medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Realisasi Perhutanan Sosial Masih Jauh Dari Target

Published in Nasional
Jumat, 25 November 2016 19:59

Medialingkungan.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan kawasan perhutanan sosial yang disediakan pemerintah untuk dikelola rakyat seluas 12,7 juta hektare (ha), yang baru terealisasi hanya seluas 1,67 juta ha. Padahal konsep ini sudah dicanangkan sejak dua tahun lalu.

“Seluas 12,7 juta ha sudah dicanangkan, sudah 1,67 juta ha. Kenapa tidak mudah, karena saya mempelajarinya keliling desa tersebut di Indonesia. Sambil berjalan. Saya sudah bilang tadi, bahwa konsepnya harus hati-hati,” kata Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar di Bandar Lampung, Jumat (25/11), dikutip dari Republika.co.id.

Menurutnya, untuk merealisasikan konsep tersebut ia sudah berkeliling lebih dari 20 spot perhutanan sosial seperti Jambi, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan lainnya.

“Semuanya berbeda-beda (kondisinya). Tapi ada hal-hal prinsip (soal perhutanan sosial yang dikelola rakyat), sehingga peraturan menterinya baru keluar Oktober lalu. Itu politiknya presiden, jadi sudah berjalan,” ujar Siti.

Pemerintah sudah mencanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 pengalokasian kawasan hutan seluas 12,7 juta haatau 10 persen dari luas hutan di Indonesia untuk dikelola masyarakat sekitar dengan berbagai skema kehutanan. RPJM tersebut meliputi 71 ribu desa dan baru terealisasi 30 ribu desa.

Pengelolaan perhutanan sosial yang dikelola masyarakat dapat dilakukan dengan skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat, dan lainnya. Sebelumnya disediakan 500 ribu ha, lalu 12,7 juta ha hingga tahun 2019.

Pencanangan perhutanan sosial yang dikelola masyarakat sekitar selain dapat memastikan hak wilayah kelola hutan rakyat, juga mengatasi konflik dan kemiskinan rakyat sekitar.

Selain itu, pengelolaan hutan melalui pola tersebut dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sampai 29 persen pada tahun 2030. Atau menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 41 persen apabila ada kerja sama pihak internasional. (Muchlas Dharmawan)

Pertama Di Dunia, Indonesia Peroleh Lisensi FLEGT

Published in Nasional
Kamis, 24 November 2016 17:35

Medialingkungan.com - Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar perayaan penerbitan lisensi Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) yang merupakan lisensi untuk penegakan hukum, tata kelola dan perdagangan kehutanan.  Kegiatan ini diselenggarakan di Auditorium DR. Soedjarwo, Manggala Wanabhakti,  pada kamis (24/11) dan dihadiri langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmian Nasution,  Duta Besar Komisi Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerand, serta pelaku usaha industri produk kayu maupun kalangan lembaga sertifikasi. 

Lisensi FLEGT merupakan perjanjian bilateral antara Uni Eropa (UE) dan negara-negara pengekspor kayu, dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diimpor ke UE diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan negara mitra. Dan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mendapatkan skema lisensi FLEGT bagi semua ekspor produk kayu Indonesia ke-24 negara di Uni Eropa.

Dalam perayaan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyerahkan piagam penghargaan lisensi FLEGT Perdana kepada 10 eksportir yang telah memperoleh sertifikat tersebut mewakili 100 eksportir. Kemudian bersama Menteri LHK dan Dubes UE untuk Indonesia, Darmin juga melepaskan ekspor produk kayu ke Uni Eropa.

Darmian Nasution dalam perayaan tersebut menyatakan lisensi tersebut untuk tujuan ekspor produk panel, furniture, woodworking, kerajinan, chips, kertas dan perkakas ke 24 negara di Uni Eropa. Dia menyebutkan produk panel menempati peringkat pertama dalam ekspor produk berlisensi FLEGT dengan nilai 11,92 juta dolar AS, disusul furniture senilai 7,25 juta dolar AS.

"Sertifikat FLEGT Indonesia setingkat sertifikat Uni Eropa ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan daya kompetitif produk Indonesia untuk menembus pasar baru," Ungkap Darmin.

Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya menyatakan penerapan prinsip legalitas dan kelestarian dalam skema Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan upaya memerangi pembalakan liar di Indonesia.

"Indonesia membuktikan komitmen pada pasar Uni Eropa dan pasar global lain untuk menerapkan skema perdagangan kayu berkelanjutan yang sekaligus menjamin kelestarian hutan kita," Tambahnya.

Menurut data Kementerian LHK, saat ini nilai ekspor produk kayu Indonesia terus meningkat sejak diberlakukannya SVLK pada 2013 yakni dari 10,4 miliar dolar AS menjadi 10, 6 miliar dolar AS pada 2015. (Dedy M)

Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Nasional Naik 6 Persen

Published in Nasional
Kamis, 24 November 2016 17:25

Medialingkungan.com - Penyerahan Adipura Kencana dan Adipura serta penghargaan Program Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) diserahkan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (23/11) malam.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam sambutannya mengatakan kualitas lingkungan hidup perkotaan secara nasional naik 6,63 persen selama empat tahun terakhir dari 63,31 menjadi 67,51 persen, seperti dilansir Antara.

Program Adipura adalah Program KLHK yang berlingkup nasional untuk mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

“Gambaran kondisi sekarang semakin memperkuat catatan kebutuhan akan kebersamaan dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatasi kompleksitas persoalan lingkungan khususnya tentang Pengelolan Sampah yang merupakan amanat Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,” tegas Menteri LHK.

Dalam acara tersebut Pemerintah telah menganugerahkan penghargaan Adipura Kencana 2015 kepada tiga kota yaitu Surabaya, Balikpapan dan Kendari. Surabaya sebagai peraih Adipura Kencana kategori kota metropolitan, Balikpapan kota besar, dan Kendari kategori kota sedang.

Selain itu, Kementerian LHK juga menyerahkan penghargaan Adipura kepada 65 kota atau kabupaten antara lain kepada Tangerang, Bandung, Makassar, Denpasar, Banjarmasin, Lahat, Liwa, Nganjuk, Muara Enim, Biak, Pacitan, Kolaka dan Biak. Serta Plakat Adipura atas lokasi terbaik untuk taman kota, pasar, terminal, hutan kota dan tempat pemrosesan akhir (TPA).

Dalam acara ini juga, Kementerian mengumumkan kota atau ibukota kabupaten sebagai peraih nilai Adipura terendah yaitu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Kota Sungguminasa Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kota Kuala Tungkal Provinsi Jambi.

Dalam pelaksanaan program Adipura periode 2014-2015 tim memantau 357 kota dan ibukota kabupaten seluruh Indonesia. Salah satu kriteria penilaian yang menjadi fokus utama adalah TPA sampah yang minimal sudah menerapkan sistem controlled landfill atau lahan uruk terkontrol.

Setelah melalui pemantauan, penilaian, dan verifikasi lapangan serta pengkajian akhir Dewan Pertimbangan Adipura diputuskan tiga kota/kabupaten berhasil meraih Adipura Kencana, 65 kota meraih Adipura, 69 meraih sertifikat Adipura dan 17 kota meraih plakat Adipura.

Siti menambahkan ke depan suatu kota harus menciptakan ekosistem yang ideal, memberi ruang hidup yang baik bagi masyarakat, merangsang perdagangan dan investasi, berdaya saing berkelanjutan serta di dalamnya hadir pemimpin berjiwa kenegarawanan. (Gede Tragya)

KLHK Terapkan Pelaporan Sistem Online Pada Perusahaan

Published in Nasional
Rabu, 23 November 2016 18:27

Medialingkungan.com - Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuat sebuah Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan (SIMPEL) yang diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam memberikan pelaporan lingkungan secara cepat, efesien dan akuntabel.

Selama ini, diperlukan waktu lama bagi perusahaan dalam melaporkan kondisi lingkungan baik analisis dampak lingkungan, pencemaran udara, air, hingga limbah bahan berbahaya beracun (B3) sehingga berimbas pada biaya tambahan yang tak sedikit bagi perusahaan.

“Pelaporan lingkungan hidup mulai 1986, saat peraturan pemerintah soal AMDAL berlaku. Selama ini, perusahaan menyampaikan laporan hardcopy manual, dikirim melalui jasa ekspedisi. Teman-teman perusahaan dalam setahun minimal harus melaporkan empat kali tiap tiga bulan sekali. Dalam tiga bulan ada lima laporan harus dibuat. Setahun 20 laporan. Perusahaan melapor ada 3.000 lebih. Tumpukan luar biasa,” kata Karliansyah, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, KLHK di Jakarta, seperti yang dilansir Mongabay, Selasa (22/11).

Karliansyah juga menambahkan perubahan mekanisme pelaporan ini akan memberikan banyak keuntungan dan dalam sekali upload telah dianggap memenuhi kewajiban .

Dalam SIMPEL katanya, sistem mengatur tata acara registrasi, pelaporan, serta ruang lingkup lain, mulai register, perusahaan akan mendapatkan password untuk mengisi semua data, lalu mencetak sendiri bukti tanda terima.

Walaupun memiliki kelebihan, dia juga mengakui SIMPEL masih memiliki kekurangan, seperti data masuk belum real time dan perusahaan harus terlebih dahulu menunggu hasil pemeriksaan laboratorium sebelum memasukan data ke sistem.

Ia juga mengatakan bahwa di akhir 2017 akan diwajibkan perusahaan memasang alat pantau real time sehingga tidak harus lagi ke laboratorium untuk analisis data. 

“Kami sudah diskusi dengan beberapa perusahaan. Insya Allah akhir 2017 ada kewajiban perusahaan memasang alat pemantau real time. Dengan alat itu, tak harus lagi ke laboratorium untuk analisis data, langsung masuk ke kami,” katanya. (Tri Ayu Wulandari)

Sri Sultan HB X: Perawatan dan Peremajaan Pohon Sangat Penting Untuk Antisipasi Bencana

Published in Nasional
Rabu, 23 November 2016 15:27

Medialingkungan.com – Di Yogyakarta dan Bantul, Senin (21/11) petang kemarin, terjadi hujan lebat dan angin kencang. BPBD DIY mencatat ada 46 kejadian pohon tumbang, reklame roboh dan kerusakan fasilitas pribadi atau umum di Yogyakarta dan Bantul.

Untuk mengantisipasi hal serupa terjadi, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X mengingatkan pentingnya perawatan dan peremajaan pohon berusia tua untuk mengantisipasi pohon tumbang saat terjadi hujan lebat disertai angin kencang.

Sultan berharap instansi terkait dapat melakukan peremajaan pohon dengan melakukan penebangan pohon apabila diketahui telah berusia tua dan keropos serta mengganti dengan tanaman yang baru.

Masyarakat juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan karena setiap memasuki masa peralihan musim dari hujan ke musim panas memang kerap muncul angin puting beliung karena DIY dikelilingi Gunung Merapi Gunung Sewu, serta Pegunungan Menoreh.

Sementara itu, mengenai kesiapan bantuan dana tanggap bencana alam, Sultan mengatakan, telah tersedia di masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota.

"Anggaran untuk bencana ada semua. Kalau mereka (Kabupaten/Kota) tidak mampu, baru kami bantu," kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, dikutip dari Antara.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Krido Suprayitno menyatakan pihaknya akan memantau secara "real time" terhadap lokasi-lokasi yang terkena bencana untuk mengetahui perkembangan atau kondisi di lapangan sedini mungkin sebagai bagian dari mitigasi. (Andi Wahyunira)

 

Hasil COP22, Negosiator Iklim Sepakati Roadmap 2018

Published in Internasional
Selasa, 22 November 2016 16:24

Medialingkungan.com - Sebanyak 197 negara anggota PBB bidang Perubahan Iklim atau United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) bersama-sama menutup COP22 di Marrakesh, Maroko pada Sabtu (19/11).

Negosiator Iklim dengan negara-negara anggota PBB setuju untuk menyelesaikan aturan Perjanjian Paris tahun 2018 mendatang serta keputusan penting lainnya untuk memajukan pelaksanaan pakta iklim global.

Setelah berhasil menyepakati Persetujuan Paris tahun kemarin, pada tahun ini negara-negara anggota sepakat untuk membahas modalitas, prosedur dan pedoman pelaksanaannya untuk tahun-tahun yang akan datang hingga tahun 2050.

Paula Caballero, Direktur Global Program Iklim, World Resources Institute mengatakan, pembicaraan iklim di Marrakesh menegaskan komitmen yang kuat untuk aksi iklim internasional. Delegasi di Marrakesh membuat kemajuan penting dalam membangun pondasi untuk mendukung Perjanjian Paris, yang mulai berlaku hanya beberapa hari sebelum COP22. Yang paling penting, negosiator setuju untuk menyelesaikan aturan Perjanjian Paris pada tahun 2018 dan mengembangkan peta jalan yang jelas untuk memenuhi batas waktu itu.

Negosiator di Marrakesh juga menekankan pentingnya memperluas dukungan untuk negara-negara berkembang dalam mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka untuk menjaga kepercayaan, negara-negara maju harus terus meningkatkan pendanaan sejalan dengan komitmen mereka sebesar 100 miliar US Dollar pada tahun 2020.

Tidak dipungkiri bahwa terpilihnya Donald Trump juga berpengaruh dalam ruang negosiasi, namun dengan semangat yang kuat tidak ada negara yang mundur dari komitmennya untuk aksi iklim. Sebaliknya, dalam beberapa hari sejak pemilihan, Australia, Botswana, Jepang, Pakistan, Italia dan lain-lain telah bergabung dengan Perjanjian Paris. Dukungan untuk tindakan iklim tetap tak tergoyahkan.

Pemerintah nasional bukan satu-satunya orang yang mengambil pandangan panjang di Marrakesh. Pada pekan ini, 200 perusahaan telah mengajukan target emisi sejalan dengan ilmu pengetahuan, di antaranya Wal-Mart, Mars Inc, dan Sony.

Pada COP22, tumbuh pengakuan bahwa negara tidak akan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tanpa mengatasi perubahan iklim, demikian juga perubahan iklim tidak bisa diatasi tanpa mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Terus kesejahteraan para ekonomi dan masyarakat kita menuntut tindakan segera menuju nol karbon, dunia yang tahan iklim. (Mirawati)

Atasi Perubahan Iklim Global, Indonesia-Australia Jalin Kerja Sama Untuk Petani

Published in Nasional
Selasa, 22 November 2016 16:09

Medialingkungan.com – Siaran Pers dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta yang diterima di Jakarta, Minggu, menyebutkan Menteri Luar Negeri Julie Bishop telah mengumumkan Paket Perawatan Lahan Australia guna mendukung negara-negara di kawasan Indo-Pasifik termasuk para petani di Indonesia, dalam memenuhi target pengurangan emisi.

"Australia akan menyediakan 10 juta Dollar Australia guna membantu Indonesia mengurangi emisi karbon serta mengembangkan sektor pertanian dan kehutanan yang lebih efisien yang merupakan sumber terbesar dari emisi," kata Menteri Bishop.

Upaya dalam untuk mencegah kebakaran hutan dan gambut, Australia menjalin kerja sama dengan industri kehutanan dan pertanian Indonesia. Kerjasama ini merupakan bagian dari upaya lebih luas dalam mengurangi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Paket perawatan lahan tersebut akan memanfaatkan keahlian Australia dalam bidang pertanian. 

Bishop juga menjelaskan petani Australia merupakan pecinta lingkungan dan telah menerapkan praktik pertanian dan teknologi terbaru guna menghadapi perubahan iklim.

Tahun lalu Australia bekerja sama dengan Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan dan gambut dengan mengirim pesawat pengebom air ke Sumatra. 

Australia juga menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang menderita gangguan pernapasan dan penyakit lainnya akibat kabut asap di Riau, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

Selanjutnya dalam rangka mengembangkan empat program baru guna mendukung pengurangan emisi dan melaksanakan praktik pengelolaan lahan yang lebih baik, Australia akan bermitra dengan Pemerintah Indonesia, Badan Restorasi Gambut dan lembaga lainnya.

Australia juga akan terus menyediakan mitigasi perubahan iklim melalui berbagai program serta membantu para petani untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dan pengolahan lahan yang baru. (Andi Wahyunira)

Pertahankan Pakta Iklim, Perusahaan dan Investor Desak Trump

Published in Internasional
Selasa, 22 November 2016 15:55

Medialingkungan.com – Surat terbuka yang dirilis dalam pertemuan iklim tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Marrakesh menyeru presiden terpilih Amerika Serikat itu untuk mendukung kelanjutan partisipasi Amerika Serikat dalam Kesepakatan Paris, demi memberikan arah jangka panjang yang dibutuhkan untuk mempertahankan kenaikan suhu global di bawah dua derajat Celcius. 

Lebih dari 360 perusahaan dan investor, sebagian besar dari Amerika, termasuk selusin perusahaan dalam Fortune 500 meminta Donald Trump mempertahankan pakta iklim Paris yang disetujui 196 negara, pada Rabu (16/11).

Trump menyebut pemanasan global sebagai "lelucon" dan menyatakan akan "membatalkan" kesepakatan itu.

Menerapkan kesepakatan Paris, yang mulai berlaku awal bulan ini, akan membantu bisnis "mengubah miliaran dolar dalam investasi rendah karbon saat ini ada menjadi triliunan dolar yang dibutuhkan dunia untuk menghasilkan energi bersih dan kemakmuran bagi semua" menurut surat terbuka yang dikutip kantor berita AFP.

DuPont, Gap Inc, Hewlett Packard, Hilton dan Nike termasuk di antara perusahaan besar yang mendukung seruan itu. Selain itu, Starbucks, General Mills, Kellogg Company dan Levi Strauss & Co, serta perusahaan Eropa Schneider Electric dan Unilever juga mendandatangani surat tersebut.

"Kegagalan membangun ekonomi rendah karbon akan menimbulkan risiko pada kemakmuran Amerika," salah satu kutipan dalam surat terbuka itu.

Para diplomat, pemimpin eksekutif dan pengamat yang dalam pertemuan PBB bertugas menerapkan bagian kesepakatan Paris yang sudah diterapkan terhenyak ketika Trump terpilih menjadi presiden, yang mengancam mengganggu konsensus puluhan tahun yang masih rapuh.

"Ini momen penting dalam politik global dan sejarah ekonomi, dan kita mutlak harus bersama-sama menyelesaikan tantangan besar yang dihadapi planet ini," kata Barry Parkin, kepala kelestarian Mars Inc.

Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat menggarisbawahi risiko Amerika Serikat tertinggal dalam transisi global dari energi kotor ke bersih yang dibutuhkan untuk mencegah dampak merusak perubahan iklim.

"Membangun ekonomi efisien energi di Amerika Serikat, dengan energi rendah karbon, akan menjamin daya saing bangsa kita dan posisi perusahaan Amerika Serikat sebagai pemimpin di pasar global," kata Michael Kobori, wakil presiden kelestarian Levi Strauss (Andi Wahyunira).

 

Filsuf Noam Chomsky Nyatakan Bahaya Donald Trump Bagi Iklim Global

Published in Internasional
Selasa, 22 November 2016 15:16

Medialingkungan.com  -  Linguis dan Filsuf terkenal Amerika, Profesor Noam Chomsky menyatakan bahwa Partai Republik AS sekarang merupakan “organisasi yang paling berbahaya dalam sejarah dunia.” Hal ini disampaikannya menyusul terpilihnya Presiden baru Amerika Serikat, Donald Trump beserta figur-figur lain Partai Republik yang menyangkali adanya Perubahan Iklim pada Pemilu AS 8 November lalu. Terpilihnya Trump, menurut Chomsky akan mempercepat laju pemanasan global dan membawa ras manusia kepada bencana, seperti dilansir oleh Independent UK.

Trump telah menunjuk beberapa orang yang secara terang-terangan menyangkal perubahan iklim untuk masuk menjadi anggota tim transisinya dalam Badan Pengawas Lingkungan Hidup AS (Environmental Protection Agency, EPA), dan juga orang-orang yang erat kaitannya dengan industri bahan bakar fosil sebagai penasehatnya.

Trump juga telah berjanji untuk membatalkan Ratifikasi Perjanjian Perubahan Iklim Paris dari Presiden Amerika Serikat sebelumnya, Barack Obama, yang telah disambut dengan baik oleh rakyat sebagai "saat dimana kita akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan planet kita".

Menurut Chomsky, hasil Pemilu 8 November kemarin telah memberi Partai Republik kekuatan penuh untuk mengontrol pemerintahan AS, yang berarti bahwa mereka sekarang menjadi organisasi yang paling berbahaya dalam sejarah dunia.

 “Ungkapan terakhir mungkin tampak aneh, bahkan keterlaluan. Tapi benarkah itu? Fakta menunjukkan sebaliknya. Partai ini didedikasikan untuk secepat mungkin menghancurkan kehidupan manusia yang terorganisir. Tidak pernah ada sejarah Presiden yang melakukan hal seperti itu, " kata Chomsky, dikutip dari hasil wawancara Truth Out pada Senin (14/11) di Gedung Putih.

"Pada kampanye awal Partai Republik, setiap kandidat membantah bahwa apa yang terjadi itu benar-benar terjadi--dengan beberapa alibi--seperti Jeb Bush misalkan, yang mengatakan semua itu tidak pasti, dan kita tidak perlu melakukan apa-apa karena kita memproduksi lebih banyak gas alami, semua berkat fracking," kata Profesor Chomsky.

"Atau John Kasich, yang setuju bahwa pemanasan global sedang terjadi, tetapi mengatakan bahwa ‘kita tetap akan membakar (batubara) di Ohio dan kami tidak akan meminta maaf atas hal itu ',” tambahnya.

Chomsky menambahkan bahwa Presiden terpilih sekarang, menyerukan peningkatan pesat dalam penggunaan bahan bakar fosil (termasuk batubara), melakukan pembongkaran peraturan-peraturan, dan juga menolak memberi bantuan kepada Negara-Negara yang berusaha untuk berlalih ke energi terbarukan.

“Saham perusahaan energi menggelegar, termasuk tambang terbesar di dunia batubara, yaitu  Peabody Energy, yang sebelumnya telah menyatakan kebangkrutan, namun setelah kemenangan Trump, tercatat mengalami peningkatan sebesar 50 persen," kata Chomsky.

Terakhir Chomsky mengatakan bahwa ia hampir tidak bisa percaya bahwa isu perubahan iklim hanya dibahas sangat sedikit pada kampanye pemilu kemarin. (Muchlas Dharmawan)

Kebijakan Kehutanan dan Energi Indonesia Masih Mengingkari Semangat Kesepakatan Paris

Published in Nasional
Kamis, 17 November 2016 13:12

Medialingkungan.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengakui pentingnya peran hutan dan energi terhadap perubahan iklim dalam pidato perubahan iklimnya pada COP22 di Marakkesh, Maroko (16/11). Namun, sepertinya pemerintah Indonesia tidak menunjukkan niat yang kuat untuk beralih dari ketergantungan terhadap batubara dan menghentikan deforestasi. Selain itu, pemerintah masih memperlihatkan keengganannya untuk keterbukaan  yang memungkinkan  dilakukannya pemantauan oleh publik, dan masih jauh dari tujuan pengurangan, target emisi Indonesia benar-benar mewakili peningkatan emisi gas rumah kaca sekitar sepertiga dari 2015-2030.

Kiki Taufik, Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia Greenpeace Indonesia menerangkan bahwa diantara kebijakan Menteri LHK yakni moratorium konversi hutan alam sejak  tahun 2011 lalu, memperlihatkan kegagalan dalam melindungi jutaan hektar hutan dan gambut. Hal ini dapat dilihat dari  angka yang di keluarkan  oleh pemerintah saat ini  menunjukkan bahwa tingkat rata-rata deforestasi secara nasional justru meningkat. Lebih buruk lagi, dokumen UNFCCC Indonesia menunjukkan rencana pemerintah untuk melanjutkan penghancuran 13 juta hektar hutan dalam tiga dekade mendatang.

“Kita mengingkari deklarasi New York atas komitmen perlindungan hutan untuk mencapai nol deforestasi pada 2030,” ujar Kiki.

“Kebijakan lainnya yang disampaikan merupakan janji yang lama untuk mempublikasikan Peta Tunggal. Namun demikian kata “keterbukaan” sepertinya menjadi kata yang dihindari oleh pemerintah Indonesia. Menteri LHK saat ini justru mengajukan banding di pengadilan untuk melawan masyarakat sipil yang meminta transparansi atas data tutupan hutan dan tata ruang. Komitmen untuk mewujudkan penurunan emisi melalui kebijakan kehutanan adalah hal penting, tapi itu tidak akan berarti kecuali ada keterbukaan penuh terhadap data dasar, peta dan metodologi, yang memungkinkan pengawasan independen dan perhitungan akurat atas apa yang sebenarnya sedang terjadi di lapangan,” tambahnya.

Greenpeace Indonesia juga menekankan bahwa rencana pengurangan emisi Indonesia masih sangat lemah. Rencana pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 Megawatt masih mengalokasikan lebih dari 20.000 Megawatt untuk PLTU batubara. Target untuk energi terbarukan hanya  23% pada 2025 dan 31% pada 2030.

"Tak satu pun dari target tersebut akan dapat tercapai dengan paradigma berpikir dan kebijakan saat ini. Tidak ada dorongan untuk pengembangan energi terbarukan, bahan bakar fosil masih disubsidi dan lobi industri batubara memberikan pengaruh berbahaya dalam cara berpikir pemerintah Indonesia," kata Hindun Mulaika, Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

Hindun menambahkan, bahwa Indonesia masih terus berinvestasi dalam industri kuno yang mematikan, mengancam kualitas udara, kesehatan rakyat Indonesia dan masa depan planet kita. Rencana pemerintah bahwa paling tidak 25% sumber energi akan berasal dari batubara selambat-lambatnya pada akhir 2050 mungkin akan menjadi sekedar rekaan. Dengan kebijakan yang ada saat ini, jumlah PLTU Batubara akan jauh lebih banyak dari itu. 

“Pengembangan bahan bakar fosil harus dihentikan sekarang. Tidak ada ruang lagi untuk  pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)  berbahan bakar batubara. Rencana energi Indonesia adalah  catatan bunuh diri bagi planet kita,” ujarnya. (Muchlas Dharmawan)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini