medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

COP23: Ekonomi Biru Solusi Perubahan Iklim

Published in Internasional
Minggu, 12 November 2017 21:55

Medialingkungan.com - Perwakilan berbagai organisasi yang menginisiasi Oceans Action Day, berkumpul pada kegiatan COP23, Sabtu (11/11/17) untuk menandatangani sebuah deklarasi baru. Pada deklarasi yang dinamai ‘Because the Ocean’ tersebut juga dilakukan peluncuran laporan Roadmap to Oceans and Climate Action (ROCA).

Kegitan ini diselenggarakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO); Global Ocean Forum; IOC / UNESCO; IUCN; Ocean and Climate Platform; Institut Penelitian Kebijakan Laut dari Yayasan Perdamaian Sasakawa, Jepang; Oceano Azul Foundation/Oceanário de Lisboa, Portugal.

Deklarasi ini diharapkan akan memperkuat respon global terhadap perubahan iklim yang saat ini telah memberi dampak pada lautan; penyerapan karbon terbesar di planet ini, adalah kekuatan utama dan fundamental yang mengatur iklim bumi bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia.

“Lautan sedikit banyak didiskusikan dalam perundingan iklim PBB sampai saat ini, namun hal itu tidak hanya penting untuk kelangsungan hidup planet namun juga menawarkan peluang besar untuk inovasi menuju low-carbon blue economy,” ujar Biliana Cicin-Sain, Presiden Global Ocean Forum, pada press release yang dikeluarkan oleh cop23.unfccc.int.

Pada kegiatan ini juga dilakukan pemahaman ilmiah terbaru tentang lautan dan perubahan iklim, termasuk pemanasan laut, pengasaman, deoksigenasi, kenaikan permukaan air laut dan meningkatnya aktivitas badai, dan bagaimana dampak ini membuat orang lebih rentan terhadap migrasi dan pemindahan.

Bagaimana pembangunan ekonomi berbasis kelautan atau "ekonomi biru" ini memberi jalan maju bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan di negara-negara pesisir dan pulau dalam mengatasi ancaman mendesak ke Negara Berkembang Pulau Kecil atau Small Island Developing States (SIDS) dalam menghadapi perubahan iklim dan pengasaman laut.

Pada sesi diskusi panel Blue Carbon menampilkan kemajuan-kemajuan yang dibuat dalam hal penerapan karbon biru sebagai bagian dari proses REDD +, NAMAs atau proses-proses yang didorong UNFCCC lainnya.

Sedangkan pada sesi pembiayaan akan memobilisasi sumber keuangan dan institusi. Selain koherensi kebijakan, instrumen keuangan adalah kunci untuk mendorong adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Ekonomi biru mencakup berbagai sektor ekonomi termasuk pemanenan dan perdagangan kehidupan laut, ekstraksi dan penggunaan sumber daya kelautan, penggunaan energi terbarukan yang terkait dengan laut, pembangunan dan perlindungan pesisir, pariwisata dan rekreasi serta layanan eko-sistemik.

Beberapa negara sudah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan terkait ekonomi biru, dengan dukungan Bank Pembangunan dan lembaga keuangan utama.

Proyek yang didanai Bank Dunia ini memperkirakan biaya dan manfaat untuk melestarikan layanan ekosistem seperti perlindungan pesisir dan sumber daya alam di Mauritania atau Belize. Dukungan potensial diumumkan oleh Green Climate Fund dan European Investment Bank.

Pada sesi migrasi dan pemindahan, mempelajari dari kasus transmigrasi masa lalu yang tidak disengaja di seluruh dunia, metode pengurangan risiko bencana dan langkah-langkah kunci yang  telah diambil, atau perlu diambil.

Misalnya, Misi Tetap Tuvalu ke PBB telah mengusulkan resolusi UNGA untuk menciptakan kerangka hukum bagi orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat perubahan iklim. Ini akan menyediakan sebuah forum untuk membahas jalan-jalan ke depan melalui program pengurangan risiko bencana, kerangka hukum, dan solusi lahan potensial. (Suterayani)

Indonesia Gagas Perhutanan Sosial Pada COP23

Published in Nasional
Jumat, 10 November 2017 21:00

Medialingkungan.com - Pemerintahan Jokowi-JK perkenalkan lebih luas program Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada Konferensi Perubahan Iklim (COP23) di Bonn, Jerman (9/11/17).

Program ini, menjadi jalan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Prabianto mengatakan dengan perhutanan sosial, maka masyarakat memiliki lahan kelola yang lebih luas untuk meningkatkan ketahanan pangan dan bisa beradaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim. Di sisi lain, melalui program perhutanan sosial, tutupan hutan diharapkan bisa meningkat melalui implementasi pola agroforestry.

Program Perhutanan Sosial yang diluncurkan dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi melalui akses kelola masyarakat terhadap hutan, program ini dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta memberi dampak positif pada upaya pengendalian perubahan iklim.

Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Prabianto Mukti Wibowo menjelaskan, pemerintahan Presiden Jokowi-JK akan memberi akses pemanfaatan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. Pemerintah juga akan memberikan dukungan untuk peningkatan kapasitas dan penguatan permodalan dengan melibatkan perbankan kementerian/lembaga non-kementerian dan Bank BUMN.

Sementara itu, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Erna Rosdiana mengungkapkan, hingga saat ini seluas 1,087 juta hektar hutan telah diberikan izin perhutanan sosial dengan berbagai skema.

“Program perhutanan sosial dirancang untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan,” ujar Prabianto pada salah satu sesi diskusi yang dihadiri sejumlah peserta konferensi perubahan iklim tersebut.

Lebih jauh, Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan mengungkapkan fakta penelitian yang membuktikan gas karbondioksida (CO2) yang diserap di semua hutan yang dikelola masyarakat di negara beriklim tropis, mencapai 21 ton per hektar/tahun. Sementara serapan CO2 di hutan savana hanya 5,5 ton per hektar/tahun dan di hutan sub tropis hanya 7,5 ton per hektar/tahun. (Ilham Muhammad)

COP23: Bambu Dapat Tekan Laju Perubahan Iklim

Published in Informasi & Teknologi
Kamis, 09 November 2017 14:30

Medialingkungan.com - Indonesia dapat memanfaatkan bambu sebagai salah satu solusi alternatif untuk pengendalian perubahan iklim. Selain mampu merehabilitasi lahan, menyerap dan menyimpan karbon, tanaman bambu juga dapat diolah menjadi sebuah produk yang bermanafaat dan bernilai ekonomis.

Gagasan ini terungkap dalam diskusi yang dipimpin oleh Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wahjudi Wardojo di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim (COP UNFCCC) ke-23 di Bonn, Jerman.

Arief Rabik selaku pendiri Yayasan Bambu Lestari, menyatakan bambu bisa ditanam di berbagai kondisi lahan.

“Bambu adalah tanaman juara untuk memperbaiki kondisi lahan,” terang Arief seperti yang dilansir dari kabar24.com.

Arief menjelaskan, satu rumpun tanaman bambu dapat menyimpan hingga 5000 liter air. Data ini menjelaskan bahwa bambu sangat baik sebagai tanaman pengatur tata air. Selain itu, bambu bisa menyerap 50 ton gas rumah kaca serta karbondioksida setiap tahunnya.

Saat ini, pihaknya sedang mendorong pengembangan 1000 Desa Bambu di seluruh Indonesia. Sikap Arief didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mendukung pengembangan budidaya bambu, perwakilan Organisasi Kayu Tropis Internasional (ITTO), Desi Ekawati, menerangkan saat ini pihaknya sedang mengembangkan teknik pembibitan bambu. Bibit bambu ditanam setelah terbentuk rumpun yang terdiri dari beberapa tunas bambu.

“Dengan Spartan Seedling, rumpun bambu sudah mulai bisa dipanen secara selektif setelah 2-3 tahun. Padahal kalau penanaman konvensional yang hanya satu bibit, butuh 8-9 tahun,” jelasnya.

Pada agenda acara hari-2 Paviliun Indonesia telah membahas empat tema diskusi pada panel diskusi Paviliun Indonesia pada COP 23 UNFCCC yang terdiri dari : Dialog Antar Agama tentang Inisiatif Kehidupan secara Berkelanjutan, Solusi Dengan Perspektif Gender untuk Pengendalian Perubahan Iklim dengan moderator Dr Agus Pambagyo Penasehat Senior Menteri LHK, dan tema Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Manfaatnya Bagi Masyarakat, dan Pengembangan Industri Sumberdaya Bambu Indonesia yang Menarik Pembeli, dengan moderator Wahjudi Wardojo, Penasehat Senior Menteri LHK. (Khalid Muhammad/Dedy)

COP23: Indonesia Paparkan Aksi Kolaboratif Pengendalian Perubahan Iklim

Published in Nasional
Selasa, 07 November 2017 21:11

Medialingkungan.com - Setelah resmi dibukanya Konferensi Perubahan Iklim PBB atau yang lebih dikenal dengan Conference of Parties (COP) ke-23, pada Senin (06/11/17) kemarin, Indonesia langsung memaparkan aksi bersama yang dilakukan seluruh komponen masyarakat dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca.

Pemaparan aksi ini dilakukan di Pavilliun Indonesia pada COP23 di Bonn, Jerman yang telah dibuka secara resmi bersama Agus Justianto selaku Penanggung Jawab Pavilliun dan Nur Marispatin, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) yang juga merupakan National Focal Point (NFP) UNFCCC.

“Semua upaya, aksi, dan capaian para pihak di Indonesia untuk mengendalikan perubahan iklim melalui pengurangan emisi karbon dan pembangunan ekonomi berkelanjutan kami tampilkan di Pavilliun Indonesia,” kata Agus yang didampingi Marispatin saat membuka Pavilliun Indonesia, seperti dilansir BeritaSatu.

Pavilliun Indonesia yang mengambil tema “A Smarter World: Collective Actions for Changging Climate” ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang. Narasumber yang akan berbicara merupakan perwakilan dari pelaku-pelaku penting dalam pengendalian perubahan iklim, dan akan berbicara dalam 46 sesi diskusi panel yang dirancang agar berlangsung interaktif.

Topik yang akan didiskusikan nantinya dibagi menjadi empat klaster, yaitu Policy Works (membahas seputar kebijakan), Operational Works (membahas kegiatan operasional), Societal Works (komunikasi dan pelibatan masyarakat), serta Collaborative Works (aksi kolaboratif). Topik-topik diskusi panel ini diarahkan dalam upaya mengimplementasikan dokumen niat kontribusi nasional (Nationally Determined Contribution, NDC) pengurangan emisi GRK yang menjadi bagian dari Persetujuan Paris pada COP21 yang lalu.

Marispatin menjelaskan Paviliiun Indonesia ini memiliki peran penting untuk mendukung diplomasi Indonesia. Dunia dapat melihat kesiapan Indonesia untuk mencapai pengurangan emisi GRK yang tertuang dalam Indonesian NDC yakni sebesar 29 persen pada 2030 atau hingga 41 persen dengan bantuan Internasional. Menurutnya pula, COP23 ini sangat penting untuk menghasilkan draf naskah yang akan disetujui pada COP24 mendatang.

“Pavilliun menjadi tempat melihat sejauh mana keberhasilan aksi setiap negara untuk mencapai NDC. Konferensi kali ini harus sukses untuk mendapat teks yang akan disetujui para pihak anggota COP,” ujar Marispatin. (Muchlas Dharmawan)

Konferensi PBB Tentang Perubahan Iklim 2017 COP23 Lebih Berambisi

Published in Internasional
Senin, 06 November 2017 16:14

Medialingkungan.com - Konferensi PBB terkait perubahan iklim 2017 atau dikenal COP23 dibuka pada hari ini, Senin (06/11/17), dengan tujuan menggerakkan ambisi berbagai negara untuk menghadapi pemanasan global dan menempatkan dunia dalam arah pembangunan yang lebih aman dan makmur.

Konferensi tersebut akan semakin meningkatkan momentum di antara kota-kota, negara bagian, wilayah, bisnis, dan masyarakat sipil dalam mendukung rencana tindakan iklim nasional yang disepakati secara internasional dan dengan tujuan yang lebih luas dari agenda pembangunan berkelanjutan 2030.

Konferensi ini hadir dengan latarbelakang peristiwa cuaca ekstrem yang telah menghancurkan kehidupan jutaan orang di berbagai tempat seperti Asia, Amerika, dan Karbia.

Menurut Presiden COP23, Frank Bainimarama, penderitaan manusia yang disebabkan oleh badai, kebakaran hutan, kekeringan, banjir dan ancaman terhadap keamanan pangan yang disebabkan oleh perubahan iklim menandakan kita tidak boleh membuang-buang waktu.

"Kita harus menjaga kesepakatan konsensus dunia yang tercantum dalam Perjanjian Paris dan tujuan paling ambisius dari target tersebut adalah untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata dunia sampai 1,5 derajat," ucapnya.

"Dimanapun kita hidup, kita semua rentan dan perlu bertindak. Fiji membantu membangun Koalisi Besar untuk menentukan tindakan terkoordinasi oleh pemerintah di setiap tingkat, masyarakat sipil, sektor swasta dan semua orang di bumi. Itulah mengapa kami memasang kano 'drua' Fiji di pintu masuk untuk mengingatkan semua orang tentang kebutuhan untuk mengisi layarnya dengan tekad yang kolektif untuk membuat COP23 sukses dan menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi manusia," lanjutnya. (Ilham Muhammad)

Bawa Batu Bara pada COP 23, Trump Kembali Tuai Kecaman Dunia

Published in Internasional
Senin, 06 November 2017 14:31

Medialingkungan.com - Setelah pemberitaan heboh tentang penolakan Presiden Amerika Serikat terhadap hasil kesepakatan COP 21 di  Paris dua tahun lalu, kali ini Trump kembali berencana mempresentasikan batu bara sebagai solusi untuk perubahan iklim pada konferensi perubahan iklim COP 23 yang akan digelar di Bonn, Jerman (6-17/11/17). AS menganggap batu bara akan berkontribusi dalam penurunan emisi.

Rencana trump atas batubara memancing amarah beberapa pihak yang akan hadir pada Konferensi perubahan iklim COP 23. Rencana tersebut dianggap tidak masuk akal.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa bahan bakar fosil akan digunakan untuk masa yang akan datang, dan demi kepentingan semua orang, mereka menjadi efisien dan bersih," kata juru bicara Gedung Putih dilansir dari liputan6.com

Berkaitan dengan peran batubara dan bahan bakar lainnya dalam mengendalikan dampak kenaikan suhu, akan dibuatkan presentasi oleh pembicara dari raksasa batubara Peabody Energy. Anggota pemerintahan Trump, akan membuat acara untuk mempromosikan bahan bakar fosil dan tenaga nuklir sebagai solusi untuk perubahan iklim.

"Bahan bakar fosil yang memiliki peran dalam mengatasi perubahan iklim tidak masuk akal. Ini berbahaya," kata Andrew Norton, direktur Institut Lingkungan dan Pembangunan Internasional.

"Pembicaraan ini bukanlah tempat untuk mendorong agenda bahan bakar fosil. AS perlu kembali ke meja dan membantu mengurangi emisi dengan cepat karena tuntutan situasi," lanjutnya.

Bahkan di beberapa negara bagian AS, pada kelompok yang bebeda, masih saja membangun komitmen menjalankan hasil kesepakatan paris. Mereka juga berencana angkat bicara pada COP 23. Koalisi yang bersebrangan dengan Trump di bawah payung ‘We Are Still In’, dengan delegasi gubernur, wali kota, dan pengusaha akan berada di Bonn. Mereka akan menyampaikan kepada Negosiator bahwa diawah tingkat Federal, sebagian besar warga AS masih mendukung kesepakatan Paris.

"Kita perlu memastikan kepada dunia bahwa kami menjaga kepercayaan mereka terhadap kemampuan AS untuk maju dalam solusi perubahan iklim di perjanjian Paris," ujar Jay Inslee, Gubernur Washington. (Khalid Muhammad)

Puluhan Ribu Petani India Bunuh Diri Akibat Perubahan Iklim

Published in Internasional
Rabu, 09 Agustus 2017 02:37

Medialingkungan.com – Perubahan iklim kini telah benar-benar menunjukkan dampaknya terhadap nyawa manusia. Hasil studi oleh University of California (UC) Berkeley dengan judul “Crop-damaging temperatures increase suicide rates in India”, menyebutkan bahwa sekitar 60.000 petani di India telah bunuh diri akibat perubahan iklim.

Pada studi yang dipublikasikan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) (27/7) tersebut, Tamma A. Carleton dari UC Berkeley membandingkan data selama lima dekade terakhir terkait perubahan iklim dan kasus bunuh diri di India.

Carleton menemukan bahwa adanya hubungan yang kuat antara variasi temperatur di India dengan angka bunuh diri selama musim pertumbuhan. Bahkan menurutnya, kenaikan 1o C saja pada hari-hari pertumbuhan tanaman berkorelasi dengan peningkatan kasus bunuh diri sebanyak 67 kematian, dan kenaikan 5o C diasosiasikan dengan tambahan 335 kematian akibat bunuh diri.

Sebaliknya, ia menemukan bahwa peningkatan curah hujan 1 cm per tahun mengurangi angka bunuh diri sebanyak 7 persen.

Jika ditotal, Carleton memperkirakan bahwa terdapat 59.300 kasus bunuh diri di bidang pertanian selama 30 tahun terakhir di India bisa dihubungkan dengan pemanasan global.

Carleton menulis di dalam makalahnya bahwa peningkatan temperatur selama musim pertumbuhan mengurangi panen dan menambahkan tekanan ekonomi bagi para petani-petani India.

“Kekurangan ini juga masuk ke perekonomian, dan membuat populasi yang bertani dan tidak bertani tertekan karena naiknya harga pangan dan turunnya kebutuhan akan pekerja pertanian,” tulis Carleton, dikutip dari Kompas.

Hal ini juga dapat dibuktikan dalam aksi protes yang dilakukan oleh para petani dari Tamil Nadu. Mereka membawa tulang-tulang dan tengkorak petani yang bunuh diri dan menumpuknya di Jantar Mantar, Delhi, tidak jauh dari gedung parlemen India. Menurut mereka, kekeringan terhebat dalam 140 tahun terakhir telah membunuh ratusan petani Tamil Nadu.

Kemudian, Perdana Menteri India, Narendra Modi pun mengakui bahwa perubahan iklim telah menimbulkan dampak yang luar biasa bagi India. Dia berkata bahwa perubahan iklim telah menyebabkan banjir besar di berbagai daerah di India, seperti Assam, Gujarat, Rajashtan, dan Bengal.

“Hidup pun menjadi terbalik akibat banjir. Tanaman, ternak, infrastruktur, jalan, listrik, dan komunikasi – semuanya terganggu, khususnya petani-petani kita yang harus menghadapi banyak kerugian akibat kerusakan terhadap tanaman dan sawah mereka,” ujar Modi.

Pemerintah India pun harus mengucurkan dana asuransi perlindungan tanaman senilai Rp 17,3 triliun sebagai bagian dari usahanya untuk menangani hal tersebut. (Muchlas Dharmawan)

100 Hari Trump, Gedung Putih Dikerumuni Ribuan Aktivis Lingkungan

Published in Internasional
Selasa, 02 Mei 2017 10:14

Medialingkungan.com – Ribuan aktivis lingkungan hidup menggelar demonstrasi - yang mereka sebut; Pawai Iklim Rakyat. Aksi ini diselenggarakan di Washington D.C. pada Sabtu (29/04). Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sejak tahun 2014 yang juga dipelopori Richard Branson, Leonardo DiCaprio, dan Al Gore.

Selain di D.C. aksi serupa juga juga diselenggarakan di 300 lokasi di Amerika, mulai dari Seattle sampai Boston. Menurut para aktivis, agenda gerakan iklim ini ditandai sebagai kecaman di 100 hari kepemimpinan Donald Trump. Pemerintah diharapkan untuk responsif terhadap iklim bukan hanya mengejar keuntungann finansial.

John Zangas, dari DC Media Group menuliskan bahwa ribuan orang berjalan menyusuri Pennsylvania Avenue -- dengan tokoh-tokoh pribumi yang memimpin -- melewati Trump International Hotel yang diselimuti barikade kemanan. Kemudian, melanjutkan ke Gedung Putih.

Mereka berhenti untuk menari, melantunkan dan meneriakkan tuntutan ke arah Gedung Putih saat mereka lewat. Barikade polisi dijajar di tengah Pennsylvania Avenue, membelahnya menjadi dua untuk membuat para demonstran menjauh dari trotoar di samping halaman Gedung Putih.

Laman VOA juga mencatat, mereka rela disengat suhu panas sekitar 35º C unutk massa yang berada di D.C. sedangkan di Denver salju menyelimuti ratusan aktivis yang berkumpul.

"Gerakan iklim diadakan di D.C. untuk menunjukkan bahwa pemilihan tersebut tidak membatalkan hukum fisika," tulis aktivis iklim dan penulis Bill McKibben. (McKibben membantu mengatur Iklim Rakyat yang pertama pada bulan Maret.)

"Politisi perlu diingatkan, bahkan saat mereka melakukan penawaran industri, yang kita lihat lebih banyak lagi,” tegasnya.

Kelompok organisasi mitra, yang membentuk komite pengarah acara itu, umumnya kelompok lingkungan, tetapi juga mencakup beberapa serikat perdagangan, serta kelompok advokasi anti-perang dan anti-minoritas, seperti NAACP.

Ribuan massa menegaskan bahwa mereka keberatan karena Trump mencabut pembatasan terhadap pertambangan, pengeboran minyak dan emisi gas rumah kaca di pembangkit listrik tenaga batu bara.

Isu para demonstran dilandasi tuntuntan yang memadukan perubahan iklim dengan masalah ekonomi dan keadilan social. Serta menyerukan perubahan seperti menaikkan upah minimum nasional menjadi USD$ 15 per jam.

Acara serupa akhir pekan lalu di Washington March for Science diikuti ribuan aktivis, memerotes apa yang mereka klaim sebagai penolakan pemerintahan Trump terhadap sains -- dan diadakan di 600 kota di dunia. {Fahrum Ahmad}

KLHK Bentuk 952 Kampung Iklim Sepanjang Tahun 2016

Published in Nasional
Sabtu, 17 Desember 2016 21:18

Medialingkungan.com- Program Kampung Iklim (ProKlim) yang dikembangkan dan dilaksanakan sejak tahun 2011 adalah program berlingkup nasional yang dkembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nur Masripatin seperti yang dilansir Times Indonesia mengatakan, hingga Desember 2016 jumlah yang sudah teregister mencapai 952 kampung dan 85 kampung mendapatkan penghargaan ProKlim oleh KLHK. Kampung iklim saat ini mayoritas berada di Pulau Jawa, terutama di provinsi Jawa Barat.

“Tahun ini sudah 952 kampung yang telah terdaftar dari seluruh Indonesia. Dari semua level. Tetapi yg sudah mendapat tropi sekitar 85 desa,” ujar Nur disela-sela Lokakarya Wartawan Meliput Perubahan Iklim di Kuta, Bali pada Rabu (14/12).

Pemerintah melakukan perubahan desain dari sekadar memberi apresiasi menjadi gerakan nasional. Ini akan mendorong seluruh pihak mencipta dan memfasilitasi kelompok masyarakat sampai ke level kampung, desa, RT dan RW untuk membentuk kampung iklim.

Kampung Iklim diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 84 Tahun 2016 yang merupakan revisi dari Permen LH Nomor 19/2012 tentang ProKlim. Cakupannya diperluas, tidak sebatas tingkat rumah tangga dan kelurahan, namun juga komunitas, seperti kampus, rumah ibadah, hingga area sosial lainnya. Ada unsur adaptasi, mitigasi, kelembagaan yang menetap di dalamnya.

Nur mengatakan kampung iklim akan meningkatkan kapasitas masyarakat membangun adaptasi dan ketahanan desa menghadapi perubahan iklim, membantu mengurangi emisi, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan sumber penghidupan mereka. 

Di desa, yang daerah dekat hutan, masyarakat bisa menjaga hutannya, jika di kota masyarakat perkotaan dapat lebih lebih fokus pada efisiensi energi, pengelolaan sampah, air bersih dan kebersihan lingkungan.

Dalam merealisasikan program ini, KLHK juga bersinergi dengan kementerian lain, seperti program 'Desa Nelayan' dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta 'Desa Mandiri Energi' dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pemerintah menerima pencalonan lokasi yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan ProKlim dari berbagai pihak yang mengetahui telah dilaksanakannya aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di suatu lokasi secara berkelanjutan. (Mirawati)

Peta progress Program Kampung Iklim (ProKlim) di Seluruh Indonesia (Gambar: Ditjen PPI KLHK)

 

Turut Mengawal Kontribusi Indonesia Dalam Perjanjian Iklim Dunia, Unhas Gelar Kuliah Umum

Published in Nasional
Sabtu, 17 Desember 2016 17:21

Medialingkungan.com - Perubahan iklim sejak tahun 1992 hingga sekarang yang melibatkan semua bidang mulai dari ekonomi, sosial, politik, hingga kesehatan selalu menjadi bahan perbincangan global. Conference of Parties (COP) yang merupakan otoritas tertinggi dalam pembuatan keputusan Konvensi Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) berupaya mencari cara bagaimana meminimalisir gas rumah kaca di atmosfer yang sudah terlalu besar.

Sejalan dengan hal tersebut, Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup angkatan 2016 sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin pada Jum’at (16/12) menyelenggarakan diskusi informal dan kuliah umum sebagai kuliah akhir pada matakuliah lingkungan global, dengan tema “Paris Agreement 2015 dan Perkembangan Terbaru COP 22 di Maroko tahun 2016” di Aula Hardjonoe Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Kegiatan tersebut menghadirkan Muhammad Farid selaku narasumber yang merupakan staf khusus Dirjen PPL KLHK, sekaligus merupakan salah satu utusan Indonesia ke COP 22 di Maroko.

“Kegiatan ini dilakukan guna untuk memperluas wawasan, bagaimana dinamika yang berkembang dalam proses negosiasi internasional seperti COP ini,” ujar moderator Dr Ir. M. Risal Idrus, M.Sc dalam kegiatan tersebut.

Perjanjian Paris atau COP 21 yang menjadi legal banding baru setelah Protocol Kyoto mengikat komitmen semua negara yang tergabung didalamnya, baik negera maju maupun negara berkembang agar menyampaikan kontribusi penurunan emisinya setiap 5 tahun sekali.

Dalam kegiatan ini Muhammad Farid memaparkan bahwa 197 negara yang tergabung dalam COP 21 berupaya menaikkan suhu global dibawah 2 derajat dari tingkat pra-industri. Dalam proses mitigasi masing-masing negara mengupayakan agar mencapai tingkat tertinggi global, kontribusi penurunan emisi harus di tingkatkan dan Negara berkembang perlu didukung untuk meningkatkan ambisisnya.

Hingga saat ini sebanyak 117 dari 197 negara yang tergabung dalam konvensi telah mertifikasi perjanjian Paris termasuk Indonesia. Jangka waktu yang sangat singkat jika dibandingkan dengan protocol Kyoto yang memakan waktu bertahun-tahun untuk mencapai kesepakatan.

Indonesia yang merupakan negara mega-biodiversity harus terus ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, selain kerena perjanjian ini sejalan dengan amanat konstitusi indonesia, juga adanya akses pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas yang diberikan.

Penyumbang emisi terbesar Indonesia, berasal dari sektor kehutanan dan lingkungan. Meski demikian Indonesia telah berupaya menekan emisi sektor kehutanan, seperti dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan hingga restorasi gambut. Seperti tahun ini, tingkat kebakaran hutan Indonesia menurun dari tahun sebelumnya, sehingga dapat menyelamatkan ratusan ton emisi agar tidak melayang ke atmosfer.

Farid mengatakan, delegasi Indonesia yang menghadiri COP 22 di Marakesh, Maroko berjumlah 500 orang dari berbagai elemen masyarakat mulai dari kementrian LHK, NGO, lembaga peneliti, swasta, pemerintah daerah hingga mahasiswa pun ikut terlibat dalam proses negosiasi ini. Meski demikian, hanya 80 orang yang menghadiri proses negosiasi itu.

“Ada sebanyak 50 agenda yang diikuti oleh delegasi Indonesia, agenda yang paling banyak diminati ialah mitigasi dan finance”, tambahnya.

Dalam mengimplementasikan perjanjian Paris perlu adanya aksi pencegahan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan dukungan pendanaan, penggunaan inovasi teknologi, peningkatan kapasitas didukung mekanisme transparansi serta tata kelola berkelanjutan. Aksi-aksi penurunan emisi ini perlu kerja berat, dan menjadi pekerjaan besar bersama. (Mirawati)

Halaman 1 dari 18

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini