medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Pelaku Industri: Pajak Lingkungan Hidup Tidak Jelas!

Published in Nasional
Senin, 13 November 2017 17:41

Medialingkungan.com - Kepemimpinan Jokowi-JK masih menjadikan Ditjen Pajak sebagai perhatian utama, sehingga agenda reformasi perpajakan terus dilakukan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup misalnya. PP yang disahkan pada Jumat (10/11/17) tersebut berisi penjelasan tentang Pendanaan Lingkungan Hidup terkait dengan pengelolaan dana untuk perlindungan lingkungan. Dana tersebut di antaranya diambil dari pajak dan retribusi daerah, serta pembiayaan dari perusahaan.

Seperti yang dilansir dari CNN Indonesia bahwa pajak pusat dan daerah itu dikenakan pada air tanah; air permukaan; sarang burung walet; mineral logam, bukan logam dan batuan; bahan bakar kendaraan bermotor; kendaraan bermotor; dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kriteria dampak lingkungan hidup. 

Aturan baru tersebut mewajibkan semua pelaku industri membayar hal tersebut diatas. Selain itu, PP No. 46/2017 juga mengatur tentang insentif dan asuransi lingkungan hidup dan label ramah lingkungan bagi perusahaan yang patuh, serta memberikan beban moneter untuk mengurangi aktivitas perusakan lingkungan, namun akan memberikan insentif bagi industri yang ramah lingkungan.

“Sistem pengenaan pajak dan kriteria ramah lingkungan masih belum detail,” ujar Direktur Eksekutif Federasi Pengemasan Indonesia, Ariana Susanti, kepada Kontan.co.id.

Sejalan dengan Ariana yang masih mendalami draft aturan baru tersebut, Deputi Head of Corporate Communication PT. Astra Honda Motor, Ahmad Muhibbudin, mengaku masih perlu melihat detail dari aturan tersebut. Seperti dari apa dan berapa besaran pajak tersebut.

Selain itu, tanggapan lain datang dari Sekretaris Jenderal Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, kepada Tribunnews.com menyesalkan aturan tersebut karena belum mempunyai implementasi yang jelas.

“Pajak akan semakin memberatkan industri plastik dan kemasan plastik yang sebagian besar didominasi oleh industri menengah kebawah. Kalau memang mau kurangi limbah plastik, pemerintah harus memperbaiki manajemen pengelolaan sampah, karena konsumsi plastik Indonesia per kapita masih lebih rendah dibandingkan negara maju lainnya,” tambah Fajar.

Inaplas berharap pemerintah bisa menerapkan solusi yang holistik dan parsial. Karena komponen sektor industri ini beragam dan bisa ada multiflier effect. (Suterayani)

 

Tahun Ini, Proses SVLK Tidak Diterapkan di Sektor Hilir

Published in Nasional
Jumat, 07 April 2017 19:55

Medialingkungan.com – Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih menyampaikan bahwa, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) tidak akan diterapkan di sektor hilir dikarenakan bahan baku sudah legal maka produk turunannya dapat dijamin memakai bahan baku legal.

Tindakan yang dilakukan oleh Kemenperin itu sebagai pencegahan overlapping SVLK yang nantinya bisa terjadi. “Pada tahun 2017 ini, kami akan memfasilitasi pemberian SVLK untuk 20 IKM dan memberikan pelatihan pada stakeholder di Jawa Tengah dalam mendukung ekspor dan peningkatan pemasaran dalam negeri,” ujar Gati, seperti yang dilansir media neraca, Jumat (07/04).

 “Kami akan memberikan dukungan pada koperasi Industri Mebel dan kerajinan yang berada pada daerah Solo Raya. Hasil dari industri tersebut akan diekspor dan akan mengisi pasar dalam negeri dalam pemenuhan sekolah beserta instansi,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan yang dimiliki Kemenperin bahwa, pada tahun 2015, terdapat 130 ribu unit IKM furnitur dengan jumlah penyerapan tenaga kerja lebih dari 436 ribu orang dan nilai investasi mencapai Rp5,8 triliun.

Sebelumnya, pihak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan, realisasi ekspor produk perkayuan berlisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Goverment and Trade) sejak diterapkannya lisensi tersebut pada 15 November 2016 hingga akhir Februari 2017 mencapai 298,5 juta kilogram atau senilai 409,3 juta dolar AS.

Staf Ahli Menteri KLHK bidang Industri dan Perdagangan Internasional Lhaksmi Dhewanti di Jakarta, Selasa mengatakan, dalam waktu enam bulan sejak penerapan lisensi FLEGT untuk ekspor produk kayu ke Uni Eropa maka sudah diterbitkan lisensi ke 27 negara UE sebanyak 11.817. "Dengan lisensi FLEGT furniture dari Indonesia memiliki posisi tawar lebih kuat, selain ada faktor mutu, kualitas dan desain," katanya dalam Diseminasi capaian Indonesia-EU FLEGT VPA, sebagaimana dikutip dari Antara.

Indonesia hingga saat ini merupakan negara pertama dan satu-satunya di dunia pemegang lisensi FLEGT (Tata kelola dan perdagangan bidang kehutanan), lanjutnya, dengan lisensi tersebut maka produk perkayuan nasional dijamin melewati jalur hijau pintu impor negara-negara Uni Eropa, karena telah memenuhi European Union Timber Regulation (EUTR).

Sementara itu, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KLHK Ruf'iie mengatakan, sebagai negara pertama pemegang lisensi FLEGT sudah selayaknya Indonesia berbangga selama berlangsungnya tak terdapat kendala. “Ada halangan tapi kecil, namun bisa kita hadapi bersama. SVLK diproses secara online dan tidak ada biaya apa pun. Prosesnya pun sangat cepat yakni satu hari,”. {Angga Pratama}

 

Tim Korem Garuda Putih dan Dishut Jambi Gagalkan Illegal Logging

Published in Nasional
Senin, 20 Maret 2017 13:17

Medialingkungan.com – Tim Intel Korem/042 Garuda Putih dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berhasil amankan ribuan batang kayu hasil pembalakan liar yang terjadi di Desa Puding, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muarojambi, Jambi. Menurut Danrem 042/Garuda Putih, Kolonel Inf Refrizal, terungkapnya temuan ratusan kubik kayu ini, dikarenakan adanya laporan dari pemilik Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Pesona Belantara serta dari beberapa masyarakat sekitar yang sudah lama mencurigai aksi pembalakan tersebut.

Saat petugas melakukan penggerebekan, sejumlah pelaku pembalakan liar berhasil kabur melarikan diri ke kawasan hutan. Petugas yang memeriksa tempat kejadian menemukan ribuan batang kayu berbagai jenis terhampar di tepi parit serta ratusan kayu siap jual terlihat akan dihanyutkan melalui parit selebar dua meter tersebut.

“Setelah dicek dan dihitung teliti petugas, terdapat sekitar 3.491 batang kayu aneka jenis, seperti kayu meranti, kumpeh, meranti merah, balam,” ujar Refrizal, seperti yang dilansir oleh Sindonews.com, Minggu (19/03).

Dalam aksinya, para pelaku sudah mempersiapkan diri, pasalnya ada 6 pondok ditemukan di lokasi. Di antaranya, empat untuk kegiatan menggergaji kayu, dan dua pondok panggung dari kayu untuk kegiatan istirahat, makan dan tidur pelaku.

Sementara itu, Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Bastari mengatakan dalam operasi ini sudah sejak lama kami selalu bergandeng tangan dengan pihak TNI dalam memberantas pelaku illegal logging.

“Ini yang kedua kalinya terjadi, tahun 2015 lalu juga pernah terjadi. Kami mengamankan sekitar tujuh tersangka,” ungkapnya Bastari. {Angga Pratama}

Energi Berkeadilan untuk Papua dan Papua Barat

Published in Nasional
Senin, 06 Maret 2017 22:37

Medialingkungan.com – Energi terbarukan saat ini menjadi fokus utama pembangunan dan pemerataan di Indonesia Timur. Upaya ini dalam rangka menerapkan energi terjangkau di Papua dan Papua Barat khususnya. Fokus pembangunan infrastruktur di sektor minyak dan gas bumi (Migas), ketenagalistrikan (Gatrik) dan energy baru terbarukan (EBT).

Melalui kegiatan diskusi dengan tema Visi Indonesia Sentris Pemerataan Papua (5/3/2017) bersama media, Menteri ESDM, Ignasius Jonan memaparkan bahwa saat ini lembaga penyalur BBM telah beroperasi di 7 kabupaten di Papua dan Papua Barat. Rencananya sampai tahun 2019 akan dibangun Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) di 33 kabupaten.

“Selain menciptakan kebijakan BBM Satu Harga, kami juga akan membuat terobosan disektor Migas melalui pembangunan infrastrukur Jaringan Gas Kota. Rencananya sampai tahun 2018 akan terbangun jaringan Gas Kota di 2 lokasi dengan 11.500 sambungan rumah tangga”, ujar Jonan.

Tidak sampai disitu, Kementerian ESDM juga berupaya mengelola Migas dengan proyek LNG Tangguh Train 3 yang target penyelesaiannya sampai tahun 2020. Untuk ketenagalistrikan, program listrik pedesaan juga akan dilanjutkan sampai 186 ribu pelanggan sampai tahun 2019.

Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) akan dibagikan ke 20 provinsi. Selain itu Energi Baru Terbarukan (EBT) akan menjadi fokus Kementerian ESM. Berbagai terobosan program akan terus dilakukan Kementerian ESDM, mengingat bahwa sampai saat ini ada 2.519 desa yang masih belum mendapatkan aliran listrik. {Suterayani}

Aliansi Nelayan Kembali Gelar Aksi Tolak PLTU Batang

Published in Nasional
Sabtu, 26 November 2016 11:11

Medialingkungan.com – Masih soal kisruh PLTU Batang, kali ini giliran aliansi ratusan nelayan Batang, Paguyuban UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) yang kembali melakukan aksi di kawasan perairan Ujungnegoro-Roban. Aksi yang dilakukan pada Jumat (25/11) ini diikuti dengan puluhan perahu nelayan, yang dimana aksi ini bertujuan untuk menghentikan operasi kapal alat berat yang sedang melakukan persiapan pembangunan PLTU batubara Batang.

Setelah ditandatanganinya kesepakatan pendanaan PLTU Batang oleh JBIC (Japanese Bank for International Cooperation) tanggal 6 Juni 2016, Paguyuban UKPWR telah melakukan beberapa kali aksi menolak pembangunan mega-proyek ini. PLTU Batubara Batang akan dibangun di kawasan pertanian subur seluas 226 hektar, dan kawasan perairan Ujungnegoro-Roban yang merupakan salah satu kawasan tangkap ikan paling produktif di Pantai Utara Jawa.

"Hari ini, kami nelayan yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR kembali melakukan aksi protes terhadap pembangunan PLTU batubara Batang, terus terang kami sudah tidak tahu ke mana lagi harus mengadukan nasib kami, kami sudah berjuang selama lebih dari 5 tahun, namun sepertinya pemerintah tak sedikitpun menghiraukan suara rakyatnya," kata Abdul Hakim, salah satu Nelayan Paguyuban UKPWR, seperti dilansir oleh Greenpeace Indonesia.

Sampai sekarang, masih ada puluhan pemilik lahan yang menolak menjual lahan mereka untuk lokasi pembangunan proyek energi ini. Pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan publik. Penerapan UU ini membuat masyarakat kehilangan hak atas tanah mereka, meskipun mereka menolak untuk melepas lahan pertanian mereka. Uang pembebasan lahan sampai hari ini masih dititipkan di Pengadilan Negeri Batang.

Upaya pembebasan lahan secara paksa bagi proyek ini dibangun oleh Konsorsium PT. Bhimasena Power Indonesia, konsorsium yang terdiri dari dua perusahaan Jepang, J-Power dan Itochu, dan satu perusahaan nasional, Adaro Power.

"Kami ingin menunjukkan pada masyarakat Indonesia dan kalangan internasional bahwa Paguyuban UKPWR tetap menolak pembangunan PLTU batubara Batang di tempat kami mencari makan,” ujar Abdul Hakim.

“Kami ingin Presiden Jokowi mau sedikit saja menggunakan hati nuraninya untuk mau memperhatikan nasib kami. Kami dulu 100% mendukung Presiden Jokowi dalam Pilpres dengan harapan beliau mau mendukung perjuangan kami, terus terang kami sedih sekarang Presiden Jokowi sama sekali tidak mau mendengar suara kami," tambahnya.

PLTU Batang merupakan salah satu PLTU batubara terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas sebesar 2000 MW. Menurut Greenpeace Indonesia, dalam proses pembebasan lahan proyek ini berbagai pelanggaran HAM telah terjadi, mulai dari intimidasi terhadap warga setempat, sampai kriminalisasi terhadap pemilik lahan yang menolak menjual lahan pertanian mereka. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI mengeluarkan beberapa surat rekomendasi yang menyatakan bahwa proyek ini telah melanggar hak-hak mendasar warga UKPWR.

"Greenpeace tetap akan mendukung perjuangan warga Batang dalam mempertahankan ruang hidup mereka dari ancaman PLTU batubara, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan suara rakyat Batang daripada korporasi," kata Dinar Bayunikmatika, salah satu Pengkampanye Greenpeace Indonesia. (Muchlas Dharmawan)

Realisasi Perhutanan Sosial Masih Jauh Dari Target

Published in Nasional
Jumat, 25 November 2016 19:59

Medialingkungan.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan kawasan perhutanan sosial yang disediakan pemerintah untuk dikelola rakyat seluas 12,7 juta hektare (ha), yang baru terealisasi hanya seluas 1,67 juta ha. Padahal konsep ini sudah dicanangkan sejak dua tahun lalu.

“Seluas 12,7 juta ha sudah dicanangkan, sudah 1,67 juta ha. Kenapa tidak mudah, karena saya mempelajarinya keliling desa tersebut di Indonesia. Sambil berjalan. Saya sudah bilang tadi, bahwa konsepnya harus hati-hati,” kata Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar di Bandar Lampung, Jumat (25/11), dikutip dari Republika.co.id.

Menurutnya, untuk merealisasikan konsep tersebut ia sudah berkeliling lebih dari 20 spot perhutanan sosial seperti Jambi, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan lainnya.

“Semuanya berbeda-beda (kondisinya). Tapi ada hal-hal prinsip (soal perhutanan sosial yang dikelola rakyat), sehingga peraturan menterinya baru keluar Oktober lalu. Itu politiknya presiden, jadi sudah berjalan,” ujar Siti.

Pemerintah sudah mencanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 pengalokasian kawasan hutan seluas 12,7 juta haatau 10 persen dari luas hutan di Indonesia untuk dikelola masyarakat sekitar dengan berbagai skema kehutanan. RPJM tersebut meliputi 71 ribu desa dan baru terealisasi 30 ribu desa.

Pengelolaan perhutanan sosial yang dikelola masyarakat dapat dilakukan dengan skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat, dan lainnya. Sebelumnya disediakan 500 ribu ha, lalu 12,7 juta ha hingga tahun 2019.

Pencanangan perhutanan sosial yang dikelola masyarakat sekitar selain dapat memastikan hak wilayah kelola hutan rakyat, juga mengatasi konflik dan kemiskinan rakyat sekitar.

Selain itu, pengelolaan hutan melalui pola tersebut dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sampai 29 persen pada tahun 2030. Atau menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 41 persen apabila ada kerja sama pihak internasional. (Muchlas Dharmawan)

KLHK Terapkan Pelaporan Sistem Online Pada Perusahaan

Published in Nasional
Rabu, 23 November 2016 18:27

Medialingkungan.com - Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuat sebuah Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan (SIMPEL) yang diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam memberikan pelaporan lingkungan secara cepat, efesien dan akuntabel.

Selama ini, diperlukan waktu lama bagi perusahaan dalam melaporkan kondisi lingkungan baik analisis dampak lingkungan, pencemaran udara, air, hingga limbah bahan berbahaya beracun (B3) sehingga berimbas pada biaya tambahan yang tak sedikit bagi perusahaan.

“Pelaporan lingkungan hidup mulai 1986, saat peraturan pemerintah soal AMDAL berlaku. Selama ini, perusahaan menyampaikan laporan hardcopy manual, dikirim melalui jasa ekspedisi. Teman-teman perusahaan dalam setahun minimal harus melaporkan empat kali tiap tiga bulan sekali. Dalam tiga bulan ada lima laporan harus dibuat. Setahun 20 laporan. Perusahaan melapor ada 3.000 lebih. Tumpukan luar biasa,” kata Karliansyah, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, KLHK di Jakarta, seperti yang dilansir Mongabay, Selasa (22/11).

Karliansyah juga menambahkan perubahan mekanisme pelaporan ini akan memberikan banyak keuntungan dan dalam sekali upload telah dianggap memenuhi kewajiban .

Dalam SIMPEL katanya, sistem mengatur tata acara registrasi, pelaporan, serta ruang lingkup lain, mulai register, perusahaan akan mendapatkan password untuk mengisi semua data, lalu mencetak sendiri bukti tanda terima.

Walaupun memiliki kelebihan, dia juga mengakui SIMPEL masih memiliki kekurangan, seperti data masuk belum real time dan perusahaan harus terlebih dahulu menunggu hasil pemeriksaan laboratorium sebelum memasukan data ke sistem.

Ia juga mengatakan bahwa di akhir 2017 akan diwajibkan perusahaan memasang alat pantau real time sehingga tidak harus lagi ke laboratorium untuk analisis data. 

“Kami sudah diskusi dengan beberapa perusahaan. Insya Allah akhir 2017 ada kewajiban perusahaan memasang alat pemantau real time. Dengan alat itu, tak harus lagi ke laboratorium untuk analisis data, langsung masuk ke kami,” katanya. (Tri Ayu Wulandari)

Kebijakan Kehutanan dan Energi Indonesia Masih Mengingkari Semangat Kesepakatan Paris

Published in Nasional
Kamis, 17 November 2016 13:12

Medialingkungan.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengakui pentingnya peran hutan dan energi terhadap perubahan iklim dalam pidato perubahan iklimnya pada COP22 di Marakkesh, Maroko (16/11). Namun, sepertinya pemerintah Indonesia tidak menunjukkan niat yang kuat untuk beralih dari ketergantungan terhadap batubara dan menghentikan deforestasi. Selain itu, pemerintah masih memperlihatkan keengganannya untuk keterbukaan  yang memungkinkan  dilakukannya pemantauan oleh publik, dan masih jauh dari tujuan pengurangan, target emisi Indonesia benar-benar mewakili peningkatan emisi gas rumah kaca sekitar sepertiga dari 2015-2030.

Kiki Taufik, Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia Greenpeace Indonesia menerangkan bahwa diantara kebijakan Menteri LHK yakni moratorium konversi hutan alam sejak  tahun 2011 lalu, memperlihatkan kegagalan dalam melindungi jutaan hektar hutan dan gambut. Hal ini dapat dilihat dari  angka yang di keluarkan  oleh pemerintah saat ini  menunjukkan bahwa tingkat rata-rata deforestasi secara nasional justru meningkat. Lebih buruk lagi, dokumen UNFCCC Indonesia menunjukkan rencana pemerintah untuk melanjutkan penghancuran 13 juta hektar hutan dalam tiga dekade mendatang.

“Kita mengingkari deklarasi New York atas komitmen perlindungan hutan untuk mencapai nol deforestasi pada 2030,” ujar Kiki.

“Kebijakan lainnya yang disampaikan merupakan janji yang lama untuk mempublikasikan Peta Tunggal. Namun demikian kata “keterbukaan” sepertinya menjadi kata yang dihindari oleh pemerintah Indonesia. Menteri LHK saat ini justru mengajukan banding di pengadilan untuk melawan masyarakat sipil yang meminta transparansi atas data tutupan hutan dan tata ruang. Komitmen untuk mewujudkan penurunan emisi melalui kebijakan kehutanan adalah hal penting, tapi itu tidak akan berarti kecuali ada keterbukaan penuh terhadap data dasar, peta dan metodologi, yang memungkinkan pengawasan independen dan perhitungan akurat atas apa yang sebenarnya sedang terjadi di lapangan,” tambahnya.

Greenpeace Indonesia juga menekankan bahwa rencana pengurangan emisi Indonesia masih sangat lemah. Rencana pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 Megawatt masih mengalokasikan lebih dari 20.000 Megawatt untuk PLTU batubara. Target untuk energi terbarukan hanya  23% pada 2025 dan 31% pada 2030.

"Tak satu pun dari target tersebut akan dapat tercapai dengan paradigma berpikir dan kebijakan saat ini. Tidak ada dorongan untuk pengembangan energi terbarukan, bahan bakar fosil masih disubsidi dan lobi industri batubara memberikan pengaruh berbahaya dalam cara berpikir pemerintah Indonesia," kata Hindun Mulaika, Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

Hindun menambahkan, bahwa Indonesia masih terus berinvestasi dalam industri kuno yang mematikan, mengancam kualitas udara, kesehatan rakyat Indonesia dan masa depan planet kita. Rencana pemerintah bahwa paling tidak 25% sumber energi akan berasal dari batubara selambat-lambatnya pada akhir 2050 mungkin akan menjadi sekedar rekaan. Dengan kebijakan yang ada saat ini, jumlah PLTU Batubara akan jauh lebih banyak dari itu. 

“Pengembangan bahan bakar fosil harus dihentikan sekarang. Tidak ada ruang lagi untuk  pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)  berbahan bakar batubara. Rencana energi Indonesia adalah  catatan bunuh diri bagi planet kita,” ujarnya. (Muchlas Dharmawan)

Ditengah Polemik, Kegiatan Reklamasi Jakarta Tetap Berlanjut

Published in Nasional
Rabu, 13 April 2016 09:43

Medialingkungan.com – Proyek Reklamasi Pantai di Jakarta sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 2015 yang lalu. Namun beritanya baru santer terdengar ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap salah satu anggota dari Komisi D DPRD, M Sanusi yang tersandung masalah perizinan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Sehingga hal tersebut menambah polemik pro dan kontra pelaksanaan Reklamasi Pantai di wilayah bagian utara Jakarta. Namun menurut penuturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DKI Jakarta, Tuty Kusumaningwati kegiatan Reklamasi di pantai utara Jakarta akan tetap berjalan.

Hal tersebut berdasarkan telah adanya izin melaksanakan reklamasi yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi DKI, dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014.

Tuty meyakini bahwa proyek ini tidak akan merusak lingkungan. Pemerintah DKI Jakarta juga meminta agar dalam proyek ini dilakukan rehabilitasi lingkungan di sekitar area pulau yang akan di reklamasi. Dan dalam pelaksanaannya, reklamasi tentunya harus memperhatikan juga ekosistem yang ada.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indonesia Water Institute Firdaus Ali meyakini bahwa kegiatan reklamasi di wilayah pantai utara Jakarta menjadi solusi untuk mengatasi masalah penurunan muka tanah yang lebih serius dibanding dengan Reklamasi.

Menurut Firdaus, penurunan muka tanah terjadi di setiap titik di Jakarta. Namun, yang paling parah adalah di wilayah Jakarta Utara. Apabila masalah penurunan muka tanah ini tidak di atasi maka 40 tahun kedepan Jakarta akan tenggelam. Dan reklamasi sebagai solusi yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut. {Suterayani}

Koalisi Pemulihan Hutan Jawa Desak Pemerintah Cabut Aturan Tentang Perhutani

Published in Nasional
Rabu, 02 Maret 2016 00:17

Medialingkungan.com – Dalam rangka pemulihan kondisi hutan Jawa, Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa menyerukan pada Pemerintah untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang Perum Perhutani.

Hal ini diungkapkan Agus Budi Purwanto, Direktur Eksekutif ARuPA selaku vocal point KPH Jawa dalam acara Konsolidasi KPH Jawa yang mengangkat tema “Mengenali Kondisi, Menangkap Peluang” di Yogyakarta, Selasa, (1/3).

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPA) yang bekerja sama dengan Samdhana Institute dan KPH Jawa, Agus menyebutkan proses revisi PP No 72 tahun 2010 yang saat ini dilakukan pemerintah berlangsung secara tertutup dan tidak melibatkan petani dan masyarakat sipil.

“Dengan tertutupnya proses tersebut, hal ini diduga akan melanggengkan penguasaan hutan jawa oleh Perhutani, yang berpotensi bertentangan dengan Nawacita JKW-JK,” ujar Agus.

ARuPA dalam siaran persnya juga mengungkapkan, Pemerintah seharusnya menata ulang persoalan tata kuasa atas lahan hutan Jawa, mengingat dalam satu dekade terakhir ini banyak terdapat konflik lahan yang menimbulkan korban jiwa.

Berdasarkan catatan LSM ARuPA dan LBH Semarang, dalam kurun waktu 1998 – 2011, Perhutani telah melakukan pelanggaran HAM kepada 108 warga desa sekitar hutan yang diduga mencuri kayu atau merusak hutan, 34 diantaranya meninggal dunia dan 74 lainnya mengalami luka-luka.

Sementara itu, catatan HuMa pada 2013 lalu, dari 72 konflik terbuka kehutanan yang terjadi di Indonesia, 41 konflik hutan terjadi di Jawa yang diurus oleh Perum Perhutani.

Selai itu, Dampak positif yang diberikan secara ekonomi maupun ekologis dari pengelolaan hutan rakyat oleh masyarakat mendorong KLH Jawa untuk mendesak Pemerintah mencabut PP 72 tahun 2010.

“Oleh karena itu, mandat pengelolaan kawasan hutan negara di Jawa kepada Perhutani sudah saatnya harus ditinjau ulang. Bukan sekedar merevisi, tetapi mencabut melalui kebijakan pengganti yang lebih paradigmatis berpihak pada kepentingan sosial dan ekologis,” pungkas Agus.

Produksi kayu bulat dari hutan rakyat di wilayah Jawa-Madura, menurut Statistik Kehutanan tahun 2011 dan data Dinas Kehutanan Provinsi Lingkup Jawa Madura mencapai 4.690.684 m3.

Secara proporsional sebaran data produksi kayu bulat tersebut meliputi Banten 40.878, Jawa Barat 2.331.460 m3, Jawa Tengah 952.199 m3, Yogyakarta 238.180 m3, dan Jawa Timur 1.127.931 m3.{Irlan}

Halaman 1 dari 2

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini