medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

PSDABM.M Kembalikan Identitas Mamuju Sebagai Penghasil Rotan

Published in Nasional
Rabu, 09 November 2016 17:18

Medialingkungan.com – Pemerintah Daearah Kabupaten Mamuju mengapresiasi langkah inovatif beberapa LSM yang melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan yang diaktualisasikan melalui program sentra industri rotan berkelanjutan pada 3 desa di Kecamatan Bonehau. Kumpulan beberapa LSM (konsorsium) tersebut anatara lain; Perkumpulan Inisiatif, Tim Layanan Kehutanan Masyarakat, Sande’ Intitute, dan Serikat Perkumpulan Bonehau.

Kumpulan LSM yang mengatasnamakan Konsorsium PSDABM.M ini mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui gerakan pengelolaan rotan dengan menitikberatkan pada peran aktif masyarakat lokal sebagai aktor kunci.

Wakil Bupati Kabupaten Mamuju, Irwan SP Pababari menyampaikan sambutan hangat atas uapaya itu. “Saya berterimakasih kepada semua pihak baik itu LSM dan anggota konsorsium yang sudah menjadi semangat bagi kami -- masyarakat di Kabupaten Mamuju,” ujarnya pada sambutan seminar dan lokakarya Potensi Pengembangan Rotan di Kabupaten Mamuju (24/10).

“Upaya ini saya harapkan memberi pencerahan dan jalan keluar dari besarnya tantangan kehidupan serta memberikan solusi yang nyata melalui berbagai tahapan, baik pada pembibitan dan home industridan selanjutnya bisa membuat skala industri yang lebih besar,” tambah Iwan sapaan akrab Wakil Bupati Kabupaten Mamuju.

Sementara itu, Project Manager Konsorsium PSDABM.M, Nurdin Dalya saat diwawancarai di Makassar mengatakan bahwa upaya yang dilakukannya merupakan bentuk kesadaran kolektif anggota konsorsium yang mencita-citakan adanya pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan (lestari).

Nurdin yang juga alumni Fakultas Kehutanan Universitas Hasunuddin menyadari perlu tindakan bersama antara seluruh elemen, baik pemerintah, akademisi, private sektor, LSM, hingga masyarakat sipil untuk bersama-sama mendorong pemerataan kesejahteraan, khususnya bagi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan yang notabenenya memiliki ketergantungan terhadap hutan.

“ini merupakan tanggung jawab bersama dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kita mulai dari desa-desa di bagian barat Sulawesi menuju Inonesia yang bermartabat dengan kualitas manusia yang baik sehingga menghasilkan produk lokal yang membanggakan,” ungkap Nurdin saat ditemui di Universitas Hasanuddin, Minggu (06/11).

Ia berharap, melalui program pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat yang didanai Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia) masyarakat kebangkitan ekonomi desa bisa diakselerasi. “Apalagi masyarakat di Mamuju (pada umumnya) memiliki kisah manis terkait rotan.”

Berdasarkan temuan tim konsorsium dijelaskan bahwa rotan bagi sebagian besar masyarakat di Mamuju merupakan simbol pemersatu. Selain itu, kearifan lokal masyarakat, khususnya di 3 desa penerima manfaat langsung dari program MCA-Indonesia itu bahkan mempunyai peninggalan sejarah yang ditandai dengan banyaknya material rotan di pemukiman warga yang dijumpai dan telah ada sejak 3000-3500 tahun sebelum masehi.

Menurutnya, semangat masyarakat sebagai perotan sudah dijumpai dan telah tersohor sejak dulu. Oleh sebab itu, keputusan untuk mengembalikan kejayaan rotan sebagai identitas dari Kabupaten Mamuju dipilih sebagai ide dalam pengetasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan. {Fahrum Ahmad}

Konsorsium Berdaya Hijau-MCA Indonesia Adakan Program Perbaikan Tata Kelola Hutan di Luwu Timur

Published in Nasional
Jumat, 07 Oktober 2016 13:50

Medialingkungan.com - Konsorsium Berdaya Hijau, Millenium Challenge Account (MCA) Indonesia menggelar Kick Off Meeting Program untuk mensosialisasikan program hibah, yang berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perbaikan tata kelola hutan yang berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Bupati Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada Selasa (04/10), yang di hadiri oleh 100 orang peserta termasuk pemerintah, LSM, kelompok masyarakat setempat.

Dalam kegiatan tersebut, Ir. Bachrianto Bachtiar yang bertindak selaku Koordinator Steering Committee Konsorsium Berdaya Hijau menyampaikan bahwa konsorsium ini terdiri dari 3 NGO yaitu Sulawesi Community Foundation (SCF) sebagai lead konsorsium, Nusa Celebes Center (NCC),  dan Generasi Muda Pecinta Alam Luwu Timur (GEMPAWA LUTIM), serta 3 Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu dan Kecamatan Mangkutana.

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perbaikan tata kelola hutan rakyat yang berkelanjutan. Tak tanggung-tanggung, proyek ini menawarkan peningkatan pendapatan masyarakat ataupun kelompok tani mencapai 40% yang juga sejalan dengan perbaikan tata kelola hutan.  Selain itu, proyek ini juga akan memberi kontribusi terhadap penyerapan gas rumah kaca.

Pada kerangka proyek ini, digambarkan bahwa akan dilakukan penguatan pada 7 Kelompok Tani Hutan dilevel kecamatan, yang terdiri dari 60 Desa yang nantinya akan betul-betul memperhatikan orang-orang yang kurang beruntung atau kelompok rentan, dan kelompok perempuan untuk menjalankan usaha pembibitan, membangun unit usaha pengelolaan kayu (veneer), serta memastikan pasar dan kayu tersebut berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara berkelanjutan.

Pada kegiatan Kick Off Meeting Program ini juga telah ditandatangi Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Luwu Timur dengan Konsorsium Berdaya Hijau - MCA Indonesia. Nota Kesepakatan ini berisi komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program tersebut. (Suterayani)

SCF, Kemitraan, dan Bupati Bulukumba Tandatangani MoU Pengelolaan SDA Berkelanjutan

Published in Nasional
Sabtu, 01 Oktober 2016 16:31

Medialingkungan.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba telah menandatangani MoU (Nota Kesapahaman) Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan bersama dengan Sulawesi Community Foundation (SCF) dan Lembaga Kemitraan (Partnership) pada 28/09 di Ruang Rapat Bupati Kabupaten Bulukumba. MoU ini ditandatangani oleh Andi Sukri Sappewali selaku Bupati Bulukumba, Naufal yang mengatasnamakan Direktur SCF, dan Dewi Rezki, selaku Direktur Program Kemitraan.

Maksud dari penandatanganan MoU ini yaitu untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dan program strategis khususnya pada bentang alam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bijawang yang dibangun dan disepakati bersama para pihak, dan dijadikan bahan penyusunan Road Map Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. Adanya Road Map yang dibangun secara kolaboratif ini kemudian mampu menjadi peta jalan bagi para pihak untuk melakukan intervensi bersama.

Poin penting dalam penandatanganan MoU ini yakni semua pihak akan mendorong  program terkait pengembangan pariwisata terintegrasi yang inklusif di Kecamatan Kindang, pengembangan produk pertanian dan perkebunan poganik serta diversifikasi pangan berbasis komunitas di Kecamatan Gantang, dan penguatan kebijakan dalam peningkatan daya saing ekonomi pedesaan atau komunitas.

“MoU ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pengelolaan sumberdaya alam yang menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi pada masa kini dan masa yang akan datang,” ujar Naufal dari Sulawesi Community Foundation.

Kegiatan yang dihadiri oleh setidaknya 50 orang ini, juga turut menghadirkan Wakil Bupati Bulukumba dan berbagai perwakilan instansi seperti BAPPEDA, BLHD, SATPOL PP, Dinas Kehutanan, DInas Koperasi dan UMKM Bulukumba, dan lain-lain. Kegiatan penandatanganan MoU ini juga dihadiri oleh beberapa Camat dan Kepala Desa di Kabupaten Bulukumba. (Muchlas Dharmawan)

Susi Pudjiastuti Ajak Nelayan Gunakan Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan

Published in Nasional
Selasa, 06 September 2016 16:17

Medialingkungan.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti didampingi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melakukan kunjungan kerja di Desa Kedung Malang, Kecamatan Kedung, Jepara, Jawa Tengah, pada Senin (05/09). Susi mengajak nelayan untuk mengganti alat tangkap dengan yang ramah lingkungan untuk mendorong kualitas produk perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan untuk menjaga populasi ikan selain menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, keberadaan pohon bakau juga tidak kalah penting. Selain bisa untuk menanggulangi abrasi, akar pohon bakau dapat dijadikan tempat ikan bertelur.

“Kalau diberi bantuan satu juta pohon bakau, masyarakat harus siap menanam. Jangan pohonnya datang, masyarakatnya malah pergi. Karena pohon bakau juga penting,” tandas Susi, seperti yang dilansir metrotvnews.com.

Untuk itu, pihaknya berupaya membantu memecahkan berbagai problem yang dihadapi para nelayan di pesisir jepara, menyusul kebijakan relokasi nelayan Pantura untuk memaksimalkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)  711 yakni perairan Natuna.

"Pemerintah tahun ini dan tahun depan mulai kasih bantuan pada koperasi-koperasi nelayan. Saya juga tahu masyarakat Jepara selain tambak garam dan nelayan, punya kerajinan tangan yang sangat tinggi nilainya, kita akan coba bantu ke kementerian lain yang terkait," ungkap Susi.

Dalam kesempatan itu pula,  Susi memberikan bantuan berupa alat tangkap ramah lingkungan yakni Gilnet Millenium kepada 12 nelayan dan juga diserahkan 16 Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) baru dan tiga Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIUP) secara simbolis. (Gede Tragya)

Investor Mendesak Para Pimpinan G20 agar Meratifikasi Perjanjian Paris Tahun Ini

Published in Internasional
Kamis, 25 Agustus 2016 19:05

Medialingkungan.com - Sebanyak 130 Investor yang mengontrol US $ 13tn investasi telah menghimbau negara-negara G20 untuk meratifikasi perjanjian Paris tahun ini. Negara yang lebih dulu meratifikasi perjanjian Paris akan mendapat manfaat dari segi kepastian kebijakan yang lebih baik dan menarik investasi dalam teknologi rendah karbon. Penandatangan surat dilakukan menjelang KTT G20 di Hangzhou, Cina September mendatang.

Institusi Kelompok investor menyatukan anggota dari enam kelompok investasi terbesar di dunia hijau: Europe's Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC); Ceres and the North American Investor Network on Climate Risk; the Australia/New Zealand Investor Group on Climate Change; the Asia Investor Group on Climate Change; CDP dan PRI.

Mereka menyerukan penetapan harga karbon, serta peraturan yang mendorong efisiensi energi dan energi terbarukan. Rencana agar meninggalkan bahan bakar fosil juga perlu dikembangkan, kata mereka.

"Jadi investor meminta perusahaan memberitahu kita apa pelaksanaan perjanjian Paris berarti untuk bisnis, sehingga kita dapat berinvestasi sesuai risiko itu," kata Emma Herd, kepala eksekutif dari Grup Investor tentang Perubahan Iklim (IIGCC)

Didalam surat yang ditujukan kepada para pimpinan G20 tertulis: "Perjanjian Paris tentang perubahan iklim memberikan sinyal yang jelas kepada investor bahwa transisi ke rendah karbon, ekonomi energi bersih tidak bisa dihindari dan sudah berjalan".

"Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk bekerja dengan sektor swasta untuk memastikan bahwa transisi ini terjadi cukup cepat untuk mengkatalisasi investasi secara signifikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perjanjian Paris."

KTT G20 akan berlangsung di China pada 04-05 September, dan menjadi acara diplomatik terbesar yang diadakan di China tahun ini. Acara ini akan mempertemukan pemimpin-pemimpin dunia seperti Presiden Xi Jinping dari China dan Barack Obama dari Amerika Serikat serta Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang masuk G20. Di bawah kepemimpinan China, G20 tahun ini telah memiliki fokus yang kuat pada isu-isu yang terkait dengan iklim, dengan membangun kelompok studi keuangan hijau.

Kelompok investor menyerukan Jerman, yang mengambil alih kepemimpinan G20 tahun depan, untuk melanjutkan dan memperkuat fokus pada perubahan iklim. {Mirawati}

School Visit: Belajar Konservasi di Alam Terbuka Bersama BKSDA dan Lentera Negeri

Published in Event & Komunitas
Minggu, 05 Juni 2016 13:21

Medialingkungan.com –  Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Lentera Negeri Makassar kembali melakukan kegiatan School Visit, pada minggu pagi (05/06). Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya, dimana kali ini dilaksanakan dengan metode outdoor dan games yang bertempat di Taman Gedung Ipteks, Universitas Hasanuddin Makassar.

Kegiatan ini diikuti oleh 47 orang siswa sekolah non-formal yang dibina oleh komunitas Lentera Negeri Makassar. Para siswa ini terdiri dari 3 kelas yang tergabung, yaitu kelas bagian Daya, Antang, dan Gowa. Kegiatan outdoor dan games ini dipandu langsung oleh Hamka, staf BBKSDA Sulsel, dimana games ini menanamkan nilai kepada anak usia dini untuk mengetahui dampak dari membuang sampah sembarangan, serta bagaimana mengenal dan mengidentifikasi satwa langka.

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan BBKSDA Sulsel, Edy Santoso menerangkan bahwa kegiatan School Visit ini merupakan salah satu program BBKSDA Sulsel yang bertujuan untuk berbagi pengetahuan tentang konservasi kepada masyarakat dalam hal ini anak-anak usia dini. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menanamkan pola hidup ramah lingkungan kepada anak usia dini dengan mengenalkan cara pengelolaan lingkungan hidup sederhana di sekitar kita, seperti pengelolaan sampah, penanaman pohon, serta pengenalan tumbuhan dan satwa dilindungi.

“BBKSDA yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan konservasi dan pengelolaan tumbuhan dan satwa liar juga perlu untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak tentang flora dan fauna, agar mereka mengetahui kekayaan hayati di Indonesia, khususnya di Sulawesi,” kata Edy.

Edy menambahkan kegiatan ini dilaksanakan di ruang alam terbuka sebagai upaya pengenalan secara langsung kepada anak-anak terkait hal-hal yang dapat mengurangi kualitas lingkungan hidup, seperti pencemaran akibat membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya.

“Kegiatan konservasi memerlukan dukungan masyarakat luas, sehingga pola hidup yang mencerminkan kelestarian lingkungan dapat tertanam pada diri individu sejak usia dini,” tambahnya. {Muchlas Dharmawan)

Greenpeace Kecam JBIC Mendanai PLTU Batubara

Published in Nasional
Sabtu, 04 Juni 2016 13:23

Medialingkungan.com – Disaat negara adidaya seperti Amerika telah mengganti ketergantungannnya terhadap batubara ke energi terbarukan seperti panas bumi, angin dan mtahari, pemerintah Indonesia malah tak bergeming.

Bahkan, saat ini pemerintah Indonesia kembali berencana untuk menambah puluhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara baru. Sementara itu, puluhan PLTU Batubara yang masih beroperasi masih terus meneror masyarakat dengan polutan beracun termasuk merkuri, timbal dan partikel beracun lainnya.

Kemarin (03/06), Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menandatangani perjanjian kredit sebesar USD 2.052.000 atau sekitar Rp. 282 Milliar dengan perusahaan PLTU Jawa Tengah (PLTU Batang) yang berkapasitas 2 x 1000 MegaWatt, PT. Bhimasena Power Indonesia.

Arif Fiyanto, Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, mengatakan bahwa hal tersebut adalah pukulan besar bagi para petani dan nelayan Batang. Tidak hanya lahan yang di rampas dari para petani dan nelayan Batang, adanya  PLTU Batang juga menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat sekitar.

Meskipun pihak JBIC telah mengklaim bahwa PLTU Batang telah menggunakan teknologi ramah lingkungan, namun Arif membantah hal tersebut.

“Bagaimana mungkin PLTU yang melepas SO2 dan NOx ke udara, serta berkontribusi besar terhadap perubahan iklim, tidak bisa dikatakan ramah lingkungan. Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, bulan lalu menyoroti bahaya perkembangan batubara di Asia. Dia mengatakan bahwa batubara sama dengan bencana bagi planet ini. Persetujuan JBIC untuk kredit ini membawa kita satu langkah lebih dekat menuju bencana itu,” ujar Arif.

Arif sangat mengecewakan tindakan JBIC mendanai proyek PLTU Batang. Ia lebih setuju apabila dana tersebut digunakan untuk mendanai pembangunan potensi energi terbarukan yang sangat besar di Indonesia, yang nantinya akan memberikan listrik bersih dan aman bagi masyarakat, serta bagi generasi mendatang. {Suterayani}

Energi Terbarukan Indonesia Masih 1% yang Dimanfaatkan

Published in Nasional
Sabtu, 21 Mei 2016 12:57

Medialingkungan.com – Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menjadikan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai fokus pengembangan energi, dalam upaya mengurangi keterantungan penggunaan energi fosil. Namun ternyata sampai saat ini pemerintah mencatat pemanfaatan EBT dalam negeri masih belum optimal.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Rida Mulyana bahwa potensi energi baru terbarukan Indonesia mencapai 801,2 GW (Gigawatt). Nyatanya hanya 1% yang telah dimanfaatkan, atau sekitar 8,66 GW.

"Pemanfaatannya baru satu persen, hampir utuh karena enggak dipakai," kata Rida seperti yang dilansir Metro TV News, dalam Sarasehan Media 2016, di Hotel Neo Plus Green Savana, Bogor, Jumat (20/05).

Potensi energi terbarukan Indonesia dapat berasal dari berbagai macam sumber energi, seperti air, angin, surya, bio-energi, energi laut, dan juga panas bumi.

Rida menjabarkan, dari potensi tenaga air Indonesia sebanyak 75 GW, yang baru dimanfaatkan hanya 5,02 GW (7%). Sementara, potensi tenaga angin sebanyak 113,5 GW, yang baru dimanfaatkan hanya sebesar 6,5 GW (0,01%).

Disamping itu, potensi tenaga surya sebesar 532,6 GWp (Gigawatt-peak), yang baru terserap hanya 0,08 GWp (0,01%). Sementara, potensi bio-energi sebesar 32,6 GW, baru dimanfaatkan sekitar 1,74 GW (5,3%).

Kemudian, potensi energi laut mencapai 18 GW, baru dimanfaatkan sebesar 0,3 MW (0,002%). Dan terakhir, potensi energi panas bumi yang dimiliki sebesar 29,5 GW dan baru dimanfaatkan sebesar 1,44 GW (5%). {Muchlas Dharmawan}

Ahok : Sungai Ciliwung Bisa Jadi Tempat Wisata Alam

Published in Nasional
Kamis, 19 Mei 2016 14:07

Medialingkungan.com – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) didampingi tim dari Balai Besar Wilayah Ciliwung Cisadane (BBWSCC) meninjau langsung kondisi Sungai Ciliwung dengan menggunakan perahu karet jenis Landing Craft Rubber (LCR). Menurut Ahok, Kali Ciliwung masih mampu menunjukkan keelokannya di beberapa titik sehingga berpotensi menjadi wisata alam.

Ia juga memastikan sepanjang delapan hingga sembilan kilometer di kawasan Condet, Jakarta Timur, akan dipertahankan kealamiannya dan tidak boleh dipasangi tiang pancang karena tebingnya bagus.

“Itu saya lihat lebih cocok untuk wisata sungai-lah, dia punya tebing bagus. Saya pastikan 8-9 kilometer ngak boleh dipasang tiang pancang. Itu ada batu cadas yang bagus,” kata Ahok seperti yang dilansir Netralnews.com, Rabu (18/05).

Walaupun Sungai Ciliwung memiliki potensi menjadi wisata alam, namun masih banyak kerusakan yang terjadi. Seperti contoh terdapat beberapa batu cadas yang berlubang sehingga ditempati biawak bersarang, sampai tampaknya gerombolan ikan yang sempat dilepaskan TNI beberapa lalu.

“Kami ingin ini (Ciliwung) ada tempat wisata alamnya dititik sungai terbaik,” ujarnya. Ahok juga menambahkan mengenai akomodasi untuk pengangkutan wisatawan dapat dibangun di kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur menuju hulu Ciliwung ke arah selatan.

Namun, menurutnya, tetap harus ada warga di bantaran Sungai Ciliwung yang dipindahkan, karena sebagian warga melakukan reklamasi sehingga mengurangi kelebaran sungai. Nantinya bangunan yang ada di atas sungai harus dibongkar. "Yang reklamasi harus bongkar semua," katanya. {Tri Ayu Wulandari}

Milyaran Ekspor Ikan Illegal Berhasil Digagalkan

Published in Nasional
Selasa, 17 Mei 2016 19:57

Medialingkungan.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Direktorat Bea Cukai Tanjung Priok Kementerian Keuangan, sejak Agustus 2015 hingga April 2016 pihak Bea Cukai di Tanjung Priok, Jakarta Utara berhasil mengagalkan Rp. 55,7 millar ekspor hasil perikanan illegal.

Terdapat penyelundupan 10 kontainer bermacam produk perikanan yang berhasil disita di Jakarta Internasional Containe Terminal,KOJA, Mustika Alam Lestari, dan Terminal 3 Tanjung Priok.

Seperti yang dilansir Tempo.com Selasa (17/5), Harry Mulya mengungkapkan, "Ada indikasi juga terdapat ekspor yang diberitahukan secara tidak benar dan didaftarkan sebagai barang lain," eksportir tersebut dinilai ilegal karena itu tidak memiliki sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan sertifikat kesehatan atas produk ekspornya.

Beberapa perusahaan eksportir yang diselidiki adalah PT R, PT YBS, PT SEJ, CV S, PT API, PT DAI, PT GFS, dan PT IP. Hasil perikanan illegal akan dikirim ke Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Vietnam, Amerika Serikat, Cina, Thailand, Singapura, dan Jepang.

Salah satu jenis ikan yang diselundupkan adalah jenis fish maw. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Rina mengungkapkan bahwa fish maw merupakan jenis ikan yang berharga tinggi. Mengacu harga di Singapura, fish maw bernilai Rp. 1,1 juta per 10 gram.

Rina juga menambahkan bahwa fish maw menjadi komoditas primadona yang menarik dan sangat dibutuhkan karena memiliki khasiat yang dipercaya mengobati penyakit jantung dan menjaga vitalitas pria lanjut usia.

Beberapa hasil perikanan selain fish maw, juga shark fin, cat fish, frozen fillet eel, salted jellyfish, orion jeprox FISH, shrimp powder, cassava chip,  dan drill mixed fish yang dieksport tercantum dalam pencegahan bea-cukai. {Triayu Wulandari}

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini