Menhut-LH: yang Dibui, Jangan Hanya Pembalak Kecil Saja

Medialingkungan.com – Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Menhut-LH), Siti Nurbaya Bakar menilai penegakan hukum adalah kunci dari upaya mengatasi kebarakan hutan. Ia menyayangkan, oknum pembalakan yang berhasil terjerat hukum merupakan orang suruhan. “Penegakan hukum tidak pandang bulu, semua harus diberantas sejak dini.”

Siti Nurbaya berharap, para mafia hutan yang membayar tersangka-tersangka yang terbukti membakaran hutan ini, ikut diseret ke ranah hukum. Demikian yang ia utarakan ketika menemui sejumlah pihak yang tertangkap polisi karena melakukan pembakaran lahan.

“Saya pergi ke polres, saya melihat tersangkanya. Kita tanya kenapa dia ditangkap, dia bilang kagak ngerti, karena ada yang nyuruh, ada yang nyuruh lagi. Berarti kan penegakannya tidak sampai di situ,” ungkapnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, dia akan merangkul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan (UKP4) dan juga pemerintah daerah yang terkait.

Wanita kelahiran 28 Juli 1956 ini mengungkapkan, persoalan hutan itu harus mulai dilakukan secepat mungkin. Indonesia tidak boleh lagi bertindak hanya pada saat kebakaranterjadi. Ia mengaku kebakaran hutan yang terjadi sejak bulan lalu bisa langsung diatasi dengan masuknya musim hujan. Namun, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri itu memperkirakan pada bulan Maret asap akan kembali terjadi.

“Kita sudah harus cegah dari sekarang. Tadi konsultasi sama bapak (Presiden), beliau kan Forester ya jadi beberapa langkah menyangkut kelembagaan, menyangkut teknik drainase, posisi hutan desa dan persepsi desa kepada perusahaan sekitar, bagaimana supaya mereka saling berharmoni?” kata Siti.

Presiden Joko widodo (Jokowi) direncanakan akan kembali melakukan blusukan padatanggal 25-27 November 2014. Tiga provinsi akan dikunjunginya antara lain Lampung, Bengkulu dan Riau. Di Riau, Jokowi akan meninjau kawasan tempat pembakaran hutan yang telah terjadi. (AH)