JBIC Pertimbangkan Pembatalan Rencana Pendanaan PLTU Batang

 JBIC Pertimbangkan Pembatalan Rencana Pendanaan PLTU  Batang

Ribuan warga Kabupaten Batang, jawa Tengah yang saat itu melakukan aksi penolakan pembangunan PLTU batubara (Gambar: tmpo.co)


Medialingkungan.com – Perwakilan warga Batang yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR kembali berkunjung ke Jepang untuk menyuarakan penolakan mereka secara langsung terhadap rencana pembangunan PLTU batubara di Batang yang akan didukung oleh perusahaan dan pemerintah Jepang. 

Rencana pembangunan PLTU batubara Batang telah mengalami penundaan  selama hampir tiga tahun lamanya karena adanya penolakan dari warga lokal. Perjuangan tanpa mengenal lelah serta kegigihan warga Paguyuban UKPWR dalam mempertahankan lahan pertanian dan kawasan tangkap ikan mereka yang subur, merupakan kunci utama dari keberhasilan mereka menahan pembangunan megaproyek energi kotor ini. 

Perwakilan warga Batang Abdul Hakim, Cayadi, dan Karomat baru saja kembali dari kunjungan ke Jepang.  Tujuan utama dari kunjungan warga Batang kali ini adalah mengajukan  surat gugatan dan penolakan  mereka terkait rencana pendanaan pembangunan PLTU Batang secara resmi kepada JBIC (Japan Bank for International Cooperation) melalui sebuah mekanisme internal yang dimiliki Bank Jepang tersebut. 

“Kami menyuarakan penolakan terhadap PLTU Batang secara langsung pada JBIC, J-Power, Itochu, dan Pemerintah Jepang, kami terpaksa melakukan ini karena suara kami tidak lagi didengar oleh Pemerintah kami sendiri,” ujar Abdul Hakim, berdasarkan surel yang diterima oleh Greenpeace, Senin (03/08). 

Dalam kunjungan kali ini , warga Batang kembali mendapat dukungan dari beberapa anggota parlemen Jepang, antara lain  Mr. Motoyuki ODACHI,  Ms. Akiko KURABAYASHI, dan Mr. Yukihiro SHIMAZU.  Tiga anggota parlemen Jepang ini menyaksikan secara langsung penyerahan surat gugatan warga Batang kepada JBIC. Dalam sambutannya Ms. Akiko Kurabayashi menyatakan pihaknya akan mendesak JBIC agar menghormati hak masyarakat UKPWR, dan  membatalkan rencana JBIC untuk mendanai pembangunan proyek raksasa senilai 53 Triliun Rupiah ini, karena dalam prosesnya JBIC telah melanggar pedoman investasinya sendiri. 

Mr. Kuniyasu KIKUCHI, Salah satu direktur JBIC yang menerima secara langsung surat gugatan warga, menyatakan sampai saat ini JBIC belum memutuskan untuk mendanai atau tidak mendanai PLTU Batang. JBIC akan membawa surat gugatan warga ini ke dalam rapat dewan pertimbangan mereka, dan dari hasil rapat itulah keputusan JBIC ditentukan.

Dia menambahkan, JBIC akan mempertimbangkan untuk membatalkan rencana pendanaan PLTU Batang ini jika fakta-fakta yang ada dalam surat gugatan warga terbukti benar. 

“Dalam pertemuan kami dengan JBIC, atas nama warga Paguyuban UKPWR saya menyerukan pada JBIC untuk membatalkan rencana mereka mendanai pembangunan PLTU Batang. Proyek ini telah melakukan berbagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, saya adalah salah satu korban kriminalisasi dari proyek ini, saya dipenjara tujuh bulan karena saya menolak untuk menjual lahan saya,” Kata Pak Cayadi, Perwakilan Warga UKPWR dari Desa Karanggeneng. 

PLTU Batang diklaim akan menjadi PLTU batubara terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 2000 megawatt. Jika jadi beroperasi PLTU ini akan melepaskan emisi karbon sumber penyebab perubahan iklim sebesar 10,8 Juta Ton pertahun, setara dengan emisi seluruh negara Myanmar pada tahun 2009. Selain itu puluhan ribu ton polutan beracun juga akan dilepaskan setiap tahun. 

“Presiden Jokowi harus mempertimbangkan ulang rencana pembangunan PLTU Batang, jika dipaksakan PLTU ini bukan hanya akan mengancam komitmen pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi karbon penyebab perubahan iklim, tetapi juga tidak sejalan dengan visi Jokowi untuk mewujudkan kedaulatan pangan di negeri ini, karena proyek ini berpotensi menghancurkan salah satu sentra penghasil pangan dan sumber perikanan terbaik di Jawa Tengah,” ujar Arif Fiyanto, Juru Kampanye Iklim dan Energi, Greenpeace Indonesia. (Press Rilis)


Redaksi Medialingkungan.com

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *