medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Pemerintah Hadiahi Masyarakat Lahan Hutan 2 Ha

Published in Nasional
Rabu, 26 Juli 2017 08:25

Medialingkungan.com – Angin segar bagi masyarakat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan memberikan lahan kepada masyarakat untuk dikelola dan dikembangkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan nantinya tiap keluarga yang telah diidentifikasi bisa mendapatkan lahan hutan ini dengan luas rata-rata 2 hektar.

Lahan yang akan dikelola oleh masyarakat adalah lahan milik Perum Perhutani yang notabenenya merupakan perusahaan plat merah. Perum Perhutani akan meminjamkan lahan hutan menganggur kepada masyarakat selama 35 tahun melalui program Perhutanan Sosial.

“Mulai Agustus atau bahkan minggu ini perhutanan sosial akan launching, untuk akses rata-rata 2 hektar per keluarga,” kata Darmin, seperti yang dilansir kata.co.id, Selasa (25/7).

Tujuan dari program ini agar meningkatkan produktivitas tanaman yang ditanam semakin baik. Sebelumnya Darmin sempat menyebut Kabupaten Karawang sebagai tempat peluncuran program ini. Namun, kini dia prioritas awal perhutanan sosial ini di wilayah provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Setelah itu baru masuk ke Jawa Barat.

Pemerintah juga akan membantu mencari pembeli komoditas yang dihasilkan, agar konsep klaster di lahan hutan sosial ini bisa berhasil. Selain itu, dukungan logistik bagi perdesaan juga akan diatur, agar masyarakat dapat menggunakan fasilitas pascapanen sebagai bagian dari sarana penjualan komoditasnya. (Angga Pratama)

Bonn Challenge, Insiaisi Restorasi Hutan Terbesar Di Dunia

Published in Nasional
Selasa, 09 Mei 2017 10:48

Medialingkungan.com – Sumatera Selatan (Sumsel) kedatangan 40 negara untuk menghadiri The 1st Asia Bonn Challenge High Level Meeting pada hari ini dan besok (9-10) Mei 2017. Pemerintah Provinsi Sumsel mengatakan The Bonn Challenge adalah suatu inisiatif dan ide yang besar dari pemimpin-pemimpin dunia yang peduli perubahan iklim.

“Ini dilakukan dengan restorasi lanskap hutan yang kritis,” ujar Najib Asmani, Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan Bidang Perubahan Iklim.

Lebih lanjut ia sampiakan mengatakan pengelolaan hutan dan lahan di provinsi Sumsel harus melibatkan semua elemen masyarakat. "Berkat kerja keras Pemprov Sumsel kita bisa menyelenggarakan Bonn Chalenge," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel mengatakan sebanyak 736 ribu hektar hutan di Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan rusak. Kerusakan dominan disebabkan kebakaran hutan dan lahan 2015. "736 Ribu hektar hutan yang rusak akibat kebakaran 2015. Sulit direstorasi atau direvitalisasi, APBD tak mampu, APBN juga," kata Alex, Senin (8/5).

Ia sampaikan juga bahwa pihaknya sulit melakukan restorasi hutan rusak itu memerlukan banyak biaya. Tak hanya anggaran dari APBD, dana dari pemerintah pusat (APBN) juga belum tentu mampu mencukupi.

Untuk menyikapi masalah tersebut, Alex menggandeng banyak Non-Government Organization (NGO) yang peduli terhadap lingkungan untuk membantu memperbaiki hutan yang rusak. “kita mengajak pihak kedua dan ketiga untuk membantu. Kita masih cari negara-negara yang peduli. Saat ini setidaknya, ada 11 lokasi yang digarap 6 NGO," paparnya.

Terkait Bonn Challenge, sambungnya, Bonn Challenge adalah suatu inisiatif restorasi landskap yang kritis yang terbesar dunia. Gelaran kali ini dimanfaatkan untuk menunjukkan kepada negara peserta untuk melihat secara langsung kondisi hutan di Bumi Sriwijaya ini. Sumsel sendiri mengajukan 400 ribu hektar dari 150 juta hektar hutan yang ditargetkan direstorasi hingga 2020 mendatang. {Fahrum Ahmad}

Menteri Pembangunan Denmark Apresiasi Hutan Harapan Jambi

Published in Nasional
Selasa, 02 Mei 2017 10:10

Medialingkungan.com – Menteri Pembangunan Kerja Sama Denmark, Ulla Tørnæs‎, berkunjung ke Hutan Harapan di Kabupaten Batanghari, Jambi, Minggu (30/04). Ia didampingi rombongan Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Casper Klynge‎.

Kunjungan ini merupakan tindaklanjut dari kerja sama Pemerintah Denmark dan Indonesia di bidang pelestarian lingkungan. Ulla menyampaikan kekagumannya terhadap hutan tropis yang masih alami dan memegang peran vital di Sumatera sebagai penyumbang oksigen.

"Karena itulah kami menganggap hutan tropis ini memiliki peran yang sangat penting di mata internasional," ungkap dia seperti dikutip dari Tribunnews.com. Untuk itu sambung dia, kelestariannya harus dijaga. "Termasuk di dalamnya menjaga kelestarian flora dan fauna yang hidup di hutan tropis ini".

Ulla juga diberikan kesempatan untuk membuka kegiatan launching "Thumble in the Jungle" dalam rangka lomba sepeda gunung pertama di Hutan Restorasi di Indonesia, pada Senin (1/05). Melalui kegiatan ini, dia berharap, pelestarian hutan tidak semata-mata untuk menjaga keaslian alam, namun juga berdampak positif bagi masyarakat.

‎‎"Saya sangat gembira berada di tempat ini. Saya melepas peserta sepeda gunung pertama di Hutan Harapan," ujar Ulla Tørnæs‎, Senin (1/5).

Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang cukup menarik bagi negara lain. Namun untuk pengembangan di bidang ecotourism perlu ditingkatkan lagi. "Tujuannya agar kunjungan turis ke hutan ini dapat meningkat," ujarnya.

Sementara itu, Casper mengatakan, peranan Hutan Harapan yang dikelola PT Restorasi Ekosistem Indoensia (Reki) dapat mengurangi emisi karbon hingga dua kali lebih besar di negaranya. ‎

Berdasarkan data yang diperoleh, keberadaan Hutan Harapan dapat mengurangi jumlah emisi karbon 80 juta ton per tahun, atau dua kali lipat dari Denmark, yang hanya 40 juta ton per tahun‎. "Hutan Harapan ini merupakan proyek yang akan diterapkan di daerah lain," ungkapnya.

Hutan Harapan membentang di dua kabupaten di Provinsi Jambi, yakni Sarolangun dan Batanghari, serta di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Izin pengelolaannya diberikan kepada Unit Manajemen Hutan Harapan bentukan Burung Indonesia, Birdlife International dan Royal Society for the Protection of Birds. Karena pemerintah mensyaratkan badan hukum perseroan terbatas (PT), maka didirikan PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki).

Izin RE pertama didapat pada 2007, yakni untuk kawasan seluas 52.170 hektare di Kabupaten Musi Banyuasin (SK Menhut No 293/Menhut-II/2007). Izin kedua keluar pada 2010 untuk areal seluas 46.385 hektare di Kabupaten Batanghari dan Sarolangun (SK Menhut No 327/Menhut-II/2010). Total luas izin konsesinya 98.555 hektare. "Inisiatif Hutan Harapan setidaknya menyelamatkan 20 persen hutan dataran rendah yang tersisa di Sumatera dan mendukung pelestarian alam di Indonesia," imbuhnya.

Casper juga menyebutkan: "Antara Denmark dan PT Reki masih mencari modul untuk mencari solusi tekanan dari luar. Tapi, kami meyakini pihak Reki bisa mencarikan sulusi dengan cara bermitra dengan masyarakat sekitar”.

"Terpenting menjaga hutan Harapan dan tetap mempertahankan keberadaan penduduk asli yang tinggal di hutan Harapan agar nanti mereka bisa disejahterakan di tempat tinggalnya sendiri melalui kerjasama yang baik," tambah Casper. {Fahrum Ahmad}

Tahun Ini, Proses SVLK Tidak Diterapkan di Sektor Hilir

Published in Nasional
Jumat, 07 April 2017 19:55

Medialingkungan.com – Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih menyampaikan bahwa, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) tidak akan diterapkan di sektor hilir dikarenakan bahan baku sudah legal maka produk turunannya dapat dijamin memakai bahan baku legal.

Tindakan yang dilakukan oleh Kemenperin itu sebagai pencegahan overlapping SVLK yang nantinya bisa terjadi. “Pada tahun 2017 ini, kami akan memfasilitasi pemberian SVLK untuk 20 IKM dan memberikan pelatihan pada stakeholder di Jawa Tengah dalam mendukung ekspor dan peningkatan pemasaran dalam negeri,” ujar Gati, seperti yang dilansir media neraca, Jumat (07/04).

 “Kami akan memberikan dukungan pada koperasi Industri Mebel dan kerajinan yang berada pada daerah Solo Raya. Hasil dari industri tersebut akan diekspor dan akan mengisi pasar dalam negeri dalam pemenuhan sekolah beserta instansi,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan yang dimiliki Kemenperin bahwa, pada tahun 2015, terdapat 130 ribu unit IKM furnitur dengan jumlah penyerapan tenaga kerja lebih dari 436 ribu orang dan nilai investasi mencapai Rp5,8 triliun.

Sebelumnya, pihak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan, realisasi ekspor produk perkayuan berlisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Goverment and Trade) sejak diterapkannya lisensi tersebut pada 15 November 2016 hingga akhir Februari 2017 mencapai 298,5 juta kilogram atau senilai 409,3 juta dolar AS.

Staf Ahli Menteri KLHK bidang Industri dan Perdagangan Internasional Lhaksmi Dhewanti di Jakarta, Selasa mengatakan, dalam waktu enam bulan sejak penerapan lisensi FLEGT untuk ekspor produk kayu ke Uni Eropa maka sudah diterbitkan lisensi ke 27 negara UE sebanyak 11.817. "Dengan lisensi FLEGT furniture dari Indonesia memiliki posisi tawar lebih kuat, selain ada faktor mutu, kualitas dan desain," katanya dalam Diseminasi capaian Indonesia-EU FLEGT VPA, sebagaimana dikutip dari Antara.

Indonesia hingga saat ini merupakan negara pertama dan satu-satunya di dunia pemegang lisensi FLEGT (Tata kelola dan perdagangan bidang kehutanan), lanjutnya, dengan lisensi tersebut maka produk perkayuan nasional dijamin melewati jalur hijau pintu impor negara-negara Uni Eropa, karena telah memenuhi European Union Timber Regulation (EUTR).

Sementara itu, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KLHK Ruf'iie mengatakan, sebagai negara pertama pemegang lisensi FLEGT sudah selayaknya Indonesia berbangga selama berlangsungnya tak terdapat kendala. “Ada halangan tapi kecil, namun bisa kita hadapi bersama. SVLK diproses secara online dan tidak ada biaya apa pun. Prosesnya pun sangat cepat yakni satu hari,”. {Angga Pratama}

 

KLHK Peringati Hari Hutan Internasional (HHI) dengan Tema “Hutan dan Energi”

Published in Nasional
Rabu, 22 Maret 2017 20:57

Medialingkungan.com -  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adakan serangkaian kegiatan dalam rangka peringati Hari Hutan Internasional (HHI) Tahun 2017, mulai tanggal 21-26 Maret 2017. Kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran publik tentang pentingnya keberadaan hutan dan pohon di luar kawasan hutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), dan juga dihadiri oleh Perwakilan Kedutaan Besar negara sahabat, Perwakilan Kementerian ESDM, Sekolah Adiwiyata, Kelompok Pecinta Alam dan para aktivis lingkungan.

Dalam pembukaan kegiatan HHI, Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa, Tema HHI tahun ini "Hutan dan Energi", memiliki makna fungsi hutan sebagai sumber energi pemanas, bahan bakar nabati cair, dan peneduh yang dapat mengurangi kebutuhan energi.

"Indonesia memiliki cukup banyak sumber energi terbarukan. Setidaknya terdapat delapan sumber energi terbarukan yang dapat kita manfaatkan, seperti : biofuel, biomassa, panas bumi (geothermal), air, angin, matahari, gelombang laut dan pasang surut. Dari sumber-sumber energi tersebut, semuanya terkait langsung dengan keberadaan hutan dan lingkungan hidup," ujar Siti Nurbaya seperti  yang dilansir oleh RiauBook.com

Siti Nurbaya juga menginformasikan bahwa saat ini KLHK tengah mengkaji kawasan hutan produksi yang dapat digunakan sebagai areal hutan tanaman dengan jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai sumber energi biofuel dan biomassa, diantaranya yaitu tanaman Sengon, Nyamplung, Akasia, Kaliandra, Kemiri.

Sementara itu, Mark Smulders selaku perwakilan FAO mengungkapkan bahwa hutan Indonesia telah berubah dari sumber energi utama menjadi sarana mitigasi perubahan iklim, tidak hanya bagi negara, tetapi untuk dunia pada umumnya. Hutan memiliki kapasitas yang luar biasa untuk menyerap dan menyimpan energi, sehingga pengelolaan hutan berkelanjutan menjadi sangat penting.

Diakhir kegiatan, Siti Nurbaya berpesan kepada generasi muda untuk lebih peduli dan menjaga lingkungan, hutan dan keanekaragaman hayatinya. Generasi muda ditantang untuk kreatif dan inovatif dalam menjaga hutan dan lingkungan. {Dedy. M}

Tim Korem Garuda Putih dan Dishut Jambi Gagalkan Illegal Logging

Published in Nasional
Senin, 20 Maret 2017 13:17

Medialingkungan.com – Tim Intel Korem/042 Garuda Putih dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berhasil amankan ribuan batang kayu hasil pembalakan liar yang terjadi di Desa Puding, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muarojambi, Jambi. Menurut Danrem 042/Garuda Putih, Kolonel Inf Refrizal, terungkapnya temuan ratusan kubik kayu ini, dikarenakan adanya laporan dari pemilik Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Pesona Belantara serta dari beberapa masyarakat sekitar yang sudah lama mencurigai aksi pembalakan tersebut.

Saat petugas melakukan penggerebekan, sejumlah pelaku pembalakan liar berhasil kabur melarikan diri ke kawasan hutan. Petugas yang memeriksa tempat kejadian menemukan ribuan batang kayu berbagai jenis terhampar di tepi parit serta ratusan kayu siap jual terlihat akan dihanyutkan melalui parit selebar dua meter tersebut.

“Setelah dicek dan dihitung teliti petugas, terdapat sekitar 3.491 batang kayu aneka jenis, seperti kayu meranti, kumpeh, meranti merah, balam,” ujar Refrizal, seperti yang dilansir oleh Sindonews.com, Minggu (19/03).

Dalam aksinya, para pelaku sudah mempersiapkan diri, pasalnya ada 6 pondok ditemukan di lokasi. Di antaranya, empat untuk kegiatan menggergaji kayu, dan dua pondok panggung dari kayu untuk kegiatan istirahat, makan dan tidur pelaku.

Sementara itu, Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Bastari mengatakan dalam operasi ini sudah sejak lama kami selalu bergandeng tangan dengan pihak TNI dalam memberantas pelaku illegal logging.

“Ini yang kedua kalinya terjadi, tahun 2015 lalu juga pernah terjadi. Kami mengamankan sekitar tujuh tersangka,” ungkapnya Bastari. {Angga Pratama}

Kapal Inggris Rusak Terumbu Karang Raja Ampat

Published in Nasional
Kamis, 16 Maret 2017 15:30

Medialingkungan.com - Kapal pesiar Inggris, Caledonian Sky, Kandas di salah satu lokasi terumbu karang di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat berdampak pada kerusakan terumbu karang. Hancurnya ekosistem dan delapan genus dan hilangnya keragaman 8 jenis karang diantaranya acropora, porites, montipora, dan stylophora.

Raja Ampat memiliki 600 spesies terumbu karang ini artinya 75% jenis terumbu karang di dunia dapat ditemukan di Raja Ampat. Perlu waktu minimal 200 tahun untuk memulihkan kembali kondisi terumbu karang seperti semula.

Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Laut Universitas Papua, Ricardo Tapilato memastikan dari hasil pelacakan GPS yang dilakukan di sekitar lokasi terumbu karang yang rusak diperkirakan mencapai 1533 m3 atau 1,3 Ha.

"Boat dari Sorong dikerahkan untuk menarik kapal, sesuatu yang seharusnya terjadi karena bisa mengakibatkan kerusakan terumbu karang lebih besar. Harusnya mereka menunggu pasang naik," katanya.

Menurut perhitungan Tapilatu, Noble Caledonia, perusahaan yang mengoperasikan kapal itu, setidaknya harus membayar 1,28 - 1,92 juta dollar AS. Perhitungannya, untuk satu meter persegi, nilai ganti ruginya ditaksir 800 - 1200 dollar AS dan kemungkinan pemulihan terumbu karang sekitar 10 tahun.

Peristiwa kapal pesiar MV Caledonian Sky berpenumpang 102 orang menerabas terumbu karang di Raja Ampat itu terjadi pada 4 Maret 2017 lalu. Kapal hendak mengantarkan wisatawan melakukan pengamatan burung di Waigeo.

Entah apa penyebabnya, kapal itu terjebak di perairan dangkal. Tapi, boat menarik kapal itu pada saat air belum pasang sehingga merusak terumbu karang di bawahnya.

Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengkaji status kapal yang melakukan perusakan terumbu karang, terutama apakah kapal tersebut bisa bebas berlayar atau tidak usai melakukan perusakan terumbu karang.

"Saya sudah diskusi ke Menhub, tolong cek apakah betul di UU Pelayaran mengatakan bahwa kapal bisa dilepas dalam situasi seperti ini atau tidak," ujar Siti di Kompleks Istana Presiden, melalui Kompas.com

Berdasarkan pantauan kementeriannya, saat ini kapal asal Inggris itu telah berada di perairan Filipina. Siti juga meminta Menhub mengkaji apakah kapal dengan tonase seperti Caledonian tersebut diperbolehkan memasuki perairan dangkal atau tidak. Jika ada, aturan ini akan digalakkan di destinasi alam laut lainnya di Indonesia. {TANTI}

Pembangunan PLTU Cirebon II Buat Warga Resah

Published in Nasional
Selasa, 14 Maret 2017 15:23

Medialingkungan.com – PLTU Cirebon merencanakan membangunan PLTU II yang berada tepat di PLTU I Cirebon sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional Batubara menjadi target penyedia energi terbesar sampai dengan tahun 2050.

Namun rencana ini membuat Rakyat Penyelamat Lingkungan mewakili masyarakat Cirebon dan didampingi oleh 17 pengacara melayangkan gugutan bernomor 124/G/LH2016/PTUN/BDG ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung (03/03).

Willy Hanafi salah satu kuasa hukum yang mendampingi juga mengungkapkan “Yang kami gugat sebetulnya izin pembangunan PLTU II. Karena dengan adanya PLTU I saja dampaknya sudah terasa terutama dari segi lingkungan menjadi rusak. Contohnya keberadaan ikan yang dulunya ada sekarang sudah jarang sehingga berimplikasi pada perekonomian warga,” tuturnya dilansir dari mongabay

Begitupun menurut warga Cirebon yang bermukim disekitar sana, Surip (42) mengaku resah dengan adanya rencana pembangunan PLTU II karena pembangunan PLTU I sudah cukup berpengaruh terhadap lingkungan dan disamping itu dia juga berprofesi sebagai nelayan merasa mata pencahariannya terganggu.

Seperti yang dia unggapkan bahwa, “Dulu sebelum  ada PLTU tidak jauh dari pesisir pantai dan hanya menggunakan pelampung bisa dapat ikan paling minimal 20 – 30 kilogram dalam sehari.” Ikan kakap, ikan sembilang, dan ikan lainnya kadang mudah didapat dengan menggunakan jaring.

Namun, semenjak PLTU limbah air panas bekas pembakaran batubara langsung ke pantai memberikan dampak yang besar membuat ikan-ikan yang dulunya mudah didapat menjadi sulit. {Ira Anugerah}

Energi Berkeadilan untuk Papua dan Papua Barat

Published in Nasional
Senin, 06 Maret 2017 22:37

Medialingkungan.com – Energi terbarukan saat ini menjadi fokus utama pembangunan dan pemerataan di Indonesia Timur. Upaya ini dalam rangka menerapkan energi terjangkau di Papua dan Papua Barat khususnya. Fokus pembangunan infrastruktur di sektor minyak dan gas bumi (Migas), ketenagalistrikan (Gatrik) dan energy baru terbarukan (EBT).

Melalui kegiatan diskusi dengan tema Visi Indonesia Sentris Pemerataan Papua (5/3/2017) bersama media, Menteri ESDM, Ignasius Jonan memaparkan bahwa saat ini lembaga penyalur BBM telah beroperasi di 7 kabupaten di Papua dan Papua Barat. Rencananya sampai tahun 2019 akan dibangun Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) di 33 kabupaten.

“Selain menciptakan kebijakan BBM Satu Harga, kami juga akan membuat terobosan disektor Migas melalui pembangunan infrastrukur Jaringan Gas Kota. Rencananya sampai tahun 2018 akan terbangun jaringan Gas Kota di 2 lokasi dengan 11.500 sambungan rumah tangga”, ujar Jonan.

Tidak sampai disitu, Kementerian ESDM juga berupaya mengelola Migas dengan proyek LNG Tangguh Train 3 yang target penyelesaiannya sampai tahun 2020. Untuk ketenagalistrikan, program listrik pedesaan juga akan dilanjutkan sampai 186 ribu pelanggan sampai tahun 2019.

Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) akan dibagikan ke 20 provinsi. Selain itu Energi Baru Terbarukan (EBT) akan menjadi fokus Kementerian ESM. Berbagai terobosan program akan terus dilakukan Kementerian ESDM, mengingat bahwa sampai saat ini ada 2.519 desa yang masih belum mendapatkan aliran listrik. {Suterayani}

Freeport Bertanggung Jawab Perbaiki Ekosistem Tambang Yang Rusak

Published in Nasional
Jumat, 03 Maret 2017 18:24

Medialingkungan.com – Polemik antara pemerintah dan PT. Freeport Indonesia yang terjadi tidak memberi ruang bagi perbincangan tentang keselamatan rakyat dan lingkungan hidup di Papua. Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengungkapkan sisi lain kegiatan tambang yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia.

Salah satu aktivis JATAM, Siti Maimunah mengatakan jika bicara tentang Freeport bukan hanya berkaitan dengan investasi atau pendapatan yang di peroleh dari Freeport. Akan tetapi dampak yang dilahirkan dari pertambangan yang mereka lakukan selama ini.

Seperti dilansir oleh Mongabay.co.id, PT. Freeport Indonesia telah meracuni dan menjadikan sungai sebagai tempat sampah, membuang limbah beracun seperti merkuri dan sianida. Lima sungai yang tercemar yaitu sungai Aghawagon, Otomona, Ajkwa, Minajerwi dan Aimoe telah menjadi tempat pengendapan tailing tambang mereka. Sungai Ajkwa di Mimika bahkan telah menjadi tempat pembuangan limbah tailing selama 28 tahun, sejak 1988 hingga 2016. Hingga tahun 2016, areal kerusakan dan pendangkalan karena tailing sudah sampai ke laut.

Bukan cuma meracuni dan menjadikan sungai sebagai tempat pengendapan dan pembuangan limbah tailing, menurut Jatam, sejak 1991 hingga 2013, pajak dari pemanfaatan sungai dan air permukaan Freeport pun tak pernah dibayar. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Papua, Freeport menunggak pajak pemanfaatan air permukaan sebesar Rp 32, 4 Triliun.

“Freeport bertanggung jawab penuh memperbaiki ekosistem dan lingkungan yang rusak di area pertambangan mereka. Terutama ada lima sungai di Papua yang dialiri limbah hasil produksi Freeport yang menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air bersih.” ujar Siti Maimunah di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Senin (27/02), seperti dilansir Tribun News.

Siti Maimunah memaparkan semua komponen harus memperluas arena pembicaraan Freeport, juga bicara kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM. Problem lainya adalah polusi yang ditimbulkan dari aktivitas pembakaran batubara Jadi kalau bisa jangan ada lagi tawar menawar dengan Freeport. Kalau tidak mau ikut aturan, ya sudah diberhentikan saja. {Andi Wahyunira}

Halaman 1 dari 46

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini