medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Hutan , Alam, dan Masyarakat

Published in Opini
Senin, 06 Oktober 2014 13:20

Oleh : Muliadi Makmur, Tenaga Bakti sarjana kehutanan (BASARHUT) di KPH Lariang, Sulawesi Barat

Eksploitasi alam secara besar-besaran untuk keuntungan ekonomi seringkali terjadi tanpa memperhatikan kelesatrian dan peran alam/lingkungan dalam kehidupan manusia. Penyebabnya adalah salah satu sifat manusia yang cenderung berlebihan mengeruk kekayaan alam. Sifat manusia ini hubungannya dengan lingkungan, pernah diungkapkan oleh seorang filsuf lingkungan, Mahatma Ghandi. “Bumi mampu memenuhi segala kebutuhan manusia di muka bumi, tapi tidak bagi seorang yang rakus”.

Indonesia terkenal sebagai negara subur, memiliki kekayaan alam berlimpah ruah dan hutan merupakan salah satu alasannya. Namun seiring berkembangnya zaman, pembangunan yang terus menerus dilakukan, hutan di Indonesia sudah tak dapat diperhitungkan lagi. Penggundulan terhadap hutan dan eksploitasi merupakan gaya hidup baru di Indonesia. Pembalakan liar dan illegal loging adalah bagian dari kejahatan yang dilakukan terhadap hutan. Terjadinya perubahan iklim, global warming, sekiranya hanya menjadi tema besar dalam sebuah seminar. Wacana-wacana yang hanya bisa didiskusikan seiring dengan tiap detiknya kerusakan pun semakin meluas.

Hutan untuk masyarakat

Berbagai persoalan yang muncul dari kerusakan hutan, pemerintah kemudian mangadopsi pandangan tentang bagaimana mengelola hutan dengan melibatkan masyarakat, atau disebut Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Paradigma ini hadir sebagai inovasi baru dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan prinsip-prinsip lestari. Sebuah paradigma baru dalam pembangunan Kehutanan Indonesia menapaki abad modern ini.

Pandangan ini menganggap pembangunan kehutanan harus berkeadilan dan berkelanjutan yakni meletakkan masyarakat sebagai subyek dalam kegiatan pengelolaan hutan secara aktif dan intrasistem. Orientasi pembangunan kehutanan tidak lagi dititikberatkan pada penerimaan yang sebesar-besarnya bagiNegara (ekonomis). Melainkan sebagai sumber pendapatan masyarakat melalui perannya, baik secara individu maupun kelompok.

Beberapa skema PHBM yakni Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Konsep tersebut diharapkan mampu menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Tetapi, biasanya kerangka acuan kerja tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Karena masyarakat memiliki cara tersendiri mengelola hutan secara ekonomis dan lestari.

Ketika hutan tak lagi menjadi paru-paru dunia, maka yang bisa dilakukan hanyalah menunggu detik-detik kematian.

Hutan merupakan gudang penyimpan air dan tempat menyerapnya air hujan maupun embun yang pada akhirnya akan mengalirkannya ke sungai-sungai melalui mata air-mata air yang berada di hutan. Dengan adanya hutan, air hujan yang berlimpah dapat diserap dan disimpan di dalam tanah dan tidak terbuang percuma. Disisi lain, Hutan merupakan tempat memasaknya makanan bagi tanaman-tanaman,dimana di dalam hutan ini terjadi daur unsur haranya (nutrien, makanan bagi tanaman) dan melalui aliran permukaan tanahnya, dapat mengalirkan makanannya ke area sekitarnya. Selain itu fungsi hutan sebagai pengatur iklim,melalui kumpulan pohon-pohonnya dapat memprduksi Oksigen (O2) yang diperlukan bagi kehidupan manusia dan dapat pula menjadi penyerap carbondioksida (CO2) sisa hasil kegiatan manusia, atau menjadi paru-paru wilayah setempat bahkan jika dikumpulkan areal hutan yang ada di daerah tropis ini, dapat menjadi paru-paru dunia.

Peran hutan bagi masyarakat juga sangatlah penting. Salah satunya adalah meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang sering keluar dari daerahnya. Hal ini bisa diatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan, selain mengatur ekosistem hutan masyarakat nantinya dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Saat pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru untuk masyarakat yang berada dalam kawasan hutan melalui  Permenhut No. 37 Tahun 2007 Tentang Skema  Hutan Kemasyarakatan. Dimana hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan negara ditetapkan oleh menteri untuk dikelola oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan menitiberatkan kepentingan mensejahterakan masyarakat. Selain itu, skema Hutan Desa dan hutan Tanaman Rakyat, melihat dari tiga skema yang di luncurkan pemerintah untuk masyarakat pada subtansinya  tujuannya hampir sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan. 

Dengan adanya skema tersebut yang diterapkan oleh pemerintah saat ini, peranan hutan dan masyarakat ini dapat bersinergis antar keduanya, masyarakat dapat mendorong hutan menjadi lestari, sisi lain juga hutan dapat berkonstribusi bagi peningkatan kesajahteraan masyarakat. Tinggal penerapan dalam konsep pengelolaannya yang harus di tingkatkan oleh masyarakat sendiri, karna hutan hanya sebagai penyedia yang ada di alam ini,  masyarakat yang harus berperan sendiri dalam menentukan nasibnya melalui skme hutan kemasyarakatan, hutan desa dan Hutan tanaman rakyat.  Ketika skema ini dapat berjalan sesuai tujuannya maka masyarakat yang berada di sekitar hutan dapat sejahtera kedepannya.

Pentingnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Perencanaan Tata Ruang

Published in Opini
Rabu, 09 Juli 2014 17:23

Oleh Firdaus, ST,.IAP 

Konsultan Tata Ruang

(Penerima Beasiswa Bakrie Graduate Fellowship (BGF) 2013 Prodi Perencanaan Pengembangan Wilayah PPs UNHAS)

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, menjabarkan seluruh kegiatan yang termasuk dalam sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang keterkaitan satu sama lainnya bersifat sekuensial.

Pemahaman bahwa sistem ini merupakan siklus, menyebabkan hasil-hasil yang diperoleh dari proses perencanaan tata ruang ditempatkan sebagai acuan dari kegiatan-kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan hal itu, maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah wujud formal kebijakan, rencana, dan program (KRP) acuan yang mengatur penataan ruang sebuah wilayah tertentu.

Oleh karena itu, setiap proses perumusan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pembangunan sampai dengan pelaksanaannya memerlukan alokasi kegiatan yang senantiasa berlandaskan kaidah kelestarian lingkungan hidup.

Dalam konteks mekanisme implementasi strategi pembangunan, perhatian pada lingkungan hidup ini seyogyanya ditempatkan sejak awal proses penetapan strategi sampai dengan pelaksanaannya.

Akhir-akhir ini kerusakan dan pencemaran lingkungan di Indonesia boleh dikatakan telah berlangsung dalam kecepatan yang melampaui kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan degradasi lingkungan hidup.

Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan yang telah diluncurkan pemerintah sejak tiga dekade lalu, tampak tak berarti atau kalah berpacu dengan kecepatan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini adalah karena pertimbangan lingkungan tidak diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan pada tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program-program pembangunan.

Di Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PPLH), KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang akan atau sudah ditetapkan.

Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah wujud formal kebijakan, rencana, dan program (KRP) acuan yang mengatur penataan ruang sebuah wilayah tertentu. Dalam pelaksanaannya, perbedaan cara penanganan dan karakteristik khusus sebuah satuan wilayah membedakan jenis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut.

Sebuah RTRW yang mengatur satuan wilayah yang luas memuat arahan dan acuan yang lebih strategis dan umum daripada RTRW yang mengatur satuan wilayah yang lebih kecil. Akibatnya, semakin luas wilayah yang diatur, semakin panjang dimensi kerangka waktu (time-frame) yang bisa dicakup aturan tersebut.

Oleh sebab itu, hirarki RTRW yang disusun berdasarkan luasan wilayah sebenarnya juga mencerminkan hirarki operasionalitas arahan yang dimuat. Sebuah RTRW skala nasional, provinsi, kabupaten/kota sebenarnya memuat kebijakan-kebijakan, sementara RTRW skala rinci/kawasan lebih banyak memuat kumpulan program Perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi pola pemahaman mengenai bagaimana aspek-aspek lingkungan hidup diterapkan dalam muatan RTRW yang berbeda jenjangnya.

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam KRP tata ruang. Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang tidak selalu gamblang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing RTRW.

KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas. Keberadaannya yang kontekstual menyebabkan pokok-pokok pikiran dalam Dokumen KLHS tidak bisa dipahami sebagai sebuah aturan yang baku, melainkan sebagai sebuah arahan untuk memilih alternatif-alternatif pemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan.

Bebebrapa nilai-nilai yang dianggap penting dalam aplikasi KLHS di Indonesia adalah :

  • Keterkaitan (interdependency); digunakan sebagai nilai penting dalam KLHS dengan maksud agar dalam penyelenggaraan KLHS mempertimbangkan keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lain, antara satu unsur dengan unsur lain, atau antara satu variabel biofisik dengan variabel biologi, atau keterkaitan antara lokal dan global, keterkaitan antar sektor, antar daerah, dan seterusnya. Dengan membangun pertautan tersebut maka KLHS dapat diselenggarakan secara komprehensif atau holistik.
  • Keseimbangan (equilibrium); digunakan sebagai nilai penting dalam KLHS dengan maksud agar penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai atau dipandu oleh nilai-nilai keseimbangan seperti keseimbangan antara kepentingan sosial ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, keseimbangan kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan lain sebagainya. Implikasinya, forum-forum untuk identifikasi dan pemetaan kedalaman kepentingan para pihak menjadi salah satu proses dan metode yang penting digunakan dalam KLHS.
  • Keadilan (justice); digunakan sebagai nilai penting dengan maksud agar melalui KLHS dapat dihasilkan kebijakan, rencana dan program yang tidak mengakibatkan marginalisasi sekelompok atau golongan masyarakat tertentu karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber- sumber alam atau modal atau pengetahuan.

Kegiatan penyusunan KLHS di Indonesia harus mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 27 Tahun 2009 Pedoman Pelaksanaan KLHS.

contact    : HP    :  085255984319

                  Emai :Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

 

Mengukur Strategi Isu Pengelolaan Pangan, Energi dan Lingkungan di Mata Capres dan Cawapres Indonesia 2014-2019

Published in Opini
Minggu, 06 Juli 2014 18:22

 

Oleh Muhammad Daud, S. Hut., M.Si

Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Muhammadiyah Makassar/ Direktur dan Peneliti Bioenergi Tropical Rain Forest Consultant

Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

 

Dalam sesi debat terakhir antara pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rasaja & Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla dengan tema pagan energi dan lingkungan, dua pasangan calon presiden dan calon presiden RI yang akan bertarung di Pilpres 9 Juli nanti saling melontarkan visi-misi terkait tema, serta menlontarkan ide dan gagasan mereka jika terpilih menjadi presiden-wakil presiden Indonesia nantinya.

Di bidang pangan, dalam paparan visi dan misinya, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menjelaskan berbagai hal yang akan dilakukan terkait pangan.

Pasangan ini akan berkomintmen untuk membangun ketahanan pangan dengan mencetak 2 juta lahan baru, mempercepat pengembangan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan baru serta akan mendorong pembangunan industri pengolahan pangan, peternakan, dan perikanan yang berdaya saing tinggi. Sementara Joko Widodo-Jusuf Kalla, menyatakan perlunya mencetak 1 juta hektar lahan sawah baru untuk membangun katahan pangan nasional melalui sistem irigasi dan perencanaan yang baik.

Menanggapi permasalahan harga daging dan kebijakan impor daging, Prabowo-Hatta memberikan strategi bahwa Indonesia perlu memperhatikan kapasitas jumlah ternak di Indonesia, menambah pengusaha serta memperlancar distribusi sapi, memperlancar disegala bidang serta perlunya pendekatan komperhensif dengan memeprbaiki tata kelola dari hulu sampai hilir serta mendorong swasembada daging sehingga impor daging dapat dihentikan.

Sementara itu, Jokowi-Jusuf Kalla memberikan strategi jangka panjang untuk mengatasi perihal impor sapi ini. Menurutnya, ini harus dilakukan desa ke desa untuk mengetahui suplai sapi cukup.

Selain itu, sambung pasangan ini, kotoran sapi dapat dikembangkan lagi menjadi pupuk, yang dapat membuat dua keuntungan sekaligus dalam memperbaiki sistem kelola sapi lokal sehingga kebijakan impor dapat dihentikan. Menurutnya, dalam waktu 5-6 tahun bisa Indonesia selesaikan impor daging.

Dalam setahun, impor tidak dalam bentuk daging fresh, tapi karkas, ada daging yang harganya Rp 30 ribu, Rp 40 ribu, Rp 75 ribu, tukang bakso bisa hidup dari cara impor ini. Tidak seperti sekarang semua harus beli yang harganya Rp 120 ribu.

Di bidang energi, kedua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) telah menjelaskan terkait perbaikan produksi minyak dan gas (migas) dan penggunaan energi terbarukan melalui konversi ke gas, mafia di sektor energi, pentingnya perbaikan produksi migas dan penggunaan energi terbarukan.

Konversi energi kepada energi yang lebih murah juga dilakukan untuk menghemat energi. Akan tetapi kebijakan yang justru sangat urgen untuk diketahui public yaitu prersoalan kebijakan subsidi energi (BBM dan Listrik) tidak disinggung dalam debat Capres dan Cawapres terakhir.

Isu mengurangi subsidi BBM dan isu mengenai arah kebijakan BBM kedua kandidat tidak diungkapkan padahal ini adalah masalah urgen dalam permasalahan energi saat ini. Seperti yang kita ketahuin bersama, sebagian pemanfaatan energi di Indonesia masih disubsidi, antara lain bensin, premium, minyak solar, biofuel untuk transportasi, minyak tanah untuk konsumen tertentu, paket LPG tabung 3 kg, dan listrik untuk konsumen tertentu.

Dari data dalam Outlook energi Indonesia 2013 menunjukkan subsidi selalu menguras habis APBN Negara. Target subsidi energi yang ditetapkan antara 13-14% pada RAPBN selalu terlampaui.

Pada tahun 2010 volume BBM bersubsidi yang meningkat dari target 36,5 juta kl menjadi 38,2 juta kl walaupun harga minyak internasional rata-rata yang lebih rendah dari harga patokan sehingga realisasi subsidi BBM turun.

Kemudian pada tahun 2011 kondisinya tidak demikian karena dengan kenaikan volume BBM bersubsidi yang hanya sekitar 2 juta kl ternyata alokasi subsidi BBM meningkat dengan tajam sehingga target alokasi subsidi energi RAPBN/APBN harus diubah dari target 16% menjadi 19%.

Sehingga pada tahun 2012 terjadi peningkatan volume BBM bersubsidi menjadi 44,5 juta kl dari target 40 juta kl dan hal ini meningkatkan prosentase subsidi energi dari target 14% pada RAPBN menjadi 19% pada APBN 2012.

Hal ini berefek pada 2013 yakni konsumsi BBM bersubsidi masih melebihi kuota yang ditetapkan sehingga subsidi energi tahun anggaran 2013 diperkirakan akan meningkat mendekati 20% APBN 2013 bila tidak diambil tindakan.

Kondisi ini dianggap cukup kritis dan mendorong Pemerintah melalui Permen ESDM No. 18 Tahun 2013 menaikkan harga BBM bersubsidi yaitu premium dari Rp. 4500 per liter menjadi Rp. 6.500 per liter, sementara solar dinaikkan dari dari Rp. 4500 per liter menjadi Rp. 5.500 per liter yang efektif mulai tanggal 22 Juni 2013. Kenaikan harga BBM bersubsidi ini diharapkan akan mengurangi beban subsidi dalam APBN yang sangat dipengaruhi oleh antara lain volume penggunaan BBM, harga minyak internasional, serta kisaran nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika serta valuta asing lainnya.

Pandangan kedua capres-cawapres tentang subsidi di bidang energi inilah sangat penting untuk mengetahui arah kebijakan energi Indonesia ke depan guna mencapai ketahanan energi nasional.

Kedua capres-cawapres harusnya menjelaskan visi-misinya soal kebijakan BBM, apakah akan mencabut subsidi atau menguranginya sedikit demi sedikit tapi akan dibarengi dengan kebijakan yang pro rakyat. Selain masalah subsidi BBM masalah energi baru dan terbarukan juga belum dijelasakan secara gamblang dalam debat terakhir. Harusnya debat ini lebih fokus dalam isu energi terbarukan karena dampaknya pada ketahanan pangan dan lingkungan sehingga publik tahu gagasan revolusioner kedua pasangan capres dan cawapres terhadap isu ketahanan energi ini.

Di bidang lingkungan, isu kerusakan dan pencemaran lingkungan, degradasi lahan dan hutan, deforestasi, bencana ekologi, pertambangan, perubahan iklim, masalah sumber daya air, karbon trade sudah sudah disentuh oleh kedua capres-cawapres.

Prabowo misalnya, menyebut begitu parahnya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia serta ketimpangan antara pertambahan penduduk dan daya dukung lahan.

Adapun Jokowi menilai bahwa semakin menipisnya sumber daya alam dan maraknya pencemaran lingkungan disebabkan kurangnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kepentingan hajat masyarakat, dan kepentingan lingkungan. Mengenai strategi menghentikan laju kerusakan hutan di Indonesia, Prabowo-Hatta memandang perlunya mengikutsertakan rakyat yang tinggal di hutan, di pinggir-pinggir hutan, memberdayakan dalam program ekonomi, pemberdayaan mereka, diberi penyuluhan hidup sehingga tidak merambah hutan.

Ia juga menatakan, perlunya pengetatan pengawasan melalui satelit, mengawasi illegal logging, penambangan liar, dan sanksi keras pada perusahaan yang melanggar tata kelola hutan. Juga aparat-aparat penegak hukum perlu kita tatar kembali untuk menjaga hutan, masa depan kita semua, harus ada intervensi pemerintah secara besar-besaran, untuk kita benahi hutan dan lingkungan hidup.

Menurut Jokowi-JK untuk menghentikan laju kerusakan hutan di Indonesia perlu pemantapan tata ruang kita sehingga ada kejelasan wilayah terutama yang terkait dengan hutan lindung, alam, produksi, dan konversi. Jokowi-JK menyoroti banyak tumpang tindih kawasan terutama hutan lindung diberi konsesi, hutan produksi, pertambangan, dan perkebunan sehingga kebijakan One map policy ini sangat penting untuk diterapkan.

Setelah debat ini, siapapun presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 2014-2015 ke depan, patut ditunggu implementasi program mereka di bidang pangan, energi dan lingkungan. Mengingat masalah dan isu tersebut sangat krusial. Indonesia memiliki tantangan yang besar terutama menganai krisis energi, pangan, lingkungan, kelangkaan air, perubahan iklim dan metipisnya luas hutan tropis di Indonesia yang merupakan habitat alami flora dan fauna, dan pengatur sistem penyaangga kehidupan.

Bioenergi Dari Bahan Non Pangan (Jembatan Antara Ketahanan Energi, Pangan dan Hutan Lestari Indonesia)

Published in Opini
Minggu, 06 Juli 2014 13:34

Oleh Muhammad Daud, S. Hut., M.Si

Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Muhammadiyah Makassar/ Direktur dan Peneliti Bioenergi Tropical Rain Forest Consultant

Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

 

Gerak adalah Sumber Kehidupan dan Gerak yang Dibutuhkan di Dunia ini Bergantung pada Energi, Siapa yang Menguasai Energi Dialah Pemenang” (Ir. Soekarno, Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia)

Kebutuhan energi dunia akan terus meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kebutuhan bahan energi terutama bahan bakar fosil tersebut telah menyebabkan penurunan cadangan minyak dunia sehingga bahan bakar fosil ini menjadi semakin langka dan harganya pun meningkat secara signifikan. Di sisi lain, perkembangan industri berbahan bakar fosil telah menyebabkan dampak lingkungan dan pemanasan global serta perubahan iklim.

Dampak naiknya harga minyak bumi dunia sangat dirasakan oleh pemerintah Indonesia dan menyebabkan krisis yang berkepanjangan pada beberapa negara lain di dunia. Selama tahun 2000-2011, konsumsi energi final meningkat rata-rata 3% per tahun. Konsumsi energi final terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, penduduk, industri, dan tansportasi serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pertumbuhan rata-rata kebutuhan energi diperkirakan akan terus meningkat sebesar 4,7% per tahun selama tahun 2011-2030.

Pertambahan penduduk akan menyebabkan peningkatan penggunaan energi untuk menunjang kebutuhan hidup yang meliputi sektor industri, transportasi, rumah tangga, dan lain sebagainya. Semakin banyak penduduk yang berada di sebuah negara, semakin banyak pula energi yang dibutuhkan dan digunakan oleh negara tersebut.

Argumentasi tersebut menemui titik temu seiring dilaksanakannya program peningkatan nilai tambah mineral sesuai dengan amanat UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kebijakan ini ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui regulasi dalam PP No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara dan Inpres No. 3 Tahun 2013 tentang percepatan peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Kebijakan ini diharapkan untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertambangan, sehingga perannya dalam perekonomian nasional meningkat. Pengembangan industri pengolahan mineral untuk peningkatan nilai tambah akan menciptakan kebutuhan energi sekaligus memerlukan pasokan energi yang cukup agar dapat beroperasi dengan baik. Dengan adanya tambahan kebutuhan energi maka akan berdampak pada sektor energi secara keseluruhan.

Di sisi lain, pemanfaatan bahan bakar minyak  (BBM) sebagai energi di Indonesia sudah melewati batas wajar. Tiap tahun negara ini harus mengimpor BBM karena kebutuhan masyarakatnya yang tinggi, sehingga memberi pengaruh yang kurang baik terhadap neraca perdagangan konsumsi energi yang tinggi ini menimbulkan masalah dan ketimpangan, yaitu terjadinya pengurasan sumber daya fosil seperti minyak dan gas bumi serta batu bara yang lebih cepat, jika dibandingkan dengan penemuan cadangan baru.

Peningkatan subsidi BBM yang setiaptahun dialami juga mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Salah satu upaya yang kini mulai gencar dilakukan untuk mengurangi subsidi BBM, yakni melakukan substitusi BBM dengan menggunakan bahan bakar alternatif.

Beberapa program yang sudah berjalan diantaranya adalah substitusi minyak tanah dengan LPG (Liquefied petroleum gas) untuk kebutuhan rumah tangga, penggunaan CNG (Compressed natural gas) untuk kendaraan bermotor serta mandatori penggunaan bahan bakar nabati (BBN) untuk sektor industri, transportasi dan pembangkit listrik.

Selain pergulatan diatas, sebuah hal koherentif yang menjadi topik hangat bangsa Indonesia adalah permasalahan kepemilikan hak pengelolaan sumber daya energi terutama minyak bumi dan gas (MIGAS). Sebagian besar masyarakat tentu mengetahui bahwa gas metana dan batubara Indonesia hampir keseluruhannya dikuasai oleh pihak asing.

Berbagai permasalahan energi saat ini dan yang mungkin muncul dimasa depan memerlukan solusi yang tepat dengan pendekatan yang komprehensif. Perencanaan dan pengembangan energi perlu dilakukan supaya dapat menjamin ketersediaaan energi untuk jangka panjang. Diversifikasi energi yaitu penganekaragaman pemakaian energi dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan seperti tenaga surya, biomassa, angin, energi air, dan panas bumi.

Potensi energi baru terbarukan di Indonesia bisa mencukupi kebutuhan energi Indonesia hingga 100 tahun mendatang, karena memiliki potensi setara dengan 160 gigawatt (GW).Sementara itu, pemerintah juga terus menggalakkan konservasi energi, yaitu penggunaan energi yang efisien. Upaya itu meliputi pemanfaatan energi yang efisien dan menerapkan manajemen energi di semua sektor, yaitu industri, transportasi, rumah tangga, dan komersial.

Penggunaan energi yang tidak terkendali ini membuat pemerintah turut campur tangan. Sudah banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan di bidang energi. Dewan Energi Nasional (DEN) dan Komisi VII DPR RI telah menyepakati Rancangan Kebijakan Energi Nasional atau R-KEN untuk diproses lebih lanjut menjadi Kebijakan Energi Nasional (KEN).

KEN ini bertujuan untuk pengelolaan dan sasaran penyediaan energi nasional sampai tahun 2050 mendatang yang mengacu pada energi baru terbarukan (EBT), bauran energi, pengelolaan batubara, gas bumi, harga subsidi energi, dan juga ketentuan pengurangan subsidi energi.

Kebijakan dalam perencanaan energi perlu terus dilanjutkan guna merealisasikan penerapan teknologi energi bersih yang andal, berkelanjutan, dan terjangkau dalam rangka mendukung penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sesuai amanat UU No. 30 tahun 2007 tentang energi.

Disamping itu, perlu mendukung kebijakan pemerintah dalam Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) yang terus berupaya melaksanakan pembangunan bersih yang berwawasan lingkungan.  

Persoalan energi dan perubahan iklim telah menjadi isu Internasioan. Pertemuan-pertemuan internasional terkait perubahan iklim, diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejak perundingan Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) atau lebih dikenal dengan KTT Bumi di Brazil tahun 1992, Protokol Kyoto pada tahun 1997, Bali Road Map pada tahun 2007 yang mendorong Indonesia untuk membuat kontribusi signifikan untuk mengurangi emisi GRK dan memungkinkan kesepakatan global terkait perubahan iklim terwujud.

Salah satunya adalah lewat target Indonesia untuk mengurangi emisi sampai 26% sebelum tahun 2020 dengan sumber daya sendiri, dan bahkan bisa sampai 41% dengan bantuan internasional.  Sejak COP-13 di Bali, upaya mengatasi perubahan iklim juga memasukkan inisiatif ‘the Reducing Emission from Deforestation and Degradation’ (REDD), yang kemudian berkembang menjadi REDD+.

Beberapa kebijakan nasional yang telah diupayakan untuk mengurasi dampak perubahan iklim tersebut antara lain UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang di dalamnya mengatur tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang di dalamnya mengatur tentang reklamasi dan pasca tambang dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di dalamnya mendorong pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian dari adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global serta pentingnya pengintegrasian pembangunan berkelanjutan (pembangunan berwawasan lingkungan) dalam upaya pembangunan nasional.

Berdasarkan sensus tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 mencapai 237,6 juta jiwa (sensus BPS Tahun 2010) atau meningkat rata-rata 1,48% per tahun sejak tahun 2000. Pada saat ini sekitar 54% penduduk tinggal di wilayah perkotaan. Angka PDB tahun 2010 mencapai 2.310 triliun rupiah (angka konstan 2000), dengan laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) rata-rata selama 10 tahun terakhir mencapai 3,68%.

Dari data Outlook Energi Indonesia (2013), konsumsi energi Indonesia meningkat secara historikal dengan  pertumbuhan rata-rata 3,09% per tahun dari tahun 2000 sampai dengan 2010 dimana jumlah-nya meningkat dari 737 juta setara barel minyak (SBM) (2000) menjadi 1012 juta SBM (2010).

Sejalan dengan konsumsi energi yang meningkat, maka penyediaan energi primer maupun final mengikuti kenaikan tersebut. Total konsumsi energi final pada tahun 2010 mencapai 1.012 juta SBM dengan laju pertumbuhan antara tahun 2000-2010 sebesar 3,09% per tahun yang didominasi oleh peng¬gunaan BBM di tahun 2010 mencapai 31%, sedangkan konsumsi biomasa berupa kayu bakar dan arang mencapai 28% dan pemanfaatan gas dan batubara sekitar 13%.

Beberapa per-masalahan utama antara lain adalah produksi migas yang terus menurun namum kebutuhan terus bertambah. Renegosiasi kontrak migas dan pembatasan ekspor batubara mendapat¬kan kesulitan tersendiri. Sedangkan pemanfatan EBT masih relatif kecil karena kurang minatnya investor, masih tingginya biaya investasi, selain masalah birokrasi yang masih panjang.

Demikian pula pengembangan energi nuklir sebagai bagian dari EBT masih banyak kendala, baik dalam perencanaan maupun implemen¬tasinya, berkenaan dengan aspek-aspek sosial yang muncul.

Salah satu cara mengurangi krisis energi dan dampak yang diakibatkan oleh penggunaan energi berbahan baku fosil adalah pengembangan energi alternatif baru dan terbarukan seperti bahan bakar nabati (BBN).

Selain dapat diperbaharui, BBN ini juga dapat mengurangi emisi akibat pembuangan gas-gas rumah kaca sehingga dapat mengurangi dampak pemanasan global. BBN merupakan salah satu sumber energi yang mudah diperoleh di Indonesia.

Banyak jenis sumber energi alternatif yang dapat diolah menjadi BBN seperti jarak pagar, kelapa sawit (biodiesel), tebu, ubi kayu dan aren (bioetanol). Saat ini, produksi bioetanol lebih banyak dikembangkan dari pada bahan bergula dan berpati dan seperti gula tebu, ubi kayu dan jagung (bioenergi generasi pertama). Padahal bahan-bahan tersebut merupakan sumber pangan sehingga ke depan akan dapat menimbulkan permasalahan baru akibat persaingan antara pemanfaatan bahan bahan baku untuk bioenergi dengan pemenuhan kebutuhan pangan.

Sehingga perlu pengembangan bioetanol dari bahan yang bukan merupakan sumber pangan masyarakat (non edible) yang merupakan energi generasi kedua terutama bahan ber-lignoselulosa seperti limbah-limbah kayu di hutan, limbah perkebunan, limbah pertanian, dan limbah industri rumah tangga, limbah-limbah penggergajian serta pengembangan hutan tanaman industri untuk energi di Indonesia serta pengembangan hutan tanaman industri untuk energi di Indonesia.

Harga bahan baku berlignoselulosa pada dasarnya secara ekonomis lebih murah dan lebih mudah diperoleh serta dapat dikembangkan pada lahan yang tidak dapat dikembangkan untuk kepentingan pertanian namun pengembangan bahan berlignoselulosa ini masih menemui kendala seperti rendemen bioetanol yang masih rendah dan memerlukan biaya produksi yang tinggi yang terutama diakibatkan oleh rendahnya kerja enzim pada substrat akibat sifat kristalinitas selulosa dan kehadiran zat penghambat (inhibitors) yang dapat mengurangi fermentabilitas selulosa dan hemiselulosa menjadi etanol.

Untuk memproduksi bioetanol dari kayu maka diperlukan optimalisasi teknologi proses produksi terutama pada proses perlakuan pendahuluan (pretreatment), hidrolisis (sakarifikasi) dan fermentasi. Salah satu metode yang dapat meningkatkan produktivitas bioetanol adalah dengan menggunakan metode sakarifikasi dan fermentasi secara simultan atau simultaneous saccharification and fermentation (SSF).

Pemanfaatan bahan non pangan (bahan berlignoselulosa) seperti limbah kayu sebagai penghasil  bioetanol masih terkendala pada proses pengolahan yang lebih rumit, yaitu memerlukan proses pendahuluan akibat keberadaan lignin, zat ekstraktif, kristalinitas selulosa dan kehadiran zat penghambat sebagai hasil samping selama proses hidrolisis dan fermentasi.

Meskipun pada dasarnya harga bahan berlignoselulosa lebih murah dan lebih mudah diperoleh serta dapat dikembangkan pada lahan yang tidak produktif, namun biaya produksinya masih relatif lebih tinggi dibandingkan bahan bergula dan berpati. Oleh karena itu, tantangan teknologi dalam biokonversi bahan berlignoselulosa tersebut menjadi bioetanol saat ini adalah produktivitasnya yang masih rendah akibat masih kurang optimalnya proses perlakuan pendahuluan, hidrolisis (sakarifikasi) dan fermentasi glukosa menjadi bioetanol.

Hasil penelitian penulis  menunjukkan bahwa pemanfaatan biomassa jenis-jenis kayu tropis terutama sengon dan gmelina dapat menghasilkan bioetanol masing-masing sekitar 163.20 L/ton dan 238.49  L/ton dengan produktivitas sekitar 2991.97 dan 3407.59 L/ha per tahun sehingga sangat prospektif untuk dikembangkan di Indonesia untuk mengurangi krisis energi.

Produksi etanol yang dihasilkan dengan menggunakan kayu gmelina (238.49 L/ton) melebihi produksi tanaman pangan ubi kayu (180 L/ton) ubi jalar (142 L/ton), sweet sorgum (76.7 L/ton)  dan talas (142  L/ton). Secara umum kayu gmelina (3045.08 L/ha per tahun) mampu melebihi produktivitas sweet sorgum dan talas dengan produktivitas masing-masing berturut-turut sekitar 920.4 dan 2840 L/ha per tahun.

Berdasarkan data statistik kehutanan 2012, produksi kayu Indonesia pada beberapa tahun terakhir (2008-2012) mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 produksi kayu bulat Indonesia sekitar 32,000,786 m3 dan meningkat menjadi 49,258,228 m3 pada tahun 2012.

Jika diasumsikan bahwa sekitar  45,66% dari produksi kayu tersebut menjadi limbah seperti hasil-hasil penelitian saat ini dan rendemen ethanol dari limbah kayu berkisar 10.02% (v/v) (hasil penelitian penulis) maka jumlah bioethanol yang berpotensi diperoleh tergolong tinggi.

Jika merujuk pada data Ditjen MIGAS (2013) maka pada tahun 2010 jumlah komsumsi BBM Indonesia adalah 388,241,000 SBM (setara barel minyak) atau setara 61,730,319,000 liter minyak. Itu artinya limbah kayu ini dimanfaat untuk mensubstitusi komsumsi BBM maka dapat menurunkan komsumsi BBM sebesar 3,65% per tahun.

Data dari Ditjen MIGAS Kementerian ESDM (2013) jumlah komsumsi BBM Indonesia adalah 388,241,000 SBM (setara barel minyak) atau setara 61,730,319,000 liter minyak sedangkan cadangan minyak bumi Indonesia saat ini adalah 7,400,000,000 SBM.Jika diasumsikan tidak ada temuan ladang minyak bumi baru maka sekitar 19 tahun lagi negara Indonesia akan menjadi Negara murni pengimpor minyak bumi. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan energi Indonesia rapuh.

Perlu pengembangan bioenergi alternatif terutama bahan non pangan untuk mengurangi persaingan dengan kebutuhan pangan ke depan. Salah satunya dengan mengembangkan terobosan baru yaitu pengembangan hutan tanaman industri untuk bionergi. Jika kebijakan itu dilaksanakan maka luas hutan tanaman untuk produksi bionergi untuk memenuhi komsumsi BBM adalah yang dapat dibangun adalah sekitar 18,115,536 ha.

Dengan luas hutan produksi tetap Indonesia saat ini (Kementerian Kehutanan 2013) adalah 30,180,157 ha dan  hutan produksi yang dapat dikonversi adalah 17,814,745 dan dari sekitar 98.56 juta ha total hutan Indonesia sekitar 5.449.299,30 ha tergolong sangat kritis dan 23.955.162.70 ha tergolong kritis jika itu dapat direhabilitasi serta hutan lindung (30,096,778 ha) dan hutan konservasi (22,253,747 ha) dapat dipertahankan kelestariannya maka akan menjadi bank energi Indonesia.

Kebijakan pengembangan bioenergi untuk menghasilkan bensin dari hutan produksi dapat dilaksanakan dan hutan lindung dan konservasi tetap menjadi tempat konservasi energy dan bank energy Indonesia menuju ketahanan energy dan pangan Indonesia dengan tetap menjaga kelestarian hutan Indonesia. Meskipun demikian butuh keberaniaan untuk melaksanakan itu mengingat banyaknya kepentingan dalam kebijakan ekspor impor minyak Indonesia.

Reklamasi Pantai Antara Pembangunan dan Penyelamatan Lingkungan

Published in Opini
Rabu, 02 Juli 2014 14:02

Oleh Muhammad Nur Iman. 

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Kehutanan Universitas Hasanuddin 2012 dan Penerima Beasiswa Bakrie Graduate Fellowship (BGF) 2013.

 Reklamasi Pantai (sumber, Google Earth, wilayah makassar)

 

Reklamasi pantai sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan lahan perkotaan menjadi kemutlakan karena semakin sempitnya wilayah daratan. Kebutuhan dan manfaat reklamasi dapat dilihat dari aspek tata guna lahan, aspek pengelolaan pantai dan ekonomi. Tata ruang suatu wilayah tertentu kadang dibutuhkan untuk direklamasi agar dapat berdaya dan hasil guna. Untuk pantai yang diorientasikan bagi pelabuhan, industri, wisata atau pemukiman yang perairan pantainya dangkal wajib untuk direklamasi agar bisa dimanfaatkan.

Terlebih kalau di area pelabuhan, reklamasi menjadi kebutuhan mutlak untuk pengembangan fasilitas pelabuhan, tempat bersandar kapal, pelabuhan peti-peti kontainer, pergudangan dan sebagainya. Dalam perkembangannya pelabuhan ekspor – impor saat ini menjadi area yang sangat luas dan berkembangnya industri karena pabrik, moda angkutan, pergudangan yang memiliki pangsa ekspor – impor lebih memilih tempat yang berada di lokasi pelabuhan karena sangat ekonomis dan mampu memotong biaya transportasi.

Aspek perekonomian adalah kebutuhan lahan akan pemukiman, semakin mahalnya daratan dan menipisnya daya dukung lingkungan di darat menjadikan reklamasi sebagai pilihan bagi negara maju atau kota metropolitan dalam memperluas lahannya guna memenuhi kebutuhan akan pemukiman. Fungsi lain adalah mengurangi kepadatan yang menumpuk dikota dan meciptakan wilayah yang bebas dari penggusuran karena berada di wilayah yang sudah disediakan oleh pemerintah dan pengembang, tidak berada di bantaran sungai maupun sempadan pantai. Aspek konservasi wilayah pantai, pada kasus tertentu di kawasan pantai karena perubahan pola arus air laut mengalami abrasi, akresi sehingga memerlukan pembuatan Groin (pemecah ombak) atau dinding laut sebagai mana yang dilakukan di daerah Ngebruk Mankang Kulon. Reklamasi dilakukan di wilayah pantai ini guna untuk mengembalikan konfigurasi pantai yang terkena abrasi kebentuk semula.

Dilain sisi, reklamasi memberikan dampak kerusakan lingkungan yang memprihatinkan, khususnya pada ekosistem laut (lamun dan terumbu karang). Selain itu, reklamasi berdampak besar juga terhadap kerusakan mangrove. Kerusakan ini tentunya tidak bisa dipandang sebelah mata. Berbagai aksi penolakan terhadap reklamasi dilakukan oleh masyarakat pemerhati lingkungan maupun lembaga-lembaga kemahasiswaan patut diapresiasi.

Isu paling hangat mengenai reklamasi akhir-akhir ini adalah reklamasi teluk benoa. Meskipun mendapat penolakan berbagai elemen masyarakat sejak awal, Presiden tetap mengeluarkan Perpres persetujuan reklamasi di Bali ini. SBY mengganti Perpres Nomor 45 Tahun 2011 menjadi Perpres Nomor 51 tahun 2014.

Tak pelak, ForBALI, gabungan berbagai elemen masyarakat sipil penolak perubahan kawasan konservasi Teluk Benoa menjadi pemanfaatan umum, melayangkan surat protes kepada Presiden. Suriadi Darmoko, direktur eksekutif Walhi Bali sebagaimana dikutip dari Mongabay, mengatakan, sudah jauh hari menolak perubahan Perpres ini. “Kami mensinyalir ada upaya meloloskan reklamasi Teluk Benoa. Ternyata benar. Presiden tidak konsisten menjaga dan melestarikan kawasan konservasi untuk dilindungi,” katanya.

Reklamasi pantai di Kota Makassar menjadi pemicu utama kerusakan hutan mangrove, khususnya yang terjadi di wilayah utara ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai contoh, kerusakan hutan mangrove seperti yang terjadi di Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar, itu disebabkan karena adanya reklamasi pantai," kata Direktur Eksekutif Jurnal Celebes Makassar Mustam Arif di Makassar, sebagaimana dilansir dalam antaranews.com. Dia mengatakan, reklamasi pantai yang kurang mempertimbangan ekosistem lingkungan, akan menimbulkan dampak negatif, walaupun saat ini belum terlalu dirasakan oleh masyarakat setempat.

Peralihan fungsi ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem, dan menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, para nelayan juga kesulitan mendapatkan ikan, kepiting atau kerang yang biasanya hidup di sekitar kawasan hutan bakau. Wilayah jelajah para nelayan untuk mendapatkan ikan semakin jauh ke laut lepas yang mengakibatkan biaya operasional yang juga semakin tinggi. Tak bisa dihindari, harga jual pun akan semakin tinggi yang semakin mencekik ekonomi masayarakat kita.

Melihat kelebihan dan kekurangan reklamasi tersebut nampaknya tetap lebih banyak dilakukan karena dampak negatif lingkungan justru ditanggung daerah lain yang terkadang tidak tahu apa-apa tentang adanya reklamasi pantai yang letaknya jauh dari tempat tinggal. Solusi terbaik bisa dilakukan dengan mencari teknologi terbaru mengenai pemanfaatan wilayah laut untuk aktifitas hidup manusia contohnya dengan membuat gedung atau rumah terapung di atas permukaan laut, namun hal ini tentu perlu penelitian yang dalam sehingga apa yang diharapkan bisa tercapai.

Menjadi tanggung jawab pemerintahan di masa yang akan datang untuk memperhatikan kelestarian lingkungan dan menempatkan porsir terbesar dalam pengelolaannya, tidak hanya mengejar pembangunan infrastruktur belaka. Dalam kajian pembangunan berkelanjutan, ada tiga aspek pembangunan yang saling terkait yang tidak dapat dipisahkan, yakni ekonomi, sosial dan lingkungan. Berbagai peraturan tentang kajian lingkungan telah dikeluarkan seperti AMDAL dan KLHS yang dimaksudkan untuk mengawal pembangunan berbasis lingkungan. Akan tetapi, apakah konsisten dilakukan, sangat tergantung dari konsistensi penegakan hukum oleh birokrasi yang berkuasa.

Rumah Panggung ; Kegalauan antara Pelestarian Lingkungan dan Pelestarian Budaya

Published in Opini
Selasa, 17 Juni 2014 19:08

Oleh Ahmad Afif S.hut

Tim layanan Kehutanan Masayarakat dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kab.Tarakan

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keragaman dan kekayaan budaya paling tinggi di Dunia. Berdasarkan data BPS tahun 2011, dari Sabang sampai Merauke, setidaknya tercatat 1.128 suku dan belum termasuk suku yang tinggal di pedalaman yang belum bisa teridentifikasi dan diyakini memiliki jumlah tidak sedikit.

Keragaman suku ini akan melahirkan keragaman budaya, karakter, bahasa, dan pola pikir masyarakatnya. Dengan keragaman budaya besar, sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi kekayaan budaya bangsa ini. Hal ini sangat penting, mengingat klaim yang telah sering terjadi oleh beberapa negara tetangga bahwa kekayaan budaya Indonesia, sebut saja batik, reog, tari pendet, dan hingga makanan khas.

Pengakuan budaya Indonesia oleh negara tetangga tentu saja bukan tanpa sebab. Salah satu sebabnya adalah kita sebagai pewaris budaya cenderung lupa akan budaya kita sendiri dan seringkali kita berkiblat kepada budaya asing (barat) yang kita anggap lebih maju dan modern.

Saat ini pemerintah tengah gencar mendaftarkan sebayak-banyaknya kekayaan budaya Indonesia ke UNESCO agar dikemudian hari, klaim semacam ini tidak terulang lagi.

Sebagai masyarakat pewaris budaya, kita semestinya bangga dengan budaya yang di wariskan kepada kita. Rumah Panggung merupakan salah satu warisan budaya yang saat ini perlu kita lestarikan.

Rumah panggung merupakan karakter dari sebagian besar model rumah adat di negara ini. Model rumah panggung dapat langsung dikenali karena lantainya yang menjulang tinggi karena di topang oleh beberapa tiang yang keseluruhan bahannya adalah kayu.

Menyimak perjalanan beberapa dasawarsa terakhir, masyarakat cenderung kurang meminati bangunan rumah panggung dan lebih memilih mendirikan rumah secara permanen (rumah batu) dengan konsep dan gaya yang beragam mulai dari, gaya minimalis, gaya eropa, gaya timur tengah, dan sebagainya. akibatnya, saat ini keberadaan rumah panggung semakin hari semakin sedikit.

Keberadaannya yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat tentu saja akan sangat mengancam kelestariannya. Jika kita tidak ingin melestarikannya, maka secara tidak langsung kita menyerahkan kepada negara/bangsa lain untuk melestarikannya.

Apakah itu yang kita inginkan? Apakah kita menunggu sampai negara lain mengklaim rumah panggung sebagai miliknya kemudian kita bersuara di meja hijau ?.

Terlepas dari itu semua, penulis juga menyadari bahwa saat ini, untuk mendirikan sebuah rumah panggung tidaklah segampang dulu. Mengingat, biaya pembuatannya yang saat ini semakin mahal dan bahan kayu yang semakin sulit diperoleh.

Kelangkaan kayu untuk bahan baku rumah panggung sangat erat kaitannya dengan degradasi dan deforestasi kawasan hutan. Dimana, semakin berkurangnya lahan hutan akibat illegal logging, pembukaan lahan (sawit, karet, pertanian, pemukiman, dsb), dan kebakaran lahan menyebabkan stok kayu didalam hutan semakin berkurang.

Kondisi ini tentu saja memaksa pemerintah untuk segera melalukan upaya pelestarian hutan (alam). Dari sini, lahir berbagai regulasi yang yang mengatur pembatasan perdagangan kayu dari hutan di Indonesia.

Sungguh sebuah ironi yang sangat melankolis. Kondisinya sangat kontradiktif, jika pelestarian rumah panggung inipun berhasil, tentu saja akan mengorbankan kelestrian lingkungan. Sebaliknya, jika pelestarian lingkungan berhasil dilakukan, maka kita perlu mengubur impian untuk mengembalikan rumah panggung menjadi raja di rumah sendiri.

Tentu saja kita tidak sedang menemukan jalan buntu jika kita ingin melakukan pelestarian budaya dan pelestarian lingkungan secara bersamaan. “Masih banyak jalan menuju roma”  begitu ungkapan yang paling tidak mewakili hal ini.

Salah satu upayanya adalah pengembangan kayu fast growing (cepat tumbuh) seperti, Jabon, Sengon, Gmelina, dsb, yang hanya membutuhkan waktu singkat, yakni 4-6 tahun untuk bisa dipanen bila dibangdingkan dengan jati yang membutuhkan 30-40 tahun atau bahkan Eboni yang mencapai ratusan tahun lamanya untuk dipanen.

Bergeliat hal tersebut, salah satu kekurangan dari jenis kayu ini adalah kurang kuat dan tidak tahan lama sehingga tidak cocok sebagai bahan baku pembuatan rumah panggung. Untuk itu, kegiatan penelitian tentang pengawetan dan penguatan kayu perlu terus didorong agar segera mendapat hasil yang diinginkan. Selain itu, melihat perkembangan teknologi yang begitu pesat, seharusnya penerapan bioteknologi untuk mencapai produksi optimal perlu dilakukan.

Sehingga, kayu-kayu fast growing bisa segera digunakan sebagai menjadi bahan baku pembuatan rumah panggung. Dengan digunakannya kayu jenis kayu ini, tentu saja akan berdampak pada pelestarian lingkungan karena menghasilkan kayu lebih banyak di lahan yang lebih kecil dengan waktu yang lebih sedikit dibandingkan dengan jenis tanaman kayu lainnya.

Dengan begitu, akan diperoleh ketersediaan kayu dengan kualitas yang baik dan dengan harga yang lebih murah. Sehingga, saya berharap masyarakat mulai beralih menggunakan rumah panggung sebagai pilihan rumah tinggalnya.

Ada beberapa dampak positif ketika kita menggunakan rumah kayu. Menggunakan rumah kayu membuat suhu ruangan lebih sejuk, utamanya untuk masyarakat yang tinggal pada wilayah tropis. Selain itu, bencana banjir yang kian hari kian mengancam warga menjadikan pilihan ini agaknya sedikit masuk akal.

Penerapan rumah panggung juga didesain sedemikian rupa sehingga anti terhadap gempa bumi. Jika kita memperhatikan bangunan rumah pada negara-negara maju, seperti jepang dan beberapa wilayah eropa lainnya, mereka mulai mengadopsi rumah-rumah panggung yang notabenenya identitas bangsa Indonesia.

Oleh sebab itu, saya mengajak pembac untuk melindungi hutan indonesia yang merupakan aset penting NKRI dan nafas dari budaya bangsa ini. Salam rimba dan salam lestari !

Halaman 2 dari 2

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini