medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

KLHS: Instrument Penting untuk Ekonomi Berkelanjutan

Published in Nasional
Rabu, 06 Desember 2017 13:15

Medialingkungan.com - Konferensi Nasional Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau national Conference on Strategic Environmental Assessment yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 4 – 5 Desember 2017. Kegiatan ini merupakan respon atas permintaan bimbingan teknis dan sosialisasi lanjutan yang lebih mendalam. Konferensi Nasional KLHS ini adalah kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bersama Kedutaan Besar Denmark di Indonesia.

Pada pembukaan Konferensi Nasional KLHS, seperti yang dilansir dari detiknews, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan, “Konferensi yang diselenggarakan ini dilatarbelakangi banyak hal perlu menjadi perhatian kita. Kita perlu melakukan review pengembangan KLHS selama sepuluh tahun terakhir.”

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah makin nyatanya urgensi perbaikan tata cara pembangunan dan bencana alam yang semakin mengancam diluar dari kendali manusia. Ini semua merupakan dampak dari perubahan iklim.

“Keadaan yang mendesak antara lain adalah bagaimana mengelola dampak dan resiko dari intensifnya percepatan pembangunan sektor ekonomi, infrastruktur, dan ekspansi wilayah perkotaan, serta bagaimana mengelola tekanan besar terhadap daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup yang justru sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar menteri LHK ini dilansir dari PPID KLHK.

KLHS adalah instrumen perencanaan yang dimandatkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS wajib dilaksanakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memastikan perencanaan pembangunannya telah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.  Kewajiban KLHS oleh Pemerintah Daerah juga ditegaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“KLHS adalah bagaimana mengelola daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan, dengan cara mengantisipasi tekanan terhadap sumber daya alam,” ungkap Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Rasmus Abildgaard Kristensen, dilansir dari PPID KLHK. Rasmus juga menyatakan pentingnya KLHS sebagai instrument pencegahan. (Ira Anugerah A.)

Walhi: Lebih Baik PLTA Tampur Dibatalkan

Published in Nasional
Sabtu, 25 November 2017 15:34

Medialingkungan.com - Pihak pemerintah terus berupaya melakukan percepatan pembangunan, satu diantaranya mendirikan pembangkit energi, seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Proyek pembangunan ini tak jarang menuai kritik pada pelaksanaannya oleh berbagai pihak. Seperti pada pembangunan PLTA tampur di Kabupaten Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Timur, dan Kota Langsa.

Maksum, Warga Aceh Tamiang, menyatakan tidak setuju dengan pembangunan PLTA tampur dengan tinggi bendungannya mencapai 173,5 meter. Selain itu, sosialisasi pembangunan serta resiko yang akan dihadapi kepada masyarakat, tidak menyeluruh.

“Kami tidak mau, bila bendungannya jebol menjadi bom. Terlebih, lokasinya dengan permukiman penduduk,” terangnya dalam diskusi PLTA Tampur yang dilaksanakan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HaKA) di Banda Aceh, (23/11/2017) dilansir dari Mongabay.

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur yang kapasitasnya mencapai 443 Megawatt ini dikerjakan Perusahaan Modal Asing (PMA) PT. Kamirzu asal Hongkong. Laporan kunjungan lapangan Walhi Aceh menerangkan, pembangunan PLTA Tampur saat ini masih prakontruksi dan perampungan perizinan. Termasuk izin pinjam pakai kawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), izin lingkungan, serta izin usaha.

“Proses dan perizinan ditargetkan rampung di 2017. Keseluruhan, PLTA Tampur siap operasi pada 2025 dan penggenangan waduk direncanakan di tahun pertama itu,” terang Kepala Divisi Advokasi Walhi Aceh, Muhammad Nasir, Kamis (23/11/17).

Nasir menyatakan, pembangunan ini menggunakan lahan seluas 4.090 hektar untuk rencana genangan. Luas lahan tersebut terbagi atas, kawasan hutan lindung (1.226,83 hektar), hutan produksi (2.565,44 hektar), dan area penggunaan lain (297,73 hektar).

Rencana pembangunan bendungan/DAM dan power house seluas 10 hektar berada di hutan lindung. Sementara pembangunan jalur saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) sepanjang 45 km berada di hutan lindung (9,34 km), hutan produksi (21,4 km) dan area penggunaan lain (14,26 km).

Hasil sidang 28 Desember 2016 Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Provinsi Aceh, telah menyetujui pengerjaan proyek tersebut. Meskipun, lebih dari 4.000 hektare hutan di KEL akan menjadi danau dan puluhan kepala keluarga di Desa Lesten, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, direlokasi.

“Walhi Aceh menolak Amdal PLTA Tampur karena penggunaan hutan yang sangat luas dan melaporkannya ke KLHK. Lebih baik proyek itu dibatalkan saja untuk menyelamatkan lingkungan dan masyarakat,” tegas Nasir.

Warga Aceh Tamiang yang juga pegiat lingkungan Rudi Putra menyatakan, kondisi tanah di Kawasan Ekosistem Leuser sangat labil. Mudah longsor yang berpengaruh pada usia bendungan.

“Setiap tahun perbukitan di Leuser amblas karena longsor. Bendungan tinggi sangat tidak cocok dibangun karena kondisi tanah yang tidak stabil,” jelas Rudi yang telah belasan tahun bekerja di hutan Leuser.

Rudi menyatakan, lokasi proyek PLTA Tampur berada dekat patahan yang rawan terjadi gempa. Hal Ini bisa mempercepat usia bendungan. “Saya tidak bisa banyangkan kalau bendungan itu jebol,” ungkapnya. (Khalid Muhammad)

 

 

Perhutanan Sosial Peluang Mitra bagi Para Investor

Published in Nasional
Jumat, 24 November 2017 12:56

Medialingkungan.com - Ketua Tim Terpadu Pencadangan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto, Pemerintah mendukung skema kerja sama antara masyarakat dan investor. Para investor sektor pertanian berpeluang memanfaatkan kawasan perhutanan sosial yang hak pengelolaannya diberikan pemerintah untuk masyarakat.

Agus Justianto menyampaikan bahwa, karena diserahkan kepada masyarakat, jika investor ingin memanfaatkan lahan tersebut, maka investor di dorong untuk dapat bekerja sama dengan masyarakat di lokasi perhutanan sosial yang mencapai 13,46 juta hektare.

"Perhutanan sosial ini diprioritaskan untuk masyarakat setempat, maka kami mendorong bagaimana agar investor menjalin kemitraan dengan masyarakat setempat. Pemerintah sudah menentukan peta indikasi perhutanan sosial dan bisa dicek di peta tersebut," jelas Agus Lestari pada FGD (Focus Group Discussion) Percepatan Investasi Pertanian dan Evaluasi Perkembangannya pada 2017 di Bogor, Kamis (23/11/17) yang dilansir dari kabar24.bisnis.com.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan targetkan akses kelola perhutanan sosial oleh masyarakat dapat mencapai 12,7 juta hektare pada 2019 mendatang. Pemerintah merumuskan perhutanan sosial untuk beberapa alasan yaitu memperkuat kehadiran negara bagi masyarakat, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing, dan mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.

"Banyak riset yang menunjukkan bahwa Perhutanan Sosial meningkatkan ragam income (pendapatan) agroforestry. Perhutanan Sosial juga menyelesaikan konflik pengelolaan hutan dengan cara yang bisa diterima," kata Wiratno saat Seminar Membangun Kemandirian Energi Berbasis Energi Terbarukan Melalui Perhutanan Sosial yang dilaksanakam oleh Yayasan Kehutanan Indonesia bekerja sama dengan Korea Institute Of Energy research (KIER) di Jakarta, Rabu (22/11/17) yang dilansir dari netralews.com. (Ilham)

SRAK: Upaya Selamatkan Rangkong Gading

Published in Nasional
Jumat, 24 November 2017 11:58

Medialingkungan.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mulai mengkhawatirkan keberlangsungan populasi burung rangkong gading (Rhinoplax vigil) yang semakin memprihatinkan. Data Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2012 - 2016 menjelaskan bahwa, sebanyak 1.398 paruh rangkong gading berhasil disita di Indonesia dan lebih dari 2.000 paruh yang diselundupkan ke Tiongkok, Amerika, dan Malaysia.

Burung ini telah masuk kedalam Appendices I Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) yang berarti satwa tersebut dilarang untuk diperdagangkan, ini sungguh harus diperhatikan apalagi  angka yang didapat mengenai hasil sitaan penyelundupan sungguh sangat memilukan seperti yang dilansir KLHK, membuat Pemerintah segera mengadakan Konsultasi Publik Nasional untuk menyusun Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Rangkong Gading, Kamis, (23/11/17) di Jakarta.

“SRAK Rangkong Gading ini sangat penting untuk mendapatkan komitmen dari berbagai pihak, terutama dari akademisi, para peneliti, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta penegak hokum karena populasinya semakin terdesak,” tegas Bambang Dahono Adji, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati, KLHK. (Ira Anugerah A)

Sekjen KLHK: Pengusaha Hutan Harus Berpihak pada Masyarakat

Published in Nasional
Rabu, 22 November 2017 11:06

Medialingkungan.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono wakili Menteri LHK dalam kegiatan Rapat Kerja Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) 2017 di Jakarta (21/11/17). Kegiatan tersebut Bambang menegaskan pentingnya mempertahankan fungsi produksi, fungsi sosial, dan fungsi lingkungan, dalam pengelolaan hutan produksi.

"Potensi sumber daya hutan sebagai keunggulan komparatif harus berpihak kepada masyarakat, untuk itu pemerataan ekonomi tidak boleh dilupakan," ungkapnya.

Bambang juga menekankan tiga hal utama yang menjadi pesan Menteri LHK, yaitu pentingnya memberi akses legal kepada masyarakat, upaya peningkatan kapasitas bagi masyarakat dalam berwiraswasta atau berusaha, serta pendidikan vokasi atau keterampilan sebagai keunggulan komparatif.  Selain itu, Ia juga berharap usaha kehutanan ini dapat berkelanjutan dengan berbasis masyarakat, dan pengusaha dapat membantu masyarakat dalam penyediaan bibit untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR), untuk mendukung pembentukan kebun plasma.

"Tolong dijaga reposisi masyarakat dan lingkungan. Masyarakat dari objek menjadi subjek. Tolong bantu masyarakat, pola bagi hasil disepakati bersama, dan rakyat juga dapat diajak kerjasama dalam pengendalian karhuta untuk menjaga fungsi lingkungannya," tambahnya.

Sementara itu, Ketua APHI, Indroyono Soesilo menyampaikan bahwa tema Raker APHI tahun ini bertujuan untuk menggali lebih lanjut apa yang harus dilakukan dan ditingkatkatkan, untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif. Berkenaan dengan sistem informasi produksi hasil hutan secara online yang telah berdiri saat ini (SIPHPL), APHI telah membangun sistem pemasaran secara online berbasis e-commmerce untuk mendukung hal tersebut.

"Sistem ini mendukung produksi hasil hutan kayu berbasis SVLK, dan untuk tahap awal, akan diujicobakan pada proyek di Provinsi Papua Barat, untuk mendorong industri kayu di kawasan Indonesia Timur, bagaimana mendekatkan konsumen dengan produsen," ujar Indroyono.

Turut hadir dalam Rakernis APHI, yaiti Direktur Jenderal PHPL, Direktur Jenderal PKTL, Gubernur Papua Barat, Ketua DPPI, PSM, Perwakilan Kedubes Australia, dan jugamitra-mitra. (Dedy)

OJK Wadahi Investor Peduli Lingkungan

Published in Nasional
Sabtu, 18 November 2017 14:09

Medialingkungan.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan aturan terkait Obligasi Hijau (Green Bond) yang ditargetkan akan rampung dan terbit akhir tahun 2017 ini. Green bond ini merupakan obligasi yang memenuhi unsur kepedulian lingkungan secara berkelanjutan. Pembiayaan melalui green bond sendiri dialokasikan untuk proyek-proyek yang memiliki pengaruh dan mengurangi dampak pencemaran lingkungan, misalnya sektor energi, yang pembiayaannya diarahkan ke energi yang sumbernya tidak berdampak pada polusi sehingga akan mengurangi emisi di bumi.

Seperti dilansir Merdeka.com, Hoesen selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK menjelaskan bahwa green bond ini dilatarbelakangi dari meningkatnya perhatian dunia terhadap isu-isu lingkungan hidup, semisal global warming. Dampaknya adalah para investor kemudian menjadi lebih spesifik dalam mencari emiten yang akan dibeli sahamnya, dengan melihat keberpihakan lingkungannya.

"Investor itu cari emiten yang punya keberpihakan pada lingkungan atau sustainability dari lingkungan. Mereka hanya mau membiayai proyek yang punya keberpihakan pada lingkungan," ujar Hoesen saat berdiskusi dengan awak media di Kantor OJK, Jum’at (17/11/17), dikutip dari Merdeka.com.

Green bond ini kedepan diharapkan dapat memberikan kepastian kepada pengusaha, terutama yang bisnisnya ramah lingkungan bahwa sahamnya pasti dibeli di pasar saham. "Bisnisnya misalnya perkebunan dengan berwawasan lingkungan. Ada standarnya, kayak di sawit ada RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Jadi ada kebutuhan investor yang menekan pelaku-pelaku bisnis itu, kalau mau fund racing kalau saya jual harus ada yang beli," tambah Hoesen.

Meskipun tidak dijelaskan secara rinci terkait poin-poin yang ada dalam aturan tersebut, Hoesen mengatakan dalam peraturan mengenai green bond akan ada persyaratan atau standar untuk menentukan apakah perusahaan atau proyek itu benar-benar berpihak pada lingkungan hidup.

"Nanti ada beberapa insentif juga. Ditambah beberapa persyaratan untuk sertifikasinya bahwa dia dinyatakan, mana yang berpihak pada lingkungan. Jangan hanya bilang saya peduli lingkungan tapi nyatanya tidak," katanya. (Muchlas Dharmawan)

Dunia Akui Indonesia Dalam Pengelolaan Gambut

Published in Nasional
Kamis, 16 November 2017 17:50

Medialingkungan.com - Keberhasilan Indonesia dalam mengelola gambut mendapat apresiasi dari dunia internasional. Indonesia dianggap memiliki komitmen yang kuat dalam perlindungan ekosistem gambut, mulai dari pemerintah hingga sektor swasta. Hal ini disampaikan Erik Solheim, Direktur Eksekutif United Nations of Environment Programme (UNEP) dalam konferensi pers terkait Inisiatif Gambut Global (Global Initiatives Peatlands/GIP) di Bonn Zone, Bonn-Jerman, Rabu (15/11/17).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyampaikan bahwa, banyaknya dukungan terhadap perlindungan gambut merupakan pertanda baik upaya bersama menuju tata kelola lahan gambut global yang baik untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan ekosistem.

“Indonesia memiliki lebih dari 26 juta ha lahan gambut, yaitu lebih dari 12% luasan hutan di Indonesia. Dengan kandungan karbon yang diperkirakan mencapai 6 ton per ha pada kedalaman 1 cm, dapat menjadi sumber masalah karena emisinya saat terbakar, dan pada saat bersamaan juga menjadi solusi potensial jika dikelola dengan baik, dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” ujar Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya juga menyampaikan bahwa saat ini telah dibentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) yang bertugas untuk merehabilitasi 2 juta hektar pada tahun 2019, dan saat ini merestorasi seluas 2,49 juta hektar (1,1 juta ha oleh Pemerintah dan mitra kerja, sementara 1,39 juta ha oleh swasta).

“Saat ini pemerintah dan mitra telah melakukan rewetted (pembasahan kembali) lahan gambut kurang lebih 500 ribu ha. Sedangkan pemegang ijin konsesi perkebunan di lahan gambut harus mematuhi peraturan terkait gambut tersebut,” tambahnya.

Siti Nurbaya juga menyambut baik kerjasama dan kemitraan, serta program kolaborasi teknis, yang diharapkan dapat difasilitasi oleh UNEP dan mitra internasional lainnya.

“Mari kita angkat semangat untuk menyelamatkan ekosistem gambut, sehingga sumber daya alam ini mampu memberikan kontribusi ekonomi, bagi pembangunan berkelanjutan sambil memperkuat masyarakat lokal. Dengan mengelola ekosistem gambut dengan bijak, dampak lingkungan dapat diminimalkan dan emisi gas rumah kaca berkurang,” pesan Siti.

Sementara itu, pakar gambut internasional, Prof. Hans Jostein, menyatakan bahwa kunci dari perlindungan gambut adalah terkait dengan faktor air, sehingga empat hal prinsip utama dalam perlindungan gambut dari kerusakan, yaitu membuat gambut menjadi basah, menjaga gambut tetap basah, membuat gambut yang kering menjadi basah, serta menggunakan gambut dalam kondisi basah. (Dedy)

Pelaku Industri: Pajak Lingkungan Hidup Tidak Jelas!

Published in Nasional
Senin, 13 November 2017 17:41

Medialingkungan.com - Kepemimpinan Jokowi-JK masih menjadikan Ditjen Pajak sebagai perhatian utama, sehingga agenda reformasi perpajakan terus dilakukan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup misalnya. PP yang disahkan pada Jumat (10/11/17) tersebut berisi penjelasan tentang Pendanaan Lingkungan Hidup terkait dengan pengelolaan dana untuk perlindungan lingkungan. Dana tersebut di antaranya diambil dari pajak dan retribusi daerah, serta pembiayaan dari perusahaan.

Seperti yang dilansir dari CNN Indonesia bahwa pajak pusat dan daerah itu dikenakan pada air tanah; air permukaan; sarang burung walet; mineral logam, bukan logam dan batuan; bahan bakar kendaraan bermotor; kendaraan bermotor; dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kriteria dampak lingkungan hidup. 

Aturan baru tersebut mewajibkan semua pelaku industri membayar hal tersebut diatas. Selain itu, PP No. 46/2017 juga mengatur tentang insentif dan asuransi lingkungan hidup dan label ramah lingkungan bagi perusahaan yang patuh, serta memberikan beban moneter untuk mengurangi aktivitas perusakan lingkungan, namun akan memberikan insentif bagi industri yang ramah lingkungan.

“Sistem pengenaan pajak dan kriteria ramah lingkungan masih belum detail,” ujar Direktur Eksekutif Federasi Pengemasan Indonesia, Ariana Susanti, kepada Kontan.co.id.

Sejalan dengan Ariana yang masih mendalami draft aturan baru tersebut, Deputi Head of Corporate Communication PT. Astra Honda Motor, Ahmad Muhibbudin, mengaku masih perlu melihat detail dari aturan tersebut. Seperti dari apa dan berapa besaran pajak tersebut.

Selain itu, tanggapan lain datang dari Sekretaris Jenderal Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, kepada Tribunnews.com menyesalkan aturan tersebut karena belum mempunyai implementasi yang jelas.

“Pajak akan semakin memberatkan industri plastik dan kemasan plastik yang sebagian besar didominasi oleh industri menengah kebawah. Kalau memang mau kurangi limbah plastik, pemerintah harus memperbaiki manajemen pengelolaan sampah, karena konsumsi plastik Indonesia per kapita masih lebih rendah dibandingkan negara maju lainnya,” tambah Fajar.

Inaplas berharap pemerintah bisa menerapkan solusi yang holistik dan parsial. Karena komponen sektor industri ini beragam dan bisa ada multiflier effect. (Suterayani)

 

Jokowi Resmi Keluarkan Kebijakan Ekonomi Lingkungan Hidup

Published in Nasional
Minggu, 12 November 2017 20:46

Medialingkungan.com - Tepat pada peringatan Hari Pahlawan Nasional (10/11/17), Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Aturan tersebut disebut dapat menjadi payung hukum untuk memperkuat pendanaan berbagai aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Seperti dilansir BeritaSatu.com, Nur Masripatin, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK menjelaskan, bahwa PP tersebut bisa menjadi payung hukum untuk penyaluran pendanaan pengendalian perubahan iklim, termasuk aktivitas pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). PP tersebut juga akan meningkatkan posisi tawar Indonesia terkait implementasi Persetujuan Paris.

“Adanya PP Instrumen Lingkungan Hidup meningkatkan profil Indonesia dan bisa menarik pendanaan untuk aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” ujar Masripatin saat menjadi pembicara pada salah satu sesi diskusi di Paviliun Indonesia pada COP23, Jum’at (10/11/17) di Bonn, Jerman.

Dalam PP tersebut disebutkan mengenai pengelolaan dana untuk perlindungan lingkungan. Dana tersebut diantaranya diambil dari pajak dan retribusi daerah, serta pembiayaan dari perusahaan. Pasal 21 pada PP tersebut contohnya, mengatur Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup bagi suatu usaha untuk menanggulangi keadaan darurat lingkungan serta memulihkannya.

Selain pemerintah, ada pula instrumen pendanaan yang dikembangkan oleh masyarakat sipil, seperti yang dilakukan Yayasan Belantara. Sri Mariati, selaku Direktur Eksekutif Yayasan Belantara menyampaikan bahwa dengan pendekatan kolaboratif, pihaknya memfasilitasi penyaluran pendanaan untuk berbagai upaya perlindungan dan restorasi lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

“Kami akan memfasilitasi penyaluran dana dari lembaga hibah internasional maupun sektor swasta,” tutur Mariati.

Dida Gardera, Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup Kementerian Perekonomian RI memaparkan bahwa Indonesia saat ini juga tengah mengembangkan instrumen pendanaan pengendalian perubahan iklim berbasis pasar karbon. Dia berharap, Indonesia telah memiliki instrumen tersebut sebelum Persetujuan Paris diberlakukan efektif mulai tahun 2020. (Muchlas Dharmawan)

Indonesia Gagas Perhutanan Sosial Pada COP23

Published in Nasional
Jumat, 10 November 2017 21:00

Medialingkungan.com - Pemerintahan Jokowi-JK perkenalkan lebih luas program Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada Konferensi Perubahan Iklim (COP23) di Bonn, Jerman (9/11/17).

Program ini, menjadi jalan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Prabianto mengatakan dengan perhutanan sosial, maka masyarakat memiliki lahan kelola yang lebih luas untuk meningkatkan ketahanan pangan dan bisa beradaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim. Di sisi lain, melalui program perhutanan sosial, tutupan hutan diharapkan bisa meningkat melalui implementasi pola agroforestry.

Program Perhutanan Sosial yang diluncurkan dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi melalui akses kelola masyarakat terhadap hutan, program ini dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta memberi dampak positif pada upaya pengendalian perubahan iklim.

Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Prabianto Mukti Wibowo menjelaskan, pemerintahan Presiden Jokowi-JK akan memberi akses pemanfaatan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. Pemerintah juga akan memberikan dukungan untuk peningkatan kapasitas dan penguatan permodalan dengan melibatkan perbankan kementerian/lembaga non-kementerian dan Bank BUMN.

Sementara itu, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Erna Rosdiana mengungkapkan, hingga saat ini seluas 1,087 juta hektar hutan telah diberikan izin perhutanan sosial dengan berbagai skema.

“Program perhutanan sosial dirancang untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan,” ujar Prabianto pada salah satu sesi diskusi yang dihadiri sejumlah peserta konferensi perubahan iklim tersebut.

Lebih jauh, Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan mengungkapkan fakta penelitian yang membuktikan gas karbondioksida (CO2) yang diserap di semua hutan yang dikelola masyarakat di negara beriklim tropis, mencapai 21 ton per hektar/tahun. Sementara serapan CO2 di hutan savana hanya 5,5 ton per hektar/tahun dan di hutan sub tropis hanya 7,5 ton per hektar/tahun. (Ilham Muhammad)

Halaman 1 dari 48

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini