Walhi Desak Jokowi Bentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria dan SDA

 Walhi Desak Jokowi Bentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria dan SDA

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Gambar: antaranews)


Medialingkungan.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pembentukan Badan Penyelesaian Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam (SDA) kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada masa 100 hari kerjanya yang jatuh pada Selasa (27/1). Hal ini terbukti setelah Walhi menyerahkan dokumen Badan Penyelesaian Konflik Agraria dan SDA tersebut kepada Presiden.

Dalam situs resminya, Walhi mengungkapkan pembentukan Badan Penyelesaian Konflik Agraria-SDA ini sudah disampaikan kepada Presiden pada berbagai kesempatan. Menurutnya, konflik agraria dan SDA di Indonesia sudah menjadi problem manifest dan laten sejak jaman orde baru tanpa ada penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan bagi rakyat.

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional Walhi mengatakan sejak Jokowi dilantik sebagai Presiden, hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan politik.

“Seharusnya statement politik tersebut dikonkritkan pada kebijakan-kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyelesaikan problem mendasarnya, antara lain menyelesaikan problem struktural agraria-SDA dengan segera membentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria, yang selama ini telah dinanti begitu lama oleh petani gurem, buruh tani, nelayan, masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya,” ucapnya dalam situs resmi Walhi.

Walhi prediksikan pada tahun 2015 ini, konflik tersebut akan meningkat jika Presiden tidak segera menyelesaikan problem struktural agrarian dan SDA, terlebih dalam RPJMN 2015-2019 secara tegas pembangunan infrastruktur akan digenjot besar-besaran dengan anggaran yang juga begitu besar.

“Namun kami tidak berharap, Badan Penyelesaian Konflik Agraria ini hanya untuk mengamankan proyek pembangunan pada periode Jokowi agar bebas dari konflik, sehingga Badan Penyelesaaian Konflik Agraria-SDA ini harus dapat menyelesaikan problem struktral masa lalu yang hingga saat ini tidak menemui penyelesaian konflik yang berkeadilan,” ungkapnya.

Walhi mengharapkan badan yang nantinya akan dibentuk berupa badan adhoc yang berada dibawah presiden dan bertangungjawab langsung kepada presiden.

Pada tahun 2014, Walhi mencatat telah terjadi 472 konflik agraria dengan luas wilayah mencapai 2.860.977,07 Ha yang melibatkan 105.887 KK. Jumlah warga yang ditahan 256 orang, dianiaya 110 orang, tertembak 17 orang, dan tewas 19 orang. Meningkat sebanyak 103 konflik (27,9%) dibandingkan dengan jumlah konflik di tahun 2013 (369 konflik). (Ir)


Redaksi Medialingkungan.com

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *