medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Bonn Challenge, Insiaisi Restorasi Hutan Terbesar Di Dunia

Published in Nasional
Selasa, 09 Mei 2017 10:48

Medialingkungan.com – Sumatera Selatan (Sumsel) kedatangan 40 negara untuk menghadiri The 1st Asia Bonn Challenge High Level Meeting pada hari ini dan besok (9-10) Mei 2017. Pemerintah Provinsi Sumsel mengatakan The Bonn Challenge adalah suatu inisiatif dan ide yang besar dari pemimpin-pemimpin dunia yang peduli perubahan iklim.

“Ini dilakukan dengan restorasi lanskap hutan yang kritis,” ujar Najib Asmani, Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan Bidang Perubahan Iklim.

Lebih lanjut ia sampiakan mengatakan pengelolaan hutan dan lahan di provinsi Sumsel harus melibatkan semua elemen masyarakat. "Berkat kerja keras Pemprov Sumsel kita bisa menyelenggarakan Bonn Chalenge," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel mengatakan sebanyak 736 ribu hektar hutan di Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan rusak. Kerusakan dominan disebabkan kebakaran hutan dan lahan 2015. "736 Ribu hektar hutan yang rusak akibat kebakaran 2015. Sulit direstorasi atau direvitalisasi, APBD tak mampu, APBN juga," kata Alex, Senin (8/5).

Ia sampaikan juga bahwa pihaknya sulit melakukan restorasi hutan rusak itu memerlukan banyak biaya. Tak hanya anggaran dari APBD, dana dari pemerintah pusat (APBN) juga belum tentu mampu mencukupi.

Untuk menyikapi masalah tersebut, Alex menggandeng banyak Non-Government Organization (NGO) yang peduli terhadap lingkungan untuk membantu memperbaiki hutan yang rusak. “kita mengajak pihak kedua dan ketiga untuk membantu. Kita masih cari negara-negara yang peduli. Saat ini setidaknya, ada 11 lokasi yang digarap 6 NGO," paparnya.

Terkait Bonn Challenge, sambungnya, Bonn Challenge adalah suatu inisiatif restorasi landskap yang kritis yang terbesar dunia. Gelaran kali ini dimanfaatkan untuk menunjukkan kepada negara peserta untuk melihat secara langsung kondisi hutan di Bumi Sriwijaya ini. Sumsel sendiri mengajukan 400 ribu hektar dari 150 juta hektar hutan yang ditargetkan direstorasi hingga 2020 mendatang. {Fahrum Ahmad}

Menteri Pembangunan Denmark Apresiasi Hutan Harapan Jambi

Published in Nasional
Selasa, 02 Mei 2017 10:10

Medialingkungan.com – Menteri Pembangunan Kerja Sama Denmark, Ulla Tørnæs‎, berkunjung ke Hutan Harapan di Kabupaten Batanghari, Jambi, Minggu (30/04). Ia didampingi rombongan Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Casper Klynge‎.

Kunjungan ini merupakan tindaklanjut dari kerja sama Pemerintah Denmark dan Indonesia di bidang pelestarian lingkungan. Ulla menyampaikan kekagumannya terhadap hutan tropis yang masih alami dan memegang peran vital di Sumatera sebagai penyumbang oksigen.

"Karena itulah kami menganggap hutan tropis ini memiliki peran yang sangat penting di mata internasional," ungkap dia seperti dikutip dari Tribunnews.com. Untuk itu sambung dia, kelestariannya harus dijaga. "Termasuk di dalamnya menjaga kelestarian flora dan fauna yang hidup di hutan tropis ini".

Ulla juga diberikan kesempatan untuk membuka kegiatan launching "Thumble in the Jungle" dalam rangka lomba sepeda gunung pertama di Hutan Restorasi di Indonesia, pada Senin (1/05). Melalui kegiatan ini, dia berharap, pelestarian hutan tidak semata-mata untuk menjaga keaslian alam, namun juga berdampak positif bagi masyarakat.

‎‎"Saya sangat gembira berada di tempat ini. Saya melepas peserta sepeda gunung pertama di Hutan Harapan," ujar Ulla Tørnæs‎, Senin (1/5).

Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang cukup menarik bagi negara lain. Namun untuk pengembangan di bidang ecotourism perlu ditingkatkan lagi. "Tujuannya agar kunjungan turis ke hutan ini dapat meningkat," ujarnya.

Sementara itu, Casper mengatakan, peranan Hutan Harapan yang dikelola PT Restorasi Ekosistem Indoensia (Reki) dapat mengurangi emisi karbon hingga dua kali lebih besar di negaranya. ‎

Berdasarkan data yang diperoleh, keberadaan Hutan Harapan dapat mengurangi jumlah emisi karbon 80 juta ton per tahun, atau dua kali lipat dari Denmark, yang hanya 40 juta ton per tahun‎. "Hutan Harapan ini merupakan proyek yang akan diterapkan di daerah lain," ungkapnya.

Hutan Harapan membentang di dua kabupaten di Provinsi Jambi, yakni Sarolangun dan Batanghari, serta di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Izin pengelolaannya diberikan kepada Unit Manajemen Hutan Harapan bentukan Burung Indonesia, Birdlife International dan Royal Society for the Protection of Birds. Karena pemerintah mensyaratkan badan hukum perseroan terbatas (PT), maka didirikan PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki).

Izin RE pertama didapat pada 2007, yakni untuk kawasan seluas 52.170 hektare di Kabupaten Musi Banyuasin (SK Menhut No 293/Menhut-II/2007). Izin kedua keluar pada 2010 untuk areal seluas 46.385 hektare di Kabupaten Batanghari dan Sarolangun (SK Menhut No 327/Menhut-II/2010). Total luas izin konsesinya 98.555 hektare. "Inisiatif Hutan Harapan setidaknya menyelamatkan 20 persen hutan dataran rendah yang tersisa di Sumatera dan mendukung pelestarian alam di Indonesia," imbuhnya.

Casper juga menyebutkan: "Antara Denmark dan PT Reki masih mencari modul untuk mencari solusi tekanan dari luar. Tapi, kami meyakini pihak Reki bisa mencarikan sulusi dengan cara bermitra dengan masyarakat sekitar”.

"Terpenting menjaga hutan Harapan dan tetap mempertahankan keberadaan penduduk asli yang tinggal di hutan Harapan agar nanti mereka bisa disejahterakan di tempat tinggalnya sendiri melalui kerjasama yang baik," tambah Casper. {Fahrum Ahmad}

Gawat, Habitat Satwa Sumatera Makin Berkurang

Published in Nasional
Senin, 13 Maret 2017 14:48

Medialingkungan.com – Organisasi lingkungan Rainforest Action Network (RAN) menyebutkan bahwa pembukaan lahan di hutan hujan dataran rendah primer ekosistem Leuser mengakibatkan habitat hewan gajah, harimau, dan orang utan Sumatera semakin berkurang.

Direktur Kampanye Agribisnis RAN, Gemma Tillack seperti dilansir Antara News juga memamparkan kehilangan tragis habitat penting satwa liar yang terancam punah ini merupakan tindakan pembangkangan oleh perusahaan nakal yang telah diawasi sebelumnya oleh pemerintah untuk secara ilegal menghancurkan hutan hujan ekosistem Leuser.

Berdasarkan hasil pemantauan dalam enam bulan terakhir, RAN mencatat pembukaan hutan ilegal berlangsung di daerah resapan air Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Berdasarkan hasil pemantauan dalam enam bulan terakhir, RAN mencatat pembukaan hutan ilegal berlangsung di daerah resapan air Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Kerusakan yang diakibatkan pembukaan hutan tersebut diyakini dapat membahayakan masyarakat yang tinggal di hilir.

Menurut laporan RAN, habitat gajah Sumatera yang kian kritis diakibatkan karena perluasan kegiatan tersebut sehingga menimbulkan tingginya konflik antara gajah dengan manusia pada masyarakat.

Selain itu hal tersebut juga bisa menjadi ancaman serius bagi pertanian serta kesehatan dan kelangsungan hidup gajah.

Tillack menuturkan aktivitas tersebut merupakan pelanggaran terhadap moratorium yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada April 2016 dan juga instruksi Gubernur Aceh Zaini Abdullah pada 17 Juni 2016 yang memerintahkan perusahaan untuk menghentikan seluruh kegiatan penebangan hutan, termasuk di daerah yang telah mendapatkan izin.

"Pemerintah harus segera melakukan segala bentuk intevensi yang diperlukan untuk menghentikan pembukaan hutan dan membatalkan izin perusahaan," kata Tillack. (Andi Wahyunira)

Perusahaan Senjata AS Tertarik Investasi Energi Dari Sampah di Sumsel

Published in Nasional
Kamis, 15 Desember 2016 22:48

Medialingkungan.com – Sampah yang terbuang dan menumpuk selalu menjadi masalah di suatu negara, namun tak disangka permasalahan sampah di Sumatera Selatan ini menjadi keuntungan sendiri untuk menarik investor. Sebuah perusahaan pembuat senjata asal Amerika Serikat, Lockheed Martin Corp tertarik berinvestasi di Sumatera Selatan, dengan memanfaatkan sampah di daerah tersebut untuk diolah menjadi energi listrik.

Seperti dilandir Antara, Yohanes H. Thoruan selaku Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengatakan bahwa, Sumsel menawarkan dua lokasi untuk investasi ini yakni di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Timur) dan OKU Induk.

Untuk menyakinkan mereka, Pemprov Sumsel juga menginformasikan bahwa daerah ini juga merupakan pengekspor listrik di beberapa beberapa wilayah di Indonesia, bahkan sampai ke Singapura.

"Saat paparan, investor AS tertarik dan akan segera membuat studi kelayakannya sekitar 3-4 bulan dan rencananya tahun 2017 sudah bisa jalan," ujar Yohanes, di Palembang, Kamis (15/12).

Mengenai nilai investasi, Yohanes belum dapat menyebutkannya. Sedangkan untuk pembiayaannya akan menggunakan sistem pinjaman yang menguntungkan bagi Sumsel maupun Investor.

Sumsel membidik proyek energi baru dan terbarukan ini karena negara telah mengalokasikan dana APBN untuk mencapai target penyediaan energi 35.000 MegaWatt dalam lima tahun hingga 2019.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Palembang sudah membangun Pembangkit Listrik Sampah berkapasitas 500 kiloWatt (kW) di kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sukawinatan dengan menggunakan dana APBN. (Andi Wahyunira)

WALHI: 65 Izin Usaha Pertambangan Bengkulu Bermasalah

Published in Nasional
Selasa, 17 Mei 2016 15:27

Medialingkungan.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebut 65 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Bengkulu bermasalah karena belum berstatus “Clean and Clear (CnC)” menurut Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Berdasarkan data yang diolah Koalisi Antimafia Tambang, masih ada 65 izin pertambangan yang belum CnC di wilayah Bengkulu, sedangkan dari 5.000 pemegang IUP yang teridentifikasi oleh KPK sebanyak 3.966 IUP bermasalah dan juga masuk kedalam kategori bersih dan tidak tuntas (non CnC).

Direktur WALHI Bengkulu, Beni Ardiansyah mengungkapkan izin usaha pertambangan yang bermasalah tersebut terkait persoalan administrasi, wilayah hingga finansial.

“Berdasarkan koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, ada 65 izin di Bengkulu yang masih bermasalah," ungkap Beni seperti yang dilansir oleh Antara.com

Ia mengatakan izin yang bermasalah dari sisi administrasi dan wilayah tersebut sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Rejanglebong, Bengkulu Selatan dan Kabupaten Bengkulu Utara. “Persoalan administrasi terkait proses perizinan dan kelengkapan dokumen dan jaminan reklamasi, sedangkan persoalan wilayah adalah terkait izin konsesi yang berada dalam kawasan hutan konservasi," tambahnya.

Berdasarkan pemetaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan IUP di wilayah Bengkulu memasuki kawasan hutan konservasi seluas 5.158 hektar, sedangkan pertambangan yang berada dalam kawasan hutan lindung mencapai 113 ribu hektar. {Dedy}

Harimau Sumatera Hampir Mencapai Kepunahan

Published in Nasional
Jumat, 22 April 2016 11:09

Medialingkungan.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Forum HarimauKita menyelenggarakan Workshop Populasition Viability Analysis (PVA). Ahli dan Praktisi Konservasi Harimau Sumatera Berkolaborasi dalam melakukan analisis kelangsungan Populasi Harimau Sumatera dalam acara workshop di Bogor (19-21/04).

Hasil paparan analisis yang disampaikan dalam workshop PVA, bahwa Populasi Harimau Sumatera (Panther tigris sumatrae) diketahui hidup di 22 lansekap hutan di pulau Sumatera sedang mengalami kepunahan akibat deforestasi, perburuan liar juga konflik dengan manusia.

Yoan Dinata, Ketua Forum HarimauKita, mengatakan bahwa ke-22 lansekap tersebut adalah Leuser Ulumasen, Dolok Surungan, Batang Toru, Senepis-Buluhala, Barumun, Batang Gadis, Rimbopanti/Pasaman, Diam Siak Kecil, Kampar, Kerumutan, Tesso Nilo, Rimbang Baling, Kerinci Seblat-Batanghari, Bukit Tigapuluh, Bukit Duabelas, Berbak-Sembilang, Hutan Harapan, Dangku, Bukit Balai Rejang Selatan dan Way Kampas.

Seperti yang dilansir dari mongabay.co.id, “Dari hasil PVA, hanya 3 dari ke-22 lansekap yang menunjukkan Kecenderungan populasi dapat bertahan hingga 100 tahun kedepan, yaitu Leuser-Ulumasen, Kerinci Seblat dan Batang Gadis. Ketiga lansekap ini sedang mengalami tantangan deforestasi akibat usulan perubahan tata ruang dan pembangunan jalan,” ujarnya.

Diambil dari data perburuan yang dihimpun oleh tim investigasi Wildlife Crimes Unit (WCU), Forum HarimauKita mencatat sedikitnya 55 kasus konflik manusia dengan harimau yang terjadi sejak tahun 2009 hingga 2014. Pada saat yang sama, sekurangnya jumlah 124 ekor harimau yang diburu.

Banyak hal yang dibahas dalam workshop PVA, salah satunya menjadi catatan adalah data deforestasi yang sebaiknya menggunakan data resmi pemerintah, sehingga dapat sinergi dengan program-program pembangunan di Sumatera. Dan juga menghasilkan analisa yang terbaik dan memiliki kesesuaian yang tinggi dengan kondisi dan situasi di lapangan.

“Dalam beberapa bulan kedepan kami masih akan bekerja keras untuk menyempurnakan hasil PVA ini agar dapat menyajikan dasar informasi yang objektif untuk penyusunan strategi konservasi harimau sumatera di masa mendatang,” tutup Yoan. {Ilham Nasir}

“Lagi”, Gajah Sumatera Ditemukan Mati di Lahan Sawit

Published in Nasional
Rabu, 20 April 2016 18:35

Medialingkungan.com – Seekor gajah jantan sumatera ditemukan mati di areal perkebunan kelapa sawit di Desa Jambo Rehat, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur, pada minggu (17/04). Gajah tersebut diperkirakan baru berumur 4-5 tahun.

Kepala seksi Konservasi Wilayah I BKSDA, Dedi Irvansyah mengatakan, “Hampir semua wilayah perkebunan dan pemukiman di kawasan Aceh Timur merupakan jalur lintas gajah Sumatera, sehingga tidak bisa dipungkiri masih ada konflik antara penduduk dengan gajah-gajah liar tersebut,” seperti yang dikutip dari Metrotvnews.com.

Hingga saat ini pihaknya masih belum mengetahui penyebab pasti kematian gajah tersebut. Namun, Dedi mengatakan BKSDA masih terus melakukan autopsi bersama dari pihak kepolisian dengan mengambil sampel darah, kotoran dan pembedahan gajah untuk diteliti lebih lanjut.

Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, AKP Budi Nasuha mengatakan, “Hasil pemeriksaan sementara, gajah jantan ini diperkirakan mati dua hari yang lalu.”

“Sekitar satu minggu kedepan baru bisa diketahui secara pasti apa penyebab kematian satwa yang dilindungi itu,” ungkapnya.

AKP Budi menambahkan, “Setelah proses pembedahan berakhir, kemudian diambil gading yang panjangnya sekitar 3 cm dan dibawa ke kantor BKSDA Aceh.” {Iswanto}

Di Tahun 2016 Riau Belum Bebas Karhutla

Published in Nasional
Kamis, 31 Desember 2015 19:53

Medialingkungan.com – Secara tegas Plt Gubernur Riau, Arsyadliandi Rachman menyatakan di tahun 2016 tidak menjamin akan membebaskan bencana kebakaran hutan yang selama ini terjadi hingga sekarang.

Menurut pria yang akrab disapa Andi Rachman mengungkapkan, bencana yang terjadi di Riau itu masih sulit untuk diakhiri, namun pihak kami melakukan persiapan karhutla tetap jalan. “Kami tidak tahu siapa yang berani menjamin dalam mengakhiri bencana tersebut,” kata Andi Rachman.

Dia menegaskan dengan pihak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Riau sudah melakukan berbagai diskusi. Selain itu, pihak perkebunan sudah diingatkan lagi terkait karhutla.

“Upaya yang dilakukan adalah dengan upaya membuat sekat kanal, pembinaan desa-desa oleh perusahaan melalui dana tanggungjawab sosial, dan pemantapan satuan terkait,” urainya, seperti yang dilansir antaranews, Kamis, (31/12).

Buat tahun 2016 yang beberapa jam lagi, kata dia, persiapan anggaran telah ditetapkan jumlahnya senilai Rp132 miliar yang tersebar di beberapa satuan terkait. Diantaranya dinas perkebunan, kehutanan, kesehatan, sosial, Badan Penanggulangan Bencana daerah, dan Badan Lingkungan Hidup, katanya.

“Bantuan uang ke kabupaten/kota buat persiapan karhutla sebanyak Rp77,3 miliar,” ucapnya. (Angga Pratama)

Sejumlah Calon Kepda di Sumsel Tutup Mata Pada Persoalan Hutan

Published in Nasional
Jumat, 27 November 2015 14:07

Medialingkungan.com – Pilkada serentak yang menyisahkan dua pekan lagi sampai saat ini calon pemimpin kepala daerah (kepda) di tujuh Kabupaten di Sumatera Selatan (Sumsel) belum ada yang menyatakan atau transparansi dalam mendukung keberadaan masyarakat adat serta menyelesaikan konflik lahan dan menjaga kelestarian hutan.

“Sampai saat ini belum ada yang menyatakan diri atau melakukan kontrak dengan kami dalam melindungi masyarakat adat,” ujar Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumsel, Rustandi Ardiansyah.   

Menurut dia, sudah ada calon bupati di Kabupaten Ogan Ilir (OI) dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menyampaikan secara lisan untuk mendukung keberadaan masyarakat adat. Namun, itu masih dianggap belum terbuka ke masyarakat – semestinya ada kontrak politik ke lembaga pegiat lingkungan.

Bagaimana jika tidak ada pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Ogan Ilir (OI), Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan, Musirawas, dan Musirawas Utara? “Pilihan terburuk, mungkin masyarakat adat akan memilih golput, karena para calon tidak berpihak pada persoalan lingkungan hidup,” kata Rustandi, seperti yang diberitakan Mongabay, Jumat (27/11).

Senada dengan Rustandi, Adio Syafri dari Hutan Kita Institute (HaKI) menyatakan bahwa belum ada calon kepala daerah di tujuh kabupaten di Sumsel yang menyatakan secara terbuka soal dukungannya terhadap masyarakat adat.

“Padahal hampir seluruh dunia menyoroti kasus kebakaran hutan yang tengah terjadi,” ucapnya.

Jika memang tidak ada pasangan calon kepala daerah yang menunjukkan sikap pembelaan terhadap masyarakat adat termasuk persoalan lingkungan hidup, golput merupakan hal wajar, katanya.

“Wajar saja jika nantinya masyarakat melakukan golput karena tidak ada jaminan dari para calon pemimpin dalam perlindungan hutan dan kelestariannya,” tuturnya.

“Politik itu kan pertarungan kepentingan,” tambahnya.

Sementara itu, Tarech Rasyid dari Universitas Ida Bajumi (IBA) Palembang menilai sangat sulit mengharapkan jaminan dari partai politik terhadap para calon kepala daerah untuk mengatasi berbagai persoalan di Indonesia, khususnya di Sumsel. Misalkan lingkungan hidup, korupsi, apalagi masyarakat adat.

“Ini sebagai akibat lemahnya posisi tawar masyarakat sipil. Tidak heran, mereka tidak mau atau tidak terpikir untuk melakukan kontrak politik dengan masyarakat sipil untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada,” ujarnya. {Angga Pratama}

Masyarakat dan Aktivis Riau Masih Kecewa Terhadap Pemerintah

Published in Nasional
Senin, 23 November 2015 13:58

Medialingkungan.com – Kebakaran terjadi di Riau kini mereda, hujan yang mengguyur daerah tersebut membuat sebagian warga merasa lega. Namun, kekecewaan masih menyelimuti masyarakat dan aktivis terhadap pemerintah.

Kekecewaan yang mereka alami dikarenakan pemerintah tidak mampu melindungi masyarakat dari kabut asap yang bertahun-tahun terjadi. Bahkan mereka akan mengajukan tuntutan ke pemerintah pusat akibat perkara ini.

Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau, Woro Supartinah mengungkapkan sejumlah warga akan melakukan gerakan #melawanasap tidak berhenti.

“Praktik pembakaran hutan dan lahan mengakibatkan warga Riau se­lama 18 tahun lebih kehilangan hak dasar dan hak konstitusional untuk mendapat lingkungan hidup yang sehat,” kata Woro Supartinah, seperti yang dilansir rmol, Senin (23/11).

Menurut dia, kurangnya tata keloila hutan dan lahan yang memihak ke bagian investasi yang menguasai sumber kehidupan masyarakat.

Woro mengaku kecewa dikarenakan hutan dan lahan kekayaan yang dimiliki Riau dilegalkan demi kepentingan pribadi sedangkan rakyat diabaikan begitu saja – masyarakat hanya diberikan asap kotor. “Penegakan hokum yang begitu lemah, tidak adanya system proteksi kepada masyarakat,” ucapnya.

Tiap tahun puluhan ribu masyarakat Riau terkena ISPA, kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau, Riko Kurniawan.

“Ada 79.888 orang yang terkena ISPA,” ucapnya.

Bukan hanya ISPA, asap juga me­lumpuhkan berbagai aktvitas, sekolah diliburkan, bandara ditutup. Bahkan tahun ini, asap paling tidak sudah merenggut lima jiwa di Kota Pekanbaru. Pemerintah mesti melakukan perhatian khusus, sebab ini begitu penting bagi masyarakat Riau.

Dia mengatakan, luas daratan yang dimiliki Riau 8.915.016 hektar hanya diperuntukan untuk kepentingan investasi. Dominasi investasi terhadap ruang di Riau karena tata kelola perizinan yang buruk dan abai terhadap kriteria perizinan, bahkan cenderung ko­ruptif.

Sementara itu, Koordinator Tim Kuasa Hukum Tim Advokasi Melawan Asap Riau, Indra Jaya menuturkan, pemberitahuan terbuka yang disampaikan kepada para tergugat merupakan langkah awal yang harus ditempuh, sebelum gugatan ini secara resmi didaftarkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

“Setidaknya ada delapan hal dasar yang kami minta kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Seperti mengeluarkan regulasi dasar pembentukan tim penin­jauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan, lahan dan perkebunan yang telah terbakar dan penerbitan izinnya dilakukan di areal-areal yang tidak seharusnya dibebankan izin,” tuturnya.

Dia berharap melalui pengajuan notifikasi ini bisa mengingatkan masyarakat Riau lainnya, agar gerakan melawan asaptidak berhenti. {Angga Pratama}

Halaman 1 dari 8

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini