medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

GO-JEK Makassar Bagikan 500 Bibit Gratis Kemasyarakat

Published in Event & Komunitas
Minggu, 19 November 2017 22:18

Medialingkungan.com – GO-JEK Makassar bagikan ratusan bibit gratis siap tanam ke masyarakat yang berkunjung di Taman Wisata Alam Bantimurung Bulusaraung, Maros dalam rangkaian kegiatan “Alam Untuk Masa Depan” pada Minggu (19/11/17). Kegiatan ini merupakan agenda tahunan GO-JEK Makassar dalam program dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dihadiri pihak Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN-Babul) dan Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I).

Kegiatan Alam Untuk Masa Depan merupakan kegiatan yang membangun jiwa sadar akan lingkungan kepada para peserta terkhusus para mitra GO-JEK yang pada dasarnya lahir dari semangat sosial, sehingga semangat itu harus disampaikan kepada para peserta, mitra GO-JEK dan masyarakat sekitar area kegiatan.

“Pembagian bibit dalam rangkaian kegiatan Aksi bersih dilakukan untuk menebar atmosfer green lifestyle di masyarakat sehingga edukasi kegiatan ini dapat langsung diimplementasikan dan diharapkan mampu membawa kebiasaan positif dan stimulus untuk aksi yang sama bagi warga yang bermukim disekitarnya,“ ungkap Rahmat Hidayat selaku DE Support and Event, GO-JEK Makassar.

Materi konservasi turut hadir dalam kegiatan ini guna memperkenalkan Bantimurung bukan hanya sebagai Tempat wisata air terjun melainkan sebagai tempat untuk memperkenalkan tentang species kupu-kupu sebagai The Kingdom of Butterfly.

“Kegiatan ini dapat menunjang kepedulian orang terhadap lingkungan dan merupakan kegiatan positif yang diharapkan dapat berlangsung secara terus-menerus, apalagi kegiatan ini dapat membangun mitra yang secara bersama-sama peduli terhadap lingkungan,” ujar Nurkhalis selaku Sekertaris Umum FK3I Sulsel. (Gede Tragya)

Masyarakat Desa Kalotok Jaga Hutan dengan Aplikasi

Published in Nasional
Minggu, 12 November 2017 14:24

Medialingkungan.com - Kelompok Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) Desa Kalotok, Luwu Utara adakan pelatihan Smart Patrol, Sabtu (11/11/17). Aplikasi Smart Partol merupakan sistem data dan informasi tentang  hutan di suatu tempat yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam kawasan hutan dengan cara membandingkan kondisi sekarang dengan kondisi masa mendatang.

Dengan aplikasi tersebut masyarakat bisa mengetahui perubahan (kerusakan/perbaikan) kondisi dengan cepat dan bisa segera mencegah kerusakan yang lebih besar.

Sugeng Raharjo selaku fasilitator pelatihan dari Lembaga Ekolebel Indonesia (LEI) menjelaskan Smart Patrol telah dikembangkan di Indonesia sejak tahun 2010.

“Perencanaan dan usaha pelestarian hutan oleh PHBML tidak akan bisa berjalan dengan efektif tanpa data dan informasi yang diperoleh langsung oleh setiap anggota dilapangan,” ujarnya seperti yang dilansir oleh Lagaligopos.com

Ia menambahkan, dengan adanya Smart Patrol ini data bisa lebih akurat dan terukur, sehingga bisa memudahkan dalam perencanaan masyarakat, pemerintah atau LSM/NGO dalam menyusun rencana pelestarian dan pemanfaatan hutan.

“Harapannya setelah Smart Patrol ini berjalan kita semua dapat mengetahui data dan informasi serta perkembangan terkait hutan di Kalotok setiap beberapa bulan,” tambahnya.

Salah satu pengurus PHBML Kalotok mengatakan Smart Patrol akan sangat membantu pengurus PHBML. Sejak dulu usaha untuk menjaga hutan di desa Kalotok sudah di lakukan, mengingat fungsi hutan yang sebagai sumber air untuk pertanian juga sumber air bersih beberapa desa.

“Selama ini masyarakat telah berusaha untuk menjaga hutan namun belum ada yang seperti ini, sehingga ini akan sangat membantu kami dalam menyusun perencanaan untuk hutan di desa Kalotok,” ujar sala satu warga.

Aplikasi Smart Patrol tidak hanya akan memuat data dan informasi tentang ancaman semata, tetapi juga potensi keanekaragaman hayati, ekowisata, situs sejarah dan budaya, potensi bencana, hingga pemanfaatan. Selain itu, semua data dan informasi tersebut dapat diakses oleh semua anggota kelompok dalam satu aplikasi. (Dedy)

Program Berdaya Hijau Adakan Sosialisasi RPHRB Tujuh Kecamatan di Luwu Timur

Published in Nasional
Senin, 06 November 2017 16:53

Medialingkungan.com - Konsorsium Berdaya Hijau melalui Program Berdaya Hijau, melakukan kegiatan soialisasi RPHRB (Rencana Pengelolaan Hutan Rakyat Berkelanjutan) di kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Sabtu (05/11/17). Kegiatan tersebut dihadiri oleh 20 orang yang tergabung dalam kelompok UMHR (Unit Manajemen Hutan Rakyat) Tomoni Raya.

Amril Setiawan selaku Project Officer dalam program tersebut mengungkapkan bahwa ada dua tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Sosialisasi RPHRB ini,  yang pertama untuk menyepakati model pengelolaan hutan rakyat di masing-masing wilayah kelola UMHR dan yang kedua untuk menyusun dan mengkonsultasikan rencana pengelolaan di masing-masing wilayah kelola UMHR.

“Dengan mengikuti kegiatan ini, kami berharap masyarakat yang mengelola hutan khususnya masyarakat yang tergabung dalam kelompok UMHR mampu memahami bagaimana menata dan mengelolaa hutan milik mereka dengan baik sehingga dapat menjamin keberlanjutan produksi kayu dan juga ekosistem lingkungan bisa terjaga,” ujarnya.

Sementara itu, ketua UMHR Tomoni Raya, Arman Rangga mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting bagi mereka selaku pemilik lahan kayu untuk diaplikasikan dalam menjamin ketersediaan bahan baku industri kayu veneer nantinya.

“Sebelumnya kami masih belum paham tentang RPHRB, tapi setelah mengikuti sosialisasi ini kami jadi paham tentang bagaimana mengelola hutan secara lestari dan berkelanjutan tanpa takut akan kehabisan bahan baku kayu untuk pabrik,” ungkap Arman.

“Yang paling penting adalah realisasi dari perencanaan yang dibuat pada sosialisasi ini seperti pola tanam dan jarak tanam bisa segera direalisasikan oleh anggota kelompok,” tambahnya.

Sebelumnya, Program Berdaya Hijau juga telah melakukan sosialisasi RPHRB di lima Kecamatan berbeda yaitu Kecamatan Burau, Angkona, Kalaena, Tomoni Timur dan kecamatan Wotu. Rencananya kegiatan ini masih akan berlanjut di Kecamatan Mangutana dan akan menjadi penutup dari rangkaian sosialisasi RPHRB di tujuh kecamatan yang tergabung dalam konsorsium Berdaya Hijau. (Dedy)

Masyarakat Adat Enrekang Segera Miliki Hak Hutan Adat

Published in Nasional
Minggu, 22 Oktober 2017 19:42

Medialingkungan.com – Pasca terbitnya Perda No 1 Tahun 2016 Kab. Enrekang tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Massenrempulu, masyarakat adat di Enrekang kian melanjutkan perjuangannya untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak-haknya. Salah satu upaya yang dilakukan ialah mendorong terbitnya Keputusan Menteri tentang perubahan status kawasan hutan menjadi Hutan Adat di area masyarakat adat bermukim.

Berdasarkan informasi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel dan AMAN Massenrempulu, bahwa saat ini ada 37 komunitas adat di Enrekang, 6 komunitas diantaranya telah siap didorong untuk mendapatkan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Sementara, 3 komunitas yang kemudian akan difasilitasi untuk mendorong pengusulan kawasan hutan adatnya, yaitu Baringin, Marena, dan Orong.

“Dari seluruh komunitas masyarakat adat di Enrekang, sudah 6 komunitas yang telah siap dikarenakan mereka telah melalui proses validasi, dan pengumpulan datanya,” kata Paundanan Emongbulan selaku Ketua Pengurus Daerah AMAN Massenrempulu Enrekang, Sabtu (21/10) saat melakukan diskusi bersama Kemitraan dan Sulawesi Community Foundation (SCF), yang dihadiri pula oleh masyarakat lokal dan pemangku adat di Desa Baringin, Enrekang.

Pemerintah Daerah Kab. Enrekang, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Arifin Bando menjelaskan bahwa Pemda Kab. Enrekang telah menunjukkan keseriusannya dalam upaya mendukung perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan.

“Dengan adanya Perda No 1 tahun 2016 ini, menunjukkan keseriusan Pemda untuk mendukung pangakuan masyarakat adat. Perda ini juga merupakan Perda yang proses terbitnya paling cepat,” ujar Arifin Bando, Minggu (22/10) di Rumah AMAN Enrekang. (Muchlas Dharmawan)

Agrocomplex Go Green 2017 Tanam 10 Ribu Mangrove

Published in Event & Komunitas
Senin, 28 Agustus 2017 01:05

Medialingkungan.com - Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang dan Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Asosiasi Teman Kuliah Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin (TKP-UNHAS) menanam bibit Mangrove dan menebar benih Rajungan Kepiting dan Udang yang dipusatkan di Pantai Lantebung Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya Makassar Sabtu (26/8).

Kegiatan ini dinamakan Agrocomplex Go Green 2017 oleh TKP-UNHAS dalam 1 dekade keberadaanya dengan bentuk penanaman 10.000 bibit mangrove dan restocking Benih Rajungan dan Udang 100.000 ekor yang melibatkan TNI, Polri, Bank BRI, Mahasiswa Fakultas Kehutanan, Pertanian dan Kelautan Unhas serta masyarakat Lantebung yang berlangsung selama dua hari.

Melalui acara ini Ahmad Sukri selaku Ketua Tim Kerja TKP-UNHAS mengatakan bahwa, “Kegiatan ini bentuk kepedulian terhadap lingkungan, dimana Mangrove ini sangatlah penting, karena sepertiga kawasan mangrove dunia berada di Indonesia dan setiap tahunnya berkurang sebanyak 30%, karena itulah kegiatan ini berlangsung untuk menghidupkan kembali fungsi-fungsi ekologi dan juga restoking benih rajungan sebagai budidaya bebas untuk dinikmati masyarakat Lantebung, agar tidak ada lagi exploitasi pada kawasan mangrove”.

Wakil Gubernur Sulsel juga mengatakan bahwa, “pohon mangrove adalah pohon yang paling kuat untuk menahan ombak dibandingkan dengan tembok”.

Moh Ramdhan Pomanto menegaskan bahwa, “Mangrove sangatlah penting untuk ekosistem laut” seperti yang disampaikan dalam sambutannya pada pembukaan acara. {Ira Anugerah Abbas}

Ternyata Aren Dapat Dimanfaatkan Sebagai Energi Ramah Lingkungan

Published in Informasi & Teknologi
Senin, 13 Maret 2017 15:17

Medialingkungan.com - Nira dari pohon aren (Anggera pinnata) ternyata bisa dijadikan alernatif energi ramah lingkungan. Adalah Boalemo, sebuah daerah di Gorontalo yang telah mencoba memanfaatkan nira aren menjadi bioethanol. Berdasarkan hasil inventarisasi KPHP Boalemo, di wilayah ini terdapat 15.000 pohon aren yang tumbuh alami dengan produktivitas yang cukup tinggi. Satu pohon bisa menghasilkan 15-20 liter aren perhari.

Sebelumnya, warga Boalemo hanya memanfaatkan nira aren untuk keperluan pangan saja. Namun berkat pendampingan KPHP Boalemo, kini nira aren dimanfaatkan menjadi bioethanol.

 “Kami ingin memanfaatkan jadi alternatif energi. Salah satunya desa binaan kami, Desa Bendungan Kecamatan Manangguh,” kata Dwi Sudharto, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan KLHK di Jakarta, Jumat (10/03) seperti dilansir Mongabay.

Dilihat dari segi ekonomi, mengelola nira aren menjadi bioethanol lebih menjanjikan. Untuk mengolah nira aren jadi gula, dalam setiap 50 liter akan menghasilkan tujuh kg. Dengan asumsi harga Rp80.000, keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 5.000 per kg. Begitupun pengolahan panganan lain, seperti gula semut untung sebesar Rp 4.688 per kg.

Jika mengolah nira menjadi bioethanol, setiap 25 liter nira aren yang diolah dengan katalisator bisa menghasilkan dua liter bioethanol dengan kadar 90-92%. Yang diolah tanpa katalisator kadar ethanolnya 72%. Hasil bioethanol 216.000 liter perbulan dengan biaya produksi Rp6.700. Dengan asumsi harga jual bioethanol-mix per liter Rp10.000, harga jual Rp440.000 atau keuntungan yang diperoleh berkisar Rp145.200.

“Harusnya ini yang kita kembangkan. Jangan tabung gas mahal itu. Kalau alat ini kita buat dan serahkan ke desa-desa, yang notabene bahan baku ada, akan sangat menguntungkan. Hak paten ada di kita. Kalau mau tinggal minta gambar, masyarakat bisa membuat alatnya. Atau kalau tak menegrti, bisa undang kami. Akan mudah masalah kompor ini. Jadi kita bisa menghemat banyak sekali,” katanya.

Meski begitu, tantangan dalam mengembangkan ini ada pada pendanaan. Untuk itu, perlu peran dan komitmen banyak pihak. Selain itu, perlu ada peningkatan pemberdayaan kelembagaan demi keberlangsungan usaha.

“Peningkatan kapasitas masyarakat perlu agar mampu melaksanakan usaha mandiri. Disini peran lembaga litbang dan perguruan tinggi.”

Selain itu, persoalan kesinambungan bahan baku juga perlu diperhatikan. Penanaman varietas unggul juga penting, karena saat ini aren hanya ditumbuhkan secara alami. Balai Besar Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta, katanya, telah memulai penelitian pemuliaan aren.

“Telah diperoleh varietas unggul aren genjah Kutim yang dapat disadap sampai dengan mayang ketujuh, mulai umur lima sampai enam tahun, menghasilkan nira 25 liter per mayang perhari. Aren tak terlalu tinggi memudahkan pemanenan. Ia dapat dikembangkan di daerah-daerah yang ciri ekologi sama dengan Kutai Timur.”

Varietas bibit aren unggul lain “Dalam Akel Toumuung.” Ia bisa memproduksi nira dengan hasil tinggi, rata-rata lebih dari 30 liter aren per mayang perhari dengan masa sadap lebih dari tiga bulan.

“Nira aren juga bisa dikembangkan jadi bioavtur. Pengolahan bioavtur melalui proses konversi biomassa berupa serat, gula, tepung dan minyak nabati. Kami sedang menjajaki kerjasama penelitian mengenai ini dengan ITB,” katanya.

Tahap awal ini Desa Bendungan sebagai wilayah percontohan. Dia berharap, keberhasilan desa ini bisa direplikasi wilayah lain. Terlebih, katanya, di Sulawesi dari utara sampai selatan yang kaya akan aren. (Muchlas Dharmawan)

Dua Perusahaan Makassar Dapat Proper Hitam

Published in Nasional
Selasa, 20 Desember 2016 16:09

Medialingkungan.com - Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Sulawesi Selatan, dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) 2016, merilis dua perusahaan yang beroperasi di Kota Makassar masuk dalam kategori hitam, yakni PT. Cahaya Cemerlang dan PT. Aluminium Indo Jaya.

Kepala BLHD Sulsel, A. Hasbi Nur menjelaskan, kedua perusahaan tersebut masuk dalam kategori hitam karena dinilai tidak menjalankan prosedur pengelolaan lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama dalam pengelolaan limbah.

“Saat ini memang surat resmi untuk penilaian itu belum kita terima, tetapi berdasarkan hasil komunikasi kita dengan pihak KLHK, ada dua perusahaan di Sulsel yang masuk kategori Hitam, yaitu PT Cahaya Cemerlang dan PT Aluminium Indo Jaya. Kedua perusahaan itu berada di Makassar,” terang Hasbi, belum lama ini seperti dilansir Fajar Sulsel.

Khusus untuk PT Cahaya Cemerlang, kata dia, masalahnya yakni sebagian air buangannya tidak melalui IPAL dan langsung ke badan air. Sedangkan PT Aluminium Indo Jaya yang merupakan perusahaan peleburan aluminium belum memiliki tempat penampungan sementara untuk limbahnya. Selain itu juga tidak memiliki alat pengendalian emisi, apalagi sudah banyak komplain dari perusahaan di sekitarnya.

Mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada dua perusahaan tersebut, Hasbi mengaku, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pihak Kementerian.

“Biasanya pihak kementerian yang turun langsung melakukan tindak lanjut penetapan hukum pidana dan perdatanya. Tetapi ini kan peraturan sering berubah-ubah, jadi kami juga tidak ingin salah langkah. Untuk itu kami masih menunggu petunjuk dari kementerian,” ungkapnya.

Proper merupakan program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berupa kegiatan pengawasan dan pemberian insentif dan atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan demi mendorong perusahaan untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan.

Capaian tersebut melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R, efisiensi energi, konservasi sumber daya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat. (Gede Tragya)

Turut Mengawal Kontribusi Indonesia Dalam Perjanjian Iklim Dunia, Unhas Gelar Kuliah Umum

Published in Nasional
Sabtu, 17 Desember 2016 17:21

Medialingkungan.com - Perubahan iklim sejak tahun 1992 hingga sekarang yang melibatkan semua bidang mulai dari ekonomi, sosial, politik, hingga kesehatan selalu menjadi bahan perbincangan global. Conference of Parties (COP) yang merupakan otoritas tertinggi dalam pembuatan keputusan Konvensi Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) berupaya mencari cara bagaimana meminimalisir gas rumah kaca di atmosfer yang sudah terlalu besar.

Sejalan dengan hal tersebut, Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup angkatan 2016 sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin pada Jum’at (16/12) menyelenggarakan diskusi informal dan kuliah umum sebagai kuliah akhir pada matakuliah lingkungan global, dengan tema “Paris Agreement 2015 dan Perkembangan Terbaru COP 22 di Maroko tahun 2016” di Aula Hardjonoe Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Kegiatan tersebut menghadirkan Muhammad Farid selaku narasumber yang merupakan staf khusus Dirjen PPL KLHK, sekaligus merupakan salah satu utusan Indonesia ke COP 22 di Maroko.

“Kegiatan ini dilakukan guna untuk memperluas wawasan, bagaimana dinamika yang berkembang dalam proses negosiasi internasional seperti COP ini,” ujar moderator Dr Ir. M. Risal Idrus, M.Sc dalam kegiatan tersebut.

Perjanjian Paris atau COP 21 yang menjadi legal banding baru setelah Protocol Kyoto mengikat komitmen semua negara yang tergabung didalamnya, baik negera maju maupun negara berkembang agar menyampaikan kontribusi penurunan emisinya setiap 5 tahun sekali.

Dalam kegiatan ini Muhammad Farid memaparkan bahwa 197 negara yang tergabung dalam COP 21 berupaya menaikkan suhu global dibawah 2 derajat dari tingkat pra-industri. Dalam proses mitigasi masing-masing negara mengupayakan agar mencapai tingkat tertinggi global, kontribusi penurunan emisi harus di tingkatkan dan Negara berkembang perlu didukung untuk meningkatkan ambisisnya.

Hingga saat ini sebanyak 117 dari 197 negara yang tergabung dalam konvensi telah mertifikasi perjanjian Paris termasuk Indonesia. Jangka waktu yang sangat singkat jika dibandingkan dengan protocol Kyoto yang memakan waktu bertahun-tahun untuk mencapai kesepakatan.

Indonesia yang merupakan negara mega-biodiversity harus terus ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, selain kerena perjanjian ini sejalan dengan amanat konstitusi indonesia, juga adanya akses pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas yang diberikan.

Penyumbang emisi terbesar Indonesia, berasal dari sektor kehutanan dan lingkungan. Meski demikian Indonesia telah berupaya menekan emisi sektor kehutanan, seperti dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan hingga restorasi gambut. Seperti tahun ini, tingkat kebakaran hutan Indonesia menurun dari tahun sebelumnya, sehingga dapat menyelamatkan ratusan ton emisi agar tidak melayang ke atmosfer.

Farid mengatakan, delegasi Indonesia yang menghadiri COP 22 di Marakesh, Maroko berjumlah 500 orang dari berbagai elemen masyarakat mulai dari kementrian LHK, NGO, lembaga peneliti, swasta, pemerintah daerah hingga mahasiswa pun ikut terlibat dalam proses negosiasi ini. Meski demikian, hanya 80 orang yang menghadiri proses negosiasi itu.

“Ada sebanyak 50 agenda yang diikuti oleh delegasi Indonesia, agenda yang paling banyak diminati ialah mitigasi dan finance”, tambahnya.

Dalam mengimplementasikan perjanjian Paris perlu adanya aksi pencegahan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan dukungan pendanaan, penggunaan inovasi teknologi, peningkatan kapasitas didukung mekanisme transparansi serta tata kelola berkelanjutan. Aksi-aksi penurunan emisi ini perlu kerja berat, dan menjadi pekerjaan besar bersama. (Mirawati)

Terbang Sambil Menikmati Keindahan Alam Palu Bersama Paralayang

Published in Ekowista & Traveling
Selasa, 29 November 2016 15:35

Medialingkungan.com - Anda suka dengan wisata yang memacu adrenalin? Anda dapat mencoba olahraga paralayang yang satu ini. Terletak di Pegunungan Mantantimali, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, objek wisata yang satu ini disebut sebagai tempat terbaik untuk olahraga paralayang se-Asia Tenggara.

Tempat ini satu-satunya lokasi yang bisa digunakan untuk terbang sepanjang tahun, tak seperti di daerah lain yang dipengaruhi oleh cuaca yang tidak menentu. Terbukti dari lokasi ini yang ering menjadi tempat pelaksanaan Kejurnas Paralayang tingkat Nasional maupun Internasional.

Sambil berolahraga paralayang, Anda dapat pula menikmati panorama alam pegunungan Gawalise yang menawan dan hamparan lembah Palu dan lembah Sigi. Selain itu Anda juga akan disuguhkan perpaduan antara panorama alam daratan dan lautan.

Keunikan lain dari tempat ini yaitu Anda dapat mendirikan tenda bagi para pecinta alam atau pendaki gunung. Suasananya yang sejuk dan tenang membuat Anda tak ingin segera beranjak dari menikmati suasana itu. Selain itu Anda juga disuguhkan keindahan pemandangan matahari terbit (sunrise) di ufuk timur dengan udara yang dingin dan sejuk.

Lokasi take off paralayang terletak dari sebuah bukit yang menghadap ke laut ke arah timur, ketinggian 1100 mdpl (meter diatas permukaan laut). Meski kondisinya sedikit berbatu dan sempit, tetapi terletak di ujung lereng yang sangat terjal, memberikan banyak keuntungan bagi para pecinta olahraga ini.

Untuk menikmati olahraga paralayang ini Anda perlu membayar sebanyak Rp 300.000 sampai dengan Rp 500.000,-. Sedangkan untuk menuju lokasi Matantimali dari kota palu kurang lebih 30 menit ke arah barat, bisa dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, dan bahkan bisa ditempuh dengan berjalan kaki (hiking). Sepanjang perjalanan anda akan disuguhkan dengan panorama alam pegunungan Matantimali dan hamparan sawah penduduk serta keramah-tamahan masyarakat yang bermukim di kaki gunung Matantimali. (Tanti)

Salah satu keindahan yang disuguhkan ketika Anda terbang di atas langit menggunakan Paralayang. (Gambar: IG @Trie_serendipity)

Salah satu pemandangan pada malam hari di pegunungan Mantantimali. (Gambar: IG @Uthamaragau)

 

NU Adakan Pelatihan Penanganan Darurat Bencana di Barru

Published in Nasional
Minggu, 27 November 2016 15:51

Medialingkungan.com - Nahdlatul Ulama (NU) melalui Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) bersama Department of Foreign and Trade (DFAT) Australia kembali menyelenggarakan Pelatihan Penanganan Darurat Bencana, pada Kamis (24/11) sampai Minggu (27-11) di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Pelatihan Penanganan Darurat Bencana dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menghadapi situasi darurat  bencana baik siaga maupun tanggap darurat.

Beberapa persoalan seringkali terjadi saat melakukan penanganan tanggap darurat, diantaranya bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan, keamanan dan perlindungan tidak terjamin, informasi yang simpang siur, keterbatasan waktu, keterbatasan penanganan penderita gawat darurat, dan kendala koordinasi. Terkait hal tersebut, diperlukan suatu sistem dan cara untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang seringkali muncul dalam melakukan upaya tanggap darurat.

Pelatihan Penanganan Darurat Bencana merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang terjadi saat melakukan upaya tanggap darurat. Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta, terdiri dari perwakilan stakeholder, diantaranya BPBD Kabupaten Barru, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, karang taruna, UKM Sipatokkong, KPM Desa Lalabata, Fatayat NU, IPNU, GP. ANSOR, dan PC.LPBI NU Kabupaten Barru.

Beberapa materi yang diberikan dalam pelatihan ini, diantaranya: Teknik Penyusunan Sistem Peringatan Dini Terpadu Berbasis Komunitas; Teknik Penyusunan Rencana Evakuasi Mandiri Berbasis Komunitas; Teknik Penanganan Penderita Gawat Darurat; Teknik Penyusunan Rencana Kontinjensi; dan Teknik Penyusunan Sistem Komando Tanggap Darurat berbasis Desa. Seluruh materi selanjutnya dipraktekkan dalam gladi lapang yang dilaksanakan pada hari terakhir.

Dr. Muhammad Syahrir, selaku Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, dalam sambutannya pada acara pembukaan, menyampaikan apresiasi kepada Nahdlatul Ulama (NU) yang telah melaksanakan Pelatihan Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Barru. Syahrir mengatakan pelatihan ini dilaksanakan untuk mempersiapkan peserta menjadi kader militan untuk penanggulangan bencana.

“Akhir-akhir ini frekuensi kejadian bencana semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bukan hanya dari sisi intensitasnya saja, tetapi resiko bencana yang timbul juga semakin besar. Pengalaman menunjukkan bahwa banyaknya korban diakibatkan oleh penanganan yang tidak efektif,” kata Syahrir.

“Kerja bencana memerlukan kerjasama semua stakeholder, serta koordinasi semua pihak terkait. Dengan demikian bencana membutuhkan penanganan yang terpadu, dan tidak bekerja sendiri-sendiri,” tambahnya.

Ketua PCNU Kabupaten Barru, Dr. Irham Djalil Aliah, M.Ag. yang hadir dalam pelatihan memberikan arahan bahwa NU akan selalu menjaga NKRI dan mempertahankan pancasila. Apa yang dilakukan hari ini akan menjadi kerja nyata sesungguhnya bagi komunitas untuk meningkatkan kapasitas guna membekali diri untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan yang lebih baik.

“Kita sudah bertekad untuk melakukan kontribusi pembangunan sesuai kapasitas kita masing-masing. seluruh peserta pelatihan merupakan kader militan yang akan selalu siap dalam melakukan kegiatan-kegiatan kebencanaan dan kemanusiaan. Diharapkan 30 peserta ini dapat menularkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki kepada orang lain, sehingga ke depan masyarakat Barru memiliki kapasitas yang cukup dalam melakukan kegiatan kebencanaan,” ujarnya.

Deputy Program Manager SLOGAN-STEADY LPBI NU, Rurid Rudianto juga turur menyampaikan bahwa kontribusi relawan penanggulangan bencana harus diberikan mulai pra, saat hingga pasca bencana. Dalam pelatihan ini akan diberikan materi tentang mengelola pos komando tanggap darurat, serta ketrampilan memberikan pertolongan kepada korban bencana agar tidak menyebabkan terjadi bencana lain.

“Diharapkan semua pihak yang terlibat dalam pelatihan dapat bekerja sama, saling memberikan kontribusi pemikiran dan pengalaman. Pasca pelatihan nanti akan dibentuk tim tanggap darurat yang akan difasilitasi oleh PP. LPBI NU. Ke depan diharapkan tim tanggap darurat ini selalu siap jika dibutuhkan Kabupaten Barru maupun oleh Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Rurid. (Muchlas Dharmawan)

Halaman 1 dari 11

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini