medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Plastik

Published in Nasional
Senin, 11 Juni 2018 03:12

Medialingkungan.com – Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkapkan bahwa pemerintah segera mengeluarkan kebijakan terhadap pengelolaan sampah plastik. Sampah plastik yang umumnya digunakan oleh masyarakat untuk membawa barang belanjaan (kantong belanja), kemasan (packaging) makanan dan minuman, serta pembungkus barang lainnya.

Rencana pengelolaan sampah plastik yang akan dilakukan seperti pada sektor ritel yaitu pengurangan plastik kantong belanja, peta jalan (Roadmap), pengurangan sampah plastik oleh produsen dan konsumen, dan pelaksaan aksi penanganan sampah plastik di sekitar perairan laut.

"Mari kita bersatu dan bertekad untuk kelola sampah plastik bersama-sama. Semoga Tuhan merestui langkah-langkah kita," ujar Menteri Siti Nurbaya seperti yang dilansir oleh Sindo News dalam sambutannya saat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2018 di Jakarta, Rabu (05/06/2018).  

Dalam peningkatan kelestarian alam, Menteri Siti Nurbaya mengupayakan adanya 3R (Reduce, Reuse, Recycle atau pembatasan, guna ulang, dan daur ulang) dan perlunya upaya kerja sama antar pemerintah atau Pemda dengan masyarakat serta pelaku usaha dalam pengendalian sampah plastik. 

“Hari lingkungan hidup yang bertepatan di bulan Ramadhan hendaknya jadi momentum penambah semangat kita untuk berperilaku adil terhadap lingkungan,” tambahnya.

Di Indonesia terdapat sekitar 16% komposisi sampah plastik dari total timbunan sampah secara Nasional. Dan dari total timbunan sampah tersebut hanya sekitar 10 – 15% yang telah di daur. Di TPA tertimbun sekitar 60-70%, dan 15 – 30% yang belum di kelola dan tercemar ke lingkungan perairan seperti sungai, danau, pantai, dan laut.

Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan sampah yaitu pendekatan “circular economy” yang saat ini KLHK sedang membuat tiga pilot projects pengembangan sampah kemasan yang melibatkan beberapa pihak yaitu pemerintah, produsen, bank sampah, industri daur ulang, masyarakat, sektor informal (pelapak, dan pengepul. (Nurul Fadilah)

Tak Ingin Malu, Indonesia Siap Atasi Karhutla Saat Asian Games 2018

Published in Nasional
Selasa, 05 Juni 2018 05:00

Medialingkungan.com – Perhelatan Asian Games 2018 yang dilaksanakan di Jakarta dan Palembang akan segera bergulir pada bulan Agustus mendatang. Indonesia melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mempersiapkan diri mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah menjelang perhelatan Asian Games 2018, apalagi salah satu kota yang menjadi tuan rumah berada di pulau Sumatera. Mengingat bahwa pulau Sumatera merupakan daerah yang memiliki hutan/lahan gambut cukup luas, sehingga daerah ini menjadi langganan karhutla hampir setiap tahunnya.

"Tahun ini kita jadi tuan rumah Asian Games, tidak hanya di Jakarta, tapi juga Palembang. Saya ingatkan lagi, jangan sampai saat perhelatan itu ada asap kebakaran hutan dan lahan," ujar Presiden Jokowi saat memberi pengarahan kepada peserta Rakornas Pengendalian Karhutla Tahun 2018, seperti dilansir oleh Tempo.co.

Ucapan Jokowi ini saarat akan reputasi (image) negara di mata negara-negara lain yang menjadi peserta Asian Games 2018. Menanggapi hal tersebut, Menteri LHK segera menginstruksikan kepada setiap komponen kementrian yang terkait untuk siap mengantisipasi karhutla di semua daerah rawan karhutla saat Asian Games berlangsung.

“Jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan ketika Asian Games ke-18 berlangsung. Kita harus menjaga reputasi negara sehingga semua wilayah harus dijaga dari karhutla, tidak hanya di Palembang,” ujar Menteri LHK saat pembukaan rapat penanganan krisis karhutla, seperti dilansir oleh laman resmi ppid.menlhk.go.id.

Berbagai persiapan dan upaya telah dilakukan oleh KLHK, khususnya Direktorat Pengendalian Kebakarakan Hutan dan Lahan (Direktorat PKHL), seperti patroli terpadu antara masyarakat, TNI dan Polri di provinsi-provinsi rawan karhutla, pengaktifan kembali posko-posko pengendalian karhutla, peningkatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan karhutla dan pelaksanaan kegiatan water bombing yang sampai saat ini telah menjatuhkan 6,5 juta liter air di pulau Sumatera.

Selain itu, satgas udara juga melakukan upaya pembuatan hujan buatan/TMC. Dari periode 16 Mei - 2 Juni 2018 total garam yang telah dijatuhkan sebanyak 27 ton yang terpusat di Sumatera Selatan. Dengan adanya berbagai persiapan pencegahan karhutla, diharapkan saat Asian Games 2018 berlangsung, Indonesia tidak terkabuti oleh asap, tetapi terkalungi oleh prestasi-prestasi para atletnya. (Wardiman Mas’ud)

KLHK & Komisi Yudisial Bersama Tegakkan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Indonesia

Published in Nasional
Sabtu, 02 Juni 2018 13:18

Medialingkungan.com –Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan Komisi Yudisial (KY) menandatangani nota kesepahaman dan berkomitmen memperbaiki seluruh proses peradilan perkara lingkungan hidup dan kehutanan.

Menteri Siti Nurbaya menaruh harapan besar perbaikan seluruh proses penegakan hukum dalam kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.

"Melalui nota kesepahaman ini, kami berharap KLHK dan Komisi Yudisial dapat bersinergi dalam melakukan pertukaran data dan informasi, pemantauan peradilan bersama, dukungan tenaga ahli, sosialisasi dan kampanye serta kegiatan lain yang memperkuat masing-masing pihak," kata Siti, dilansir Bisnis.com, Rabu (23/05/2018).

Dewasa ini, kasus-kasus yang ditangani oleh KLHK seperti alih fungsi lahan, illegal logging, dan bentuk pelanggaran lain ditentukan oleh hakim di pengadilan sehingga hakim menjadi actor penting dalam pengambilan keputusan dari setiap perkara yang terjadi. Sehingga diharapkan dari nota kesepahaman ini akan dilakukan peningkatan kapasitas dan integritas bagi hakim agar kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia dan alam lebih berkeadilan.

Dalam data Ditjen Penegakan Hukum KLHK selama periode 2015-2018 ditemukan ada 1.995 pengaduan terkait lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani dan sebanyak 2.089 izin diawasi serta 450 sanksi administratif dijatuhkan, dikutip dari Okezone, Kamis (24/05/2018)

KLHK juga telah melakukan 610 operasi pengamanan hutan, meliputi 196 operasi illegal logging, 221 operasi perambahan hutan dan 187 operasi kejahatan tumbuhan satwa liar.

Selain itu, terdapat 220 gugatan perdata yang diajukan dengan kerugian sebesar Rp. 16,9 trilliun (16 digugat melalui pengadilan) dan 42,55 miliar (110 digugat di luar pengadilan) serta sebanyak 433 kasus siap disidangkan.

Banyaknya perkara-perkara lingkungan dan kehutanan yang terjadi membuat KLHK mempertegak jaringan penegakan hukan, termasuk dengan Komisi Yudisial.

Ketua Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada menyambut positif keputusan kerjasama yang diambil oleh KLHK. Menurutnya, Manusia dan alam hidup berdampingan dan manusia berkewajiban untuk menjaga alam sehingga dibutuhkan kesadaran bersama.

“Ditandatanganinya nota kesepahaman ini, kami berharap adanya kepastian hukum. Keadilan bagi masyarakat dan alam. Selain ada kemanfaatan hukum, sosial dan ekonomi, serta kultural bagi bangsa Indonesia.” Kata Aidul, Kamis (24/05/2018). (Arung Ezra Hasman)

Laboratorium Geospasial & Perubahan Iklim di Makassar Ciptakan Drone Berteknologi VTOL

Published in Informasi & Teknologi
Rabu, 30 Mei 2018 20:56

Medialingkungan.com – Minggu (27/05/2018), di Kabupaten Keerom Provinsi Papua dilakukan rapat terbatas yang dihadiri oleh Bupati, Ketua DPRD dan anggota DPRD, untuk membahas agenda percepatan pembangunan, penanganan banjir, serta desain pembangunan kota Kabupaten Keroom. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Dr. Abd. Rahman Razak. MS, dosen Ekonomi Universitas Hasanuddin sebagai staf ahli bupati dan Ir. Naufal, S.Hut, M.Hut. IPP, Kepala Lab. Geospasial & Perubahan Iklim, Fakultas Pertanian, Prodi Kehutanan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam pembahasan tersebut diketahui bahwa, dalam membangun basis data dilakukan dengan menggunakan drone berteknologi VTOL (Vertical Landing and Take Off) buatan Lab. Geospasial & Perubahan Iklim Fak. Pertanian, Prodi Kehutanan Muhammadiyah Makassar.

Melalui kegiatan tersebut Bupati Keerom Muhammad Markum, SH, MH, MM, mengatakan bahwa penggunaan drone pada level ini sudah sangat tepat dan efektif kita dapat melihat ini secara makro, detail, dan up to date.

VTOL adalah teknologi pesawat tanpa awak (drone) dengan model Fixed Wing. Dimana pada teknologi konvensional drone model fixed wing membutuhkan areal yang cukup luas sebagai tempat mendarat dan terbang atau runway. VTOL mengadopsi sistem drone multicopter/helicopter yang dapat terbang vertikal, tetapi pada saat telah mendapatkan ketinggian pesawat ini berubah menjadi mode pesawat fixed wing.

Drone model fixed wing sangat dibutuhkan karena terkait daya jelajah ataupun flight time yang tinggi. Untuk yang digunakan saat ini dapat terbang sejauh 40km dan masih tersisa energi sebesar 40%,” ujar Naufal.

Drone ini juga dibekali sensor RGB 20-megapixel dan dapat meng-cover areal 500 ha dalam satu kali terbang, sehingga dalam sehari dapat meng-cover area sebesar 1.500-4.000 ha.

“Saat ini kami tidak hanya berhasil membuat drone berteknologi VTOL, tapi kami sudah menggunakannya untuk kepentingan khalayak umum,” tambahnya.

Dari hasil rapid survey menggunakan drone tersebut diketahui bahwa masih ada sepanjang 79 km jalan pada setiap kampung yang akan ditingkatkan menjadi jalan aspal. Serta lebih dari 2.000m3 sedimentasi yang terjadi di Sungai Skanto. Desain perkotaan juga akan dibangun berdasarkan basis data tersebut. (Muchlas Dharmawan)

Proyek Jalan Tol Ancam Kurangi RTH di Makassar

Published in Nasional
Selasa, 29 Mei 2018 14:22

Medialingkungan.com - Sekitar 1.000 pohon telah ditebang dijalan A. P. Pettarani Makassar pada Rabu (23/05/2018) untuk kepentingan proyek pembangunan jalan tol. PT. Bosowa Marga Nusantara (BMN) selaku pihak pelaksana jalan tol mulai melakukan penebangan pohon dan pelebaran jalan demi kelancaran jalannya pembangunan.

Pembangunan jalan tol tersebut untuk mengurangi kepadatan kendaraan (macet) di kota Makassar, terkhusus dijalan A. P. Pettarani. Diperkirakan pekerjaan jalan tol tersebut selama 22 bulan dan panjang jalan tol tersebut 4,3 km dengan jumlah anggaran proyek tersebut sebesar Rp. 2,2 triliun.

“Penebangan 1.000 pohon yang dilakukan untuk pembangunan proyek jalan tol akan mengurangi ruang terbuka hijau (RTH) kota Makassar, yang dimana telah diatur dalam perda, RTH tidak boleh kurang dari 30%, jika tidak, kurang daerah resapan air dan rawan banjir, dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat yang sering melewati jalan A. P. Pettari terkhusus pengedara,” tegas Iqbal Djalil, ketua komisi B DPRD kota Makassar, dilansir Tribunmakassar.com, Senin (28/05/2018).

Peryataan yang hampir sama dilontarkan oleh Ketua Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulsel, Muhammad Al-Amien.

“Proyek jalan tol seharusnya disosialisasikan terlebih dahulu  kepada publik agar ada pegawasan bersama oleh masyarakat, belum lagi penebangan pohon perlu mendapatkan masukan oleh masyarakat, ditambah jalan A. P. Pettarani salah satu tempat yang sering digenangi air ketika musim hujan, dikhawatirkan ketika proyek ini berjalan genangan air semakin tinggi,” ujar Al-Amien dilansir Tribunmakassar.com, Senin (28/05/2018).

Dirut PT. Bosowa Marga Nusantara, Anwar Toha selaku kontraktor proyek menengaskan bahwa pembangunan yang berdampak pada pengurangan RTH tersebut akan diantisipasi dengan penanaman sejumlah pohon.

“Selama pembagunan tersebut, RTH kota Makassar akan berkurang, solusinya kami akan membuat RTH baru di kota Makassar dengan menanam 6.000 pohon dilokasi yang telah disepakati bersama dengan pemerintah kota Makassar. Salah satu lokasi yang telah ditetapkan berada di taman mangrove Kelurahan Untia, Kecematan Biringkanaya, Makassar,” kata Anwar dilansir Tribunmakassar.com, Senin (28/05/2018). (Muhammad Andy Kurniawan)

KLHS: Instrument Penting untuk Ekonomi Berkelanjutan

Published in Nasional
Rabu, 06 Desember 2017 13:15

Medialingkungan.com - Konferensi Nasional Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau national Conference on Strategic Environmental Assessment yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 4 – 5 Desember 2017. Kegiatan ini merupakan respon atas permintaan bimbingan teknis dan sosialisasi lanjutan yang lebih mendalam. Konferensi Nasional KLHS ini adalah kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bersama Kedutaan Besar Denmark di Indonesia.

Pada pembukaan Konferensi Nasional KLHS, seperti yang dilansir dari detiknews, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan, “Konferensi yang diselenggarakan ini dilatarbelakangi banyak hal perlu menjadi perhatian kita. Kita perlu melakukan review pengembangan KLHS selama sepuluh tahun terakhir.”

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah makin nyatanya urgensi perbaikan tata cara pembangunan dan bencana alam yang semakin mengancam diluar dari kendali manusia. Ini semua merupakan dampak dari perubahan iklim.

“Keadaan yang mendesak antara lain adalah bagaimana mengelola dampak dan resiko dari intensifnya percepatan pembangunan sektor ekonomi, infrastruktur, dan ekspansi wilayah perkotaan, serta bagaimana mengelola tekanan besar terhadap daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup yang justru sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar menteri LHK ini dilansir dari PPID KLHK.

KLHS adalah instrumen perencanaan yang dimandatkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS wajib dilaksanakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memastikan perencanaan pembangunannya telah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.  Kewajiban KLHS oleh Pemerintah Daerah juga ditegaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“KLHS adalah bagaimana mengelola daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan, dengan cara mengantisipasi tekanan terhadap sumber daya alam,” ungkap Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Rasmus Abildgaard Kristensen, dilansir dari PPID KLHK. Rasmus juga menyatakan pentingnya KLHS sebagai instrument pencegahan. (Ira Anugerah A.)

Walhi: Lebih Baik PLTA Tampur Dibatalkan

Published in Nasional
Sabtu, 25 November 2017 15:34

Medialingkungan.com - Pihak pemerintah terus berupaya melakukan percepatan pembangunan, satu diantaranya mendirikan pembangkit energi, seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Proyek pembangunan ini tak jarang menuai kritik pada pelaksanaannya oleh berbagai pihak. Seperti pada pembangunan PLTA tampur di Kabupaten Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Timur, dan Kota Langsa.

Maksum, Warga Aceh Tamiang, menyatakan tidak setuju dengan pembangunan PLTA tampur dengan tinggi bendungannya mencapai 173,5 meter. Selain itu, sosialisasi pembangunan serta resiko yang akan dihadapi kepada masyarakat, tidak menyeluruh.

“Kami tidak mau, bila bendungannya jebol menjadi bom. Terlebih, lokasinya dengan permukiman penduduk,” terangnya dalam diskusi PLTA Tampur yang dilaksanakan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HaKA) di Banda Aceh, (23/11/2017) dilansir dari Mongabay.

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur yang kapasitasnya mencapai 443 Megawatt ini dikerjakan Perusahaan Modal Asing (PMA) PT. Kamirzu asal Hongkong. Laporan kunjungan lapangan Walhi Aceh menerangkan, pembangunan PLTA Tampur saat ini masih prakontruksi dan perampungan perizinan. Termasuk izin pinjam pakai kawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), izin lingkungan, serta izin usaha.

“Proses dan perizinan ditargetkan rampung di 2017. Keseluruhan, PLTA Tampur siap operasi pada 2025 dan penggenangan waduk direncanakan di tahun pertama itu,” terang Kepala Divisi Advokasi Walhi Aceh, Muhammad Nasir, Kamis (23/11/17).

Nasir menyatakan, pembangunan ini menggunakan lahan seluas 4.090 hektar untuk rencana genangan. Luas lahan tersebut terbagi atas, kawasan hutan lindung (1.226,83 hektar), hutan produksi (2.565,44 hektar), dan area penggunaan lain (297,73 hektar).

Rencana pembangunan bendungan/DAM dan power house seluas 10 hektar berada di hutan lindung. Sementara pembangunan jalur saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) sepanjang 45 km berada di hutan lindung (9,34 km), hutan produksi (21,4 km) dan area penggunaan lain (14,26 km).

Hasil sidang 28 Desember 2016 Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Provinsi Aceh, telah menyetujui pengerjaan proyek tersebut. Meskipun, lebih dari 4.000 hektare hutan di KEL akan menjadi danau dan puluhan kepala keluarga di Desa Lesten, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, direlokasi.

“Walhi Aceh menolak Amdal PLTA Tampur karena penggunaan hutan yang sangat luas dan melaporkannya ke KLHK. Lebih baik proyek itu dibatalkan saja untuk menyelamatkan lingkungan dan masyarakat,” tegas Nasir.

Warga Aceh Tamiang yang juga pegiat lingkungan Rudi Putra menyatakan, kondisi tanah di Kawasan Ekosistem Leuser sangat labil. Mudah longsor yang berpengaruh pada usia bendungan.

“Setiap tahun perbukitan di Leuser amblas karena longsor. Bendungan tinggi sangat tidak cocok dibangun karena kondisi tanah yang tidak stabil,” jelas Rudi yang telah belasan tahun bekerja di hutan Leuser.

Rudi menyatakan, lokasi proyek PLTA Tampur berada dekat patahan yang rawan terjadi gempa. Hal Ini bisa mempercepat usia bendungan. “Saya tidak bisa banyangkan kalau bendungan itu jebol,” ungkapnya. (Khalid Muhammad)

 

 

Perhutanan Sosial Peluang Mitra bagi Para Investor

Published in Nasional
Jumat, 24 November 2017 12:56

Medialingkungan.com - Ketua Tim Terpadu Pencadangan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto, Pemerintah mendukung skema kerja sama antara masyarakat dan investor. Para investor sektor pertanian berpeluang memanfaatkan kawasan perhutanan sosial yang hak pengelolaannya diberikan pemerintah untuk masyarakat.

Agus Justianto menyampaikan bahwa, karena diserahkan kepada masyarakat, jika investor ingin memanfaatkan lahan tersebut, maka investor di dorong untuk dapat bekerja sama dengan masyarakat di lokasi perhutanan sosial yang mencapai 13,46 juta hektare.

"Perhutanan sosial ini diprioritaskan untuk masyarakat setempat, maka kami mendorong bagaimana agar investor menjalin kemitraan dengan masyarakat setempat. Pemerintah sudah menentukan peta indikasi perhutanan sosial dan bisa dicek di peta tersebut," jelas Agus Lestari pada FGD (Focus Group Discussion) Percepatan Investasi Pertanian dan Evaluasi Perkembangannya pada 2017 di Bogor, Kamis (23/11/17) yang dilansir dari kabar24.bisnis.com.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan targetkan akses kelola perhutanan sosial oleh masyarakat dapat mencapai 12,7 juta hektare pada 2019 mendatang. Pemerintah merumuskan perhutanan sosial untuk beberapa alasan yaitu memperkuat kehadiran negara bagi masyarakat, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing, dan mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.

"Banyak riset yang menunjukkan bahwa Perhutanan Sosial meningkatkan ragam income (pendapatan) agroforestry. Perhutanan Sosial juga menyelesaikan konflik pengelolaan hutan dengan cara yang bisa diterima," kata Wiratno saat Seminar Membangun Kemandirian Energi Berbasis Energi Terbarukan Melalui Perhutanan Sosial yang dilaksanakam oleh Yayasan Kehutanan Indonesia bekerja sama dengan Korea Institute Of Energy research (KIER) di Jakarta, Rabu (22/11/17) yang dilansir dari netralews.com. (Ilham)

SRAK: Upaya Selamatkan Rangkong Gading

Published in Nasional
Jumat, 24 November 2017 11:58

Medialingkungan.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mulai mengkhawatirkan keberlangsungan populasi burung rangkong gading (Rhinoplax vigil) yang semakin memprihatinkan. Data Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2012 - 2016 menjelaskan bahwa, sebanyak 1.398 paruh rangkong gading berhasil disita di Indonesia dan lebih dari 2.000 paruh yang diselundupkan ke Tiongkok, Amerika, dan Malaysia.

Burung ini telah masuk kedalam Appendices I Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) yang berarti satwa tersebut dilarang untuk diperdagangkan, ini sungguh harus diperhatikan apalagi  angka yang didapat mengenai hasil sitaan penyelundupan sungguh sangat memilukan seperti yang dilansir KLHK, membuat Pemerintah segera mengadakan Konsultasi Publik Nasional untuk menyusun Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Rangkong Gading, Kamis, (23/11/17) di Jakarta.

“SRAK Rangkong Gading ini sangat penting untuk mendapatkan komitmen dari berbagai pihak, terutama dari akademisi, para peneliti, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta penegak hokum karena populasinya semakin terdesak,” tegas Bambang Dahono Adji, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati, KLHK. (Ira Anugerah A)

Sekjen KLHK: Pengusaha Hutan Harus Berpihak pada Masyarakat

Published in Nasional
Rabu, 22 November 2017 11:06

Medialingkungan.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono wakili Menteri LHK dalam kegiatan Rapat Kerja Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) 2017 di Jakarta (21/11/17). Kegiatan tersebut Bambang menegaskan pentingnya mempertahankan fungsi produksi, fungsi sosial, dan fungsi lingkungan, dalam pengelolaan hutan produksi.

"Potensi sumber daya hutan sebagai keunggulan komparatif harus berpihak kepada masyarakat, untuk itu pemerataan ekonomi tidak boleh dilupakan," ungkapnya.

Bambang juga menekankan tiga hal utama yang menjadi pesan Menteri LHK, yaitu pentingnya memberi akses legal kepada masyarakat, upaya peningkatan kapasitas bagi masyarakat dalam berwiraswasta atau berusaha, serta pendidikan vokasi atau keterampilan sebagai keunggulan komparatif.  Selain itu, Ia juga berharap usaha kehutanan ini dapat berkelanjutan dengan berbasis masyarakat, dan pengusaha dapat membantu masyarakat dalam penyediaan bibit untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR), untuk mendukung pembentukan kebun plasma.

"Tolong dijaga reposisi masyarakat dan lingkungan. Masyarakat dari objek menjadi subjek. Tolong bantu masyarakat, pola bagi hasil disepakati bersama, dan rakyat juga dapat diajak kerjasama dalam pengendalian karhuta untuk menjaga fungsi lingkungannya," tambahnya.

Sementara itu, Ketua APHI, Indroyono Soesilo menyampaikan bahwa tema Raker APHI tahun ini bertujuan untuk menggali lebih lanjut apa yang harus dilakukan dan ditingkatkatkan, untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif. Berkenaan dengan sistem informasi produksi hasil hutan secara online yang telah berdiri saat ini (SIPHPL), APHI telah membangun sistem pemasaran secara online berbasis e-commmerce untuk mendukung hal tersebut.

"Sistem ini mendukung produksi hasil hutan kayu berbasis SVLK, dan untuk tahap awal, akan diujicobakan pada proyek di Provinsi Papua Barat, untuk mendorong industri kayu di kawasan Indonesia Timur, bagaimana mendekatkan konsumen dengan produsen," ujar Indroyono.

Turut hadir dalam Rakernis APHI, yaiti Direktur Jenderal PHPL, Direktur Jenderal PKTL, Gubernur Papua Barat, Ketua DPPI, PSM, Perwakilan Kedubes Australia, dan jugamitra-mitra. (Dedy)

Halaman 1 dari 48

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini