medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Kapal Inggris Rusak Terumbu Karang Raja Ampat

Published in Nasional
Kamis, 16 Maret 2017 15:30

Medialingkungan.com - Kapal pesiar Inggris, Caledonian Sky, Kandas di salah satu lokasi terumbu karang di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat berdampak pada kerusakan terumbu karang. Hancurnya ekosistem dan delapan genus dan hilangnya keragaman 8 jenis karang diantaranya acropora, porites, montipora, dan stylophora.

Raja Ampat memiliki 600 spesies terumbu karang ini artinya 75% jenis terumbu karang di dunia dapat ditemukan di Raja Ampat. Perlu waktu minimal 200 tahun untuk memulihkan kembali kondisi terumbu karang seperti semula.

Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Laut Universitas Papua, Ricardo Tapilato memastikan dari hasil pelacakan GPS yang dilakukan di sekitar lokasi terumbu karang yang rusak diperkirakan mencapai 1533 m3 atau 1,3 Ha.

"Boat dari Sorong dikerahkan untuk menarik kapal, sesuatu yang seharusnya terjadi karena bisa mengakibatkan kerusakan terumbu karang lebih besar. Harusnya mereka menunggu pasang naik," katanya.

Menurut perhitungan Tapilatu, Noble Caledonia, perusahaan yang mengoperasikan kapal itu, setidaknya harus membayar 1,28 - 1,92 juta dollar AS. Perhitungannya, untuk satu meter persegi, nilai ganti ruginya ditaksir 800 - 1200 dollar AS dan kemungkinan pemulihan terumbu karang sekitar 10 tahun.

Peristiwa kapal pesiar MV Caledonian Sky berpenumpang 102 orang menerabas terumbu karang di Raja Ampat itu terjadi pada 4 Maret 2017 lalu. Kapal hendak mengantarkan wisatawan melakukan pengamatan burung di Waigeo.

Entah apa penyebabnya, kapal itu terjebak di perairan dangkal. Tapi, boat menarik kapal itu pada saat air belum pasang sehingga merusak terumbu karang di bawahnya.

Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengkaji status kapal yang melakukan perusakan terumbu karang, terutama apakah kapal tersebut bisa bebas berlayar atau tidak usai melakukan perusakan terumbu karang.

"Saya sudah diskusi ke Menhub, tolong cek apakah betul di UU Pelayaran mengatakan bahwa kapal bisa dilepas dalam situasi seperti ini atau tidak," ujar Siti di Kompleks Istana Presiden, melalui Kompas.com

Berdasarkan pantauan kementeriannya, saat ini kapal asal Inggris itu telah berada di perairan Filipina. Siti juga meminta Menhub mengkaji apakah kapal dengan tonase seperti Caledonian tersebut diperbolehkan memasuki perairan dangkal atau tidak. Jika ada, aturan ini akan digalakkan di destinasi alam laut lainnya di Indonesia. {TANTI}

Energi Berkeadilan untuk Papua dan Papua Barat

Published in Nasional
Senin, 06 Maret 2017 22:37

Medialingkungan.com – Energi terbarukan saat ini menjadi fokus utama pembangunan dan pemerataan di Indonesia Timur. Upaya ini dalam rangka menerapkan energi terjangkau di Papua dan Papua Barat khususnya. Fokus pembangunan infrastruktur di sektor minyak dan gas bumi (Migas), ketenagalistrikan (Gatrik) dan energy baru terbarukan (EBT).

Melalui kegiatan diskusi dengan tema Visi Indonesia Sentris Pemerataan Papua (5/3/2017) bersama media, Menteri ESDM, Ignasius Jonan memaparkan bahwa saat ini lembaga penyalur BBM telah beroperasi di 7 kabupaten di Papua dan Papua Barat. Rencananya sampai tahun 2019 akan dibangun Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) di 33 kabupaten.

“Selain menciptakan kebijakan BBM Satu Harga, kami juga akan membuat terobosan disektor Migas melalui pembangunan infrastrukur Jaringan Gas Kota. Rencananya sampai tahun 2018 akan terbangun jaringan Gas Kota di 2 lokasi dengan 11.500 sambungan rumah tangga”, ujar Jonan.

Tidak sampai disitu, Kementerian ESDM juga berupaya mengelola Migas dengan proyek LNG Tangguh Train 3 yang target penyelesaiannya sampai tahun 2020. Untuk ketenagalistrikan, program listrik pedesaan juga akan dilanjutkan sampai 186 ribu pelanggan sampai tahun 2019.

Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) akan dibagikan ke 20 provinsi. Selain itu Energi Baru Terbarukan (EBT) akan menjadi fokus Kementerian ESM. Berbagai terobosan program akan terus dilakukan Kementerian ESDM, mengingat bahwa sampai saat ini ada 2.519 desa yang masih belum mendapatkan aliran listrik. {Suterayani}

KLHK Gagalkan Penyelundupan Kupu-kupu Langka Papua

Published in Nasional
Senin, 06 Maret 2017 11:23

Medialingkungan.com – Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Maluku berhasil menggagalkan Warga Negara Perancis, Didier Lionel yang ingin melakukan penyeludupan kupu-kupu langka berjenis sayap burung goliath Ornithoptera goliath menuju negara Perancis.

“Di Kampung Mokwam inilah pelaku mendapatkan satwa kupu-kupu dilindungi tersebut. Pelaku dua kali ke Papua pada tahun 2016 dia pernah datang ke Arfak untuk membuat dokumentasi foto terhadap kupu-kupu langka,” ujar Direktur Jenderal Penegakkan Hukum, Ridho Sani, seperti yang dilansir Detik.com, Sabtu (04/03).

Sedangkan, Penyidik KLHK, Adrianus Mosa mengungkapkan, ada lima ekor yang menjadi barang bukti, satu ekor telah mati sedangkan empat ekor masih dalam keadaan hidup. “Setelah melakukan proses pengumpulan bahan dan keterangan, kami langsung menetapkan pelaku sebagai tersangka," katanya merujuk pada warga Prancis berinisial DL.

Penyidik menjerat tersangka menggunakan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ancaman hukumannya penjara lima tahun dan denda Rp100.000.000.

Karena dari data yang ditemukan warga negara asing tersebut pernah berkunjung ke daerah Pegunungan Arfak pada tahun 2016 lalu, Pelaku telah diduga merencanakan aksinya sebelumnya. {Angga Pratama} 

Freeport Bertanggung Jawab Perbaiki Ekosistem Tambang Yang Rusak

Published in Nasional
Jumat, 03 Maret 2017 18:24

Medialingkungan.com – Polemik antara pemerintah dan PT. Freeport Indonesia yang terjadi tidak memberi ruang bagi perbincangan tentang keselamatan rakyat dan lingkungan hidup di Papua. Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengungkapkan sisi lain kegiatan tambang yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia.

Salah satu aktivis JATAM, Siti Maimunah mengatakan jika bicara tentang Freeport bukan hanya berkaitan dengan investasi atau pendapatan yang di peroleh dari Freeport. Akan tetapi dampak yang dilahirkan dari pertambangan yang mereka lakukan selama ini.

Seperti dilansir oleh Mongabay.co.id, PT. Freeport Indonesia telah meracuni dan menjadikan sungai sebagai tempat sampah, membuang limbah beracun seperti merkuri dan sianida. Lima sungai yang tercemar yaitu sungai Aghawagon, Otomona, Ajkwa, Minajerwi dan Aimoe telah menjadi tempat pengendapan tailing tambang mereka. Sungai Ajkwa di Mimika bahkan telah menjadi tempat pembuangan limbah tailing selama 28 tahun, sejak 1988 hingga 2016. Hingga tahun 2016, areal kerusakan dan pendangkalan karena tailing sudah sampai ke laut.

Bukan cuma meracuni dan menjadikan sungai sebagai tempat pengendapan dan pembuangan limbah tailing, menurut Jatam, sejak 1991 hingga 2013, pajak dari pemanfaatan sungai dan air permukaan Freeport pun tak pernah dibayar. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Papua, Freeport menunggak pajak pemanfaatan air permukaan sebesar Rp 32, 4 Triliun.

“Freeport bertanggung jawab penuh memperbaiki ekosistem dan lingkungan yang rusak di area pertambangan mereka. Terutama ada lima sungai di Papua yang dialiri limbah hasil produksi Freeport yang menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air bersih.” ujar Siti Maimunah di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Senin (27/02), seperti dilansir Tribun News.

Siti Maimunah memaparkan semua komponen harus memperluas arena pembicaraan Freeport, juga bicara kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM. Problem lainya adalah polusi yang ditimbulkan dari aktivitas pembakaran batubara Jadi kalau bisa jangan ada lagi tawar menawar dengan Freeport. Kalau tidak mau ikut aturan, ya sudah diberhentikan saja. {Andi Wahyunira}

Papua Barat Peroleh Kucuran Dana Abadi untuk Konservasi

Published in Nasional
Senin, 27 Februari 2017 14:16

Medialingkungan.com – Kawasan Konservasi Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) di Papua Barat mendapatkan kucuran dana abadi dari sebuah konsorsium yang dinamakan Blue Abadi Fund. Konsorsium ini hasil kerjasama dari beberapa lembaga donor, puluhan mitra konservasi dan juga ditambah dengan anggaran dari pemerintah.

Seperti yang dilansir oleh Mongabay.com, lembaga Conservation International (CI), The Nature Conservancy (TNC), dan WWF-Indonesia merupakan lembaga yang telah mengerjakan program Konservasi Kepala Burung Papua selama 12 tahun di Papua Barat dan bersama dengan pemerintahnya melaksanakan program 3,6 juta hektar Kawasan Konservasi Perairan (KKP) atau sekitar 20% dari seluruh KKP yang saat ni ada di Indonesia.

Papua Barat dipilih sebagai lokasi konservasi ini karena BLKB memiliki 75% dari spesies karang dunia juga lebih dari 70 spesies ikan, terumbu karang dan krustasea disebut hanya ditemukan di kawasan ini. Lokasi paling terkenal adalah Raja Ampat

Untuk itu, pengadaan dana abadi atau berkelanjutan ini akan sangat membantu untuk program-program peningkatan kapasitas warga, konservasi, wisata dan lainnya. Kedepannya dana ini akan diperuntukkan bagi komunitas dan lembaga lokal termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bentukan pemerintah.

“Dukungan untuk KKP pertama tingkat provinsi ini untuk melindungi dan mengelolanya secara berkelanjutan,” ujar Nathaniel D. Mandacan, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dalam jumpa pers. Walaupun dana ini secara teknis baru akan dimulai pada tahun 2018. Nathaniel mengatakan bahwa pihaknya sedang menyelesaikan Ranperda terkait hal tersebut.

Melalui konsorsium ini, masyarakat dan pemerintah setempat akan diberikan hak untuk mengelola KKP pada Juni 2017. Pemprov Papua Barat menyediakan Rp7.215.000.000 (US$555.000) tiap tahunnya untuk pengelolaan KKP mulai 2018. Ketut Sarjana Putra, Vice President CI Indonesia mengatakan pihaknya berusaha untuk terus menambah dana yang nantinya diharapkan dapat menambah aksi di lapangan. {Suterayani}

Komisi IV DPR-RI Soroti Alih Fungsi Hutan di Papua Barat

Published in Nasional
Kamis, 12 Mei 2016 09:34

Medialingkungan.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) yang membidangi Pertanian, Pangan, Maritim, dan Kehutanan menyoroti persoalan alih fungsi hutan di wilayah Provinsi Papua Barat.

Pada masa reses Komisi IV DPR-RI di Manokwari, Rabu, 11 Mei 2016, Ketua tim Herman Khaeron mengatakan, alih fungsi hutan di Papua Barat merupakan persoalan serius. Masalah alih fungsi itu bermuara pada Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) provinsi.

Komisi IV memandang persoalan ini strategis, karena berpotensi besar berdampak luas terhadap pembangunan daerah kedepan. Hal itu akan dibahas serius pada rapat komisi. Komisi IV tak ingin alif fungsi hutan berdampak buruk, melainkan harus bermanfaat terhadap pembangunan Papua Barat kedepan.

Lebih lanjut ia katakan, reses Komisi IV di Papua Barat dilaksanakan di Manokwari, Sorong dan Raja Ampat. 21 anggota DPR turut serta pada kegiatan itu. "Tadi kami sudah bertemu gubernur dan bupati untuk mendengarkan masukan daerah. Berbagai persoalan disampaikan, dan akan kami bawa ke Rapat Komisi," kata Herman seperti dilansir Antara.

Selain itu, pada reses ini pihaknya melihat ada sejumlah potensi yang dapat terus dikembangkan, seperti lahan padang ternak sapi Kabupaten Sorong dan jasa lingkungan di Raja Ampat. "Kami akan diskusikan potensi ini bersama pemerintah pusat. Dengan harapan, kelak menjadi perhatian dan mendapat bantuan anggaran pengembangan," jelasnya.

Menurutnya, potensi ini dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara di sisi lain, ia berharap pemanfaatan sumber daya alam ini tetap memperhatikan aspek kelestarian alam. {Fahrum Ahmad}

 

Papua Barat Resmi Sebagai Provinsi Konservasi Pertama di Dunia

Published in Nasional
Senin, 19 Oktober 2015 17:23

Medialingkungan.com – Provinsi Papua Barat mendeklarasikan diri sebagai Provinsi Konservasi. Pengumuman ini disampaikan Gubernur Provinsi Papua Barat, Abraham O Atururi di kantornya, Arfai, Monokwari, Senin (19/10) siang. Deklarasi ini dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan para bupati se-Provinsi Papua Barat.

Provinsi Konservasi Papua Barat merupakan yang pertama di Indonesia, bahkan di dunia, yang dimaksudkan untuk melindungi dan mengelola sumberdaya alam secara bijaksana dan berkelanjutan.

Menurut Abraham, hal ini merupakan modal dasar pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Papua Barat.

"Ini untuk selalu menjaga dan mengelola sumber daya alam Papua Barat secara bijak, lestari, dan berkelanjutan, sehingga senantiasa terpelihara untuk kehidupan kita pada saat ini maupun generasi nanti," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Program Papua WWF Indonesia, Benja V. Mambai, dalam siaran pers yang diterima Suara Pembaruan, Senin (19/10) sore mengatakan, WWF menyambut baik dan mendukung deklarasi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi.

WWF beranggapan bahwa hal ini adalah tonggak untuk memantapkan upaya-upaya konservasi dan arah pembangunan Provinai Papua Barat yang bijaksana dan berkelanjutan.

Ia menambahkan, WWF telah bekerja di Provinsi Papua Barat untuk perlindungan spesies penyu belimbing dan hiu paus. "Juga pemantauan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal, pendidikan lingkungan hidup, serta advokasi kebijakan di tingkat kabupaten dan provinsi terkait Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Stategis (KLHS)," jelasnya.

Saat ini, WWF Indonesia-Program Papua di Papua Barat sedang bekerja di dua lokasi, yaitu di Kabupaten Teluk Wondama yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih dan di Abun, Kabupaten Tambrauw.

WWF Indonesia juga tergabung dalam program konservasi Bentang Laut Kepala Burung (Bird Head Seascape) bersama Conservation International (CI) dan The Nature Conservacy (TNC). Papua Barat memiliki wilayah Bentang Laut Kepala Burung yang kaya akan keanekaragaman hayati laut dan 90 persen luas kawasan Papua Barat merupakan kawasan hutan alam.

Sekarang, lanjut Benja, Pokja Provinsi Konservasi sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah Khusus ( Ranperdasus) sebagai dasar pengimplementasiannya di Provinsi Papua Barat. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 522.5/123/6/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Provinsi Konservasi Papua Barat.  

Adapun anggota dari kelompok kerja ini terdiri dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat, DPRD Provinsi Papua Barat, Universitas Negeri Papua, dan  kalangan Non-Governance Organization (NGO), yaitu WWF Indonesia, Conservation International (CI), dan The Nature Conservacy (TNC). {Fahrum Ahmad}

Festival Danau Sentani, 'Budayaku, Sejahteraku'

Published in Event & Komunitas
Selasa, 09 Juni 2015 16:55

Medialingkungan.com – Festival Danau Sentani (FDS), perhelatan seni budaya tahunan di Jayapura ini kembali digelar pada tanggal 19 – 23 Juni 2015. Festival ini nantinya akan terpusat di Kawasan Wisata Khalkote, Sentani Timur, Jayapura, Papua.

Kegiatan yang mengangkat tema ‘Budayaku, Sejahterahku’ ini akan menghadirkan pementasan menarik seperti ‘menari di atas perahu’ dan ‘berperang di atas perahu’.

Menari di atas perahu ini akan diikuti 26 kampung dari 26 Ondoafi (tokoh masyarakat adat), masing-masing grup terdiri dari 40 orang. Sementara untuk ‘berperang di atas perahu’ diikuti 20 kampung dari 20 Ondoafi dengan jumlah anggota minimum 30 orang.

Selain itu, dalam acara ini juga akan diadakan berbagai macam lomba yakni lomba cipta cenderamata, lomba cipta burung cenderawasih imitasi, lomba yospan, lomba folksong, lomba suling tambur, funbike dan photographi.

Bukan hanya itu, wisatawan pun dapat mengunjungi lokasi-lokasi bersejarah yang ada di Sentani, menikmati paket tour ke Kampung Laut Tablanusu serta dapat melihat kerajinan rakyat lukisan kulit kayu yang tahun lalu mendapatkan rekor museum rekor Indonesia.

Danau Sentani sendiri terletak 20 kilometer di sebelah barat Kota Jayapura, dapat dijangkau dengan berbagai macam sarana transportasi dalam waktu 20 menit. Angkutan umum yang dapat digunakan yaitu jalur Abepura-Sentani.

Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengungkapkan dengan adanya FDS ini masyarakat di sekitar Danau Sentani dapat melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai seni budaya dan kreatifitas serta sebagai daya tarik pariwisata di Jayapura.

“Kementerian Pariwisata akan membantu mempromosikan FDS dalam branding Wonderful Indonesia maupun Pesona Indonesia,” ucapnya dalam jumpa FDS 2015 di Gedung Sapta Pesona Jakarta sebagaimana dilansir pikiranrakyat.com.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw mengungkapkan acara ini akan diikuti 100 grup tari yang terdiri dari 24 grup Ondoafi di sekitar Danau Sentani, 15 grup di lingkup Kab. Jayapura, 30 grup dari luar Kab. Jayapura, 15 grup dari Kota Jayapura dan 16 grup dari kelompok Paguyuban.

"Dalam FDS nanti akan dimunculkan Tifa sebagai atribut besaran dari ondofolo dan dimainkan saat sukacita dan dukacita. Temanya adalah 'Budayaku Sejahteraku'. Juga ada pawai budaya yang diikuti warga kampung, pertunjukkan seni, adapula cerita rakyat, lalu ada juga tari-tarian, pameran benda budaya, kuliner, serta produk ekonomi local,” lanjutnya.

Selain Kabupaten dan Kota Jayapura akan ikut berpartisipasi dalam FDS 2015 Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Asmat, Kabupaten Memberamo Raya, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Sarmi. (Irlan)

Menteri LHK Akan Tinjau Lahan Ex-Hutan yang Diklaim Areal Persawahan di Merauke

Published in Nasional
Kamis, 14 Mei 2015 16:53

Medialingkungan.com – Pada awal kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk menambah areal persawahan 2 juta hektar - dengan motivasi swasembada pangan. Penambahan areal ini akan dilakukan dengan pengalihan fungsi areal ex-hutan yang digulirkan menjadi lahan persawahan.

Pengalihan ini menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membebaskan areal hutan produksi untuk dijadikan lahan persawahan. Hal demikian tertuang dalam UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menteri LHK, Siti Nurbaya akan memastikan kondisi dan status lahan yang akan dialihkan menjadi areal pertanian, seperti areal yang klaim sebagai wilayah persawahan di Merauke, Papua seluas 4,6 juta hektar.

"Nanti saya cek yang dimaksud persisnya seperti apa," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu malam (13/05) seperti dikutip dari Bisnis.com.

Ia mengatakan Kementerian LHK memiliki peta identifikasi lahan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang sempat digulirkan pada pemerintahan SBY-Boediono. Meskipun belum diperoleh data mengenai luasan pasti, namun luas areal potensial mencapai lebih dari 2 juta hektar.

Siti Nurbaya menegaskan areal ex-hutan atau hutan produksi di Papua bisa saja dijadikan areal persawahan dengan syarat landscape-nya sesuai dengan kelas kemampuan lahannya (peruntukannya).

"Alam kan ada kesesuaiannya. Kalau datar, produktif buat rakyat, lingkungan terjaga bisa saja. Bagaimana lingkungan terjaga? Misalnya, di daerah-daerah sempadan sungai, teras-teras sungai itu boleh dibuka," ungkapnya.

Joko Widodo juga mengatakan Kabupaten Merauke memiliki lahan seluas 4,6 juta hektar yang dapat dimanfaatkan untuk persawahan padi. “Lahan seluas 4,6 juta hektare itu tidak mungkin dikerjakan dengan tangan dan cangkul, tetapi harus digarap secara mekanis,” katanya di Jakarta, Rabu (13/05).

Berdasarkan informasi sementara yang diperoleh Jokowi dari Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, lahan yang ditawarkan menjadi areal persawahan tersebut memiliki karakteristik daratan yang rata, yang ditunjang dengan sungai di kedua sisinya. “Lahannya sangat datar, dan di kanan kirinya ada sungai yang sangat luas, sehingga tidak perlu memikirkan air. Ini sangat cocok untuk sawah padi,” ujarnya.

Menurutnya, dengan bantuan piranti teknologi dan kapasitas sumber daya manusia yang baik, maka lahan tersebut diprediksi dapat menghasilkan 60 juta ton beras setiap tahunnya. (Fahrum Ahmad)

Pemerintah Tutup Mata Terhadap Pelanggaran HAM dan dampak Lingkungan PT Freeport

Published in Nasional
Selasa, 10 Februari 2015 15:44

Medialingkungan.com – Renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia dinilai mengabaikan hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup di Papua. Pasalnya, pemerintah terkesan tidak peduli terhadap rekomendasi Komnas HAM 2013 yang menetapkan perusahaan tersbut sebagai pelanggar HAM kategori berat.

Pelanggaran tersebut dituai Freeport atas tanggung jawabnya pada 28 pekerjanya yang yang meniggal dunia akibat tertimbun longsoran tambang pada Mei 2013. Dalam kasus tersebut Freeport dianggap tidak patuh hukum atas rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM dan lebih memetingkan profit.

“Jika begitu, seharusnya pemulihan hak-hak masyarakat Papua menjadi perhatian khusus. Bukan malah memperpanjang ekspor konsentrat,” kata Ki Bagus Hadi Kusuma, dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), baru-baru ini di Jakarta sesuai yang dikutip dari mongabay.com.

Bagus menegaskan bahwa pembangunan smelter ini bukan solusi dalam memecahkan masalah. Smelter hanya akan mengunci keuntungan atau kerugian saja. “Kalau cuma bicara soal smelter, artinya cuma berbicara seberapa besar keuntungan didapat negara. Tidak berbicara bagaimana memulihkan lingkungan hidup yang sudah dirusak Freeport.”

Pemerintah, lanjut Bagus, begitu mudah memberikan sinyal perpanjangan izin sampai 2040, bahkan mengubah kontrak menjadi izin khusus. Menurutnya, pemerintah seharusnya mempertimbangkan untuk mencabut kontrak kesepakatan itu.

Jika alasan untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar aktivitas pertambangan tersebut sebagai pintu deal itu Bagus justru berasumsi bahwa adanya kegiatan pertambangan tersebut dinilai tak memberi impact bagi masyarakat setempat, Justru sebaliknya. “Kenyataan selama ini pertambangan di Papua tidak mensejahterakan warga sekitar.”

Jatam menyebut, hingga 2009, Freeport sudah membuang limbah bebatuan sisa pertambangan (tailing) sekitar 1,87 miliar ton yang dialirkan ke Sungai Aghawagon, Otomona dan Ajkwa. Data-data tersebut mengungkapkan bahwa akibat pencemaran itu, lahan pangan yang tercemar seluas 13.000 hektar dan  hutan bakau sekitar 3.600 hektar.

Dia berpendapat, limbah yang dihasilkan pertambangan itu tetap memberikan efek sekalipun telah dilakukan upaya pengandalian melalui pengolahan limbah.

Menurutnya, dampak aktivitas pertambangan akan berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan, masyarakat juga berpeluang besar terjangkit berbagai macam penyakit penyakit akibat limbah tailing, dan tak bisa dihitung dengan materi.

Sementara itu, Advokasi ekosoc KontraS, Syamsul Munir mengatakan, perpanjangan kontrak Freeport hanya akan menambah kompleksitas masalah dan berpotensi membuat masalah baru. KontraS meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) untuk melakukan audit lingkungan sesuai UU Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh PT Freeport Indonesia sudah tergolong parah. Banjir, tanah longsor hingga para pekerja meniggal karena tertimbun. ”Kita juga meminta kementerian tenaga kerja untuk menginvestigasi tindakan Freeport, seharusnya menghormati hak-hak pekerja,” katanya. (MFA)

Halaman 1 dari 2

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini