingkungan.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim bahwa kebakaran hutan dan lahan menurun sebanyak 82 persen di tahun 2016 dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari berkurangnya titik api (hot spot).

“Dari sisi area (hot spot) yang terbakar sampai Oktober ini, tahun lalu 2 juta lebih kebakaran, sekarang tinggal 190 ribu saja. Semua itu tidak lepas dari kerja sama KLHK dengan berbagai pihak, seperti TNI, Polri, BNPB, BMKG, LAPAN, BPPT, dan pemerintah daerah. Semua pihak tersebut sudah bekerja dengan keras menangani karhutla,” kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, seperti dilansir Detik News.

Siti menambahkan, "tahun 2016 ini BNPB mengirim pesawat itu 22 sampai 23 sejak bulan Juni, di KLHK sendiri juga ada 1 sampai 2 lah. Kalau di tahun 2015 kemarin saja sampai 142 juta liter water bombing, sekarang saja masih 90 jutaan water bombing. Jadi memang upayanya luar biasa. Semua kerja keras. Bayangin saja, TNI-Polri kerja enggak berhenti, sampai sekarang saya juga masih sering ngecek."

Fakta ini juga didukung oleh Direktur Senior Lingkungan dan Sumber Daya Alam Bank Dunia, Julia Bucknall mengenai menurunnya angka kebakaran dan hutan, khususnya lahan gambut.

"Pada tahun 2015, kebakaran hutan dan lahan mencapai 2,6 juta hektar. Sebanyak 35 persen di antaranya berasal dari lahan gambut. Pada tahun 2016, luas kebakaran menyusut hingga 88 persen dibanding tahun lalu, dan kebakaran di lahan gambut hanya 16 persen. Apa yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia selama waktu yang singkat, delapan bulan terakhir, sungguh luar biasa," ujar Bucknall, dikutip dari Liputan 6.

Berdasarkan data riset Center for International Forestry Research (CIFOR), 880 mega ton emisi karbon dilepaskan akibat kebakaran hutan 2015. Kebakaran gambut tahun 2015 ini menempatkan Indonesia sebagai emiter gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia.

Presiden Joko Widodo telah membentuk Badan Restorasi Gambut, pada januari 2016 lalu. Tugasnya adalah melakukan pemulihan ekosistem gambut terdegradasi seluas kurang lebih 2 juta hektar. Badan ini bekerja selama 5 tahun, mulai 2016 sampai 2020 mendatang. (Tanti)

KLHK Bentuk 952 Kampung Iklim Sepanjang Tahun 2016

Published in Nasional
Sabtu, 17 Desember 2016 21:18

Medialingkungan.com- Program Kampung Iklim (ProKlim) yang dikembangkan dan dilaksanakan sejak tahun 2011 adalah program berlingkup nasional yang dkembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nur Masripatin seperti yang dilansir Times Indonesia mengatakan, hingga Desember 2016 jumlah yang sudah teregister mencapai 952 kampung dan 85 kampung mendapatkan penghargaan ProKlim oleh KLHK. Kampung iklim saat ini mayoritas berada di Pulau Jawa, terutama di provinsi Jawa Barat.

“Tahun ini sudah 952 kampung yang telah terdaftar dari seluruh Indonesia. Dari semua level. Tetapi yg sudah mendapat tropi sekitar 85 desa,” ujar Nur disela-sela Lokakarya Wartawan Meliput Perubahan Iklim di Kuta, Bali pada Rabu (14/12).

Pemerintah melakukan perubahan desain dari sekadar memberi apresiasi menjadi gerakan nasional. Ini akan mendorong seluruh pihak mencipta dan memfasilitasi kelompok masyarakat sampai ke level kampung, desa, RT dan RW untuk membentuk kampung iklim.

Kampung Iklim diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 84 Tahun 2016 yang merupakan revisi dari Permen LH Nomor 19/2012 tentang ProKlim. Cakupannya diperluas, tidak sebatas tingkat rumah tangga dan kelurahan, namun juga komunitas, seperti kampus, rumah ibadah, hingga area sosial lainnya. Ada unsur adaptasi, mitigasi, kelembagaan yang menetap di dalamnya.

Nur mengatakan kampung iklim akan meningkatkan kapasitas masyarakat membangun adaptasi dan ketahanan desa menghadapi perubahan iklim, membantu mengurangi emisi, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan sumber penghidupan mereka. 

Di desa, yang daerah dekat hutan, masyarakat bisa menjaga hutannya, jika di kota masyarakat perkotaan dapat lebih lebih fokus pada efisiensi energi, pengelolaan sampah, air bersih dan kebersihan lingkungan.

Dalam merealisasikan program ini, KLHK juga bersinergi dengan kementerian lain, seperti program 'Desa Nelayan' dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta 'Desa Mandiri Energi' dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pemerintah menerima pencalonan lokasi yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan ProKlim dari berbagai pihak yang mengetahui telah dilaksanakannya aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di suatu lokasi secara berkelanjutan. (Mirawati)

Peta progress Program Kampung Iklim (ProKlim) di Seluruh Indonesia (Gambar: Ditjen PPI KLHK)

 

Turut Mengawal Kontribusi Indonesia Dalam Perjanjian Iklim Dunia, Unhas Gelar Kuliah Umum

Published in Nasional
Sabtu, 17 Desember 2016 17:21

Medialingkungan.com - Perubahan iklim sejak tahun 1992 hingga sekarang yang melibatkan semua bidang mulai dari ekonomi, sosial, politik, hingga kesehatan selalu menjadi bahan perbincangan global. Conference of Parties (COP) yang merupakan otoritas tertinggi dalam pembuatan keputusan Konvensi Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) berupaya mencari cara bagaimana meminimalisir gas rumah kaca di atmosfer yang sudah terlalu besar.

Sejalan dengan hal tersebut, Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup angkatan 2016 sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin pada Jum’at (16/12) menyelenggarakan diskusi informal dan kuliah umum sebagai kuliah akhir pada matakuliah lingkungan global, dengan tema “Paris Agreement 2015 dan Perkembangan Terbaru COP 22 di Maroko tahun 2016” di Aula Hardjonoe Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Kegiatan tersebut menghadirkan Muhammad Farid selaku narasumber yang merupakan staf khusus Dirjen PPL KLHK, sekaligus merupakan salah satu utusan Indonesia ke COP 22 di Maroko.

“Kegiatan ini dilakukan guna untuk memperluas wawasan, bagaimana dinamika yang berkembang dalam proses negosiasi internasional seperti COP ini,” ujar moderator Dr Ir. M. Risal Idrus, M.Sc dalam kegiatan tersebut.

Perjanjian Paris atau COP 21 yang menjadi legal banding baru setelah Protocol Kyoto mengikat komitmen semua negara yang tergabung didalamnya, baik negera maju maupun negara berkembang agar menyampaikan kontribusi penurunan emisinya setiap 5 tahun sekali.

Dalam kegiatan ini Muhammad Farid memaparkan bahwa 197 negara yang tergabung dalam COP 21 berupaya menaikkan suhu global dibawah 2 derajat dari tingkat pra-industri. Dalam proses mitigasi masing-masing negara mengupayakan agar mencapai tingkat tertinggi global, kontribusi penurunan emisi harus di tingkatkan dan Negara berkembang perlu didukung untuk meningkatkan ambisisnya.

Hingga saat ini sebanyak 117 dari 197 negara yang tergabung dalam konvensi telah mertifikasi perjanjian Paris termasuk Indonesia. Jangka waktu yang sangat singkat jika dibandingkan dengan protocol Kyoto yang memakan waktu bertahun-tahun untuk mencapai kesepakatan.

Indonesia yang merupakan negara mega-biodiversity harus terus ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, selain kerena perjanjian ini sejalan dengan amanat konstitusi indonesia, juga adanya akses pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas yang diberikan.

Penyumbang emisi terbesar Indonesia, berasal dari sektor kehutanan dan lingkungan. Meski demikian Indonesia telah berupaya menekan emisi sektor kehutanan, seperti dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan hingga restorasi gambut. Seperti tahun ini, tingkat kebakaran hutan Indonesia menurun dari tahun sebelumnya, sehingga dapat menyelamatkan ratusan ton emisi agar tidak melayang ke atmosfer.

Farid mengatakan, delegasi Indonesia yang menghadiri COP 22 di Marakesh, Maroko berjumlah 500 orang dari berbagai elemen masyarakat mulai dari kementrian LHK, NGO, lembaga peneliti, swasta, pemerintah daerah hingga mahasiswa pun ikut terlibat dalam proses negosiasi ini. Meski demikian, hanya 80 orang yang menghadiri proses negosiasi itu.

“Ada sebanyak 50 agenda yang diikuti oleh delegasi Indonesia, agenda yang paling banyak diminati ialah mitigasi dan finance”, tambahnya.

Dalam mengimplementasikan perjanjian Paris perlu adanya aksi pencegahan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan dukungan pendanaan, penggunaan inovasi teknologi, peningkatan kapasitas didukung mekanisme transparansi serta tata kelola berkelanjutan. Aksi-aksi penurunan emisi ini perlu kerja berat, dan menjadi pekerjaan besar bersama. (Mirawati)

Perusahaan Senjata AS Tertarik Investasi Energi Dari Sampah di Sumsel

Published in Nasional
Kamis, 15 Desember 2016 22:48

Medialingkungan.com – Sampah yang terbuang dan menumpuk selalu menjadi masalah di suatu negara, namun tak disangka permasalahan sampah di Sumatera Selatan ini menjadi keuntungan sendiri untuk menarik investor. Sebuah perusahaan pembuat senjata asal Amerika Serikat, Lockheed Martin Corp tertarik berinvestasi di Sumatera Selatan, dengan memanfaatkan sampah di daerah tersebut untuk diolah menjadi energi listrik.

Seperti dilandir Antara, Yohanes H. Thoruan selaku Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengatakan bahwa, Sumsel menawarkan dua lokasi untuk investasi ini yakni di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Timur) dan OKU Induk.

Untuk menyakinkan mereka, Pemprov Sumsel juga menginformasikan bahwa daerah ini juga merupakan pengekspor listrik di beberapa beberapa wilayah di Indonesia, bahkan sampai ke Singapura.

"Saat paparan, investor AS tertarik dan akan segera membuat studi kelayakannya sekitar 3-4 bulan dan rencananya tahun 2017 sudah bisa jalan," ujar Yohanes, di Palembang, Kamis (15/12).

Mengenai nilai investasi, Yohanes belum dapat menyebutkannya. Sedangkan untuk pembiayaannya akan menggunakan sistem pinjaman yang menguntungkan bagi Sumsel maupun Investor.

Sumsel membidik proyek energi baru dan terbarukan ini karena negara telah mengalokasikan dana APBN untuk mencapai target penyediaan energi 35.000 MegaWatt dalam lima tahun hingga 2019.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Palembang sudah membangun Pembangkit Listrik Sampah berkapasitas 500 kiloWatt (kW) di kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sukawinatan dengan menggunakan dana APBN. (Andi Wahyunira)

Sejumlah Unit Perusahaan Pembangkit PLN Raih Proper Hijau

Published in Nasional
Rabu, 14 Desember 2016 14:12

Medialingkungan.com - Perusahaan Listrik Negara PLN Persero raih prestasi Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) predikat Hijau. Sebanyak 17 unit pembangkit yang dikelola PLN bersama anak perusahaannya yakni PT Indonesia Power (IP) dan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), berhasil meraih penghargaan Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (7/12).

Menurut Mentri LHK, Siti Nurbaya Bakar, sebagai instrumen penataan alternatif Proper telah digunakan sebagai acuan analisis resiko oleh perbankan Indonesia, acuan penghargaan Adhitama oleh Kementerian ESDM, serta forum buyer ILO sebagai indikator kinerja pengelolaan lingkungan bagi para pembeli.

 “Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dicapai perusahaan-perusahaan ini. Artinya, mereka sukses dalam pengelolaan lingkungan hidup di kegiatan operasinya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Pemerintah tentu mengharapkan prestasi ini dapat dipertahankan bahkan harus ditingkatkan dari tahun ke tahun,” ujar Siti Nurbaya dalam sambutannya seperti dilansir Liputan 6.

“Selain itu, dengan Proper menghasilkan hasil inovasi dan peningkatan pengelolaan lingkungan berupa efisiensi penggunaan energi sebesar 250 juta GigaJoule, efisiensi air sebesar 447 juta meter kubik, penurunan emisi 75 juta ton CO2, reduksi limbah padat non-B3 sebesar 3 juta ton, reduksi limbah B3 sebesar 6 juta ton,” tambahnya.

Proper Hijau diberikan untuk usaha dan kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang disyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan mereka telah memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik. Tahun ini sebanyak 172 perusahaan mendapatkan Proper Hijau dari 1.930 peserta yang ikut yang berasal dari 111 jenis industri.

“Proper Hijau ini menjadi pencapaian yang membanggakan bagi PLN sebagai penyedia listrik untuk seluruh Indonesia. Prestasi ini merupakan bukti nyata bahwa pembangkit listrik PLN dikelola dengan ramah lingkungan dan program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan baik,” ungkap Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka.

Setiap tahun, KLHK melakukan penilaian Proper yang bertujuan mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (environmental excellency). Peringkat kinerja Proper dibedakan menjadi lima warna, yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah, dan Hitam.

Perusahaan yang meraih Proper Emas dan Hijau artinya perusahaan tersebut berhasil taat terhadap peraturan perundangan baik pelaksanaan dokumen lingkungan/studi lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara dan pengelolaan limbah B3 dan telah menerapkan sistem manajemen lingkungan yang baik dan melakukan program-program inovasi yang menggunaan sumber daya energi secara efisien, menurunkan emisi gas rumah kaca, melakukan konservasi air, dan berhasil menurunkan dan memanfaatkan limbah B3.

“Selain itu, perusahaan dengan Proper Hijau juga berarti telah berhasil dalam pengelolaan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, serta melakukan program pemberdayaan masyarakat. Harapan kami dengan meraih Proper Hijau ini citra PLN terkait pembangkit listrik akan semakin baik di mata masyarakat, tidak hanya karena ramah lingkungan, namun juga memberdayakan masyarakat di sekitarnya,” pungkas Made. (Gede Tragya)

UNEP Apresiasi Indonesia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Published in Nasional
Selasa, 13 Desember 2016 19:29

Medialingkungan.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menerima kunjungan kehormatan dari United Nations Environment Program (UNEP) Selasa, (13/12) di Gedung DPR, Senayan. Pertemuan ini diadakan guna membahas isu lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim.

 “Kita berharap semuanya akan seperti key issue untuk lebih lokal dalam mengelola isu lingkungan kita. Sehingga Indonesia bisa memanfaatkan dan terbantu setelah komitmen Indonesia untuk ikut serta dalam meratifikasi konvensi Internasional tentang perubahan iklim,” tegas Fahri, seperti dikutip dari Republika.

Fahri pun menegaskan bahwa Indonesia berterima kasih kepada UNEP yang selama ini banyak membantu dalam program pengelolaan lingkungan yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia.

Direktur Eksekutif UNEP, Erik Solheim sebelumnya mengapresiasi keberhasilan Indonesia dalam mengelola lingkungan. Ia pun akan pergi ke beberapa negara untuk menceritakan keberhasilan Indonesia dalam mengelola lingkungan tersebut agar dapat dijadikan contoh bagi negara lain.

“Indonesia memiliki banyak orang utan dan juga gambut, saya akan senang hati pergi ke negara lain untuk menceritakan kisah keberhasilan di Indonesia,” ujar Erik, yang juga merupakan Mantan Menteri Lingkungan Hidup Norwegia.

Turut hadir mendampingi dalam pertemuan ini yakni Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf, Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR Satya W. Yudha, Anggota Komisi VII Aryo Djojohadikusumo dan Mercy Chriesty Barends serta Anggota Komisi I Dave Akbarsyah Fikarno. (Muchlas Dharmawan)

Gempa di Aceh Berpotensi Gempa Susulan?

Published in Nasional
Sabtu, 10 Desember 2016 20:19

Medialingkungan.com – Gempa 6.5 SR yang menguncang Aceh pada (7/12) kemarin menyisakan duka mendalam khususnya masyarakat di dua Kabupaten yang terkena dampak paling parah yaitu Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireun. Gempa yang mengguncang Aceh pada pukul 05.03 tersebut berpusat di 18 km timur laut Pidie Jaya dengan kedalaman gempa 15 km. Analisis BMKG mengatakan gempa tersebut berasal dari aktifitas sesar lokal mendatar (strike-slip-fault) dan berpotensi adanya gempa susulan hingga dua sampai tiga hari kedepan.

Daryono, Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG melaporkan bahwa potensi gempa susulan tersebut ada, namun kekuatannya kecil dan tak ada potensi gempa susulan yang besar. Berdasarkan data BNPB, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 12 kali hingga kemarin (9/12) sampai pukul 08:15 WIB. Namun Daryono menegaskan bahwa, gempa yang cukup kuat tersebut tidak akan berpengaruh terhadap lempengan lain di Sumatera. Untuknya, Ia menghimbau agar warga tetap tenang dan tak terpancing isu yang beredar.

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Moch Riyadi, seperti yang dikutip dari Mongabay mengatakan bahwa gempa tersebut termasuk dalam kategori dangkal. Dugaan kuat sesar aktif gempa tersebut adalah sesar Samalanga-Sipopok Fault-jalur sesar kearah barat daya-timur laut dengan analisis peta tingkat guncang menunjukkan bahwa dampak gempa tersebut akan dirasakan oleh 9 daerah yaitu Busugan, Meukobrawang, Pangwabaroh, Meukopuue, Tanjong, Meukobrawang, Pangwabaroh, Angking dan Pohroh.

Kamis malam (8/12) Presiden Jokowi mengatakan bahwa penanganan terhadap korban bencana gempa Pidie Jaya sudah sangat baik dan sudah mencapai 99% proses evakuasi. Jokowi juga mengatakan akan langsung melihat kebutuhan yang diperlukan terutama terkait dengan perbaikan pemukiman dan fasilitas sosial. Ia mengatakan bahwa yang paling penting saat ini adalah evakuasi penanganan korban dirumah sakit.

Gubernur Aceh sendiri menetapkan status Tanggap Darurat Bencana terhadap tiga Kabupaten yaitu, Pidie Jaya, Pidie dan Bireun hingga 20 Desember 2016. Hingga Kamis pukul 09.00 korban meninggal dilaporkan mencapai 102 jiwa, 700-an orang luka-luka dan 10.000 santri yang terkena dampaknya. Ia memperkirakan korban akan terus bertambah, mengingat masih ada warga yang tertimbun reruntuhan.

Saat ini sudah ada ribuan personil Tim SAR, BPBD Aceh, Polri, PMI Tagana (Taruna Siaga Bencana) Aceh, TNI, relawan dan masyarakat yang berfokus pada pencarian dan penyelamatan korban. Kepada wartawan, Gubernur Aceh mengungkapkan fakta bahwa sekitar 429 rumah rusak, 105 ruko roboh dan 14 mesjid, 6 musholah, 1 sekolah, 3 bangunan dan RSUD Pidie mengalami rusak berat. Kerusakan terparah dialami oleh Kabupaten Pidie Jaya.

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNBP) membenarkan bahwa pemerintah masih lemah dalam implementasi tata ruang pada zona merah peta rawan rencana. Banyaknya korban akibat gempa disebabkan oleh reruntuhan bangunan. Untuk itu, bangunan tahan gempa sangat penting di zona merah (rawan) gempa.

Ia juga mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat akan peta rawan bencana juga sangat minim. Banyak infrastruktur baik di Aceh maupun diwilayah lain belum memiliki rumah tahan gempa. Masyarakat terkendala dalam masalah biaya. Rumah tahan gempa 30-50% lebih mahal dibandingkan dengan bangunan biasa. Untuk itu Sutopo menganjurkan adanya aturan dana insentif untuk membuat bangunan tahan gempa, utamanya bagi mereka yang berasal dari kelas menengah kebawah. (Suterayani)

Informasi terbaru gempa Aceh dalam bentuk infografis (Sumber: Badan Nasional Penangguan Bencana)

 

Jelang Akhir Tahun KLHK Terima Dua Penghargaan

Published in Nasional
Jumat, 09 Desember 2016 22:36

Medialingkungan.com – Prestasi membanggakan baru-baru ini diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dua penghargaan sekaligus diterima oleh kementerian yang berada dibawah pimpinan Siti Nurbaya Bakar. Keduanya diterima dalam waktu yang berdekatan. Penghargaan pertama yang diperoleh yaitu Penghargaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBM) 2016 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Penghargaan dari Ombudsman RI sebagai salah satu lembaga dengan predikat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik.

Seperti yang dilansir Online24, Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada KLHK karena lembaga tersebut  mampu berkontribusi sebesar Rp 5,5 Triliun terhadap PNBP dari target Rp 4 Triliun yang telah ditetapkan pada tahun 2015.

Menurut Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendrayono, capaian yang telah melebihi target ini diperoleh dari izin dunia usaha, jasa lingkungan atau wisata dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu serta PNBP lainnya. Pencapaian itu juga tak lepas dari sinkronisasi pengelolaan PNBP di KLHK yang sudah berbasis online dengan program Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (Simponi) di Kemenkeu yang dikelola secara tertib, profesional dan transparan.

Sedangkan untuk penghargaan kedua, Bambang menjelaskan bahwa dalam hal kepatuhan terhadap pelayanan publik, KLHK mendapatkan nilai rata-rata 92 yang telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Komisi Ombudsman. Adanya ketepatan waktu dan transparansi terhadap proses perizinan di KLHK menjadi salah satu indikator yang menjadikan KLHK berhak menerima penghargaan tersebut. (Suterayani)

Wapres Beri Pengharaan Proper Emas Kepada 12 Perusahaan Ramah Lingkungan

Published in Nasional
Kamis, 08 Desember 2016 01:20

Medialingkungan.com – Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), memberikan penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) peringkat emas kepada 12 perusahaan yang telah terbukti berupaya menjaga lingkungan dalam menjalankan bisnisnya pada Rabu (07/12).

PROPER merupakan program tahunan yang bertujuan untuk mendorong industri agar taat terhadap aturan lingkungan hidup. Sementara, peringkat emas pada PROPER adalah peringkat tertinggi yang diberikan kepada perusahaan yang secara konsisten melakukan inovasi dalam proses produksi, bisnis, dan pemberdayaan masyarakat guna melestarikan lingkungan.

Wapres menyampaikan apresiasinya kepada 12 perusahaan yang menerima penghargaan Proper peringkat emas tersebut pada saat penyerahan penghargaan di Istana Wapres, Jakarta, yang turut didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan, Siti Nurbaya.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada 12 perusahaan yang mencapai PROPER dengan emas, khususnya kalau kita lihat siapa yang 12 ini ada 7 dari Pertamina, ada 3 yang lainnya BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan yang swasta cuma 2," kata Jusuf Kalla, seperti dikutip dari Berita Satu.

Wapres juga meminta agar KLHK selain memberikan sanksi, juga mengumumkan melalui media perusahaan-perusahaan yang mendapat PROPER Hitam dan Merah atau buruk dalam pengelolaan lingkungan sebagai pembelajaran untuk memperbaiki manajemen pengelolaan lingkungan kedepannya, serta masyarakat juga dapat menilai perusahaan mana yang disiplin dan mana yang tidak.

"Nanti diumumkan untuk media sajalah yang dapat hitam dan merah, semua yang dapat diumumkan supaya masyarakat juga menilai siapa yang disiplin dan siapa yang tidak disiplin kepada lingkungan. Sehingga penilaian menjadi lebih objektif dan menjadi pelajaran bagi siapa saja, karena yang namanya lingkungan hidup kalau perusahaan membuang limbahnya saja ke sungai berapa ikan yang akan mati dan berapa anak akan sakit, setidak-tidaknya gatal-gatal," ujarnya.

Sementara itu, dalam laporan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengatakan dari 1.970 perusahaan yang dinilai, 5 perusahaan masuk kategori hitam, 284 merah, 1.422 biru, 172 hijau dan 12 perusahaan kategori emas. Sedangkan, 35 perusahaan lainnya tidak bisa diumumkan peringkatnya karena sedang menjalani proses penegakan hukum, dan juga yang sudah tutup atau tidak beroperasi lagi.

Siti menambahkan, penghargaan diberikan sesuai kriteria penilaian dan cakupan pengawasan, meliputi penerapan manajemen sistem lingkungan, efisiensi energi konservasi air, pengurangan emisi dengan keanekaragaman hayati, recycle limbah B3, serta pemberdayaan masyarakat. (Muchlas Dharmawan)

Masih Kisruh PLTU Batang, Kali Ini Warga Pemilik Lahan Sambangi Langsung Investornya

Published in Nasional
Senin, 05 Desember 2016 18:01

Medialingkungan.com - Bertepatan dengan Hari Tanah Internasional, Senin (05/12), 15 orang pemilik lahan yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) Batang mendatangi kantor Japan Bank International Cooperation (JBIC), selaku pihak investor megaproyek PLTU Batang. Para pemilik lahan datang untuk menyerahkan sejumlah laporan kerugian yang mereka alami pasca penutupan akses lahan pertanian mereka. Selepas itu, mereka bergerak menuju Kedutaan Besar Jepang untuk meminta kepada Pemerintah negara tersebut agar menghentikan investasi kotornya di Batang.

PLTU Batubara Batang akan dibangun di kawasan pertanian subur seluas 226 ha (hektare), dan kawasan Perairan Ujungnegoro-Roban yang merupakan salah satu kawasan tangkap ikan paling produktif di Pantai Utara Jawa. Menyusul penandatanganan persetujuan pendanaan PLTU Batang oleh JBIC (Japanese Bank for International Cooperation) pada tanggal 6 Juni 2016 lalu,  Paguyuban UKPWR telah melakukan beberapa kali aksi menolak pembangunan megaproyek ini.

Seperti yang dilansir pada siaran pers Greenpeace Indonesia, hingga saat ini masih ada puluhan pemilik lahan yang menolak menjual lahan mereka untuk pembangunan proyek energi kotor ini. Namun, pemerintah lantas menerapkan UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan publik, demi memuluskan proses pembebasan lahan. Penerapan UU ini membuat masyarakat kehilangan hak atas tanah mereka, meskipun mereka menolak untuk melepas lahan pertanian mereka.

PLTU Batang direncanakan menjadi salah satu PLTU batubara terbesar yang akan dibangun di Asia Tenggara, dengan kapasitas sebesar 2000 MegaWatt (MW). Dalam proses pembebasan lahannya, berbagai pelanggaran HAM terjadi, mulai dari intimidasi terhadap warga setempat, sampai kriminalisasi terhadap pemilik lahan  yang menolak menjual lahan pertanian mereka. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI telah mengeluarkan beberapa surat rekomendasi yang menyatakan bahwa proyek ini telah melanggar hak-hak dasar warga Batang.

“Kami telah mengkomunikasikan berbagai pelanggaran HAM yang dialami warga selama 5 tahun ini, tetapi pihak JBIC tidak bergeming dan tetap saja melanjutkan dukungannya,” ujar Didit Haryo,  Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

 “Industri batubara di Indonesia terus mendapat dukungan Pemerintah mulai dari jaminan lahan sampai jaminan finansial yang menggiurkan pihak investor. Pemerintah telah mengacuhkan bahwa PLTU batubara ini mengeluarkan emisi beracun yang mengancam kesehatan masyarakat  di setiap detik pengoperasiannya,” tambahnya. (Muchlas Dharmawan)

Halaman 1 dari 60

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini