medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Dua Perusahaan Makassar Dapat Proper Hitam

Published in Nasional
Selasa, 20 Desember 2016 16:09

Medialingkungan.com - Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Sulawesi Selatan, dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) 2016, merilis dua perusahaan yang beroperasi di Kota Makassar masuk dalam kategori hitam, yakni PT. Cahaya Cemerlang dan PT. Aluminium Indo Jaya.

Kepala BLHD Sulsel, A. Hasbi Nur menjelaskan, kedua perusahaan tersebut masuk dalam kategori hitam karena dinilai tidak menjalankan prosedur pengelolaan lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama dalam pengelolaan limbah.

“Saat ini memang surat resmi untuk penilaian itu belum kita terima, tetapi berdasarkan hasil komunikasi kita dengan pihak KLHK, ada dua perusahaan di Sulsel yang masuk kategori Hitam, yaitu PT Cahaya Cemerlang dan PT Aluminium Indo Jaya. Kedua perusahaan itu berada di Makassar,” terang Hasbi, belum lama ini seperti dilansir Fajar Sulsel.

Khusus untuk PT Cahaya Cemerlang, kata dia, masalahnya yakni sebagian air buangannya tidak melalui IPAL dan langsung ke badan air. Sedangkan PT Aluminium Indo Jaya yang merupakan perusahaan peleburan aluminium belum memiliki tempat penampungan sementara untuk limbahnya. Selain itu juga tidak memiliki alat pengendalian emisi, apalagi sudah banyak komplain dari perusahaan di sekitarnya.

Mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada dua perusahaan tersebut, Hasbi mengaku, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pihak Kementerian.

“Biasanya pihak kementerian yang turun langsung melakukan tindak lanjut penetapan hukum pidana dan perdatanya. Tetapi ini kan peraturan sering berubah-ubah, jadi kami juga tidak ingin salah langkah. Untuk itu kami masih menunggu petunjuk dari kementerian,” ungkapnya.

Proper merupakan program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berupa kegiatan pengawasan dan pemberian insentif dan atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan demi mendorong perusahaan untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan.

Capaian tersebut melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R, efisiensi energi, konservasi sumber daya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat. (Gede Tragya)

Kebakaran Hutan di Indonesia Menurun, Dari 2 Juta Jadi 190 Ribu Titik

Published in Nasional
Senin, 19 Desember 2016 13:33

Medialingkungan.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim bahwa kebakaran hutan dan lahan menurun sebanyak 82 persen di tahun 2016 dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari berkurangnya titik api (hot spot).

“Dari sisi area (hot spot) yang terbakar sampai Oktober ini, tahun lalu 2 juta lebih kebakaran, sekarang tinggal 190 ribu saja. Semua itu tidak lepas dari kerja sama KLHK dengan berbagai pihak, seperti TNI, Polri, BNPB, BMKG, LAPAN, BPPT, dan pemerintah daerah. Semua pihak tersebut sudah bekerja dengan keras menangani karhutla,” kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, seperti dilansir Detik News.

Siti menambahkan, "tahun 2016 ini BNPB mengirim pesawat itu 22 sampai 23 sejak bulan Juni, di KLHK sendiri juga ada 1 sampai 2 lah. Kalau di tahun 2015 kemarin saja sampai 142 juta liter water bombing, sekarang saja masih 90 jutaan water bombing. Jadi memang upayanya luar biasa. Semua kerja keras. Bayangin saja, TNI-Polri kerja enggak berhenti, sampai sekarang saya juga masih sering ngecek."

Fakta ini juga didukung oleh Direktur Senior Lingkungan dan Sumber Daya Alam Bank Dunia, Julia Bucknall mengenai menurunnya angka kebakaran dan hutan, khususnya lahan gambut.

"Pada tahun 2015, kebakaran hutan dan lahan mencapai 2,6 juta hektar. Sebanyak 35 persen di antaranya berasal dari lahan gambut. Pada tahun 2016, luas kebakaran menyusut hingga 88 persen dibanding tahun lalu, dan kebakaran di lahan gambut hanya 16 persen. Apa yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia selama waktu yang singkat, delapan bulan terakhir, sungguh luar biasa," ujar Bucknall, dikutip dari Liputan 6.

Berdasarkan data riset Center for International Forestry Research (CIFOR), 880 mega ton emisi karbon dilepaskan akibat kebakaran hutan 2015. Kebakaran gambut tahun 2015 ini menempatkan Indonesia sebagai emiter gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia.

Presiden Joko Widodo telah membentuk Badan Restorasi Gambut, pada januari 2016 lalu. Tugasnya adalah melakukan pemulihan ekosistem gambut terdegradasi seluas kurang lebih 2 juta hektar. Badan ini bekerja selama 5 tahun, mulai 2016 sampai 2020 mendatang. (Tanti)

KLHK Bentuk 952 Kampung Iklim Sepanjang Tahun 2016

Published in Nasional
Sabtu, 17 Desember 2016 21:18

Medialingkungan.com- Program Kampung Iklim (ProKlim) yang dikembangkan dan dilaksanakan sejak tahun 2011 adalah program berlingkup nasional yang dkembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nur Masripatin seperti yang dilansir Times Indonesia mengatakan, hingga Desember 2016 jumlah yang sudah teregister mencapai 952 kampung dan 85 kampung mendapatkan penghargaan ProKlim oleh KLHK. Kampung iklim saat ini mayoritas berada di Pulau Jawa, terutama di provinsi Jawa Barat.

“Tahun ini sudah 952 kampung yang telah terdaftar dari seluruh Indonesia. Dari semua level. Tetapi yg sudah mendapat tropi sekitar 85 desa,” ujar Nur disela-sela Lokakarya Wartawan Meliput Perubahan Iklim di Kuta, Bali pada Rabu (14/12).

Pemerintah melakukan perubahan desain dari sekadar memberi apresiasi menjadi gerakan nasional. Ini akan mendorong seluruh pihak mencipta dan memfasilitasi kelompok masyarakat sampai ke level kampung, desa, RT dan RW untuk membentuk kampung iklim.

Kampung Iklim diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 84 Tahun 2016 yang merupakan revisi dari Permen LH Nomor 19/2012 tentang ProKlim. Cakupannya diperluas, tidak sebatas tingkat rumah tangga dan kelurahan, namun juga komunitas, seperti kampus, rumah ibadah, hingga area sosial lainnya. Ada unsur adaptasi, mitigasi, kelembagaan yang menetap di dalamnya.

Nur mengatakan kampung iklim akan meningkatkan kapasitas masyarakat membangun adaptasi dan ketahanan desa menghadapi perubahan iklim, membantu mengurangi emisi, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan sumber penghidupan mereka. 

Di desa, yang daerah dekat hutan, masyarakat bisa menjaga hutannya, jika di kota masyarakat perkotaan dapat lebih lebih fokus pada efisiensi energi, pengelolaan sampah, air bersih dan kebersihan lingkungan.

Dalam merealisasikan program ini, KLHK juga bersinergi dengan kementerian lain, seperti program 'Desa Nelayan' dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta 'Desa Mandiri Energi' dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pemerintah menerima pencalonan lokasi yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan ProKlim dari berbagai pihak yang mengetahui telah dilaksanakannya aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di suatu lokasi secara berkelanjutan. (Mirawati)

Peta progress Program Kampung Iklim (ProKlim) di Seluruh Indonesia (Gambar: Ditjen PPI KLHK)

 

Trump Didesak Koalisinya Untuk Hentikan Rencana Melawan Emisi Karbon

Published in Internasional
Sabtu, 17 Desember 2016 17:14

Medialingkungan.com – Para pejabat di 24 negara bagian Amerika Serikat (AS) telah mendesak Presiden terpilih, Donald Trump untuk menghentikan rencana Presiden Obama dalam memerangi perubahan iklim, dan menutup pembangkit listrik tenaga batubara. Koalisi 24 pejabat ini meminta pemerintah Partai Republik untuk membatalkan rencana energi bersih yang diberlakukan oleh pemerintah Partai Demokrat saat ini.

Saat ini AS menerapkan aturan hukum yang dirancang untuk menurunkan emisi karbon (terutama dari pembangkit listrik batubara) pada tahun 2030 sebesar 32 persen dibawah level emisi tahun 2005. Namun saat ini, Mahkamah Agung telah memerintahkan untuk menunda implementasi aturan energi bersih tersebut sampai proses hukum untuk tentang aturan tersebut telah benar-benar selesai.

Jaksa Agung Virginia Barat, Patrick Morrisey dan juga Jaksa Agung Texas, Ken Paxton, menyarankan kepada Kongres agar segera mengambil tindakan untuk mencegah Badan Pengawas Lingkungan Hidup AS (Environmental Protection Agency, EPA) membuat draft aturan yang serupa nantinya.

“Permintaan tersebut harus menjelaskan dari sudut pandang administratif, bahwa (rencana energi bersih) ini diluar hukum dan EPA tidak memiliki wewenang untuk menegakkan itu,” ujar Morrisey seperti dilansir Reuters.

Kabinet Trump nantinya berpotensi akan diisi oleh nominator dari negara-negara bagian yang banyak menggunakan bahan bakar fosil. Trump memilih Scott Pruitt, Jaksa Agung Oklahoma untuk menjalankan EPA, padahal sebelumnya, Scott merupakan penentang tindakan-tindakan Obama dalam menekan perubahan iklim. Selanjutnya Trump memilih mantan Gubernur Texas, Rick Perry untuk menjadi Kepala Departemen Energi, padahal Rick merupakan seorang yang skeptis terhadap perubahan iklim.

Trump berjanji untuk menghidupkan kembali pengeboran minyak dan gas serta pertambangan batubara melalui jalur pelemahan aturan-aturan federal. Dia juga mengatakan akan menarik AS keluar dari kesepakatan global untuk mengurangi emisi karbon dioksida, padahal sejumlah ilmuwan telah memperingatkan bahwa itu akan menyebabkan kenaikan permukaan air laut, serta kekeringan dan badai yang akan lebih sering terjadi. (Muchlas Dharmawan)

Perusahaan Senjata AS Tertarik Investasi Energi Dari Sampah di Sumsel

Published in Nasional
Kamis, 15 Desember 2016 22:48

Medialingkungan.com – Sampah yang terbuang dan menumpuk selalu menjadi masalah di suatu negara, namun tak disangka permasalahan sampah di Sumatera Selatan ini menjadi keuntungan sendiri untuk menarik investor. Sebuah perusahaan pembuat senjata asal Amerika Serikat, Lockheed Martin Corp tertarik berinvestasi di Sumatera Selatan, dengan memanfaatkan sampah di daerah tersebut untuk diolah menjadi energi listrik.

Seperti dilandir Antara, Yohanes H. Thoruan selaku Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengatakan bahwa, Sumsel menawarkan dua lokasi untuk investasi ini yakni di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Timur) dan OKU Induk.

Untuk menyakinkan mereka, Pemprov Sumsel juga menginformasikan bahwa daerah ini juga merupakan pengekspor listrik di beberapa beberapa wilayah di Indonesia, bahkan sampai ke Singapura.

"Saat paparan, investor AS tertarik dan akan segera membuat studi kelayakannya sekitar 3-4 bulan dan rencananya tahun 2017 sudah bisa jalan," ujar Yohanes, di Palembang, Kamis (15/12).

Mengenai nilai investasi, Yohanes belum dapat menyebutkannya. Sedangkan untuk pembiayaannya akan menggunakan sistem pinjaman yang menguntungkan bagi Sumsel maupun Investor.

Sumsel membidik proyek energi baru dan terbarukan ini karena negara telah mengalokasikan dana APBN untuk mencapai target penyediaan energi 35.000 MegaWatt dalam lima tahun hingga 2019.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Palembang sudah membangun Pembangkit Listrik Sampah berkapasitas 500 kiloWatt (kW) di kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sukawinatan dengan menggunakan dana APBN. (Andi Wahyunira)

Cina Beri Sanksi Tegas Kepada Pejabat Yang Tak Peduli Lingkungan

Published in Internasional
Kamis, 15 Desember 2016 16:50

Medialingkungan.com – Demi menjaga kelestarian lingkungan, Cina menjatuhkan sanksi kepada hampir 700 pejabatnya. Hal ini merupakan cara khusus dalam usaha perlindungan lingkungan hidup di seluruh wilayahnya, dikarenakan pejabat tersebut kurang benar dalam memberi perlindungan pada lingkungan hidup.

Pemerintah Pusat Cina mengirimkan tujuh kelompok untuk memeriksa beberapa tempat, termasuk Beijing, Shanghai dan Provinsi Guangdong di selatan, pada November. Menyusul pemeriksaan putaran pertama dalam usaha perlindungan lingkungan hidup di seluruh wilayah negeri itu.

Penyelidikan putaran pertama menggiring 3.000 pejabat untuk mendapat teguran dan denda sebesar 198 Juta Yuan atas kekerasan terhadap lingkungan hidup.

“Pemeriksa belum lama ini melakukan penilaian terhadap 1.893 perkara dan menerapkan denda 66 Juta Yuan (atau setara dengan Rp 95,6 Miliar) dari 1.479 perkara”, seperti dilansir kantor berita Xinhua, dikutip dari Antara.

Namun, tidak ada laporan terinci mengenai penerapan denda tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup Cina pada awal tahun ini mendapat wewenang menyelidiki daerah dan perusahaan tanpa memberi peringatan lebih dulu dan mempunyai hak memanggil semua pejabat daerah atau petinggi perusahaan untuk memperhitungkan tindakan mereka. (Andi Wahyunira)

Sejumlah Unit Perusahaan Pembangkit PLN Raih Proper Hijau

Published in Nasional
Rabu, 14 Desember 2016 14:12

Medialingkungan.com - Perusahaan Listrik Negara PLN Persero raih prestasi Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) predikat Hijau. Sebanyak 17 unit pembangkit yang dikelola PLN bersama anak perusahaannya yakni PT Indonesia Power (IP) dan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), berhasil meraih penghargaan Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (7/12).

Menurut Mentri LHK, Siti Nurbaya Bakar, sebagai instrumen penataan alternatif Proper telah digunakan sebagai acuan analisis resiko oleh perbankan Indonesia, acuan penghargaan Adhitama oleh Kementerian ESDM, serta forum buyer ILO sebagai indikator kinerja pengelolaan lingkungan bagi para pembeli.

 “Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dicapai perusahaan-perusahaan ini. Artinya, mereka sukses dalam pengelolaan lingkungan hidup di kegiatan operasinya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Pemerintah tentu mengharapkan prestasi ini dapat dipertahankan bahkan harus ditingkatkan dari tahun ke tahun,” ujar Siti Nurbaya dalam sambutannya seperti dilansir Liputan 6.

“Selain itu, dengan Proper menghasilkan hasil inovasi dan peningkatan pengelolaan lingkungan berupa efisiensi penggunaan energi sebesar 250 juta GigaJoule, efisiensi air sebesar 447 juta meter kubik, penurunan emisi 75 juta ton CO2, reduksi limbah padat non-B3 sebesar 3 juta ton, reduksi limbah B3 sebesar 6 juta ton,” tambahnya.

Proper Hijau diberikan untuk usaha dan kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang disyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan mereka telah memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik. Tahun ini sebanyak 172 perusahaan mendapatkan Proper Hijau dari 1.930 peserta yang ikut yang berasal dari 111 jenis industri.

“Proper Hijau ini menjadi pencapaian yang membanggakan bagi PLN sebagai penyedia listrik untuk seluruh Indonesia. Prestasi ini merupakan bukti nyata bahwa pembangkit listrik PLN dikelola dengan ramah lingkungan dan program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan baik,” ungkap Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka.

Setiap tahun, KLHK melakukan penilaian Proper yang bertujuan mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (environmental excellency). Peringkat kinerja Proper dibedakan menjadi lima warna, yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah, dan Hitam.

Perusahaan yang meraih Proper Emas dan Hijau artinya perusahaan tersebut berhasil taat terhadap peraturan perundangan baik pelaksanaan dokumen lingkungan/studi lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara dan pengelolaan limbah B3 dan telah menerapkan sistem manajemen lingkungan yang baik dan melakukan program-program inovasi yang menggunaan sumber daya energi secara efisien, menurunkan emisi gas rumah kaca, melakukan konservasi air, dan berhasil menurunkan dan memanfaatkan limbah B3.

“Selain itu, perusahaan dengan Proper Hijau juga berarti telah berhasil dalam pengelolaan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, serta melakukan program pemberdayaan masyarakat. Harapan kami dengan meraih Proper Hijau ini citra PLN terkait pembangkit listrik akan semakin baik di mata masyarakat, tidak hanya karena ramah lingkungan, namun juga memberdayakan masyarakat di sekitarnya,” pungkas Made. (Gede Tragya)

UNEP Apresiasi Indonesia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Published in Nasional
Selasa, 13 Desember 2016 19:29

Medialingkungan.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menerima kunjungan kehormatan dari United Nations Environment Program (UNEP) Selasa, (13/12) di Gedung DPR, Senayan. Pertemuan ini diadakan guna membahas isu lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim.

 “Kita berharap semuanya akan seperti key issue untuk lebih lokal dalam mengelola isu lingkungan kita. Sehingga Indonesia bisa memanfaatkan dan terbantu setelah komitmen Indonesia untuk ikut serta dalam meratifikasi konvensi Internasional tentang perubahan iklim,” tegas Fahri, seperti dikutip dari Republika.

Fahri pun menegaskan bahwa Indonesia berterima kasih kepada UNEP yang selama ini banyak membantu dalam program pengelolaan lingkungan yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia.

Direktur Eksekutif UNEP, Erik Solheim sebelumnya mengapresiasi keberhasilan Indonesia dalam mengelola lingkungan. Ia pun akan pergi ke beberapa negara untuk menceritakan keberhasilan Indonesia dalam mengelola lingkungan tersebut agar dapat dijadikan contoh bagi negara lain.

“Indonesia memiliki banyak orang utan dan juga gambut, saya akan senang hati pergi ke negara lain untuk menceritakan kisah keberhasilan di Indonesia,” ujar Erik, yang juga merupakan Mantan Menteri Lingkungan Hidup Norwegia.

Turut hadir mendampingi dalam pertemuan ini yakni Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf, Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR Satya W. Yudha, Anggota Komisi VII Aryo Djojohadikusumo dan Mercy Chriesty Barends serta Anggota Komisi I Dave Akbarsyah Fikarno. (Muchlas Dharmawan)

EPA Perketat Standar Untuk Penggunaan Pestisida

Published in Internasional
Selasa, 13 Desember 2016 18:51

Medialingkungan.com – Hari ini, Badan Perlindungan Lingkungan Hidup AS (US Environmental Protection Agency, EPA) telah menyelesaikan standar untuk masyarakat yang ingin mengajukan aplikasi izin penggunaan Restricted Use Pesticides (RUPs) atau Pestisida Yang Dibatasi atau pestisida yang tidak dijual umum. Revisi untuk sertifikasi aturan aplikator pestisida akan mengurangi kemungkinan bahaya dari penyalahgunaan pestisida beracun. Penggunaan pestisida akan lebih aman dengan melakukan peningkatan pengawasan. Peraturan ini akan membantu memastikan bahwa RUPs digunakan dengan aman.

Asisten Administrator EPA, Bagian Keselamatan Kimia dan Pencegahan Pencemaran, Jim Jones, mengatakan bahwa pihaknya sangat berkomitmen untuk menjaga masyarakat dan lingkungan agar tetap aman dari paparan bahan kimia berbahaya.

"Dengan meningkatkan pelatihan dan sertifikasi, mereka yang menerapkan penggunaan pestisida terbatas akan memiliki pengetahuan yang lebih baik dan kemampuan untuk menggunakan pestisida yang lebih aman,” ungkap Jones.

EPA akan menerapkan sistem sertifikasi yang ketat dan mengharuskan semua orang yang disertifikasi sebelum menggunakan pestisida terbatas setidaknya 18 tahun. Sertifikasi ini harus diperbaharui setiap lima tahun.

Ada sekitar satu juta aplikator pestisida bersertifikat di AS yang menggunakan RUPs dan revisi ini nantinya akan berdampak pada semua aplikator, termasuk aplikator pestisida komersial dan aplikator pestisida pribadi, seperti petani dan peternak. Revisi juga berdampak di negara dan suku-suku yang menggunakan program sertifikasi. Semua termasuk 50 negara, Columbia, empat suku, enam wilayah, dan empat lembaga federal akan mengelola program sertifikasi untuk aplikator RUPs.

Dampak pada aplikator, negara, suku, wilayah, dan badan-badan federal bervariasi berdasarkan persyaratan program saat ini. Kebanyakan program sertifikasi sudah ada di beberapa tempat dan revisi standar ini akan memperkuat dasar untuk standar sertifikasi aplikator di seluruh negeri.

EPA membutuhkan lisensi khusus untuk metode tertentu seperti fumigasi dan aplikasi di udara yang dapat menimbulkan risiko lebih besar jika tidak dilakukan dengan benar. Untuk perlindungan lebih lanjut, mereka yang bekerja di bawah pengawasan aplikator bersertifikat sekarang akan menerima pelatihan untuk menggunakan pestisida secara aman dan untuk melindungi keluarga mereka dari paparan pestisida yang dibawa pulang dari tempat mereka bertani. (Suterayani)

Gempa di Aceh Berpotensi Gempa Susulan?

Published in Nasional
Sabtu, 10 Desember 2016 20:19

Medialingkungan.com – Gempa 6.5 SR yang menguncang Aceh pada (7/12) kemarin menyisakan duka mendalam khususnya masyarakat di dua Kabupaten yang terkena dampak paling parah yaitu Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireun. Gempa yang mengguncang Aceh pada pukul 05.03 tersebut berpusat di 18 km timur laut Pidie Jaya dengan kedalaman gempa 15 km. Analisis BMKG mengatakan gempa tersebut berasal dari aktifitas sesar lokal mendatar (strike-slip-fault) dan berpotensi adanya gempa susulan hingga dua sampai tiga hari kedepan.

Daryono, Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG melaporkan bahwa potensi gempa susulan tersebut ada, namun kekuatannya kecil dan tak ada potensi gempa susulan yang besar. Berdasarkan data BNPB, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 12 kali hingga kemarin (9/12) sampai pukul 08:15 WIB. Namun Daryono menegaskan bahwa, gempa yang cukup kuat tersebut tidak akan berpengaruh terhadap lempengan lain di Sumatera. Untuknya, Ia menghimbau agar warga tetap tenang dan tak terpancing isu yang beredar.

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Moch Riyadi, seperti yang dikutip dari Mongabay mengatakan bahwa gempa tersebut termasuk dalam kategori dangkal. Dugaan kuat sesar aktif gempa tersebut adalah sesar Samalanga-Sipopok Fault-jalur sesar kearah barat daya-timur laut dengan analisis peta tingkat guncang menunjukkan bahwa dampak gempa tersebut akan dirasakan oleh 9 daerah yaitu Busugan, Meukobrawang, Pangwabaroh, Meukopuue, Tanjong, Meukobrawang, Pangwabaroh, Angking dan Pohroh.

Kamis malam (8/12) Presiden Jokowi mengatakan bahwa penanganan terhadap korban bencana gempa Pidie Jaya sudah sangat baik dan sudah mencapai 99% proses evakuasi. Jokowi juga mengatakan akan langsung melihat kebutuhan yang diperlukan terutama terkait dengan perbaikan pemukiman dan fasilitas sosial. Ia mengatakan bahwa yang paling penting saat ini adalah evakuasi penanganan korban dirumah sakit.

Gubernur Aceh sendiri menetapkan status Tanggap Darurat Bencana terhadap tiga Kabupaten yaitu, Pidie Jaya, Pidie dan Bireun hingga 20 Desember 2016. Hingga Kamis pukul 09.00 korban meninggal dilaporkan mencapai 102 jiwa, 700-an orang luka-luka dan 10.000 santri yang terkena dampaknya. Ia memperkirakan korban akan terus bertambah, mengingat masih ada warga yang tertimbun reruntuhan.

Saat ini sudah ada ribuan personil Tim SAR, BPBD Aceh, Polri, PMI Tagana (Taruna Siaga Bencana) Aceh, TNI, relawan dan masyarakat yang berfokus pada pencarian dan penyelamatan korban. Kepada wartawan, Gubernur Aceh mengungkapkan fakta bahwa sekitar 429 rumah rusak, 105 ruko roboh dan 14 mesjid, 6 musholah, 1 sekolah, 3 bangunan dan RSUD Pidie mengalami rusak berat. Kerusakan terparah dialami oleh Kabupaten Pidie Jaya.

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNBP) membenarkan bahwa pemerintah masih lemah dalam implementasi tata ruang pada zona merah peta rawan rencana. Banyaknya korban akibat gempa disebabkan oleh reruntuhan bangunan. Untuk itu, bangunan tahan gempa sangat penting di zona merah (rawan) gempa.

Ia juga mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat akan peta rawan bencana juga sangat minim. Banyak infrastruktur baik di Aceh maupun diwilayah lain belum memiliki rumah tahan gempa. Masyarakat terkendala dalam masalah biaya. Rumah tahan gempa 30-50% lebih mahal dibandingkan dengan bangunan biasa. Untuk itu Sutopo menganjurkan adanya aturan dana insentif untuk membuat bangunan tahan gempa, utamanya bagi mereka yang berasal dari kelas menengah kebawah. (Suterayani)

Informasi terbaru gempa Aceh dalam bentuk infografis (Sumber: Badan Nasional Penangguan Bencana)

 

Halaman 1 dari 44

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini