Pemerintah Akan Serahkan Lahan Hutan ke Masyarakat Sekitar Hutan

 Pemerintah Akan Serahkan Lahan Hutan ke Masyarakat Sekitar Hutan

Wahnarno Hadi Pembicara Dalam Lokakarya Nasional di Univesitas Sebelas Maret (UNS) (Gambar: Istimewa)


Medialingkungan.com – Pemerintah akan serahkan lahan hutan sekitar 37,2 juta hektare – atau sekitar 30 persen dari total hutan negara yang luasnya 124 juta hektare kepada masyarakat yang bermukim di desa hutan agar dapat dikelola dengan baik dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah Presiden Jokowi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

“Ini merupakan instruksi yang diberikan Bapak Presiden Jokowi –agar masyarakat juga memiliki akses dan ikut dalam mengelola hutan,” ujar Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kehutanan, Tahrir Fathoni, kepada wartawan, di sela-sela kegiatan Lokakarya Nasional Revitalisasi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, di Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, Kamis kemarin (20/11).

Tahrir mengutip data Kementerian Kehutanan bahwa di seluruh Indonesia terdapat 5.000 lebih desa hutan– berdasarkanhasil identifikasi belum lama ini, sebagian besar dari penduduk desa hutan tidak memiliki lahan sebagai sumber penghidupan. Sedangkan para penduduk desa hutan, pada umumnya bermatapencaharian sebagai petani.

“Penyerahan pengelolaan lahan hutan bukan berarti hutan tersebut berubah status menjadi hak milik pengelolanya. Tetapi masyarakat hanya diberi akses untuk mengelola dan mengusahakannya dengan baik, agar meningkat kesejahteraannya,” ungkapnya.

Dia menambahkan, bahwa program ini dilaksanakan melalui pemerintah desa agar pemanfaatan dan pengelolaannya lebih terencana dengan baik.Dalam hal itu, sejalan dengan amanat Undang-Undang nomor 6/2014 tentang Desa yang akan berlaku di tahun 2015 yang akan datang.

“Agar pengelolaan hutan oleh masyarakat desa berjalan baik, Kementerian Kehutanan akan menerjunkan para penyuluh sebagai pendamping– tugaspendampingan para penyuluh itu meliputi bidang teknis pemberdayaan masyarakat, modal, teknologi dan informasi,”kata Tahrir.

“Program pemberdayaan masyarakat desa hutan itu sejalan dengan grand desain program pembangunan dari pinggiran yang dicanangkan Presiden Jokowi,” ungkapnya Deputi VII Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Wahnarno Hadi, yang menjadi pembicara dalam lokakarya Nasional di UNS.

Dia menambahkan, tidak hanya Kementerian Kehutanan– programpemberdayaan masyarakat desa hutan juga akan dilakukan olehKementerian lainnya.

Wahnarno mengatakan menjelang pemberlakuan UU nomor 6/2014 tentang pemerintahan desa, ada masalah pada jumlah fasilitator yang akan menjadi aktor kunci keberhasilan penerapan undang-undang tersebut. Ia menyebutkan, jumlah fasilitator desa yang ada saat baru sebanyak 21.000 orang– jumlah itu masih jauh dari kebutuhan untuk memfasilitasi masyarakat di 73.000 desa se Indonesia. Wahrnarno masih butuh lebih banyak lagi fasilitator, karena akan ditempatkan ditiap-tiap desa nantinya. (AH)


Redaksi Medialingkungan.com

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *