medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Superkatalis: Cara Baru Mengubah Gas Rumah Kaca

Published in Internasional
Selasa, 21 November 2017 17:19

Medialingkungan.com - Para ilmuwan menerangkan bagaimana mereka membuat katalis berbasis nikel tinggi yang diperkuat dengan timah dan cara untuk mengubah CO2 dan CH4 menjadi gas sintesis yang digunakan untuk menghasilkan bahan bakar dan berbagai bahan kimia yang bernilai. Hal ini diterbitkan dalam sebuah studi oleh Applied Catalysis B: Environmental.

Proyek katalis baru dan hemat energi merupakan bagian dari proyek the Engineering and Physical Sciences Research Council’s Global Research. Proyek ini sedang mencari cara untuk menekan dampak pemanasan global di Amerika Latin. Penelitian ini telah membuat Universitas Surrey mengajukan paten untuk golongan ‘supercatalysts’ baru untuk daur ulang CO2.

Menurut Global Carbon Project yang dilansir dari sciencedaily.com menerangkan bahwa, emisi CO2 global mengalami peningkatan pada 2017 untuk pertama kalinya dalam empat tahun, dengan output karbon yang terus bertambah rata-rata tiga persen tiap tahunnya sejak 2006.

Selagi teknologi penangkapan karbon sudah lazim, hal ini bisa memakan biaya, dan dalam kebanyakan kasus, akan memerlukan kondisi ekstrim dan tepat agar prosesnya berhasil. Diharapkan katalis baru ini akan membantu membuat teknologi ini semakin banyak tersedia diseluruh industri, dan lebih mudah dan murah untuk diekstraksi dari atmosfer.

“Ini adalah proyek yang sangat menarik dan kami yakin telah mencapai sesuatau yang dapat memberi dampak nyata pada emisi CO2,” kata Dr. Tomas R. Reina dari Universitas serrey dilansir dari sciencedaily.com.

“Tujuan kita semua mengejar ilmuwan iklim adalah cara untuk membalikkan dampak gas berbahaya diatmosfer kita - teknologi ini, yang dapat melihat gas-gas berbahaya tersebut tidak hanya dikeluarkan, namun diubah menjadi bahan bakar terbarukan untuk digunakan di negara-negara miskin,” lanjutnya.

Profesor Harvey Arellano-Garcia, Kepala Riset Departemen Teknik Kimia di Universitas Surrey menyatakan bahwa, dengan menggunakan CO2 dengan cara ini merupakan alternatif untuk metode penangkapan karbon tradisional yang dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap kesehatan planet kita. “Kami sekarang mencari mitra yang tepat dari industri untuk menggunakan teknologi ini dan mengubahnya menjadi proses yang mengubah dunia,” tegasnya. (Khalid Muhammad)

Konferensi PBB Tentang Perubahan Iklim 2017 COP23 Lebih Berambisi

Published in Internasional
Senin, 06 November 2017 16:14

Medialingkungan.com - Konferensi PBB terkait perubahan iklim 2017 atau dikenal COP23 dibuka pada hari ini, Senin (06/11/17), dengan tujuan menggerakkan ambisi berbagai negara untuk menghadapi pemanasan global dan menempatkan dunia dalam arah pembangunan yang lebih aman dan makmur.

Konferensi tersebut akan semakin meningkatkan momentum di antara kota-kota, negara bagian, wilayah, bisnis, dan masyarakat sipil dalam mendukung rencana tindakan iklim nasional yang disepakati secara internasional dan dengan tujuan yang lebih luas dari agenda pembangunan berkelanjutan 2030.

Konferensi ini hadir dengan latarbelakang peristiwa cuaca ekstrem yang telah menghancurkan kehidupan jutaan orang di berbagai tempat seperti Asia, Amerika, dan Karbia.

Menurut Presiden COP23, Frank Bainimarama, penderitaan manusia yang disebabkan oleh badai, kebakaran hutan, kekeringan, banjir dan ancaman terhadap keamanan pangan yang disebabkan oleh perubahan iklim menandakan kita tidak boleh membuang-buang waktu.

"Kita harus menjaga kesepakatan konsensus dunia yang tercantum dalam Perjanjian Paris dan tujuan paling ambisius dari target tersebut adalah untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata dunia sampai 1,5 derajat," ucapnya.

"Dimanapun kita hidup, kita semua rentan dan perlu bertindak. Fiji membantu membangun Koalisi Besar untuk menentukan tindakan terkoordinasi oleh pemerintah di setiap tingkat, masyarakat sipil, sektor swasta dan semua orang di bumi. Itulah mengapa kami memasang kano 'drua' Fiji di pintu masuk untuk mengingatkan semua orang tentang kebutuhan untuk mengisi layarnya dengan tekad yang kolektif untuk membuat COP23 sukses dan menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi manusia," lanjutnya. (Ilham Muhammad)

Pembangunan PLTU Cirebon II Buat Warga Resah

Published in Nasional
Selasa, 14 Maret 2017 15:23

Medialingkungan.com – PLTU Cirebon merencanakan membangunan PLTU II yang berada tepat di PLTU I Cirebon sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional Batubara menjadi target penyedia energi terbesar sampai dengan tahun 2050.

Namun rencana ini membuat Rakyat Penyelamat Lingkungan mewakili masyarakat Cirebon dan didampingi oleh 17 pengacara melayangkan gugutan bernomor 124/G/LH2016/PTUN/BDG ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung (03/03).

Willy Hanafi salah satu kuasa hukum yang mendampingi juga mengungkapkan “Yang kami gugat sebetulnya izin pembangunan PLTU II. Karena dengan adanya PLTU I saja dampaknya sudah terasa terutama dari segi lingkungan menjadi rusak. Contohnya keberadaan ikan yang dulunya ada sekarang sudah jarang sehingga berimplikasi pada perekonomian warga,” tuturnya dilansir dari mongabay

Begitupun menurut warga Cirebon yang bermukim disekitar sana, Surip (42) mengaku resah dengan adanya rencana pembangunan PLTU II karena pembangunan PLTU I sudah cukup berpengaruh terhadap lingkungan dan disamping itu dia juga berprofesi sebagai nelayan merasa mata pencahariannya terganggu.

Seperti yang dia unggapkan bahwa, “Dulu sebelum  ada PLTU tidak jauh dari pesisir pantai dan hanya menggunakan pelampung bisa dapat ikan paling minimal 20 – 30 kilogram dalam sehari.” Ikan kakap, ikan sembilang, dan ikan lainnya kadang mudah didapat dengan menggunakan jaring.

Namun, semenjak PLTU limbah air panas bekas pembakaran batubara langsung ke pantai memberikan dampak yang besar membuat ikan-ikan yang dulunya mudah didapat menjadi sulit. {Ira Anugerah}

Cina Beri Sanksi Tegas Kepada Pejabat Yang Tak Peduli Lingkungan

Published in Internasional
Kamis, 15 Desember 2016 16:50

Medialingkungan.com – Demi menjaga kelestarian lingkungan, Cina menjatuhkan sanksi kepada hampir 700 pejabatnya. Hal ini merupakan cara khusus dalam usaha perlindungan lingkungan hidup di seluruh wilayahnya, dikarenakan pejabat tersebut kurang benar dalam memberi perlindungan pada lingkungan hidup.

Pemerintah Pusat Cina mengirimkan tujuh kelompok untuk memeriksa beberapa tempat, termasuk Beijing, Shanghai dan Provinsi Guangdong di selatan, pada November. Menyusul pemeriksaan putaran pertama dalam usaha perlindungan lingkungan hidup di seluruh wilayah negeri itu.

Penyelidikan putaran pertama menggiring 3.000 pejabat untuk mendapat teguran dan denda sebesar 198 Juta Yuan atas kekerasan terhadap lingkungan hidup.

“Pemeriksa belum lama ini melakukan penilaian terhadap 1.893 perkara dan menerapkan denda 66 Juta Yuan (atau setara dengan Rp 95,6 Miliar) dari 1.479 perkara”, seperti dilansir kantor berita Xinhua, dikutip dari Antara.

Namun, tidak ada laporan terinci mengenai penerapan denda tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup Cina pada awal tahun ini mendapat wewenang menyelidiki daerah dan perusahaan tanpa memberi peringatan lebih dulu dan mempunyai hak memanggil semua pejabat daerah atau petinggi perusahaan untuk memperhitungkan tindakan mereka. (Andi Wahyunira)

Sejumlah Unit Perusahaan Pembangkit PLN Raih Proper Hijau

Published in Nasional
Rabu, 14 Desember 2016 14:12

Medialingkungan.com - Perusahaan Listrik Negara PLN Persero raih prestasi Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) predikat Hijau. Sebanyak 17 unit pembangkit yang dikelola PLN bersama anak perusahaannya yakni PT Indonesia Power (IP) dan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), berhasil meraih penghargaan Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (7/12).

Menurut Mentri LHK, Siti Nurbaya Bakar, sebagai instrumen penataan alternatif Proper telah digunakan sebagai acuan analisis resiko oleh perbankan Indonesia, acuan penghargaan Adhitama oleh Kementerian ESDM, serta forum buyer ILO sebagai indikator kinerja pengelolaan lingkungan bagi para pembeli.

 “Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dicapai perusahaan-perusahaan ini. Artinya, mereka sukses dalam pengelolaan lingkungan hidup di kegiatan operasinya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Pemerintah tentu mengharapkan prestasi ini dapat dipertahankan bahkan harus ditingkatkan dari tahun ke tahun,” ujar Siti Nurbaya dalam sambutannya seperti dilansir Liputan 6.

“Selain itu, dengan Proper menghasilkan hasil inovasi dan peningkatan pengelolaan lingkungan berupa efisiensi penggunaan energi sebesar 250 juta GigaJoule, efisiensi air sebesar 447 juta meter kubik, penurunan emisi 75 juta ton CO2, reduksi limbah padat non-B3 sebesar 3 juta ton, reduksi limbah B3 sebesar 6 juta ton,” tambahnya.

Proper Hijau diberikan untuk usaha dan kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang disyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan mereka telah memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik. Tahun ini sebanyak 172 perusahaan mendapatkan Proper Hijau dari 1.930 peserta yang ikut yang berasal dari 111 jenis industri.

“Proper Hijau ini menjadi pencapaian yang membanggakan bagi PLN sebagai penyedia listrik untuk seluruh Indonesia. Prestasi ini merupakan bukti nyata bahwa pembangkit listrik PLN dikelola dengan ramah lingkungan dan program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan baik,” ungkap Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka.

Setiap tahun, KLHK melakukan penilaian Proper yang bertujuan mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (environmental excellency). Peringkat kinerja Proper dibedakan menjadi lima warna, yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah, dan Hitam.

Perusahaan yang meraih Proper Emas dan Hijau artinya perusahaan tersebut berhasil taat terhadap peraturan perundangan baik pelaksanaan dokumen lingkungan/studi lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara dan pengelolaan limbah B3 dan telah menerapkan sistem manajemen lingkungan yang baik dan melakukan program-program inovasi yang menggunaan sumber daya energi secara efisien, menurunkan emisi gas rumah kaca, melakukan konservasi air, dan berhasil menurunkan dan memanfaatkan limbah B3.

“Selain itu, perusahaan dengan Proper Hijau juga berarti telah berhasil dalam pengelolaan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, serta melakukan program pemberdayaan masyarakat. Harapan kami dengan meraih Proper Hijau ini citra PLN terkait pembangkit listrik akan semakin baik di mata masyarakat, tidak hanya karena ramah lingkungan, namun juga memberdayakan masyarakat di sekitarnya,” pungkas Made. (Gede Tragya)

EPA Perketat Standar Untuk Penggunaan Pestisida

Published in Internasional
Selasa, 13 Desember 2016 18:51

Medialingkungan.com – Hari ini, Badan Perlindungan Lingkungan Hidup AS (US Environmental Protection Agency, EPA) telah menyelesaikan standar untuk masyarakat yang ingin mengajukan aplikasi izin penggunaan Restricted Use Pesticides (RUPs) atau Pestisida Yang Dibatasi atau pestisida yang tidak dijual umum. Revisi untuk sertifikasi aturan aplikator pestisida akan mengurangi kemungkinan bahaya dari penyalahgunaan pestisida beracun. Penggunaan pestisida akan lebih aman dengan melakukan peningkatan pengawasan. Peraturan ini akan membantu memastikan bahwa RUPs digunakan dengan aman.

Asisten Administrator EPA, Bagian Keselamatan Kimia dan Pencegahan Pencemaran, Jim Jones, mengatakan bahwa pihaknya sangat berkomitmen untuk menjaga masyarakat dan lingkungan agar tetap aman dari paparan bahan kimia berbahaya.

"Dengan meningkatkan pelatihan dan sertifikasi, mereka yang menerapkan penggunaan pestisida terbatas akan memiliki pengetahuan yang lebih baik dan kemampuan untuk menggunakan pestisida yang lebih aman,” ungkap Jones.

EPA akan menerapkan sistem sertifikasi yang ketat dan mengharuskan semua orang yang disertifikasi sebelum menggunakan pestisida terbatas setidaknya 18 tahun. Sertifikasi ini harus diperbaharui setiap lima tahun.

Ada sekitar satu juta aplikator pestisida bersertifikat di AS yang menggunakan RUPs dan revisi ini nantinya akan berdampak pada semua aplikator, termasuk aplikator pestisida komersial dan aplikator pestisida pribadi, seperti petani dan peternak. Revisi juga berdampak di negara dan suku-suku yang menggunakan program sertifikasi. Semua termasuk 50 negara, Columbia, empat suku, enam wilayah, dan empat lembaga federal akan mengelola program sertifikasi untuk aplikator RUPs.

Dampak pada aplikator, negara, suku, wilayah, dan badan-badan federal bervariasi berdasarkan persyaratan program saat ini. Kebanyakan program sertifikasi sudah ada di beberapa tempat dan revisi standar ini akan memperkuat dasar untuk standar sertifikasi aplikator di seluruh negeri.

EPA membutuhkan lisensi khusus untuk metode tertentu seperti fumigasi dan aplikasi di udara yang dapat menimbulkan risiko lebih besar jika tidak dilakukan dengan benar. Untuk perlindungan lebih lanjut, mereka yang bekerja di bawah pengawasan aplikator bersertifikat sekarang akan menerima pelatihan untuk menggunakan pestisida secara aman dan untuk melindungi keluarga mereka dari paparan pestisida yang dibawa pulang dari tempat mereka bertani. (Suterayani)

Pemerintah Swedia Usulkan Pajak Iklim Penerbangan

Published in Internasional
Jumat, 02 Desember 2016 14:37

Medialingkungan.com - Sebuah komisi yang ditunjuk Pemerintah Swedia merekomendasikan Pajak Iklim Penerbangan pada Rabu (30/11) bahwa maskapai penerbangan yang beroperasi di Swedia harus membayar pajak antara 80 hingga 430 krona Swedia (atau sekitar Rp 120.000 hingga Rp 630.000) per-penumpang dan penerbangan untuk mengimbangi emisi karbon.

Seperti dilansir oleh Reuters, salah satu retribusi yang diupayakan meliputi biaya penerbangan domestik yang akan naik 80 krona Swedia dan penerbangan internasional 280 hingga 430 krona Swedia, tergantung pada jarak penerbangan tersebut.

Berdasarkan aturan saat ini di negara Nordic, maskapai penerbangan akan membayar pajak nilai tambah sebesar 6 persen pada penerbangan domestik, sementara penerbangan internasional dibebaskan dari PPN.

Rencana pemerintah yang ingin menangguhkan peraturan ini guna menciptakan niat baik dalam dialog global dalam membatasi polusi akibat pesawat terbang, dikritik oleh partai-partai oposisi yang mengatakan pajak itu hanya sedikit mengurangi karbon dioksida dan akan lebih merugikan industri penerbangan.

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat membuat suatu bentuk proposal, dalam anggaran musim gugur mereka berikutnya di Oktober 2017.

Komisi mengusulkan agar pajak mulai berlaku pada 1 Januari 2018, dan mengatakan bahwa diharapkan untuk menaikkan pendapatan Negara sekitar 1,75 Miliar krona Swedia per tahun. (Mirawati)

Limbah Pabrik PT CS2 Pola Sehat Resahkan Warga Maros

Published in Nasional
Senin, 17 Oktober 2016 12:00

Medialingkungan.com – Warga Maros kembali diresahkan oleh limbah yang di hasilkan oleh Pabrik milik PT CS2 Pola Sehat yang memproduksi “Teh Gelas” di Dusun Bontosunggu, Desa Minasa Baji, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Hal ini di karenakan telah banyak di temukan ikan yang mati secara massal di sekitar pemukiman warga.

Seperti yang dilansir makassarterkini.com, Minggu (16/10) Menurut Asdi, salah satu warga Bontosunggu, limbah pabrik teh gelas ini sudah seringkali mencemari sumur dan sungai yang berdampak ikan dan ternak mati karena telah meminum air yang telah tercampur limbah itu.

Asdi juga menjelaskan, salah satu kecurangan pabrik teh gelas yaitu, membuang limbah pabriknya ke sungai saat tengah malam, saat kondisi sekitar pabrik telah sepi. Sedangkan tempat penampungan limbah tersebut berada di belakang pabrik, dipasangi beberapa pipa yang mengarah ke sungai. Saat limbah tersebut dibuang, maka dari situlah sungai dan sumur mulai tercemar.

“Air sumur dan sungai sudah tercemar. Tapi tidak ada warga yang berani memprotes dan berbicara karena sebagian keluarganya juga bekerja di pabrik tersebut. Kalau ada yang protes, pasti akan di keluarkan,” ujarnya.

Ketua Umum HPPMI Chaerul Syahab juga menambahkan bahwa kebocoran saluran limbah ini bukan pertama kali, namun warga sekitar enggan untuk memberikan keterangan ataupun melakukan protes, pasalnya warga yang membeberkan kejadian akan menjadi musuh bersama bagi warga di lingkungan tersebut.

Masyarakat berharap agar pemerintah dapat memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan tersebut, sehingga masyarakat tidak lagi dirugikan karena limbah pabrik yang telah mencemari lingkungan itu. {Triayu Wulandari}

Selamatkan Lautan dengan Pelarangan Mikroplastik dalam Kosmetik

Published in Internasional
Kamis, 25 Agustus 2016 19:13

Medialingkungan.com - Butiran mikroplastik khususnya banyak ditemukan di produk untuk peeling wajah. Gunanya agar wajah lebih bersih dan bisa menghilangkan sisik-sisik pada kulit yang tidak diinginkan. Butiran plastik ini lunak dan juga dicampurkan pada pasta gigi. Karena mikroplastik mampu membersihkan tanpa menyerang email gigi. Selain itu mikroplastik juga bisa ditemukan pada lipstik, maskara, dan alas bedak.

Anggota komite audit lingkungan Inggris telah menyerukan larangan dalam waktu 18 bulan setelah mendengar bahwa triliunan potongan-potongan kecil dari plastik terakumulasi di laut, danau dan muara sungai di seluruh dunia, merugikan kehidupan laut bahkan memasuki rantai makanan. 

"Kita perlu dukungan penuh, larangan hukum, sebaiknya di tingkat internasional. Karena polusi tidak mengenal perbatasan. Cara terbaik untuk mengurangi polusi ini adalah mencegah plastik dibuang  di tempat pertama sebelum berakhir di  laut,"  ujar  Mary Creagh Ketua panitia audit.

Seperti yang diberitakan Guardian.com, banyak perusahaan kosmetik besar yang telah berkomitmen secara sukarela untuk meninggalkan microbeads tahun 2020. Namun panitia audit meminta agar larangan skala nasional sebaiknya dimulai dalam waktu 18 bulan,  sehingga memiliki keuntungan bagi konsumen dan industri dalam hal konsistensi, universalitas dan kepercayaan diri.

Microbeads adalah bagian dari masalah yang lebih luas dari microplastics. Ukurannya yang kecil berarti bahwa mereka dapat dicerna oleh kehidupan laut dan memiliki potensi untuk mentransfer bahan kimia ke dan dari lingkungan laut.

Jika seseorang makan enam tiram, kemungkinan mereka akan makan 50 partikel microplastics. Penelitian yang relatif kecil telah dilakukan pada dampak potensial terhadap kesehatan manusia atau ekologi laut.

Sebagian besar plastik yang berada di  lautan adalah potongan besar dari puing-puing (misalnya peralatan memancing, botol dan kantong plastik). Namun, jenis yang dominan dari puing-puing tersebut  berkuantitas microplastics, diperkirakan partikel microplastic 15-51tn telah terakumulasi di laut, dan di garis pantai di seluruh dunia. Mereka juga hadir di lokasi terpencil termasuk  dasar laut dan pada es di laut Arktik.

Richard Thompson, direktur unit penelitian sampah laut internasional di Plymouth University, mengatakan "Microbeads dalam kosmetik merupakan sumber yang dihindari dari microplastic, untuk itu dibentuknya undang-undang akan menjadi langkah awal."

Tamara Galloway, di University of Exeter, setuju. "Polusi dari microbeads adalah masalah yang benar-benar global," katanya. "Arus dapat membawa polusi di lautan itu ke negara-negara jarak jauh dari mana mereka awalnya dirilis. Idealnya, undang-undang untuk mengendalikan mereka harus pada tingkat internasional." {Mirawati}

Greenpeace Kecam JBIC Mendanai PLTU Batubara

Published in Nasional
Sabtu, 04 Juni 2016 13:23

Medialingkungan.com – Disaat negara adidaya seperti Amerika telah mengganti ketergantungannnya terhadap batubara ke energi terbarukan seperti panas bumi, angin dan mtahari, pemerintah Indonesia malah tak bergeming.

Bahkan, saat ini pemerintah Indonesia kembali berencana untuk menambah puluhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara baru. Sementara itu, puluhan PLTU Batubara yang masih beroperasi masih terus meneror masyarakat dengan polutan beracun termasuk merkuri, timbal dan partikel beracun lainnya.

Kemarin (03/06), Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menandatangani perjanjian kredit sebesar USD 2.052.000 atau sekitar Rp. 282 Milliar dengan perusahaan PLTU Jawa Tengah (PLTU Batang) yang berkapasitas 2 x 1000 MegaWatt, PT. Bhimasena Power Indonesia.

Arif Fiyanto, Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, mengatakan bahwa hal tersebut adalah pukulan besar bagi para petani dan nelayan Batang. Tidak hanya lahan yang di rampas dari para petani dan nelayan Batang, adanya  PLTU Batang juga menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat sekitar.

Meskipun pihak JBIC telah mengklaim bahwa PLTU Batang telah menggunakan teknologi ramah lingkungan, namun Arif membantah hal tersebut.

“Bagaimana mungkin PLTU yang melepas SO2 dan NOx ke udara, serta berkontribusi besar terhadap perubahan iklim, tidak bisa dikatakan ramah lingkungan. Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, bulan lalu menyoroti bahaya perkembangan batubara di Asia. Dia mengatakan bahwa batubara sama dengan bencana bagi planet ini. Persetujuan JBIC untuk kredit ini membawa kita satu langkah lebih dekat menuju bencana itu,” ujar Arif.

Arif sangat mengecewakan tindakan JBIC mendanai proyek PLTU Batang. Ia lebih setuju apabila dana tersebut digunakan untuk mendanai pembangunan potensi energi terbarukan yang sangat besar di Indonesia, yang nantinya akan memberikan listrik bersih dan aman bagi masyarakat, serta bagi generasi mendatang. {Suterayani}

Halaman 1 dari 10

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini