Lembaga Kemanusiaan Nasional Susun “Joint Protocol” Untuk Bantuan Kemanusiaan

Medialingkungan.com – Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dengan dukungan Platfom Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB) menyelenggarakan workshop penyusunan “Joint Protocol” untuk Lembaga Kemanusiaan guna mempererat koordinasi dalam penanganan darurat bencana baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung PBNU Jalan Kramat Raya 164 Jakarta Pusat dan dihadiri perwakilan anggota HFI yang berjumlah 30 orang.

Workshop ini didasari banyaknya lembaga kemanusiaan yang terus berkembang dan disertai kapasitas pemberi layanan kamanusiaan yang semakin meningkat. Oleh karena itu, lembaga-lembaga itu dituntut agar memunculkan kesepahaman bersama dalam membangun koordinasi dalam penanganan darurat bencana.

“Namun, kesepahaman saja belum cukup dalam melakukan penangan bencana yang efisien dan efektif, sehingga perlu dibuat suatu mekanisme baku berupa SOP Bersama atau Joint Protocol dalam pengerahan sumber daya manusia dan bantuan dalam mengoptimalkan penanganan darurat,” tulis  Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) dalam siaran pers.

Acara yang berlangsung pada 10-11 Maret 2016 ini dihadiri anggota HFI, di antaranya: Muhammadiyah Disaster Management Centre, Dompet Dhuafa, KARINA, Yayasan Tanggul Bencana Indonesia, Yakkum Emergency Unit, Wahana Visi Indonesia, Perkumpulan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, PKPU, Church World Services Indonesia, Habitat for Humanity Indonesia, Rebana Indonesia, Unit Pengurangan Risiko Bencana PGI, Rumah Zakat dan PP Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU.

Direktur Eksekutif HFI Surya Rahman Muhammad mengatakan, tujuan workshop ini adalah untuk merumuskan adanya suatu mekanisme dalam membangun koordinasi untuk penanganan darurat, mengidentifikasi dan menutup gap koordinasi yang ada dalam penanganan darurat oleh lembaga kemanusiaan dan adanya rujukan bagi lembaga kemanusiaan nasional dalam pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana.

Sementara itu Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Tri Budiarto dalam workshop ini mengatakan, dalam pelaksanaan kegiatan kemanusiaan, khususnya penanganan darurat bencana dibutuhkan strong leadership, karena kegiatan tersebut dilaksanakan oleh multi pihak bahkan dari luar negeri. Selain itu, dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik agar kegiatan kemanusiaan dapat dilakukan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kegiatan workshop ini mampu merumuskan sebuah mekanisme bersama yang ringkas dan operasional, sehingga mudah difahami dan dilaksanakan.

Sedangkan perwakilan PP LPBI NU, M. Wahib berharap workshop ini tidak hanya menghasilkan dokumen bersama yang mudah dilaksanakan, sehingga dokumen ini nantinya menjadi acuan bersama, tetapi dokumen tersebut nantinya juga mampu menjadi media bagi upaya peningkatan kapasitas para pihak, “sehingga kegiatan kemanusiaan khususnya penanganan darurat bencana dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan efektif.” {Fahrum Ahmad}