Sistem PTSP Berhasil di Tiga Sektor

 Sistem PTSP Berhasil di Tiga Sektor

Kepala BKPM, Franky Sibarani (Gambar : Liputan6)


Medialingkungan.com – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat setidaknya terdapat tiga sektor yang mengalami percepatan dalam pengeurusan izin melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sesuai dengan instruksi presiden Joko Widodo. Ketiga sektor tersebut diantaranya agraria, kehutanan, dan perhubungan, dimana masing-masing sektor ini telah terintegrasi (end to end) dengan ketenagalistrikan.

“Pemerintah memilih perizinan sektor pertanahan di ketiga sektor tersebut karena memerlukan waktu yang lama dan saling mengunci (interlocking). Percepatan waktu perizinan pertanahan tersebut mendukung upaya percepatan perizinan terintegrasi ketenagalistrikan, khususnya proyek Independent Power Producer (IPP) atau pembangkit listrik swasta, pemilihan langsung hingga 256 hari,” papar Kepala BKPM Franky Sibarani di kantornya seperti dikutip pada Jawa Pos, hari ini (07/04).

Pada sektor agraria, lanjut Franky, pengukuran bidang tanah yang luasnya lebih dari 1.000 hektar dari 41 hari kerja menjadi 20 hari kerja sudah berhasil mencapai percepatan. Selanjutnya, izin hak guna bangunan lebih dari 15 hektar dari 86 hari kerja menjadi 50 hari kerja, kemudian izin hak guna usaha (HGU) yang luasnya lebih dari 6 ribu hektar sudah dapat rampung dalam 90 hari kerja, dari yang sebelumnya (bisa dikatakan) tidak ada batasan waktu yang konkrit.

”Untuk sektor ketenagalistrikan, umumnya luas tanah yang dibutuhkan adalah 200 hektar, ini membutuhkan waktu 50 hari kerja” tambah Franky.

Franky menambahkan, percepatan perizinan ini telah tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal.

Sementara itu, perizinan di sektor kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MenLHK-II/2015 tentang Petunjuk Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Penyelenggaraan PTSP, diantaranya, izin Pelepasan Kawasan Hutan rampung dalam 47 hari kerja, dari yang sebelumnya 111 hari kerja.

Kemudian, izin Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Tambang dan Non Tambang menjadi 52 hari kerja, dari sebelumnya 90 hari kerja, dan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Survei/Eksplorasi menjadi 52 hari kerja, dari sebelumnya 110 hari kerja.

Ia juga menyebutkan, pihaknya akan melakukan monitoring dan memastikan proses perizinan berjalan sesuai SOP yang diberlakukan. (Fahrum Ahmad)


Redaksi Medialingkungan.com

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *