medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Gempa di Aceh Berpotensi Gempa Susulan?

Published in Nasional
Sabtu, 10 Desember 2016 20:19

Medialingkungan.com – Gempa 6.5 SR yang menguncang Aceh pada (7/12) kemarin menyisakan duka mendalam khususnya masyarakat di dua Kabupaten yang terkena dampak paling parah yaitu Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireun. Gempa yang mengguncang Aceh pada pukul 05.03 tersebut berpusat di 18 km timur laut Pidie Jaya dengan kedalaman gempa 15 km. Analisis BMKG mengatakan gempa tersebut berasal dari aktifitas sesar lokal mendatar (strike-slip-fault) dan berpotensi adanya gempa susulan hingga dua sampai tiga hari kedepan.

Daryono, Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG melaporkan bahwa potensi gempa susulan tersebut ada, namun kekuatannya kecil dan tak ada potensi gempa susulan yang besar. Berdasarkan data BNPB, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 12 kali hingga kemarin (9/12) sampai pukul 08:15 WIB. Namun Daryono menegaskan bahwa, gempa yang cukup kuat tersebut tidak akan berpengaruh terhadap lempengan lain di Sumatera. Untuknya, Ia menghimbau agar warga tetap tenang dan tak terpancing isu yang beredar.

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Moch Riyadi, seperti yang dikutip dari Mongabay mengatakan bahwa gempa tersebut termasuk dalam kategori dangkal. Dugaan kuat sesar aktif gempa tersebut adalah sesar Samalanga-Sipopok Fault-jalur sesar kearah barat daya-timur laut dengan analisis peta tingkat guncang menunjukkan bahwa dampak gempa tersebut akan dirasakan oleh 9 daerah yaitu Busugan, Meukobrawang, Pangwabaroh, Meukopuue, Tanjong, Meukobrawang, Pangwabaroh, Angking dan Pohroh.

Kamis malam (8/12) Presiden Jokowi mengatakan bahwa penanganan terhadap korban bencana gempa Pidie Jaya sudah sangat baik dan sudah mencapai 99% proses evakuasi. Jokowi juga mengatakan akan langsung melihat kebutuhan yang diperlukan terutama terkait dengan perbaikan pemukiman dan fasilitas sosial. Ia mengatakan bahwa yang paling penting saat ini adalah evakuasi penanganan korban dirumah sakit.

Gubernur Aceh sendiri menetapkan status Tanggap Darurat Bencana terhadap tiga Kabupaten yaitu, Pidie Jaya, Pidie dan Bireun hingga 20 Desember 2016. Hingga Kamis pukul 09.00 korban meninggal dilaporkan mencapai 102 jiwa, 700-an orang luka-luka dan 10.000 santri yang terkena dampaknya. Ia memperkirakan korban akan terus bertambah, mengingat masih ada warga yang tertimbun reruntuhan.

Saat ini sudah ada ribuan personil Tim SAR, BPBD Aceh, Polri, PMI Tagana (Taruna Siaga Bencana) Aceh, TNI, relawan dan masyarakat yang berfokus pada pencarian dan penyelamatan korban. Kepada wartawan, Gubernur Aceh mengungkapkan fakta bahwa sekitar 429 rumah rusak, 105 ruko roboh dan 14 mesjid, 6 musholah, 1 sekolah, 3 bangunan dan RSUD Pidie mengalami rusak berat. Kerusakan terparah dialami oleh Kabupaten Pidie Jaya.

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNBP) membenarkan bahwa pemerintah masih lemah dalam implementasi tata ruang pada zona merah peta rawan rencana. Banyaknya korban akibat gempa disebabkan oleh reruntuhan bangunan. Untuk itu, bangunan tahan gempa sangat penting di zona merah (rawan) gempa.

Ia juga mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat akan peta rawan bencana juga sangat minim. Banyak infrastruktur baik di Aceh maupun diwilayah lain belum memiliki rumah tahan gempa. Masyarakat terkendala dalam masalah biaya. Rumah tahan gempa 30-50% lebih mahal dibandingkan dengan bangunan biasa. Untuk itu Sutopo menganjurkan adanya aturan dana insentif untuk membuat bangunan tahan gempa, utamanya bagi mereka yang berasal dari kelas menengah kebawah. (Suterayani)

Informasi terbaru gempa Aceh dalam bentuk infografis (Sumber: Badan Nasional Penangguan Bencana)

 

Jelang Akhir Tahun KLHK Terima Dua Penghargaan

Published in Nasional
Jumat, 09 Desember 2016 22:36

Medialingkungan.com – Prestasi membanggakan baru-baru ini diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dua penghargaan sekaligus diterima oleh kementerian yang berada dibawah pimpinan Siti Nurbaya Bakar. Keduanya diterima dalam waktu yang berdekatan. Penghargaan pertama yang diperoleh yaitu Penghargaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBM) 2016 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Penghargaan dari Ombudsman RI sebagai salah satu lembaga dengan predikat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik.

Seperti yang dilansir Online24, Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada KLHK karena lembaga tersebut  mampu berkontribusi sebesar Rp 5,5 Triliun terhadap PNBP dari target Rp 4 Triliun yang telah ditetapkan pada tahun 2015.

Menurut Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendrayono, capaian yang telah melebihi target ini diperoleh dari izin dunia usaha, jasa lingkungan atau wisata dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu serta PNBP lainnya. Pencapaian itu juga tak lepas dari sinkronisasi pengelolaan PNBP di KLHK yang sudah berbasis online dengan program Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (Simponi) di Kemenkeu yang dikelola secara tertib, profesional dan transparan.

Sedangkan untuk penghargaan kedua, Bambang menjelaskan bahwa dalam hal kepatuhan terhadap pelayanan publik, KLHK mendapatkan nilai rata-rata 92 yang telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Komisi Ombudsman. Adanya ketepatan waktu dan transparansi terhadap proses perizinan di KLHK menjadi salah satu indikator yang menjadikan KLHK berhak menerima penghargaan tersebut. (Suterayani)

Wapres Beri Pengharaan Proper Emas Kepada 12 Perusahaan Ramah Lingkungan

Published in Nasional
Kamis, 08 Desember 2016 01:20

Medialingkungan.com – Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), memberikan penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) peringkat emas kepada 12 perusahaan yang telah terbukti berupaya menjaga lingkungan dalam menjalankan bisnisnya pada Rabu (07/12).

PROPER merupakan program tahunan yang bertujuan untuk mendorong industri agar taat terhadap aturan lingkungan hidup. Sementara, peringkat emas pada PROPER adalah peringkat tertinggi yang diberikan kepada perusahaan yang secara konsisten melakukan inovasi dalam proses produksi, bisnis, dan pemberdayaan masyarakat guna melestarikan lingkungan.

Wapres menyampaikan apresiasinya kepada 12 perusahaan yang menerima penghargaan Proper peringkat emas tersebut pada saat penyerahan penghargaan di Istana Wapres, Jakarta, yang turut didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan, Siti Nurbaya.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada 12 perusahaan yang mencapai PROPER dengan emas, khususnya kalau kita lihat siapa yang 12 ini ada 7 dari Pertamina, ada 3 yang lainnya BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan yang swasta cuma 2," kata Jusuf Kalla, seperti dikutip dari Berita Satu.

Wapres juga meminta agar KLHK selain memberikan sanksi, juga mengumumkan melalui media perusahaan-perusahaan yang mendapat PROPER Hitam dan Merah atau buruk dalam pengelolaan lingkungan sebagai pembelajaran untuk memperbaiki manajemen pengelolaan lingkungan kedepannya, serta masyarakat juga dapat menilai perusahaan mana yang disiplin dan mana yang tidak.

"Nanti diumumkan untuk media sajalah yang dapat hitam dan merah, semua yang dapat diumumkan supaya masyarakat juga menilai siapa yang disiplin dan siapa yang tidak disiplin kepada lingkungan. Sehingga penilaian menjadi lebih objektif dan menjadi pelajaran bagi siapa saja, karena yang namanya lingkungan hidup kalau perusahaan membuang limbahnya saja ke sungai berapa ikan yang akan mati dan berapa anak akan sakit, setidak-tidaknya gatal-gatal," ujarnya.

Sementara itu, dalam laporan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengatakan dari 1.970 perusahaan yang dinilai, 5 perusahaan masuk kategori hitam, 284 merah, 1.422 biru, 172 hijau dan 12 perusahaan kategori emas. Sedangkan, 35 perusahaan lainnya tidak bisa diumumkan peringkatnya karena sedang menjalani proses penegakan hukum, dan juga yang sudah tutup atau tidak beroperasi lagi.

Siti menambahkan, penghargaan diberikan sesuai kriteria penilaian dan cakupan pengawasan, meliputi penerapan manajemen sistem lingkungan, efisiensi energi konservasi air, pengurangan emisi dengan keanekaragaman hayati, recycle limbah B3, serta pemberdayaan masyarakat. (Muchlas Dharmawan)

Masih Kisruh PLTU Batang, Kali Ini Warga Pemilik Lahan Sambangi Langsung Investornya

Published in Nasional
Senin, 05 Desember 2016 18:01

Medialingkungan.com - Bertepatan dengan Hari Tanah Internasional, Senin (05/12), 15 orang pemilik lahan yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) Batang mendatangi kantor Japan Bank International Cooperation (JBIC), selaku pihak investor megaproyek PLTU Batang. Para pemilik lahan datang untuk menyerahkan sejumlah laporan kerugian yang mereka alami pasca penutupan akses lahan pertanian mereka. Selepas itu, mereka bergerak menuju Kedutaan Besar Jepang untuk meminta kepada Pemerintah negara tersebut agar menghentikan investasi kotornya di Batang.

PLTU Batubara Batang akan dibangun di kawasan pertanian subur seluas 226 ha (hektare), dan kawasan Perairan Ujungnegoro-Roban yang merupakan salah satu kawasan tangkap ikan paling produktif di Pantai Utara Jawa. Menyusul penandatanganan persetujuan pendanaan PLTU Batang oleh JBIC (Japanese Bank for International Cooperation) pada tanggal 6 Juni 2016 lalu,  Paguyuban UKPWR telah melakukan beberapa kali aksi menolak pembangunan megaproyek ini.

Seperti yang dilansir pada siaran pers Greenpeace Indonesia, hingga saat ini masih ada puluhan pemilik lahan yang menolak menjual lahan mereka untuk pembangunan proyek energi kotor ini. Namun, pemerintah lantas menerapkan UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan publik, demi memuluskan proses pembebasan lahan. Penerapan UU ini membuat masyarakat kehilangan hak atas tanah mereka, meskipun mereka menolak untuk melepas lahan pertanian mereka.

PLTU Batang direncanakan menjadi salah satu PLTU batubara terbesar yang akan dibangun di Asia Tenggara, dengan kapasitas sebesar 2000 MegaWatt (MW). Dalam proses pembebasan lahannya, berbagai pelanggaran HAM terjadi, mulai dari intimidasi terhadap warga setempat, sampai kriminalisasi terhadap pemilik lahan  yang menolak menjual lahan pertanian mereka. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI telah mengeluarkan beberapa surat rekomendasi yang menyatakan bahwa proyek ini telah melanggar hak-hak dasar warga Batang.

“Kami telah mengkomunikasikan berbagai pelanggaran HAM yang dialami warga selama 5 tahun ini, tetapi pihak JBIC tidak bergeming dan tetap saja melanjutkan dukungannya,” ujar Didit Haryo,  Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

 “Industri batubara di Indonesia terus mendapat dukungan Pemerintah mulai dari jaminan lahan sampai jaminan finansial yang menggiurkan pihak investor. Pemerintah telah mengacuhkan bahwa PLTU batubara ini mengeluarkan emisi beracun yang mengancam kesehatan masyarakat  di setiap detik pengoperasiannya,” tambahnya. (Muchlas Dharmawan)

Australia Naikkan Pengeluaran Untuk Selamatkan Great Barrier Reef

Published in Internasional
Senin, 05 Desember 2016 16:32

Medialingkungan.com - Sebuah laporan untuk UNESCO menunjukkan sekitar 1.3 Triliun Dollar Australia (atau sekitar Rp 13.000 Trilliun) akan dihabiskan Australia lima tahun ke depan dalam upaya meningkatkan kualitas air dan kelestarian terumbu karang Great Barrier Reef yang merupakan Situs Warisan Dunia oleh PBB.

Menteri Lingkungan dan Energi Australia, Josh Frydenberg seperti yang dikutip dari Reuters mengatakan bahwa berdasarkan laporan ini, Australia diharapkan dapat keluar dari daftar "bahaya" dalam pengawasan UNESCO.

Aktivis lingkungan percaya bahwa terumbu karang itu membutuhkan investasi lebih dari sekedar uang dari pemerintah berupa tindakan yang lebih konkret dalam melindungi salah satu terumbu karang terbesar didunia itu.

"Tidak dapat diterima bahwa pemerintah sekarang ini hanya memberi selamat sendiri atas penanganan kesehatan terumbu karang selama periode yang sama tanpa menjanjikan perbaikan yang berarti," kata Shani Tager, Reef Campaigner dari Greenpeace Australia.

Ilmuwan iklim berpendapat bahwa peningkatan karbon dioksida di atmosfer menyebabkan panas yang memancar dari bumi terperangkap, menciptakan pemanasan global dan merusak karang.

Australia adalah salah satu penghasil emisi karbon terbesar per kapita karena ketergantungannya pada pembangkit listrik berbahan bakar batubara.

Awal pekan ini, ilmuwan Australia mengatakan dua-pertiga dari 700 kilometer (atau 435 mil) Great Barrier Reef telah mati dalam sembilan bulan terakhir, yang merupakan kematian terburuk yang pernah tercatat di situs Warisan Dunia.

Kerusakan Great Barrier Reef yang terletak di lepas pantai timur utara Negara itu akan memalukan bagi pemerintah Australia dan dapat merusak industri pariwisata yang menguntungkan negara itu. (Mirawati)

Pemerintah Swedia Usulkan Pajak Iklim Penerbangan

Published in Internasional
Jumat, 02 Desember 2016 14:37

Medialingkungan.com - Sebuah komisi yang ditunjuk Pemerintah Swedia merekomendasikan Pajak Iklim Penerbangan pada Rabu (30/11) bahwa maskapai penerbangan yang beroperasi di Swedia harus membayar pajak antara 80 hingga 430 krona Swedia (atau sekitar Rp 120.000 hingga Rp 630.000) per-penumpang dan penerbangan untuk mengimbangi emisi karbon.

Seperti dilansir oleh Reuters, salah satu retribusi yang diupayakan meliputi biaya penerbangan domestik yang akan naik 80 krona Swedia dan penerbangan internasional 280 hingga 430 krona Swedia, tergantung pada jarak penerbangan tersebut.

Berdasarkan aturan saat ini di negara Nordic, maskapai penerbangan akan membayar pajak nilai tambah sebesar 6 persen pada penerbangan domestik, sementara penerbangan internasional dibebaskan dari PPN.

Rencana pemerintah yang ingin menangguhkan peraturan ini guna menciptakan niat baik dalam dialog global dalam membatasi polusi akibat pesawat terbang, dikritik oleh partai-partai oposisi yang mengatakan pajak itu hanya sedikit mengurangi karbon dioksida dan akan lebih merugikan industri penerbangan.

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat membuat suatu bentuk proposal, dalam anggaran musim gugur mereka berikutnya di Oktober 2017.

Komisi mengusulkan agar pajak mulai berlaku pada 1 Januari 2018, dan mengatakan bahwa diharapkan untuk menaikkan pendapatan Negara sekitar 1,75 Miliar krona Swedia per tahun. (Mirawati)

Fenomena Rumah-Rumah Hantu Resahkan Petani Desa

Published in Nasional
Kamis, 01 Desember 2016 22:44

Medialingkungan.com – Konflik antara Petani Desa Sukamulya, Majalengka, Jawa Barat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat masih terus berlanjut. Setelah bentrok warga dengan 2000 gabungan aparat Brimob, TNI AD dan Pamong Praja yang terjadi beberapa waktu lalu, sekarang bermunculan fenomena rumah hantu yang membuat petani menjadi semakin resah. Rumah hantu ini merupakan istilah yang diberikan warga kepada rumah yang tiba-tiba saja bermunculan sebagai “alat” bagi makelar tanah untuk menaikkan harga tanah yang menjadi sengketa untuk pembangunan Bandara Kertajati.

Seperti yang dilansir oleh Mongabay Indonesia, rumah-rumah yang beratap asbes dan berdinding triplek dengan ukuran 10x14 meter tersebut baru dibangun ketika pengukuran tanah dan ganti rugi mulai berjalan. Bambang Nurdiansyah yang merupakan anggota dari Front Perjuangan Rakyat Sukamulya (FPRS) berdasarkan dari hasil penelusuran lapangan menyebutkan bahwa rumah-rumah tersebut berdiri hanya sebagai modus yang dilakukan oleh oknum pejabat dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten utntuk menaikkan harga jual tanah.

Sekertaris Jenderal Nasional Konsorsium Pembangunan Agraria (KPA), Dewi Kartika mengatakan bahwa pihaknya mengindikasikan adanya korupsi pada proses pembebasan lahan di Sukamulya.

Dewi menerangkan bahwa rumah-rumah dadakan itu berasal dari hasil sewa tanah dengan modal Rp.1 juta ditambah dengan Rp.20 juta untuk membangun rumah hantu, kemudian makelar tanah tersebut menjual tanahnya dengan kisaran harga Rp.100 juta. Sehingga mereka mendapatkan untung sebesar Rp.80 juta dari hasil penjualan rumah hantu tersebut.

Ada juga “rumah setan”, bedanya rumah setan hanya terdiri dari tanah kosong. Namun, pada saat pemberkasan, makelar tanah melampirkan berkas desain rumah yang akan dibangun sehingga tanahnya akan dijual lebih mahal.

KPA mencatat bahwa ada tiga jenis ganti rugi tanah untuk menggusur desa, yaitu tanah sawah dengan harga ganti rugi Rp. 125.000 per meter, pekarangan Rp.1 juta per meter, dan bangunan Rp.2,5 juta per meter. Penetapan harga juga dilakukan tertutup tanpa adanya sosialisasi yang dilakukan kepada warga desa sebelumnya. Sehingga, pada akhirnya tanah warga kemudian diukur paksa oleh pejabat yang berwenang.

Kepada Mongabay, Dewi mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi masih bermasalah dalam menyelesaikan konflik agraria. Kekerasan dan penistaan terhadap petani masih menjadi bagian dari penyelesaian konflik tersebut. Apalagi dalam hal perencanaan pembangunan Bandara Kertajati yang didalamnya banyak terjadi praktik manipulasi dan terindiksi korupsi.

"Peristiwa Sukamulya juga menjadi sebagian kecil dari banyak contoh buruk proses pembangunan infrastruktur dan ketidakberpihakan Negara terhadap petani. Sekaligus cermin dari kemunduran demokrasi," ujar Dewi. (Suterayani)

DPR Soroti BUMN Kehutanan Yang Tak Mampu Jaga Kelestarian Hutan

Published in Nasional
Rabu, 30 November 2016 17:39

Medialingkungan.com - Anggota Komisi IV DPR RI, I Made Urip menyoroti kinerja BUMN sektor Kehutanan yaitu Perhutani dan Inhutani, yang menurutnya tidak mampu menjaga kelestarian hutan dan lahan di berbagai daerah. Terkait masalah itu, Made meminta penjelasan kepada Kementerian LHK, mengenai kinerja Perhutani dan Inhutani dalam menjalankan tugasnya menjaga hutan.

"Perhutani maupun Inhutani yang diserahi tugas untuk menjaga hutan kita itu, kinerjanya tidak mengalami kemajuan yang signifikan untuk membangun hutan," kata I Made Urip dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I Kementrian LHK, di Jakarta, Selasa (29/11), seperti yang dilansir pada laman resmi DPR.

Ia menambahkan bahwa tugas mandat yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan kepada kedua BUMN tersebut seolah-olah seperti sia-sia saja. Oleh itu ia meminta penjelasan kepada Kementerian LHK tentang sinergitas bersama Perhutani dan Inhutani dalam menjaga seluruh hutan kita agar tetap lestari.

Dia juga mengemukakan bahwa di sejumlah daerah, ada kawasan hutan yang seharusnya masih lestari tetapi tergerus oleh pembangunan perkebunan, dan diduga ada beberapa pengusaha perkebunan yang ternyata tidak memiliki izin dalam menggunakan kawasan hutan lindung.

“Khusus di wilayah Kalimantan Tengah, sekian juta hektar hutan kita yang masih lestari, tergerus untuk pembangunan perkebunan. Masih banyak persoalan-persoalan yang muncul disana, salah satu diantaranya adalah banyak pengusaha-pengusaha perkebunan yang menggunakan hutan lindung yang tidak memiliki ijin,” tegasnya.

Ia juga menyatakan, bahwa daftar nama perusahaan-perusahaan tersebut saat ini sudah ada di tangan Komisi IV DPR, dan Anggota Dewan telah melakukan kunjungan kerja dan kunjungan spesifik ke wilayah tersebut. (Muchlas Dharmawan)

Indonesia Catat Rekor Dunia Penanaman Pohon Serentak

Published in Nasional
Rabu, 30 November 2016 17:03

Medialingkungan.com – Dalam acara peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Senin (28/11), 338.000 pohon ditanam dalam waktu satu jam, dan berhasil memecahkan rekor menanam pohon serentak dunia yang tercatat di “Guinness World Records”.

Presiden mengawali pencetakan rekor itu dengan menanam pohon jati didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi.

"Ayo bersama-sama menanam pohon dalam waktu satu jam ini," kata Presiden Joko Widodo seperti dikutip dari Antara News.

Sebanyak 5.500 petani dan anggota Koprabuh (Koperasi Produsen Anugrah Bumi Hijau), serta pelajar dan anggota Pramuka, turut menanam 238.000 pohon untuk mencetak rekor.

Pemberian anugerah rekor ini rencananya akan diberikan oleh Adjudicator for Guinness Book of Record, Dangarikar Swapnil Mahesh kepada Ketua Koprabuh, Yohanis Cianes Walean. Pencatatan rekor ini memperbaiki rekor sebelumnya yang dicatatkan oleh Filipina 223.000 pohon. 

"Selamat, Anda sukses melampaui capaian itu," kata juri Guinness World Records, Dangarikar Swapnil Mahesh.

Di depan Presiden Joko Widodo, Mahesh menyerahkan penghargaan pencetakan rekor itu kepada Ketua Koperasi Produsen Anugrah Bumi Hijau (Koprabuh), Yohanis Cianes Waelan yang didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. (Andi Wahyunira)

Hari Menanam Pohon Nasional, Jokowi Ajak Masyarakat Tanam Pohon

Published in Nasional
Selasa, 29 November 2016 15:10

Medialingkungan.com – Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi, hadiri peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Senin (28/11). Dalam kegiatan tersebut jokowi mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menanam pohon untuk generasi selanjutnya.

"Harus kita ingat urusan pelestarian alam bukanlah masalah kecil karena menyangkut anak cucu dan cicit kita. Saat kita menanam pohon kita sedang menanam doa, menanam harapan, menanam kerja kita semuanya untuk keberlanjutkan hidup generasi yang akan datang," kata Jokowi, seperti dilansir oleh Detik.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga mencontohkan bencana banjir di Garut dan Bandung yang diakibatkan sudah beralih fungsinya hutan di bagian hulu.

"Dan kita semua sudah melihat semua, apa akibatnya jika tidak merawat alam, main asal tebang pohon akhrinya bencana seperti banjir dan menyusahkan kita, menyusahkan rakyat. Misalnya di Bandung, Garut kenapa bisa terjadi karena di bagian hulu di atas, di gunung, di bukit, di Papandayan sudah beralih fungsi dari hutan menjadi pertanian, dari hutan menjadi pemukiman, dari hutan menjadi tambang, dari hutan menjadi industri," ujarnya.

Jokowi juga menyerukan untuk gotong royong menjaga alam Indonesia. Alam Nusantara yang penuh dengan keanekaragaman hayatinya. "Ini tugas kita semuanya merawat dan menjaga," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menerangkan bahwa penanaman pohon secara serentak yang dilakukan pada kesempatan tersebut dimaksudkan untuk menjaga momentum dan semangat dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan keberadaan pohon. Hal tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengurangi deforestasi serta degradasi hutan dan lahan.

"Upaya ini memberikan refleksi kepada dunia bahwa Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam komitmen Indonesia oleh Presiden Jokowi pada COP21 Paris Agreement yang diratifikasi oleh Indonesia dan DPR melalui UU Nomor 16 Tahun 2016," tambahnya. (Dedy M)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini