medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Greenpeace Desak Perlindungan Tuna di WCPFC

Published in Internasional
Jumat, 01 Desember 2017 20:11

Medialingkungan.com - Greenpeace mendesak lembaga Komisi Perikanan Pasifik Barat-Tengah (Western and Central Pacific Fisheries Commission-WCPFC) untuk menyepakati aturan konservasi dan pengelolaan yang bisa memastikan pulihnya populasi ikan tuna yang selama ini dieksploitasi. Hal tersebut dilakukan pada pertemuan tahunan WCPFC ke-14 di Manila, Filipina, Jumat (1/12/17).

“Meski komitmen saat ini sudah tepat arahnya dan beberapa pelaku industri sudah mengambil inisiatif dalam mengatasi penangkapan berlebih, penangkapan ikan ilegal dan perbudakan di laut, WCPFC tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perubahan positif bagi laut bisa terjadi dengan menyepakati aturan-aturan yang lebih kuat,” tegas Arifsyah Nasution, Jurukampanye Laut Greenpeace Indonesia melalui siaran persnya.

Pertemuan tahunan WCPFC ini kembali menegosiasikan Aturan Tuna Tropis (Tropical Tuna Measure-TTM) yang masa berlakunya akan segera berakhir. Greenpeace telah menetapkan hal-hal yang dianggap penting disepakati antara lain: kapal-kapal jaring (purseiner) harus menyepakati pengurangan besar-besaran jumlah rumpon (Fish Aggregating Devices-FADs), serta aturan ketat untuk pelaporan dan transparansi penggunaan rumpon; pengawasan dan kontrol yang lebih ketat terhadap kapal longliner;  penerapan target stok, titik batas eksploitasi dan pengelolaan strategis.

Jurkam Laut Greenpeace Indonesia, Arifsyah mengungkapkan bahwa, “Ini bisa terwujud dengan menyepakati aturan-aturan penting mengenai pengumpulan data, manajemen kapasitas penangkapan ikan termasuk rumpon, stok ikan, metode MCS (Monitoring, Control and Surveillance) termasuk transshipment (alih muat di tengah laut), serta pengendalian panen (eksploitasi)”.

“Dalam pertemuan di Manila ini semua pihak harus membuktikan kesungguhan dalam menyelamatkan stok ikan tuna dan jangan lagi terjadi aliansi industri - pemerintah yang berusaha untuk menggagalkan aturan perlindungan tuna yang kuat,” tambah Arifsyah.

Sebanyak 4.509 kapal teregistrasi dalam WCPFC di mana 64% nya adalah longliner, 12% adalah kapal jaring dan hanya 2,22% adalah kapal huhate (pole and line). Enam negara terbesar mencakup 85% kapal adalah Taiwan (China Taipei), Jepang, China, Filipina, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. (Suterayani)

SM Rawa Singkil Akhirnya Terbebas dari Kebun Sawit

Published in Nasional
Jumat, 01 Desember 2017 18:50

Medialingkungan.com - Akhirnya Sawit di Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil dimusnakan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh didukung Forum Konservasi Leuser (FKL) memusnakan kebun sawit PT. Agro Sinergi Nusantara (ASN) yang memasuki kawasan SM Rawa Singkil.

Pemusnahan kebun sawit yang dilakukan pada Selasa (28/11/17). Pemusnahan kebun sawit ini seluas 70 hektar sedangkan PT. ASN telah membuka lahan di SM Rawa Singkil 340 hektar. Dari jumlah tersebut yang akan ditanami kembali sekitar 100 hektar. Sisanya akan dibiarkan tumbuh secara alami.

Perwakilan PT. ASN yang hadir pada saat pemusnahan mengatakan bahwa PT. ASN setuju dengan pemusnahan tersebut karena setelah dilakukan pengukuran batas kawasan, perusahaan memang membuka lahan di SM Rawa Singkil.

Dari data Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa SM Rawa Singkil merupakan tempat bagi Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, Mawas, Ular Phyton, Biawak, Rangkong, Kuau, Gagak Hitam, Kuntul, dan Orangutan. Jika Habitat mereka terus menerus dirusak maka keberlangsungan hidup satwa-satwa tersebut dapat terancam.

Dari hal tersebut BKSDA Aceh terus melakukan pendekatan agar kegiatan pembukaan lahan tidak ada lagi di SM Rawa Singkil karena bukan hanya PT. ASN yang membuka lahan di SM Rawa Singkil tapi juga masyarakat sekitar.

“Kita perlu peningkatan sumber daya dan pengetahuan masyarakat agar hal ini tidak terus menerus terjadi,” ujar Sapto Aji Prabowo, Kepala BKSDA Aceh dilansir dari Mongabay.com. (Ira Anugerah A.)

Habitatnya Diganggu; Kebiasaan Bekantan Berubah!

Published in Nasional
Rabu, 29 November 2017 20:53

Bekantan (Nasalis larvatus) merupakan satwa endemik dari kalimantan yang belakangan ini menjadi bahan penelitian Universitas Mulawarman bersama Tim Ecology and Conservation Center for Tropical Studies (Ecositrop) selama empat tahun. Mulai tahun 2013 hingga sekarang tim ecositrop memasang camera trap pada berbagai titik untuk melihat pergerakan bekantan. Kawasan yang dipasangi camera trap seperti kawasan perkebunan sawit, pertambangan, hutan tanaman industry (HTI), kawasan konservaasi, termasuk kawassan lindung di Kalimantan Timur.

Namun, dari hasil tangkapan camera trap kini ada yang berbeda dari kebiasaan bekantan. Dahulu,  mereka bergerak dan hidup dari pohon ke pohon, sekarang mereka terlihat bergerak diatas permukaan tanah.

“Perubahan perilaku dari arboreal (bergerak diatas tajuk pohon) ke terestrial (bergerak di atas permukaan tanah) akan membawa beberapa konsekuensi terhadap terganggunya kelestarian populasi bekantan,” ujar Yaya Rayadin, peneliti dari Universitas Mulawarman Samarinda dilansir Kaltim Post

Ironisnya beberapa dari mereka tertangkap camera trap berada di kawasan perkebunan sawit, HTI,dan kawasan reklamasi tambang, padahal kawaasan ini dikenal bukan sebagai habitat bekantan.

“Bekantan merupakan satwa endemik Kalimantan dan hanya tersebar di beberapa tipe mangrove dan rivian (kiri-kanan sungai),” tambah yaya dilansir republika.co.id

Populasi bekantan yang hanya hidup di Pulau Kalimantan ini sangat miris sekarang keadaannya akibat habitatanya rusak, seperti menipisnya kawasan hutan mangrove dan adanya pembangunan di daerah rivian. Bekantan yang sumber pakan mereka habis dan tajuk satu dan tajuk lainnya tidak lagi terhubung membuatnya mulai menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut dengan mengubah kebiasaannya menjadi terestrial. (Ira Anugerah A)

Walhi: Lebih Baik PLTA Tampur Dibatalkan

Published in Nasional
Sabtu, 25 November 2017 15:34

Medialingkungan.com - Pihak pemerintah terus berupaya melakukan percepatan pembangunan, satu diantaranya mendirikan pembangkit energi, seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Proyek pembangunan ini tak jarang menuai kritik pada pelaksanaannya oleh berbagai pihak. Seperti pada pembangunan PLTA tampur di Kabupaten Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Timur, dan Kota Langsa.

Maksum, Warga Aceh Tamiang, menyatakan tidak setuju dengan pembangunan PLTA tampur dengan tinggi bendungannya mencapai 173,5 meter. Selain itu, sosialisasi pembangunan serta resiko yang akan dihadapi kepada masyarakat, tidak menyeluruh.

“Kami tidak mau, bila bendungannya jebol menjadi bom. Terlebih, lokasinya dengan permukiman penduduk,” terangnya dalam diskusi PLTA Tampur yang dilaksanakan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HaKA) di Banda Aceh, (23/11/2017) dilansir dari Mongabay.

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur yang kapasitasnya mencapai 443 Megawatt ini dikerjakan Perusahaan Modal Asing (PMA) PT. Kamirzu asal Hongkong. Laporan kunjungan lapangan Walhi Aceh menerangkan, pembangunan PLTA Tampur saat ini masih prakontruksi dan perampungan perizinan. Termasuk izin pinjam pakai kawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), izin lingkungan, serta izin usaha.

“Proses dan perizinan ditargetkan rampung di 2017. Keseluruhan, PLTA Tampur siap operasi pada 2025 dan penggenangan waduk direncanakan di tahun pertama itu,” terang Kepala Divisi Advokasi Walhi Aceh, Muhammad Nasir, Kamis (23/11/17).

Nasir menyatakan, pembangunan ini menggunakan lahan seluas 4.090 hektar untuk rencana genangan. Luas lahan tersebut terbagi atas, kawasan hutan lindung (1.226,83 hektar), hutan produksi (2.565,44 hektar), dan area penggunaan lain (297,73 hektar).

Rencana pembangunan bendungan/DAM dan power house seluas 10 hektar berada di hutan lindung. Sementara pembangunan jalur saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) sepanjang 45 km berada di hutan lindung (9,34 km), hutan produksi (21,4 km) dan area penggunaan lain (14,26 km).

Hasil sidang 28 Desember 2016 Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Provinsi Aceh, telah menyetujui pengerjaan proyek tersebut. Meskipun, lebih dari 4.000 hektare hutan di KEL akan menjadi danau dan puluhan kepala keluarga di Desa Lesten, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, direlokasi.

“Walhi Aceh menolak Amdal PLTA Tampur karena penggunaan hutan yang sangat luas dan melaporkannya ke KLHK. Lebih baik proyek itu dibatalkan saja untuk menyelamatkan lingkungan dan masyarakat,” tegas Nasir.

Warga Aceh Tamiang yang juga pegiat lingkungan Rudi Putra menyatakan, kondisi tanah di Kawasan Ekosistem Leuser sangat labil. Mudah longsor yang berpengaruh pada usia bendungan.

“Setiap tahun perbukitan di Leuser amblas karena longsor. Bendungan tinggi sangat tidak cocok dibangun karena kondisi tanah yang tidak stabil,” jelas Rudi yang telah belasan tahun bekerja di hutan Leuser.

Rudi menyatakan, lokasi proyek PLTA Tampur berada dekat patahan yang rawan terjadi gempa. Hal Ini bisa mempercepat usia bendungan. “Saya tidak bisa banyangkan kalau bendungan itu jebol,” ungkapnya. (Khalid Muhammad)

 

 

Kawah Ijen: Atraksi dan Kombinasi Gejala Alam yang Menakjubkan

Published in Ekowista & Traveling
Senin, 13 November 2017 14:08

Medialingkungan.com - Indonesia tak usainya menyuguhkan kepada kita gejala alam yang sangat menakjubkan. Inilah salah satu yang menjadi ciri khas Indonesia. Tidak hanya itu, fenomena alam yang kemudian menjadi destinasi wisata tersebut, memiliki sumbangsi yang besar terhadap penambahan devisa negara dan juga membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat. Salah satu dari fenomena mengagumkan itu ialah Kawah Ijen.

Kawah ijen yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia, ini memiliki pesona alam yang dapat memanjakan suasana hati para wisatawan. Barisan gunung-gunung dapat terlihat jelas di depan mata pengunjung. Belum lagi kita dapat melihat kawah terbesar di Dunia ini dari dekat.

Berkombinasi dengan gejala alam lain, Kawah Ijen akan menjadi sangat indah. Dapat dilihat pada pagi hari ketika kawah yang berwarna hijau kebiruan yang kemudian disirami sinar matahari keemasan menjadi kombinasi yang sangat menakjubkan.

Selain itu, perpaduan antara lereng yang ditumbuhi tanaman Manis rejo (Vaccinium varingiaefolium) yang berdaun kemerahan serta batuan dinding kawah berwarna kekuningan tak luput dari pandangan. Selanjutnya, pemandangan yang paling banyak diharapkan oleh sebagian besar pengunjung tak lain adalah atraksi alam berupa api biru (Blue fire).

Blue fire ini memiliki waktu tertentu untuk dapat nampak dihadapan para pengunjung. Atraksi api biru baru dapat dilihat pada waktu dini hari yaitu pada kisaran pukul 05.00 WIB. Gejala alam ini hanya ada dua di dunia, yaitu di Indonesia dan Islandia.

Namun, perlu juga diketahui bahwa pengunjung harus tetap bersikap waspada terhadap asap dari belerang. Asap ini mengandung zat kimia beracun yang dapat mengganggu kesehatan.

Kawah Ijen merupakan danau diatas gunung yang terbentuk akibat ledakan besar di Gunung Ijen yang terjadi puluhan ribu tahun silam. Hingga saat ini, status gunung ijen masih aktif.

Tak perlu mengeluarkan uang dengan jumlah besar. Cukup dengan Rp. 5000,- (hari kerja), dan Rp. 7500,- (hari libur) wisatawan sudah mendapatkan tiket masuk menikmati keindahan karya Tuhan ini.

Beberapa hari lalu, Balai Besar Konservasi Sumber Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur mengeluarkan press release mengenai klarifikasi atas program pembangunan sarana dan prasarana di Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen.

Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si., selaku Kepala BBKSDA menerangkan bahwa pembangunan yang dimaksudkan bukan toko, warung/resto, hotel, serta taman bermain, melainkan pagar pengaman pengunjung, pendopo perapian, dan toilet yang berlokasi di bibir Kawah Ijen. (Khalid Muhammad)

IAEA: Tenaga Nuklir Solusi Kurangi Pemanasan Global

Published in Internasional
Kamis, 09 November 2017 18:04

Medialingkungan.com - Pemerintah Uni Emirat Arab bekerja sama dengan Organisation for Economic Co-operation and Development’s (OECD) dan Nuclear Energy Agency (NEA), menyelenggarakan konferensi International Atomic Energy Agency (IAEA) ke-4 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Konferensi yang berfokus membahas isu-isu tenaga nuklir, pembangunan berkelanjutan, tantangan pembangunan infrastruktur tenaga nuklir, keamanan dan kehandalan nuklir serta inovasi dan teknologi nuklir mutakhir ini dihadiri oleh 700 menteri, pembuat kebijakan dari 67 negara anggota IAEA dan organisasi internasional.

Hasil konferensi IAEA ke-4 sepakat bahwa perluasan tenaga nuklir dapat meningkatkan keamanan energi dan mengurangi emisi yang terkait dengan perubahan iklim dan polusi udara lokal. Hasil konferensi ini juga menyatakan tenaga nuklir saat ini menyediakan 11% listrik global, termasuk sepertiga dari semua listrik rendah karbon.

Presiden konferensi, Hamad Alkaabi, Perwakilan tetap Uni Emirat Arab ke IAEA, mencatat kesepakatan diantara para peserta bahwa peningkatan investasi internasional untuk tenaga nuklir akan diperlukan jika dunia ingin memenuhi persetujuan Paris yang membatasi peningkatan suhu global sampai di bawah 2°C.

Alkaabi juga mencatat kebutuhan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dalam memfasilitasi pengembangan tenaga nuklir dan memastikan keberlanjutan dan keamanannya, seperti yang dilansir sdg.iisd.org.

Konferensi tersebut berulang kali menyoroti pentingnya kepercayaan masyarakat akan masa depan tenaga nuklir.

"Pengambilan keputusan terbuka dan transparan yang melibatkan semua pemangku kepentingan dapat memperbaiki persepsi masyarakat akan tenaga nuklir dan mengarah pada penerimaan publik yang lebih luas," ujar Alkaabi.

Faktanya tenaga nuklir adalah sumber energi yang aman, handal dan bersih sehingga menjadi pilihan penting bagi banyak negara untuk memperkuat keamanan energi dan mengurangi dampak pemanasan global serta polusi udara, karena pertumbuhan substansial dalam penggunaannya sangat dibutuhkan bagi dunia untuk memenuhi tujuan iklimnya. (Gede Tragya)

COP23: Bambu Dapat Tekan Laju Perubahan Iklim

Published in Informasi & Teknologi
Kamis, 09 November 2017 14:30

Medialingkungan.com - Indonesia dapat memanfaatkan bambu sebagai salah satu solusi alternatif untuk pengendalian perubahan iklim. Selain mampu merehabilitasi lahan, menyerap dan menyimpan karbon, tanaman bambu juga dapat diolah menjadi sebuah produk yang bermanafaat dan bernilai ekonomis.

Gagasan ini terungkap dalam diskusi yang dipimpin oleh Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wahjudi Wardojo di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim (COP UNFCCC) ke-23 di Bonn, Jerman.

Arief Rabik selaku pendiri Yayasan Bambu Lestari, menyatakan bambu bisa ditanam di berbagai kondisi lahan.

“Bambu adalah tanaman juara untuk memperbaiki kondisi lahan,” terang Arief seperti yang dilansir dari kabar24.com.

Arief menjelaskan, satu rumpun tanaman bambu dapat menyimpan hingga 5000 liter air. Data ini menjelaskan bahwa bambu sangat baik sebagai tanaman pengatur tata air. Selain itu, bambu bisa menyerap 50 ton gas rumah kaca serta karbondioksida setiap tahunnya.

Saat ini, pihaknya sedang mendorong pengembangan 1000 Desa Bambu di seluruh Indonesia. Sikap Arief didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mendukung pengembangan budidaya bambu, perwakilan Organisasi Kayu Tropis Internasional (ITTO), Desi Ekawati, menerangkan saat ini pihaknya sedang mengembangkan teknik pembibitan bambu. Bibit bambu ditanam setelah terbentuk rumpun yang terdiri dari beberapa tunas bambu.

“Dengan Spartan Seedling, rumpun bambu sudah mulai bisa dipanen secara selektif setelah 2-3 tahun. Padahal kalau penanaman konvensional yang hanya satu bibit, butuh 8-9 tahun,” jelasnya.

Pada agenda acara hari-2 Paviliun Indonesia telah membahas empat tema diskusi pada panel diskusi Paviliun Indonesia pada COP 23 UNFCCC yang terdiri dari : Dialog Antar Agama tentang Inisiatif Kehidupan secara Berkelanjutan, Solusi Dengan Perspektif Gender untuk Pengendalian Perubahan Iklim dengan moderator Dr Agus Pambagyo Penasehat Senior Menteri LHK, dan tema Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Manfaatnya Bagi Masyarakat, dan Pengembangan Industri Sumberdaya Bambu Indonesia yang Menarik Pembeli, dengan moderator Wahjudi Wardojo, Penasehat Senior Menteri LHK. (Khalid Muhammad/Dedy)

Lindungi Ketahanan Pangan, AS Lakukan Revisi Peraturan Terhadap Produk Bioteknologi

Published in Internasional
Selasa, 07 November 2017 19:35

Medialingkungan.com - Lembaga pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab mengawasi produk bioteknologi modern pertanian, Layanan Inspeksi Kesehatan Hewan dan Tanaman Amerika Serikat (APHIS)-US Department of Agriculture (USDA) pagi ini, Selasa (7/11/17) mengumumkan telah mencabut peraturan yang diusulkan untuk merevisi peraturan-peraturan bagi para agensi yang bergerak dalam bidang bioteknologi.

APHIS akan kembali terlibat dengan para pemangku kepentingan untuk menentukan pendekatan berbasis sains yang paling efektif untuk mengatur kembali regulasi hasil bioteknologi modern guna melindungi kesehatan tanaman.

"Secara regulasi, penting bagi kami untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberdayakan pertanian Amerika serta menyediakan industri dengan proses peninjauan yang efisien dan transparan dengan tidak membatasi inovasi," kata Sekretaris APHIS, Sonny Perdue.

"Untuk memastikan kita menyeimbangkan keduanya secara efektif, kita perlu melihat kebaruan, mengeksplorasi alternatif kebijakan, dan melanjutkan dialog dengan semua pemangku kepentingan yang berkepentingan, baik domestik maupun internasional." lanjutnya.

APHIS mengawasi impor, gerakan antar negara bagian dan pelepasan lingkungan organisme rekayasa genetika untuk memastikan mereka tidak menimbulkan risiko hama tanaman. Pekerjaan penting ini akan berlanjut seiring APHIS terlibat kembali dengan para pemangku kepentingan untuk menetukan aturan regulasi berbagai produk bioteknologi di AS.

"Kami tahu bahwa teknologi ini berkembang setiap hari, dan kami memerlukan peraturan dan kebijakan yang fleksibel dan mudah disesuaikan dengan inovasi ini untuk memastikan ketahanan pangan bagi pertumbuhan populasi." tambah Perdue. (Suterayani)

Kampanyekan Bioenergi, KESDM Gelar Seminar di Kampus UNHAS

Published in Event & Komunitas
Jumat, 04 Agustus 2017 13:55

Medialingkungan.com – Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang besar dan tersebar diseluruh pelosok tanah air. Namun, berbagai permasalahan yang ada seperti keterbatasan akses energi dan pengetahuan akan pemanfaatan sumber daya pada beberapa wilayah menyebabkan beberapa wilayah masih belum memperoleh akses energi.

Kementerian Sumber Daya Mineral (KESDM) menyadari akan pentingnya peran berbagai pihak dalam hal mewujudkan solusi bagi berbagai permasalahan energi tanah air. Salah satunya adalah dengan mengadakan transfer knowledge dengan tema “Bioenergy Goes to Campus”

Kegiatan Bionergy Goes to Campus diselenggarakan kemarin (3/8) di Aula Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin dengan melibatkan 200 mahasiswa sebagai peserta dan mendatangkan narasumber dari berbagai kalangan seperti Dosen, Yayasan Rumah Energi dan Lembaga asosiasi bidang bionergi yaitu APLIBI (Asosiasi Produsen Listrik Berbasis Bionergi) dan APROBI (Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia).

Kepala Subdirektorat Penyiapan Program Bioenergi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Trois Dilisusendi, dalam sambutannya mewakili Menteri mengatakan bahwa pemerintah mengajak mahasiswa untuk menciptakan berbagai terobosan baru berupa riset-riset dalam hal pemanfaatan bioenergi.

“Potensi Indonesia terhadap Energi Baru Terbarukan sangat besar, namun SDM yang masih belum siap untuk memanfaatkannya, untuk itu kami mengajak mahasiswa dan dosen untuk bersama-sama mencari solusi dan alternative baru mengembangkan bioenergi”, Ujar Trois pada sambutannya membuka acara Bioenergy Goes to Campus, Kamis (3/8) di Aula Fakultas Kehutanan Unhas.

Melalui kegiatan seminar ini, pemerintah berharap mahasiswa sebagai agen of change dapat ikut serta dalam mempercepat pengembangan bioenergy di Indonesia melalui penciptaan SDM yang handal. (Suterayani)

Kapal Inggris Rusak Terumbu Karang Raja Ampat

Published in Nasional
Kamis, 16 Maret 2017 15:30

Medialingkungan.com - Kapal pesiar Inggris, Caledonian Sky, Kandas di salah satu lokasi terumbu karang di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat berdampak pada kerusakan terumbu karang. Hancurnya ekosistem dan delapan genus dan hilangnya keragaman 8 jenis karang diantaranya acropora, porites, montipora, dan stylophora.

Raja Ampat memiliki 600 spesies terumbu karang ini artinya 75% jenis terumbu karang di dunia dapat ditemukan di Raja Ampat. Perlu waktu minimal 200 tahun untuk memulihkan kembali kondisi terumbu karang seperti semula.

Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Laut Universitas Papua, Ricardo Tapilato memastikan dari hasil pelacakan GPS yang dilakukan di sekitar lokasi terumbu karang yang rusak diperkirakan mencapai 1533 m3 atau 1,3 Ha.

"Boat dari Sorong dikerahkan untuk menarik kapal, sesuatu yang seharusnya terjadi karena bisa mengakibatkan kerusakan terumbu karang lebih besar. Harusnya mereka menunggu pasang naik," katanya.

Menurut perhitungan Tapilatu, Noble Caledonia, perusahaan yang mengoperasikan kapal itu, setidaknya harus membayar 1,28 - 1,92 juta dollar AS. Perhitungannya, untuk satu meter persegi, nilai ganti ruginya ditaksir 800 - 1200 dollar AS dan kemungkinan pemulihan terumbu karang sekitar 10 tahun.

Peristiwa kapal pesiar MV Caledonian Sky berpenumpang 102 orang menerabas terumbu karang di Raja Ampat itu terjadi pada 4 Maret 2017 lalu. Kapal hendak mengantarkan wisatawan melakukan pengamatan burung di Waigeo.

Entah apa penyebabnya, kapal itu terjebak di perairan dangkal. Tapi, boat menarik kapal itu pada saat air belum pasang sehingga merusak terumbu karang di bawahnya.

Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengkaji status kapal yang melakukan perusakan terumbu karang, terutama apakah kapal tersebut bisa bebas berlayar atau tidak usai melakukan perusakan terumbu karang.

"Saya sudah diskusi ke Menhub, tolong cek apakah betul di UU Pelayaran mengatakan bahwa kapal bisa dilepas dalam situasi seperti ini atau tidak," ujar Siti di Kompleks Istana Presiden, melalui Kompas.com

Berdasarkan pantauan kementeriannya, saat ini kapal asal Inggris itu telah berada di perairan Filipina. Siti juga meminta Menhub mengkaji apakah kapal dengan tonase seperti Caledonian tersebut diperbolehkan memasuki perairan dangkal atau tidak. Jika ada, aturan ini akan digalakkan di destinasi alam laut lainnya di Indonesia. {TANTI}

Halaman 1 dari 7

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini