medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

COP23: Hutan Adat Bisa Jadi Kunci Cegah Malapetaka Perubahan Iklim

Published in Internasional
Jumat, 10 November 2017 14:57

Medialingkungan.com -  Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 23), di Bonn, Jerman telah sampai pada titik kritisnya. Kebanyakan ilmuwan iklim sekarang sepakat bahwa upaya pengurangan karbon yang disepakati di Paris, tahun 2015 lalu tidak cukup untuk menjaga suhu global dari kenaikan 2 derajat celcius di atas tingkat pra-industri, dengan implikasi bencana yang berpotensi bagi peradaban manusia.

Saat ini, ilmuwan melihat bahwa upaya memerangi deforestasi dan degradasi menjadi strategi penting bagi dunia untuk memenuhi tujuan pengurangan karbon yang telah ditetapkan di Paris pada tahun 2015, dan mencegah kenaikan suhu 2 derajat celcius pada akhir abad ini.

Seperti dilansir dari Mongabay, Ilmuwan di Pusat Penelitian Woods Hole di Massachusetts baru-baru ini menetapkan bahwa hutan tropis dapat mengalami kerugian sekitar 425 juta ton karbon antara tahun 2003 dan 2014, yang sebagian besar disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan. Selain itu, ditemukan juga bahwa sebesar 1,1 miliar metrik ton karbon dikeluarkan secara global dari daerah hutan dan penggunaan lahan setiap tahunnya. 5,5 miliar metrik ton karbon dilepaskan melalui deforestasi dan degradasi, sementara 4,4 miliar metrik ton karbon diserap melalui hutan tegakan di lahan yang dikelola.

Penelitian baru lainnya menemukan bahwa pengelolaan hutan masyarakat adat dan tradisional dapat menawarkan kunci untuk membatasi emisi, dan memberi waktu kepada dunia untuk beralih ke ekonomi energi hijau. Dalam studi terpisah, tingkat deforestasi Amazon ditemukan lima kali lebih besar di luar wilayah adat dan unit konservasi daripada di dalamnya.

"Kami menemukan bahwa, secara umum, tingkat deforestasi lima kali lebih besar di luar wilayah dan unit konservasi masyarakat adat daripada di wilayah tersebut," ungkap Jocelyn Thérèse, dari Guyana Prancis dan Wakil Koordinator di Badan Koordinasi Organisasi Adat di Lembah Sungai Amazon (COICA).

Delegasi pemimpin masyarakat adat dan pedesaan dari Amerika Latin dan Indonesia angkat bicara terkait hal ini, dengan mengatakan bahwa keduanya dapat memainkan peran kunci dalam membantu mengelola hutan dunia untuk mengurangi emisi.  Para pemimpin ini yakin bahwa masyarakat adat dan hutan tradisional mereka memiliki kontribusi penting.

"Kami adalah solusi yang terbukti untuk perlindungan hutan jangka panjang, yang kelangsungan hidupnya sangat penting untuk mencapai tujuan perubahan iklim kita," kata Mina Setra, Wakil Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang mewakili 17 juta orang masyarakat adat di Indonesia. (Muchlas Dharmawan)

IAEA: Tenaga Nuklir Solusi Kurangi Pemanasan Global

Published in Internasional
Kamis, 09 November 2017 18:04

Medialingkungan.com - Pemerintah Uni Emirat Arab bekerja sama dengan Organisation for Economic Co-operation and Development’s (OECD) dan Nuclear Energy Agency (NEA), menyelenggarakan konferensi International Atomic Energy Agency (IAEA) ke-4 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Konferensi yang berfokus membahas isu-isu tenaga nuklir, pembangunan berkelanjutan, tantangan pembangunan infrastruktur tenaga nuklir, keamanan dan kehandalan nuklir serta inovasi dan teknologi nuklir mutakhir ini dihadiri oleh 700 menteri, pembuat kebijakan dari 67 negara anggota IAEA dan organisasi internasional.

Hasil konferensi IAEA ke-4 sepakat bahwa perluasan tenaga nuklir dapat meningkatkan keamanan energi dan mengurangi emisi yang terkait dengan perubahan iklim dan polusi udara lokal. Hasil konferensi ini juga menyatakan tenaga nuklir saat ini menyediakan 11% listrik global, termasuk sepertiga dari semua listrik rendah karbon.

Presiden konferensi, Hamad Alkaabi, Perwakilan tetap Uni Emirat Arab ke IAEA, mencatat kesepakatan diantara para peserta bahwa peningkatan investasi internasional untuk tenaga nuklir akan diperlukan jika dunia ingin memenuhi persetujuan Paris yang membatasi peningkatan suhu global sampai di bawah 2°C.

Alkaabi juga mencatat kebutuhan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dalam memfasilitasi pengembangan tenaga nuklir dan memastikan keberlanjutan dan keamanannya, seperti yang dilansir sdg.iisd.org.

Konferensi tersebut berulang kali menyoroti pentingnya kepercayaan masyarakat akan masa depan tenaga nuklir.

"Pengambilan keputusan terbuka dan transparan yang melibatkan semua pemangku kepentingan dapat memperbaiki persepsi masyarakat akan tenaga nuklir dan mengarah pada penerimaan publik yang lebih luas," ujar Alkaabi.

Faktanya tenaga nuklir adalah sumber energi yang aman, handal dan bersih sehingga menjadi pilihan penting bagi banyak negara untuk memperkuat keamanan energi dan mengurangi dampak pemanasan global serta polusi udara, karena pertumbuhan substansial dalam penggunaannya sangat dibutuhkan bagi dunia untuk memenuhi tujuan iklimnya. (Gede Tragya)

COP23: Indonesia Paparkan Aksi Kolaboratif Pengendalian Perubahan Iklim

Published in Nasional
Selasa, 07 November 2017 21:11

Medialingkungan.com - Setelah resmi dibukanya Konferensi Perubahan Iklim PBB atau yang lebih dikenal dengan Conference of Parties (COP) ke-23, pada Senin (06/11/17) kemarin, Indonesia langsung memaparkan aksi bersama yang dilakukan seluruh komponen masyarakat dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca.

Pemaparan aksi ini dilakukan di Pavilliun Indonesia pada COP23 di Bonn, Jerman yang telah dibuka secara resmi bersama Agus Justianto selaku Penanggung Jawab Pavilliun dan Nur Marispatin, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) yang juga merupakan National Focal Point (NFP) UNFCCC.

“Semua upaya, aksi, dan capaian para pihak di Indonesia untuk mengendalikan perubahan iklim melalui pengurangan emisi karbon dan pembangunan ekonomi berkelanjutan kami tampilkan di Pavilliun Indonesia,” kata Agus yang didampingi Marispatin saat membuka Pavilliun Indonesia, seperti dilansir BeritaSatu.

Pavilliun Indonesia yang mengambil tema “A Smarter World: Collective Actions for Changging Climate” ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang. Narasumber yang akan berbicara merupakan perwakilan dari pelaku-pelaku penting dalam pengendalian perubahan iklim, dan akan berbicara dalam 46 sesi diskusi panel yang dirancang agar berlangsung interaktif.

Topik yang akan didiskusikan nantinya dibagi menjadi empat klaster, yaitu Policy Works (membahas seputar kebijakan), Operational Works (membahas kegiatan operasional), Societal Works (komunikasi dan pelibatan masyarakat), serta Collaborative Works (aksi kolaboratif). Topik-topik diskusi panel ini diarahkan dalam upaya mengimplementasikan dokumen niat kontribusi nasional (Nationally Determined Contribution, NDC) pengurangan emisi GRK yang menjadi bagian dari Persetujuan Paris pada COP21 yang lalu.

Marispatin menjelaskan Paviliiun Indonesia ini memiliki peran penting untuk mendukung diplomasi Indonesia. Dunia dapat melihat kesiapan Indonesia untuk mencapai pengurangan emisi GRK yang tertuang dalam Indonesian NDC yakni sebesar 29 persen pada 2030 atau hingga 41 persen dengan bantuan Internasional. Menurutnya pula, COP23 ini sangat penting untuk menghasilkan draf naskah yang akan disetujui pada COP24 mendatang.

“Pavilliun menjadi tempat melihat sejauh mana keberhasilan aksi setiap negara untuk mencapai NDC. Konferensi kali ini harus sukses untuk mendapat teks yang akan disetujui para pihak anggota COP,” ujar Marispatin. (Muchlas Dharmawan)

WMO: 2017 Masuk dalam Rekor Cuaca Terpanas

Published in Internasional
Selasa, 07 November 2017 18:04

Medialingkungan.com - Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani meteorologi memprediksi tahun 2017 mungkin menjadi salah satu dari tiga tahun terpanas yang tercatat dengan banyak fenomena seperti badai, banjir, gelombang panas dan kekeringan. Indikator dari perubahan iklim jangka panjang seperti peningkatan konsentrasi karbon dioksida, kenaikan permukaan air laut dan pengasaman laut terus berlanjut.

Pernyataan sementara WMO yang dilansir dari cop23.unfccc.int mengatakan bahwa suhu global rata-rata dari Januari sampai September 2017 sekitar 1,1° C di atas era pra-industri. Akibat fenomena El Nino yang kuat, 2016 kemungkinan merupakan tahun terpanas yang tercatat, dengan 2017 dan 2015 di tempat kedua dan ketiga. 2013-2017 dicatat menjadi periode terpanas lima tahun ini.

Pernyataan tersebut dirilis pada hari pembukaan Konferensi Perubahan Iklim (COP23) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Bonn.

Data tersebut mencakup semua informasi yang disampaikan oleh berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai dampak manusia, sosial-ekonomi, dan lingkungan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan laporan kebijakan yang lebih luas ditingkat PBB kepada para pengambil keputusan mengenai interaksi cuaca, iklim dan air.

Sekretaris Jenderal WMO, Petteri Taalas, mengatakan bahwa "Kami telah menyaksikan cuaca yang luar biasa, termasuk suhu di atas 50 derajat celcius di Asia, badai yang memecahkan rekor dalam suksesi cepat di Karibia dan Atlantik yang mencapai sejauh Irlandia, banjir musim hujan yang menghancurkan jutaan orang dan kekeringan yang terus-menurus di Afrika Timur.”

"Banyak dari kejadian ini memiliki tanda perubahan iklim yang disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca dari aktivitas manusia," tambahnya.

Patricia Espinosa, Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB yang menjadi tuan rumah konferensi di Bonn, mengatakan bahwa "Temuan ini menggarisbawahi meningkatnya risiko terhadap manusia, ekonomi dan struktur kehidupan di bumi jika kita gagal mencapai tujuan dan ambisi dari Perjanjian Paris.” (Ilham Muhammad)

Filsuf Noam Chomsky Nyatakan Bahaya Donald Trump Bagi Iklim Global

Published in Internasional
Selasa, 22 November 2016 15:16

Medialingkungan.com  -  Linguis dan Filsuf terkenal Amerika, Profesor Noam Chomsky menyatakan bahwa Partai Republik AS sekarang merupakan “organisasi yang paling berbahaya dalam sejarah dunia.” Hal ini disampaikannya menyusul terpilihnya Presiden baru Amerika Serikat, Donald Trump beserta figur-figur lain Partai Republik yang menyangkali adanya Perubahan Iklim pada Pemilu AS 8 November lalu. Terpilihnya Trump, menurut Chomsky akan mempercepat laju pemanasan global dan membawa ras manusia kepada bencana, seperti dilansir oleh Independent UK.

Trump telah menunjuk beberapa orang yang secara terang-terangan menyangkal perubahan iklim untuk masuk menjadi anggota tim transisinya dalam Badan Pengawas Lingkungan Hidup AS (Environmental Protection Agency, EPA), dan juga orang-orang yang erat kaitannya dengan industri bahan bakar fosil sebagai penasehatnya.

Trump juga telah berjanji untuk membatalkan Ratifikasi Perjanjian Perubahan Iklim Paris dari Presiden Amerika Serikat sebelumnya, Barack Obama, yang telah disambut dengan baik oleh rakyat sebagai "saat dimana kita akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan planet kita".

Menurut Chomsky, hasil Pemilu 8 November kemarin telah memberi Partai Republik kekuatan penuh untuk mengontrol pemerintahan AS, yang berarti bahwa mereka sekarang menjadi organisasi yang paling berbahaya dalam sejarah dunia.

 “Ungkapan terakhir mungkin tampak aneh, bahkan keterlaluan. Tapi benarkah itu? Fakta menunjukkan sebaliknya. Partai ini didedikasikan untuk secepat mungkin menghancurkan kehidupan manusia yang terorganisir. Tidak pernah ada sejarah Presiden yang melakukan hal seperti itu, " kata Chomsky, dikutip dari hasil wawancara Truth Out pada Senin (14/11) di Gedung Putih.

"Pada kampanye awal Partai Republik, setiap kandidat membantah bahwa apa yang terjadi itu benar-benar terjadi--dengan beberapa alibi--seperti Jeb Bush misalkan, yang mengatakan semua itu tidak pasti, dan kita tidak perlu melakukan apa-apa karena kita memproduksi lebih banyak gas alami, semua berkat fracking," kata Profesor Chomsky.

"Atau John Kasich, yang setuju bahwa pemanasan global sedang terjadi, tetapi mengatakan bahwa ‘kita tetap akan membakar (batubara) di Ohio dan kami tidak akan meminta maaf atas hal itu ',” tambahnya.

Chomsky menambahkan bahwa Presiden terpilih sekarang, menyerukan peningkatan pesat dalam penggunaan bahan bakar fosil (termasuk batubara), melakukan pembongkaran peraturan-peraturan, dan juga menolak memberi bantuan kepada Negara-Negara yang berusaha untuk berlalih ke energi terbarukan.

“Saham perusahaan energi menggelegar, termasuk tambang terbesar di dunia batubara, yaitu  Peabody Energy, yang sebelumnya telah menyatakan kebangkrutan, namun setelah kemenangan Trump, tercatat mengalami peningkatan sebesar 50 persen," kata Chomsky.

Terakhir Chomsky mengatakan bahwa ia hampir tidak bisa percaya bahwa isu perubahan iklim hanya dibahas sangat sedikit pada kampanye pemilu kemarin. (Muchlas Dharmawan)

Kebijakan Kehutanan dan Energi Indonesia Masih Mengingkari Semangat Kesepakatan Paris

Published in Nasional
Kamis, 17 November 2016 13:12

Medialingkungan.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengakui pentingnya peran hutan dan energi terhadap perubahan iklim dalam pidato perubahan iklimnya pada COP22 di Marakkesh, Maroko (16/11). Namun, sepertinya pemerintah Indonesia tidak menunjukkan niat yang kuat untuk beralih dari ketergantungan terhadap batubara dan menghentikan deforestasi. Selain itu, pemerintah masih memperlihatkan keengganannya untuk keterbukaan  yang memungkinkan  dilakukannya pemantauan oleh publik, dan masih jauh dari tujuan pengurangan, target emisi Indonesia benar-benar mewakili peningkatan emisi gas rumah kaca sekitar sepertiga dari 2015-2030.

Kiki Taufik, Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia Greenpeace Indonesia menerangkan bahwa diantara kebijakan Menteri LHK yakni moratorium konversi hutan alam sejak  tahun 2011 lalu, memperlihatkan kegagalan dalam melindungi jutaan hektar hutan dan gambut. Hal ini dapat dilihat dari  angka yang di keluarkan  oleh pemerintah saat ini  menunjukkan bahwa tingkat rata-rata deforestasi secara nasional justru meningkat. Lebih buruk lagi, dokumen UNFCCC Indonesia menunjukkan rencana pemerintah untuk melanjutkan penghancuran 13 juta hektar hutan dalam tiga dekade mendatang.

“Kita mengingkari deklarasi New York atas komitmen perlindungan hutan untuk mencapai nol deforestasi pada 2030,” ujar Kiki.

“Kebijakan lainnya yang disampaikan merupakan janji yang lama untuk mempublikasikan Peta Tunggal. Namun demikian kata “keterbukaan” sepertinya menjadi kata yang dihindari oleh pemerintah Indonesia. Menteri LHK saat ini justru mengajukan banding di pengadilan untuk melawan masyarakat sipil yang meminta transparansi atas data tutupan hutan dan tata ruang. Komitmen untuk mewujudkan penurunan emisi melalui kebijakan kehutanan adalah hal penting, tapi itu tidak akan berarti kecuali ada keterbukaan penuh terhadap data dasar, peta dan metodologi, yang memungkinkan pengawasan independen dan perhitungan akurat atas apa yang sebenarnya sedang terjadi di lapangan,” tambahnya.

Greenpeace Indonesia juga menekankan bahwa rencana pengurangan emisi Indonesia masih sangat lemah. Rencana pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 Megawatt masih mengalokasikan lebih dari 20.000 Megawatt untuk PLTU batubara. Target untuk energi terbarukan hanya  23% pada 2025 dan 31% pada 2030.

"Tak satu pun dari target tersebut akan dapat tercapai dengan paradigma berpikir dan kebijakan saat ini. Tidak ada dorongan untuk pengembangan energi terbarukan, bahan bakar fosil masih disubsidi dan lobi industri batubara memberikan pengaruh berbahaya dalam cara berpikir pemerintah Indonesia," kata Hindun Mulaika, Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

Hindun menambahkan, bahwa Indonesia masih terus berinvestasi dalam industri kuno yang mematikan, mengancam kualitas udara, kesehatan rakyat Indonesia dan masa depan planet kita. Rencana pemerintah bahwa paling tidak 25% sumber energi akan berasal dari batubara selambat-lambatnya pada akhir 2050 mungkin akan menjadi sekedar rekaan. Dengan kebijakan yang ada saat ini, jumlah PLTU Batubara akan jauh lebih banyak dari itu. 

“Pengembangan bahan bakar fosil harus dihentikan sekarang. Tidak ada ruang lagi untuk  pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)  berbahan bakar batubara. Rencana energi Indonesia adalah  catatan bunuh diri bagi planet kita,” ujarnya. (Muchlas Dharmawan)

Pakar: Implementasi Kesepakatan Paris Jangan Menunggu 2020

Published in Internasional
Sabtu, 23 Januari 2016 11:52

Medialingkungan.com — Kesepakatan Paris baru berselang satu bulan pasca disepakati pada Konferensi Iklim PBB di Paris (COP 21), Desember 2015 silam. Pada hari terakhir konferensi tersebut, kesepakatan umum, yakni mendorong pembatasan peningkatan suhu global di bawah 2 derajat Celcius sejak era praindustri menimbulkan kekhawatiran.

Dibutuhkan pengurangan emisi gas rumah kaca atau gas karbon dioksida (CO2) secara besar-besaran, utamanya melalui pembatasan penggunaan bahan bakar fosil dan pencegahan deforestasi hutan.

Namun, perkiraan yang menunjukkan bahwa gas CO2 meningkat sekitar 2 persen per tahun selang beberapa dekade terakhir menimbulkan kontradiksi dari dua peneliti University of Bern, Swiss, Patrik Pfister dari the Oeschger Centre for Climate Change Research dan pakar fisika Thomas Stocker dari Oeschger Centre.

Dalam laporan yang mereka tulis, kedua peneliti ini mengungkapkan, Kesepakatan Paris yang menyebutkan bahwa emisi 0 persen pada 2050 berbeda dengan temuannya tentang perhitungan puncak pemanasan global. Peneliti ini menggunakan ‘model’ untuk mengestimasi puncak pemanasan yang disebabkan emisi gas rumah kaca (GRK) saat ini. Ia menganjurkan agar aksi bersama dalam pengurangan emisi dilakukan sesegera mungkin.

Pada perhitungan dengan model yang mereka buat, puncak pemanasan bisa meningkat lebih cepat, bahkan tiga kali lipat atau lebih cepat lagi.

Disebutkan bahwa puncak peningkatan suhu global berakselerasi dengan kecepatan 3-7,5 kali lebih cepat daripada kecepatan pemanasan yang saat ini terpantau. "Variasi tingkat pemanasan jangka pendek saat ini bisa mengganggu kesadaran kita akan urgensi persoalan ini," ungkap Patrik Pfister, penulis utama laporan itu.

Menurut dia, inersia sistem iklim atau kecenderungan suatu benda untuk menolak perubahan dan lamanya gas CO2 bisa bertahan di atmosfer -- telah menunda efek dari pengurangan emisi GRK selama 10 tahun dan menyebabkan penambahan kenaikan puncak pemanasan, 0,3 derajat celsius hingga 0,7 derajat celsius.

Jika selama 10 tahun tidak ada pengurangan emisi global, target mencegah kenaikan suhu hingga 2 derajat celsius sudah amat ambisius.

Menurutnya, Kesepakatan Paris tidak bisa ditunda dalam waktu lama. Kesepakatan Paris yang berisi kontribusi pengurangan emisi dari semua negara anggota Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) baru dimulai setelah 2020.

Pfister menyebutkan bahwa waktu sepanjang itu terlalu rentan atas kemampuan sistem iklim untuk bisa mencapai target iklim.

Pemanasan suhu atmosfer Bumi juga mengakibatkan pemanasan permukaan laut secara global dan mendorong perluasan wilayah bersuhu panas. Pemanasan tersebut menyumbangkan kenaikan permukaan air laut dan menyebabkan pemanasan global meningkat drastis “jika penurunan emisi ditunda”.

"Hasil studi kami menyebutkan, dengan penundaan 10 tahun pengurangan emisi, kita kehilangan sekitar 0,5 derajat celsius dari target," kata Thomas Stocker, rekan Pfister, yang juga mantan Wakil Ketua Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) - kelompok ilmuwan yang memberi dasar ilmiah bagi UNFCCC. {Fahrum Ahmad}

Obama Desak Adanya Kerangka Kerja Pada Konferensi Iklim PBB ke-21

Published in Internasional
Rabu, 02 Desember 2015 10:33

Medialingkungan.com – Konferensi Iklim PBB ke-21 di Paris akan menentukan kesepakatan bersama oleh juru runding dari 195 negara dalam dua pekan ke depan. Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama menganggap, pertemuan ini merupakan “titik balik” dari upaya dunia membatasi peningkatan suhu rata-rata di bumi.

Dalam pidatonya pada Selasa (01/12), Obama mendesak para perunding untuk menyampaikan persetujuan yang memiliki arti penting bagi generasi masa depan.

“Perundindangan iklim dapat menentukan arah abad ini melebihi (tantangan) lainnya,” kata Obama.

Dalam pertemuan yang dikenal dengan nama Conference of Parties 21 (COP21) ini, Obama memperingatkan, pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus berdampingan -- dan tidak lagi berpandangan seperti perdebatan lama.

Ia katakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini ekonomi dunia tumbuh sementara emisi tetap datar.

Sebagian besar perundingan diperkirakan akan berpusat pada kesepakatan membatasi pemanasan dunia pada 2 derajat Celcius sesuai arahan IPCC. Naiknya permukaan air laut dan pemanasan global akan menguras sumber daya ekonomi.

"(Perubahan iklim) ini merupakan hal mendesak dari segi ekonomi dan keamanan yang harus kita selesaikan sekarang," kata Obama seperti dilansir Reuters

Untuk itu, lanjut Obama, dunia membutuhkan kerangka kerja abadi dalam mengatasi perubahan iklim dan bahwa dirinya akan mencari kesepakatan yang akan meningkatkan perekonomian serta membantu lingkungan hidup.

“Sebuah perjanjian iklim yang kuat akan mengirimkan tanda pada peneliti dan investor bahwa perubahan diperlukan dan akan memacu inovasi energi,” jelasnya. {Fahrum Ahmad}

Pemanasan Global, Beruang Kutub Terancam Punah

Published in Internasional
Selasa, 24 November 2015 12:28

Medialingkungan.com – Hewan berbulu berwarna putih yang hanya hidup di bagian Kutub Utara Beruang kutub kini terancam punah. Menurut para ahli, populasi hewan ini akan menurun 30 persen dikarenakan global warming atau pemanasan global yang meneybabkan es kutub mencair.

Sedangkan menurut Laporan International Union for Conservation of Nature (IUCN), memperkirakan ada 22.000 hingga 31.000 beruang kutub di Kutub Utara dan menyebutkan keberadaan mereka semakin terancam karena habitatnya semakin menurun.

“Kelangsungan hidup beruang kutub kedepannya terancam punah. 35 hingga 40 tahun mendatang beruang kutub akan tak tersisa,” kata Dirjen IUCN, Inger Andersen.

Dia mengungkapkan, seluruh Negara mesti membatasi emisi gas rumah kaca untuk memperlambat cairnya es kutub.

Pihak IUCN menyatakan organisasinya menemukan ada 23.250 spesies dari 79.837 spesies yang dipelajari, berada dalam daftar hewan dan tumbuhan yang masuk dalam kategori terancam punah. Beruang kutub tercatat “rentan punah,”. {Angga Pratama}

Hiu Karpet Paling Siap Pada Kondisi Ekstrim Dampak Perubahan Iklim

Published in Informasi & Teknologi
Kamis, 10 September 2015 11:47

Medialingkungan.com – Pakar kelautan Queensland berhasil menemukan jenis ikan yang dinilai paling siap beradaptasi dengan dampak perubahan iklim di lautan. Ikan hiu karpet (hiu epaulette) kecil dianggap sebagai satwa laut yang mampu hidup dalam kondisi lautan akibat perubahan iklim di abad ini.

Para pakar perubahan iklim sebelumnya memperingatkan bahwa dampak perubahan iklim menyebabkan air laut menghangat dan menjadi asam. Selain itu, kadar oksigen dalam air berkurang laut juga menjadi berkurang. Perubahan semacam ini diprediksi akan memicu bencana pada ekosistem kelautan.

Namun, pakar kelautan yang berbasis di Townsville, Jodie Rummer, menemukan ikan hiu karpet epaulette kecil di Australia utara dan Papua Nugini yang berpeluang besar mampu bertahan dan berkembang biak dalam ancaman perubahan iklim ini. 

Berkat upayanya menyelidiki ikan hiu, Dr Rummer memperoleh beasiswa bergengsi dari PBB untuk memperluas penelitiannya di habitat hiu terbesar di dunia yang terdapat di Polinesia, Perancis.

"Ikan hiu karpet hidup di terumbu karang dangkal dan rata, sehingga dalam banyak kasus karang-karang itu dapat mengalami fluktuasi dramatis baik tingkat suhu maupun kadar oksigennya,” kata Rummer pada Radio Australia (09/09).

Rummer mengemukakanm karena ukurannya yang kecil dan tidak memiliki gigitan yang sangat besar seperti hiu lain, maka ia bisa menggunakan habitatnya ini untuk perlindungan. "Ikan ini mampu bertahan hidup dengan sangat baik pada kondisi kadar oksigen yang rendah dan itu melampaui kemampuan ikan-ikan hiu lain yang kita kenal.”

Selain itu, lanjut Rummer, ikan ini juga mampu beradaptasi terhadap tingginya kandungan karbon dalam lautan akibat perubahan iklim . "Ikan hiu karpet juga dapat mentolerir kondisi CO2 yang tinggi -- ke tingkat dimana kondisi laut diperkirakan akan mencapai level tersebut kandungan CO2nya pada akhir abad ini dan hiu karpet kecil ini secara fisiologis maupun perilakunya tidak terpengaruh sama sekali.”

Rummer mengaku dirinya telah menyelidiki bagaimana ikan ini mampu mengantarkan oksigen ke jaringan mereka dan sanggup melakukannya lebih 25-50 kali lebih baik daripada manusia.

Dia percaya hiu karpet kecil ini telah berhasil menyesuaikan diri dengan kondisi yang sulit dan perairan dangkal dari waktu ke waktu. "Kami menyimpulkan mereka adalah produk dari lingkungan mereka --  yang telah sering mengalami kondisi ini sehingga memiliki mekanisme-mekanisme khusus di dalam tubuh untuk [mengatasi oksigen rendah dan karbon dioksida yang tinggi," ujarnya.

Rummer berharao hasil penelitiannya ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan.

Menurutnya, ikan hiu bisa menjadi tolak ukur dari ekosistem yang sehat karena hiu merupakan salah satu predator utama dalam banyak ekosistem dalam lingkungan masyarakat. Karenanya, jika predator menghilang sebagaimana banyak contoh kasus yang ada, maka seluruh ekosistem juga ikut terganggu.

“Terutama sekali bagi masyarakat di kepulauan Pasifik yang sangat tergantung pada ikan dan kehidupan laut lainnya sebagai satu0-satunya sumber protein — mungkin ada konsekuensi yang mengerikan bagi masyarakat ini jika mereka mulai kehilangan kesehatan ekosistem dan ikan yang sehat," jelasnya. (Fahrum Ahmad)

Halaman 1 dari 4

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini