medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Telur Penyu Kembali Ditemukan di TN Taka Bonerate

Published in Informasi & Teknologi
Selasa, 05 November 2019 08:43

Medialingkungan.com Muha, seorang petugas kontrak Taman Nasional Taka Bonerate menemukan telur penyu disebelah timur Pulau Tinabo seperti dilansir dari laman resmi Ditjen KSDAE, KLHK (1/9/2019). Telur penyu tersebut ditemukan dalam lubang dari tiga lubang yang berdekatan, namun salah satu lubang isinya kosong. Belum diketahui persis berapa jumlah telur penyu yang ditemukan.

Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) I Raduan yang didampingi oleh petugas resort Tinabo Junaidi dan Muha menyatakan dari dua lubang yang berisi telur penyu diamankan dengan diberi pagar disekitaran lubang. Telur binatang langka tersebut lalu dibawah ke demplot peneluran yang dimiliki Taman Nasional Taka Bonerate untuk menjaga dari serangan predator dan meningkatkan presentase tetas telur.

Penyu merupakan bintang yang hidup ratusan tahun dan bertahan hingga sekarang. Bintang ini senantiasa berimigrasi dengan jarak yang cukup jauh. Kehidupan penyu dihabiskan di dalam laut, penyu akan kebibir pantai 4-7 kali jika ingin bertelur untuk meletakkan telurnya di dalam pasir. Telur yang menetas disebut tukai, secara perlahan keluar dari dalam pasir lalu ke laut untuk memulai hidupnya.

Didunia ini terdapat tujuh jenis penyu, sedangkan di Indonesia sendiri didiami enam jenis penyu, diantaranya Penyu hijau (Chelonia mydas), Penyu sisik (Eretmochelys imbricata), Penyu lekang (Lepidochelys olivacea), Penyu belimbing (Dermochelys coriacea), Penyu pipih (Natator depressus) dan Penyu tempayan (Caretta caretta).

Semua jenis penyu tersebut dilindungi oleh undang undang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Undang Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Peruntukan satwa yang dilindungi hanya untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan perlindungan satwa. Perdagangan satwa yang dilindungi khususnya penyu  akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan, dikutip dari Profauna.net. (Muh. Syarif Alwi)

Program Kemitraan Masyarakat (PKM): Upaya Menggairahkan Pengusahaan Madu Lokal Unggulan Masyarakat Desa Pattanyamang

Published in Nasional
Senin, 22 Juli 2019 23:53

Medialingkungan.com - Universitas Muslim Maros (UMMA) kembali berperan dalam pengembangan produk lokal unggulan Kabupaten Maros. Tercatat Dosen Fapertahut UMMA Ir. Nurdin Dalya, S.Hut., M.Hut., IPP sebagai ketua tim telah melakukan pengabdian masyarakat kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Bontotangnga, Dusun Bontotangnga, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Rabu (17/7/19) sampai dengan Jumat (19/7/19).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Kemitraan Masyarakat (PKM). Yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelompok serta memberikan nilai tambah produk pada Kelompok Tani. Kegiatan ini diikuti oleh 25  orang masyarakat sekitar lokasi kegiatan yang juga merupakan anggota dari KTH Bontotangnga. Kegiatan ini selain dihadiri oleh tim dosen dan sejumlah mahasiswa, juga dihadiri oleh sejumlah penyuluh lingkungan hidup dari pertanian dan kehutanan Kabupaten Maros.

Dalam prosesnya kegiatan pengabdian meliputi pembukaan, pemberian materi, demonstrasi dan praktek serta penutupan dengan penyerahan alat pengemasan dari Dosen (Ketua Tim PKM) kepada Kelompok Tani. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh ketua Kelompok Tani Hutan Bontotangnga, dilanjutkan dengan pemberian materi dan Focus Gruop Discussion (FGD) oleh Ir. Nurdin Dalya, S.Hut., M.Hut., IPP yang membahas tentang berbagai macam metode pemanenan lebah madu karst serta membahas tentang berbagai macam cara serta metode pengemasan. Demonstrasi dan praktek yang dilakukan oleh peserta meliputi pemanenan madu karst ramah lingkungan serta cara pengemasan produk madu yang higienis.

“KTH Bontotangnga selama ini memiliki banyak potensi madu karst namun belum menghasilakan pendapatan yang maksimal. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini bisa mengoptimalkan pendapatan mereka. Produk Madu Kelompok Tani Hutan Bontotangnga harus dapat bersaing di pasaran dengan nilai jual yang tinggi,” ujar Ir. Nurdin Dalya, S.Hut., M.Hut., IPP.

Selama kegiatan berlangsung, masyarakat kelompok tani hutan menunjukkan antusiasnya dengan sangat aktif saat sesi materi dan praktek. 

Gambar 1.

Foto Bersama peserta dan pelaksana kegiatan pelatihan (Gambar: Istimewa)

Gambar 2.

Peserta melakukan praktek pengelolaan madu (Gambar: Istimewa)

 

 

PLN Peduli Lingkungan, Tanam 1000 Pohon Desa Patanyamang

Published in Nasional
Kamis, 29 November 2018 16:58

Medialingkungan.com - Perusahaan Listrik Negara (PLN) bersama Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM) dan Balai Taman Nasional Bantimurung telah bekerjasama menanam 1.000 pohon dengan 10 jenis tanaman produktif yang dapat melestarikan alam, melestarikan tanaman khas lokal yang mengurangi pencemaran di wilayah-wilayah operasional PLN.

Aksi ini dilakukan bersama-sama oleh 22 unit kerja PLN se-Indonesia dalam rangka hari menanam pohon Indonesia (HMPI) dengan total 34.000 pohon. Hari menanam pohon Indonesia ini telah ditetapkan dalam Keppres RI No. 24 tahun 2008 merupakan langkah awal dalam mewujudkan kesadaran kepada masyarakat tentang pentungnya menjaga kelestarian alam dan juga wujud kepedulian dalam memulihkan hutan dan lahan.

Direktur Human Capital Management PLN, Muhammad Ali mengatakan bahwa, “Hari ini PLN kembali melakukan aksi tanam pohon sebagai upaya kami dalam menjalankan bisnis ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan. Ini merupakan misi kami.” dilansir dari makassar.tribunnews.com pada rabu (11/18).

Lokasi penanaman pohon berfokus pada wilayah sekitar PLN tepatnya di Desa Pattanyamang Kabupaten Maros, yang menjadi dua bagian yaitu Kawasan Taman Nasional dan lahan kritis yang nantinya akan dibudidayakan oleh kelompok tani sekitar. Kegiatan ini dihadiri oleh General Manager PLN UIW Sulselbar, Bambang Yusuf Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Yushaq Mangetan, Direktur TLKM Muhammad Ihwan, Camat Kecamatan Camba Drs. Andi Zainuddin, dan masyaratkat setempat. Adanya keterlibatan pemerintah dan masyarakat setempat, diharapkan peran dan fungsi program penghijauan 2018 dapat terus dijalankan sesuai harapan.

Menanam pohon juga dapat mengurangi abrasi pantai. Program penanaman pohon ini juga bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan karena kegiatan ini melibatkan masyarakat dan stakeholder serta juga bertujuan mencegah efek rumah kaca dan mengurangi pemanasan global. (Ilham Muhammad)

Pengelolaan Gula Semut Aren Organik Dikembangkan di Barru

Published in Nasional
Kamis, 02 Agustus 2018 21:23

Medialingkungan.com –PLN Sulselrabar bersama Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM) dan Halal Centre Universitas Hasanuddin menggelar pelatihan pembuatan gula semut aren pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Sippakainge pada Rabu (01/08) di Dusun Mare-Mare, Desa Jangan-Jangan, Kabupaten Barru-Sulawesi Selatan.

Kerjasama yang terbangun dalam kegiatan ini berupa pengadaan alat kebutuhan pengolahan gula aren dan fasilitator pelatihan yang tergabung dalam program bina lingkungan yang digagas PLN Sulserabar sebagai upaya dukungan mengembangkan teknologi pengolahan gula aren yang tepat guna dan berbasis Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kegiatan tersebut turut dihadiri DM Hukum dan Humas PLN Wilayah Sulserabar, Rosita Zulkarnain, Direktur TLKM, Muh. Ichwan K, dan Kepala Kesatuan Pengelola Hutan Lindung, Ibrahim, serta para petani gula semut di Dusun Mare-Mare.

“Program bina lingkungan yang bekerjasama dengan TLKM merupakan program sosial dan penjagaan pelestarian lingkungan melalui inovasi produk lokal sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Rosita dalam sambutannya.

Gula semut aren merupakan salah satu porduk turunan dari tanaman aren yang memiliki khasiat yang baik dengan kadar gula yang lebih rendah. Selain itu, gula semut aren yang dikelola secara tepat juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dikarenakan permintaan yang cukup tinggi baik dalam negeri maupun diluar negeri dengan harga yang relatif stabil.

Terlebih lagi jika teknik pengeloaan gula semut dilakukan dengan berbasis organik dan higienis. Gula semut aren dikatakan baik jika dari tumbuhnya tanaman aren sampai menjadi produk tidak menggunakan bahan kimia dan proses pembuatan produk tetap dijaga kebersihannya.

Ichwan menegaskan bahwa program ini merupakan proses awal dalam pendampingan KTH Sippakainge dan berkomitmen akan terus mendampingi masyarakat secara berkelanjutan, tidak hanya sampai program ini berakhir. (Arung Ezra Hasman)

Laboratorium Geospasial & Perubahan Iklim di Makassar Ciptakan Drone Berteknologi VTOL

Published in Informasi & Teknologi
Rabu, 30 Mei 2018 20:56

Medialingkungan.com – Minggu (27/05/2018), di Kabupaten Keerom Provinsi Papua dilakukan rapat terbatas yang dihadiri oleh Bupati, Ketua DPRD dan anggota DPRD, untuk membahas agenda percepatan pembangunan, penanganan banjir, serta desain pembangunan kota Kabupaten Keroom. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Dr. Abd. Rahman Razak. MS, dosen Ekonomi Universitas Hasanuddin sebagai staf ahli bupati dan Ir. Naufal, S.Hut, M.Hut. IPP, Kepala Lab. Geospasial & Perubahan Iklim, Fakultas Pertanian, Prodi Kehutanan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam pembahasan tersebut diketahui bahwa, dalam membangun basis data dilakukan dengan menggunakan drone berteknologi VTOL (Vertical Landing and Take Off) buatan Lab. Geospasial & Perubahan Iklim Fak. Pertanian, Prodi Kehutanan Muhammadiyah Makassar.

Melalui kegiatan tersebut Bupati Keerom Muhammad Markum, SH, MH, MM, mengatakan bahwa penggunaan drone pada level ini sudah sangat tepat dan efektif kita dapat melihat ini secara makro, detail, dan up to date.

VTOL adalah teknologi pesawat tanpa awak (drone) dengan model Fixed Wing. Dimana pada teknologi konvensional drone model fixed wing membutuhkan areal yang cukup luas sebagai tempat mendarat dan terbang atau runway. VTOL mengadopsi sistem drone multicopter/helicopter yang dapat terbang vertikal, tetapi pada saat telah mendapatkan ketinggian pesawat ini berubah menjadi mode pesawat fixed wing.

Drone model fixed wing sangat dibutuhkan karena terkait daya jelajah ataupun flight time yang tinggi. Untuk yang digunakan saat ini dapat terbang sejauh 40km dan masih tersisa energi sebesar 40%,” ujar Naufal.

Drone ini juga dibekali sensor RGB 20-megapixel dan dapat meng-cover areal 500 ha dalam satu kali terbang, sehingga dalam sehari dapat meng-cover area sebesar 1.500-4.000 ha.

“Saat ini kami tidak hanya berhasil membuat drone berteknologi VTOL, tapi kami sudah menggunakannya untuk kepentingan khalayak umum,” tambahnya.

Dari hasil rapid survey menggunakan drone tersebut diketahui bahwa masih ada sepanjang 79 km jalan pada setiap kampung yang akan ditingkatkan menjadi jalan aspal. Serta lebih dari 2.000m3 sedimentasi yang terjadi di Sungai Skanto. Desain perkotaan juga akan dibangun berdasarkan basis data tersebut. (Muchlas Dharmawan)

Proyek Jalan Tol Ancam Kurangi RTH di Makassar

Published in Nasional
Selasa, 29 Mei 2018 14:22

Medialingkungan.com - Sekitar 1.000 pohon telah ditebang dijalan A. P. Pettarani Makassar pada Rabu (23/05/2018) untuk kepentingan proyek pembangunan jalan tol. PT. Bosowa Marga Nusantara (BMN) selaku pihak pelaksana jalan tol mulai melakukan penebangan pohon dan pelebaran jalan demi kelancaran jalannya pembangunan.

Pembangunan jalan tol tersebut untuk mengurangi kepadatan kendaraan (macet) di kota Makassar, terkhusus dijalan A. P. Pettarani. Diperkirakan pekerjaan jalan tol tersebut selama 22 bulan dan panjang jalan tol tersebut 4,3 km dengan jumlah anggaran proyek tersebut sebesar Rp. 2,2 triliun.

“Penebangan 1.000 pohon yang dilakukan untuk pembangunan proyek jalan tol akan mengurangi ruang terbuka hijau (RTH) kota Makassar, yang dimana telah diatur dalam perda, RTH tidak boleh kurang dari 30%, jika tidak, kurang daerah resapan air dan rawan banjir, dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat yang sering melewati jalan A. P. Pettari terkhusus pengedara,” tegas Iqbal Djalil, ketua komisi B DPRD kota Makassar, dilansir Tribunmakassar.com, Senin (28/05/2018).

Peryataan yang hampir sama dilontarkan oleh Ketua Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulsel, Muhammad Al-Amien.

“Proyek jalan tol seharusnya disosialisasikan terlebih dahulu  kepada publik agar ada pegawasan bersama oleh masyarakat, belum lagi penebangan pohon perlu mendapatkan masukan oleh masyarakat, ditambah jalan A. P. Pettarani salah satu tempat yang sering digenangi air ketika musim hujan, dikhawatirkan ketika proyek ini berjalan genangan air semakin tinggi,” ujar Al-Amien dilansir Tribunmakassar.com, Senin (28/05/2018).

Dirut PT. Bosowa Marga Nusantara, Anwar Toha selaku kontraktor proyek menengaskan bahwa pembangunan yang berdampak pada pengurangan RTH tersebut akan diantisipasi dengan penanaman sejumlah pohon.

“Selama pembagunan tersebut, RTH kota Makassar akan berkurang, solusinya kami akan membuat RTH baru di kota Makassar dengan menanam 6.000 pohon dilokasi yang telah disepakati bersama dengan pemerintah kota Makassar. Salah satu lokasi yang telah ditetapkan berada di taman mangrove Kelurahan Untia, Kecematan Biringkanaya, Makassar,” kata Anwar dilansir Tribunmakassar.com, Senin (28/05/2018). (Muhammad Andy Kurniawan)

GO-JEK Makassar Bagikan 500 Bibit Gratis Kemasyarakat

Published in Event & Komunitas
Minggu, 19 November 2017 22:18

Medialingkungan.com – GO-JEK Makassar bagikan ratusan bibit gratis siap tanam ke masyarakat yang berkunjung di Taman Wisata Alam Bantimurung Bulusaraung, Maros dalam rangkaian kegiatan “Alam Untuk Masa Depan” pada Minggu (19/11/17). Kegiatan ini merupakan agenda tahunan GO-JEK Makassar dalam program dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dihadiri pihak Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN-Babul) dan Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I).

Kegiatan Alam Untuk Masa Depan merupakan kegiatan yang membangun jiwa sadar akan lingkungan kepada para peserta terkhusus para mitra GO-JEK yang pada dasarnya lahir dari semangat sosial, sehingga semangat itu harus disampaikan kepada para peserta, mitra GO-JEK dan masyarakat sekitar area kegiatan.

“Pembagian bibit dalam rangkaian kegiatan Aksi bersih dilakukan untuk menebar atmosfer green lifestyle di masyarakat sehingga edukasi kegiatan ini dapat langsung diimplementasikan dan diharapkan mampu membawa kebiasaan positif dan stimulus untuk aksi yang sama bagi warga yang bermukim disekitarnya,“ ungkap Rahmat Hidayat selaku DE Support and Event, GO-JEK Makassar.

Materi konservasi turut hadir dalam kegiatan ini guna memperkenalkan Bantimurung bukan hanya sebagai Tempat wisata air terjun melainkan sebagai tempat untuk memperkenalkan tentang species kupu-kupu sebagai The Kingdom of Butterfly.

“Kegiatan ini dapat menunjang kepedulian orang terhadap lingkungan dan merupakan kegiatan positif yang diharapkan dapat berlangsung secara terus-menerus, apalagi kegiatan ini dapat membangun mitra yang secara bersama-sama peduli terhadap lingkungan,” ujar Nurkhalis selaku Sekertaris Umum FK3I Sulsel. (Gede Tragya)

Masyarakat Desa Kalotok Jaga Hutan dengan Aplikasi

Published in Nasional
Minggu, 12 November 2017 14:24

Medialingkungan.com - Kelompok Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) Desa Kalotok, Luwu Utara adakan pelatihan Smart Patrol, Sabtu (11/11/17). Aplikasi Smart Partol merupakan sistem data dan informasi tentang  hutan di suatu tempat yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam kawasan hutan dengan cara membandingkan kondisi sekarang dengan kondisi masa mendatang.

Dengan aplikasi tersebut masyarakat bisa mengetahui perubahan (kerusakan/perbaikan) kondisi dengan cepat dan bisa segera mencegah kerusakan yang lebih besar.

Sugeng Raharjo selaku fasilitator pelatihan dari Lembaga Ekolebel Indonesia (LEI) menjelaskan Smart Patrol telah dikembangkan di Indonesia sejak tahun 2010.

“Perencanaan dan usaha pelestarian hutan oleh PHBML tidak akan bisa berjalan dengan efektif tanpa data dan informasi yang diperoleh langsung oleh setiap anggota dilapangan,” ujarnya seperti yang dilansir oleh Lagaligopos.com

Ia menambahkan, dengan adanya Smart Patrol ini data bisa lebih akurat dan terukur, sehingga bisa memudahkan dalam perencanaan masyarakat, pemerintah atau LSM/NGO dalam menyusun rencana pelestarian dan pemanfaatan hutan.

“Harapannya setelah Smart Patrol ini berjalan kita semua dapat mengetahui data dan informasi serta perkembangan terkait hutan di Kalotok setiap beberapa bulan,” tambahnya.

Salah satu pengurus PHBML Kalotok mengatakan Smart Patrol akan sangat membantu pengurus PHBML. Sejak dulu usaha untuk menjaga hutan di desa Kalotok sudah di lakukan, mengingat fungsi hutan yang sebagai sumber air untuk pertanian juga sumber air bersih beberapa desa.

“Selama ini masyarakat telah berusaha untuk menjaga hutan namun belum ada yang seperti ini, sehingga ini akan sangat membantu kami dalam menyusun perencanaan untuk hutan di desa Kalotok,” ujar sala satu warga.

Aplikasi Smart Patrol tidak hanya akan memuat data dan informasi tentang ancaman semata, tetapi juga potensi keanekaragaman hayati, ekowisata, situs sejarah dan budaya, potensi bencana, hingga pemanfaatan. Selain itu, semua data dan informasi tersebut dapat diakses oleh semua anggota kelompok dalam satu aplikasi. (Dedy)

Program Berdaya Hijau Adakan Sosialisasi RPHRB Tujuh Kecamatan di Luwu Timur

Published in Nasional
Senin, 06 November 2017 16:53

Medialingkungan.com - Konsorsium Berdaya Hijau melalui Program Berdaya Hijau, melakukan kegiatan soialisasi RPHRB (Rencana Pengelolaan Hutan Rakyat Berkelanjutan) di kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Sabtu (05/11/17). Kegiatan tersebut dihadiri oleh 20 orang yang tergabung dalam kelompok UMHR (Unit Manajemen Hutan Rakyat) Tomoni Raya.

Amril Setiawan selaku Project Officer dalam program tersebut mengungkapkan bahwa ada dua tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Sosialisasi RPHRB ini,  yang pertama untuk menyepakati model pengelolaan hutan rakyat di masing-masing wilayah kelola UMHR dan yang kedua untuk menyusun dan mengkonsultasikan rencana pengelolaan di masing-masing wilayah kelola UMHR.

“Dengan mengikuti kegiatan ini, kami berharap masyarakat yang mengelola hutan khususnya masyarakat yang tergabung dalam kelompok UMHR mampu memahami bagaimana menata dan mengelolaa hutan milik mereka dengan baik sehingga dapat menjamin keberlanjutan produksi kayu dan juga ekosistem lingkungan bisa terjaga,” ujarnya.

Sementara itu, ketua UMHR Tomoni Raya, Arman Rangga mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting bagi mereka selaku pemilik lahan kayu untuk diaplikasikan dalam menjamin ketersediaan bahan baku industri kayu veneer nantinya.

“Sebelumnya kami masih belum paham tentang RPHRB, tapi setelah mengikuti sosialisasi ini kami jadi paham tentang bagaimana mengelola hutan secara lestari dan berkelanjutan tanpa takut akan kehabisan bahan baku kayu untuk pabrik,” ungkap Arman.

“Yang paling penting adalah realisasi dari perencanaan yang dibuat pada sosialisasi ini seperti pola tanam dan jarak tanam bisa segera direalisasikan oleh anggota kelompok,” tambahnya.

Sebelumnya, Program Berdaya Hijau juga telah melakukan sosialisasi RPHRB di lima Kecamatan berbeda yaitu Kecamatan Burau, Angkona, Kalaena, Tomoni Timur dan kecamatan Wotu. Rencananya kegiatan ini masih akan berlanjut di Kecamatan Mangutana dan akan menjadi penutup dari rangkaian sosialisasi RPHRB di tujuh kecamatan yang tergabung dalam konsorsium Berdaya Hijau. (Dedy)

Masyarakat Adat Enrekang Segera Miliki Hak Hutan Adat

Published in Nasional
Minggu, 22 Oktober 2017 19:42

Medialingkungan.com – Pasca terbitnya Perda No 1 Tahun 2016 Kab. Enrekang tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Massenrempulu, masyarakat adat di Enrekang kian melanjutkan perjuangannya untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak-haknya. Salah satu upaya yang dilakukan ialah mendorong terbitnya Keputusan Menteri tentang perubahan status kawasan hutan menjadi Hutan Adat di area masyarakat adat bermukim.

Berdasarkan informasi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel dan AMAN Massenrempulu, bahwa saat ini ada 37 komunitas adat di Enrekang, 6 komunitas diantaranya telah siap didorong untuk mendapatkan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Sementara, 3 komunitas yang kemudian akan difasilitasi untuk mendorong pengusulan kawasan hutan adatnya, yaitu Baringin, Marena, dan Orong.

“Dari seluruh komunitas masyarakat adat di Enrekang, sudah 6 komunitas yang telah siap dikarenakan mereka telah melalui proses validasi, dan pengumpulan datanya,” kata Paundanan Emongbulan selaku Ketua Pengurus Daerah AMAN Massenrempulu Enrekang, Sabtu (21/10) saat melakukan diskusi bersama Kemitraan dan Sulawesi Community Foundation (SCF), yang dihadiri pula oleh masyarakat lokal dan pemangku adat di Desa Baringin, Enrekang.

Pemerintah Daerah Kab. Enrekang, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Arifin Bando menjelaskan bahwa Pemda Kab. Enrekang telah menunjukkan keseriusannya dalam upaya mendukung perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan.

“Dengan adanya Perda No 1 tahun 2016 ini, menunjukkan keseriusan Pemda untuk mendukung pangakuan masyarakat adat. Perda ini juga merupakan Perda yang proses terbitnya paling cepat,” ujar Arifin Bando, Minggu (22/10) di Rumah AMAN Enrekang. (Muchlas Dharmawan)

Halaman 1 dari 11

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini