medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

GO-JEK Makassar Bagikan 500 Bibit Gratis Kemasyarakat

Published in Event & Komunitas
Minggu, 19 November 2017 22:18

Medialingkungan.com – GO-JEK Makassar bagikan ratusan bibit gratis siap tanam ke masyarakat yang berkunjung di Taman Wisata Alam Bantimurung Bulusaraung, Maros dalam rangkaian kegiatan “Alam Untuk Masa Depan” pada Minggu (19/11/17). Kegiatan ini merupakan agenda tahunan GO-JEK Makassar dalam program dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dihadiri pihak Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN-Babul) dan Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I).

Kegiatan Alam Untuk Masa Depan merupakan kegiatan yang membangun jiwa sadar akan lingkungan kepada para peserta terkhusus para mitra GO-JEK yang pada dasarnya lahir dari semangat sosial, sehingga semangat itu harus disampaikan kepada para peserta, mitra GO-JEK dan masyarakat sekitar area kegiatan.

“Pembagian bibit dalam rangkaian kegiatan Aksi bersih dilakukan untuk menebar atmosfer green lifestyle di masyarakat sehingga edukasi kegiatan ini dapat langsung diimplementasikan dan diharapkan mampu membawa kebiasaan positif dan stimulus untuk aksi yang sama bagi warga yang bermukim disekitarnya,“ ungkap Rahmat Hidayat selaku DE Support and Event, GO-JEK Makassar.

Materi konservasi turut hadir dalam kegiatan ini guna memperkenalkan Bantimurung bukan hanya sebagai Tempat wisata air terjun melainkan sebagai tempat untuk memperkenalkan tentang species kupu-kupu sebagai The Kingdom of Butterfly.

“Kegiatan ini dapat menunjang kepedulian orang terhadap lingkungan dan merupakan kegiatan positif yang diharapkan dapat berlangsung secara terus-menerus, apalagi kegiatan ini dapat membangun mitra yang secara bersama-sama peduli terhadap lingkungan,” ujar Nurkhalis selaku Sekertaris Umum FK3I Sulsel. (Gede Tragya)

OJK Wadahi Investor Peduli Lingkungan

Published in Nasional
Sabtu, 18 November 2017 14:09

Medialingkungan.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan aturan terkait Obligasi Hijau (Green Bond) yang ditargetkan akan rampung dan terbit akhir tahun 2017 ini. Green bond ini merupakan obligasi yang memenuhi unsur kepedulian lingkungan secara berkelanjutan. Pembiayaan melalui green bond sendiri dialokasikan untuk proyek-proyek yang memiliki pengaruh dan mengurangi dampak pencemaran lingkungan, misalnya sektor energi, yang pembiayaannya diarahkan ke energi yang sumbernya tidak berdampak pada polusi sehingga akan mengurangi emisi di bumi.

Seperti dilansir Merdeka.com, Hoesen selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK menjelaskan bahwa green bond ini dilatarbelakangi dari meningkatnya perhatian dunia terhadap isu-isu lingkungan hidup, semisal global warming. Dampaknya adalah para investor kemudian menjadi lebih spesifik dalam mencari emiten yang akan dibeli sahamnya, dengan melihat keberpihakan lingkungannya.

"Investor itu cari emiten yang punya keberpihakan pada lingkungan atau sustainability dari lingkungan. Mereka hanya mau membiayai proyek yang punya keberpihakan pada lingkungan," ujar Hoesen saat berdiskusi dengan awak media di Kantor OJK, Jum’at (17/11/17), dikutip dari Merdeka.com.

Green bond ini kedepan diharapkan dapat memberikan kepastian kepada pengusaha, terutama yang bisnisnya ramah lingkungan bahwa sahamnya pasti dibeli di pasar saham. "Bisnisnya misalnya perkebunan dengan berwawasan lingkungan. Ada standarnya, kayak di sawit ada RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Jadi ada kebutuhan investor yang menekan pelaku-pelaku bisnis itu, kalau mau fund racing kalau saya jual harus ada yang beli," tambah Hoesen.

Meskipun tidak dijelaskan secara rinci terkait poin-poin yang ada dalam aturan tersebut, Hoesen mengatakan dalam peraturan mengenai green bond akan ada persyaratan atau standar untuk menentukan apakah perusahaan atau proyek itu benar-benar berpihak pada lingkungan hidup.

"Nanti ada beberapa insentif juga. Ditambah beberapa persyaratan untuk sertifikasinya bahwa dia dinyatakan, mana yang berpihak pada lingkungan. Jangan hanya bilang saya peduli lingkungan tapi nyatanya tidak," katanya. (Muchlas Dharmawan)

Menteri Pembangunan Denmark Apresiasi Hutan Harapan Jambi

Published in Nasional
Selasa, 02 Mei 2017 10:10

Medialingkungan.com – Menteri Pembangunan Kerja Sama Denmark, Ulla Tørnæs‎, berkunjung ke Hutan Harapan di Kabupaten Batanghari, Jambi, Minggu (30/04). Ia didampingi rombongan Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Casper Klynge‎.

Kunjungan ini merupakan tindaklanjut dari kerja sama Pemerintah Denmark dan Indonesia di bidang pelestarian lingkungan. Ulla menyampaikan kekagumannya terhadap hutan tropis yang masih alami dan memegang peran vital di Sumatera sebagai penyumbang oksigen.

"Karena itulah kami menganggap hutan tropis ini memiliki peran yang sangat penting di mata internasional," ungkap dia seperti dikutip dari Tribunnews.com. Untuk itu sambung dia, kelestariannya harus dijaga. "Termasuk di dalamnya menjaga kelestarian flora dan fauna yang hidup di hutan tropis ini".

Ulla juga diberikan kesempatan untuk membuka kegiatan launching "Thumble in the Jungle" dalam rangka lomba sepeda gunung pertama di Hutan Restorasi di Indonesia, pada Senin (1/05). Melalui kegiatan ini, dia berharap, pelestarian hutan tidak semata-mata untuk menjaga keaslian alam, namun juga berdampak positif bagi masyarakat.

‎‎"Saya sangat gembira berada di tempat ini. Saya melepas peserta sepeda gunung pertama di Hutan Harapan," ujar Ulla Tørnæs‎, Senin (1/5).

Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang cukup menarik bagi negara lain. Namun untuk pengembangan di bidang ecotourism perlu ditingkatkan lagi. "Tujuannya agar kunjungan turis ke hutan ini dapat meningkat," ujarnya.

Sementara itu, Casper mengatakan, peranan Hutan Harapan yang dikelola PT Restorasi Ekosistem Indoensia (Reki) dapat mengurangi emisi karbon hingga dua kali lebih besar di negaranya. ‎

Berdasarkan data yang diperoleh, keberadaan Hutan Harapan dapat mengurangi jumlah emisi karbon 80 juta ton per tahun, atau dua kali lipat dari Denmark, yang hanya 40 juta ton per tahun‎. "Hutan Harapan ini merupakan proyek yang akan diterapkan di daerah lain," ungkapnya.

Hutan Harapan membentang di dua kabupaten di Provinsi Jambi, yakni Sarolangun dan Batanghari, serta di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Izin pengelolaannya diberikan kepada Unit Manajemen Hutan Harapan bentukan Burung Indonesia, Birdlife International dan Royal Society for the Protection of Birds. Karena pemerintah mensyaratkan badan hukum perseroan terbatas (PT), maka didirikan PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki).

Izin RE pertama didapat pada 2007, yakni untuk kawasan seluas 52.170 hektare di Kabupaten Musi Banyuasin (SK Menhut No 293/Menhut-II/2007). Izin kedua keluar pada 2010 untuk areal seluas 46.385 hektare di Kabupaten Batanghari dan Sarolangun (SK Menhut No 327/Menhut-II/2010). Total luas izin konsesinya 98.555 hektare. "Inisiatif Hutan Harapan setidaknya menyelamatkan 20 persen hutan dataran rendah yang tersisa di Sumatera dan mendukung pelestarian alam di Indonesia," imbuhnya.

Casper juga menyebutkan: "Antara Denmark dan PT Reki masih mencari modul untuk mencari solusi tekanan dari luar. Tapi, kami meyakini pihak Reki bisa mencarikan sulusi dengan cara bermitra dengan masyarakat sekitar”.

"Terpenting menjaga hutan Harapan dan tetap mempertahankan keberadaan penduduk asli yang tinggal di hutan Harapan agar nanti mereka bisa disejahterakan di tempat tinggalnya sendiri melalui kerjasama yang baik," tambah Casper. {Fahrum Ahmad}

Freeport Bertanggung Jawab Perbaiki Ekosistem Tambang Yang Rusak

Published in Nasional
Jumat, 03 Maret 2017 18:24

Medialingkungan.com – Polemik antara pemerintah dan PT. Freeport Indonesia yang terjadi tidak memberi ruang bagi perbincangan tentang keselamatan rakyat dan lingkungan hidup di Papua. Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengungkapkan sisi lain kegiatan tambang yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia.

Salah satu aktivis JATAM, Siti Maimunah mengatakan jika bicara tentang Freeport bukan hanya berkaitan dengan investasi atau pendapatan yang di peroleh dari Freeport. Akan tetapi dampak yang dilahirkan dari pertambangan yang mereka lakukan selama ini.

Seperti dilansir oleh Mongabay.co.id, PT. Freeport Indonesia telah meracuni dan menjadikan sungai sebagai tempat sampah, membuang limbah beracun seperti merkuri dan sianida. Lima sungai yang tercemar yaitu sungai Aghawagon, Otomona, Ajkwa, Minajerwi dan Aimoe telah menjadi tempat pengendapan tailing tambang mereka. Sungai Ajkwa di Mimika bahkan telah menjadi tempat pembuangan limbah tailing selama 28 tahun, sejak 1988 hingga 2016. Hingga tahun 2016, areal kerusakan dan pendangkalan karena tailing sudah sampai ke laut.

Bukan cuma meracuni dan menjadikan sungai sebagai tempat pengendapan dan pembuangan limbah tailing, menurut Jatam, sejak 1991 hingga 2013, pajak dari pemanfaatan sungai dan air permukaan Freeport pun tak pernah dibayar. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Papua, Freeport menunggak pajak pemanfaatan air permukaan sebesar Rp 32, 4 Triliun.

“Freeport bertanggung jawab penuh memperbaiki ekosistem dan lingkungan yang rusak di area pertambangan mereka. Terutama ada lima sungai di Papua yang dialiri limbah hasil produksi Freeport yang menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air bersih.” ujar Siti Maimunah di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Senin (27/02), seperti dilansir Tribun News.

Siti Maimunah memaparkan semua komponen harus memperluas arena pembicaraan Freeport, juga bicara kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM. Problem lainya adalah polusi yang ditimbulkan dari aktivitas pembakaran batubara Jadi kalau bisa jangan ada lagi tawar menawar dengan Freeport. Kalau tidak mau ikut aturan, ya sudah diberhentikan saja. {Andi Wahyunira}

Dua Perusahaan Makassar Dapat Proper Hitam

Published in Nasional
Selasa, 20 Desember 2016 16:09

Medialingkungan.com - Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Sulawesi Selatan, dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) 2016, merilis dua perusahaan yang beroperasi di Kota Makassar masuk dalam kategori hitam, yakni PT. Cahaya Cemerlang dan PT. Aluminium Indo Jaya.

Kepala BLHD Sulsel, A. Hasbi Nur menjelaskan, kedua perusahaan tersebut masuk dalam kategori hitam karena dinilai tidak menjalankan prosedur pengelolaan lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama dalam pengelolaan limbah.

“Saat ini memang surat resmi untuk penilaian itu belum kita terima, tetapi berdasarkan hasil komunikasi kita dengan pihak KLHK, ada dua perusahaan di Sulsel yang masuk kategori Hitam, yaitu PT Cahaya Cemerlang dan PT Aluminium Indo Jaya. Kedua perusahaan itu berada di Makassar,” terang Hasbi, belum lama ini seperti dilansir Fajar Sulsel.

Khusus untuk PT Cahaya Cemerlang, kata dia, masalahnya yakni sebagian air buangannya tidak melalui IPAL dan langsung ke badan air. Sedangkan PT Aluminium Indo Jaya yang merupakan perusahaan peleburan aluminium belum memiliki tempat penampungan sementara untuk limbahnya. Selain itu juga tidak memiliki alat pengendalian emisi, apalagi sudah banyak komplain dari perusahaan di sekitarnya.

Mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada dua perusahaan tersebut, Hasbi mengaku, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pihak Kementerian.

“Biasanya pihak kementerian yang turun langsung melakukan tindak lanjut penetapan hukum pidana dan perdatanya. Tetapi ini kan peraturan sering berubah-ubah, jadi kami juga tidak ingin salah langkah. Untuk itu kami masih menunggu petunjuk dari kementerian,” ungkapnya.

Proper merupakan program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berupa kegiatan pengawasan dan pemberian insentif dan atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan demi mendorong perusahaan untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan.

Capaian tersebut melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R, efisiensi energi, konservasi sumber daya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat. (Gede Tragya)

Perusahaan Senjata AS Tertarik Investasi Energi Dari Sampah di Sumsel

Published in Nasional
Kamis, 15 Desember 2016 22:48

Medialingkungan.com – Sampah yang terbuang dan menumpuk selalu menjadi masalah di suatu negara, namun tak disangka permasalahan sampah di Sumatera Selatan ini menjadi keuntungan sendiri untuk menarik investor. Sebuah perusahaan pembuat senjata asal Amerika Serikat, Lockheed Martin Corp tertarik berinvestasi di Sumatera Selatan, dengan memanfaatkan sampah di daerah tersebut untuk diolah menjadi energi listrik.

Seperti dilandir Antara, Yohanes H. Thoruan selaku Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengatakan bahwa, Sumsel menawarkan dua lokasi untuk investasi ini yakni di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Timur) dan OKU Induk.

Untuk menyakinkan mereka, Pemprov Sumsel juga menginformasikan bahwa daerah ini juga merupakan pengekspor listrik di beberapa beberapa wilayah di Indonesia, bahkan sampai ke Singapura.

"Saat paparan, investor AS tertarik dan akan segera membuat studi kelayakannya sekitar 3-4 bulan dan rencananya tahun 2017 sudah bisa jalan," ujar Yohanes, di Palembang, Kamis (15/12).

Mengenai nilai investasi, Yohanes belum dapat menyebutkannya. Sedangkan untuk pembiayaannya akan menggunakan sistem pinjaman yang menguntungkan bagi Sumsel maupun Investor.

Sumsel membidik proyek energi baru dan terbarukan ini karena negara telah mengalokasikan dana APBN untuk mencapai target penyediaan energi 35.000 MegaWatt dalam lima tahun hingga 2019.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Palembang sudah membangun Pembangkit Listrik Sampah berkapasitas 500 kiloWatt (kW) di kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sukawinatan dengan menggunakan dana APBN. (Andi Wahyunira)

Wapres Beri Pengharaan Proper Emas Kepada 12 Perusahaan Ramah Lingkungan

Published in Nasional
Kamis, 08 Desember 2016 01:20

Medialingkungan.com – Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), memberikan penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) peringkat emas kepada 12 perusahaan yang telah terbukti berupaya menjaga lingkungan dalam menjalankan bisnisnya pada Rabu (07/12).

PROPER merupakan program tahunan yang bertujuan untuk mendorong industri agar taat terhadap aturan lingkungan hidup. Sementara, peringkat emas pada PROPER adalah peringkat tertinggi yang diberikan kepada perusahaan yang secara konsisten melakukan inovasi dalam proses produksi, bisnis, dan pemberdayaan masyarakat guna melestarikan lingkungan.

Wapres menyampaikan apresiasinya kepada 12 perusahaan yang menerima penghargaan Proper peringkat emas tersebut pada saat penyerahan penghargaan di Istana Wapres, Jakarta, yang turut didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan, Siti Nurbaya.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada 12 perusahaan yang mencapai PROPER dengan emas, khususnya kalau kita lihat siapa yang 12 ini ada 7 dari Pertamina, ada 3 yang lainnya BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan yang swasta cuma 2," kata Jusuf Kalla, seperti dikutip dari Berita Satu.

Wapres juga meminta agar KLHK selain memberikan sanksi, juga mengumumkan melalui media perusahaan-perusahaan yang mendapat PROPER Hitam dan Merah atau buruk dalam pengelolaan lingkungan sebagai pembelajaran untuk memperbaiki manajemen pengelolaan lingkungan kedepannya, serta masyarakat juga dapat menilai perusahaan mana yang disiplin dan mana yang tidak.

"Nanti diumumkan untuk media sajalah yang dapat hitam dan merah, semua yang dapat diumumkan supaya masyarakat juga menilai siapa yang disiplin dan siapa yang tidak disiplin kepada lingkungan. Sehingga penilaian menjadi lebih objektif dan menjadi pelajaran bagi siapa saja, karena yang namanya lingkungan hidup kalau perusahaan membuang limbahnya saja ke sungai berapa ikan yang akan mati dan berapa anak akan sakit, setidak-tidaknya gatal-gatal," ujarnya.

Sementara itu, dalam laporan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengatakan dari 1.970 perusahaan yang dinilai, 5 perusahaan masuk kategori hitam, 284 merah, 1.422 biru, 172 hijau dan 12 perusahaan kategori emas. Sedangkan, 35 perusahaan lainnya tidak bisa diumumkan peringkatnya karena sedang menjalani proses penegakan hukum, dan juga yang sudah tutup atau tidak beroperasi lagi.

Siti menambahkan, penghargaan diberikan sesuai kriteria penilaian dan cakupan pengawasan, meliputi penerapan manajemen sistem lingkungan, efisiensi energi konservasi air, pengurangan emisi dengan keanekaragaman hayati, recycle limbah B3, serta pemberdayaan masyarakat. (Muchlas Dharmawan)

Masih Kisruh PLTU Batang, Kali Ini Warga Pemilik Lahan Sambangi Langsung Investornya

Published in Nasional
Senin, 05 Desember 2016 18:01

Medialingkungan.com - Bertepatan dengan Hari Tanah Internasional, Senin (05/12), 15 orang pemilik lahan yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) Batang mendatangi kantor Japan Bank International Cooperation (JBIC), selaku pihak investor megaproyek PLTU Batang. Para pemilik lahan datang untuk menyerahkan sejumlah laporan kerugian yang mereka alami pasca penutupan akses lahan pertanian mereka. Selepas itu, mereka bergerak menuju Kedutaan Besar Jepang untuk meminta kepada Pemerintah negara tersebut agar menghentikan investasi kotornya di Batang.

PLTU Batubara Batang akan dibangun di kawasan pertanian subur seluas 226 ha (hektare), dan kawasan Perairan Ujungnegoro-Roban yang merupakan salah satu kawasan tangkap ikan paling produktif di Pantai Utara Jawa. Menyusul penandatanganan persetujuan pendanaan PLTU Batang oleh JBIC (Japanese Bank for International Cooperation) pada tanggal 6 Juni 2016 lalu,  Paguyuban UKPWR telah melakukan beberapa kali aksi menolak pembangunan megaproyek ini.

Seperti yang dilansir pada siaran pers Greenpeace Indonesia, hingga saat ini masih ada puluhan pemilik lahan yang menolak menjual lahan mereka untuk pembangunan proyek energi kotor ini. Namun, pemerintah lantas menerapkan UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan publik, demi memuluskan proses pembebasan lahan. Penerapan UU ini membuat masyarakat kehilangan hak atas tanah mereka, meskipun mereka menolak untuk melepas lahan pertanian mereka.

PLTU Batang direncanakan menjadi salah satu PLTU batubara terbesar yang akan dibangun di Asia Tenggara, dengan kapasitas sebesar 2000 MegaWatt (MW). Dalam proses pembebasan lahannya, berbagai pelanggaran HAM terjadi, mulai dari intimidasi terhadap warga setempat, sampai kriminalisasi terhadap pemilik lahan  yang menolak menjual lahan pertanian mereka. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI telah mengeluarkan beberapa surat rekomendasi yang menyatakan bahwa proyek ini telah melanggar hak-hak dasar warga Batang.

“Kami telah mengkomunikasikan berbagai pelanggaran HAM yang dialami warga selama 5 tahun ini, tetapi pihak JBIC tidak bergeming dan tetap saja melanjutkan dukungannya,” ujar Didit Haryo,  Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

 “Industri batubara di Indonesia terus mendapat dukungan Pemerintah mulai dari jaminan lahan sampai jaminan finansial yang menggiurkan pihak investor. Pemerintah telah mengacuhkan bahwa PLTU batubara ini mengeluarkan emisi beracun yang mengancam kesehatan masyarakat  di setiap detik pengoperasiannya,” tambahnya. (Muchlas Dharmawan)

Tiongkok Sulap Kereta Bawah Tanah Jadi Hutan Mini

Published in Internasional
Jumat, 02 Desember 2016 14:17

Medialingkungan.com - Sebuah kereta di Hangzhou, Tiongkok mendesain salah satu gerbong kereta bawah tanahnya yang dipenuhi dengan dedaunan hijau. Ini adalah salah satu upaya untuk mempromosikan tentang transportasi yang ramah lingkungan, sebab gaya hidup perkotaan di Tiongkok sangat identik dengan kereta beton.

Seperti dilansir Daily Mail UK, Kereta bawah tanah ini sengaja didesain layaknya berada di dalam hutan, lengkap dengan pot tanaman, lumut, dan daun. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan emisi rendah karbon dan peduli go green di kota.

Dekorasi hutan mini di dalam gerbong dan beberapa pohon besar pada kedua sisi serta tanaman rambat pada tiang untuk pegangan tangan. Pada bagian lantainya terlihat ada rumput berwarna hijau, dan pada bangku kereta terdapat rumput sintetis yang juga bisa diduduki.

Kereta bawah tanah ini menjadi viral di Tiongkok, dan beberapa netizen telah merespon tentang keberadaan kereta tersebut.

Salah satu pengguna situs berita iFeng.com misalnya, ia mengakatakan, "Ini menyegarkan, melihat beberapa tanaman hijau ketika Anda lelah.”

Sementara itu, ada juga yang berkomentar sebaliknya, "Hutan ini memakai banyak ruang, tidak praktis sama sekali.”

Berbagai desain kereta bawah tanah yang menarik, dan bernilai seni memang sudah seringkali kita temui di seluruh dunia. Namun, hanya di Tiongkok-lah yang menggunakan desain mirip hutan untuk kereta bawah tanah nya. Gerbong kereta ini hanya dibuka selama 12 jam, dan telah ditutup sejak 28 November lalu. (Muchlas Dharmawan)

DPR Soroti BUMN Kehutanan Yang Tak Mampu Jaga Kelestarian Hutan

Published in Nasional
Rabu, 30 November 2016 17:39

Medialingkungan.com - Anggota Komisi IV DPR RI, I Made Urip menyoroti kinerja BUMN sektor Kehutanan yaitu Perhutani dan Inhutani, yang menurutnya tidak mampu menjaga kelestarian hutan dan lahan di berbagai daerah. Terkait masalah itu, Made meminta penjelasan kepada Kementerian LHK, mengenai kinerja Perhutani dan Inhutani dalam menjalankan tugasnya menjaga hutan.

"Perhutani maupun Inhutani yang diserahi tugas untuk menjaga hutan kita itu, kinerjanya tidak mengalami kemajuan yang signifikan untuk membangun hutan," kata I Made Urip dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I Kementrian LHK, di Jakarta, Selasa (29/11), seperti yang dilansir pada laman resmi DPR.

Ia menambahkan bahwa tugas mandat yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan kepada kedua BUMN tersebut seolah-olah seperti sia-sia saja. Oleh itu ia meminta penjelasan kepada Kementerian LHK tentang sinergitas bersama Perhutani dan Inhutani dalam menjaga seluruh hutan kita agar tetap lestari.

Dia juga mengemukakan bahwa di sejumlah daerah, ada kawasan hutan yang seharusnya masih lestari tetapi tergerus oleh pembangunan perkebunan, dan diduga ada beberapa pengusaha perkebunan yang ternyata tidak memiliki izin dalam menggunakan kawasan hutan lindung.

“Khusus di wilayah Kalimantan Tengah, sekian juta hektar hutan kita yang masih lestari, tergerus untuk pembangunan perkebunan. Masih banyak persoalan-persoalan yang muncul disana, salah satu diantaranya adalah banyak pengusaha-pengusaha perkebunan yang menggunakan hutan lindung yang tidak memiliki ijin,” tegasnya.

Ia juga menyatakan, bahwa daftar nama perusahaan-perusahaan tersebut saat ini sudah ada di tangan Komisi IV DPR, dan Anggota Dewan telah melakukan kunjungan kerja dan kunjungan spesifik ke wilayah tersebut. (Muchlas Dharmawan)

Halaman 1 dari 9

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini