Revisi Kebijakan Tata Kelola Sosial dan Lingkungan Bank Terbesar di Jepang dinilai Gagal

Medialingkungan.com – Bank terbesar di Jepang, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), merilis kebijakan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (Environmental Social Governance/ESG) yang direvisi hari ini (14/5/20). Namun, revisi kebijakan ini dinilai gagal memenuhi harapan global dan bank-bank Jepang lainnya––terutama Grup Keuangan Mizuho (Mizuho) dan Grup Keuangan Sumitomo Mitsui Financial (Grup SMBC).

MUFG ini sebelumnya telah diprotes selama bertahun-tahun oleh organisasi lingkungan seperti Rainforest Action Network (RAN), karena membiayai operasi minyak kelapa sawit yang merusak hutan dan mendanai ekspansi bahan bakar fosil dunia, dan saat ini kembali mengecam melalui revisi kebijakan yang mengecewakan ini.

“Kebijakan ini mewakili kegagalan kepemimpinan perbankan dunia untuk mengatasi ancaman terhadap ekosistem dan satwa liar di tengah pandemi terkait deforestasi saat ini, yang menurut Program Lingkungan PBB (UNEP) butuh usaha lebih besar. Kami sangat kecewa,” ujar Hana Heineken, Juru Kampanye Keuangan Berkelanjutan Rainforest Action Network (RAN) dalam siaran pers yang diterima oleh Medialingkungan.com (14/5/20).

“Dengan kebijakan ini, MUFG telah membuat keputusan untuk memprioritaskan keuntungannya dibandingkan menjaga kestabilan iklim dan keutuhan hutan hujan terakhir yang tersisa di dunia, dua faktor penting untuk mencegah pandemi di masa depan,” tambahnya.

Berbeda dengan Mizuho, MUFG dinilai telah gagal dalam memenuhi komitmen batas waktu penghapusan pendanaan batubara, menggabungkan best practices internasional dalam pembiayaan sektor kehutanan––yang diwakili oleh kebijakan Nol Deforestasi, Nol Pembukaan Lahan Gambut, dan Nol Eksploitasi (NDPE), dan juga mengabadikan hak komunitas lokal untuk memberikan Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).

Juga tidak seperti SMBC, MUFG tidak membuat komitmen untuk melindungi hutan dan keanekaragaman hayati atau melarang penggunaan api untuk membuka lahan, dan sebaliknya malah mengandalkan mekanisme sertifikasi yang lemah.

Kontribusi MUFG terhadap Kerusakan Lingkungan di Dunia

MUFG telah menjadi salah satu pemodal global terbesar untuk Kelapa Sawit Bermasalah dan membantu membiayai kebakaran hutan di Indonesia tahun 2019 lalu.

Laporan Perbankan tentang Perubahan Iklim tahun ini juga menemukan bahwa MUFG telah memberikan pinjaman terbesar ke-6 dunia dan menjadi bank yang mendanai emisi bahan bakar fosil sejak Kesepakatan Paris, dengan pembiayaan sebesar US$ 119 Miliar (atau sekitar Rp 1.770 Trilliun) antara tahun 2016 hingga 2019.

MUFG juga menjadi pemodal utama perusahaan-perusahaan yang membangun jaringan pipa tar sand oil (minyak yang diperas dari pasir berminyak) di seluruh dunia, termasuk pembangunan pipa di Amerika Utara, Enbridge Line 3 dan Keystone XL dari TC Energy ––dan pada kenyataannya telah memberikan pendanaan baru kepada kedua perusahaan selama pandemi–– padahal proyek ini jelas-jelas memicu bencana iklim dan pelanggaran Hak Adat.

MUFG juga merupakan pemodal global terbesar ke-4 untuk penggalian minyak dan gas di Arktik, dan terus mendanai pabrik batubara baru yang kontroversial di Vietnam seperti Vung Ang 2 yang kontroversial, meskipun mereka telah berjanji untuk berhenti.

“Kebijakan MUFG merupakan contoh khas dari doublespeak perusahaan (bahasa yang digunakan untuk menipu, biasanya melalui tindakan menutupi atau salah tafsir kebenaran). Karena dalam kebijakan baru MUFG ini mengakui pasir tar dan minyak Arktik sebagai sektor berisiko tinggi, namun batas jelas garis merah serta rencana fase penghapusan pendanaan juga jelas diperlukan jika MUFG ingin selaras dengan Perjanjian Paris,” kata Heineken.

“Sebagai salah satu pemodal penghancuran hutan hujan dan pengembangan bahan bakar fosil terbesar dunia, MUFG harus berkomitmen untuk memperkuat standar mereka atau akan mengambil risiko rusaknya reputasi yang signifikan,” tegasnya.

Muchlas Dharmawan

*Dilansir dari Siaran Pers Rainforest Action Network (RAN)