medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Memasuki Musim Kemarau Masyarakat Kubu Raya Bentuk Team Waspada Api

Published in Nasional
Jumat, 25 Maret 2016 17:41

Medialingkungan.com – Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat pagi tadi melakukan pembentukan waspada api dan sekaligus melakukan pelatihan terkait rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut, Jumat (25/03).

Pemerintah Kubu Raya melakukan koordinasi ke seluruh pihak terkait dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut.

“Saya sudah himbau masyarakat agar jangan membakar lahan, karena sangat beresiko nantinya. Zat kapur akan naik dan menghasilkan membuat api menyulut ke seluruh lahan,” ujar Bupati Kubu Raya, Rusman Ali.

Rusman Ali mengungkapkan, tahun lalu pemerintah sudah berupaya dalam melakukan pemadaman api. Walaupun api sudah padam, tetapi asapnya akan tetap ada biar di keesokan harinya.

Untuk itu, sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama UNDP dan Manggala Agni telah memberikan pelatihan kepada 95 orang dari lapisan masyarakat. Tujuannya agar mereka menjadi waspada api mengutamakan pencegahan. Karena kebakaran pada lahan gambut akan sulit sekali dipadamkan dengan cara dan alat apapun.

“Makanya saya meminta kepada masyarakat agar berdoa serta tidak melakukan pembakaran lahan, dikarenakan resiko yang didapatkan sangat besar nantinya,” ucap Rusman Ali.

“Lebih baik mencegah di awal ketimbang memadamkan di akhir,” tambahnya. {Angga Pratama}

PLN Gandeng POLRI dan KLHK Amankan Objek Vital Kelistrikan

Published in Nasional
Kamis, 24 Maret 2016 11:09

Medialingkungan.com – Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk bekerjasama dalam pengamanan serta proses pengawasan pengelolaan lingkungan di lokasi obyek vital nasional (Obvitnas).

Perwakilan Direktur Humas Capital Management PLN, yakni Kepala Divisi Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), Helmi Najamuddin mengatakan, sejalan dengan misi PLN: menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan, maka PLN membutuhkan tata kelola lingkungan yang baik, agar proses bisnis yang dijalankan sesuai dengan Undang-Undang.

"Pemahamanan akan pentingnya pengelolaan aset lingkungan hidup, karena saat ini pemahaman mengenai pengamanan objek vital nasional belum dipahami secara merata,” kata Helmi, dalam keterangan tertulisnya kepada Liputan6.com, di Jakarta, Rabu (23/03).

Helmi menganggap, gangguan keamanan pada obvitnas di sektor ketenagalistrikan akan berpotensi menggangu pembangunan dan menghambat pasokan listrik ke masyarakat.

Berkaitan dengan pengamanan obvitnas, Kepala Badan Pemelihara Keamanan POLRI, Komisaris Jenderal Polisi Putut Eko Bayu Seno mengatakan potensi dan ancaman pada objek vital nasional wajib untuk ditanggulangi dan diminimalisir. Hal itu sesuai dengan Keputusan Presiden No 63 tahun 2004 tentang pengamanan objek vital nasional. "Karena itu, kewaspadaan harus ditumbuhkan agar berujung pada lancarnya kegiatan sesuai yang diharapkan," tuturnya.

Lebih lanjut Putut jelaskan, PLN juga bisa dibantu Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Pembina (Babinkamtibnas) untuk menanggulangi isu social masyarakat yang fungsinya untuk mendeteksi gejala konflik yang timbul sekaligus menjadi mediator dalam resolusi jika terjadi konflik.

Indonesia memiliki 80 ribu jumlah kelurahan yang tersebar, dan masing-masing kelurahan ini memiliki Babinkamtibnas. Sesuai dengan kebijakan Kapolri yang menetapkan bahwa setiap kelurahan di Indonesia wajib memiliki Babinkamtibnas, “maka apabila terjadi ancaman agar dikomunikasikan dengan para Babinkamtibnas ini. Silahkan dimanfaatkan untuk mediasi, agar ancaman dapat dicegah secara dini supaya tidak meluas,” jelasnya. {Fahrum Ahmad}

Menteri Lingkungan Tiongkok Akan Tindaki Pejabat Daerah yang Lalai

Published in Internasional
Kamis, 17 Maret 2016 19:22

Medialingkungan.com – Pemerintah Tiongkok masih kesulitan menertibkan pemerintah daerahnya dalam menekan tingkat polusi di udara, utamanya dalam penegakan hukum bagi korporasi yang melanggar aturan lingkungan hidup di negara dengan kepadatan penduduk terbesar di dunia itu.

Menteri lingkungan Tingkok, Chen Jining mengatakan, beberapa instansi pemerintah daerah dan provinsi tidak sanggup berbuat banyak dalam implementasi aturan lingkungan hidup, dan dalam beberapa kasus, bahkan pemerintah memeberikan perlindungan erhadap industri yang menimbulkan polusi besar.

Seperti dilansir VOA, Chen Jining berkomentar pada konferensi pers di sela-sela pertemuan politik tingkat tinggi yang sedang berlangsung di Beijing Jumat (11/03), yakni peringatan kepada pemerintah daerah bahwa upaya Tiongkok yang semakin gigih untuk menindak tegas penghasil polusi akan diperluas hingga pada para pejabat yang mengabaikan tugas mereka.

"Ini adalah sinyal bagi para pengambil keputusan di tingkat lokal dan provinsi bahwa pemerintah pusat sangat peduli tentang pelaksanaan UU perlindungan lingkungan, dan bahwa mereka akan diminta bertanggung jawab," kata Changhua Wu, Direktur Kelompok Iklim Tingkok. {Fahrum Ahmad}

Bupati Bengkalis Dukung Program Restorasi Lahan Gambut

Published in Nasional
Selasa, 15 Maret 2016 14:41

Medialingkungan.com – Upaya restorasi lahan gambut seluas 2 juta hektar yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dipastikan tidak akan menghentikan kegiatan budidaya baik perkebunan dan hutan tanaman yang sudah berjalan selama ini, karena masih bisa dijalankan dengan pengelolaan tata air gambut.

Kepala Badan Restorasi Gambut, Nazir Foead mengungkapkan arahnya adalah pengaturan tinggi muka air agar gambut tetap lembab dan tidak mudah terbakar.

Sedangkan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin sangat mendukung program restorasi ini, karena selain untuk memulihkan lahan yang rusak, program ini untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan di areal gambut.

“Sebagai daerah yang memiliki lahan gambut, tentu kita sangat mendukung program restorasi lahan gambut. Namun kita akan tetap melakukan pendataan dan inventarisir lahan yang ada, sehingga tidak bersinggungan dengan masyarakat,” ungkap Bupati Bengkalis Amril Mukminin, seperti yang dilansir melalui situs resmi Kabupaten Bengkalis, Selasa (15/03).

Amril mengatakan, melalui program ini setidaknya mampu mengembalikkan lingkungan di kawasan lahan gambut dan dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan terutama saat musim hujan.

“Begitu pentingnya hal tersebut. Jangan sampai niat baik kita untuk memulihkan lahan gambut berbenturan dengan kepentingan masyarakat. Intinya restorasi ini, agar tidak menimbulkan keresahan warga yang khawatir akan terkena dari program ini,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki menyatakan, berdasarkan identifikasi ada 33,4 juta hektar lahan rawa dimana sekitar 20,2 juta diantara adalah rawa gambut. Saat ini Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Badan Informasi geospasial sedang menyusun peta rawa untuk mendukung sesuai UU No 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospatial dan Peraturan Menteri PUPR No 29/PRT/M/2015 tentang Rawa.

“Penetapan rawa ini diperlukan untuk menentukan jenis rawa yaitu apakah tergolong Fungsi Lindung atau Fungsi Budidaya,” tuturnya. {Angga Pratama}

Konteks Perhutanan Sosial Pasca Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014

Published in Nasional
Jumat, 11 Maret 2016 10:47

Medialingkungan.com  Sulawesi Community Foundation (SCF) mengadakan Dialog Regional mengenai Dinamika Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Sulawesi Selatan Pasca Terbitnya UU. No. 23 tahun 2014 di Ballroom Hotel Mercy, Makassar, pada Kamis (10/3). Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai mekanisme dan prosedur perizinan perhutanan social pasca terbitnya aturan tentang pemerintahan daerah itu.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 5 narasumber, yakni Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial KLHK Wiratno; Dinas Kehutanan provinsi Sulawesi Selatan, Muh. Nurhakim Tangkim; Kepala Dinas Kehutanan Prvinsi Sulawesi Tengah Nahardi; perwakilan Kemitraan Suwito Laros; dan pihak SCF Abdul Syukur Ahmad.

Selain kelima narasumber tersebut, dialog itu juga hadir para peserta yang berasal dari perwakilan akademisi dan sejumlah lembaga mitra SCF di sektor kehutanan dari Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Tengah sebagai peserta kegiatan.

Ketua pelaksana kegiatan, Awaluddin mengungkapkan, pasca terbitnya UU No. 23 tahun 2014 banyak dinamika yang berkembang di tingkat daerah. SCF yang notabene bekerja di wilayah hutan, sehingga koordinasi lebih banyak dilakukan pada tingkat kabupaten. Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan baru pasca terbitnya UUD.

“Saya berharap dengan adanya dialog mengenai perhutanan sosial ini akan ada suatu kesepakatan yang diperoleh pasca terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 sekarang ini,” ungkap Awaluddin.

Perubahan regulasi di tingkat nasional yang begitu cepat telah memberikan dampak dan dinamika di level daerah. Lahirnya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama dalam UU No.02 Tahun 2015 dan Perubahan Kedua dalam UU No.09 Tahun 2015) telah menandai babak baru kebijakan otonomi dan relasi antara Pusat dan Daerah, khususnya untuk sektor kehutanan.

Dalam konteks Kehutanan, lahirnya UU No.23 Tahun 2014 secara ekplisit menarik kewenangan kabupaten dalam melakukan pengawasan dan pembinaan di sektor Kehutanan. Hal ini disebabkan karena pemerintah kabupaten hanya memiliki kewenangan penyelenggaraan berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya/kota seperti yang tertuang dalam Pasal 14 ayat 2.

Menurut pengamatan sejumlah Organisasi Non Pemerintah (NGO) bahwa perubahan terhadap kebijakan ini memberikan dampak yang cukup besar dalam urusan penyelenggaraan kehutanan, terutama berkaitan dengan implementasi Perhutanan Sosial (HKm/HD/HTR) maupun Hutan Adat di dearah yang selama ini salah satu pendekatan strategisnya adalah melalui pemerintah daerah.

Pada level nasional, sampai akhir tahun 2015, capaian terhadap 12,7 ha areal perhutanan sosial dinilai oleh banyak kalangan masih jauh dari harapan.

Muh. Nurhakim Tangkim mengungkapkan, Sulawesi Selatan (Sulsel) sendiri memiliki areal hutan seluas 2,7 juta ha yang terdiri atas hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi.

Dari luasan tersebut, Sulsel telah memberikan akses legal kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumberdaya hutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

“Selama ini pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung dinilai belum terlaksana secara optimal, oleh karena itu perlu menghadirkan dan menguatkan suatu institusi yang bisa mengelola hutan dengan baik,” ujar Nurhakim.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Nahardi juga sependapat bahwa perkembangan kinerja satu tahun terakhir dari Kestauan Pengelolaan Hutan (KPH) sendiri cenderung mulai melemah. “KPH hanya dijadikan sebagai objek proyek,” selorohnya.

Nahardi juga menambahkan, “Dinas kehutanan provinsi tidak usah terlalu jauh turun ke masyarakat, KPH harus didorong dan diberi wewenang, karena KPH berada di tingkat tapak. Seharusnya KPH bisa mengeksekusi isu-isu terkait perhutanan social, sehingga akselerasi untuk membangun perhutanan sosial di daerah akan lebih cepat”.

Nahardi juga mengkritik perizinan yang proses administrasinya tergolong lama. “Untuk pengusulan perhutanan sosial harus menunggu hingga 14 bulan, bahkan 2 tahun,” jelasnya.

Kemudian, Wiratno juga menambahkan, kawasan hutan saat ini terutama hutan produksi (dilapangan) kebanyakan telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit, “dan parahnya lagi aparat pemerintah daerah, baik ditingkat kecamatan maupun desa turut berperan dalam konversi lahan hutan tersebut,” katanya.

Ia menambahkan, jika KPH tidak diperkuat di tingkat tapak, maka tidak menutup kemungkinan konversi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit akan semakin luas.

Di akhir kegiatan, Abdul Syukur Ahmad selaku perwakilan SCF melakukan brainstorming dalam bentuk diskusi bersama dengan peserta dengan tujuan diharapkan diperoleh rekomendasi dan bahan pertimbangan untuk revisi UU No. 23 Tahun 2014 tersebut. (Dedy / Fahrum Ahmad)

 

Koalisi Pemulihan Hutan Jawa Desak Pemerintah Cabut Aturan Tentang Perhutani

Published in Nasional
Rabu, 02 Maret 2016 00:17

Medialingkungan.com – Dalam rangka pemulihan kondisi hutan Jawa, Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa menyerukan pada Pemerintah untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang Perum Perhutani.

Hal ini diungkapkan Agus Budi Purwanto, Direktur Eksekutif ARuPA selaku vocal point KPH Jawa dalam acara Konsolidasi KPH Jawa yang mengangkat tema “Mengenali Kondisi, Menangkap Peluang” di Yogyakarta, Selasa, (1/3).

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPA) yang bekerja sama dengan Samdhana Institute dan KPH Jawa, Agus menyebutkan proses revisi PP No 72 tahun 2010 yang saat ini dilakukan pemerintah berlangsung secara tertutup dan tidak melibatkan petani dan masyarakat sipil.

“Dengan tertutupnya proses tersebut, hal ini diduga akan melanggengkan penguasaan hutan jawa oleh Perhutani, yang berpotensi bertentangan dengan Nawacita JKW-JK,” ujar Agus.

ARuPA dalam siaran persnya juga mengungkapkan, Pemerintah seharusnya menata ulang persoalan tata kuasa atas lahan hutan Jawa, mengingat dalam satu dekade terakhir ini banyak terdapat konflik lahan yang menimbulkan korban jiwa.

Berdasarkan catatan LSM ARuPA dan LBH Semarang, dalam kurun waktu 1998 – 2011, Perhutani telah melakukan pelanggaran HAM kepada 108 warga desa sekitar hutan yang diduga mencuri kayu atau merusak hutan, 34 diantaranya meninggal dunia dan 74 lainnya mengalami luka-luka.

Sementara itu, catatan HuMa pada 2013 lalu, dari 72 konflik terbuka kehutanan yang terjadi di Indonesia, 41 konflik hutan terjadi di Jawa yang diurus oleh Perum Perhutani.

Selai itu, Dampak positif yang diberikan secara ekonomi maupun ekologis dari pengelolaan hutan rakyat oleh masyarakat mendorong KLH Jawa untuk mendesak Pemerintah mencabut PP 72 tahun 2010.

“Oleh karena itu, mandat pengelolaan kawasan hutan negara di Jawa kepada Perhutani sudah saatnya harus ditinjau ulang. Bukan sekedar merevisi, tetapi mencabut melalui kebijakan pengganti yang lebih paradigmatis berpihak pada kepentingan sosial dan ekologis,” pungkas Agus.

Produksi kayu bulat dari hutan rakyat di wilayah Jawa-Madura, menurut Statistik Kehutanan tahun 2011 dan data Dinas Kehutanan Provinsi Lingkup Jawa Madura mencapai 4.690.684 m3.

Secara proporsional sebaran data produksi kayu bulat tersebut meliputi Banten 40.878, Jawa Barat 2.331.460 m3, Jawa Tengah 952.199 m3, Yogyakarta 238.180 m3, dan Jawa Timur 1.127.931 m3.{Irlan}

Indonesia Tanggap REDD+, AMAN: Masyarakat Adat Harus Dilibatkan

Published in Nasional
Sabtu, 27 Februari 2016 09:35

Medialingkungan.com – Konferensi Iklim Paris telah menghasilkan Kesepakatan Paris yang memuat skema REDD+ yang disetuji oleh 148 negara partisipan pada kenferensi terbesar PBB mengenai isu peruabahan iklim pada Desember 2015 silam. Setelah REDD+ disepakati pada Konferensi Iklim Paris, Indonesia melangkah cepat inisiatif ini diterapkan sepenuhnya di lapangan.

“Kita tidak lagi berbicara soal tantangan atau peluang (REDD+). Tetapi, kini kita berbicara bagaimana menjawab tantangan,” ujar Nur Masripatin, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada Festival Iklim di Jakarta awal Februari 2016.

Sejak tahun 2000 Indonesia telah mendorong agenda REDD+ (saat itu masih bernama RED), hingga sekarang berkembang dengan penambahan ‘D’ untuk degradasi lahan dan ‘+’.

Tercatat hingga saat ini, terdapat 17 keputusan COP yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nasional di negara-negara yang mengadopsi skema REDD+.

Dalam situs resmi Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) mencatat bahwa di tingkat nasional, pengembangan REDD+ dalam hal institusionalisasi, pembuatan kebijakan, dan aktivitas di lapangan sangatlah dinamis.

Sebelum dilebur dan menjadi Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK), Pemeirntah Indonesia telah membentuk lembaga REDD+ yang juga menjadi bagian kesepakatan bilateral dengan Norwegia.

Kendati dengan usia yang cukup singkat (kurang dari setahun), Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ (Satgas REDD+) berhasil memfasilitasi enam provinsi percontohan yang rentan kebakaran hutan dan lahan, termasuk membentuk Strategi Nasional REDD+ dan penegakkan hukum.

“Proyek REDD+ sangat beragam, dari skala, lingkup aktivitas, metodologi, asumsi karbon, dan banyak yang perlu dicatat lagi. Kami perlu mengidentifikasi beberapa fokus pada Tahap 2 (kesepakatan dengan Norwegia) pada 2013 dan kami perlu mengkaji lagi mana yang berjalan dan mana yang tidak,” jelas Masripatin.

Lebih lanjut ia sampaikan, penundaan pengembangan REDD+ terjadi karena perubahan politik, khususnya penggabungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

“Dengan integrasi ini, kami hanya baru mulai proses operasional pada 1 Juni 2015. Kami (Indonesia dan Norwegia) sepakat tahap transisi hingga pertengahan tahun,” sambungnya seraya menambahkan target tenggat waktu 2018 untuk implementasi penuh REDD+.

Selain itu, sambung Nur Masripatin, program REDD+ akan juga mencakup mata pencaharian dan peningkatan kapasitas.

“Kini digabung program pembendungan kanal, pembasahan kembali lahan gambut dengan penghidupan dan peningkatan kapasitas dengan harapan hal ini dapat langgeng,” katanya.

Sementara itu, Daniel Murdiyarso, ilmuwan utama CIFOR menyatakan, tantangan masa depan REDD+ adalah seputar tenurial (berupa: tenurial lahan), tenurial pohon, dan tenurial karbon yang perlu diatasi.

“Jika seseorang mengelola lahan, menanam pohon dan memelihara lahan gambut yang bukan miliknya tetapi memberi jasa lingkungan, bagaimana kita dapat mengakui peran dan memberikan penghargaan (atas tindakan) tersebut. Belum ada mekanisme dan terjadi kebingungan di tingkat nasional,” jelas Murdiyarso.

Lebih jauh ia sampaikan, setiap lokasi memiliki tantangan berbeda, seperti pembendungan kanal, desa hijau, dan desa bebas kebakaran. “Bagian menarik dari aktivitas ini adalah (mereka) berbasis proyek yang seringkali melupakan tunjuan lebih besar aktivitas yang bukan hanya karbon. Bisa beragam dan (karbon) mungkin menjadi prioritas akhir,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan juga mengingatkan tentang “Tidak Ada Hak Tidak Ada REDD” dari masyarakat adat sebagai syarat skema ini dapat diterima.

“(Mengakui) hak masyarakat adat adalah dasar mendukung REDD karena merekalah tulang punggung implementasi REDD+,” kata Abdon Nababan.

Ia menambahkan, masyarakat adat memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan hutan. “Berbicara mengenai masalah lingkungan, pembangunan berkelanjutan maka masyarakat adat adalah solusinya karena mereka ingin melindungi lingkungan.”

Menurut Abdon Nababan, masyarakat adat memiliki pengetahuan untuk melindungi dan menjaga wilayah mereka dengan hukum adat, lembaga adat, dan sistem tenurial yang berbeda dengan sistem ‘Barat’. Meskipun: sistem ini dirusak oleh sistem sertifikasi lahan. “Masyarakat adat menerapkan kepemilikan komunal, mereka tidak mengerti hal milik properti. Anda hanya punya hak atas lahan ketika mati. Ini mengapa disebut ‘tanah leluhur’,” jelasnya.

Selama lima tahun terakhir, AMAN juga melakukan kesiapan REDD+ mandiri dengan memetakan lahan adat di negara ini dan juga berkontribusi menyerap emisi gas rumah kaca. “Dari 84 juta hektare (lahan adat), jika masyarakat adat diperkuat, maka 32,7 Gigatons CO2 dicegah untuk teremisi. Artinya, kontribusi masyarakat adat mencegah pemanasan global sangat potensial,” jelasnya.

AMAN telah melakukan peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam mendapatkan sumber ekonomi alternatif, merehabilitasi area mereka, dan mengubah hutan adat sebagai pembibitan untuk menyediakan bibit murah. {Fahrum Ahmad}

 

Atasi Kemikinan, Pemerintah Sulsel Dorong Kebijakan Sektor Kehutanan

Published in Nasional
Selasa, 23 Februari 2016 11:34

Medialingkungan.com – Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menyelenggarakan pertemuan penyusunan dokumen kebijakan internalisasi sektor kehutanan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan rumah tangga miskin hingga 2 persen dari 806.350 menjadi 822.477 di Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Sulsel pada Senin (22/02).

Pemerintah bersama Sulawesi Community Foundation (SCF) beserta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Sulsel menuangkan kebijakan tersebut dalam Program Strategi Kebijakan Penurunan Kemiskinan Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Sulsel, Abdul Haris menyampaikan bahwa saat ini terdapat 1.028 desa di Sulsel yang berada dalam kawasan hutan. Hal tersebut merupakan faktor utama yang menyebabkan angka kemiskinan mencapai 9,54% atau sekitar 806.350 rumah tangga.

Sebelumnya, Pemerintah bersama TKPKD telah merancang Peraturan Gubernur No 8 Tahun 2011 tentang penanggulangan kemiskinan, namun kebijakan tersebut masih sangat luas. “Dengan dibahasnya sektor kehutanan ini diharapkan akan menghasilkan program yang fokus pada pengentasan kemiskinan masyarakat desa dalam kawasan hutan yang mampu berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Sulawesi selatan hingga 2 persen,” jelasnya.

Sementara itu, Since Erna Lamba, perwakilan TKPKD Sulsel yang juga kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulsel mengatakan, tantangan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ialah sasaran dari program seringkali tidak tepat guna.

Since mengungkapkan, dalam merencanakan program kemiskinan harusnya disertai dengan riset yang mendalam terhadap daerah sasaran program, sehingga program dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di pedesaan.

“Kebiasaan kita selama ini, selalu merencanakan program di atas meja. Kita selalu menganggap bahwa kita telah paham keadaan rumah tangga miskin, sementara bertemu dengan mereka saja kita tidak pernah. Sehingga kebanyakan program tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Kita berharap dengan direncanakannya kebijakan sektor kehutanan sebagai solusi pengentasan kemiskinan dapat membantu TKPKD dan pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai program yang telah disusun,” jelas Since.

Berkaitan dengan internasilasi kebijakan (kehutanan), SCF yayasan yang fokus terhadap pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat sebelumnya telah berhasil mendorong internalisasi kebijakan sektor kehutanan di Kabupaten Barru melalui Pertauran Bupati No. 24 tahun 2013 tentang penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.

Abdul Syukur Ahmad selaku perwakilan SCF mengatakan, rencana Pemerintah Propinsi Sulsel untuk menurunkan angka kemiskinan sampai 2 persen harus memperhatikan potensi di sektor kehutanan dan membutuhkan dukungan dari semua pihak. Dengan kerjasama tersebut diharapkan terciptanya sinkronisasi program antar SKPD dan berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan seperti yang ditargetkan.

“Pemerintah secara khusus memperhatikan bidang kehutanan dan lingkungan hidup sebagai pintu masuk penanggulangan kemiskinan pada masyarakat desa sekitar hutan. Kerjasama antar SKPD juga dibutuhkan agar terciptanya sinkronisasi secara serius dalam melaksanakan program tepat sasaran pada rumah tangga miskin,” jelasnya. {Andri Nur Alam / Fahrum Ahmad}

KLHK Jamin Transparansi Melalui Penyerahan Dokumen Penting ke FWI

Published in Nasional
Rabu, 17 Februari 2016 10:57

Medialingkungan.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuka data penting terkait pengelolaan kehutanan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan diserahkannya dokumen penting KLHK kepada Forest Watch Indonesia (FWI).

Sekretaris Jenderal Direktorat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Sakti Hadengganan, mengatakan, Indonesia saat ini sudah memasuki era keterbukaan informasi publik. Untuk itu, komitmen ini merupakan wujud transparansi atau memberikan hak publik untuk mengetahui pengelolaan hutan di Indonesia.

"Jadi dengan demokratisasi dan keterbukaan info publik, ibu menteri selalu bilang ke kita bahwa birokrat adalah simpul negosiasi. Birokrat harus mendengar voice atau suara dari semua kalangan, termasuk dari FWI," katanya di sela-sela penyerahan dokumen kehutanan di kantor KLHK, Jakarta, Senin (15/02) seperti dilansir Beritasatu.com.

Pada kesempatan tersebut, KLHK menyerahkan dokumen Rencana Kerja Tahunan Hutan Tanaman, Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri pada industri pengolahan kayu di atas 6000 meter kubik per tahun 283 dokumen, Rencana Kerja Usaha Hutan Alam 222 dokumen Rencana Kerja Usaha Hutan Tanaman serta Ijin Pemanfaatan Kayu.

Lebih lanjut Sakti sampaikan, rencana kerja itu merupakan dokumen swasta yang diresmikan oleh pemerintah. "Kami terbuka terhadap data yang sebelumnya dianggap rahasia. Artinya semua transparan," katanya.

Sementara itu, Wakil Direktur FWI, Soelthon Gussetya Nanggara menyampaikan apresiasinya terhadap upaya KLHK dalam menjamin keterbukaan informasi ke publik. Ia berharap kebijakan transparansi ini dapat konsisten.

Selain itu, melalui serah terima itu pula, ia berharap agar momentum itu dapat mendorong informasi (lainnya) yang masih bersifat tertutup dapat transparan juga.

"Bagi kita, membuka data informasi ini penting. Data-data ini memiliki satu keterkaitan dalam melihat alur kayu dari tapak sampai dengan industri sehingga bisa dilihat apakah ada indikasi ilegal logging," sambungnya.

Di samping itu, data itu juga dapat memberikan informasi dalam memantau konflik di level grossroot (tingkat tapak), pada proses tata batas, hingga lokasi klaim wilayah adat sehingga dapat menjadi bahan kajian dalam penentuan kebijakan KLHK. {Fahrum Ahmad}

Bali Clean Energy Forum, Upaya Pengembangan Energi Bersih Indonesia

Published in Nasional
Kamis, 11 Februari 2016 21:51

Medialingkungan.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan International Energy Agency (IEA), menyelenggarakan Bali Clean Energy Forum (BCEF) 2016 di Bali Nusa Dua Convention Center.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, dalam sambutannya mengungkapkan pertemuan ini sangat penting untuk menguatkan pembangunan energi Nasional dan juga Internasional.

“Indonesia diberi kehormatan untuk memulai dialog antar negara yang memiliki kepentingan serupa dalam pengembangan energi bersih. Selain itu, juga untuk membentuk kemitraan global guna menjembatani kesenjangan dan memastikan tercapainya target energi bersih yang berkelanjutan bagi setiap orang,” jelasnya siaran pers Kementerian ESDM, Kamis (11/02).

Salah satu terobosan pada kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 11 – 12 Februari 2016 ini adalah peluncuran Pusat Keunggulan Energi Bersih Indonesia kepada masyarakat internasional yang diberi nama Clean Energy Center of Excellence (CoE).

CoE merupakan pusat terpadu bagi penelitian, pengembangan hasil penelitian, pendidikan, peningkatan kapasitas pelaksanaan, hingga fasilitasi investasi dalam pengembangan energi bersih dengan tiga topik utama yaitu informasi, teknologi, dan pendanaan.

Menteri ESDM, Sudirman Said, mengungkapkan CoE akan menjadi kanal penghubung bagi kesiapan sistem energi nasional yang berdasarkan pada sumber energi bersih dan berkelanjutan, karena dianggap mendukung upaya percepatan pengembangan energi terbarukan menjadi 23 persen dalam komposisi energi nasional pada tahun 2025.

“Untuk jangka empat tahun ke depan, CoE akan berfokus pada upaya mendukung program pembangunan ketenagalistrikan 35 MW, dimana 25 persennya atau sekitar 8,8 GW akan datang dari energi terbarukan,” ujarnya.

Diharapkan hasil dari pertemuan ini akan dikonsolidasikan menjadi sebuah dokumen ‘Misi Bali’ untuk Pengembangan Energi Bersih yang akan menjadi kerangka perwujudan energi bersih nasional dan dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di tingkat regional dan global.

Forum ini dihadiri oleh lebih dari 1.200 partisipan perwakilan negara-negara di dunia, pengusaha, pakar di bidang energi, perwakilan masyarakat sipil dan komunitas muda serta media massa nasional dan internasional.(Irlan)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini