medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Menteri ESDM Galakkan Kampanye “Saya Hemat Energi”

Published in Nasional
Senin, 16 Mei 2016 22:20

Medialingkungan.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan melaksanakan kegiatan kampanye Gerakan Hemat Energi Potong 10% yang nantinya akan dilaksanakan di 20 kota besar di Indonesia (Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Lampung, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cilegon, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Sidoarjo, Surabaya, Denpasar, Makasar dan Balikpapan). Kampanye tersebut nantinya akan diiringi dengan berbagai sosialisasi berupa Iklan Layanan masyarakat (ILM) serta talkshow di semua TV Nasional, body branding pada kereta api dan commuterline, cover seat pesawat, dan banner pada media online.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said Kampanye Potong Energy 10% dimaksudkan agar masyarakat mampu menyadari bahwa, menghemat 10% energi itu lebih mudah di bandingkan dengan membangkitkan energi setara penghematan 10 persen. Upaya ini nantinya juga diharapkan dapat mendorong terwujudnya suatu gerakan sebagai Aksi Bersama Perubahan Gaya Hidup Masyarakat (Pemerintah, Pelaku bisnis/Industri dan Individu) untuk melakukan penghematan energi.

Ditengah peluncuran Kampanye Gerakan Hemat Energi Potong 10% di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Minggu (15/5), Menteri Pertambangan dan Energi periode 1978 – 1988, Prof. Dr. Soebroto, M.A. mengingatkan kepada semua peserta kampanye yang hadir agar tidak  menjadi orang yang boros dalam menggunakan energi. “Berhematlah dalam menggunakan energi, hemat sekarang juga,” ujarnya.

Soebroto juga mengingatkan, dalam menjalankan kebijakan energi ada tiga hal pokok yang harus dijalankan, yang pertama adalah eksplorasi, cari minyak, cari gas, yang kedua adalah diversifikasi, cari gantinya minyak, cari gantinya gas bangsa kita itu kaya sekali dengan sumber daya energi. Cari air, angin apa saja itu bisa menggantikan minyak dan itu yang namanya diversifikasi. Selanjutnya kebijakan yang ketiga yang juga tidak kurang pentingnya adalah konservasi.

Aksi kampanye ini akan dilaksanakan secara komperehensif dan berkelanjutan melalui empat skema kampanye, yaitu kampanye langsung di ruang publik seperti sekolah, universitas, monumen, pusat perbelanjaan dan taman kota, kampanye viral melalui media sosial, kampanye berkelanjutan dengan melibatkan 33 komunitas muda dan 35 CSO nasional serta kampanye dengan mekanisme program "Lapor 10%". {Suterayani}

Komisi IV DPR-RI Soroti Alih Fungsi Hutan di Papua Barat

Published in Nasional
Kamis, 12 Mei 2016 09:34

Medialingkungan.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) yang membidangi Pertanian, Pangan, Maritim, dan Kehutanan menyoroti persoalan alih fungsi hutan di wilayah Provinsi Papua Barat.

Pada masa reses Komisi IV DPR-RI di Manokwari, Rabu, 11 Mei 2016, Ketua tim Herman Khaeron mengatakan, alih fungsi hutan di Papua Barat merupakan persoalan serius. Masalah alih fungsi itu bermuara pada Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) provinsi.

Komisi IV memandang persoalan ini strategis, karena berpotensi besar berdampak luas terhadap pembangunan daerah kedepan. Hal itu akan dibahas serius pada rapat komisi. Komisi IV tak ingin alif fungsi hutan berdampak buruk, melainkan harus bermanfaat terhadap pembangunan Papua Barat kedepan.

Lebih lanjut ia katakan, reses Komisi IV di Papua Barat dilaksanakan di Manokwari, Sorong dan Raja Ampat. 21 anggota DPR turut serta pada kegiatan itu. "Tadi kami sudah bertemu gubernur dan bupati untuk mendengarkan masukan daerah. Berbagai persoalan disampaikan, dan akan kami bawa ke Rapat Komisi," kata Herman seperti dilansir Antara.

Selain itu, pada reses ini pihaknya melihat ada sejumlah potensi yang dapat terus dikembangkan, seperti lahan padang ternak sapi Kabupaten Sorong dan jasa lingkungan di Raja Ampat. "Kami akan diskusikan potensi ini bersama pemerintah pusat. Dengan harapan, kelak menjadi perhatian dan mendapat bantuan anggaran pengembangan," jelasnya.

Menurutnya, potensi ini dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara di sisi lain, ia berharap pemanfaatan sumber daya alam ini tetap memperhatikan aspek kelestarian alam. {Fahrum Ahmad}

 

Di Sulteng, Calon Pengantin Wajib Tanam 5 Pohon

Published in Nasional
Rabu, 11 Mei 2016 21:13

Medialingkungan.com - Nota kesepahaman antara Menteri Agama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah ditindaklanjuti untuk memberi peran calon pengantin dalam gerakan penanaman lima pohon. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan Kepala Seksi Kepenghuluan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tengah, Sofyan Arsyad di Palu, Selasa (10/05), yang mengatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti nota kesepahaman tersebut.

Dalam perjanjian kerjasama, Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung dengan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam akan mengatur tentang tindaklanjut nota kesepahaman tersebut. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman itu.

Sofyan Arsyad mengatakan, “Sebagai bentuk respon positif dari Kemenag Sulteng, beberapa waktu lalu kami telah melakukan pertemuan pertama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) perwakilan Sulteng selaku instansi yang menyediakan bibit pohon tersebut,” dikutip dari Antaranews.com.

Menurut Sofyan, tindak lanjut dan implementasi kerjasama itu akan dilaksanakan pada pertemuan kedua pascakegiatan penilaian Kantor Urusan Agama (KUA) Teladan. Ia menjelaskan para calon pengantin akan melaksanakannya usai mendaftarkan diri di KUA. Dalam program ini para calon pengantin, tidak hanya memiliki kewajiban untuk menanam tapi juga dibebankan tanggung jawab untuk merawat pohon tersebut.

"Setelah mendaftar, sambil menunggu pelaksanaan nikah, mereka sudah harus menanam bibit yang sudah disiapkan dan lokasi penanaman juga adalah tempat yang ditetapkan oleh BPDAS dan KUA," ujarnya.

Jenis tanaman yang akan digunakan adalah tanaman berkayu, tanaman penghasil buah, getah, biji, kulit dan tanaman unggulan lokal.

“Sekarang ini bibit pohonnya sudah ada di lokasi pembibitan, meski sudah disampaikan bahwa Kota Palu sebagai daerah percobaan nantinya,” ujar Sofyan. {Andi Wahyunira}

Kawasan Mangrove Rusak, Pendapatan Nelayan Berkurang Drastis

Published in Nasional
Selasa, 03 Mei 2016 21:09

Medialingkungan.com - Kawasan hutan mangrove di Kecamatan Tenga, Desa Sapa dan Pakuure Utara wilayah Sidate terancam rusak akibat maraknya penebangan liar. Menurut pengakuan warga, pelaku penebangan ini bukan dari warga sekitar melainkan dilakukan oleh orang luar.

"Penebangan sering dilakukan saat malam hari. Diperkirakan penebangan pohon dilakukan malam hari karena kalau siang banyak aktifitas warga dilokasi tersebut," ungkap Jhoni Tamunu, selaku warga Desa Pakuure Utara seperti yang dikutip dari TribunNews.com, Senin (02/05).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Max Lempas yang juga merupakan warga setempat, menurutnya Jarak hutan bakau yang mencapai 1,5 Km dari pemukiman warga membuat pembalak leluasa melakukan penebangan. "Dampak dari penebangan ini memang sangat banyak menimbulkan kerugian, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Kerusakan hutan bakau membuat hasil tangkapan nelayan sekitar kesulitan mendapatkan ikan di daerah tersebut. Tangkapan ikan, kerang, kepiting dan udang berkurang drastis," ungkap Lempas.

Hukum Tua (Kumtua) Desa Pakuure Utara, Fanny Terok mengkritisi kinerja instansi terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Menurutnya pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap kawasan hutan mangrove.  

"Selama ini terjadinya pembalakan hutan mangrove di sini karena kurang perhatian dan pengawasan Dinas Kehutanan dan DKP. Seharusnya di tempat itu dibangun pos pengawasan agar tidak terjadi pembalakan liar," tuturnya.  

Terok menambahkan bahwa selain pembalakan pohon mangrove, di wilayah itu juga sering terjadi pengeboman ikan dan penangkapan ikan menggunakan racun potasium. "Dengan adanya pos tersebut hal-hal ini tidak akan terjadi karena selalu diawasi, kalau perlu libatkan Polair dalam pengawasan," tambahnya.

Menaggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Frans Tilaar menyampaikan akan menindak tegas oknum yang melakukan pembalakan liar di kawasan tersebut. Menurut nya hal tersebut tidak dibenarkan karena akan merusak ekosistem yang ada di daerah tersebut.

"Kalau seperti itu, kita akan melakukan patroli dan melihat situasi di lokasi tersebut. Kita sudah sering memberikan himbauan kepada masyarakat jangan pernah menyentuh hutan bakau. Dalam kasus ini kita akan buat penindakan dan akan diproses secara hukum," tegasnya. {Dedy}

Meski Ada Kenaikan, Tata Kelola Hutan Indonesia Masih Dinilai Buruk

Published in Nasional
Rabu, 27 April 2016 07:39

Medialingkungan.com – Program Pembangunan PBB (UNDP) mengemukakan hasil kajian mengenai tata kelola hutan pada tahun 2015. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat peningkatan perbaikan tata kelola hutan meskipun masih dinilai tidak signifikan. Selain itu, ditemukan kesenjangan besar antara pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu efek rendahnya kinerja pemerintah daerah, yakni rendahnya pendapatan negara yang tak sebanding dengan jumlah izin atau perusahaan.

Pada proses riset, UNDP menggunakan metodologi wawancara dan diskusi kelompok yang terfokus pada 40 lembaga non-pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten, dan 20 perusahaan.

Terdapat empat aspek yang diteliti dalam tata kelola hutan, yakni kepastian kawasan hutan, keadilan dan sumber daya hutan, aspek transparansi dan integritas pengelolaan hutan, dan kapasitas penegakan hukum.

Di samping empat aspek tersebut, penerapan Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) yang dikoordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai rendah (skor negatif). Aspek kepastian kawasan hutan berada di urutan terendah kemajuan tata kelola.

Hasil kajian itu dipaparkan Abdulwahib Situmorang dari UNDP REDD+ (Program Pengurangan Emisi dari Kerusakan Hutan dan Penggundulan Hutan) dan Hariadi Kartodiharjo, penasihat senior KPK, di Jakarta, Selasa (26/04).

Jika dibandingkan dengan tahun 2014, hasil kajian itu memperlihatkan kenaikan perbaikan tata kelola hutan, utamanya pada aspek keadilan pengelolaan sumberdaya hutan. Pemerintah dinilai berusaha menekan kesenjangan akses sumber daya hutan dan penanganan konflik tenurial di kawasan hutan.

Sementara itu, aspek kepastian kawasan hutan dinilai paling rendah. Hanya 33 persen menyatakan ada kemajuan. Kemudian dengan persentase sama, 33 persen menyatakan adanya kemunduran. Kepastian kawasan hutan sangat dipengaruhi kebijakan satu peta (one map policy) yang belum selesai.

“Kesulitan membuat satu peta bukan karena data atau peta tak ada, melainkan karena kementerian pemberi izin tak memberi data ke Badan Informasi Geospasial. Ini terkait kemauan politik,” kata Hariadi seperti dilansir Harian Kompas. Kementerian tak memberi informasi karena tak ada aturan pendukung.

Kepastian kawasan hutan jadi aspek penting karena terkait konflik tenurial, perluasan wilayah kelola rakyat, penataan perizinan dan perkebunan, dan penyelesaian pengukuhan area hutan. Dari temuan yang ada, dukungan pelaku usaha untuk wilayah kelola rakyat rendah.

Abdulwahib menambahkan, dukungan pemerintah daerah untuk pengukuhan kawasan hutan cenderung masih berada dalam kategori rendah meski telah banyak peraturan yang terbitkan pemerintah pusat. Dari 13 provinsi yang jadi proyek percontohan GNPSDA, hanya 5 provinsi yang mengevaluasi hak-hak warga di area hutan.

Kemudian, aspek transparansi pengelolaan hutan memperoleh nilai tertinggi kedua dalam mengukur kinerja ekonomi biaya tinggi dikarenakan pemerintah pusat tidak lagi menerima pungutan tak resmi pada proses perizinan.

Namun, pungutan tak resmi masih terjadi di daerah, misalnya dalam pengurusan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), masih ditemukan adanya biaya Rp 500 juta - Rp 1 miliar. {Fahrum Ahmad}

Reklamasi Sulitkan Nelayan Mencari Ikan

Published in Nasional
Selasa, 19 April 2016 09:47

Medialingkungan - Reklamasi Pantai Utara Jakarta menyisakan polemik panjang. Segala tindakan tentunya akan memberikan dampak baik positif maupun negatif. Begitu pula pada kebijakan mengenai reklamasi terhadap ekosistem pesisir dan laut Teluk Jakarta.

Menurut Tigor Hutapea, Lembaga Bantuan Hukum JAKARTA, nelayan mengalami dampak langsung dari proyek reklamasi. Hal itu berpengaruh terhadap nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Reklamasi membuat wilayah perairan untuk nelayan tradisional di Teluk Jakarta melaut semakin berkurang. Beberapa harus mencari ke wilayah lain, bahkan ada yang tidak bisa melaut lagi karena wilayah tangkapannya khusus di daerah tertentu yang sudah diuruk.

Pemukiman nelayan di wilayah pesisir Teluk Jakarta berpotensi untuk digusur karena reklamasi sendiri memang diperuntukan untuk pembangunan bagi masyarakat kelas menegah dan atas. Hal itu tertuang dalam Pasal 127 ayat (1) huruf m Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030.

Hal tersebut merupakan tindakan diskriminatif karena hanya mementingkan pihak kelas menengah dan kelas atas tanpa memikirkan kehidupan para nelayan. Padahal hak untuk bertempat tinggal yang layak dan mendapat lingkungan hidup yang baik terjamin untuk seluruh orang tanpa memandang kelas di masyarakat sesuai Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945.

Namun Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok, mengatakan bahwa tanpa reklamasi pun mencari ikan di Teluk Jakarta sudah sulit.

Seperti yang dilansir dari cnnindonesia.com, mengatakan "Sebelum reklamasi juga sudah susah cari ikan di Teluk Jakarta, mana ada ikan di Teluk Jakarta, kamu kira teluk di Belitung," kata Ahok di Balai Kota Jakarta (14/4/16).

Bahkan menurut orang nomor satu Jakarta ini, di daerah Marunda yang belum direklamasi pun nelayan sudah sulit mencari ikan. Untuk tambak kerang hijau, Ahok justru mempertanyakan kualitas kerang tersebut. Pasalnya, menurut dia, apabila mengandung logam berat di atas batas, kerang tersebut tak layak dikonsumsi. Ia bahkan mengaku sudah ingin menutup tambak kerang ini. {Zidny Rezky/Ilham Nasir}

Tambang Pasir Susahkan Petani di Bantul

Published in Nasional
Senin, 18 April 2016 12:31

Medialingkungan.com - Pemerintah Desa Gadingsari di kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul saat ini tengah menggencarkan pencegahan tambang yang merebak di kawasan Pantai Selatan Bantul. Sebanyak 4 titik area lahan pasir dikawasan tersebut menjadi kawasan penambangan, tiga titik diantaranya tersebar di Desa Gadingsari dan 1 titik lagi terdapat di Desa Gadingharjo, Sanden.

Kepala Seksi (Kasi) Pemerintah Desa Gadingsari, Sanden Suharjana mengungkapkan bahwa saat ini penambangan pasir di kawasan pantai selatan mulai bermasalah dengan air di area pertanian karena tidak dapat bertahan lama merendam tanaman karena cenderung menuju ke dataran rendah.

“Area yang ditambang itu kan lebih rendah dari pada lahan lainnya, jadi air yang ada di lahan habis karena tumpah ke lahan lebih rendah itu,” ujar Suharjana seperti yang dikutip dari Harianjogja.com, Senin (18/04).

Ketua Kelompok Tani Dusun Patehan, Gadingsari, Sanden Sumartono membenarkan tergerusnya air di lahan pertanian warga akibat tambang pasir. “Jelas dampak lingkungannya sudah terasa, airnya habis,” tutur dia.

Akibat masalah tersebut, saat ini sebagain besar petani mengandalkan air dari sumur bor untuk tanaman pertanian mereka. Keberadaan tambang di kawasan pantai selatan Bantul membuat air irigasi tidak dapat menjangkau seluruh wilayah pesisir dan kian menambah beban petani yang selama ini harus mengeluarkan biaya dan tenaga ekstra untuk memompa air guna mengaliri lahan pertanian. {Dedy}

Bahan Kimia Bahaya bagi Lebah, Produsen Pestisida AS Berhenti

Published in Internasional
Jumat, 15 April 2016 21:56

Medialingkungan.com - Ortho produsen pestisida terkenal di Amerika Serikat akan mulai berhenti menggunakan bahan kimia yang diyakini berbahaya bagi lebah madu dan serangga penyerbuk lainnya.

Menanggapi tekanan dari pendukung lingkungan, perusahaan yang berbasis di Ohio Marysville, hari Selasa (12/4) mengumumkan akan menghapus bahan kimia neonicotinoids (neonics) di delapan produk yang digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman selambat-lambatnya 2021.

Bahan kimia yang disebut neonics dalam jangka pendek dapat menyerang sistem saraf pusat serangga. Beberapa ilmuan mengatakan neonics adalah salah satu dari beberapa faktor di balik menurunnya populasi lebah, yang merupakan serangga penyerbuk 80% tanaman buah dan sayuran yang diperlukan untuk kesehatan tubuh manusia.

Tim Martin, Manajer Pelaksana Ortho mengatakan, keputusan ini datang setelah pertimbangan hati-hati mengenai berbagai kemungkinan ancaman terhadap lebah madu dan serangga penyerbuk lainnya.

"Sementara lembaga di Amerika Serikat masih mengevaluasi dampak keseluruhan dari neonics pada populasi serangga penyerbuk, sudah saatnya Ortho untuk mengambil langkah kedepan." Tambanhnya seperti yang diwartakan Usatoday.com

Ortho mendorong perusahaan-perusahaan lainnya untuk mengikuti jejaknya. Ortho juga mengatakan bergabung dengan kelompok yang disebut Dewan Pengurus Penyerbuk untuk mendukung habitat lebah dan mengajarkan para konsumen mengenai penggunaan pestisida yang tepat.

"Lebah dan kupu-kupu sangat penting untuk ekosistem kita dan saat ini sedang berjuang untuk bertahan hidup," Michele Colopy, direktur program dari Pollinator Stewardship Council, dalam sebuah pernyataan. "Kami bergabung dengan Ortho dan meminta produsen pengendalian hama lain untuk transisi dari penggunaan neonics."

Kekhawatiran tentang keberadaan lebah dan serangga penyerbuk lainnya mulai tumbuh. Pekan lalu, anggota Majelis Umum negara bagian Maryland meloloskan RUU yang akan memungkinkan hanya pihak bersertifikat termasuk petani dan dokter hewan yang dapat menggunakan pestisida yang mengandung neonics. 

Jika gubernur Maryland menandatangani RUU itu, Maryland akan menjadi negara bagian pertama di Amerika yang memberlakukan larangan terhadap neonic. {Mirawati}

Ditengah Polemik, Kegiatan Reklamasi Jakarta Tetap Berlanjut

Published in Nasional
Rabu, 13 April 2016 09:43

Medialingkungan.com – Proyek Reklamasi Pantai di Jakarta sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 2015 yang lalu. Namun beritanya baru santer terdengar ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap salah satu anggota dari Komisi D DPRD, M Sanusi yang tersandung masalah perizinan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Sehingga hal tersebut menambah polemik pro dan kontra pelaksanaan Reklamasi Pantai di wilayah bagian utara Jakarta. Namun menurut penuturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DKI Jakarta, Tuty Kusumaningwati kegiatan Reklamasi di pantai utara Jakarta akan tetap berjalan.

Hal tersebut berdasarkan telah adanya izin melaksanakan reklamasi yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi DKI, dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014.

Tuty meyakini bahwa proyek ini tidak akan merusak lingkungan. Pemerintah DKI Jakarta juga meminta agar dalam proyek ini dilakukan rehabilitasi lingkungan di sekitar area pulau yang akan di reklamasi. Dan dalam pelaksanaannya, reklamasi tentunya harus memperhatikan juga ekosistem yang ada.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indonesia Water Institute Firdaus Ali meyakini bahwa kegiatan reklamasi di wilayah pantai utara Jakarta menjadi solusi untuk mengatasi masalah penurunan muka tanah yang lebih serius dibanding dengan Reklamasi.

Menurut Firdaus, penurunan muka tanah terjadi di setiap titik di Jakarta. Namun, yang paling parah adalah di wilayah Jakarta Utara. Apabila masalah penurunan muka tanah ini tidak di atasi maka 40 tahun kedepan Jakarta akan tenggelam. Dan reklamasi sebagai solusi yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut. {Suterayani}

Norwegia dan Denmark Dukung Indonesia Atasi Perubahan Iklim

Published in Nasional
Minggu, 27 Maret 2016 08:08

Medialingkungan.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerima kunjungan Pemerintah Norwegia untuk mendukung program Indonesia dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca, khususnya dalam pengelolaan hutan melalui kegiatan Penurunan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) dan pembangunan ekonomi rendah karbon.

Hal ini disampaikan Menteri LHK, Siti Nurbaya saat menerima kunjungan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Stig Traavik di ruang kerjanya, Kamis (24/03).

Pada pertemuan itu, Siti juga menyampaikan sejumlah upaya yang telah dilakukan pihaknya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di daerah yang rawan kebakaran, salah satunya melalui pembangunan sekat kanal gambut di Sumatera dan Kalimantan.

Siti mengatakan, sekat kanal dinilai efektif dalam pengendalian Karhutla dan mempertahankan muka air gambut. Dalam upaya antisipasi Karhutla, Siti mengundang Stig Traavik pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang rencananya akan dipimpin Presiden Joko Widodo di Propinsi Jambi, 5 April mendatang.

Di samping itu, Siti juga menyampaikan bahwa pada era yang lebih terbuka seperti saat ini, “Setiap orang bisa mengakses informasi publik yang tersedia setiap saat. Apapun informasi yang dibutuhkan masyarakat akan segera disampaikan oleh Kementerian LHK,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri LHK kembali menerima kunjungan dari Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Casper Klynge yang lebih fokus membicarakan tentang pengelolaan sampah dan limbah.

Siti menjelaskan bahwa saat ini KLHK sudah punya contoh pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Cilacap, Jawa Tengah.  “Hal ini sejalan dengan target Presiden untuk membangun pembangkit listrik 35.000 MW. Indonesia juga punya proyek di 80 kota yang sudah punya alat pemproses sampah seperti di Malang, Martapura, Kendari, dan Balikpapan, dll,” ungkap Siti.

Casper Klynge juga menyampaikan, Denmark telah punya teknologi yang bagus dalam pengelolaan sampah dan limbah.  “Denmark lebih fokus dalam pengelolaan sampah dan bagaimana merubah sampah menjadi energi. Kami mengambil sampah dari Inggris, dan kita buat teknologi pengolahannya di Denmark,” papar Casper.

Selain membeberkan tentang teknologi pengolahan sampah menjadi energi, Pemerintah Denmark juga tertarik dengan upaya restorasi ekosistem yang diterapkan di Hutan Harapan Jambi. Pemerintah Denmark akan mempelajari model kerjasamanya. {Fahrum Ahmad}

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini