medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

KolaborAksi Earth Hour se-Indonesia Malam Ini Sanggup Hemat 4,6 GWh Energi

Published in Nasional
Sabtu, 29 Maret 2014 15:36

Medialingkungan.com - Earth Hour merupakan sebuah kegiatan global yang diadakan oleh World Wide Fund for Nature (WWF) pada Sabtu terakhir bulan Maret berupa pemadaman lampu yang tidak diperlukan di rumah dan perkantoran selama satu jam untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya tindakan serius menghadapi perubahan iklim.

Dengan tagline “be a superhero for the planet” dengan Spider-man sebagai duta super heronya, Earth Hour 2014 akan dilaksanakan malam ini, 29 Maret 2014 pukul 20.30 sampai 21.30 waktu setempat secara serentak di seluruh dunia. Untuk Indonesia sendiri, sekitar 37 kota mendukung dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jika berjalan secara masif, maka asumsi perhitungan penghematan energi menjadi : Dari 92,13% rumah dengan sumber penerangan listrik PLN (BPS,2012) kita mengambil 10% dari total penduduk Indonesia yang equivalen dengan 23 juta orang.

Jika dalam pemadaman setiap 1 buah lampu rumah tangga berdaya 20 watt – 1 jam (waktu pemakaian), maka akan diperoleh 0,2 KW.h x Rp 1004 (*tarif TDL/okt 2013) = Rp 208.8,-23 juta orang x Rp 208,8 = Rp 4.618.400.000,- (4.6 Milliar rupiah) total penghematan biaya listrik dan bisa menghemat energi sebesar 4,6 GW.h (gigawatt-jam).

Dengan menghemat energi sebesar 4,6 GW.h, maka dapat pula mengurangi emisi +/- 3.91 juta ton CO2 yang setara 3.910.000 pohon (berusia 20 tahun) dengan ketersediaan oksigen (O2) untuk +/- 7.937.300 orang. Perhitungan tersebut hanya berlaku untuk negara Indonesia saja, sedangkan Earth Hour melibatkan ratusan juta orang di seluruh dunia, jadi perhitungan tersebut bisa menjadi jauh lebih besar. Ini membuktikan semua orang bisa menjadi pahlawan untuk bumi “#IniAksiku, sebuah langkah kecil untuk bumi yang lebih baik”. (AND)

Hasil Evaluasi Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Terkait Kebijakan Kehutanan Riau

Published in Nasional
Senin, 24 Maret 2014 23:15

Medialingkungan.com - Pembakaran lahan di Riau diakibatkan adanya perizinan konversi lahan dari hutan hujan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Diperkirakan sekitar 1/4 juta Ha hutan hujan di Sumatera terkonversi menjadi lahan kelapa sawit tiap tahunnya.Hutan hujan Riau merupakan habitat utama salah satu fauna endemik Indonesia, Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae). Jenis ini berstatus Critically Endangered dalam redlist database International Union for Conservation of Nature (IUCN) yaitu jenis beresiko punah dalam waktu dekat. Sementara di CITES jenis ini termasuk Appendix 1, yaitu satwa yang terlarang diperdagangkan dalam dunia international.

Catatan Greenpeace pada Oktober 2013 menunjukkan bahwa 400 ekor dari populasi harimau secara keseluruhan berada di hutan Riau. Namun populasi ini terus menuai ancaman akibat pembukaan lahan. Salah satunya adalah efek tepi, hal ini mendesak habitat untuk menemukan habitat yang baru demi kelangsungan hidupnya. Tak hanya itu, kebakaran hutan yang belakangan ini melanda Riau sukses meluluh lantahkan habitat dan mengurangi jumlah populasi.

Kebakaran yang terjadi di riau memiliki dampak yang lebih luas khususnya pada pemanasan iklim global. Setiap tahunnya 1,8 milliar ton emisi rumah kaca terlepas ke atmosfer akibat perusakan dan pembakaran lahan gambut. Kebakaran hutan yang terjadi pada provinsi dengan lahan gambut terluas di dunia ini menyumbang sekitar < 4% total emisi gas rumah kaca (GRK).

Hutan gambut adalah hutan dengan kondisi tanah organosol atau memiliki kandungan organik yang tinggi. Kandungan organik tersebut didapatkan dari sisa-sisa penimbunan dan pembusukan tumbuhan yang belum selesai, namun sudah berlangsung secara berulang dan dalam waktu yang sangat lama.Salah satu guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir Yusran Yusuf, M.siketika diwawancarai mengatakan teknologi apapun tak akan mampu memperbaiki lahan gambut, apalagi dengan melakukan konversi sebagai kebun sawit. Hal tersebut bukan solusi wajar.

Beliau juga mengatakan bahwa berdasarkan perhitungan valuasi ekonomi dari hasil kayu maupun non-kayu hanya berkisar 10% saja keuntungan yang diperoleh dari hutan ataupun lahan yang sekarang menjadi lahan kelapa sawit dan sisanya adalah keuntungan dari sisi fungsi ekologis hutan yang tak ternilai harganya.“Biodiversity lokal juga tak akan tergantikan dengan teknologi apapun kecuali terjadi secara alami dan itu membutuhkan waktu yang lama dalam suksesi primernya,” lanjut Prof. Yusran.

Berdasarkan peramalan ektrapolatif bahwa reliabilitas pemerintah dalam pengukuran tren atas jumlah kejahatan tidak cermat dengan mengeluarkan izin konsesi lahan. Hal tersebut menunjukkan persistensi terhadap pola-pola yang teramati sebelumnya (di masa lampau) terbukti benar dengan terjadinya kebakaran hutan saat ini.Secara realistis disimpulkan bahwa Izin kelola hutan di Riau mesti di cabut karena dianggap gagal dalam pengendalian kegiatan pengelolaan hutan dengan mengurangi atau menghilangkan fungsi utama hutan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.3 tahun 2008.

Pertimbangan teknis dan usulan penetapan tersebut kini tidak lagi memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan baik pada rencana jangka pendek, maupun rencana jangka panjang sekalipun masih mengacu pada rencana porvinsi dan kabupaten sebagaimana dimaksudkan pada pasal 13 dalam PP tersebut.Beliau menambahkan tertera jelas pada UU no.41 tahun 1999 tentang kehutanan dan UU no.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa dalam proses pengelolaan hutan dan lingkungan hidup harus sesuai prinsip-prinsip lingkungan.“Jika tidak sesuai dengan aturan maka akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan praktek pengelolaan yang tidak prosedural,” tambahnya. (MFA)

Imhoff Tank, Teknologi Pengurai Limbah yang Terlupakan

Published in Informasi & Teknologi
Kamis, 08 Mei 2014 08:00

Medialingkungan.com – Pada masa penjajahan Hindia-Belanda, tepatnya 98 tahun, Belanda membuat sebuah pabrik pengolahan limbah rumah tangga yang disebut Imhoff tank atau oleh warga sekitar disebut pabrik mes. Kata ‘mes’ berasal dari bahasa Belanda yaitu Mest yang artinya pupuk. Pabrik ini dibangun di daerah Tegalega, bagian selatan kota Bandung. Pabrik ini mempunyai cara kerja seperti septic tank. Limbah domestik (limbah rumah tangga) akan masuk kedalam saluran penampungan Imhoff tank, kemudian hasil tampungan kotoran tersebut akan menghasilkan gas metan. Gas metan hasil pembusukan sampah tersebut kemudian dikompress kedalam sebuah tangki besi yang berdaya tampung 40 liter dengan tekanan 1 atmosfer.

Berdasarkan data yang dikutip dari kepala BPLDH JABAR, Anang Sudarma bahwa pencemaran sungai Citarum di Bandung salah satunya disebabkan oleh limbah rumah tangga yaitu sekitar 35 persen atau kedua terbanyak setelah limbah industri.  Angka ini menunjukkan kisaran limbah yang diproduksi masih sangat besar dan menjadikan kawasan tersebut sebagai yang 10 kawasan terjorok di dunia. Penggunaan Imhoff tank pada masa kini mampu turunkan produksi sampah di wilayah tersebut.

Bahkan lebih dari itu, limbah rumah tangga hasil endapan dari pabrik ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Masyarakat sekitar Lembang, Cisarua, Pengalengan dan Ciwidey tempat berdirinya pabrik ini dahulu memanfaatkan pupuk tersebut untuk tanah pertanian serta kebun-kebun bunga mereka. (UT)

Pemerintah Berlin Genjot Penghematan Energi

Published in Internasional
Kamis, 03 April 2014 08:00

Medialingkungan.com - Di Jerman, daur ulang merupakan bentuk seni dan pasar organik berjamuran di mana-mana. Isu lingkungan yang kian merebak dan menjadi sangat kompleks membuat Pemerintah Berlin menggalakkan penghematan energi sebagai bagian dari bisnis yang serius. Berlin saat ini tengah berupaya mengurangi emisi CO2 hingga lebih dari 40 persen pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan level pada tahun 1990. Hal tersebut bisa dikatakan target yang sangat ambisius, namun juga reaslistis.

Berbagi Mobil atau Carsharing sudah menjadi tren besar di Berlin. Hanya terdapat 324 mobil per 1.000 penduduk disana. Angka ini jelas sangat rendah untuk sebuah kota metropolitan. Sistem transportasi publik yang sangat padu ini terbukti membantu mengurangi emisi CO2 sehinga untuk mencapai target tersebut Pemerintah Berlin cukup membenahi pengurangan emisi di sektor lain.

Warga Berlin memiliki reputasi gemar berhemat dan berperilaku ramah lingkungan. Pemerintah kota berusaha mewujudkan reputasi ini. Departemen Lingkungan dan Pengembangan Kota sudah meluncurkan inisiatif yang memungkinkan warga untuk mengunjungi sekitar 100 proyek ramah lingkungan. Mulai dari perumahan, hotel, lokasi industri, institusi pemerintahan, pameran dan klub malam akan dibuat berdasarkan prisnsip ramah lingkungan. Inisiatif ini seperti disebutkan  'Berlin Saves Energy' dimaksudkan untuk memperlihatkan sudah sejauh apa pemerintah kota Berlin mencapai target lingkungan mereka. (MFA)

 

KLH: Hasil Rakor Ekoregion Sulawesi dan Maluku Rujukan untuk Pemerintahan Baru

Published in Nasional
Jumat, 09 Mei 2014 08:00

Medialingkungan.com - Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi dan Maluku di Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi dan Maluku ini dilakukan untuk memetakan program dan kegiatan PPLH di ekoregion ini.

Acara yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ir. H. Agus Arifin Nu’man ini dilakukan untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan beserta lokus pada Tahun 2015 mendatang. Selain itu, Kegiatan ini juga menyiapkan materi perencanaan kegiatan tahun depan yang akan dibahas dalam Musrenbang Nasional sebagai bahan utama KLH dalam penyusunan Renja 2015.

Dengan tema Pengembangan Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Berbasis Ekoregion,  Menteri Lingkungan Hidup menguraikan bahwa ukuran kinerja pengelolaan lingkungan hidup, dinilai dari seberapa besarn tingkat kualitas lingkungan hidup yang dapat dicapai saat ini. Indikasinya akan dapat dilihat dari seberapa besarnya tersedia kualitas air yang bersih, udara yang segar dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Data terakhir pada tahun 2012 menunjukkan bahwa di regional Sulawesi dan Maluku, Indeks Kualitas Lingkungannya relatif baik, karena masih di atas rata-rata nasional yang berada di angka 64,21. Tiga provinsi terbaik di regional ini yakni, Provinsi Sulawesi Tengah 82,65 - Maluku Utara 78,24 - Sulawesi Tenggara 76,68. Meskipun relatif tinggi, indeks ini menunjukkan terjadi kecenderungan penurunan kualitas lingkungan pada hampir provinsi di Sulawesi dan Maluku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 berakhir tahun 2014 ini, sehingga akan terjadi perubahan pemerintahan dan perlu persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) KLH untuk tahun 2015-2019. Pertemuan Rapat Kerja bidang Lingkungan Hidup yang terintegrasi ini menjadi penting karena merupakan Proses penyusunan perencanaan jangka menengah dengan memperhatikan masukan internal dan eksternal KLH seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, LSM, media, dunia usaha dan kalangan akademisi.

“Rakoreg merupakan upaya untuk memperkuat komitmen dan menyelaraskan program serta mencari berbagai terobosan, dalam meningkatkan koordinasi maupun kerjasama terutama yang terkait dengan peningkatan kapasitas daerah, berbasis ekoregion. Rakoreg ini juga akan mengevaluasi berbagai kegiatan lingkungan hidup yang dilakukan di regional ini dan memperoleh umpan balik terhadap berbagai upaya yang dilakukan KLH saat ini”, kata Menteri Lingkungan Hidup pada rilis resmi KLH. (MFA)

Gempa Berkekuatan 5.7 SR Guncang Daerah Sumbawa

Published in Nasional
Jumat, 09 Mei 2014 08:00

Medialingkungan.com - Gempa berkekuatan 5,7 Skala Richter (SR) mengguncang wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) sekitar pukul 10.42 WITA atau 09.42 WIB, Sabtu (10/05/2014). BMKG mencatat gempa terjadi di 39 Km sebelah Timur Laut Sumbawa dengan kedalaman 226 Km. Lokasi tepatnya ada pada 6 LU – 11 LS dan 142 BT – 94 BT jarak 39 kilometer timur laut Sumbawa, NTB.

Kekuatan gempa yang mengguncang daerah Sumbawa itu bermagnitud antara 5.0 skala richter hingga 5.7 skala richter. Hingga kini belum dilaporkan adanya kerusakan atau korban jiwa yang menimpa masyarakat sekitar. Namun yang pasti masyarakat cukup terkejut dengan munculnya gempa ini. Tentunya semua pihak berharap tak terjadi kerusakan parah akibat bencana gempa di Sumbawa, NTB kali ini, walau kekuatannya cukup besar.(AP)

Australia Peringatkan Fenomena El Nino akan Melanda Indonesia

Published in Nasional
Kamis, 01 Mei 2014 08:00

Medialingkungan.com - Australia mengeluarkan peringatan dengan prediksi perubahan pola cuaca yang mungkin akan berkembang pada bulan Juli. Hal tersebut berpotensi memberikan dampak kekeringan di seluruh wilayah Asia-Pasifik dan hujan lebih lebat di Amerika Serikat.Lansiran oleh Mashable menunjukkan tahun 2013 merupakan tahun terpanas yang pernah terjadi dalam 133 tahun terakhir, sejarah mencatat, dalam seabad belakangan belum pernah terjadi suhu yang amat panas seperti yang saat ini terjadi.

Namun, pada tahun 2013 El Nino yang sanggup hangatkan seluruh kawasan tidak terjadi. Menurut para pakar meteorologi, El Nino diperkirakan terjadi di tahun 2014 dengan prediksi, tahun ini lebih panas dari tahun lalu.Berdasarkan data yang berhasil dihimpun kontributor medialingkungan, El Nino yang paling besar terjadi pada tahun 1982/83, 1986/87 dan 1997 dimana Indonesia, Afrika, India dan Australia mengalami musim kemarau yang sangat panjang.

Tahun lalu Australia masuk ke dalam daftar salah satu negara yang mengalami peningkatan suhu. Australia tahun ini mengeluarkan peringatan terjadinya El Nino. Pihak pemerintah setempat menegaskan bahwa ia berada dalam kondisi siaga."Kami berada di tingkat siaga El Nino," demikian pernyataan biro yang berkantor di Melbourne seperti yang lansir dalam situs resmi Biro Meteorologi Australia.Dalama lansiran resmi tersebut, Biro Metereologi Australia menegaskan bahwa kemungkinan terjadinya 70 persen dan kondisi Samudra Pasifik terus mengalami  kondisi hangat di beberapa bulan terakhir.

15 April lalu Organisasi Meteorologi Dunia PBB mengatakan perubahan pola cuaca global meberikan tanda-tanda El Nino yang kian dekat. Sedangkan lima hari sebelumny, Pusat Prediksi Iklim AS menyatakan peluang terjadinya El Nino bisa mencapai 65 persen atau naik dari yang sebelumnya diperkirakan hanya 52 persen.Kondisi iklim di Indonesia bertepatan dengan musim kemarau sehingga peringatan akan kondisi tak terduga ini bisa mengakibatkan kebakaran hutan. BMKG sebelumnya telah memberikan peringatan atas kondisi prakiraan cuaca buruk ini. Menteri lingkungan hidup juga telah melakukan kunjungan ke sumatera yang dinilai berpotenisi tinggi terjadinya kebakaran dan memastikan tim pemadam terlatih dan selalu bersiaga. (TAN)

 

Sekitar 50 Objek Pariwisata Indonesia Dikelola Asing

Published in Nasional
Kamis, 01 Mei 2014 08:00

Medialingkungan.com – Besar potensi kekayaan alam Indonesia khususnya di bidang pariwisata sangat besar, namun tidak berbanding lurus dengan pemanfaatannya. Permasalahannya terletak pada pendanaan. Besaran total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tidak sanggup mengoptimalkan sektor pariwisata Indonesia.Pemerintah kemudian menyerahkan pengelolaan obyek wisata ini kepada. Konsekuensinya tentu keuntungan yang didapat, dibagi berdasarkan kesepakatan keduabelah pihak. Untuk kebanyakan kasus, keuntungan yang dihasilkan akan dibagi dua.

Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan, belum lama ini, telah sepakat untuk merevisi aturan dengan memperbesar peranan asing di sektor pariwisata Indonesia. Rencananya, investor luar negeri yang sebelumnya bisa menanamkan modal hanya 49 persen di wahana rekreasi berbasis alam, kini berkisar hingga 70 persen.Efeknya, peran masyarakat lokal semakin kecil dan hasil akhirnya tentu saja menurunkan kesejahteraan masyarakat dan semakin dekat ke jurang kemiskinan.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengakui bahwa sektor pariwisata berada pada peringkat kelima prioritas pengalokasian APBN negara. Tercatat pada 2013, sektor ini mampu menyumbang devisa negara mencapai US$ 10 miliar,Dari total pendapatan tersebut kemudian akan dibagi atas bersaran persentase kepemilikan objek pariwisata itu. Pasalnya, saat ini, sekitar 29 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sudah dikelola asing seperti Australia, Amerika Serikat, Swiss, Prancis, Brasil, Singapura dan Thailand.

Sementara, Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil KKP Sudirman Saad mengatakan, dari data yang dimiliki KKP, terdapat lebih dari 50 pulau, yang pusat wisata baharinya yang kini dikelola oleh investor asing.Modus yang ia gunakan yakni menikahi Warga Negara Indonesia (WNI), kemudian kepemilikiannya diatasnamakan WNI yang mereka nikahi."Modus mereka adalah menikahi Warga Negara Indonesia, lalu investasi mereka diatasnamakan istri mereka itu. Kita ingin mereka bentuk PT (Perseroan Terbatas) untuk usaha mereka dan tidak dalam individu," ujarnya. (MFA)

 

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini