medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Bawa Batu Bara pada COP 23, Trump Kembali Tuai Kecaman Dunia

Published in Internasional
Senin, 06 November 2017 14:31

Medialingkungan.com - Setelah pemberitaan heboh tentang penolakan Presiden Amerika Serikat terhadap hasil kesepakatan COP 21 di  Paris dua tahun lalu, kali ini Trump kembali berencana mempresentasikan batu bara sebagai solusi untuk perubahan iklim pada konferensi perubahan iklim COP 23 yang akan digelar di Bonn, Jerman (6-17/11/17). AS menganggap batu bara akan berkontribusi dalam penurunan emisi.

Rencana trump atas batubara memancing amarah beberapa pihak yang akan hadir pada Konferensi perubahan iklim COP 23. Rencana tersebut dianggap tidak masuk akal.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa bahan bakar fosil akan digunakan untuk masa yang akan datang, dan demi kepentingan semua orang, mereka menjadi efisien dan bersih," kata juru bicara Gedung Putih dilansir dari liputan6.com

Berkaitan dengan peran batubara dan bahan bakar lainnya dalam mengendalikan dampak kenaikan suhu, akan dibuatkan presentasi oleh pembicara dari raksasa batubara Peabody Energy. Anggota pemerintahan Trump, akan membuat acara untuk mempromosikan bahan bakar fosil dan tenaga nuklir sebagai solusi untuk perubahan iklim.

"Bahan bakar fosil yang memiliki peran dalam mengatasi perubahan iklim tidak masuk akal. Ini berbahaya," kata Andrew Norton, direktur Institut Lingkungan dan Pembangunan Internasional.

"Pembicaraan ini bukanlah tempat untuk mendorong agenda bahan bakar fosil. AS perlu kembali ke meja dan membantu mengurangi emisi dengan cepat karena tuntutan situasi," lanjutnya.

Bahkan di beberapa negara bagian AS, pada kelompok yang bebeda, masih saja membangun komitmen menjalankan hasil kesepakatan paris. Mereka juga berencana angkat bicara pada COP 23. Koalisi yang bersebrangan dengan Trump di bawah payung ‘We Are Still In’, dengan delegasi gubernur, wali kota, dan pengusaha akan berada di Bonn. Mereka akan menyampaikan kepada Negosiator bahwa diawah tingkat Federal, sebagian besar warga AS masih mendukung kesepakatan Paris.

"Kita perlu memastikan kepada dunia bahwa kami menjaga kepercayaan mereka terhadap kemampuan AS untuk maju dalam solusi perubahan iklim di perjanjian Paris," ujar Jay Inslee, Gubernur Washington. (Khalid Muhammad)

Bantuan Kapal Fiber Menteri Susi Tak Dioperasikan Nelayan

Published in Nasional
Sabtu, 04 November 2017 11:33

Medialingkungan.com – Kapal Fiber bantuan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Dermaga Pelabuhan Pendaratan Ikan Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah terlihat tidak beroperasi. Namun, nelayan terlihat masih tetap melaut dengan menggunakan kapal berbahan kayu.

Nelayan di Kec. Kumai mengakui bahwa desain kapal fiber tidak sesuai dengan kebiasaan mereka mencari ikan di laut. Ukuran kapal itu terlalu tinggi dan tidak terlalu lebar. Belum lagi, tempat penyimpanan jaring ikan juga tidak memadai. Itulah sebabnya tidak dapat digunakan sebelum dirombak.

“Tempat jaring itu mau diubah. Kalau tidak diubah, mau ditaruh di mana. Baru tiga bulan, akinya juga sudah tidak bisa diisi," ujar Raihan, salah seorang nelayan setempat pada kamis (2/11) dilansir dari Kompas.com.

Raihan belum juga merubah desain kapal sejak tiga bulan terakhir tidak digunakan, dikarenakan biayanya dianggap mahal.

“Kalau yang dari kayu, biar merehab tidak seberapa. Kalau ini banyak," keluh Raihan.

Masalah seperti ini sebelumnya telah disampaikan oleh Abdul Halim, Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanity kepada Mongabay menjelang akhir tahun lalu. Pendapat Halim bahwa Program yang memakan dana miliaran rupiah ini masih perlu dipelajari dengan seksama sehingga tidak mengulang kesalahan yang sama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan sebelum Ibu Susi Pudjiastuti. seperti program bernama “Inka Mina” yang menuai kegagalan sebab dilaksanakan dengan instan tanpa ada pendampingan. (Khalid Muhammad)

Agrocomplex Go Green 2017 Tanam 10 Ribu Mangrove

Published in Event & Komunitas
Senin, 28 Agustus 2017 01:05

Medialingkungan.com - Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang dan Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Asosiasi Teman Kuliah Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin (TKP-UNHAS) menanam bibit Mangrove dan menebar benih Rajungan Kepiting dan Udang yang dipusatkan di Pantai Lantebung Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya Makassar Sabtu (26/8).

Kegiatan ini dinamakan Agrocomplex Go Green 2017 oleh TKP-UNHAS dalam 1 dekade keberadaanya dengan bentuk penanaman 10.000 bibit mangrove dan restocking Benih Rajungan dan Udang 100.000 ekor yang melibatkan TNI, Polri, Bank BRI, Mahasiswa Fakultas Kehutanan, Pertanian dan Kelautan Unhas serta masyarakat Lantebung yang berlangsung selama dua hari.

Melalui acara ini Ahmad Sukri selaku Ketua Tim Kerja TKP-UNHAS mengatakan bahwa, “Kegiatan ini bentuk kepedulian terhadap lingkungan, dimana Mangrove ini sangatlah penting, karena sepertiga kawasan mangrove dunia berada di Indonesia dan setiap tahunnya berkurang sebanyak 30%, karena itulah kegiatan ini berlangsung untuk menghidupkan kembali fungsi-fungsi ekologi dan juga restoking benih rajungan sebagai budidaya bebas untuk dinikmati masyarakat Lantebung, agar tidak ada lagi exploitasi pada kawasan mangrove”.

Wakil Gubernur Sulsel juga mengatakan bahwa, “pohon mangrove adalah pohon yang paling kuat untuk menahan ombak dibandingkan dengan tembok”.

Moh Ramdhan Pomanto menegaskan bahwa, “Mangrove sangatlah penting untuk ekosistem laut” seperti yang disampaikan dalam sambutannya pada pembukaan acara. {Ira Anugerah Abbas}

Kampanyekan Bioenergi, KESDM Gelar Seminar di Kampus UNHAS

Published in Event & Komunitas
Jumat, 04 Agustus 2017 13:55

Medialingkungan.com – Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang besar dan tersebar diseluruh pelosok tanah air. Namun, berbagai permasalahan yang ada seperti keterbatasan akses energi dan pengetahuan akan pemanfaatan sumber daya pada beberapa wilayah menyebabkan beberapa wilayah masih belum memperoleh akses energi.

Kementerian Sumber Daya Mineral (KESDM) menyadari akan pentingnya peran berbagai pihak dalam hal mewujudkan solusi bagi berbagai permasalahan energi tanah air. Salah satunya adalah dengan mengadakan transfer knowledge dengan tema “Bioenergy Goes to Campus”

Kegiatan Bionergy Goes to Campus diselenggarakan kemarin (3/8) di Aula Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin dengan melibatkan 200 mahasiswa sebagai peserta dan mendatangkan narasumber dari berbagai kalangan seperti Dosen, Yayasan Rumah Energi dan Lembaga asosiasi bidang bionergi yaitu APLIBI (Asosiasi Produsen Listrik Berbasis Bionergi) dan APROBI (Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia).

Kepala Subdirektorat Penyiapan Program Bioenergi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Trois Dilisusendi, dalam sambutannya mewakili Menteri mengatakan bahwa pemerintah mengajak mahasiswa untuk menciptakan berbagai terobosan baru berupa riset-riset dalam hal pemanfaatan bioenergi.

“Potensi Indonesia terhadap Energi Baru Terbarukan sangat besar, namun SDM yang masih belum siap untuk memanfaatkannya, untuk itu kami mengajak mahasiswa dan dosen untuk bersama-sama mencari solusi dan alternative baru mengembangkan bioenergi”, Ujar Trois pada sambutannya membuka acara Bioenergy Goes to Campus, Kamis (3/8) di Aula Fakultas Kehutanan Unhas.

Melalui kegiatan seminar ini, pemerintah berharap mahasiswa sebagai agen of change dapat ikut serta dalam mempercepat pengembangan bioenergy di Indonesia melalui penciptaan SDM yang handal. (Suterayani)

Perlunya Terobosan Pengelolaan Hutan, Jokowi: Contoh Swedia dan Finlandia

Published in Nasional
Rabu, 02 Agustus 2017 15:37

Medialingkungan.com -  Pada peringatan Hari Lingkungan Lingkungan Hidup 2017 dan Peresmian Landmark Hutan Indonesia yang diadakan di Plaza Ir. Soedjono Soerjo, Gedung Manggala Wana Bhakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta Pusat, Rabu (2/8), Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan dilaksanakan nantinya dapat membuat pemikiran baru dalam pengelolaan hutan.

Jokowi meminta KLHK melakukan introspeksi dengan membuat rancangan besar untuk pembangunan hutan Indonesia dan mampu menghasilkan terobosan-terobosan dalam pengelolaan hutan dan lingkungan hidup sehingga menjadi lebih baik. Jokowi juga mencontohkan pengelolaan yang dilakukan oleh Swedia dan Finlandia yang dimana 70-80 persen sektor perekonomiannya berasal dari pengelolaan hutan.

"Swedia itu ekonominya 70 persen dari pengelolaan hutan. Dari pengelolaan itu yang harus kita jadikan contoh. Jangan ada yang orientasinya proyek. Sudah terlalu lama kita bekerja dengan orientasi proyek,” kata Jokowi dikutip dari Okezone.

Jokowi meminta ada terobosan baru, dan menanggalkan pola rutinitas dan monoton dalam mengelola hutan di Indonesia. Maka itu, cara yang diterapkan di Swedia dan Finlandia bisa dicontoh di Indonesia dengan menyesuaikan kondisi hutan di dalam negeri.‎

"Saya kira kita tidak usah sulit2, dikopi saja dan disesuaikan dengan keadaan hutan negara kita, tapi pengelolaan hutan beratus tahun baik itu yang harus kita jadikan contoh, jadi sample, kirim dari Kementerian LHK melihat bagaimana pengelolaan hutan dan lingkungan hidup berjalan bersama-sama, ekonominya dapat lingkungannya juga dapat," tambahnya, dikutip dari Antara News.

Presiden pun berharap terobosan itu juga turut didukung oleh semua pihak, termasuk para rimbawan.

"Dibutuhkan jiwa-jiwa mulia, para rimbawan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konkrit, persoalan riil di lapangan dengan sebuah etos kerja yang baik sehingga mana yang dilindungi, mana yang diproteksi jelas, mana yang dipakai konsesi, mana untuk hutan sosial, betul-betul jelas," tambahnya. (Muchlas Dharmawan)

Delapan Kota di Indonesia Akan Miliki Masterplan Terkait Penanganan Sampah

Published in Nasional
Selasa, 01 Agustus 2017 20:56

Medialingkungan.com – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan rapat dengan membahas masterplan yang berisikan penanganan sampah dibeberapa daerah. Peserta rapat yang hadir yakni, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, M.R Karliansyah; Asisten Deputi Infrastruktur Pertambangan dan Energi Kemenko Maritim, Yudi Prabangkara; Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Adji.

Pada pertemuan ini, Parlindungan Purba selaku Ketua Komite II menyatakan keberadaan masterplan dalam penanganan sampah di daerah mampu menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan masyarakat hasil dari pengolahan sampah.

“Permasalahan jumlah sampah yang mencapai angka 64 juta per tahun, mengharuskan masing-masing daerah untuk memiliki masterplan penanganan sampah. Sehingga masalah sampah dapat teratasi sekaligus mendapat nilai tambah dengan adanya pengolahan sampah menjadi energi,” ujar Parlindungan, seperti yang dilansir Kompas.com, Selasa (1/8).

Presidium Alumni GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Pusat ini menambahkan bahwa, sampah yang mencapai 64 juta ton per tahun menjadi masalah besar bagi tiap daerah. Maka dari itu, diharuskan setiap daerah memiliki masterplan dan seluruh stakeholder memegang teguh komitmen dalam menyelesaikan permasalahan terkait sampah.

“Cara penanganan yang akan dilakukan adalah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa),” ujarnya.

Dilain sisi, Prof. Djailami Firdaus selaku Senator DKI Jakarta DKI Jakarta akan menjadi pionir dalam pembangunan infrastruktur berupa pengelolaan sampah menjadi energi yang berupa PLTSa. Untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut, kedepannya akan dibuat Intermediate Treatment Facility (ITF) di 4 lokasi di DKI Jakarta yang akan mengelola sampah menjadi energi.

“Sampah di DKI Jakarta terbilang sudah sangat melebihi ambang batas. Maka perlu dilakukan gerakan secepat mungkin untuk menyelesaikan persoalan sampah,” katanya.

Hasil rapat itu, di akhir tahun 2018 program masterplan penanganan sampah tersebut dapat terealisasi. Ada delapan kota yang menjadi target pilot project yakni, DKI Jakarta, Bandung, Tangerang, Semarang, Surakarta, Surabaya, Denpasar dan Makassar. (Angga Pratama)

Pemkab Situbundo Ambisius Berantas Sampah dan Kerusakan Lingkungan

Published in Nasional
Senin, 31 Juli 2017 20:10

Medialingkungan.com – Pemkab Situbondo menanggapi serius persoalan sampah dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Tak tinggal diam, Sekda Pemkab Situbondo, Syaifullah mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan hukum lingkungan dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Indikator keberhasilan Pemkab Situbondo dalam penanganan sampah dapat dilihat dari volume produksi sampah yang dapat ditangani sebesar 75,35% pada tahun 2016. Tidak hanya itu, Syaifullah terus berusaha melakukan inovasi dalam menangani sampah agar kota yang dia tempati 100% bersih dari sampah.

“Secepatnya kasus sampah akan segera dibereskan begitupun kasus lingkungan yang tercemar,” ujar Syaifullah,” seperti yang dilansir Jawapos.com, Senin (31/7).

Langkah lain yang diterapkan oleh pemerintah dalam penanganan sampah melalui Dinas Lingkungan Hidup (KLH), yaitu menambah bak-bak sampah disetiap sudut-sudut kota. Ini bertujuan agar sampah yang sudah dipungut petugas tidak berceceran. Sebab, bak yang lama sudah tidak bisa memuat semua sampah.

“Kami juga mencoba menata sejumlah pasar agar lebih tertata dan bersih. Saat ini, dari 17 pasar tradisional, 12 diantaranya tergolong baik,” kata Syaifullah.

Sedangkan untuk urusan pekerjaan umum, panjang jalan Kab. Situbondo dalam kondisi baik. Syaifullah menerangkan, Pemkab terus mengupayakan agar kondisinya tetap bagus.

 “Usaha yang kita lakukan bisa terlihat hasilnya,” imbuhnya.

Masalah lingkungan ini adalah satu diantara 24 prioritas urusan wajib dikerjakan oleh Pemkab Situbundo. (Angga Pratama)

Pemerintah Hadiahi Masyarakat Lahan Hutan 2 Ha

Published in Nasional
Rabu, 26 Juli 2017 08:25

Medialingkungan.com – Angin segar bagi masyarakat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan memberikan lahan kepada masyarakat untuk dikelola dan dikembangkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan nantinya tiap keluarga yang telah diidentifikasi bisa mendapatkan lahan hutan ini dengan luas rata-rata 2 hektar.

Lahan yang akan dikelola oleh masyarakat adalah lahan milik Perum Perhutani yang notabenenya merupakan perusahaan plat merah. Perum Perhutani akan meminjamkan lahan hutan menganggur kepada masyarakat selama 35 tahun melalui program Perhutanan Sosial.

“Mulai Agustus atau bahkan minggu ini perhutanan sosial akan launching, untuk akses rata-rata 2 hektar per keluarga,” kata Darmin, seperti yang dilansir kata.co.id, Selasa (25/7).

Tujuan dari program ini agar meningkatkan produktivitas tanaman yang ditanam semakin baik. Sebelumnya Darmin sempat menyebut Kabupaten Karawang sebagai tempat peluncuran program ini. Namun, kini dia prioritas awal perhutanan sosial ini di wilayah provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Setelah itu baru masuk ke Jawa Barat.

Pemerintah juga akan membantu mencari pembeli komoditas yang dihasilkan, agar konsep klaster di lahan hutan sosial ini bisa berhasil. Selain itu, dukungan logistik bagi perdesaan juga akan diatur, agar masyarakat dapat menggunakan fasilitas pascapanen sebagai bagian dari sarana penjualan komoditasnya. (Angga Pratama)

Bonn Challenge, Insiaisi Restorasi Hutan Terbesar Di Dunia

Published in Nasional
Selasa, 09 Mei 2017 10:48

Medialingkungan.com – Sumatera Selatan (Sumsel) kedatangan 40 negara untuk menghadiri The 1st Asia Bonn Challenge High Level Meeting pada hari ini dan besok (9-10) Mei 2017. Pemerintah Provinsi Sumsel mengatakan The Bonn Challenge adalah suatu inisiatif dan ide yang besar dari pemimpin-pemimpin dunia yang peduli perubahan iklim.

“Ini dilakukan dengan restorasi lanskap hutan yang kritis,” ujar Najib Asmani, Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan Bidang Perubahan Iklim.

Lebih lanjut ia sampiakan mengatakan pengelolaan hutan dan lahan di provinsi Sumsel harus melibatkan semua elemen masyarakat. "Berkat kerja keras Pemprov Sumsel kita bisa menyelenggarakan Bonn Chalenge," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel mengatakan sebanyak 736 ribu hektar hutan di Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan rusak. Kerusakan dominan disebabkan kebakaran hutan dan lahan 2015. "736 Ribu hektar hutan yang rusak akibat kebakaran 2015. Sulit direstorasi atau direvitalisasi, APBD tak mampu, APBN juga," kata Alex, Senin (8/5).

Ia sampaikan juga bahwa pihaknya sulit melakukan restorasi hutan rusak itu memerlukan banyak biaya. Tak hanya anggaran dari APBD, dana dari pemerintah pusat (APBN) juga belum tentu mampu mencukupi.

Untuk menyikapi masalah tersebut, Alex menggandeng banyak Non-Government Organization (NGO) yang peduli terhadap lingkungan untuk membantu memperbaiki hutan yang rusak. “kita mengajak pihak kedua dan ketiga untuk membantu. Kita masih cari negara-negara yang peduli. Saat ini setidaknya, ada 11 lokasi yang digarap 6 NGO," paparnya.

Terkait Bonn Challenge, sambungnya, Bonn Challenge adalah suatu inisiatif restorasi landskap yang kritis yang terbesar dunia. Gelaran kali ini dimanfaatkan untuk menunjukkan kepada negara peserta untuk melihat secara langsung kondisi hutan di Bumi Sriwijaya ini. Sumsel sendiri mengajukan 400 ribu hektar dari 150 juta hektar hutan yang ditargetkan direstorasi hingga 2020 mendatang. {Fahrum Ahmad}

Menteri Pembangunan Denmark Apresiasi Hutan Harapan Jambi

Published in Nasional
Selasa, 02 Mei 2017 10:10

Medialingkungan.com – Menteri Pembangunan Kerja Sama Denmark, Ulla Tørnæs‎, berkunjung ke Hutan Harapan di Kabupaten Batanghari, Jambi, Minggu (30/04). Ia didampingi rombongan Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Casper Klynge‎.

Kunjungan ini merupakan tindaklanjut dari kerja sama Pemerintah Denmark dan Indonesia di bidang pelestarian lingkungan. Ulla menyampaikan kekagumannya terhadap hutan tropis yang masih alami dan memegang peran vital di Sumatera sebagai penyumbang oksigen.

"Karena itulah kami menganggap hutan tropis ini memiliki peran yang sangat penting di mata internasional," ungkap dia seperti dikutip dari Tribunnews.com. Untuk itu sambung dia, kelestariannya harus dijaga. "Termasuk di dalamnya menjaga kelestarian flora dan fauna yang hidup di hutan tropis ini".

Ulla juga diberikan kesempatan untuk membuka kegiatan launching "Thumble in the Jungle" dalam rangka lomba sepeda gunung pertama di Hutan Restorasi di Indonesia, pada Senin (1/05). Melalui kegiatan ini, dia berharap, pelestarian hutan tidak semata-mata untuk menjaga keaslian alam, namun juga berdampak positif bagi masyarakat.

‎‎"Saya sangat gembira berada di tempat ini. Saya melepas peserta sepeda gunung pertama di Hutan Harapan," ujar Ulla Tørnæs‎, Senin (1/5).

Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang cukup menarik bagi negara lain. Namun untuk pengembangan di bidang ecotourism perlu ditingkatkan lagi. "Tujuannya agar kunjungan turis ke hutan ini dapat meningkat," ujarnya.

Sementara itu, Casper mengatakan, peranan Hutan Harapan yang dikelola PT Restorasi Ekosistem Indoensia (Reki) dapat mengurangi emisi karbon hingga dua kali lebih besar di negaranya. ‎

Berdasarkan data yang diperoleh, keberadaan Hutan Harapan dapat mengurangi jumlah emisi karbon 80 juta ton per tahun, atau dua kali lipat dari Denmark, yang hanya 40 juta ton per tahun‎. "Hutan Harapan ini merupakan proyek yang akan diterapkan di daerah lain," ungkapnya.

Hutan Harapan membentang di dua kabupaten di Provinsi Jambi, yakni Sarolangun dan Batanghari, serta di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Izin pengelolaannya diberikan kepada Unit Manajemen Hutan Harapan bentukan Burung Indonesia, Birdlife International dan Royal Society for the Protection of Birds. Karena pemerintah mensyaratkan badan hukum perseroan terbatas (PT), maka didirikan PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki).

Izin RE pertama didapat pada 2007, yakni untuk kawasan seluas 52.170 hektare di Kabupaten Musi Banyuasin (SK Menhut No 293/Menhut-II/2007). Izin kedua keluar pada 2010 untuk areal seluas 46.385 hektare di Kabupaten Batanghari dan Sarolangun (SK Menhut No 327/Menhut-II/2010). Total luas izin konsesinya 98.555 hektare. "Inisiatif Hutan Harapan setidaknya menyelamatkan 20 persen hutan dataran rendah yang tersisa di Sumatera dan mendukung pelestarian alam di Indonesia," imbuhnya.

Casper juga menyebutkan: "Antara Denmark dan PT Reki masih mencari modul untuk mencari solusi tekanan dari luar. Tapi, kami meyakini pihak Reki bisa mencarikan sulusi dengan cara bermitra dengan masyarakat sekitar”.

"Terpenting menjaga hutan Harapan dan tetap mempertahankan keberadaan penduduk asli yang tinggal di hutan Harapan agar nanti mereka bisa disejahterakan di tempat tinggalnya sendiri melalui kerjasama yang baik," tambah Casper. {Fahrum Ahmad}

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini