Koalisi ResponsiBank Dorong RUU Perbankan Yang Berkelanjutan

 Koalisi ResponsiBank Dorong RUU Perbankan Yang Berkelanjutan

Kantor Pusat Bank Indonesia, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta (Gambar: Jelasberita.com)


Medialingkungan.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Perkumpulan Prakarsa, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Indonesian Corruption Watch (ICW), Publish What You Pay (PWYP) dan International NGO Forum for Indonesian Development (INFID) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil ResponiBank Indonesia mendorong Rancangan Undang-undang (RUU) Perbankan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Koordinator Sekretariat Koalisi, Akbar Ali mengungkapkan alasan pengusulan undang-undang tersebut karena menganggap undang-undang perbankan yang ada saat ini belum memuat empat aspek penting yakni tanggung jawab lingkungan hidup dan sosial, perlindungan konsumen, inklusi keuangan dan aspek tata kelola transparansi bank.

“RUU Perbankan perlu memasukkan risiko sosial dan lingkungan hidup sebagai bagian dari manajemen risiko industri perbankan,” ujar Ali sebagaimana dikutip republika.co.id, Rabu (3/6).

Dia juga menjelaskan perlunya penegasan mengenai kelengkapan persyaratan perizinan (legalitas) selain Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembiayaan bagi proyek-proyek besar yang beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup.

“Koalisi ResponsiBank berpendapat bahwa undang-undang yang baik adalah undang-undang yang dapat menjawab tantangan zaman, bukan hanya untuk konteks saat ini melainkan setidaknya hingga 10–15 tahun ke depan,” lanjutnya.

RUU Perbankan yang ditargetkan oleh Komisi XI DPR RI selesai Agustus 2015 ini nantinya akan menggantikan Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan. (Irlan)


Redaksi Medialingkungan.com

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *