medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Aktivis di Bandung Gelar Aksi Tuntut Pencemaran Limbah Industri

Published in Nasional
Jumat, 29 April 2016 13:58

Medialingkungan.com - Belasan aktivis Koalisi Melawan Limbah (KML) menggelar aksi dengan menumpahkan endapan lumpur beracun Sungai Cikijing di depan Gedung Sate, Bandung. Ini dilakukan untuk menyoroti kerugian ekonomi sekitar Rp 11,4 Triliun akibat puluhan tahun pencemaran industri tekstil di daerah Rancaekek, Kabupaten Bandung.

Aktivis menggunakan alat perlindungan diri terhadap Bahan kimia Berbahaya Beracun (B3) menumpahkan lumpur beracun ke dalam sebuah bak kedap air berukuran 2x3 meter dimana kemudian dituliskan “KERUGIAN 11 T” di atasnya. Sementara itu beberapa aktivis yang lain memegang spanduk yang salah satunya bertuliskan pesan “Pencemaran B3 Merugikan Kita Semua”. Lumpur beracun tersebut kemudian dimasukkan kembali ke dalam tempat penyimpanan sementara berlabelkan B3.

Aksi dilakukan menyusul peluncuran laporan Konsekuensi Tersembunyi: Valuasi Kerugian Ekonomi Akibat Pencemaran Industri yang mengungkap nilai total kerugian ekonomi akibat pencemaran di kawasan Rancaekek yang mencapai angka  Rp. 11.385.847.532.188 (sekitar 11,4 Triliun). Dari hasil survey dalam laporan tersebut juga terungkap bahwa 77,67 persen warga berpendapat bahwa terjadi penurunan kualitas air setelah pabrik berdiri dan 88,35 persen warga terpaksa membeli air untuk sumber air minum akibat memburuknya kualitas air tersebut.

Nilai kerugian ekonomi akibat pencemaran bahan berbahaya industri di salah satu aliran anak Sungai Citarum tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum serta tidak efektifnya regulasi pemerintah Indonesia dalam mencegah meluasnya pencemaran B3 industri ke dalam lingkungan.

Dwi Sawung dari Walhi Jabar mengatakan “Pencemaran yang berlangsung bertahun-tahun dibiarkan terus menerus. Bahkan ijin pembuangan limbah cair terus dikeluarkan, lahan yang tercemar bukannya dipulihkan malah dialihfungsi menjadi kawasan industri. Praktik perampasan lahan warga terjadi dengan cara membuat lahan warga tidak atau kurang produktif sehingga mau tidak mau warga menjual sawahnya. Didalam persidang ada kesaksian petugas pemberi ijin tidak melakukan perhitungan daya dukung dan daya tampung sungai cikijing sebelum mengeluarkan ijin pembuangan limbah cair.”

Sementara itu tim kuasa hukum Koalisi Melawan Limbah (KML), Ari Mastalia menyatakan “Gugatan pencabutan dan pembatalan IPLC di PTUN yang kami lakukan merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan, dimana warga dan kelompok masyarakat -dalam perkara a quo organisasi lingkungan hidup- dapat mengutarakan kepentingan dan menggunakan hak hukumnya sesuai  amanat konstitusi bahwa “setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”, lingkungan yang terganggu keseimbangannnya harus dikembalikan fungsinya. Dengan demikian hendaknya ada evaluasi dalam prosedur penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) agar lebih memperhatikan daya tampung dan daya dukung sungai serta peruntukan sungai itu sendiri, dan optimalisasi pengelolaan air limbah (khususnya yang terindikasi mengandung B3) bagi kegiatan yang berpotensi mencemari.”

Koordinator Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling), Adi M. Yadi menambahkan “Keputusan pemberian IPLC ini harus dicabut untuk mencegah kerusakan ekosistem Sungai Cikijing menjadi lebih parah lagi. Kerugian yang diderita oleh masyarakat dan lingkungan sudah begitu besar, kita tidak boleh bermain-main lagi.”

Jurukampanye Detox Greenpeace, Ahmad Ashov Birry mengatakan “Dunia fashion global telah mulai berubah. Lebih dari 30 perusahaan fashion global telah berkomitmen untuk menghapuskan penggunaan semua bahan kimia berbahaya dari produk dan rantai produksinya pada tahun 2020 dan juga untuk membuka data-data pembuangan bahan berbahaya beracun dari rantai produksinya kepada publik. Praktik kotor dan tidak bertanggungjawab industri yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan lingkungan seperti di Rancaekek tidak akan mendapat tempat di masa depan. Pemerintah harus mendorong industri untuk bertanggungjawab dan berinovasi menuju Nol Pembuangan B3.”

Kasus Rancaekek dapat menjadi potret pembuangan bahan kimia berbahaya beracun yang masif dan tertutup ke sungai-sungai dan lingkungan Indonesia dan betapa mudahnya industri untuk mencemari dan lari dari tanggungjawabnya. Menjelang kesimpulan dan putusan dari sidang gugatan “Melawan Limbah” pada 10 Mei dan 24 Mei 2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Koalisi Melawan Limbah mendesak Pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum dan memastikan industri pencemar bertanggungjawab penuh melakukan ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia harus menjamin keselamatan dan kesehatan warga dan generasi mendatang dari ancaman bahaya B3 dengan membawa Indonesia menuju Nol Pembuangan B3. {Muchlas Dharmawan/Siaran Pers Greenpeace Indonesia}

Walhi : Pabrik Semen Sebabkan 30 Warga Meninggal

Published in Nasional
Selasa, 26 April 2016 22:40

Medialingkungan.com – Dalam kurun waktu 45 hari, 30 warga Desa Karanglo telah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), menyatakan bahwa kematian beruntun para warga di kawasan tersebut diduga oleh adanya aktivitas pertambangan semen di Tuban, Jawa Timur.

Seperti yang dilansir oleh Ony Mahardika selaku Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, Rabu (20/4) bahwa kematian para korban disebabkan adanya pencemaran udara di sekitar kawasan tambang semen sehingga menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan dan hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Letak Desa Karanglo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, berada di sebelah selatan sedangkan pabrik milik PT. Semen Indonesia berada di utara. Hembusan angin laut yang mengarah ke selatan membawa asap dan abu ke arah desa sehingga mengganggu suplai udara segar warga desa dan berdampak terjadinya gangguan saluran pernafasan warga.

Tingkat penderita akibat pencemaran udara yang dihimpun oleh Walhi pada tiga desa yaitu Karanglo, Temandang dan Sumberarum menunjukkan terjadinya peningkatan sebanyak 1.775 warga pada tahun 2013, sempat menurun di tahun 2014 sebanyak 1.656 warga dan kembali meningkat di tahun 2015 sebanyak 2.058 warga.

Sekretaris perusahaan PT. Semen Indonesia Tbk, Agung Wiharto seperti yang di lansir Mongabay, mengaku keberatan mengenai banyaknya warga meninggal dunia akibat pencemaran udara oleh aktivitas pertambangan di Tuban. Informasi yang diperoleh Agung Wiharto dari Pemkab Tuban menunjukkan data yang meninggal dunia akibat penyakit saluran pernafasan sebanyak 2 orang dan beberapa orang lainnya yang meninggal disebabkan oleh penyakit diabetes mellitus dan kecelakaan.

Pihak tambang PT. Semen Indonesia sangat tegas dalam menangani tingkat polusi akibat aktivitas pertambangan di perusahaannya. Terbukti dengan dipasangnya alat canggih penangkap debu hingga 99% bernama electrostatic precipitator (EP). “Nilai ambang batas debu yang telah ditetapkan adalah 80 mg normal/meter kubik, sedangkan nilai yang ada saat ini hanya 40 mg/meter kubik dan masih jauh di bawah ambang batas. Pihak Walhi perlu melakukan pengecekan data bersama pihak PT. Semen Indonesia agar tidak terjadi gesekan antar dua pihak,” tambah Agung. {Suterayani}

Bahan Kimia Bahaya bagi Lebah, Produsen Pestisida AS Berhenti

Published in Internasional
Jumat, 15 April 2016 21:56

Medialingkungan.com - Ortho produsen pestisida terkenal di Amerika Serikat akan mulai berhenti menggunakan bahan kimia yang diyakini berbahaya bagi lebah madu dan serangga penyerbuk lainnya.

Menanggapi tekanan dari pendukung lingkungan, perusahaan yang berbasis di Ohio Marysville, hari Selasa (12/4) mengumumkan akan menghapus bahan kimia neonicotinoids (neonics) di delapan produk yang digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman selambat-lambatnya 2021.

Bahan kimia yang disebut neonics dalam jangka pendek dapat menyerang sistem saraf pusat serangga. Beberapa ilmuan mengatakan neonics adalah salah satu dari beberapa faktor di balik menurunnya populasi lebah, yang merupakan serangga penyerbuk 80% tanaman buah dan sayuran yang diperlukan untuk kesehatan tubuh manusia.

Tim Martin, Manajer Pelaksana Ortho mengatakan, keputusan ini datang setelah pertimbangan hati-hati mengenai berbagai kemungkinan ancaman terhadap lebah madu dan serangga penyerbuk lainnya.

"Sementara lembaga di Amerika Serikat masih mengevaluasi dampak keseluruhan dari neonics pada populasi serangga penyerbuk, sudah saatnya Ortho untuk mengambil langkah kedepan." Tambanhnya seperti yang diwartakan Usatoday.com

Ortho mendorong perusahaan-perusahaan lainnya untuk mengikuti jejaknya. Ortho juga mengatakan bergabung dengan kelompok yang disebut Dewan Pengurus Penyerbuk untuk mendukung habitat lebah dan mengajarkan para konsumen mengenai penggunaan pestisida yang tepat.

"Lebah dan kupu-kupu sangat penting untuk ekosistem kita dan saat ini sedang berjuang untuk bertahan hidup," Michele Colopy, direktur program dari Pollinator Stewardship Council, dalam sebuah pernyataan. "Kami bergabung dengan Ortho dan meminta produsen pengendalian hama lain untuk transisi dari penggunaan neonics."

Kekhawatiran tentang keberadaan lebah dan serangga penyerbuk lainnya mulai tumbuh. Pekan lalu, anggota Majelis Umum negara bagian Maryland meloloskan RUU yang akan memungkinkan hanya pihak bersertifikat termasuk petani dan dokter hewan yang dapat menggunakan pestisida yang mengandung neonics. 

Jika gubernur Maryland menandatangani RUU itu, Maryland akan menjadi negara bagian pertama di Amerika yang memberlakukan larangan terhadap neonic. {Mirawati}

Badan Lingkungan Hidup Amerika Minta Rincian Tingkat Emisi Mercedes-Benz

Published in Internasional
Selasa, 01 Maret 2016 22:57

Medialingkungan.com – Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat (AS), Environmental Protection Agency (EPA) telah meminta informasi dari perusahaan otomotif, Daimler AG terkait level emisi beberapa model Mercedes-Benz, Senin (29/2).  

Juru bicara Daimler, seperti dikutip dari Reuters.com, mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan EPA dan memberikan semua informasi yang diminta. Menurutnya mobil Mercedes-Benz telah mengikuti semua aturan yang berlaku.

Pihak Daimler menyampaikan bahwa permintaan EPA itu disampaikan untuk menanggapi gugatan class action yang  diajukan oleh Firma Hukum Hagens Berman pada 18 Februari lalu di Pengadailan Negeri New Jersey, AS.

Penggugat menuding Mercedes memberikan keterangan palsu terkait kendaraan BluTec yang diklaim sebagai mobil terbersih dan paling maju di dunia diesel.

Penggugat menuduh mobil sengaja diprogram ke-mode Clean Diesel untuk memancarkan tingkat ilegal yang berbahaya dari nitrogen oxide (NOx), pada tingkat 65 kali lebih tinggi dari yang diizinkan oleh EPA ketika beroperasi di suhu di bawah 50 derajat Fahrenheit (10 C).

Christopher Grundler, Direktur Perhubungan dan Kualitas Udara EPA, juga membenarkan terkait permintaan informasi tersebut tersebut. "Kami tahu tentang gugatan itu. Kami telah menghubungi Mercedes dan meminta hasil tes untuk mesin diesel,” ujarnya. {Mirawati}

34 Liter Air Terkontaminasi Radioaktif Di Reaktor Nuklir Kansai Jepang

Published in Internasional
Senin, 22 Februari 2016 17:45

Medialingkungan.com – Pembangkit Listrik nuklir Jepang, Kansai Electric Power, menemukan genangan air yang dinilai telah terkontaminasi radioaktif di reaktor nuklir milik mereka pada Sabtu (20/02).

Pihak Kansai Electric Power pada di situsnya, Kepco.co.jp, mengungkapkan telah menemukan 34 liter air yang terkontaminasi radioaktif di reaktor Nomor 4, Unit pabrik nuklir Takahama, sekitar 500 km sebelah barat Tokyo.

Dalam pernyataannya, disebutkan pula bahwa air itu telah dibersihkan dan tidak ada dampak terhadap lingkungan. Perusahaan juga telah melakukan penyelidikan kemungkinan terjadinya kebocoran di reaktor nuklir tersebut.

Kansai Electric Power menutup reaktor pada bulan Juli 2011 lalu, beberapa bulan setelah gempa bumi dan tsunami menghancurkan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang dioperasikan oleh Tokyo Electric Power Co.

Pada saat terjadinya gempa dan tsunami di Fukushima, ditemukan hal serupa yaitu air yang terkontaminasi radioaktif, indikasi bahwa telah terjadi kebocoran.

Sebelumnya, Kansai Electric Power telah membuka kembali reaktor No 3 di kawasan yang sama pada akhir Januari kemarin. Jika tidak terjadi insiden kebocoran ini, maka PLTN Takahama akan menjadi keempat yang kembali beroperasi. {Mirawati}

Perusahaan Cemari Lingkungan, Perbankan Tidak Akan Beri Kredit

Published in Nasional
Rabu, 25 November 2015 12:14

Medialingkungan.com – Pencemaran lingkungan terkadang meresahkan beberapa orang dikarenakan kondisi air yang nampak buruk dan membahayakan kesehatan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini mengeluarkan imbauan bagi perbankan, untuk menolak kredit terhadap perusahaan atau industri yang masih melakukan pencemaran lingkungan.

“Perusahaan yang masih nakal tidak akan diberikan usaha kredit kedepannya. Kan lingkungan bersih kita yang merasa nyaman. Kedepannya akan disiplinkan, tak lupa juga seluruh pihak terkhusus bank untuk hati-hati dalam pemberian kredit,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad, Rabu (25/11).

“Jadi perusahaan yang tidak ramah lingkungan tidak akan dapat mengajukan kredit di bank,” tambahnya.

Dia mengungkapkan, usaha ini dilakukan agar perusahaan bisa berwawasan lingkungan dan menjadi langkah awal menuju perekonomian yang lebih baik lagi.

“Ini bisa dimulai pada pelaksanaan pembiayaan pada industri yang telah menerapkan manajemen risiko lingkungan hidup dan sosial. Untuk itu, industri jasa keuangan memang harus melakukan screening kepada setiap industri yang akan dibiayai,” tuturnya, seperti yang dilansir beritametro.

OJK saat ini sudah bekerjasama dengan beberapa bank untuk bisa jadi contoh bank yang memberikan pembiayaan dengan aspek yang memperhatikan lingkungan hidup. Nantinya, lanjutnya, perusahaan yang mengajukan pembiayaan harus melakukan uji kelayakan dan pemeriksaan analisis dampak lingkungan (amdal) sebagai acuan, katanya.

Sementara itu, berdasarkan data yang berhasil dirampung oleh Medialingkungan.com menyatakan, ada beberapa green banking pilot project yakni, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank BRI Syariah Tbk(BRI Syariah), PT Bank Mandiri Tbk (Bank Mandiri), PT Bank Muamalat Indonesia (Bank Muamalat), PT BPD Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (Bank Artha Graha), PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). {Angga Pratama}

AS Umumkan Penghentian Eksplorasi Shell di Arktik

Published in Internasional
Minggu, 18 Oktober 2015 11:27

Medialingkungan.com – Kementerian Dalam Negeri Amerika Serikat (AS) mengumumkan keputusan penghentian pengeboran minyak dan gas bumi di perairan Arktik, lepas pantai sebelah utara Alaska.

Pengumuman itu disampaikan setelah perusahaan energi raksasa Royal Dutch Shell menyatakan sikap mereka untuk menghentikan eksplorasi yang kontroversial di wilayah itu untuk jangka waktu yang belum ditentukan.

Dilaporkan dari kantor berita AP bahwa Royal Dutch Shell menyatakan, mereka tidak menemukan cadangan gas dan minyak bumi yang cukup agar kegiatan pengeboran mereka tetap dilaksanakan.

Sebelumnya, sejumlah kelompok pegiat lingkungan, baik dari kalangan akademisi hingga lembaga lingkungan telah memperingatkan kegiatan industri yang menghabiskan dana sekitar USD 7 miliar di daerah perairan Chukchi dan Beaufort di Laut Arktik itu bisa merugikan bagi mamalia laut di sekitarnya.

Miyoko Sakashita, dari Pusat Keanekaragaman Hayati mengatakan, keputusan itu akan berampak besar bagi beruang kutub di Arktik. "Kami perlu menjaga semua minyak Arktik di tanah," katanya.

Perizinan eksplorasi di Chukchi akan berakhir pada tahun 2020 dan Beaufort akan berakhir pada tahun 2017.

Menteri Dalam Negeri AS, Sally Jewell dalam pernyataan resmi mengatakan, luas areal yang diberikan izin kelola tidak akan diperpanjang.  

"Sehubungan dengan pengumuman Shell, besarnya areal yang disewa dan mempertimbangkan kondisi pasar saat ini, saya rasa itu tidak masuk akal untuk mempersiapkan penyewaan areal lagi di Kutub Utara pada tahun berikutnya," kata Sally Jewell.

Ia menambahkan pemerintah federal Amerika membatalkan regulasi di kawasan ini untuk tahun 2016 dan 2017. Para pegiat menyambut gembira keputusan ini.

Greenpeace menyatakan pengumuman ini adalah "berita besar untuk Arktik" dan mengimbau agar para pendukungnya berterima kasih kepada Obama karena "mengambil langkah melindungi Arktik dan iklim planet kita."

Sementara itu, Lembaga Survei Geologi AS memperkirakan bahwa Arktik memegang sekitar 30% dari gas alam yang belum ditemukan di dunia, serta 13% dari minyaknya.

Namun, kelompok pegiat lingkungan mengatakan pengeboran lepas pantai akan mencemari dan merusak padang gurun alami. Mereka juga berpendapat bahwa bahan bakar fosil seperti minyak dan gas harus dibiarkan di dalam tanah untuk menghindari perubahan iklim. {Fahrum Ahmad}

AS Komitmen Potong 50% Limbah Makanan Pada Tahun 2030

Published in Internasional
Rabu, 14 Oktober 2015 09:34

Medialingkungan.com – Pada bulan September, pemerintah AS mengumumkan tujuan nasional yang terbilang belum pernah dilakukan sebelumnya, yakni mengurangi limbah makanan di Amerika.

Pemerintah memberikan dorongan ekstra untuk menggerakan perusahaan (makanan) besar untuk mengurangi limbah. AS menargetkan pemotongan 50% limbah makanan pada tahun 2030.

Keseriusan ini dapat dilihat dari kemitraan yang dibangun Departemen Pertanian (USDA) dan Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) yang didukung sektor swasta.

USDA mencatat lebih dari 65 juta ton sampah dihasilkan di Amerika. Angka ini hampir sepertiga dari konsumsi pangan warga AS. Dan biaya yang dikeluarkan sebesar USD 750 juta untuk mengatasi itu.

Limbah makanan merupakan salah satu yang terbesar dari tumpukan sampah di lokasi pembuangan sampah akhir di negara itu. Limbah-limbah itu menghasilkan gas metana, salah satu gas penyebab efek rumah kaca yang paling kuat.

Sebuah studi dari Food Waste Reduction Alliance mengungkap bahwa perusahaan merupakan kontributor terbesar untuk limbah makanan.

Pada tahun 2014, produsen makanan menghasilkan lebih dari 3.5 milyar kg limbah, sementara toko menghasilkan 5 kg limbah untuk setiap konsumen yang membelanjakan uang sebesar USD1.000.

Menanggapi inisiatif pemerintah AS, seluruh pihak memberikan dukungan dan berusaha memecahkan masalah itu secara kolaboratif.

"Ini mengindikasikan komitmen konkret dan langkah nyata dari pemerintah," kata Dana Gunders, staf ilmuwan di kelompok advokasi Sumber Daya Alam Dewan Pertahanan dan penulis Waste-Free Kitchen Handbook.

Sementara itu, Meghan Stasz, Senior Direktur Sustainability at the Grocery Manufacturers Association mengatakan "tidak ada satu peluru pun yang akan mengatasi limbah makanan, di AS dan global." Menurut Stasz, kemitraan antara perusahaan dan kelompok menjadi sangat penting.

USDA menyatakan bahwa upaya ini dilakukan secara sukarela – setidaknya untuk saat ini. Namun, pihaknya berencana untuk mengadakan insentif bagi perusahaan yang berhasil memangkas produksi limbah makanan.

Ini sesuai dengan apa yang disebut Stasz "perfect triple bottom line issue", atau penyelesaian tiga masalah besar persuhaan dalam satu usaha.

“Mereka menghemat biaya, mengurangi jejak lingkungan, dan membantu masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Menyadari tujuan itu, upaya untuk mulai menetapkan tujuan ambisius mengurangi limbah itu diikuti lebih dari 400 merek, termasuk perusahaan raksasa sekelas Unilever dan produsen makanan Kellogg -- yang berkomitmen untuk memangkas limbah makanan pada bisnis ritel dan manufaktur operasi mereka pada bulan Juli. {Fahrum Ahmad}

Hapus Tragedi Okinawa, Jepang-AS Tandatangani Pakta Kesepakatan Lingkungan Hidup

Published in Internasional
Jumat, 02 Oktober 2015 23:16

Medialingkungan.com – Jepang dan Amerika Serikat (AS) menandatangani pakta kesepakatan mengenai lingkungan hidup saat kunjungan PM Jepang, Shinzo Abe ke AS pada Senin (28/09).

Kesepakatan ini memungkinkan Jepang untuk mengakses kamp militer AS di Okinawa terutama kaitannya dengan kasus pencemaran laut di sana.

Gedung Pertahanan AS, Pentagon, belum lama ini, membuka akses publik terhadap dokumen mengenai memoranda Angkatan Laut AS (Memoranda US Army, Navy and Marine Corps), yang berhubungan dengan kematian massal biota laut di Okinawa, khususnya di selatan Kamp Kinser (service area), sebelumnya dikenal sebagai Machinato atau Makiminato.

Dokumen setebal 82 halaman yang merekam peristiwa tahun 1970-an hingga 1990-an itu menyangkut tempat penyimpanan bahan kimia, termasuk insektisida, herbisida dan pelarut yang luasnya 46.000 meter persegi.

Dari informasi yang dimuat Tribun News, Tahun 1975 dilakukan survei oleh badan US Army Pacific Environmental Health Engineering Agency di tempat tersebut. Hasil survei menunjukkan adanya kematian massal ikan karena tercemar bahan beracun tingkat tinggi seperti Chlordane, DDT, malathion, dioxin, dan polychlorinated biphenyl.

Menurut Jon Mitchell dari Japan Times, bahan-bahan tersebut sebenarnya sudah lama dilarang digunakan di AS karena bisa berdampak racun sampai waktu yang lama.

Kemudian, tahun 1977 di tempat yang sama (Camp Kinser), dilakukan uji coba dan menemukan lagi tingkat tinggi dari carcinogenic heavy metals, termasuk lead (timah) dan cadmium. Berbagai bahan beracun termasuk 12,5 ton ferric chloride berusaha dipendam dan dibuang ke laut meskipun gagal.

Pertengahan tahun 1980-an, bahan beracun tersebut ternyata semakin merusak lingkungan hidup laut setempat. Laporan angkatan laut AS tahun 1984 mengisyaratkan adanya sejumlah pekerja konstruksi pembangunan gedung rumah sakit yang keracunan akibat bahan-bahan beracun yang terkontaminasi di lokasi itu.

Lalu tahun 1990 seorang Komandan Angkatan Laut AS juga menuliskan laporan ada "hot spot" yang berbahaya dan harus ditangani secara sangat serius.

Komichi Ikeda, penasehat Enviromental Research Institute Inc merasa prihatin atas bahan-bahan beracun dan kimia yang diduga kuat masuk polusi di daerah tersebut hingga saat ini.

"Sangat penting bagi AS untuk secara serius mengantisipasi daerah tersebut agar bersih saat dikembalikan kepada Jepang lagi," ujarnya.

Sebagai catatan pada saat tahun 1990 dilakukan survei di sana, biaya survei mencapai sekitar 112 juta yen. Saat ini apabila dilakukan survei serupa lagi diperkirakan akan jauh semakin mahal.

Untuk itu, hubungan kerjasama melalui penandatanganan pakta kesepakatan antara Jepang-AS diperkirakan akan menutupi biaya survei dan Jepang lebih leluasa untuk mengkaji lebih lanjut penyebab tragedy kematian massal biota laut di Okinawa. Selain itu, Jepang juga dapat menerima pengembalian tanah tersebut tanpa bekas kimia dan bebas racun di masa mendatang. (Fahrum Ahmad)

Limbah Industri Masih Masif Cemari Sungai Di Kabupaten Bandung

Published in Nasional
Selasa, 15 September 2015 13:22

Medialingkungan.com – Industri-industri yang berada di Pulau Jawa saat ini masih masif dalam pembuangan limbah ke sungai-sungai yang ada di Jawa. Kondisi yang memprihatinkan ini membuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat (Jabar) segera membahas persoalan lingkungan serta mencari solusi untuk mengurangi limbah industri.

Di Kabupaten Bandung, tercatat sebanyak 132 industri dengan rincian industri yang pembuangan air limbahnya  ke Sungai Citarik sebanyak 17 industri, Sungai Cirasea sebanyak 35 industri, Cisangkuy  sebanyak 22 industri, Sungai Cipalasari sebanyak 3 industri dan Sungai Cisirung sebanyak 21 industri.

Akademisi dari Universitas Pasundan, Deny Rusnaya mengungkapkan, meningkatnya pertumbuhan penduduk  serta perkembangan perekonomian di Kabupaten Bandung telah berdampak pada kerusakan lingkungan.

“Sungai yang ada di wilayah Kabupaten Bandung terindikasi tercemar kegiatan domestik, industri, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya,” katanya di gedung La Garden, Kopo, Kabupaten Bandung saat mengikuti kegiatan sosialisasi KLHK dan BLHD pada Kamis lalu.

“Yang kontribusi limbah terbanyak terjadi di daerah Rancaekek dan Majalaya,” tambahnya, Selasa (15/09).

Menurut dia, limbah cair industri merupakan limbah cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri.  Sumber penghasil limbah cair di dalam suatu industri diantaranya proses produksi, misalnya pengecatan, pencucian bahan baku, pencampuran bahan kimia, kemudian sumber perlengkapan utilitas, misalnya menara pendingin (cooling tower), ketel uap (boiler), dan terakhir sumber kegiatan domestik, misalnya kantin industri dan pembersihan lantai.

“Kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah air limbah industri hasil produksi perusahaan sudah memenuhi standar kualitas atau baku mutunya belum? Jika sudah memenuhi tak perlu lagi diolah,” ucapnya, seperti yang dikabarkan mongabay.

Untuk menganalisis karakteristik air limbah dapat menentukan terlebih dahulu jenis dan teknologi pengolahan yang tepat dalam perencanaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Ia menuturkan, pengukuran kinerja IPAL bisa dilakukan dengan analisis sampel sesuai dengan baku mutu limbah dan menghitung efisiensi pengolahan kualitas effluent (pencurahan limbah cair yang masuk kedalam air bersumber dari pembuangan sisa produksi)  terhadap influent (yang masuk).

Deny mengatakan, ada beberapa parameter dalam menetukan kualitar air limbah, seperti parameter fisik, kimia dan biologi. Parameter fisik dilihat dari suhu, warna,  padatan tersuspensi (TSS), padatan terlarut (TDS), padatan total (TS), kekeruhan. Parameter kimia yaitu dari zat organik nya dan  parameter biologi yaitu bakteri coli tinja dan total coli.

Sementara itu, perwakilan dari KLHK menyatakan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)  harus dilakukan hati-hati.

“Limbah B3 harus terlebih dahulu terindentifikasi kemudian sudah begitu baru kita bisa mengetahui langkah selanjutnya yang akan di tempuh,” ujarnya.

Lanjutnya, pengelolaan limbah B3 dikelompokan menjadi dua katergori; kategori 1 (asam, basa, garam kimia B3) dan kategori 2 (karbon aktif bekas). Dari segi dampaknya kategori 1 beresiko langsung dirasakan manusia bersifat akut sedangkan kategori 2 berdampak secara langsung terhadap kesehatan manusia dan juga terhadap lingkungan bersifat  kronis. Pengelolaan limbah berdasarkan kategori tersebut.

Dalam praktiknya pemerintah telah mengatur pengolahan limbah yang tertuang dalam PP No.101/2014  yang telah mengalami penyempurnaan dari PP No.18 jo. PP No.85 tahun 1999.  Dalam peraturan tersebut masalah limbah B3 diatur dalam pasal 10 yang mengatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengurangan limbah B3. (Angga Pratama)

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini