medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Tak Ingin Malu, Indonesia Siap Atasi Karhutla Saat Asian Games 2018

Published in Nasional
Selasa, 05 Juni 2018 05:00

Medialingkungan.com – Perhelatan Asian Games 2018 yang dilaksanakan di Jakarta dan Palembang akan segera bergulir pada bulan Agustus mendatang. Indonesia melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mempersiapkan diri mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah menjelang perhelatan Asian Games 2018, apalagi salah satu kota yang menjadi tuan rumah berada di pulau Sumatera. Mengingat bahwa pulau Sumatera merupakan daerah yang memiliki hutan/lahan gambut cukup luas, sehingga daerah ini menjadi langganan karhutla hampir setiap tahunnya.

"Tahun ini kita jadi tuan rumah Asian Games, tidak hanya di Jakarta, tapi juga Palembang. Saya ingatkan lagi, jangan sampai saat perhelatan itu ada asap kebakaran hutan dan lahan," ujar Presiden Jokowi saat memberi pengarahan kepada peserta Rakornas Pengendalian Karhutla Tahun 2018, seperti dilansir oleh Tempo.co.

Ucapan Jokowi ini saarat akan reputasi (image) negara di mata negara-negara lain yang menjadi peserta Asian Games 2018. Menanggapi hal tersebut, Menteri LHK segera menginstruksikan kepada setiap komponen kementrian yang terkait untuk siap mengantisipasi karhutla di semua daerah rawan karhutla saat Asian Games berlangsung.

“Jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan ketika Asian Games ke-18 berlangsung. Kita harus menjaga reputasi negara sehingga semua wilayah harus dijaga dari karhutla, tidak hanya di Palembang,” ujar Menteri LHK saat pembukaan rapat penanganan krisis karhutla, seperti dilansir oleh laman resmi ppid.menlhk.go.id.

Berbagai persiapan dan upaya telah dilakukan oleh KLHK, khususnya Direktorat Pengendalian Kebakarakan Hutan dan Lahan (Direktorat PKHL), seperti patroli terpadu antara masyarakat, TNI dan Polri di provinsi-provinsi rawan karhutla, pengaktifan kembali posko-posko pengendalian karhutla, peningkatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan karhutla dan pelaksanaan kegiatan water bombing yang sampai saat ini telah menjatuhkan 6,5 juta liter air di pulau Sumatera.

Selain itu, satgas udara juga melakukan upaya pembuatan hujan buatan/TMC. Dari periode 16 Mei - 2 Juni 2018 total garam yang telah dijatuhkan sebanyak 27 ton yang terpusat di Sumatera Selatan. Dengan adanya berbagai persiapan pencegahan karhutla, diharapkan saat Asian Games 2018 berlangsung, Indonesia tidak terkabuti oleh asap, tetapi terkalungi oleh prestasi-prestasi para atletnya. (Wardiman Mas’ud)

SM Rawa Singkil Akhirnya Terbebas dari Kebun Sawit

Published in Nasional
Jumat, 01 Desember 2017 18:50

Medialingkungan.com - Akhirnya Sawit di Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil dimusnakan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh didukung Forum Konservasi Leuser (FKL) memusnakan kebun sawit PT. Agro Sinergi Nusantara (ASN) yang memasuki kawasan SM Rawa Singkil.

Pemusnahan kebun sawit yang dilakukan pada Selasa (28/11/17). Pemusnahan kebun sawit ini seluas 70 hektar sedangkan PT. ASN telah membuka lahan di SM Rawa Singkil 340 hektar. Dari jumlah tersebut yang akan ditanami kembali sekitar 100 hektar. Sisanya akan dibiarkan tumbuh secara alami.

Perwakilan PT. ASN yang hadir pada saat pemusnahan mengatakan bahwa PT. ASN setuju dengan pemusnahan tersebut karena setelah dilakukan pengukuran batas kawasan, perusahaan memang membuka lahan di SM Rawa Singkil.

Dari data Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa SM Rawa Singkil merupakan tempat bagi Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, Mawas, Ular Phyton, Biawak, Rangkong, Kuau, Gagak Hitam, Kuntul, dan Orangutan. Jika Habitat mereka terus menerus dirusak maka keberlangsungan hidup satwa-satwa tersebut dapat terancam.

Dari hal tersebut BKSDA Aceh terus melakukan pendekatan agar kegiatan pembukaan lahan tidak ada lagi di SM Rawa Singkil karena bukan hanya PT. ASN yang membuka lahan di SM Rawa Singkil tapi juga masyarakat sekitar.

“Kita perlu peningkatan sumber daya dan pengetahuan masyarakat agar hal ini tidak terus menerus terjadi,” ujar Sapto Aji Prabowo, Kepala BKSDA Aceh dilansir dari Mongabay.com. (Ira Anugerah A.)

Walhi: Lebih Baik PLTA Tampur Dibatalkan

Published in Nasional
Sabtu, 25 November 2017 15:34

Medialingkungan.com - Pihak pemerintah terus berupaya melakukan percepatan pembangunan, satu diantaranya mendirikan pembangkit energi, seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Proyek pembangunan ini tak jarang menuai kritik pada pelaksanaannya oleh berbagai pihak. Seperti pada pembangunan PLTA tampur di Kabupaten Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Timur, dan Kota Langsa.

Maksum, Warga Aceh Tamiang, menyatakan tidak setuju dengan pembangunan PLTA tampur dengan tinggi bendungannya mencapai 173,5 meter. Selain itu, sosialisasi pembangunan serta resiko yang akan dihadapi kepada masyarakat, tidak menyeluruh.

“Kami tidak mau, bila bendungannya jebol menjadi bom. Terlebih, lokasinya dengan permukiman penduduk,” terangnya dalam diskusi PLTA Tampur yang dilaksanakan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HaKA) di Banda Aceh, (23/11/2017) dilansir dari Mongabay.

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur yang kapasitasnya mencapai 443 Megawatt ini dikerjakan Perusahaan Modal Asing (PMA) PT. Kamirzu asal Hongkong. Laporan kunjungan lapangan Walhi Aceh menerangkan, pembangunan PLTA Tampur saat ini masih prakontruksi dan perampungan perizinan. Termasuk izin pinjam pakai kawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), izin lingkungan, serta izin usaha.

“Proses dan perizinan ditargetkan rampung di 2017. Keseluruhan, PLTA Tampur siap operasi pada 2025 dan penggenangan waduk direncanakan di tahun pertama itu,” terang Kepala Divisi Advokasi Walhi Aceh, Muhammad Nasir, Kamis (23/11/17).

Nasir menyatakan, pembangunan ini menggunakan lahan seluas 4.090 hektar untuk rencana genangan. Luas lahan tersebut terbagi atas, kawasan hutan lindung (1.226,83 hektar), hutan produksi (2.565,44 hektar), dan area penggunaan lain (297,73 hektar).

Rencana pembangunan bendungan/DAM dan power house seluas 10 hektar berada di hutan lindung. Sementara pembangunan jalur saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) sepanjang 45 km berada di hutan lindung (9,34 km), hutan produksi (21,4 km) dan area penggunaan lain (14,26 km).

Hasil sidang 28 Desember 2016 Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Provinsi Aceh, telah menyetujui pengerjaan proyek tersebut. Meskipun, lebih dari 4.000 hektare hutan di KEL akan menjadi danau dan puluhan kepala keluarga di Desa Lesten, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, direlokasi.

“Walhi Aceh menolak Amdal PLTA Tampur karena penggunaan hutan yang sangat luas dan melaporkannya ke KLHK. Lebih baik proyek itu dibatalkan saja untuk menyelamatkan lingkungan dan masyarakat,” tegas Nasir.

Warga Aceh Tamiang yang juga pegiat lingkungan Rudi Putra menyatakan, kondisi tanah di Kawasan Ekosistem Leuser sangat labil. Mudah longsor yang berpengaruh pada usia bendungan.

“Setiap tahun perbukitan di Leuser amblas karena longsor. Bendungan tinggi sangat tidak cocok dibangun karena kondisi tanah yang tidak stabil,” jelas Rudi yang telah belasan tahun bekerja di hutan Leuser.

Rudi menyatakan, lokasi proyek PLTA Tampur berada dekat patahan yang rawan terjadi gempa. Hal Ini bisa mempercepat usia bendungan. “Saya tidak bisa banyangkan kalau bendungan itu jebol,” ungkapnya. (Khalid Muhammad)

 

 

Orangutan Tapanuli, Spesies Baru yang Langka

Published in Nasional
Senin, 06 November 2017 17:49

Medialingkungan.com - Orangutan Tapanuli Pongo Tapanuliensis baru ditemukan dan langsung masuk dalam daftar spesies terancam punah. Orangutan yang sangat lambat dalam berkembang biak ini dapat dijumpai di Sumatera Utara. Populasi orangutan ini hanya berjumlah 800 ekor dan tersebar di tiga blok yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan.

Penemuan ini hasil riset dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Yayasan Ekosistem Lestari, Sumatran Orangutan Conservation Programme, Yayasan Badak Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah daerah Tapanuli Tengah, Utara, dan Selatan serta narasumber lainnya Dr. Puji Rianti (IPB), Anton Nurcahyo (Australian National University University) dan Gabriella Frediksso yang telah diupload jurnal internasional, Current Biology (31/11/17).

Sedangkan untuk pengukuhannya direncanakan disusul dengan penetapannya dalam IUCN CITES I dan statusnya Critical Endagered (Kritis).

“Ekosistem alami Orangutan Tapanuli harus terjaga mengingat pentingnya keberlangsungan hidup Orangutan,” ucap Puji Rianti seperti yang dilansir dari Mongabay Indonesia.

Orangutan Tapanuli merupakan jenis kera besar (Great Ape) yang hidup 50-60 tahun dan memakan jenis spesies tumbuhan yang sebelumnya belum pernah tercatat sebagai jenis pakan orangutan adalah Orangutan terlangka dan terancam di dunia yang dinyatakan lebih langka dibanding Gorilla Gunung Afrika.

“Habitat yang ada harus dikelola dengan benar, tidak ada lagi fragmentasi misalnya pembukaan lahan,” tegas Wiratno, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK. (Ira Anugerah A.)

Bonn Challenge, Insiaisi Restorasi Hutan Terbesar Di Dunia

Published in Nasional
Selasa, 09 Mei 2017 10:48

Medialingkungan.com – Sumatera Selatan (Sumsel) kedatangan 40 negara untuk menghadiri The 1st Asia Bonn Challenge High Level Meeting pada hari ini dan besok (9-10) Mei 2017. Pemerintah Provinsi Sumsel mengatakan The Bonn Challenge adalah suatu inisiatif dan ide yang besar dari pemimpin-pemimpin dunia yang peduli perubahan iklim.

“Ini dilakukan dengan restorasi lanskap hutan yang kritis,” ujar Najib Asmani, Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan Bidang Perubahan Iklim.

Lebih lanjut ia sampiakan mengatakan pengelolaan hutan dan lahan di provinsi Sumsel harus melibatkan semua elemen masyarakat. "Berkat kerja keras Pemprov Sumsel kita bisa menyelenggarakan Bonn Chalenge," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel mengatakan sebanyak 736 ribu hektar hutan di Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan rusak. Kerusakan dominan disebabkan kebakaran hutan dan lahan 2015. "736 Ribu hektar hutan yang rusak akibat kebakaran 2015. Sulit direstorasi atau direvitalisasi, APBD tak mampu, APBN juga," kata Alex, Senin (8/5).

Ia sampaikan juga bahwa pihaknya sulit melakukan restorasi hutan rusak itu memerlukan banyak biaya. Tak hanya anggaran dari APBD, dana dari pemerintah pusat (APBN) juga belum tentu mampu mencukupi.

Untuk menyikapi masalah tersebut, Alex menggandeng banyak Non-Government Organization (NGO) yang peduli terhadap lingkungan untuk membantu memperbaiki hutan yang rusak. “kita mengajak pihak kedua dan ketiga untuk membantu. Kita masih cari negara-negara yang peduli. Saat ini setidaknya, ada 11 lokasi yang digarap 6 NGO," paparnya.

Terkait Bonn Challenge, sambungnya, Bonn Challenge adalah suatu inisiatif restorasi landskap yang kritis yang terbesar dunia. Gelaran kali ini dimanfaatkan untuk menunjukkan kepada negara peserta untuk melihat secara langsung kondisi hutan di Bumi Sriwijaya ini. Sumsel sendiri mengajukan 400 ribu hektar dari 150 juta hektar hutan yang ditargetkan direstorasi hingga 2020 mendatang. {Fahrum Ahmad}

Menteri Pembangunan Denmark Apresiasi Hutan Harapan Jambi

Published in Nasional
Selasa, 02 Mei 2017 10:10

Medialingkungan.com – Menteri Pembangunan Kerja Sama Denmark, Ulla Tørnæs‎, berkunjung ke Hutan Harapan di Kabupaten Batanghari, Jambi, Minggu (30/04). Ia didampingi rombongan Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Casper Klynge‎.

Kunjungan ini merupakan tindaklanjut dari kerja sama Pemerintah Denmark dan Indonesia di bidang pelestarian lingkungan. Ulla menyampaikan kekagumannya terhadap hutan tropis yang masih alami dan memegang peran vital di Sumatera sebagai penyumbang oksigen.

"Karena itulah kami menganggap hutan tropis ini memiliki peran yang sangat penting di mata internasional," ungkap dia seperti dikutip dari Tribunnews.com. Untuk itu sambung dia, kelestariannya harus dijaga. "Termasuk di dalamnya menjaga kelestarian flora dan fauna yang hidup di hutan tropis ini".

Ulla juga diberikan kesempatan untuk membuka kegiatan launching "Thumble in the Jungle" dalam rangka lomba sepeda gunung pertama di Hutan Restorasi di Indonesia, pada Senin (1/05). Melalui kegiatan ini, dia berharap, pelestarian hutan tidak semata-mata untuk menjaga keaslian alam, namun juga berdampak positif bagi masyarakat.

‎‎"Saya sangat gembira berada di tempat ini. Saya melepas peserta sepeda gunung pertama di Hutan Harapan," ujar Ulla Tørnæs‎, Senin (1/5).

Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang cukup menarik bagi negara lain. Namun untuk pengembangan di bidang ecotourism perlu ditingkatkan lagi. "Tujuannya agar kunjungan turis ke hutan ini dapat meningkat," ujarnya.

Sementara itu, Casper mengatakan, peranan Hutan Harapan yang dikelola PT Restorasi Ekosistem Indoensia (Reki) dapat mengurangi emisi karbon hingga dua kali lebih besar di negaranya. ‎

Berdasarkan data yang diperoleh, keberadaan Hutan Harapan dapat mengurangi jumlah emisi karbon 80 juta ton per tahun, atau dua kali lipat dari Denmark, yang hanya 40 juta ton per tahun‎. "Hutan Harapan ini merupakan proyek yang akan diterapkan di daerah lain," ungkapnya.

Hutan Harapan membentang di dua kabupaten di Provinsi Jambi, yakni Sarolangun dan Batanghari, serta di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Izin pengelolaannya diberikan kepada Unit Manajemen Hutan Harapan bentukan Burung Indonesia, Birdlife International dan Royal Society for the Protection of Birds. Karena pemerintah mensyaratkan badan hukum perseroan terbatas (PT), maka didirikan PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki).

Izin RE pertama didapat pada 2007, yakni untuk kawasan seluas 52.170 hektare di Kabupaten Musi Banyuasin (SK Menhut No 293/Menhut-II/2007). Izin kedua keluar pada 2010 untuk areal seluas 46.385 hektare di Kabupaten Batanghari dan Sarolangun (SK Menhut No 327/Menhut-II/2010). Total luas izin konsesinya 98.555 hektare. "Inisiatif Hutan Harapan setidaknya menyelamatkan 20 persen hutan dataran rendah yang tersisa di Sumatera dan mendukung pelestarian alam di Indonesia," imbuhnya.

Casper juga menyebutkan: "Antara Denmark dan PT Reki masih mencari modul untuk mencari solusi tekanan dari luar. Tapi, kami meyakini pihak Reki bisa mencarikan sulusi dengan cara bermitra dengan masyarakat sekitar”.

"Terpenting menjaga hutan Harapan dan tetap mempertahankan keberadaan penduduk asli yang tinggal di hutan Harapan agar nanti mereka bisa disejahterakan di tempat tinggalnya sendiri melalui kerjasama yang baik," tambah Casper. {Fahrum Ahmad}

Gawat, Habitat Satwa Sumatera Makin Berkurang

Published in Nasional
Senin, 13 Maret 2017 14:48

Medialingkungan.com – Organisasi lingkungan Rainforest Action Network (RAN) menyebutkan bahwa pembukaan lahan di hutan hujan dataran rendah primer ekosistem Leuser mengakibatkan habitat hewan gajah, harimau, dan orang utan Sumatera semakin berkurang.

Direktur Kampanye Agribisnis RAN, Gemma Tillack seperti dilansir Antara News juga memamparkan kehilangan tragis habitat penting satwa liar yang terancam punah ini merupakan tindakan pembangkangan oleh perusahaan nakal yang telah diawasi sebelumnya oleh pemerintah untuk secara ilegal menghancurkan hutan hujan ekosistem Leuser.

Berdasarkan hasil pemantauan dalam enam bulan terakhir, RAN mencatat pembukaan hutan ilegal berlangsung di daerah resapan air Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Berdasarkan hasil pemantauan dalam enam bulan terakhir, RAN mencatat pembukaan hutan ilegal berlangsung di daerah resapan air Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Kerusakan yang diakibatkan pembukaan hutan tersebut diyakini dapat membahayakan masyarakat yang tinggal di hilir.

Menurut laporan RAN, habitat gajah Sumatera yang kian kritis diakibatkan karena perluasan kegiatan tersebut sehingga menimbulkan tingginya konflik antara gajah dengan manusia pada masyarakat.

Selain itu hal tersebut juga bisa menjadi ancaman serius bagi pertanian serta kesehatan dan kelangsungan hidup gajah.

Tillack menuturkan aktivitas tersebut merupakan pelanggaran terhadap moratorium yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada April 2016 dan juga instruksi Gubernur Aceh Zaini Abdullah pada 17 Juni 2016 yang memerintahkan perusahaan untuk menghentikan seluruh kegiatan penebangan hutan, termasuk di daerah yang telah mendapatkan izin.

"Pemerintah harus segera melakukan segala bentuk intevensi yang diperlukan untuk menghentikan pembukaan hutan dan membatalkan izin perusahaan," kata Tillack. (Andi Wahyunira)

Perusahaan Senjata AS Tertarik Investasi Energi Dari Sampah di Sumsel

Published in Nasional
Kamis, 15 Desember 2016 22:48

Medialingkungan.com – Sampah yang terbuang dan menumpuk selalu menjadi masalah di suatu negara, namun tak disangka permasalahan sampah di Sumatera Selatan ini menjadi keuntungan sendiri untuk menarik investor. Sebuah perusahaan pembuat senjata asal Amerika Serikat, Lockheed Martin Corp tertarik berinvestasi di Sumatera Selatan, dengan memanfaatkan sampah di daerah tersebut untuk diolah menjadi energi listrik.

Seperti dilandir Antara, Yohanes H. Thoruan selaku Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengatakan bahwa, Sumsel menawarkan dua lokasi untuk investasi ini yakni di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Timur) dan OKU Induk.

Untuk menyakinkan mereka, Pemprov Sumsel juga menginformasikan bahwa daerah ini juga merupakan pengekspor listrik di beberapa beberapa wilayah di Indonesia, bahkan sampai ke Singapura.

"Saat paparan, investor AS tertarik dan akan segera membuat studi kelayakannya sekitar 3-4 bulan dan rencananya tahun 2017 sudah bisa jalan," ujar Yohanes, di Palembang, Kamis (15/12).

Mengenai nilai investasi, Yohanes belum dapat menyebutkannya. Sedangkan untuk pembiayaannya akan menggunakan sistem pinjaman yang menguntungkan bagi Sumsel maupun Investor.

Sumsel membidik proyek energi baru dan terbarukan ini karena negara telah mengalokasikan dana APBN untuk mencapai target penyediaan energi 35.000 MegaWatt dalam lima tahun hingga 2019.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Palembang sudah membangun Pembangkit Listrik Sampah berkapasitas 500 kiloWatt (kW) di kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sukawinatan dengan menggunakan dana APBN. (Andi Wahyunira)

WALHI: 65 Izin Usaha Pertambangan Bengkulu Bermasalah

Published in Nasional
Selasa, 17 Mei 2016 15:27

Medialingkungan.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebut 65 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Bengkulu bermasalah karena belum berstatus “Clean and Clear (CnC)” menurut Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Berdasarkan data yang diolah Koalisi Antimafia Tambang, masih ada 65 izin pertambangan yang belum CnC di wilayah Bengkulu, sedangkan dari 5.000 pemegang IUP yang teridentifikasi oleh KPK sebanyak 3.966 IUP bermasalah dan juga masuk kedalam kategori bersih dan tidak tuntas (non CnC).

Direktur WALHI Bengkulu, Beni Ardiansyah mengungkapkan izin usaha pertambangan yang bermasalah tersebut terkait persoalan administrasi, wilayah hingga finansial.

“Berdasarkan koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, ada 65 izin di Bengkulu yang masih bermasalah," ungkap Beni seperti yang dilansir oleh Antara.com

Ia mengatakan izin yang bermasalah dari sisi administrasi dan wilayah tersebut sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Rejanglebong, Bengkulu Selatan dan Kabupaten Bengkulu Utara. “Persoalan administrasi terkait proses perizinan dan kelengkapan dokumen dan jaminan reklamasi, sedangkan persoalan wilayah adalah terkait izin konsesi yang berada dalam kawasan hutan konservasi," tambahnya.

Berdasarkan pemetaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan IUP di wilayah Bengkulu memasuki kawasan hutan konservasi seluas 5.158 hektar, sedangkan pertambangan yang berada dalam kawasan hutan lindung mencapai 113 ribu hektar. {Dedy}

Harimau Sumatera Hampir Mencapai Kepunahan

Published in Nasional
Jumat, 22 April 2016 11:09

Medialingkungan.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Forum HarimauKita menyelenggarakan Workshop Populasition Viability Analysis (PVA). Ahli dan Praktisi Konservasi Harimau Sumatera Berkolaborasi dalam melakukan analisis kelangsungan Populasi Harimau Sumatera dalam acara workshop di Bogor (19-21/04).

Hasil paparan analisis yang disampaikan dalam workshop PVA, bahwa Populasi Harimau Sumatera (Panther tigris sumatrae) diketahui hidup di 22 lansekap hutan di pulau Sumatera sedang mengalami kepunahan akibat deforestasi, perburuan liar juga konflik dengan manusia.

Yoan Dinata, Ketua Forum HarimauKita, mengatakan bahwa ke-22 lansekap tersebut adalah Leuser Ulumasen, Dolok Surungan, Batang Toru, Senepis-Buluhala, Barumun, Batang Gadis, Rimbopanti/Pasaman, Diam Siak Kecil, Kampar, Kerumutan, Tesso Nilo, Rimbang Baling, Kerinci Seblat-Batanghari, Bukit Tigapuluh, Bukit Duabelas, Berbak-Sembilang, Hutan Harapan, Dangku, Bukit Balai Rejang Selatan dan Way Kampas.

Seperti yang dilansir dari mongabay.co.id, “Dari hasil PVA, hanya 3 dari ke-22 lansekap yang menunjukkan Kecenderungan populasi dapat bertahan hingga 100 tahun kedepan, yaitu Leuser-Ulumasen, Kerinci Seblat dan Batang Gadis. Ketiga lansekap ini sedang mengalami tantangan deforestasi akibat usulan perubahan tata ruang dan pembangunan jalan,” ujarnya.

Diambil dari data perburuan yang dihimpun oleh tim investigasi Wildlife Crimes Unit (WCU), Forum HarimauKita mencatat sedikitnya 55 kasus konflik manusia dengan harimau yang terjadi sejak tahun 2009 hingga 2014. Pada saat yang sama, sekurangnya jumlah 124 ekor harimau yang diburu.

Banyak hal yang dibahas dalam workshop PVA, salah satunya menjadi catatan adalah data deforestasi yang sebaiknya menggunakan data resmi pemerintah, sehingga dapat sinergi dengan program-program pembangunan di Sumatera. Dan juga menghasilkan analisa yang terbaik dan memiliki kesesuaian yang tinggi dengan kondisi dan situasi di lapangan.

“Dalam beberapa bulan kedepan kami masih akan bekerja keras untuk menyempurnakan hasil PVA ini agar dapat menyajikan dasar informasi yang objektif untuk penyusunan strategi konservasi harimau sumatera di masa mendatang,” tutup Yoan. {Ilham Nasir}

Halaman 1 dari 9

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini