medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Ilmuwan: Pemanasan Global Ancam Ketersediaan Kopi Dunia

Published in Internasional
Selasa, 25 Juli 2017 17:28

Medialingkungan.com – Kopi menjadi sesuatu yang popular saat ini, seperti yang dilansir oleh Envirotech.com sejak tahun 1980 konsumsi kopi meningkat dua kali lipat sampai tahun berikutnya. Sedangkan statistik International Coffee Organization (ICO) memprediksi bahwa pada tahun 2017 ini konsumsi biji kopi akan meningkat untuk tiga tahun kedepan.

Namun, pemanasan global mengancam ketersediaan biji kopi diseluruh dunia menurut ilmuwan dari Kew Gardens di London. Peningkatan suhu global berpotensi menyebabkan pengurangan jumlah lahan yang sesuai untuk produksi kopi pada tahun-tahun yang akan datang. Kurangnya persediaan kopi, rendahnya kualitas kopi, dan tingginya harga penjualan diakui sebagai akibat dari perubahan iklim.

Laporan hasil publikasi jurnal di Nature Plants menerangkan bahwa jika pemanasan global dibiarkan terjadi begitu saja maka hal tersebut dapat berdampak pada penyusutan lahan untuk biji kopi Arabica setengah di Amerika dan dua pertiga di Asia Tenggara.

Tahun ini, akibat kekeringan yang berkepanjangan untuk pertama kalinya pemerintah Brazil mempertimbangkan untuk mengimpor biji kopinya karena menurunnya hasil panen dan meningkatnya permintaan biji kopi dalam negeri.

Lain halnya dengan Ethiopia yang merupakan rumah bagi biji kopi Arabika menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Sekitar 60 persen dari wilayah kopi di negara itu bisa hilang apabila emisi rumah kaca terus meningkat yang menyebabkan suhu global meningkat sebanyak 4o C. Hal tersebut menjadi ancaman bagi sekitar 16 persen atau 15 juta jiwa masyarakat yang menggantungkan penghidupannya pada kopi. (Suterayani)

DPR Soroti BUMN Kehutanan Yang Tak Mampu Jaga Kelestarian Hutan

Published in Nasional
Rabu, 30 November 2016 17:39

Medialingkungan.com - Anggota Komisi IV DPR RI, I Made Urip menyoroti kinerja BUMN sektor Kehutanan yaitu Perhutani dan Inhutani, yang menurutnya tidak mampu menjaga kelestarian hutan dan lahan di berbagai daerah. Terkait masalah itu, Made meminta penjelasan kepada Kementerian LHK, mengenai kinerja Perhutani dan Inhutani dalam menjalankan tugasnya menjaga hutan.

"Perhutani maupun Inhutani yang diserahi tugas untuk menjaga hutan kita itu, kinerjanya tidak mengalami kemajuan yang signifikan untuk membangun hutan," kata I Made Urip dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I Kementrian LHK, di Jakarta, Selasa (29/11), seperti yang dilansir pada laman resmi DPR.

Ia menambahkan bahwa tugas mandat yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan kepada kedua BUMN tersebut seolah-olah seperti sia-sia saja. Oleh itu ia meminta penjelasan kepada Kementerian LHK tentang sinergitas bersama Perhutani dan Inhutani dalam menjaga seluruh hutan kita agar tetap lestari.

Dia juga mengemukakan bahwa di sejumlah daerah, ada kawasan hutan yang seharusnya masih lestari tetapi tergerus oleh pembangunan perkebunan, dan diduga ada beberapa pengusaha perkebunan yang ternyata tidak memiliki izin dalam menggunakan kawasan hutan lindung.

“Khusus di wilayah Kalimantan Tengah, sekian juta hektar hutan kita yang masih lestari, tergerus untuk pembangunan perkebunan. Masih banyak persoalan-persoalan yang muncul disana, salah satu diantaranya adalah banyak pengusaha-pengusaha perkebunan yang menggunakan hutan lindung yang tidak memiliki ijin,” tegasnya.

Ia juga menyatakan, bahwa daftar nama perusahaan-perusahaan tersebut saat ini sudah ada di tangan Komisi IV DPR, dan Anggota Dewan telah melakukan kunjungan kerja dan kunjungan spesifik ke wilayah tersebut. (Muchlas Dharmawan)

Telisik Izin Perkebunan Sawit, KPK Akan Libatkan Masyarakat Adat

Published in Nasional
Sabtu, 19 Maret 2016 09:06

Medialingkungan.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana melibatkan masyarakat adat dalam penelisikan perizinan perkebunan kelapa sawit yang diduga tumpang tindih. Pada praktiknya, banyak terjadi kasus penguasaan tanah yang didiami dan digarap masyarakat adat.

Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) Sisilia Nurmala Dewi mengatakan berdasarkan catatan HuMa, konflik agraria terbesar terjadi di sektor perkebunan dengan 158 konflik dari 349 kasus yang berhasil diidentifikasi.

Maraknya wilayah perkebunan yang terindikasi konflik, maka program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam yang melibatkan KPK akan menyasar perkebunan kelapa sawit.

Seperti dikabarkan Kompas, Langkah itu akan dimulai April 2016. Tujuannya adalah membantu penyelesaian konflik masyarakat dengan pihak perkebunan. "Investigasi nantinya harus banyak melibatkan masyarakat adat yang tinggal di situ karena mereka pasti tahu," tutur Sisilia (Kompas, 18/03).

Sisilia menambahkan dari izin perkebunan tersebut, banyak yang tidak melalui prosedur yang layak -- dengan merampas tanah masyarakat dan tidak melalui langkah memadai. "Pelanggaran prosedur hingga dapat izin itu pasti ada praktik-praktik korupsi di dalamnya," ujarnya.

Pada kesempatan lain, Romo Agustinus Ubin dari Komisi Keadilan dan Perdamaian mengungkapkan, "Ada uang sagu hati yang diberikan kepada masyarakat dan mereka diminta menyerahkan KTP atau identitas lain dan menandatangani pernyataan menerima uang. Tahu-tahu tanah sudah disertifikatkan. Proses itu lantas menjadi jual beli tanpa masyarakat memahaminya."

Lebih lanjut Sisilia katakan, "Masyarakat biasanya tidak dimintai persetujuan, tidak juga memiliki informasi memadai."

Menurutnya, program penelisikan terhadap perkebunan kelapa sawit bisa membantu proses pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk penguatan terhadap pengakuan pada wilayah adat.

Jika ditemukan pelanggaran, sanksi administrasi akan lebih baik untuk perbaikan tata kelola hutan. "Banyak yang meremehkan sanksi administrasi. Padahal, dengan pembekuan izin itu berarti ada waktu untuk perbaikan tata kelola," katanya.

Sementara pada sanksi pidana, sambungnya, perusahaan tidak mengubah tata kelola karena sering kali yang dipidana hanya bawahan.

Sementara itu, di sejumlah kesempatan, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan bahwa pihak koorporasi terus berupaya menerapkan praktik bisnis berkelanjutan.

Kendati demikian, Direktur Institut Dayakologi John Bamba mengatakan, di Pontianak, Kalimantan Barat, perluasan berbagai izin di kawasan hutan, termasuk perkebunan kelapa sawit, saat ini tidak bisa ditoleransi lagi. “Itu demi menyelamatkan wilayah adat.”

John mengatakan, menurut catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), saat ini terdapat 57 juta hektar atau 80 persen kawasan hutan dikuasai masyarakat adat. "Dalam konteks berhadapan dengan investasi di wilayah adat, penghentian perluasan lahan bisa menyelamatkan (wilayah hutan) yang tersisa," kata John. {Fahrum Ahmad}

KPK Mengundang Sejumlah Menteri Bahas Tumpang Tindih Lahan

Published in Nasional
Jumat, 21 Agustus 2015 17:02

Medialingkungan.com – Kasus tumpang tindih lahan yang terjadi di Indonesia dan undang-undang membuat sejumlah menteri saat ini memikirkan permasalahan tersebut. Maka dari itu, Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) mengundang sejumlah menteri yakni, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar untuk membahas masalah tumpang tindih lahan.

Mendagri, Tjahjo Kumolo mengungkapkan, banyak kasus tumpang tindih lahan yang ada di Indonesia mesti segera ditangani. Ia melanjutkan, rata-rata ada 300 kasus lahan di setiap provinsi yang pemiliknya lebih dari satu nama.

“Masalah tumpang tindih lahan perkebunan mau pun pertambangan. Ini kan harus diselesaikan masalahnya apa dan dipercepat,” ujar Tjahjo, di Gedung KPK, Jakarta, seperti yang dikabarkan kompas, Jumat (21/08).

Tjahjo berharap, dalam pertemuan ini akan membuahkan regulasi baru agar tidak ada penyalahgunaan kawasan hutan. Ia menambahkan, harus ada peraturan yang membatasi antara lahan yang menjadi kawasan hutan lindung dengan kawasan pemukiman warga.

“Perlu penataan ulang kembali pada area kawasan hutan lindung, pertambangan serta warga sekitar hutan agar tidak terjadi tumpang tindih dan kesalahpahaman,” ucapnya. (Angga Pratama)

Wisata Pemandangan Terbaik di Sulsel, Ada di Marra’

Published in Ekowista & Traveling
Senin, 17 Agustus 2015 17:34

Medialingkungan.com – Udara di perkotaan kini tak bersih lagi. Dua dasawarsa lalu udara masih terasa segar, tapi di saat ini udara tak sehat bagi tubuh kita. Jika anda memiliki waktu luang, sebaiknya anda sesegera mungkin bergegas ke kawasan wisata Marra’ yang terletak di Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

Jarak lokasi wisata ini tidak jauh dari Kota Makassar yang hanya membutuhkan waktu sekitar empat jam. Daerah tersebut memiliki udara yang masih alami, anda akan merasakan suasan yang jauh berbeda dari Ibu Kota Makassar.

Suhu yang dimiliki kawasan tersebut terbilang cukup dingin, ini dikarenakan Sinjai Borong terletak di kawasan pegunungan. Kawasan wisata ini dapat dijangkau dengan menggunakan kendaran roda empat maupun roda dua, dengan kondisi jalan yang agak berbatu, berliku, dan menanjak.

Marra’ termasuk dalam kawasan Taman Hutan Raya yang terdapat di daerah ini, di tengah perjalan, anda akan disapa ditemani oleh udara yang lembut, perkebunan tembakau yang tertata rapih, serta tanaman lainnya yakni, tanaman kopi, cengkeh, sayuran hijau berupa kubis, daun bawang, kacang-kacangan, dan lain sebagainnya.

Berkunjung di kawasan ini tidak akan dipungut biaya sama sekali atau biasa disebut gratis. Jika anda hobby selfie-selfie disinilah tempat yang luar biasa menjadikan latar foto anda makin menarik.

Berjalan kaki beberapa meter saja untuk menaiki bukit-bukit pada kawasan ini tidak akan terasa lelah. Tetapi, ketika anda mencapai puncak anda akan melihat daerah Bulukumba yang enak dipandang dari puncak bukit. Fasilitas yang dimiliki kawasan wisata tersebut dilengkapi penginapan seperti villa yang dapat anda sewa dan harganya pun terbilang terjangkau bagi kelas menengah kebawah. (Atira Ilfa)

1. Suasana villa yang berada di kawasan wisata Marra' Kab. Sinjai (Gambar: jalanjalanasyik)

2. Tanaman tembakau yang akan anda kunjungi di setiap perjalanan ke lokasi wisata Marra' (Gambar: istimewa)

Medialingkungan: Visit Kawasan Wisata Marra' Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan - Wonderful Indonesia

Keindahan Pemandangan Negeri Seribu Bukit

Published in Ekowista & Traveling
Sabtu, 27 Juni 2015 16:07

Medialingkungan.com – Jika anda merasa penat dengan berbagai macam aktifitas atau banyaknya tugas di kantor. Sesekali anda mesti lepaskan semua stress dan penat anda dengan mengunjungi Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Nangroe Aceh Darussalam. Pemandangan yang dimiliki perbukitan seribu ini sungguh menakjubkan mampu membuat pikiran menjadi fresh kembali.

Untuk menjajakan kaki anda ke Aceh Gayo Lues mesti menggunakan jalur darat yang memakan waktu perjalanan jika berangkat dari Kota Medan itu bias sampai 10 hingga 11 jam lamanya. Namun anda jangan khawatir, mulai 1 Januari 2015 lalu dikabarkan Susi Air dan pesawat perintis lainnya akan membuka rute dari Medan ke Blangkejeren ini. Waktu tempuh dengan menggunakan pesawat hanya memakan waktu selama 1 jam.

Perbukitan di tepian kota Blangkejeren menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Untuk mencapai perbukitan yang indah ini, sebaiknya anda menggunakan bentor yang berbagai macam warna yakni, hijau pupus, kuning, dan merah yang akan siap mengantarkan anda ke tempat tujuan.

Perjalanan akan terasa jika menggunakan kendaraan tiga roda tersebut. Sebab dalam setiap perjalanan, bentor akan meliuk-liuk mengikuti jalur dan sesekali akan singgah di tempat pemandangan yang nan indah. Desa Akang Siwah, Blangpegayon adalah desa penghasil tebu, di tempat itu sesekali kita akan melihat cara tradisional pemerasan tebu, mulai dari menggunakan tenaga manusia hingga kerbau.

Tiba di puncak perbukitan, bentor merapat di tepi jalanan, dan di sana terhampar hamparan pemandangan lepas menuju arah perkotaan Blangkajeren. Bukit-bukit yang bersusun akan memamerkan keelokan Kabupaten Gayo Lues.

Selepas menikmati pemandang yang indah, ternyata suguhan Nangroe Aceh Darussalam masih ada. Di Desa Lempu beberapa warga akan menerima pengunjung dengan ramah sambil menawarkan kopi serta jagung bakar. Anda pun dapat melepas lelah di tepian kolam ikan dengan dilengkapi jejeran kodok besar dua kepalan tangan orang dewasa, atau anda boleh naik di teras kayu yang berada di atas kolam ikan.

Duduk sambil menyerup kopi serta menggerutu jagung ditangan dengan suasana puncak mampu membuat perasaan menjadi rileks. Bincang-bincang dengan kawan akan terasa luwes apalagi bersama pasangan hati sambil memanjakan kedua bola mata dengan pemandangan yang indah. (Angga Pratama)

1. Gapura menuju Aceh tengah di perbatasan Gayo Lues (Gambar: lintasgayo)

2. Hamparan yang luas di Gayo Lues (Gambar: kompas)

Medialingkungan: Visit Gayo Lues, Nagroe Aceh Darussalam - Wonderful Indonesia

 

Hutan Dialihfungsikan, Warga Gugat Pabrik Gula

Published in Nasional
Rabu, 20 Mei 2015 09:14

Medialingkungan.com – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Indramayu menangkan gugatan masyarakat penyangga hutan terhadap PT PG Rajawali II, kasusnya terkait hak guna usaha (HGU) lahan. Persidangan di PN Indramayu dengan agenda putusan tersebut dipimpin oleh ketua Majelis Hakim Muhammad, dengan dua hakim anggota masing-masing Idi Il Amin dan Suharyanti.

Ribuan warga yang hadir dalam persidangan tersebut langsung bersyukur saat majelis hakim mengabulkan gugatan mereka. “Kami tentu sangat bersyukur dengan putusan majelis hakim,” ujar Kepala Desa Amis, Kecamatan Cikedung, Taryadi, seperti yang dikabarkan Tempo, Selasa (19/05).

Majelis Hakim menegaskan pandangan Bupati Indramayu dan DPRD Kabupaten Indramayu bahwa PT Pabrik Gula Rajawali II Cirebon wanprestasi. Perusahaan tersebut tidak mampu berikan lahan pengganti, maka lahan dijadikan konsep Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM).

Sebelumnya warga menuntut agar kawasan yang saat ini digunakan menjadi perkebunan tebu seluas 6 ribu hektar diubah kembali menjadi hutan. “Keputusan ini sesuai keinginan masyarakat,” ucapnya.

Menurut dia, masyarakat secara turun menurun mengelola kawasan hutan dengan sistem tumpang sari. Tapi sejak hutan hilang masyarakat kehilangan mata pencaharian. “Ribuan masyarakat terpaksa melakukan urbanisasi ke kota-kota besar,” katanya.

“Alih fungsi kawasan akan menyebabkan banjir pada musim penghujan nanti,” tutur Taryadi.

Taryadi mengungkapkan, bencana kekeringan pun bisa terjadi setiap kemarau datang, suhu udara menjadi lebih panas karena gersang, polusi udara akibat pembakaran tebu serta terjadi penurunan kualitas dan kuantitas air tanah.

Berdasarkan data yang dihimpun Medialingkungan.com, dalam kasus tersebut itu bermula disaat tukar menukar antara PT RNI II atau PT PG Rajawali II dengan Kementerian Kehutanan pada tahun 1976 terkait penggunaan perkebunan tebu.

Tukar menukar itu menghasilkan HGU I oleh PT PG Rajawali II yang rentang waktunya 25 tahun terhitung sejak 1976. Perkebunan tebu tersebut masuk dalam dua wilayah yaitu wilayah Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka. Di Kabupaten Indramayu terdapat 6 ribu hektar sedangkan di Majalengka terdapat 5 ribu hektar. (Angga Pratama)

Hasil Bumi Serambi Mekkah Terbaik Dunia

Published in Informasi & Teknologi
Minggu, 08 Maret 2015 19:44

Medialingkungan.com – Aceh, kota permai perpaduan bentang alam luar biasa dan kondisi geografis yang sangat strategis, menjadikan bumi Serambi Mekkah ini dianugerahi hasil perkebunan yang melimpah dan kualitas paling baik di dunia. Tak hanya kopi saja - pala, karet dan sawitnya adalah yang terbaik di dunia.

Kepala Dinas Perkebunan Aceh, Thurmizi mengungkapkan apresiasinya terhadap hasil bumi yang sangat baik. “Hasil perkebunan di Aceh adalah nomor satu di dunia, selain kopi ada pala, coklat, kelapa dan sawit yang memang terbaik. Bukan entitasnya tapi kualitasnya,” kata Thurmizi di Kantornya Jeulingke, Banda Aceh (05/03), seperti kutip pada LintasGayo.co.

Ia menambahkan, selain, hasil bumi berupa tanaman perkebunan, Tanah Aceh juga memiliki hasil tambang seperti batu giok dengan kualitas terbiak dunia, yang ditemukan belum lama ini. Kendati demikian, Thurmizi mengimbau agar hasil bumi tersebut berada dalam pengawasan dan kontrol yang wajar serta bertanggung jawab.

“Tanah kita memang tanah warisan aulia yang harus dipelihara,” kata Thurmizi. (MFA)

Asian Agri : Pelestarian Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat

Published in Nasional
Sabtu, 04 Oktober 2014 16:25

Medialingkungan.com - Asian Agri menegaskan komitmen dan tanggung jawabnya dalam memproduksi minyak kelapa sawit secara lestari dengan penandatangan Piagam Komitmen Industri Kelapa Sawit Indonesia (Indonesia Palm Oil Pledge) -- bersama tiga produsen minyak kelapa sawit utama lainnya dan Kamar Dagang Industri Indonesia (KADIN).

Dalam penandatangan tersebut pihaknya berkomitmen untuk menerapkan dan mempromosikan praktik perkebunan yang berkelanjutan, serta penglibatan masyarakat sekitar dalam proses produksi minyak kelapa sawit.

Chairman Asian Agri, Joseph Oetomo menyatakan, hal yang demikian merupakan langkah kolaborasi yang sangat penting diantara perusahaan kelapa sawit di Indonesia.

Ia juga mengungkapkan bahwa perusahaannya selama ini selalu mendukung penerapan praktik perkebunan dalam rangka menghasilkan produksi minyak kelapa sawit lestari dan berkelanjutan.

Selama lebih dari 25 tahun beroperasi, Asian Agri merupakan salah satu perusahaan perkebunan bersertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) terbesar untuk petani plasma binaan di Indonesia, Asian Agri telah bermitra dengan 29,000 petani dalam hal membina dan membantu pengelolaan operasional perkebunan kepala sawit.

Secara konsisten Asian Agri aktif mendorong dan membantu para petani binaan untuk mendapatkan sertifikasi RSPO agar produksi minyak kelapa sawit yang dihasilkan dapat diserap oleh pasar Internasional, sehingga dapat memastikan kelangsungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Dalam proses produksinya, Asian Agri mengakui telah menerapkan kebijakan tentang sumber buah kelapa sawit yang legal. Aturan ini mengharuskan petani swadaya Asian Agri beserta pemasok buah kelapa sawit pihak ketiga menyertakan dokumentasi yang legal atas sumber Tandan Buah Segar (TBS) yang dimasukkan.

"Asian Agri percaya bahwa kebijakan ini merupakan ‘win-win solution’ bagi semua pihak serta mendorong petani swadaya lainnya untuk mendapatkan sertifikasi dan memastikan bahwa minyak sawit dari Tandan Buah Segar (TBS) mereka dapat diterima di pasar internasional," kata Managing Director Asian Agri, Kelvin Tio belum lama ini pada Neraca.id.

Desakan untuk pihak korporasi produsen minya sawit untuk melalukan pelestarian mulai mendapat sorotan publik pasca banyaknya konsesi lahan yang terungkap satu per satu di media. Hal ini menuntut transparansi pengelolaan dari pihak korporasi agar legalitas serta kepercayaan konsumen (masyarakat) terbangun.

Asian Agri membuktikan dan menjawab kepercayaan masyarakat dengan mengakhiri kerjasama dengan sejumlah petani swadaya dan pemasok pihak ketiga - termasuk Koperasi Unit Desa Tani Bahagia, yang berlokasi di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo karena gagal membuktikan legalitas sumber TBS mereka.

Neraca.co.id mencatat, pemutusan mereka berlaku efektif pada April 2014. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua TBS yang diterima di pabrik kelapa sawitUkui adalah dari sumber yang legal.

Hingga saat ini, Asian Agri terus melakukan perbaikan dengan mencari dukungan dan saran teknis dari para pemangku kepentingan  seperti WWF – Indonesia dan pihak berwenang terkait. 

Asian Agri dan WWF secara kolektif telah memberikan bantuan kepada Koperasi Amanah sehingga berhasil mendapatkan sertifikasi the Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO) pertama untuk petani swadaya di Indonesia. Langkah ini telah dilakukan sejak tahun 2011 silam dan akan terus bergulir untuk mendorong dan menstimulun korporasi yang sama dalam memproduksi minyak sawit lestari. (MFA)

Harga Sawit Turun, Kabar Buruk Petani Sawit Riau Jelang Lebaran

Published in Nasional
Kamis, 24 Juli 2014 13:23

Medialingkungan.com – Memasuki minggu ke-4 bulan juli, nasib petani perkebunan sawit kurang menggembirakan. Pasalnya, jelang hari raya idul fitri harga harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kembali turun. Berdasarkan hasil rapat Tim Penetapan Harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Selasa (23/7/2014), pekan ini TBS sawit usia 10 tahun akan mengalami penurunan sebesar Rp 70,9 perkilogram.

Berdasarkan pembahasan rapat, kelapa sawit dengan umur 3 tahun dihargai Rp1.297,78/kg dari sebelumnya Rp1.348,66/kg, umur 4 tahun sebesar Rp1.449,57/kg sebelumnya Rp1.506,18/kg, umur 5 tahun Rp1.551,30/kg sebelumnya Rp1.611,78/kg, umur 6 tahun Rp1.596,61/kg sebelumnya Rp1.659,06/kg. Untuk umur 7 tahun Rp1.657,65/kg sebelumnya Rp1.722,42/kg. Umur 8 tahun Rp1.709,30/kg sebelumnya Rp1.776,11/kg, umur 9 tahun adalah Rp1.763,99/kg sebelumnya Rp1.833,07/kg dan umur 10 tahun keatas adalah Rp1.813,34/kg sebelumnya Rp1.884,24/kg. Sedangkan harga CPO ditetapkan Rp8.151,08/kg dan PKO adalah sebesar Rp5.223,92/kg.

Kepala Dinas Perkebunan Riau, Zulher mengatakan, penurunan harga TBS diakibatkan CPO dunia dalam dua bulan terakhir yang berdampaks pada turunnya harga jual CPO, padahal produksi dan ketersediaan bahan baku di pasar lokal terus bertambah.


''Kendati prediksi kenaikan harga meleset, tapi petani sawit jangan terlalu khawatir, karena turun naik harga dalam dunia usaha merupakan hal yang biasa optimis harga akan kembali membaik mengingat kebutuhan produksi TBS di pabrik kelapa sawit dalam negeri masih baik, sehingga produksi tandan buah segar sawit petani tetap tertampung semua,'' katanya. (DN)

 

 

Halaman 1 dari 2

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini