medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Pemerintah Banyuwangi Desak KLH Keluarkan Hasil Penelitian

Published in Nasional
Selasa, 16 September 2014 12:43

Medialingkungan.com - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai mendesak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mengeluarkan hasil penelitian terkait dengan dugaan pencemaran merkuri di perairan Lampon, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi yang dilakukan sejak Oktober 2013 silam.

"Kami butuh data dari Kementerian LH sebagai pembanding," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Lingkungan Hidup Banyuwangi Husnul Khotimah.

Sejak Oktober 2013 KLH telah meneliti tingkat pencemaran merkuri di Kecamatan Pesanggaran. Kementerian meneliti 50 pengolah tambang emas rakyat dengan mengambil sampel rambut, darah, dan kuku jari tangan serta kaki.

Selain meneliti penambang rakyat, KLH juga memeriksa limbah padat, air, dan udara di sekitar lokasi pertambangan. "Tapi hampir setahun hasil penelitiannya belum kami terima," kata Husnul.

Menurut Husnul, surat untuk menagih hasil penelitian Kementerian Lingkungan dikirim pihaknya pekan lalu.

Surat tersebut dilayangkan setelah pemerintah Banyuwangi mengetahui hasil penelitian dosen Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Susintowati. Penelitian Susintowati itu menyebutkan merkuri masih mencemari perairan Lampon, bahkan telah masuk ke tubuh teripang laut.

"Kalau ada data pembanding kami bisa bergerak untuk mengatasi pencemaran," katanya.

Sebelumnya, dalam penelitian berjudul "Efek Patologi Merkuri Terhadap Profil Protein dan Spikula Holothuroidea di Lampon, Banyuwangi" itu, Susintowati menemukan kadar merkuri pada teripang hitam (Holothuria leucospilota) melebihi baku mutu, yakni 4,45-47,83 ppb (part per billion/bagian per miliar).

Sungai Lampon, yang bermuara langsung di laut selatan, pada 2007-2010 dipakai sebagai tempat pembuangan limbah tambang yang mengandung merkuri. Akumulasi merkuri pada muara Pantai Lampon mencapai 0,45 ppb hingga 634,19 ppb. Padahal, menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004, kadar merkuri secara alamiah di alam hanya 0,1 ppb atau 0,001 Mg/l.

Selain mencemari teripang, merkuri telah masuk ke tubuh siput dan kerang di muara Lampon. Pada siput mangrove (Terebralia sulcata), kandungan merkuri sudah mencapai 3,1 ppb. Dalam tubuh siput pantai (Nerita argus) hingga 3,03 ppm. Sedangkan jenis Patella intermedia, siput yang sering ditemukan di pantai berbatu, mengandung 0,44 ppb merkuri.

Merkuri atau air raksa (Hg) merupakan golongan logam berat dengan nomor atom 80 dan berat atom 200,6. Kontaminasi merkuri pada perairan tersebut dapat menular pada masyarakat yang mengkonsumsi hasil laut di wilayah tersebut.

Jika dikonsumsi, maka konsumen akan terindikasi penyakti seperti tidak berfungsinya otak, gelisah/gugup, ginjal, dan kerusakan liver pada kelahiran (cacat lahir). (MFA)

Indonesia Menuju Nol Merkuri Tahun 2018

Published in Nasional
Sabtu, 06 September 2014 11:26

Medialingkungan.com -  Penggunaan merkuri khususnya pada industri emas skala kecil yang tersebar di seluruh Indonesia, mencapai 100 ton per tahun. Melihat angka ini, Indonesia mencanangkan bebas dari merkuri pada 2018 melalui Rencana Aksi Nasional yang merupakan tindak lanjut Konvensi Minamata yang telah ditandatangani bersama 121 negara lain di Jepang pada 2013.

"Saya percaya bahwa industrialisasi dan eksploitasi sumber daya alam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, tanpa pengelolaan yang ramah lingkungan, juga dapat membahayakan orang," ujar Mentri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya.

Ia menitik beratkan pada keseimbangan pengelolaan berbasis pembangunan berkelanjutan. "Dengan kata lain, pembangunan tanpa balancing dari tiga pilar pembangunan berkelanjutan bisa menciptakan masalah serius," tambah dia.

Balthasar menjelaskan pencemaran yang diakibatkan merkuri seperti penyakit minamata pada masyarakat disertai kerusakan ekologi --didominasi oleh maraknya penggunaan merkuri, khususnya pada aktivitas pertambangan secara konventsional karena aksesnya yang mudah.

Pengamat lingkungan Alexander Sonny Kerraf sependapat dengan program yang digagas pemerintah untuk menghentikan penggunaan merkuri. "Saya setuju karena merkuri itu bahan berbahaya yang menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, sehingga harus dikendalikan dan dihapuskan," ujar Sonny.

Di lain pihak, ia menyadari akses mudah terhadap merkuri memang lebih memungkinkan bagi penambang skala kecil. Namun, itu bukan berarti tidak ada solusi lain.

"Waktu saya menjabat Menteri Lingkungan Hidup, sudah pernah ada peralatan sederhana ramah lingkungan yang disediakan berkat kerja sama dengan Jepang dan Jerman. Alat tersebut memungkinkan penambang tidak lagi menggunakan merkuri, hanya saja memang masih sulit dijangkau. Tapi artinya memungkinkan bagi pemerintah untuk menerapkan penghapusan terhadap merkuri," jelas dia.

Sonny menyadari kebijakan penghapusan merkuri rentan resistensi, terutama dari kalangan penambang dan pengusaha yang menghitung nilai ekonomis. Untuk itu, ia berharap pemerintah bisa konsisten dan tak gentar terhadap tekanan dalam menerapkan Rencana Aksi Nasional.

Ia mengimbau agar pemerintah harus konsisten memberlakukan kebijakan itu. Resistensi tidak bisa dipungkiri pasti ada, mengingat pertimbangan ekonomis dari penggunaan merkuri yang lebih mudah diakses, “tetapi keberlanjutan pembangunan harus diutamakan”. (MFA)

Jerman Waspada, Sisa Dampak Ledakan Nuklir Chernobyl Masih Ada

Published in Internasional
Sabtu, 06 September 2014 10:52

Medialingkungan.com  - Sekitar 28 tahun yang lalu, Insiden meledaknya reaktor nuklir di Chernobyl, Ukraina masih memberikan efek negatif di sekitarnya, bahkan dampak yang ditimbulkan masih menggerogoti negara tetangga seperti Jerman.

Untuk menelisik dampak tersebut, pemerintah Jerman berinisiasi untuk menyelidiki dan meneliti dampak dari efek radioaktif di negaranya.

Sejak tahun 2012 silam para peneliti telah menyampaikan kepada para pemburu di wilayah Jerman bagian timur dan tengah untuk mengumpulkan babi hutan untuk dianalisis tingkat radiasinya. Hal tersebut dimaksudkan karena babi hutan memiliki kebiasaan memakan jamur dan tumbuhan lain yang berada di bawah tanah.

Peneliti ini berasumsi bahwa kandungan zat radioaktif paling banyak terdapat dalam tumbuhan-tumbuhan tersebut. Sebab, zat-zat radioaktif dapat bertahan lebih lama jika terkubur dalam tanah dibandingkan pada tumbuhan lain yang hidup di atas permukaan tanah.

Awal September lalu merupakan keberhasilan awal untuk mengungkap pengaruh radioaktif yang disebabkan ledakan tersebut.

Pemerintah Jerman akhirnya melaporkan hasilnya bahwa sekitar 297 dari total 752 babi hutan yang berhasil ditangkap tahun lalu positif mengandung zat radioaktif dalam jumlah tinggi. Kadarnya pun tak main-main, mencapai 600 becquerel (satuan untuk keradioaktifan) per kilogram daging.

Pada beberapa babi hutan, kadar zat radioaktif mencapai belasan kali lebih tinggi dari ambang batas yang diperbolehkan, The Verge (01/09).

Diketahui bahwa jenis zat radioaktif yang terkandung adalah Cesium-137. Zat radioaktif ini dikenal dapat menyebar dengan mudah akibat tingginya tingkat kelarutan Cesium-137 dengan air. Radiasi yang dihasilkan oleh Cesium-137 sendiri dapat mengakibatkan kerusakan lapisan jaringan jantung dan organ dalam lain. Bahkan, diklaim tidak dapat disembuhkan.

Hasil tersebut memaksa pemerintah Jerman untuk mengeluarkan dana yang besar guna membeli daging yang telah terkontaminasi agar tidak meracuni warganya.

Berdasarkan penelitian tersebut, ahli riset mengatakan pencemaran zat radioaktif sisa ledakan reaktor Chernobyl diprediksi masih akan bertahan hingga 50 tahun lagi di beberapa wilayah di Jerman. Hal tersebut akan membuat pemerintah lebih agresif dalam mengawasi peredaran daging yang akan konsumsi warga Jerman. (MFA)

Limbah PT SSR Meluap, Dinilai Akibat Over Capacity  

Published in Nasional
Rabu, 03 September 2014 10:08

Medialingkungan.com – Tiga kolam limbah milik PT Swakarsa Sawit Raya (PT SSR) diduga mengalami over capacity hingga meluap ke jalan. Sebelumya, tanggul limbah cair berbahaya dan beracun Pabrik Kelapa Sawit milik SSR dikabarkan jebol dan mengkontaminasi lingkungan sekitarnya.

Kendati demikian, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu Inhu kelihatannya membiarkan persoalan pencemaran lingkungan ini meski kelihatan secara jelas tindak pencemaran tgersebut, sehingga membuat sebagian masyarakat desa Talang Jerinjing mempertanyakan kinerja kepala BLH Inhu. “Ada apa dengan limbah PT SSR terhadap Kepala BLH Inhu?”.

Luapan limbah tersebut ditengarai telah terjadi beberapak kali dan tak ada respon dari pihak otoritas. BLH Inhu diduga memiliki hubungan dengan PT.SSR sehingga takut untuk menindak pemilik perusahaan raksasa itu.

BLH Inhu dinilai melakukan pembangkangan terhadap UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup. Atau memang PT SSR kebal terhadap hukum.

Menyingkapi hal tersebut warga Dusun Sungai Lopak Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat, Mangun (50), yang bermukim disekitar aktifitas PKS PT.SSR meminta, “DPRD Inhu dan Aparat Penegak Hukum untuk segera menindak pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan tersebut,"pintanya.

"Kami yang bermukim sekitar aktifitas PKS milik perusahaan raksasa ini, menjadi resah akibat anak sungai tidak bisa di fungsikan masyarakat lagi, bahkan pada musim kemarau hingga terjadi kekeringan anak sungai tersebut. Karena di sedot perusahaan untuk keperluan air pengolahan PKS mereka," ungkapnya.

“Jadi mohon kepada wartawan yang bertugas di wilayah Inhu, agar membantu memberitakan permasalahan ini, karena akibat imbas aktifitas PKS PT.SSR dalam hal penelolaan limbah cairnya, sudah lebih dari satu tahun masyarakat menderita dalam hal kebutuhan air bersih, serta ikan di sungai juga habis dan tak ada lagi karena dampak limbah perusahaan tersebut banyak benih ikan yang mati," tambahnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Komisi A dan C DPRD Inhu akan mengkroscek langsung ke lokasi semburan, dan meminta agar di usut sesuai aturan, termasuk didalamnya desakan kepada Bupati Inhu agar harus sigap terhadap persoalan tersebut. (MFA)

Terbukti Melakukan Pencemaran Limbah B3, Bekas Anggota DPRD Jadi Tersangka

Published in Nasional
Selasa, 26 Agustus 2014 09:40

Medialingkungan.com - Bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto, Senedi, telah ditetapkan sebagai tersangka pencemaran limbah yang termasuk kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh Kepolisian Resor Mojokerto.

Senedi adalah pemilik lahan bekas galian C di Desa Tempuran, Kecamatan Pungging, Mojokerto, yang selama ini digunakan sebagai tempat pembuangan limbah pabrik kertas.

"Penyidik sudah menetapkan tersangka berinisial Sn (Senedi) sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembuangan limbah B3 tersebut," kata Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Ops) Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Mojokerto Inspektur Polisi Satu Bambang Wijaya, Senin (25/08) pada Tempo.

Bambang mengatakan penyidikan kasus tersebut diperkuat dengan keterangan saksi ahli dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Mojokerto dan hasil uji laboratorium BLH Provinsi Jawa Timur.

"Hasil uji lab menyatakan limbah di tempat tersebut termasuk B3," kata dia.

Sn terbukti tak mengantongi izin, pembuangan dan pemanfaatan limbah B3 dengan pelanggaran UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 85/1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18/1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18/2009 tentang Pengelolaan Limbah B3.

"Tersangka melanggar Pasal 104 juncto Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009," kata Bambang.

Akibat pelanggaran tersebut tersebut pelaku pembuangan (dumping) limbah B3 dijerat dengan ancaman pidana penjara maksimal tiga tahun dan denda maksimal Rp 3 miliar.

Saat dikonfirmasi Senedi membantah jika limbah yang ditampung di lahannya termasuk limbah B3. "Sudah memenuhi standar baku mutu," katanya. Menurutnya, ia hanya berniat memanfaatkan limbah tersebut untuk berbagai keperluan. 

"Saya gunakan untuk membuat pupuk," katanya. Bahkan ia mengklaim pohon jambu yang ditanamnya dengan pupuk dari limbah itu bisa subur.

Ia kemudian memberikan kesaksian dengan fakta sebaliknya pada kolam ikan yang berada di tempat itu. "Ikan di situ (empang berisi limbah) juga enggak mati," kata dia.

Senedi menduga ada oknum yang sengaja membesar-besarkan masalah ini. Pasalnya, sejak dua tahun silam, ia telah menutup lahan bekas galian untuk membuang limbah itu. "Karena dilarang, tidak lama setelah itu sudah saya tutup," kata politikus partai yang diketuai Wiranto.

Namun, Kepala BLH Kabupaten Mojokerto Zainul Arifin mengatakan jika limbah pabrik kertas tergolong limbah B3. "Limbah pabrik kertas termasuk dalam daftar limbah B3 seperti terlampir dalam PP Nomor 85 Tahun 1999," katanya.

Ia berseloroh bahwa tak ada izin lain selain di Tanggerang -- yang mengantongi hak pemanfaatan B3.

Zainul juga mengungkapkan, pengelolaan maupun pemanfaatan limbah B3 harus seizin dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup. (MFA)

Aksi Bersih-bersih Sungai Ciliwung Mahasiswa Baru UI Bersama Kopassus

Published in Nasional
Jumat, 22 Agustus 2014 08:48

Medialingkungan.com –Mahasiswa baru Universitas Indonesia (UI) bersama Prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) untuk melakukan aksi bersih Kali Ciliwung sejauh 8 km.

Aksi ini dilakukan yakni untuk menanamkan rasa kepedulian mahasiswa baru terhadap lingkungan sekitarnya. Sebanyak 3.000 mahasiswa yang mengikuti kegiatan cinta kampus bersih Ciliwung tersebut.

Kepala Subdirektorat Olahraga dan Seni Direktorat Kemahasiswaan UI Albert Roring mengatakan, program ini diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan yang kemudian membangkitkan kecintaan kepada sesama.

Menurutnya kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk mendapatkan wawasan dan pengalaman yang baru tentang lingkungan sekitar khususnya wilayah Kali Ciliwung mulai jembatan UI Depok hingga Cijantung Makopassus. Selain itu juga untuk mengenal lebih dekat satuan Kopassus.

"Karena selama ini belum pernah masuk ke markas Kopassus, mengenal lebih dekat dengan prajurit Kopassus yang selama ini bahwa prajurit Kopassus terkenal dengan jago perangnya, akan tetapi kopassus juga ikut andil dalam peduli lingkungan dan menjaga kelestarian sungai ciliwung," ujarnya.(DN)

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah Lebaran, Sampah Menumpuk Di Kota Bekasi

Published in Nasional
Sabtu, 09 Agustus 2014 11:57

Medialingkungan.com – Pasca lebaran, terjadi peningkatan volume sampah di Kota Bekasi. Akibatnya sangat banyak tumpukan sampah yang ditemui disejumlah titik.

Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Dinas Kebersihan Kota Bekasi, Ratim mengatakan hal ini disebabkan peningkatan pedagang musiman dan serta konsumsi masyarakat saat Lebaran.

"Sampah rumah tangga dan sampah pasar yang dihasilkan warga Kota Bekasi relatif meningkat," ujar Ratim, Jumat (8/8/2014). 

Ia mengatakan, volume sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu meningkat lima persen setiap harinya. Jumlah normalnya sebesar 6.119 meter kubik per hari atau setara dengan 1.528 ton per hari. Namun, saat ini jumlahnya meningkat hingga 6500 meter kubik per harinya. 

“Terdapat banyak tumpukan sampah belum sempat terangkut seluruhnya. Padahal, jam kerja petugas kebersihan sudah ditambah,” ujarnya lagi.

Tambahnya lagi, bahwa mereka telah melemburkan para penyapu jalanan pada H-1 dan H 2 Lebaran. Namun sampai sekarang masih saja menumpuk (DN).

Pelayanan Sanitasi Belum Tersalurkan Secara Keseluruhan di Kota Semarang

Published in Nasional
Sabtu, 02 Agustus 2014 13:38

Medialingkungan.com – Persoalan layanan sanitasi yang kurang baik di Kota Semarang mendapat kerap dikeluhkan oleh warganya. Sebanyak 36 persen penduduknya mengeluhkan masalah tersebut.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Bambang Haryono, mereka saat ini baru melayani 64 persen, sisanya 36 persen belum terlayani.

“Targetan untuk pelayanan sanitasi saat ini 76, 7 persen, namun baru terealisasi 64 persen,“ katanya.

Pemerintah setempat saat ini sedang berusaha memberikan layanan program pembangunan unit sanitasi yang dilakukan secara bertahap. Pihaknya terus tingkatkan pembangunan setiap tahun untuk mengurangi dampak penyakit akibat buruknya sistem sanitasi.

Dari data yang ada sejak 2012, Pemerintah Kota Semarang membangun 21 titik saluran sanitasi. Jumlah tersebut terus ditingkatkan hingga 2013 ditambah lagi pembangunan 36 unit serta lebih banyak lagi tahun 2014.

Keberadaan sanitasi itu dinilai penting karena catatan pemerintah pusat menunjukan efek minimnya fasilitas sanitasi di perkotaan sebagai salah satu penyebab tingginya angka kematian bayi yang mencapai 100 ribu per tahun.

Minimnya sanitasi itu menimbulkan kawasan semakin kumuh, serta terjadi polusi bakteri e.coli terhadap air dalam tanah. Dampaknya mudah menimbulkan diare bagi bayi dan balita. (DN)

 

Kabut Asap Juga Selimuti Kalimantan Barat

Published in Nasional
Minggu, 20 Juli 2014 11:12

Medialingkungan.com – Setelah Riau, kini Kalimantan Barat yang tengah waspadai kabut asap. Pada Minggu malam hingga dini hari (20/7/2014) diperkirakan kabut akan menyelimuti wilayah tersebut.

Salah satu wilayah yang memang menjadi rawan kebakaran hutan dan lahan adalah Kalimantan Barat. Jika disaat musim kemarau, kebakaran hutan sangat mudah menjalar dan mengakibatkan pencemaran udara.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diperkirakan akan terjadi cuaca berawan diprediksi terjadi di Banda Aceh, Medan, Palangkaraya, Banjarmasin, Makassar, Ternate, Sorong, Manokwari, Denpasar, dan Semarang. Sedangkan untuk kota Padang, Biak, Merauke, Kupang, Sumbawa Besar, Yogyakarta, dan Surabaya diprediksi cuaca cerah.

Diperkirakan pula hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan terjadi di Palembang, Jambi, Batam, Pekanbaru, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Jakarta, Pontianak, Samarinda, Manado, Gorontalo, Ambon, atau Jayapura.

Gelombang tinggi juga masih berpeluang melanda sejumlah perairan. Gelombang setinggi 4 hingga 5 meter bisa menghantam Laut Cina Selatan, Samudra Hindia selatan Bengkulu-Lampung, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan Kepulauan Sermata-Kepulauan Leti, perairan Kepulauan Babar-Kepulauan Tanimbar, perairan selatan Yos Sudarso-Merauke, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik timur Filipina.

Dan gelombang setinggi 3 hingga 4 meter berpotensi melanda Laut Andaman, perairan utara Aceh, perairan selatan Kupang - Rote, Laut Timor, Laut Flores bagian timur, perairan Kepulauan Wakatobi, Laut Banda dan perairan Kepulauan Kai. (DN)

 

Limbah Ponton Batubara RAPP Buang Limbah Di Pelabuhan Resahkan Warga

Published in Nasional
Minggu, 20 Juli 2014 11:09

Medialingkungan.com – Akibat adanya pelabuhan PT RAPP Buatan, warga sekitar mengeluhkan keberadaannya. Alasannya ponton besi yang selesai bongkar batubara PT RAPP melakukan pembuangan limbah bekas batubara ke Sungai Siak di Buatan.

Menurut warga Buatan, air Sungai Siak tercemar oleh limbah batubara yang masuk ke kolamnya dan membuat ikan mati. Hal ini yang membuat sejumlah warga menyetop ponton besi itu untuk mencuci limbah batubara. Katanya, ada sembilan kali kali ponton batubara itu melakukan pencucian pontonnya di pelabuhan RAPP Buatan yang berdampak pada lingkungan. Hasil cucian tersebut yang merembes ke lingkungan tempat tinggal warga sekitar pelabuhan PT. RAPP Buatan.

Ponton itu singgah setiap sepekan sekali membongkar batubara milik RAPP. Batubara kemudian diangkut menggunakan mobil dump-truck ke industri PT RAPP sebagai bahan bakar pembangkit," katanya.

Humas PT RAPP, Budi menjelaskan batubara itu memang dibutuhkan RAPP untuk pembangkit listrik PT RAPP. Tapi kalau mencuci atau membuang limbah batubara ke Sungai Siak menurut Budi itu tidak dibenarkan. Dan akan menegur pihak pengelola kapalnya. (DN)

 



 





Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini