medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Padi ‘Nuklir’ Sidenuk Mulai Dikembangkan Di Semarang

Published in Nasional
Jumat, 10 November 2017 15:48

Medialingkungan.com - Padi varietas Sidenuk mulai diterapkan para petani Kecamatan Mijen, Semarang. Penggunaan padi ini merupakan salah satu program kegiatan Promosi Hasil Litbang Iptek Nuklir (PHLIN) Badan Tenaga Nuklir Naional (BATAN) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani melalui kegiatan penangkaran dan penyebaran benih padi varietas unggul.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, W.P. Rusdiana, penanaman varietas sidenuk dilakukan dengan sistem pertanian organik. Hal ini dikarenakan tanah di Kota Semarang unsur haranya sudah sangat berkurang akibat dari penggunaan pupuk kimia yang berlebihan.

“Khusus untuk padi organik ini panennya bisa maju dua minggu dan hasilnya melebihi dari yang memakai pupuk anorganik,” ujar Rusdiana, disela-sela Kegiatan PHLIN BATAN di Agro Cepoko Dinas Pertanian, Kota Semarang.

Varietas padi Sidenuk merupakan hasil inovasi yang menggunakan teknologi nuklir dan telah memperoleh sertifikasi dari Kementrian Pertanian. Selain produktivitasnya tinggi yang mencapai 8-9 ton/ha, masa tanamnya hanya 110 hari dan tahan terhadap serangan hama wereng batang coklat serta rasa nasinya lebih pulen.

Marzuki menjelaskan bahwa hasil panen padi varietas sidenuk dengan full organik beberapa waktu lalu bisa mencapai hingga 7,1 ton/ha GKP (Gabah Kering Panen). Padahal menurut kebiasaan yang full organik itu tidak akan lebih dari 5 ton/ha GKP, tetapi dengan varietas Sidenuk bisa mencapai lebih dari itu. (Gede Tragya)

Lindungi Ketahanan Pangan, AS Lakukan Revisi Peraturan Terhadap Produk Bioteknologi

Published in Internasional
Selasa, 07 November 2017 19:35

Medialingkungan.com - Lembaga pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab mengawasi produk bioteknologi modern pertanian, Layanan Inspeksi Kesehatan Hewan dan Tanaman Amerika Serikat (APHIS)-US Department of Agriculture (USDA) pagi ini, Selasa (7/11/17) mengumumkan telah mencabut peraturan yang diusulkan untuk merevisi peraturan-peraturan bagi para agensi yang bergerak dalam bidang bioteknologi.

APHIS akan kembali terlibat dengan para pemangku kepentingan untuk menentukan pendekatan berbasis sains yang paling efektif untuk mengatur kembali regulasi hasil bioteknologi modern guna melindungi kesehatan tanaman.

"Secara regulasi, penting bagi kami untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberdayakan pertanian Amerika serta menyediakan industri dengan proses peninjauan yang efisien dan transparan dengan tidak membatasi inovasi," kata Sekretaris APHIS, Sonny Perdue.

"Untuk memastikan kita menyeimbangkan keduanya secara efektif, kita perlu melihat kebaruan, mengeksplorasi alternatif kebijakan, dan melanjutkan dialog dengan semua pemangku kepentingan yang berkepentingan, baik domestik maupun internasional." lanjutnya.

APHIS mengawasi impor, gerakan antar negara bagian dan pelepasan lingkungan organisme rekayasa genetika untuk memastikan mereka tidak menimbulkan risiko hama tanaman. Pekerjaan penting ini akan berlanjut seiring APHIS terlibat kembali dengan para pemangku kepentingan untuk menetukan aturan regulasi berbagai produk bioteknologi di AS.

"Kami tahu bahwa teknologi ini berkembang setiap hari, dan kami memerlukan peraturan dan kebijakan yang fleksibel dan mudah disesuaikan dengan inovasi ini untuk memastikan ketahanan pangan bagi pertumbuhan populasi." tambah Perdue. (Suterayani)

Agrocomplex Go Green 2017 Tanam 10 Ribu Mangrove

Published in Event & Komunitas
Senin, 28 Agustus 2017 01:05

Medialingkungan.com - Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang dan Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Asosiasi Teman Kuliah Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin (TKP-UNHAS) menanam bibit Mangrove dan menebar benih Rajungan Kepiting dan Udang yang dipusatkan di Pantai Lantebung Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya Makassar Sabtu (26/8).

Kegiatan ini dinamakan Agrocomplex Go Green 2017 oleh TKP-UNHAS dalam 1 dekade keberadaanya dengan bentuk penanaman 10.000 bibit mangrove dan restocking Benih Rajungan dan Udang 100.000 ekor yang melibatkan TNI, Polri, Bank BRI, Mahasiswa Fakultas Kehutanan, Pertanian dan Kelautan Unhas serta masyarakat Lantebung yang berlangsung selama dua hari.

Melalui acara ini Ahmad Sukri selaku Ketua Tim Kerja TKP-UNHAS mengatakan bahwa, “Kegiatan ini bentuk kepedulian terhadap lingkungan, dimana Mangrove ini sangatlah penting, karena sepertiga kawasan mangrove dunia berada di Indonesia dan setiap tahunnya berkurang sebanyak 30%, karena itulah kegiatan ini berlangsung untuk menghidupkan kembali fungsi-fungsi ekologi dan juga restoking benih rajungan sebagai budidaya bebas untuk dinikmati masyarakat Lantebung, agar tidak ada lagi exploitasi pada kawasan mangrove”.

Wakil Gubernur Sulsel juga mengatakan bahwa, “pohon mangrove adalah pohon yang paling kuat untuk menahan ombak dibandingkan dengan tembok”.

Moh Ramdhan Pomanto menegaskan bahwa, “Mangrove sangatlah penting untuk ekosistem laut” seperti yang disampaikan dalam sambutannya pada pembukaan acara. {Ira Anugerah Abbas}

Tambang Pasir Susahkan Petani di Bantul

Published in Nasional
Senin, 18 April 2016 12:31

Medialingkungan.com - Pemerintah Desa Gadingsari di kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul saat ini tengah menggencarkan pencegahan tambang yang merebak di kawasan Pantai Selatan Bantul. Sebanyak 4 titik area lahan pasir dikawasan tersebut menjadi kawasan penambangan, tiga titik diantaranya tersebar di Desa Gadingsari dan 1 titik lagi terdapat di Desa Gadingharjo, Sanden.

Kepala Seksi (Kasi) Pemerintah Desa Gadingsari, Sanden Suharjana mengungkapkan bahwa saat ini penambangan pasir di kawasan pantai selatan mulai bermasalah dengan air di area pertanian karena tidak dapat bertahan lama merendam tanaman karena cenderung menuju ke dataran rendah.

“Area yang ditambang itu kan lebih rendah dari pada lahan lainnya, jadi air yang ada di lahan habis karena tumpah ke lahan lebih rendah itu,” ujar Suharjana seperti yang dikutip dari Harianjogja.com, Senin (18/04).

Ketua Kelompok Tani Dusun Patehan, Gadingsari, Sanden Sumartono membenarkan tergerusnya air di lahan pertanian warga akibat tambang pasir. “Jelas dampak lingkungannya sudah terasa, airnya habis,” tutur dia.

Akibat masalah tersebut, saat ini sebagain besar petani mengandalkan air dari sumur bor untuk tanaman pertanian mereka. Keberadaan tambang di kawasan pantai selatan Bantul membuat air irigasi tidak dapat menjangkau seluruh wilayah pesisir dan kian menambah beban petani yang selama ini harus mengeluarkan biaya dan tenaga ekstra untuk memompa air guna mengaliri lahan pertanian. {Dedy}

Siasati Perubahan Iklim, Pertanian Indonesia Harus Berbasis Teknologi

Published in Nasional
Sabtu, 17 Oktober 2015 10:07

Medialingkungan.com – Fenomena perubahan iklim mengancam lintas-bidang termasuk bidang pertanian. Meski tidak bisa dielakkan, namun fenomena ini harus disiasati melalu upaya-upaya pengurangan dampak. Demikian yang dikatakan Guru Besar Agrometeorologi Geomet, FMIPA Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Yonny Koesmaryono, dalam pembukaan Nahdatul Ulama Science And Cultural Art Olympiade di Kampus IPB, Bogor, Jumat (16/10).

Yonny mengatakan, pertanian Indonesia harus berbasis teknologi. "Pertanian ke depan adalah pertanian yang berbasis teknologi. Bukan lagi pertanian yang berbasis atau mengandalkan intuisi dari para petani saja. Tapi kita harus merekayasa sehingga perlu sumber daya manusia yang cerdas," ujarnya.

Perubahan iklim, menurut Yonny merupakan fenomena yang harus disiasati sebagai faktor kondisi yang tidak bisa dielakkan. Sebagai negara tropis, iklim Indonesia dipengaruhi oleh dua musin, yakni kemarau dan penghujan. Sehingga Kondisi di negara tropis dengan banyak perubahan terjadinya elnomo serta dipolmode di bagian Barat dan Timu yang memicu timbulnya kemarau panjang.

"Melihat kondisi cuaca seperti ini, ke depan pertanian harus adaptif terhadap permaslaahan ini," katanya.

Menurut Yonny, pola adaptasi ini dapat dilakukan melalui upaya pembangunan resevoarnisasi, menampung air di embung dan daerah resapan seperti situ maupun kolam resapan lainnya.

"Ini suatu tantangan bagaimana kita selaku manusia intelektual tinggi menyiasati kondisi itu," katanya.

Penggunaan teknologi pada bidang pertanian juga dapat mengurangi terjadinya bencana. Ia menyarankan agar pemikiran negatif harus diubah menjadi pemikiran positif.

Ia menyontohkan, penguatan teknologi benih dalam menyiasati perubahan iklim. Dengan menciptakan benih yang dapat produktif di lahan kering, atau benih yang efisien dalam penggunaan air.

Untuk menemukan itu, lanjut Yonny, diperlukan sinergitas antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan serta petani. Selama ini antara perguruan tinggi, pemerintah, balitbang dan petani berjalan sendiri-sendiri.

"Perlu ada dirjen yang mensinergikan semua komponen ini. Apa melakukan apa, perlu disinergikan. Ibarat sebuah lagu yang dimainkan oleh masing-masing pemain, ada gitar, bass, drum, tetapi mereka bisa berkolaborasi. Alatnya berbeda tetapi instrumen menjadi sebuah lagu yang enak," ungkap Yonny. {Fahrum Ahmad}

LIPI Resmikan Laboratorium Pupuk Organik Hayati Di Malinau

Published in Nasional
Selasa, 23 Juni 2015 15:30

Medialingkungan.com – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, meluncurkan Laboratorium Pupuk Organik Hayati (POH), Selasa (23/6). Hal tersebut diharapkan mampu mendorong hasil produksi pertanian di Kabupaten Malinau.

Dr. Sarjiya Antonius, peneliti Pusat Penelitian Biologi LIPI dalam siaran persnya mengungkapkan penggunaan pupuk organik ini selama masa uji coba petani semangka di Kabupaten Malinau membuktikan adanya peningkatan produksi buah semangka antara 10 sampai 15 persen.

“Pemerintah Kabupaten Malinau berdasarkan rekomendasi LIPI pada tahun 2013 lalu membangun laboratorium yang fasilitasnya hampir mendekati dengan laboratorium di Pusat Penelitian Biologi. Tujuannya agar petani setempat dapat memanfaatkan laboratorium itu tanpa harus terkendala jarak dan waktu pengiriman biang mikroba,” jelas Anton.

Sekretaris Utama LIPI, Dr. Siti Nuramaliati Prijono mengatakan pihaknya selalu membantu untuk mendorong kemandirian pertanian tanpa harus tergantung dari pupuk kimia yang distribusinya seringkali sulit di daerah dengan penyediaan pupuk organik hayati.

Dia juga menuturkan, letak Kabupaten Malinau yang dekat dengan perbatasan Malaysia menjadi keuntungan untuk ekspor hasil-hasil pertanian lokal. “Jika hasilnya berkualitas, produk-produk pertanian Malinau bisa diekspor untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani,” ucapnya.

Laboratorium ini nantinya akan mengadopsi teknologi Beyonic LIPI yang mengembangkan potensi mikroba lokal untuk mengembalikan unsur hara tanah. Kapasitas laboratorium itu mampu memproduksi 3.000 liter POH.

Peluncuran laboratorium tersebut dilakukan oleh Kepala LIPI, Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain dan Bupati Kabupaten Malinau, Dr. Yansen T.P di Balai Benih dan Alat Mesin Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Malinau.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Medialingkungan.com, pengembangan laboratorium ini menghabiskan anggaran APBD hingga Rp 2,8 miliar. (Irlan)

Sudah Tepatkah Program Reforma Agraria?

Published in Nasional
Sabtu, 14 Maret 2015 21:15

Medialingkungan.com – Pada akhir Februari 2015, Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah berencana menggulirkan progam reforma agraria dengan membagikan sembilan juta hektare lahan pertanian kepada 4,5 juta petani marginal.  Namun, menurut sejumlah praktisi lingkungan dan kehutanan, program ini perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali beberapa aspek dalam implementasi program tersebut.

Pemerhati Isu Kehutanan dari Thamrin School of Climate Change and Sustainability, Togu Manurung mengatakan kajian dampak lingkungan dan sosial program tersebut perlu dilakukan secara komprehensif sebelum keputusan mengeksekusi program diambil agar dampak buruk dapat diminimalkan.

“Pemerintah harus belajar dari pengalaman buruk pembangunan mencetak sawah lebih dari satu juta hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah yang menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang sangat buruk,” katanya seperti dilansir Mongabay Indonesia (13/03).

Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Bogor menekankan pengalaman buruk dari program lahan gambut sejuta hektar tersebut.

“Masih hangat rasanya kisah gambut 1 juta ha, di mana saya saat itu anggota tim AMDAL-nya. Untuk merusaknya dana yang sudah dikeluarkan pemerintah berjumlah lebih dari Rp3 triliun, dan untuk merehabilitasinya juga keluar lebih dari Rp3 triliun. Proyek tersebut akhirnya tidak menghasilkan sawah, tetapi kerusakan ekologi luar biasa yang benar-benar absurd. Plus 56 juta meter kubik kayu yang sudah entah lari ke mana,” ungkap Dwi yang juga Pemerhati Isu Pertanian Berkelanjutan dari Thamrin School.

Oleh karena itu, keterbukaan informasi dan data dari program ini menjadi krusial, terutama terkait dengan lokasi wilayah, status, dan kondisi lahan yang ada.  Hal ini sangat penting agar pemangku kepentingan bisa memberikan masukan yang akurat kepada program reforma agraria. 

Sementara itu, Togu, salah satu dosen Fakultas Kehutanan IPB mengatakan keterlibatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seharusnya bisa menjamin transparansi dan impelementasi program itu. “Data pertanian dan petani, kondisi lahan yang memperhatikan peta kesesuaian lahan harus dibuat transparan sehingga publik bisa cek dan kontrol. Tidak semua lahan bisa dijadikan lahan pertanian,” ujarnya.

Program tersebut direncanakan akan dilakukan pada dua lokasi besar, yaitu lahan Areal Penggunaan Lain (APL) dan kawasan hutan. Untuk itu, Togu menyarankan agar lahan yang dikonversi bukan berasal dari hutan berkonservasi tinggi.

Selain itu, ia juga menkankan bahwa penentuan lahan ini jangan sampai menjadi sebuah modus kolaborasi oknum aparat pemerintah dan pengusaha untuk memanen kayu dari hutan.

“Menurut data KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sudah tersedia lahan terlantar tidak produktif, dalam bentuk alang-alang semak belukar, dalam kawasan dalam hutan dan luar hutan. Kenapa lahan ini tidak diprioritaskan dalam pengadaan lahan 9 juta hektar? Jangan gunakan hutan alam, karena laju deforestasi sudah besar,” lanjut Togu, yang juga direktur Forest Watch Indonesia.

Indonesia memiliki lahan terlantar/tidak produktif yang sangat luas yang berada di kawasan hutan, sekitar 14 juta hektar, bahkan perhitungan lainnya mencapai angka 30 juta hektare. Disarankan agar lahan yang terlantar tersebut bisa diprioritaskan untuk dimanfaatkan, tentunya dengan dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu. (Iswanto)

WFP Beberkan 8 Fakta Hubungan Bencana Alam dan Kelaparan via Twitter

Published in Internasional
Kamis, 12 Maret 2015 21:30

Medialingkungan.com – World Food Programme (WFP) atau Program Pangan Dunia melakukan kampanye menggunakan media sosial, twitter, pada tanggal 9 Maret 2015 lalu. Organisasi yang didirikan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) pada tahun 1960 ini rupanya tak ingin ketinggalan dalam memanfaatkan pesatnya pekembangan teknologi informasi saat ini. Dalam kampanyenya, WFP mengangkat tema ‘8 Facts On Disasters, Hunger and Nutrition’ atau 8 Fakta Pada Bencana, Kelaparan dan Gizi. Hal ini dilatar belakangi oleh risiko besar yang menimpa masyarakat akibat bencana alam, yang salah satunya penyebabnya adalah perubahan iklim.

Sesuai dengan temanya, kedelapan fakta yang ditulis ini antara lain, (1) Lebih dari 80 persen orang di dunia berada pada kondisi 'rawan' pangan dan orang-orang ini mayoritas tinggal di negara-negara yang memiliki potensi besar tejadi bencana alam dengan risiko kerusakan lingkungan yang parah. (2) Lebih dari 10 pesen populasi dunia (980 juta orang) berpenghasilan kurang dari US $ 1,25 atau Rp 16.468 (Kurs Rupiah hari ini: 1$ = Rp13.175) per hari untuk daerah pedesaan, di mana mereka sangat bergantung pada sektor pertanian dan menghadapi risiko bencana alam.

(3) Pada tahun 2050, kelaparan dan kekurangan gizi pada anak bisa meningkat hingga 20 persen akibat dari bencana terkait perubahan iklim. (4) Lebih dari 20 persen atas variasi risiko tersebut berada di negara-negara berkembang yang ditentukan oleh faktor lingkungan, terutama kekeringan. (5) Studi dari Bangladesh menunjukkan peningkatan angka anak yang kurus dan kurang gizi setelah dilanda banjir, yang dikarenakan kurangnya asupan makanan, akibat sulitnya memberikan penanganan yang tepat pada makanan yang telah terkontaminasi.

(6) Di Filipina, selama dua dekade terakhir, angka kematian bayi meningkat 15 kali lipat dalam 24 bulan pasca peristiwa angin topan yang terjadi di wilayah tersebut, dan kebanyakan dari korban itu adalah anak-anak perempuan. (7) Kekeringan memiliki dampak yang besar pada keanekaragaman makanan, dan akan mengurangi konsumsi makanan secara keseluruhan Di Niger, tanpa memandang dari tempat kelahiran mereka, dan anak yang lahir selama musim kemarau 2x lebih rawan mengalami kekurangan gizi pada usia antara 1 dan 2 tahun.

Dan (8) Kelaparan tidak bisa dihilangkan dalam hidup kita tanpa membangun ketahanan masyarakat yang rentan terhadap meningkatnya risiko bencana dan perubahan iklim.

Kedelapan temuan ini merupakan informasi penting yang menyangkut hubungan antara bencana dan kelaparan, yang juga merupakan program prioritas utama WFP yang akan dipaparkan pada Konferensi Dunia untuk Pengurangan Risiko Bencana (WCDRR) di Jepang, 14-18 Maret mendatang. (Fahrum Ahmad)

Publikasi Baru, Ungkap Kaitan Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan

Published in Informasi & Teknologi
Rabu, 11 Maret 2015 13:42

Medialingkungan.com – Food Research International baru-baru ini merilis publikasi terbaru dengan edisi khusus mengenai dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan.

Kumpulan penelitian ini secara spesifik mengemukakan isu-isu seperti penggunaan pestisida, transmisi parasit, produksi mikotoksin pada tomat, keracunan kerang paralitik, Vibrio parahaemolyticus, dan hubungan antara banjir dan kontaminasi terhadap jenis sayuran hijau.

Dikutip dari Food Safety News, penelitian ini diterbitkan oleh para peneliti di Wageningen University di Belanda dan Ghent University di Belgia, termasuk beberapa makalah dari proyek penelitian Veg-i-Trade yang dibiayai oleh Uni Eropa.

Studi awal mengungkap adanya zat beracun dari jamur menunjukkan indikasi adanya peningkatan risiko kontaminasi tomat di akhir abad ke-21 di Polandia, namun peningkatan suhu di Spanyol akan menurunkan risiko kontaminasi di sana.

Kemudian, studi lain menunjukkan bahwa banjir di bidang selada dapat mengakibatkan konsentrasi peningkatan bakteri berbahaya yang dengan cepat dapat dipecah lagi oleh sinar Ultra Violet.

Hasil penelitian tersebut menujukkan bahwa skenario iklim di masa depan dapat menyebabkan wabah keracunan yang akan berlangsung selama bulan-bulan awal di tahun ini.

Studi ini merupakan yang pertama, yang mengungkap kaitan perubahan iklim dan ketahanan pangan, dan para peneliti saat ini tengah mendiskusikan agar penelitian diperluas. (Fahrum Ahmad)

Pemantau Cuaca Ponsel Bantu Petani Sri Lanka Beradaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Published in Informasi & Teknologi
Rabu, 25 Februari 2015 17:38

Medialingkungan.com – Dalam dua tahun terakhir, produksi pangan di Sri Lanka terganggu akibat peubahan iklim. Untuk mengatasi maslaah itu, para ilmuan mencoba menggunakan teknologi open source (terbuka) untuk membantu para petani dalam menghadapi perubahan iklim.

Yann Chemin, ilmuwan yang memimpin pengembangan teknologi Weather Mobile Stations ini mengatakan, alat ini akan memberi para petani akses yang cepat untuk memantau curah hujan, sehingga mereka bisa membuat rencana dalam mengantisipasi hujan atau cuaca ekstrim.

"Pemasangan sensor itu cukup mudah dan hanya membutuhkan biaya sekitar US$ 250 atau setara dengan 32 juta rupiah, sedangkan biaya pembuatan stasiun cuaca standar itu sebesar US$10.000 atau sekitar 128 juta rupiah," kata Yann Chemin, seperti dilansir Antaranews, Rabu (25/02) 

Dia berharap, melalui teknologi, para petani dan pemerintah setempat bisa menerima pesan teks ketika curah hujan meningkat di area tertentu.

Selain itu, adanya stasiun membuat masyarakat Sri Lanka juga mendapatkan pekerjaan tambahan sebagai pandai besi, tukang listrik, dan desainer elektonik.

"Tidak hanya mengatasi perubahan iklim, teknologi ini juga menciptakan lapangan perkerjaan bagi penduduk lokal. Dan ini bukan ilmu tinggi, melainkan memberi peringatan dini kepada masyarakat untuk bereaksi supaya mereka bisa menyelamatkan hasil panen dan nyawa mereka,” kata Yann Chemin. (UT)

Halaman 1 dari 3

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini